Author name: Admin01

DPRD Kota Makassar

Program Seragam Gratis Belum Jelas, DPRD Makassar Desak Penjelasan Pemkot

ruminews.id – Makassar – Menjelang tahun ajaran baru, keresahan muncul di kalangan orang tua siswa di Kota Makassar terkait ketidakjelasan pelaksanaan program seragam sekolah gratis yang sebelumnya dijanjikan oleh Pemerintah Kota. Ketua Komisi D DPRD Makassar, Ari Ashari Ilham, menyatakan bahwa hingga saat ini pihaknya belum menerima informasi resmi dari Dinas Pendidikan mengenai teknis pelaksanaan maupun realisasi program tersebut. “Belum ada penjelasan dari Dinas Pendidikan soal realisasi janji ini,” ujar Ari kepada wartawan, Rabu (9/7/2025). Ia mengungkapkan, DPRD belum pernah membahas secara resmi anggaran maupun skema distribusi seragam gratis bersama pihak eksekutif. Hal ini membuat lembaga legislatif tidak dapat memberikan kepastian kepada masyarakat. “Kami di DPRD juga belum tahu sumber anggarannya dari mana, karena belum pernah dibahas bersama,” jelasnya. Ari menilai ketidakpastian ini memicu kebingungan di tengah masyarakat. Banyak orang tua mulai membeli seragam sekolah secara mandiri karena khawatir anak-anaknya tidak siap saat masuk sekolah. “Orang tua bingung, harus beli atau tidak? Kalau nanti ternyata seragamnya gratis tapi sudah telanjur beli, tentu mereka merasa dirugikan,” katanya.

DPRD Kota Makassar

DPRD Makassar Dorong Relokasi Pedagang Kanal Panampu Dilakukan Secara Adil

ruminews.id – Makassar – Komisi B DPRD Kota Makassar menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pedagang Kanal Panampu dan instansi terkait, membahas rencana pemindahan pedagang dari kawasan Jalan Sawi ke Gedung Pasar Terong, Selasa (8/7/2025). RDP tersebut bertujuan memastikan proses relokasi tidak merugikan pedagang kecil dan dilaksanakan secara terencana serta berkeadilan. Anggota Komisi B DPRD Makassar, Basdir, menegaskan bahwa pihak legislatif tidak ingin kebijakan relokasi justru menimbulkan dampak negatif bagi pelaku usaha yang telah lama menggantungkan hidupnya di lokasi tersebut. “Relokasi harus membuka peluang baru, baik dari sisi lokasi yang strategis maupun daya tarik pembeli. Jangan sampai justru mematikan usaha warga,” ujar Basdir dalam rapat tersebut. Ia juga menyoroti kesiapan fasilitas di Pasar Terong yang dinilai belum memadai. Menurutnya, tanpa pembenahan infrastruktur dan strategi revitalisasi pasar, relokasi hanya akan menjadi beban tambahan bagi pedagang. “Pasarnya perlu dibenahi lebih dulu. Pemerintah harus hadir dengan solusi yang komprehensif dan jaminan hukum yang jelas agar pedagang tidak dirugikan,” tambahnya.

Internasional, Nasional, Politik

Blok Ambalat Dikelola Bersama RI-Malaysia, PB HMI : Presiden Prabowo Harus Tegas Tentang Kedaulatan, Ambalat Tetap Milik NKRI.

ruminews.id , JAKARTA – Indonesia adalah negara yang berdaulat, dari sabang sampai merauke berjajar dan bergugus pulau-pulau hingga miangas sampai pulau rote. Indonesia bukan sekedar sebuah negara kepulauan, namun dia memiliki kedaulatan yang tegak pada aturan dan dasar hukum konstitusi yang mengikat. Baru saja terdapat perstiwa pertemuan antara dua kepala negara, Presiden Prabowo. Indonesia dan Malaysia menyepakati penyelesaian sengketa perbatasan dan pengelolaan bersama-sama Blok Ambalat. Kesepakatan ini disampaikan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim setelah pertemuan bilateral di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Jumat, 27 Juni 2025. Presiden Prabowo mengatakan dua negara sepakat menyelesaikan masalah perbatasan, termasuk Ambalat. “Kami sepakat bahwa sambil menunggu penyelesaian masalah-masalah hukum, kami sudah ingin mulai dengan kerja sama ekonomi yang disebut joint development,” ujar Prabowo dalam pernyataan bersama. Namun, Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam melalui ketua Bidang Hubungan Internasional sangat menyayangkan sikap Presiden RI, yang dinilai tidak mementingkan kedaulatan bangsa Indonesia. Jika Kerja sama dan Joint Development dijadikan sebagai metode penyelesaia konflik perbatasan ambalat, memang baik. Namun, sisi kedaulatan bangsa Indonesia harus tetap dipertahankan. Indonesia sudah tegas menyatakan wilayah Ambalat masuk perbatasannya sejak tahun 1980 berdasarkan Deklarasi Djuanda tahun 1957, sejak era Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto. Tegas Arsyi Jailolo. Nasionalisme bangsa ini adalah harga mari untuk kedaulatan. Kedaulatan wilayah NKRI diatur dalam UUD 1945, khususnya pada Pasal 25A. Pasal ini menyatakan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang”. Ini berarti kedaulatan NKRI mencakup seluruh wilayah daratan, perairan, dasar laut, tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk semua kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, yang diatur lebih lanjut dalam undang-undang. Sama hal nya dengan konflik internal negara, mengenai sengketa 4 pulau antara provinsi sumut dan aceh, yang harus jelas kepemilikan dan pengelolaan wilayah bersama bukan dari sebuah solusi. PB HMI menegaskan jika yang menjadi solusi adalah kejelasan kepemilikan terhadap ambalat yang sesuai akan dasar hukum Internasional dan nasional kita. Dasar hukum yang menjadi landasan klaim Indonesia atas Blok Ambalat adalah: Deklarasi Djuanda 1957, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PrP) No. 4 Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia, dan Undang-Undang No. 17 Tahun 1985 yang meratifikasi Konvensi Hukum Laut PBB 1982 (UNCLOS). Selain itu, Indonesia juga berpegang pada Perjanjian Tapal Batas Landas Kontinen Indonesia-Malaysia 1969 yang telah diratifikasi. Sehingga secara tegas Ambalat adalah milik dan kedaulatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

DPRD Kota Makassar

Komisi A DPRD Makassar Gelar RDP Bahas Status Tenaga Honorer R2 dan R3

Ruminews.id – Makassar – Puluhan tenaga honorer R2 dan R3 lingkup Pemerintah Kota Makassar menyampaikan keresahan mereka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi A DPRD Kota Makassar, Jumat (4/7/2025).   Rapat yang berlangsung di Ruang Komisi A DPRD Makassar ini dipimpin langsung Ketua Komisi A, Andi Pahlevi, didampingi anggota komisi lainnya: Prof. Dr. Apiaty K. Amin Syam, A. Makmur, dan Dr. Tri Zulkanain Ahmad, SE., MM.   Dari pihak eksekutif hadir Asisten I Pemkot Makassar A. Muh. Yasir, Kepala BKPSDM Makassar, serta staf teknis BKPSDM, Ilham. Sementara itu, dari aliansi tenaga honorer turut hadir Suchri Zulkarnain Sulkarnain bersama sejumlah perwakilan.   Keresahan Honorer Dalam rapat, para tenaga honorer menyuarakan kegelisahan mereka mengenai status kerja yang masih belum jelas, meski sebagian besar telah mengabdi selama bertahun-tahun.   “Sebagai pegawai honorer, kami hadir di sini untuk mencari kejelasan masa depan kami. Usia kami tak muda lagi, dan tidak mungkin kami kembali melamar ke swasta,” ujar Suchri Zulkarnain, salah satu perwakilan honorer R2/R3.   Menurut Suchri, banyak tenaga honorer yang sudah bekerja lebih dari sepuluh tahun, namun tetap berada dalam ketidakpastian status dan kesejahteraan. Kondisi ini menimbulkan beban psikologis, terutama bagi mereka yang telah mendekati usia pensiun.

Makassar

Peringatan Hari Bhayangkara, Badko HMI Sulsel ; Tangkap dan Adili Iptu Roswanda S.H., M.H. Dugaan Kasus Penipuan dan Penggelapan

ruminews.id, Makassar, — Di tengah perayaan Hari Bhayangkara ke-79 harusnya menjadi momentum refleksi dan konsolidasi moral institusi Polri, muncul desakan publik untuk menindak tegas aparat kepolisian yang diduga menyalahgunakan kewenangannya. (1/7) Sekretaris Umum Badko Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sulawesi Selatan secara tegas menyuarakan tuntutan: Tangkap dan adili IPTU Roswanda, S.H., M.H. atas dugaan dalam kasus penipuan dan penggelapan dana investasi senilai ratusan juta rupiah. Kasus ini mencuat setelah dugaan penipuan yang melibatkan IPTU Roswanda saat masih menjabat sebagai Plt. Kanit Reskrim Polsek Somba Opu. IPTU Roswanda menawarkan skema investasi kepada warga bernama AL dan S untuk proyek tambang batu di Polewali Mandar, Sulbar. Dalam prosesnya, korban diminta mentransfer sejumlah dana yang totalnya mencapai ratusan juta rupiah ke rekening pribadi IPTU Roswanda. Namun janji pengembalian uang investasi tak kunjung ditepati hingga hari ini, sehingga korban melayangkan somasi hingga laporan resmi ke Polrestabes Makassar dan Propam Polda Sulsel. Sekum Badko HMI Sulsel menegaskan, “Kami mendukung sepenuhnya penegakan hukum tanpa pandang bulu. Bila benar terbukti tindak pidana penipuan dan penggelapan oleh anggota Polri atas nama Iptu Roswanda, apalagi sampai memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi, maka harus segera ditindak secara hukum dan diberhentikan dengan tidak hormat dari institusi Polri.” Peringatan Hari Bhayangkara tahun ini tak cukup hanya dengan seremoni dan slogan. Sebagaimana amanat reformasi institusi penegak hukum, masyarakat kini menuntut keteladanan, transparansi, dan keberanian bersih-bersih dari dalam tubuh Polri sendiri. “Jangan biarkan seragam digunakan untuk menutupi kejahatan. Hukum harus jadi panglima, bahkan ketika itu menyentuh internal sendiri.” tegas Sekum Badko HMI Sulsel.

DPRD Kota Makassar

Pendaftaran SPMB SMP Makassar Tahun Ajaran 2025/2026 Terganggu, Komisi D DPRD Soroti Kendala Sistem Daring

 ruminews.id – Makassar – Pendaftaran Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) jenjang SMP di Kota Makassar untuk tahun ajaran 2025/2026 resmi dibuka pada Senin (30/6/2025). Namun, meski sudah memasuki hari pertama, proses pendaftaran yang dilakukan secara daring ini diwarnai dengan kendala teknis yang membuat sejumlah orang tua calon peserta didik kesulitan mengakses portal pendaftaran.   Saat dibuka pada pagi hari, portal resmi pendaftaran SPMB SMP Makassar tidak dapat diakses dan hanya menampilkan pesan error bertuliskan “503 Bad Gateway”. Kondisi ini tentu saja mengecewakan banyak orang tua yang telah siap untuk mendaftarkan anak-anak mereka secara online. Terkait dengan gangguan ini, Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar, Ari Ashari Ilham, angkat bicara. Politisi dari Fraksi Nasdem ini menyoroti masalah yang muncul pada hari pertama pendaftaran dan segera mengambil langkah untuk menindaklanjutinya. “Sejak pagi tadi kami menerima banyak keluhan dari orang tua siswa yang kesulitan mengakses situs pendaftaran. Kami langsung merespons dengan memanggil Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Achi Soleman, untuk berkoordinasi dan mencari solusi terkait masalah ini,” ujar Ari Ashari Ilham, saat ditemui di Kantor DPRD Makassar, Senin siang. Ari menjelaskan bahwa kendala teknis tersebut diduga disebabkan oleh tingginya trafik pengakses situs yang terjadi pada hari pertama pendaftaran. Banyaknya orang tua yang antusias untuk segera mendaftarkan anak-anak mereka secara online membuat server pendaftaran kewalahan. “Pendaftaran tahun ini dibuka dengan sistem daring, dan kita tahu antusiasme masyarakat sangat tinggi. Ini kemungkinan besar disebabkan oleh tingginya akses secara serentak dari orang tua siswa. Kami berharap Dinas Pendidikan segera berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk penanganan teknis masalah ini,” tambah Ari. Penyelesaian Kendala Sistem Daring Diharapkan Segera Terselesaikan Melihat gangguan teknis yang terjadi, Ari Ashari Ilham mendorong Pemerintah Kota Makassar untuk memperpanjang masa pendaftaran SPMB SMP secara daring, jika perbaikan sistem membutuhkan waktu lebih lama. Ia menyatakan bahwa penting bagi seluruh calon peserta didik dan orang tua mereka untuk memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses sistem pendaftaran. “Memang jika gangguan ini tidak segera teratasi, banyak orang tua yang berisiko kehilangan kesempatan untuk mendaftarkan anak-anak mereka. Kami berharap agar proses perbaikan dapat dilakukan segera, dan apabila memang membutuhkan waktu lebih lama, kami akan meminta Dinas Pendidikan untuk memperpanjang durasi pendaftaran daring,” kata Ari. Perpanjangan waktu pendaftaran daring ini, menurut Ari, diperlukan untuk memberi kesempatan kepada orang tua yang kesulitan mengakses portal pada hari pertama pendaftaran. Dengan begitu, diharapkan tidak ada pendaftar yang dirugikan akibat masalah teknis tersebut. “Ini bukan hanya soal memperpanjang waktu, tapi soal keadilan. Kami ingin agar semua orang tua yang ingin mendaftarkan anaknya melalui sistem daring ini dapat melakukannya tanpa hambatan. Kalau tidak, maka tentu akan ada yang tertinggal,” ujarnya. Pentingnya Persiapan Infrastruktur Teknologi Lebih lanjut, Ari juga menekankan pentingnya persiapan matang dari Dinas Pendidikan dan Dinas Kominfo dalam mengelola infrastruktur teknologi untuk sistem pendaftaran daring. Mengingat banyaknya pendaftar yang terhubung ke sistem pada waktu yang bersamaan, infrastruktur yang kuat dan handal menjadi kunci keberhasilan penerimaan peserta didik baru berbasis daring. “Ini menjadi pelajaran berharga. Seharusnya, sistem pendaftaran daring ini sudah dipersiapkan lebih matang, mengingat antusiasme masyarakat yang selalu tinggi setiap tahunnya. Dinas Pendidikan dan Dinas Kominfo harus lebih siap untuk menghadapi potensi lonjakan trafik seperti ini,” tambahnya. Ari juga mengingatkan agar pihak pemerintah Kota Makassar, terutama Dinas Pendidikan, lebih berhati-hati dalam merancang sistem pendaftaran daring di masa depan. Tidak hanya dari sisi kecepatan dan keamanan sistem, tetapi juga agar dapat mengantisipasi berbagai kendala teknis yang mungkin terjadi pada saat-saat tertentu. Kewaspadaan dalam Proses Pendaftaran Daring Meskipun masalah teknis ini masih dalam penanganan, Ari menyampaikan bahwa DPRD Makassar akan terus memantau perkembangan situasi dan memastikan bahwa pemerintah kota segera menanggapi dan menyelesaikan masalah ini dengan cepat. Kami akan terus mengawal proses ini dan memastikan agar setiap calon peserta didik memiliki kesempatan yang adil dalam proses pendaftaran. Kami juga mengimbau kepada masyarakat, khususnya orang tua yang ingin mendaftarkan anaknya, untuk tetap bersabar sementara pihak terkait menyelesaikan permasalahan teknis yang ada,” ujar Ari. Harapan untuk Solusi Cepat dan Tepat Sebagai tambahan, Ari juga menambahkan harapan agar Dinas Pendidikan segera melakukan evaluasi terhadap kejadian ini dan memastikan bahwa sistem pendaftaran daring dapat berjalan lancar pada hari-hari berikutnya. Ia berharap semua pihak yang terlibat dapat bekerja sama dengan baik untuk menciptakan sistem penerimaan murid baru yang lebih efisien dan tidak menimbulkan kendala teknis di kemudian hari. “Pemerintah harus cepat tanggap dalam menangani masalah ini. Pendaftaran daring adalah langkah positif, namun harus didukung dengan sistem yang stabil dan infrastruktur yang mumpuni. Kami berharap setelah ini, proses pendaftaran dapat berlangsung dengan lancar,” pungkas Ari Ashari Ilham. Dengan adanya permasalahan ini, diharapkan tidak ada calon peserta didik yang tertinggal hanya karena kendala teknis. Oleh karena itu, koordinasi antara Dinas Pendidikan, Dinas Kominfo, serta pihak terkait lainnya menjadi sangat penting agar masalah ini segera teratasi dan proses pendaftaran berjalan dengan baik  

DPRD Kota Makassar

Prof Apiaty Resmi Dilantik sebagai PAW DPRD Makassar, Fokus pada Isu Kesejahteraan Masyarakat

ruminews.id – Makassar – Prof Apiaty K. Amin Syam resmi dilantik sebagai anggota DPRD Kota Makassar melalui mekanisme Pengganti Antar Waktu (PAW) dari Fraksi Partai Golkar. Pelantikan ini dilakukan sebagai pengganti almarhum Ruslan Mahmud yang telah berpulang sebelumnya. Pelantikan tersebut tidak hanya menjadi simbol kelanjutan mandat rakyat di parlemen, tetapi juga awal dari komitmen politik Prof Apiaty dalam memperjuangkan isu-isu strategis, khususnya terkait kesejahteraan masyarakat. Dalam pernyataannya usai pelantikan, Prof Apiaty menegaskan keseriusannya menjalankan amanah sebagai wakil rakyat dengan penuh tanggung jawab. Ia menyebutkan bahwa tantangan utama yang akan dihadapi adalah memperjuangkan akses layanan dasar, terutama di sektor kesehatan dan ketenagakerjaan. “Kesejahteraan itu luas cakupannya. Kita masih menghadapi persoalan seperti BPJS Mandiri yang menyulitkan masyarakat, juga masalah pengangguran yang mempengaruhi pendapatan keluarga,” ujarnya kepada wartawan, Senin (30/6/2025). Ia juga menyoroti kualitas layanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan yang dinilai belum merata dan masih menjadi keluhan di berbagai wilayah. “DPRD harus hadir memberi solusi, tidak hanya membuat aturan tapi juga mengawasi implementasinya agar masyarakat benar-benar merasakan manfaat,” tambahnya. Lebih lanjut, Prof Apiaty menggarisbawahi pentingnya peran DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan, terutama terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurutnya, setiap anggaran yang disusun harus berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat. “Pengawasan terhadap APBD adalah kunci. Jangan sampai anggaran hanya habis di atas kertas tapi tidak berdampak di lapangan,” tegasnya. Ia juga menyerukan pentingnya kolaborasi antara legislatif dan eksekutif dalam menyusun serta mengawal kebijakan publik yang inklusif dan tepat sasaran. “Kerja sama antara DPRD dan pemerintah kota harus kuat, agar program yang dijalankan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” jelasnya.

Opini

Benarkah Iran Sekutu Israel?; Membongkar Cacat Logika Felix Siauw

ruminews.id – Di tengah eskalasi konflik Israel-Palestina, muncul kembali narasi viral dari Felix Siauw, tokoh publik yang gemar memadukan dakwah dan geopolitik. Dalam sebuah pernyataannya di media sosial, ia menyebut bahwa Iran dan Israel “dulu bersahabat, maka jangan heran jika hari ini mereka berpura-pura bermusuhan”. Dengan nada penuh curiga, ia mengklaim bahwa perang Iran terhadap Israel hanyalah sandiwara politik, bukan sikap ideologis. Namun, benarkah demikian? Untuk menjawabnya, kita perlu membongkar logika yang terbalik, sejarah yang dipotong, dan kecurigaan yang disulap menjadi fakta tanpa dasar oleh Felix Siauw. Dalam Narasinya, Felix mengajak audiensnya untuk mengingat bahwa hubungan bangsa Persia dan bangsa Yahudi sudah terjalin sejak zaman Cyrus the Great (Koresh Agung), pendiri Kekaisaran Persia Achaemenid pada abad ke-6 SM. Cyrus dikenang dalam sejarah Ibrani (dan bahkan dalam Kitab Yesaya) sebagai raja non-Yahudi yang membebaskan bangsa Yahudi dari perbudakan Babilonia, lalu mengizinkan mereka kembali ke Yerusalem untuk membangun kembali Bait Suci. Tidak berlebihan jika orang Yahudi menyebut Cyrus sebagai “Mesias non-Yahudi”. Sejak saat itu, bangsa Persia dan Yahudi hidup berdampingan dalam berbagai fase sejarah, dari kekaisaran hingga masa Kekhalifahan Islam. Maka wajar jika dalam sejarah panjang Iran modern (terutama sebelum 1979) terdapat jejak kedekatan diplomatik dan ekonomi antara Teheran dan Tel Aviv. Tapi sejarah tidak selalu berjalan dalam alur garis lurus. Kedekatan masa lalu tidak berarti kelanjutan di masa kini. Dan di sinilah kesalahan logika Felix mulai terlihat. Felix benar pada satu hal, yakni bahwa Iran pernah bersahabat dengan Israel. Tapi Iran yang mana? Itu adalah Iran di bawah Shah Mohammad Reza Pahlavi, seorang raja otoriter yang naik takhta dengan bantuan CIA dan Mossad pada 1953 setelah menggulingkan Perdana Menteri demokratis, Mohammad Mossadegh. Rezim Shah dikenal sebagai boneka Amerika Serikat dan sekutu utama Israel di kawasan. Mereka menjalin kerja sama ekonomi, militer, dan intelijen secara terbuka. Namun semua itu berakhir pada Revolusi Islam 1979 yang dipelopori dan dinahkodai oleh Imam Khomeini. Saat itu, jutaan rakyat Iran menggulingkan monarki dan mendirikan Republik Islam yang anti-Zionis secara konstitusional. Sejak saat itu, Iran menyebut Israel sebagai “rezim ilegal yang menjajah tanah Palestina”, memutus semua hubungan diplomatik, dan bahkan mengubah Kedutaan Israel di Teheran menjadi Kedutaan Palestina yang merupakan satu-satunya di dunia pada masa itu. Jadi menyamakan Iran pasca-1979 dengan Iran era Shah adalah bentuk penyederhanaan sejarah yang fatal. Hal Itu seperti menyamakan Indonesia jajahan Belanda dengan Republik Indonesia, hanya karena dulu pernah dijajah. Kalau kita teliti dalam membaca argumen Felix Siauw, tampak jelas adanya logical fallacy: _“Karena dulu Iran dan Israel bersahabat, maka sekarang mereka pura-pura bermusuhan.”_ Ini adalah contoh non sequitur fallacy atau kesimpulan yang tidak mengikuti premis. Jika argumen ini sah, maka kita juga bisa berkata: _“Karena dulu Amerika bantu Uni Soviet lawan Nazi, berarti sekarang mereka masih sekutu rahasia.”_ Lagi pula, jika Iran dan Israel memang berpura-pura bermusuhan, maka ada banyak hal yang mustahil dijelaskan oleh si Felix diantaranya; mengapa ilmuwan nuklir Iran seperti Mohsen Fakhrizadeh dibunuh Mossad? Mengapa fasilitas nuklir Iran disabotase berkali-kali oleh Israel? Mengapa Iran mendukung dan mempersenjatai Hamas, Jihad Islam, dan Hizbullah (tiga aktor utama perlawanan bersenjata terhadap Israel), Mengapa Iran meluncurkan lebih dari 300 rudal dan drone ke Israel pada April 2025 dalam serangan terbuka yang memicu perang regional? Bahkan kelompok Sunni seperti Hamas dan Jihad Islam Palestina secara terbuka mengakui dukungan Iran sebagai dukungan paling signifikan dalam menghadapi Israel. Jadi jika Iran dan Israel itu “sekutu rahasia,” maka dunia ini butuh teori fiksi yang lebih waras. Menurut saya, narasi Felix secara implisit menebarkan semacam kecurigaan sektarian bahwa karena Iran Syiah, maka pasti agendanya tersembunyi. Ini bukan hanya berbahaya, tapi juga memperkecil makna perjuangan Palestina sebagai isu kemanusiaan universal. Ironisnya, justru banyak negara mayoritas Sunni di kawasan (termasuk beberapa negara Teluk) yang menormalisasi hubungan dengan Israel dan membuka jalur dagang, bukan perlawanan. Tapi mereka luput dari tuduhan “bersandiwara.” Kenapa? Karena kita memang lebih mudah curiga pada yang berbeda mazhab, bukan berbeda prinsip. Kalau logika Felix dipakai terus, maka bisa saja kita berkata: _*“Karena dulu Felix non-muslim, berarti sekarang dia berkomplotan dengan musuh Islam yg non-muslim.”*_ Lucu??? Ya!!!… Masuk akal? Jelas tidak!!!. Kesimpulannya, Iran memang bukan negara sempurna tanpa masalah. Tapi dalam isu Palestina, rekam jejaknya lebih nyata daripada banyak pihak yang hanya bicara soal “umat” tapi bungkam saat Gaza dibombardir. Kita boleh mengkritik siapa pun. Tapi mari tetap waras dalam logika, jujur dalam membaca sejarah, dan adil dalam berpihak. Karena membela Palestina bukan soal bendera, bukan soal mazhab. Tapi soal keberanian berdiri bersama yang tertindas, tak peduli dari mana datangnya dukungan. [Erwin]

DPRD Kota Makassar

Komisi C DPRD Makassar Sidak PT Saut, Persoalkan Mengenai Dokumen Perizinan

Ruminews.id – Makassar – Anggota komisi C DPRD Makassar melakukan sidak di PT Saut pada Kamis, 8 Mei 2025. Sidak ini dihadiri langsung Wakil Ketua DPRD Makassar, Andi Suharmika. Ia menyebut bermaksud melakukan pengecekan dokumen perizinan. “Bilamana tidak ada dokumen izin PT Saut miliki di PTSP pasti kami langsung secara kelembagaan meminta kepada PTSP untuk melakukan operasional operasional,” kata Andi Suharmika. Ia menyebut saat mereka meminta dokumen-dokumen perizinan, pihak perusahaan bahkan kembali menanyakan dokumen yang dimaksud. “Dari hasil sidang itu agak mengambang, seluruh dokumen harus dihadirkan. Untuk melakukan pengoperasian harusnya izinnya bisa diungkapkan kepada kami. Cuma hari ini dia meminta apa-apa saja dokumen yang perlu diperlihatkan ini kan bias,” kata politikus partai Golkar itu.   Ia menyebut, akibat operasi pabrik tersebut warga sekitar mengeluh gatal-gatal dan bentol-bentol.   “Warga ada terkena dampak polusi udara. Ada yang bentol-bentol. Kita bisa lihat waktu pengecekan lapangan memang terjadi fakta seperti itu. Bahkan yang kami dapatkan warga sekitar pabrik pun tidak ada yang mendukung daripada bantuan sifat CSR dari perusahaan,” jelas Suharmika.   Dari hasil sidak ini, Komisi C DPRD Makassar berencana untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak terkait untuk mencari solusi dari keluhan masyarakat.   Sementara itu, Kamal Tata selaku Lurah Sudiang membenarkan adanya keluhan warga dari aktivitas PT Saut.   “Banyak warga kita yang memang terdampak ke kulit anak-anak dan orang tua. Akhir-akhir ini terasa sekali karena mungkin mempengaruhi aktivitas pabrik. Keluhan warga sudah disampaikan ke perusahaan, mereka minta waktu dipertemukan dengan warga tapi saat ini kebetulan ada bapak dewan ke lokasi mungkin ada penyelesaian,” kata Kamal.   Sementara itu, pihak PT Saut memastikan akan memenuhi panggilan DPRD untuk menggelar RDP.   “Pasti kami penuhi panggilan karena kita semua mau baik. Kita ke depan mau baik, nanti kita musyawarahkan,” kata Angel, bagian keuangan PT Saut.

DPRD Kota Makassar

DPRD Makassar Dukung Penuh Program PSEL, Minta Evaluasi dan Keterlibatan Warga Diperkuat

Ruminews.id – Makassar – Program Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) yang digagas Pemerintah Kota Makassar mendapat dukungan dari DPRD Makassar. Program ini dinilai sebagai langkah maju dalam mengatasi persoalan persampahan yang kian kompleks serta mendukung transisi menuju energi ramah lingkungan. Ketua Komisi B DPRD Makassar, Ismail, menyebutkan bahwa PSEL merupakan inisiatif strategis yang perlu dikawal agar implementasinya tetap berpihak pada kepentingan masyarakat. “Kami mendukung penuh program ini, tetapi pelaksanaannya harus melalui tahapan evaluasi yang matang. Jangan sampai terburu-buru tanpa arah yang jelas,” ujarnya saat dikonfirmasi, Sabtu (28/6/2025). Menurut Ismail, persoalan sampah tidak hanya soal estetika kota, tetapi juga menyangkut hak dasar warga atas lingkungan yang bersih dan sehat. Oleh karena itu, menurutnya, PSEL harus dirancang sebagai solusi jangka panjang yang berorientasi pada kepentingan publik. “Kalau memang program ini benar-benar pro rakyat dan menjadi solusi preventif dari Pemkot, DPRD tentu akan mendukung secara maksimal,” tegasnya. Ia menambahkan, pembahasan anggaran untuk mendukung program pengelolaan sampah, termasuk proyek PSEL, telah masuk dalam proses revisi APBD perubahan tahun ini. DPRD mendorong agar alokasi anggaran diarahkan pada program-program yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dukungan serupa juga datang dari Anggota DPRD Makassar, Tri Sukarnain. Ia menilai PSEL sebagai solusi modern dalam penanganan sampah, namun menekankan pentingnya pendekatan yang berbasis kajian ilmiah serta partisipasi masyarakat sejak awal. “Pemerintah perlu melakukan sosialisasi menyeluruh. Masyarakat harus paham teknologi yang digunakan dan dampaknya. Jangan sampai malah menimbulkan ketakutan,” ungkap Tri. Ia juga menyoroti sejumlah keluhan yang muncul di tengah warga, mulai dari potensi bau menyengat dari area pengolahan hingga persoalan teknis distribusi sampah ke lokasi fasilitas PSEL. “Aspirasi warga soal dampak lingkungan harus menjadi perhatian. Transparansi dan akuntabilitas perlu dijaga agar program ini tidak menuai resistensi,” tambahnya. Sebagai informasi, Program PSEL dirancang untuk mengubah limbah padat menjadi energi listrik melalui teknologi termal. Proyek ini menjadi bagian dari visi Pemerintah Kota Makassar dalam mewujudkan kota yang berkelanjutan dan tangguh terhadap krisis lingkungan. Dengan populasi dan volume sampah yang terus meningkat, PSEL diharapkan dapat menjadi alternatif yang efektif untuk mengurangi beban TPA, sekaligus mendukung pemanfaatan energi terbarukan di wilayah perkotaan.

Scroll to Top