ruminews.id, Makassar — Kelangkaan LPG dan BBM yang terjadi di sejumlah wilayah Sulawesi Selatan mendapat sorotan dari Presiden Mahasiswa Universitas Indonesia Timur (UIT), Muh. Taufiq. Kondisi tersebut dinilai tidak boleh terus berulang karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat serta keberlangsungan aktivitas ekonomi.
Muh. Taufiq menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap persoalan distribusi energi, mulai dari perencanaan stok, distribusi, pengawasan hingga kondisi di tingkat agen dan pangkalan.
Menurutnya, pemerintah tidak seharusnya hanya bergerak setelah keluhan masyarakat meluas. Persoalan kelangkaan harus diantisipasi sejak awal agar masyarakat tidak menjadi pihak yang terus menanggung dampaknya.
“Kalau masyarakat sudah kesulitan mendapatkan LPG dan BBM, berarti ada persoalan yang harus segera dijelaskan dan diselesaikan pemerintah. Masyarakat tidak membutuhkan alasan yang terus berulang, tetapi membutuhkan kepastian bahwa kebutuhan mereka tersedia dan bisa diperoleh dengan harga yang wajar,” ujar Muh. Taufiq.
Ia menegaskan, dampak kelangkaan energi tidak hanya dirasakan oleh rumah tangga. LPG merupakan kebutuhan utama masyarakat untuk memasak, sementara BBM berkaitan langsung dengan mobilitas, transportasi, distribusi barang, hingga aktivitas pelaku usaha.
Ketika pasokan terganggu, kata Taufiq, dampaknya dapat merembet pada meningkatnya biaya transportasi dan distribusi yang pada akhirnya berpotensi membebani masyarakat.
Taufiq juga meminta pemerintah daerah dan instansi terkait tidak saling melempar tanggung jawab. Koordinasi antara pemerintah, Pertamina, agen, pangkalan, serta seluruh jaringan distribusi harus diperkuat untuk memastikan persoalan pasokan dapat segera ditemukan dan ditangani dari akar masalahnya.
Selain persoalan ketersediaan, ia turut menyoroti pentingnya pengawasan terhadap distribusi LPG dan BBM bersubsidi. Pemerintah dinilai harus memastikan subsidi benar-benar diterima masyarakat yang berhak dan tidak disalahgunakan oleh pihak tertentu untuk kepentingan ekonomi pribadi.
“Pemerintah harus turun melihat kondisi sebenarnya di lapangan. Jangan sampai data di atas kertas menyatakan stok aman, sementara masyarakat justru harus berkeliling mencari LPG atau mengantre untuk mendapatkan BBM. Kalau kondisi di lapangan berbeda dengan data pemerintah, berarti ada persoalan yang harus dibuka dan dijelaskan kepada publik,” tegasnya.
Sebagai Presiden Mahasiswa UIT, Muh. Taufiq menegaskan bahwa mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk ikut mengawal persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat.
Menurutnya, gerakan mahasiswa tidak hanya hadir ketika terjadi persoalan politik, tetapi juga harus mampu membaca dan mengawal berbagai persoalan publik yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat.
“Kami akan terus mengawal persoalan ini. Pemerintah harus memastikan masyarakat Sulsel mendapatkan LPG dan BBM dengan mudah, harga yang wajar, serta distribusi yang tepat sasaran. Kalau persoalan ini terus berulang tanpa penyelesaian yang jelas, tentu kami akan mempertanyakan sejauh mana keseriusan pemerintah menjalankan tanggung jawabnya kepada masyarakat,” pungkas Taufiq.
BEM UIT menegaskan akan terus memantau perkembangan persoalan kelangkaan LPG dan BBM di sejumlah wilayah Sulawesi Selatan. Pemerintah dan pihak terkait didorong segera memastikan stabilitas pasokan, memperbaiki sistem distribusi, serta memperketat pengawasan agar persoalan kelangkaan energi tidak terus menjadi masalah berulang yang pada akhirnya membebani masyarakat.
