Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Author name: Admin01

Hukum, Makassar

Ribuan Warga Manggala Tolak Hukum Kolonial, Pertanyakan Putusan Pengadilan

Tinggalkan Komentar / Hukum, Makassar /

ruminews.id, Makassar – Ribuan warga Perumahan Gubernur dan Perumahan Pemda di Kelurahan Manggala, Kota Makassar, turun ke jalan pada Minggu, 18 Mei 2025. Mereka menolak pemberlakuan dokumen hukum warisan kolonial Belanda yang kini mengancam hak atas rumah yang telah mereka tempati secara sah selama puluhan tahun. Warga merasa terancam kehilangan tempat tinggal akibat putusan banding Pengadilan Tinggi Makassar yang memenangkan gugatan sengketa lahan berdasarkan dokumen Eigendom Verponding Nomor 12 Tahun 1838—sebuah dokumen hukum dari abad ke-19 era kolonial. Dari Tanah Negara ke Sengketa Lahan yang disengketakan sebelumnya berstatus tanah negara, yang kemudian dialokasikan untuk pembangunan rumah bagi ASN oleh pemerintah. Warga membeli dan menempati rumah-rumah tersebut dengan legalitas resmi. Namun, gugatan dari pihak Samla Daeng Simba dkk dan Hj Magdallena De Munnik mengklaim lahan tersebut sebagai milik pribadi berdasarkan dokumen kolonial. Gugatan itu sempat ditolak oleh Pengadilan Negeri Makassar (Nomor 15/Pdt.G/2024/PN.MKS), namun dimenangkan oleh penggugat di tingkat banding. Pemerintah pusat dan daerah kini mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Forum Warga Bersatu: Kami Tidak Diam Merespons situasi ini, warga membentuk Forum Warga Bersatu Perumahan Gubernur dan Pemda Manggala. Dalam pernyataan sikap resmi yang dibacakan oleh ketuanya, Sadaruddin, warga menyuarakan penolakan terhadap apa yang mereka anggap sebagai bentuk penjajahan baru. “Kami menolak hukum penjajahan di negeri merdeka. Penggunaan dokumen Eigendom Verponding adalah bentuk kemunduran hukum dan ancaman terhadap kedaulatan rakyat atas tanahnya sendiri,” tegas Sadaruddin. Delapan Tuntutan Warga: 1. Menolak pemberlakuan hukum kolonial (Eigendom Verponding) di era kemerdekaan. 2. Menolak peradilan yang diduga dikendalikan oleh mafia tanah dan mafia hukum. 3. Mendesak Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan membongkar dan menghukum jaringan mafia tanah. 4. Menuntut Pemprov Sulsel dan Pemkot Makassar menjaga aset negara dan melindungi warganya. 5. Menolak segala bentuk intimidasi dan premanisme di kawasan Manggala. 6. Mengajak seluruh warga bersatu memperjuangkan hak atas tanah secara sah. 7. Menuntut pengungkapan jaringan mafia hukum dalam kasus ini. 8. Mendesak penyelidikan dugaan pemalsuan dokumen dalam proses gugatan.   Dampak Luas, Warga Siap Lanjutkan Aksi Warga menegaskan bahwa perjuangan mereka akan tetap damai dan konstitusional, namun tegas. Tidak hanya rumah warga, sejumlah fasilitas umum juga terancam jika putusan tersebut diberlakukan. Bangunan di Lokasi Sengketa: Kampus STIBA 5 Masjid 2 Pamsimas Jaringan pipa PDAM Makassar 2 Pesantren 1 SMA Posyandu 2 Taman Pendidikan Anak (TPA) Gedung BKPRMI Sulsel 1.500 unit rumah warga Aksi lanjutan akan digelar di Kantor BPN Makassar, Pengadilan Tinggi Makassar, dan DPRD Sulsel sebagai bentuk perlawanan terhadap apa yang mereka nilai sebagai ketidakadilan hukum. Warga mendesak Gubernur Sulawesi Selatan dan Wali Kota Makassar turun tangan langsung dan memastikan perlindungan terhadap hak warga. Mereka juga menuntut investigasi terhadap dokumen yang dijadikan dasar gugatan, serta audit terhadap proses hukum yang dinilai menyimpang.

Makassar, Politik

Janji Iuran Sampah Gratis Dipertanyakan, DPRD Soroti Ketidaksesuaian Program Munafri-Aliyah”

Tinggalkan Komentar / Makassar, Politik /

ruminews.id, Makassar – Anggota DPRD Kota Makassar dari Fraksi NasDem, Jufri Pabe, melontarkan kritik tajam terhadap pelaksanaan program iuran sampah gratis yang merupakan salah satu janji kampanye Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika Ilham. Ia menilai program tersebut belum berjalan sesuai ekspektasi masyarakat. Kritik itu disampaikan Jufri usai menghadiri Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Rapat Konsolidasi internal Partai NasDem Sulawesi Selatan di Hotel Four Points, Makassar, Sabtu (17/5/2025). “Program iuran sampah gratis ini dulu dijanjikan tanpa syarat. Tapi sekarang muncul sistem cluster yang justru membingungkan masyarakat. Ini belum pernah dibahas secara tuntas di DPRD,” kata Jufri kepada wartawan. Sebagai anggota Komisi C DPRD Makassar, Jufri mengungkapkan bahwa keluhan soal program ini banyak disampaikan warga saat reses yang ia gelar pada Maret 2025. Menurutnya, terjadi ketidaksesuaian antara janji kampanye dan realisasi kebijakan di lapangan. “Seharusnya program ini meringankan beban masyarakat, bukan malah menimbulkan kebingungan. Evaluasi menyeluruh harus dilakukan, dan DPRD harus dilibatkan secara aktif dalam pengawasan,” tegasnya. Program iuran gratis, termasuk untuk pengangkutan sampah, merupakan salah satu program unggulan pasangan Munafri-Aliyah saat berkampanye. Namun, penerapan sistem berbasis cluster yang tidak disosialisasikan sejak awal menimbulkan kritik karena dinilai tidak transparan dan bertolak belakang dengan semangat awal kampanye.

Makassar, Pemerintahan

Pastikan Aset Pemkot Terjaga, Wali Kota Munafri Tinjau Lokasi Bangunan di Tallo

Tinggalkan Komentar / Makassar, Pemerintahan /

ruminews.id, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin melakukan peninjauan aset milik Pemerintah Kota Makassar, di Kelurahan Pannampu, Kecamatan Tallo, Minggu (18/5/2025). Munafri mengatakan, tujuan kunjungan yang dilakukan ke Kantor Kelurahan Pannampu, Kecamatan Tallo, untuk meninjau langsung aset milik Pemerintah Kota Makassar yang memiliki potensi untuk dimaksimalkan pemanfaatannya demi kepentingan masyarakat. “Saya ke Kantor Kelurahan Pannampu Kecamatan Tallo untuk melihat aset milik Pemerintah Kota Makassar yang sebenarnya kita bisa maksimalkan untuk membangun, untuk pelayanan ke masyarakat,” ujarnya. Menurutnya, yang menjadi prioritas utama adalah memastikan legalitas administrasi atas aset tersebut. Dimana, kepastian hukum menjadi landasan penting agar aset dapat dimanfaatkan secara optimal, berkelanjutan, dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. “Tapi yang paling penting adalah bagaimana legal administrasinya dipastikan,” tuturnya. Dengan luas lahan yang tersedia, aset ini dapat dikembangkan menjadi berbagai fasilitas publik yang bermanfaat. Misalnya, ruang terbuka hijau, pusat pelayanan masyarakat, fasilitas pendidikan atau pelatihan, dan lainnya sesuai kebutuhan warga sekitar. “Sehingga mudah-mudahan akan kita pastikan legal administrasinya lalu dibuatkan perencanaan kedepan,” ungkap politisi Golkar itu. Langkah pertama adalah penyelesaian legal administrasi aset. Setelah itu, akan disusun perencanaan pembangunan yang matang, terukur, dan partisipatif, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Diharapkan proses legalisasi dan perencanaan ini berjalan lancar sehingga aset milik Pemerintah Kota Makassar dapat dimanfaatkan secara maksimal demi kesejahteraan masyarakat Kelurahan Pannampu dan sekitarnya. “Sehingga kita akan fokus supaya tempat ini dengan luasan yang dimiliki dapat dimaksimalkan dengan berbagai macam fasilitas yang bisa kita bangun di tempat ini,” tukasnya. (*)

Makassar, Pemerintahan

Makassar Half Marathon, Dongkrak Perputaran Ekonomi

Tinggalkan Komentar / Makassar, Pemerintahan /

ruminews.id, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin alias Appi memimpin komunitas pelari dari Balai Kota Makassar hingga Cafe Talk Space di Jl. Emmy Saelan. Kegiatan ini untuk menyambut event Makassar Half Marathon 2025, pada 31 Mei hingga 1 Juni di Anjungan Pantai Losari. Pemanasan yang dilalui orang nomor satu kota Makassar itu, pada Minggu (18/5/2025), dengan rute melintasi Jl. Jend. Sudirman, Jl. Haji Bau, Jl. Arief Rate, dan Jl. Sultan Hasanuddin. Pada kesempatan ini, Munafri menyampaikan bahwa, melalui ajang ini, pemerintah Kota Makassar berharap terjadi perputaran ekonomi yang signifikan. “Khususnya dari kunjungan peserta luar kota yang menginap di hotel, makan di restoran, hingga berbelanja di berbagai pusat oleh-oleh dan destinasi wisata. Sehingga bisa mendongkrak perekonomian,” ujarnya, Minggu. Event Makassar Half Marathon berpotensi menjadi salah satu ikon olahraga lari nasional. Dengan jumlah peserta yang mencapai lebih dari 10 ribuan orang dari berbagai daerah di Indonesia. Sehingga kegiatan ini diharapkan mampu memberikan dampak positif tidak hanya di sektor olahraga, tetapi juga pada ekonomi dan pariwisata lokal di Kota ini. Munafri menyebutkan, event ini bukan hanya soal lari, tapi tentang bagaimana olahraga menjadi bagian dari strategi promosi kota. “Dan menjaga kesehatan masyarakat, tentu saja mendukung pertumbuhan ekonomi lokal,” ungkapnya. Untuk mendukung kesuksesan event ini, berbagai aspek tengah dipersiapkan, mulai dari infrastruktur jalan, informasi wisata dan kuliner, hingga kesiapan masyarakat dan pelaku usaha lokal dalam menyambut tamu dengan pelayanan terbaik. Diharapkan, melalui Makassar Half Marathon, potensi kota dalam bidang pariwisata, budaya, dan kuliner dapat dikenal lebih luas. “Ajang ini juga diharapkan menjadi agenda rutin tahunan yang mampu memberi sumbangsih nyata terhadap perputaran ekonomi dan citra positif Kota Makassar,” tukasnya. Sementara itu, penyelenggara MHM, Arief Rachman Nur, mengundang masyarakat untuk berpartisipasi dan menjadi bagian dari MHM ini baik sebagai peserta, sponsor, atau pendukung acara. “Mari jadikan Makassar Half Marathon 2025 sebagai kebanggaan bersama. Dukungan berbagai pihak, baik sebagai peserta, sponsor, maupun pendukung acara, akan membuat ajang yang dirindukan dan menjadi ikon ini semakin bermakna,” jelasnya. Kolaborasi dan Dukungan MHM 2025 terselenggara berkat kolaborasi dengan Idearun sebagai mitra manajemen lomba sejak 2022, sponsor, serta dukungan penuh dari Pemerintah Kota Makassar, berbagai dinas terkait, kepolisian, dan stakeholder lainnya. Sejumlah hal positif yang memberikan manfaat bagi Kota Makassar dengan diadakannya kegiatan ini. Hal yang terasa adalah adanya potensi MHM dalam memajukan pariwisata Kota Makassar. “Juga meningkatkan ekonomi lokal melalui pemberdayaan UMKM dan pihak relevan lainnya, menanamkan gaya hidup sehat dan semangat olahraga, serta tentu memberikan dampak positif terhadap produktivitas masyarakat,” tuturnya.

Makassar, Pemerintahan

Melinda Aksa Sebut Posyandu Garda Terdepan Layanan Kesehatan Masyarakat

Tinggalkan Komentar / Makassar, Pemerintahan /

Ruminews.id, Makassar— Ketua Tim Penggerak (TP) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kota Makassar, Melinda Aksa, turun langsung meninjau Posyandu Era Baru Nusa Indah 4, Kelurahan Panampu, Kecamatan Tallo, pada Sabtu (17/5/2025). Tinjauan ini merupakan bagian dari dukungan terhadap layanan kesehatan masyarakat, sekaligus memastikan kesiapan Panampu jelang verifikasi lomba Posyandu tingkat Provinsi yang akan digelar. Setibanya di lokasi, Melinda Aksa disambut hangat oleh Lurah Panampu, Imam Hanafi bersama Ketua TP PKK Kelurahan Panampu, Siti Narmita Yamin beserta jajaran. Melinda pun langsung memantau pelaksanaan kegiatan posyandu yang tengah berlangsung dan menyaksikan lima langkah utama Posyandu. Tak hanya itu, Melinda juga meninjau pelayanan enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang mencakup bidang sosial, pendidikan, kesehatan, ketenteraman dan ketertiban umum, perumahan rakyat, serta pekerjaan umum. Ia pun turut mengapresiasi berbagai inovasi yang telah dikembangkan oleh kader posyandu setempat. “Posyandu merupakan ujung tombak dan garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat, tak hanya bagi ibu dan anak tetapi semua siklus hidup. Karena itu, menjaga kualitas layanan di posyandu sangat penting,” ujarnya. Ia menambahkan, Posyandu Era Baru tidak hanya menjadi pusat pelayanan kesehatan, tetapi juga ruang interaksi edukatif antara kader dan masyarakat. Menurutnya, fasilitas dan layanan yang ada perlu terus jaga dan ditingkatkan agar mampu melayani lebih banyak warga. Pada kesempatan ini juga, Melinda menekankan pentingnya inovasi dan kolaborasi antara kader, pemerintah kelurahan, serta tokoh masyarakat dalam mendukung keberhasilan program-program PKK. “Kepada seluruh kader saya berpesan untuk terus memberikan pelayanan terbaik. Pastikan semua proses berjalan ramah, cepat, dan tepat sasaran,” katanya. Melinda juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kelurahan Panampu, TP PKK Kelurahan, kader posyandu, serta seluruh masyarakat yang telah aktif berkontribusi dalam upaya pemberdayaan dan peningkatan kualitas hidup warga. “Kita semua harus bersinergi mendukung visi Pemerintah Kota Makassar dalam mewujudkan kota yang unggul, inklusif, aman, dan berkelanjutan. Peran ibu-ibu kader sangatlah vital, karena mereka berada di garda terdepan pembangunan keluarga dari lingkungan terkecil,” tutupnya. Dalam kesempatan tersebut, Melinda Aksa juga mengunjungi Rumah Gizi, Dapur Sehat, Taman PKK Urban Farming, serta Sekretariat TP PKK Kelurahan Panampu yang lokasinya tidak jauh dari posyandu. (*)

Makassar

Pemkot Makassar Data Ulang Pegawai Non ASN Agar Tertib Administrasi

Tinggalkan Komentar / Makassar /

ruminews.id, MAKASSAR – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar menegaskan bahwa tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pegawai non ASN di lingkup Pemkot Makassar. Langkah yang diambil saat ini, merujuk pada Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor: 018/R/BKN/VIII/2022, yang bertujuan mendorong percepatan pemetaan, validasi data, dan penyusunan peta jalan (roadmap) penyelesaian tenaga non ASN di masing-masing instansi pemerintah. Sebagai lembaga negara, Pemkot Makassar memastikan bahwa seluruh pegawai non ASN harus terdaftar dalam pangkalan data resmi. Hal ini penting untuk menghindari adanya pegawai “titipan” yang masuk melalui jalur tidak resmi atau tidak sesuai prosedur. Pendataan tenaga non ASN ini juga merupakan tindak lanjut dari Surat Menteri PAN-RB Nomor: B/1511/M.SM.01.00/2022. Dalam surat tersebut, pemerintah pusat menginstruksikan agar dilakukan pendataan untuk mengetahui jumlah dan kondisi pegawai non ASN di setiap instansi pemerintah. Selain itu, kebijakan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, yang mengatur bahwa seluruh kepegawaian di instansi pemerintah harus memiliki status yang jelas. Tujuan utama dari pendataan ini adalah untuk memetakan kondisi pegawai non ASN. Hasilnya akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun strategi kebijakan terkait tenaga honorer dan pengelolaan belanja pegawai secara lebih tepat sasaran. Kepala BPSDMD Makassar, Akhmad Namsum menegaskan, Pemerintah Kota Makassar memastikan tak ada PHK yang di lakukan berkaitan dengan tenaga non ASN atau tenaga honorer di Pemkot Makassar. “Keputusan berkaitan dengan tenaga honor merupakan keputusan Pemerintah Pusat,” ujarnya, Sabtu (17/5/2025). Namsum membantah soal tudingan PHK di lingkup Pemkot Makassar. Ia menyebut ini merupakan penataan pegawai di Pemkot Makassar sesuai dengan regulasi yang ada di Pemerintah pusat. Ia menegaskan, ini adalah penataan ASN yang sesuai dengan regulasi yang keluar dan ini berlaku bagi seluruh Indonesia bahwa tidak boleh lagi melakukan penganggaran penggajian terhadap tenaga honor atau tenaga sebutan lainnya. “Tapi, bila dibutuhkan tenaga-tenaga yang saya sebutkan tadi maka dimungkinkan melalui pengadaan jasa lainnya perseorangan,” tegasnya. Hanya saja kata dia, ada ruang-ruang itu yang bisa dilakukan Pemerintah daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan untuk menopang kerja-kerja tenaga-tenaga aparatur di Pemerintah daerah. “Sehingga kita berharap tentu ruang-ruang itu, yang menjadi acuan tetap seperti apa yang diatur regulasi yang ada,” ungkapnya. Dia menuturkan, menyangkut mengenai tenaga non ASN di Pemerintah Kota Makassar memang sebenarnya adalah sesuai dengan regulasi. “Kita tahu bahwa ada penataan non ASN itu sesuai dengan undang-undang 20 tahun 2023 dan yang terbaru adalah surat Kemenpan RB nomor B.5993 MSM 01.002024 12 Desember 2024,” tuturnya. Selain itu kata Akhmad non ASN juga di atur dalam surat dari Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.1664 Keuangan Daerah, bahwa pemerintah daerah di seluruh Indonesia tidak boleh atau tidak lagi diminta untuk tidak melakukan penggajian terhadap tenaga non ASN. Kecuali bagi tenaga yang mengikuti seleksi P3K karena tenaga non ASN yang bersangkutan kalau mengikuti seleksi PPPK dan tidak masuk dalam mengisi informasi itu akan menjadi PPPK paruh waktu. “Dan itu yang dimungkinkan untuk penganggaran penggajiannya seperti yang diterima sebelumnya,” tuturnya. Ia menyebut pegawai honorer yang tak mengikuti seleksi PPPK atau tidak mendaftar tentu tidak lagi memungkinkan diberikan gaji atau honor dari APBD sesuai dengan regulasi surat yang ada. “Bagi daerah yang masih membutuhkan tenaga non ASN sesuai dengan peta jabatan yang dilakukan oleh OPD bersama adalah masih dimungkinkan tetapi bukan lagi tenaga honor daerah tetapi melalui pengadaan jasa lainnya perorangan,” ucapnya. Pihak Pemkot Makassar akan melakukan pemetaan tenaga yang di butuhkan sesuai dengan SKPD masing-masing di Pemkot Makassar. Sesuai dengan apa yang dimungkinkan oleh regulasi seperti dengan tenaga kebersihan, operasional 24 jam dan tenaga-tenaga yang ada seperti di berbagai OTD menyangkut dengan pramusaji. “Kemudian kebersihan kantor, kemudian juga tenaga-tenaga yang lebih teknis yang mungkin bisa rekrut oleh masing-masing OPD sesuai dengan kebutuhannya tapi berdasarkan dengan pengadaan jasa lainnya perorangan,” bebernya. (*)

Makassar

Pengurus AUHM Makassar Silaturahmi dengan DPRD, Bahas Sinergi Tingkatkan PAD

Tinggalkan Komentar / Makassar /

ruminews.id, Makassar, 16 Mei 2025 – Pengurus Asosiasi Usaha Hiburan Malam (AUHM) Kota Makassar melakukan kunjungan silaturahmi ke kantor DPRD Kota Makassar, Jumat (16/5). Kunjungan ini bertujuan menjalin komunikasi dan sinergi dengan legislatif dalam rangka membangun kemitraan strategis antara pelaku usaha hiburan dan pemerintah. Kedatangan pengurus AUHM diterima langsung oleh Ketua DPRD Makassar, Supratman, bersama dua anggota dewan, yakni Tri Sulkarnain Ahmad dari Fraksi Mulia dan Basdir dari Fraksi PKB. Dalam pertemuan tersebut, Supratman mengapresiasi terbentuknya kembali kepengurusan AUHM yang sebelumnya sempat mengalami kekosongan. Ia menilai keberadaan asosiasi ini penting sebagai wadah resmi para pelaku usaha hiburan di Kota Makassar. “Kita apresiasi dan mendukung hadirnya kembali AUHM. Selain sebagai mitra pemerintah, asosiasi ini juga dapat menjadi sarana menghimpun pelaku usaha hiburan di Makassar,” kata Supratman, legislator dari Partai NasDem. Ia berharap AUHM dapat berperan aktif dalam mendukung program pemerintah, khususnya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor usaha hiburan yang tertib dan bertanggung jawab. Senada dengan itu, Anggota Komisi A DPRD Makassar, Tri Sulkarnain Ahmad, menyambut baik langkah AUHM yang membuka ruang dialog dengan DPRD. Ia menyampaikan dukungan penuh terhadap inisiatif tersebut. “Sebagai langkah awal, kami akan mengundang seluruh pelaku usaha dan pengurus asosiasi untuk mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP). Ini penting agar terbangun sinergi yang baik antara pemerintah, asosiasi, dan pelaku usaha,” ujarnya. Sementara itu, Ketua AUHM Makassar, Tasbih Mursalin, menyampaikan terima kasih atas sambutan hangat DPRD Makassar. Ia menegaskan komitmen AUHM untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam pembinaan dan pengawasan usaha hiburan malam. “Kami ingin berperan maksimal sebagai perpanjangan tangan pemerintah, memastikan seluruh pelaku usaha bisa terhimpun, bertanggung jawab, dan memberi manfaat bagi pemerintah kota serta masyarakat,” ujar Tasbih didampingi sejumlah pengurus lainnya. Pertemuan tersebut menjadi langkah awal untuk memperkuat komunikasi dan kolaborasi antara AUHM dengan DPRD dan Pemkot Makassar dalam mendukung iklim usaha yang sehat dan berkontribusi pada pembangunan daerah.

Makassar, Olahraga

Makassar Half Marathon 2025 Siap Digelar, Target 10.000 Peserta

Tinggalkan Komentar / Makassar, Olahraga /

ruminews.id, Makassar akan kembali menggelar ajang lari akbar Makassar Half Marathon (MHM) 2025 pada 31 Mei–1 Juni di Anjungan Pantai Losari. Event tahunan ini menargetkan 10.000 peserta dan diproyeksikan menjadi salah satu lomba lari terbesar di Indonesia Timur. Jelang pelaksanaan, panitia mengadakan pemanasan bertajuk Sunday Five pada Minggu, 18 Mei 2025. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dijadwalkan turut ambil bagian dalam lari bersama komunitas pelari. Rute dimulai dari Balai Kota Makassar dan berakhir di Café Top Space, Jl. Emmy Saelan, melewati sejumlah ruas jalan utama kota. Kegiatan ini juga menggandeng pelaku usaha kuliner lokal untuk mendukung promosi pariwisata. “Kegiatan pemanasan ini penting agar otot peserta siap dan tidak mengalami cedera saat lomba,” kata Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Makassar, Andi Muh Yasir, dalam konferensi pers, Jumat (16/5/2025). Ketua Panitia MHM 2025, Arif Rahman Nur, menyebut jumlah pendaftar telah mencapai lebih dari 9.000 peserta. Dari total tersebut, 75 persen berasal dari Sulawesi Selatan, 34 persen perempuan, dan 52 persen merupakan generasi milenial. Peserta juga datang dari berbagai provinsi hingga mancanegara seperti Kenya dan Ethiopia. Makassar Half Marathon pertama kali digelar pada 2013 dan sejak 2016 diorganisir langsung oleh Pemkot Makassar. Tahun ini, event mengusung tema “Loud & Proud” dengan berbagai peningkatan agar memenuhi standar internasional. CEO MHM, Ari Azhari Ramadhan, menyebut Makassar sebagai kota ramah pelari karena dukungan masyarakat yang tertib selama lomba berlangsung. Untuk kelancaran acara, sekitar 1.250 tenaga kerja dari lima kampus pariwisata di Makassar dilibatkan. Selain sebagai ajang olahraga, MHM 2025 diharapkan menjadi momentum promosi pariwisata, kuliner, dan budaya lokal. Panitia juga telah menyesuaikan rute dan regulasi lomba sesuai standar PB PASI. Dinas Kesehatan akan menyiagakan ambulans dan tenaga medis di sepanjang jalur lomba. Dispora Makassar mengimbau warga untuk menjaga keamanan rute dan mendukung penyelenggaraan agar berjalan aman dan kondusif.

Makassar, Pemerintahan, Pendidikan

Wali Kota Munafri Dorong Peran Aktif Dewan Pendidikan Tingkatkan Mutu Sekolah

Tinggalkan Komentar / Makassar, Pemerintahan, Pendidikan /

ruminews.id, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan pentingnya peran aktif Dewan Pendidikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Makassar. Menurut Munafri, Dewan Pendidikan memiliki posisi strategis dalam mendorong terciptanya layanan pendidikan yang bermutu guna melahirkan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan andal. “Kami berharap Dewan Pendidikan dapat memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Kota Makassar dalam upaya perbaikan kualitas pendidikan. Masih banyak hal yang ingin kami benahi,” ujar Munafri saat menerima kunjungan Dewan Pendidikan Kota Makassar di Balai Kota, Rabu (14/5/2025). Ia menambahkan, Dewan Pendidikan berperan dalam menyusun dan mengembangkan kebijakan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat serta dinamika pendidikan saat ini. Munafri yang juga akrab disapa Appi mengatakan, Dewan Pendidikan diharapkan mampu menjadi jembatan dalam menyampaikan gagasan-gagasan kebijakan strategis untuk mengatasi persoalan pendidikan dan menawarkan solusi alternatif. “Dewan Pendidikan harus menjadi mitra yang mampu menyampaikan aspirasi dan solusi dari masyarakat. Ini penting untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas,” ujarnya. Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Kota Makassar, Rudianto Lallo, menyampaikan bahwa kunjungan pihaknya bertujuan melaporkan masa akhir kepengurusan yang akan berakhir pada Mei 2025. “Kami menyerahkan sepenuhnya kepada Wali Kota Makassar dan Dinas Pendidikan untuk membentuk kepengurusan baru demi kelanjutan peran Dewan Pendidikan,” jelas Rudianto yang akrab disapa RL. Ia menegaskan bahwa selama masa kepengurusan, Dewan Pendidikan telah menjalankan peran sebagai mitra strategis Dinas Pendidikan dengan memberikan masukan, saran, dan rekomendasi terkait peningkatan mutu serta penyelesaian persoalan pendidikan di Makassar. “Tugas ini kami jalankan dengan penuh tanggung jawab, semangat kolaboratif, dan komitmen untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik, inklusif, dan berdaya saing,” tambahnya. Sebagai informasi, keanggotaan Dewan Pendidikan Kota Makassar terdiri dari berbagai unsur, antara lain perwakilan guru, organisasi profesi seperti PGRI, sekolah swasta, praktisi pendidikan, jurnalis pendidikan, tokoh masyarakat, hingga anggota DPRD dari Komisi D yang membidangi pendidikan. (*)

DPRD Kota Makassar

Apiaty Amin Syam Kembali ke DPRD Makassar, Golkar Akan Persiapkan Berkas

Tinggalkan Komentar / DPRD Kota Makassar /

ruminews.id – Makassar – Apiaty K Amin Syam kembali ke DPRD Makassar. Istri mantan Gubernur Sulsel almarhum Amin Syam itu akan kembali menjabat sebagai anggota legislatif Makassar menggantikan almarhum Ruslan Mahmud. Penunjukan Apiaty K Amin Syam sebagai Pengganti Paruh Waktu (PAW) dibenarkan oleh Sekretaris DPD II Golkar Makassar, Andi Suharmika. Dia mengatakan saat ini pihaknya tengah mempersiapkan pleno untuk PWA almarhum Ruslan Mahmud. Apiaty K Amin Syam sendiri yang akan naik jadi PAW karena memperoleh suara terbanyak kedua setelah almarhum Ruslan dengan perolehan suara sebanyak 3.572. “Berdasarkan mekanisme partai yang menggantikan almarhum adalah nomor urut dengan suara terbanyak kedua yaitu Ibu Apiaty,” kata Suharmika saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (14/5/2025). Wakil Ketua DPRD Makassar itu menuturkan terkait rapat pleno PAW direncanakan digelar pekan ini. Pihaknya juga sementara menyiapkan bagaimana mekanismenya, dokumen yang diperlukan dan sebagainya agar KPU segera memprosesnya. “Setelah pleno selesai kita minta persetujuan DPD Provinsi lalu seluruh dokumen kita kirim ke KPU,” pungkasnya.

Scroll to Top