11 September 2026

Opini

Darurat Energi Sulsel: Kelangkaan BBM & LPG 3 Kg Picu Kemacetan, Pertamina Dan Wakil Rakyat Dituntut Bongkar Mafia Distribusi

Ahmad Fauzan Suneth Ketua Umum HMI Institut NH /2025-2026 Ruminews.id, – Makassar, Setiap kali September datang, ingatan kolektif kita selalu dipaksa menoleh ke belakang. Bulan ini bukan sekadar pergantian kalender, melainkan monumen duka atas sejarah kelam bangsa: dari pembunuhan pejuang HAM Munir Said Thalib, tragedi Semanggi, hingga penculikan para aktivis yang hingga hari ini menyisakan tanya dan luka yang belum sembuh. Kita terus merawat ingatan itu lewat pantikan “September Menolak Lupa”. Namun, ironisnya, menolak lupa saja tidak pernah cukup. Realitas hari ini membuktikan bahwa faktor-faktor kegelapan itu tidak pernah benar-benar Selesai, mereka hanya berganti rupa. Jika dulu kegelapan itu tampak dari moncong senjata dan pembungkaman suara secara terang-terangan, hari ini kegelapan itu menyusup lewat kelangkaan energi yang mencekik kehidupan rakyat kecil di Sulawesi Selatan. Negara ini dibentuk bukan untuk merawat laporan di atas meja, tapi untuk memastikan rakyatnya bisa hidup tenang tanpa harus antre berjam-jam hanya demi mendapatkan bensin. Tapi lihat apa yang terjadi hari ini. Krisisnya sudah separah itu—bahkan SPBU-SPBU PT Pertamina Persero sendiri sampai kehabisan stok, memicu antrean panjang pengendara motor dan mobil yang mengular hingga melumpuhkan jalanan. Di satu sisi, para wakil-wakil rakyat itu dan PT Pertamina Persero terus meyakinkan bahwa pasokan aman. Namun di sisi lain, kenyataan di jalanan berkata lain: rakyat kita—mulai dari ojek online, sopir angkutan, nelayan, sampai pedagang kecil—harus berdarah-darah menghabiskan waktu berjam-jam di SPBU karena BBM dan Gas LPG 3 kg mendadak lenyap dari peredaran. Jalanan perkotaan berubah jadi lautan kendaraan yang mengular. Ini bukan sekadar macet biasa, tapi tanda kalau ada yang salah parah dengan tata kelola energi kita. Ketika barang subsidi yang menjadi urat nadi kehidupan rakyat kecil susah didapat, yang sedang dipertaruhkan adalah kehadiran negara itu sendiri. Masalahnya jelas bukan karena barangnya tidak ada, melainkan rantai distribusinya yang bocor. Temuan soal modus pengisian berulang, tangki modifikasi siluman, sampai indikasi kebocoran distribusi menunjukkan ada para agen-agen serta mafia yang sengaja mencari untung di tengah kesusahan orang banyak. Kuota yang semestinya untuk dapur-dapur warga kurang mampu dan para pekerja harian malah menguap begitu saja. PT Pertamina Persero, para agen-agen, dan wakil-wakil rakyat itu tidak boleh lagi berlindung di balik data normatif atau sekadar bilang stok aman. Buktikan kalau negara hadir lewat langkah nyata di lapangan. Karena itu, kami menuntut empat hal ini segera dikerjakan: Audit Total Jalur Distribusi: Periksa bersih semua jalur dari depot, SPBU, agen, sampai pangkalan paling bawah. Tutup rapat ruang gerak para penimbun dan spekulan. Normalisasi Cepat: Pastikan pasokan BBM dan Gas LPG 3 kg segera normal dan merata di seluruh wilayah Sulawesi Selatan supaya kepanikan warga reda. Sikat Habis Pelaku Penyelewengan: Tindak tegas tanpa pandang bulu siapa pun yang bermain-main dengan hak rakyat, baik oknum di dalam maupun jaringan pelangsir ilegal. Buka Data ke Publik: Transparansikan data kuota dan penyalurannya supaya masyarakat bisa ikut mengawasi bersama. Keadilan sosial tidak akan pernah datang kalau kita cuma diam melihat ketimpangan di depan mata. Semangat September Menolak Lupa harus kita transformasikan menjadi keberanian hari ini: melawan setiap bentuk ketidakadilan, termasuk para mafia yang merampas hak-hak dasar rakyat Sulawesi Selatan. Yakin Usaha Sampai 💚🖤

Hukum & Kriminal, Nasional, Politik

Hukum, Demokrasi, dan Aksi Iklim Bukan Elemen Terpisah, Masyarakat Sipil dan Akademisi Desak Transisi Energi yang Transformatif

Ruminews.id, Sleman — Dalam pembacaan deklarasi penutupan Konferensi Demokrasi, Negara Hukum, dan Aksi Iklim di Universitas Gadjah Mada (UGM) pada Selasa (11/08), kelompok masyarakat sipil dan akademisi menegaskan bahwa hukum, demokrasi, dan aksi iklim tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Keluarga Hartono
Ekonomi, Internasional, Nasional

Media AS: Keluarga Hartono Pindahkan Lebih dari Rp17,6 Triliun ke Luar Negeri

Ruminews.id, Jakarta — Keluarga Hartono, salah satu keluarga terkaya di Indonesia, dilaporkan memperluas investasi ke luar negeri dengan nilai sedikitnya US$1,4 miliar atau lebih dari Rp17,6 triliun. Investasi tersebut dilakukan melalui sejumlah entitas yang terhubung dengan keluarga Hartono di Singapura dan London.

Scroll to Top