Author name: Admin01

ruminews.id – Makassar – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menggelar Rapat Paripurna Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2024/2025 di Ruang Paripurna DPRD Makassar, Jalan AP Pettarani, Kamis (12/6). Rapat tersebut membahas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap penjelasan Wali Kota Makassar mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Dua fraksi, yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Fraksi Mulia, menyampaikan catatan kritis sekaligus rekomendasi strategis terhadap draf RPJMD yang diajukan pemerintah kota. Fraksi PKS melalui juru bicaranya, Rezeki Nur, menekankan pentingnya posisi Makassar dalam isu kemanusiaan global, khususnya dukungan terhadap perjuangan Palestina. Ia menilai Makassar perlu tampil sebagai kota yang konsisten menyuarakan solidaritas internasional. Selain itu, PKS mengingatkan agar penyusunan RPJMD mematuhi landasan hukum sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. PKS juga menyoroti kesalahan teknis dalam pidato Wali Kota yang menuliskan tahun RPJMD sebagai 2025–2014. “Hal seperti ini harus dikoreksi karena berpotensi memengaruhi keabsahan produk hukum maupun pengelolaan anggaran,” ujar Rezeki. Catatan lain PKS mencakup indikator daya saing ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan strategi investasi. Mereka meminta perhatian serius pada penguatan UMKM, pemerataan fasilitas usaha, serta kejelasan program pelatihan masyarakat. Bidang pendidikan dan peningkatan kualitas guru juga dianggap penting untuk memastikan keterkaitan antara peningkatan SDM dan penyerapan tenaga kerja. Di sektor infrastruktur, PKS menyoroti persoalan jalan rusak, banjir, dan sanitasi di kawasan padat penduduk. Mereka juga menanyakan dukungan anggaran serta pelibatan komunitas lokal dalam program seni, budaya, dan pariwisata. Sementara itu, Fraksi Mulia melalui juru bicaranya Ray Suryadi Arsyad menekankan bahwa RPJMD tidak boleh sebatas dokumen formal, melainkan harus menjadi pedoman pembangunan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. “RPJMD harus mencerminkan realitas warga, bukan hanya sekadar memenuhi kewajiban administratif,” tegas Ray. Fraksi Mulia mengapresiasi tujuh strategi utama yang tercantum dalam draf RPJMD, namun meminta agar pelaksanaannya berbasis potensi lokal dan efisien. Mereka menyoroti perlunya percepatan pembangunan wilayah pinggiran, penanganan banjir, serta pemerataan layanan dasar. Selain itu, peningkatan pendidikan, keterampilan, dan kapasitas tenaga kerja lokal dinilai sangat mendesak agar sesuai dengan kebutuhan industri. Di sektor ekonomi kreatif, Fraksi Mulia mendorong penguatan seni, budaya, dan pariwisata melalui pelibatan komunitas serta dukungan fasilitas bagi pelaku usaha lokal. Menurut mereka, sektor ini memiliki potensi besar mendorong pertumbuhan ekonomi Makassar. Menanggapi pandangan fraksi, Sekretaris Kota Makassar, Andi Zulkifly Nanda, menyampaikan apresiasi. Ia menegaskan bahwa pemerintah kota akan menindaklanjuti seluruh catatan DPRD dalam proses penyempurnaan RPJMD. “Tujuan kita sama, yaitu menghadirkan dokumen yang benar-benar menjawab aspirasi masyarakat,” katanya. Terkait kesalahan teknis pada penulisan tahun RPJMD, Zulkifly mengakui adanya kekeliruan dan memastikan perbaikan dilakukan dalam dokumen final. Ia juga menegaskan bahwa pengembangan SDM, penciptaan lapangan kerja, dan penataan infrastruktur pinggiran telah menjadi prioritas pemerintah kota untuk lima tahun ke depan. Rapat paripurna ini menjadi langkah awal dalam merumuskan arah pembangunan Kota Makassar periode 2025–2029. DPRD berharap RPJMD yang dihasilkan tidak sekadar rencana di atas kertas, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan dasar warga serta memperkuat daya saing kota.

ruminews.id – Makassar – Pembangunan Gelanggang Olahraga (GOR) di atas area parkir Mal Panakkukang kembali menjadi sorotan. Rabu (11/6/2025), Komisi C DPRD Kota Makassar bersama Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) melakukan inspeksi mendadak (sidak) di lokasi proyek. Sidak ini dipimpin Ketua Komisi C DPRD Makassar, Aswar Rasmin, yang hadir bersama sejumlah legislator lintas fraksi. Turut mendampingi pula perwakilan dari Dinas Penataan Ruang, Dinas DPMPTSP, serta Dinas Perhubungan. Ketua Umum HMI Hukum UMI, Syarif, menegaskan kehadiran pihaknya dalam sidak tersebut merupakan wujud kontrol sosial atas pembangunan yang sejak awal dinilai bermasalah.   “Sejak awal kami mencurigai ada persoalan hukum dalam proyek ini. Hingga saat sidak dilakukan, pihak PT Margamas Indah Development sebagai pengelola Mal Panakkukang tidak mampu memperlihatkan dokumen izin resmi pembangunan GOR maupun area parkirnya,” ujar Syarif.   Temuan di lapangan memperlihatkan adanya perombakan desain awal. Area parkir yang seharusnya disediakan, justru dialihfungsikan menjadi GOR berkapasitas sekitar 6.000 orang di lantai 14 gedung. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran terkait aspek teknis bangunan sekaligus keselamatan masyarakat.   Lebih jauh, tim sidak juga tidak menemukan satu pun dokumen legalitas dari pihak manajemen mal. Hal ini kemudian mendorong HMI Hukum UMI meminta Komisi C segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pihak pengelola dan instansi terkait.   “Kami mendesak agar Komisi C mengeluarkan rekomendasi penghentian pembangunan dan bahkan pembongkaran, karena jelas tidak sesuai aturan,” tegas Syarif.   Ia menambahkan, Kota Makassar tidak boleh membiarkan praktik pembangunan tanpa izin yang merugikan masyarakat.   “Pemerintah harus tegas, tidak ada kompromi bagi pengusaha yang mengabaikan aturan hukum,” pungkasnya

ruminews.id – Makassar – Komisi B DPRD Kota Makassar menyambut baik kebijakan terbaru dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang kembali mengizinkan pemerintah daerah (Pemda) untuk menggelar kegiatan di hotel dan restoran. Kebijakan ini dianggap sebagai angin segar bagi sektor perhotelan dan pariwisata yang sempat terpuruk akibat pembatasan kegiatan selama pandemi. Ketua Komisi B DPRD Makassar, Ismail, menilai bahwa selama ini banyak pelaku usaha hotel yang mengalami kesulitan, terutama karena kegiatan pemerintahan lebih banyak dilakukan di kantor atau secara daring. Hal tersebut berdampak langsung pada pendapatan hotel-hotel yang bergantung pada kegiatan tersebut. “Selama ini hotel-hotel sempat tiarap. Mereka sudah berinvestasi besar, tetapi pemasukan nyaris tidak ada. Dengan adanya kebijakan baru ini, sektor pariwisata dan perhotelan bisa perlahan bergerak lagi. Ini tentu sangat positif,” ujar Ismail, Selasa (10/6/2025). Menurut Ismail, kebijakan ini memberi peluang bagi sektor perhotelan untuk bangkit kembali, setelah lama terpuruk akibat pembatasan kegiatan. Ia berharap agar Pemda dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kembali rutin mengadakan berbagai kegiatan, seperti rapat, pelatihan, seminar, dan kegiatan lainnya yang dapat dilakukan di hotel atau restoran. Dampak Positif bagi Perekonomian Makassar Legislator dari Fraksi Golkar ini juga menyatakan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya berdampak positif pada sektor perhotelan, tetapi juga pada perekonomian Makassar secara keseluruhan. Pasalnya, sektor perhotelan melibatkan banyak tenaga kerja, mulai dari pegawai hotel hingga pekerja sektor pendukung lainnya, seperti restoran dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang ada di sekitar hotel. “Kami berharap setelah kebijakan ini diterapkan, pemerintah daerah dan OPD kembali rutin melaksanakan berbagai kegiatan di hotel. Ini bisa menjadi langkah awal untuk memulihkan industri yang sempat hampir mati suri. Sektor perhotelan juga memiliki dampak yang luas terhadap perekonomian daerah, karena banyak sektor yang terlibat, termasuk UMKM lokal,” jelas Ismail. Selain itu, Ismail juga mengingatkan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah, pengelola hotel, dan sektor terkait untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan di hotel tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Ia menekankan bahwa meskipun kegiatan di hotel dan restoran dibuka kembali, kesehatan dan keselamatan harus tetap menjadi prioritas utama. Pemulihan Ekonomi Lewat Sektor Pariwisata dan Perhotelan Sektor perhotelan di Makassar, seperti di banyak daerah lain, memang mengalami masa-masa sulit selama pandemi. Pembatasan kegiatan dan larangan acara tatap muka membuat banyak hotel di Makassar terpaksa menutup diri dan mengalami kerugian. Banyak pengusaha hotel yang harus melakukan pemotongan karyawan hingga merumahkan sejumlah pekerja. Namun, dengan kebijakan baru yang memungkinkan kegiatan dilakukan di hotel dan restoran, sektor ini mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Ismail berharap bahwa dengan adanya pembukaan ruang kegiatan ini, hotel-hotel di Makassar dapat kembali beroperasi dengan lebih baik, menyerap tenaga kerja lokal, dan memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah. “Industri perhotelan merupakan salah satu sektor yang sangat penting untuk perekonomian Makassar. Dengan adanya kebijakan ini, kita berharap hotel-hotel di Makassar bisa kembali beroperasi maksimal dan memberikan dampak positif terhadap perekonomian lokal. Ini adalah langkah menuju pemulihan ekonomi yang lebih luas,” pungkas Ismail. Kebijakan ini juga membuka peluang bagi pelaku UMKM di sekitar hotel dan restoran. Ismail menambahkan bahwa dengan semakin banyaknya kegiatan yang diselenggarakan di hotel, maka sektor-sektor lain seperti kuliner, cendera mata, dan transportasi juga akan merasakan dampak positifnya. Hal ini tentu saja akan membantu mempercepat pemulihan ekonomi di tingkat lokal. “Ketika kegiatan di hotel mulai meningkat, pelaku UMKM di sekitar hotel akan ikut merasakan dampaknya. UMKM kuliner, misalnya, akan mendapatkan peluang lebih banyak karena banyak tamu hotel yang membutuhkan makanan dan minuman. Begitu juga dengan sektor transportasi yang mendukung mobilitas peserta kegiatan,” jelas Ismail. Ia menilai, kebijakan ini dapat menjadi peluang emas untuk membangkitkan kembali sektor UMKM yang sempat terhenti, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif di Makassar. Oleh karena itu, ia mendorong agar Pemda dan OPD bisa memanfaatkan kesempatan ini dengan melibatkan lebih banyak pelaku usaha lokal dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan. Meskipun kebijakan ini disambut positif, Ismail mengingatkan agar pemerintah daerah tetap menjaga keseimbangan antara pembukaan kegiatan di hotel dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Ia menekankan bahwa meskipun ada peluang untuk memulihkan sektor perhotelan, keselamatan dan kesehatan masyarakat tetap harus menjadi prioritas utama. “Penting untuk memastikan bahwa protokol kesehatan tetap diterapkan dengan ketat dalam setiap kegiatan yang dilakukan di hotel. Kita tidak ingin pemulihan ekonomi ini justru menyebabkan gelombang baru penyebaran virus. Oleh karena itu, saya berharap pemerintah daerah terus mengawasi dan memastikan penerapan protokol kesehatan berjalan dengan baik,” pungkas Ismail. Dengan demikian, kebijakan Kemendagri yang memungkinkan kegiatan kembali dilaksanakan di hotel dan restoran memberikan angin segar bagi sektor perhotelan di Makassar. Diharapkan, sektor ini dapat kembali bangkit, menciptakan lapangan kerja, dan turut mendukung pemulihan ekonomi daerah yang lebih luas.

ruminews.id – Makassar – Pemerintah Kota Makassar melalui Sekretariat DPRD menegaskan bahwa seluruh pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan anggaran reses dan aspirasi anggota DPRD Kota Makassar tahun anggaran 2024 dan 2025 telah mengikuti mekanisme dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang berlaku. Penegasan ini disampaikan sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran publik. Seluruh kegiatan reses maupun penyaluran aspirasi masyarakat oleh anggota DPRD Kota Makassar telah diperiksa secara berkala oleh lembaga resmi negara, yakni Inspektorat Daerah dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Setiap tahapan penggunaan anggaran dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. “Setiap tahun, pelaksanaan anggaran reses dan aspirasi selalu diaudit oleh lembaga resmi seperti Inspektorat dan BPK. Kami menghargai fungsi kontrol publik, tetapi prosedur tetap harus dihormati agar tidak terjadi simpang siur informasi,” ujar salah satu pejabat Sekretariat DPRD Kota Makassar. Terkait adanya sejumlah permintaan data oleh lembaga atau organisasi masyarakat (ormas) tertentu, Pemerintah Kota Makassar menyarankan agar seluruh pihak menyampaikan permintaan data atau pengajuan pemeriksaan melalui jalur resmi, yaitu ke lembaga pengawas internal maupun eksternal pemerintah. “Kami tidak bisa secara langsung memberikan salinan data kepada setiap pihak eksternal karena berisiko disalahgunakan dan bisa menimbulkan kerawanan. Maka dari itu, jika memang ada ketidakpuasan atau keingintahuan, silakan ajukan melalui Inspektorat atau BPK. Kami terbuka sepanjang prosedur resmi dipatuhi,” lanjutnya. Prinsip transparansi dan keterbukaan informasi tetap menjadi prioritas Pemerintah Kota Makassar, namun tetap harus dibarengi dengan kepatuhan terhadap regulasi tata kelola data dan dokumen negara. Hal ini penting untuk menjaga akurasi, keamanan data, serta mencegah potensi penyalahgunaan yang dapat merugikan pihak manapun. Dengan demikian, Pemerintah Kota Makassar mengajak seluruh lembaga, organisasi, maupun masyarakat umum untuk bersama-sama menjaga etika dan mekanisme pengawasan anggaran secara sehat, melalui saluran-saluran yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.