2 Juni 2026

Daerah, Makassar, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan

Membaca Ulang Narasi Haji Bawakaraeng Di Gunung Bulu Bawakaraeng

Ruminews.id-Sebuah kajian terbaru mengungkap bahwa aktivitas keagamaan yang dilaksanakan oleh Mahasiswa Pecinta Alam Sultan Alauddin (MAPALASTA) UIN Alauddin Makassar di kawasan Gunung Bulu Bawakaraeng saat perayaan Iduladha bukanlah praktik yang dapat dikategorikan sebagai “Haji Bawakaraeng” sebagaimana narasi yang selama ini berkembang di sebagian masyarakat. Kajian tersebut mengkaji fenomena ritual keagamaan yang dilakukan anggota MAPALASTA di kawasan pegunungan Bulu Bawakaraeng dan berupaya meluruskan berbagai persepsi yang mengaitkan kegiatan tersebut dengan pelaksanaan ibadah haji. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, peneliti melakukan observasi partisipatif, wawancara mendalam, serta studi dokumentasi untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai aktivitas yang berlangsung di lokasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan masyarakat pada momentum Iduladha terdiri atas pendakian gunung, pelaksanaan salat Iduladha dan doa bersama. Seluruh rangkaian kegiatan tersebut merupakan bentuk perayaan hari raya umat Islam yang dilaksanakan di kawasan pegunungan dan tidak mengandung unsur-unsur rukun haji seperti ihram, wukuf di Arafah, tawaf mengelilingi Ka’bah, maupun sa’i antara Bukit Shafa dan Marwah. Kajian ini juga menemukan bahwa istilah “Haji Bawakaraeng” bukan berasal dari pemahaman ataupun keyakinan komunitas yang melaksanakan kegiatan tersebut. Sebaliknya, istilah tersebut terbentuk melalui proses pelabelan sosial yang berkembang di masyarakat luar dan diperkuat oleh berbagai pemberitaan media dari waktu ke waktu. Menurut hasil kajian, aktivitas keagamaan yang dilakukan di Gunung Bulu Bawakaraeng lebih tepat dipahami sebagai bentuk religiositas lokal yang lahir dari perjumpaan antara ajaran Islam dengan tradisi dan budaya. Praktik tersebut merefleksikan cara masyarakat dan komunitas tertentu mengekspresikan nilai-nilai keagamaan dalam ruang budaya yang mereka miliki, tanpa bermaksud menggantikan ataupun menyimpangkan pelaksanaan ibadah haji yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Kajian ini menegaskan bahwa pelaksanaan salat Iduladha di kawasan Gunung Bulu Bawakaraeng merupakan bagian dari ekspresi keagamaan yang sah dalam konteks sosial dan budaya masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih objektif dan berbasis data agar tidak terjadi kesalahpahaman yang berpotensi menimbulkan stigma terhadap komunitas maupun masyarakat yang terlibat dalam aktivitas tersebut. Sebagai tindak lanjut, MAPALASTA melakukan kajian lebih mendalam mengenai dampak ekologis aktivitas ritual massal di kawasan konservasi Gunung Bulu Bawakaraeng. Kajian tersebut dinilai penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan keagamaan dan budaya tetap berjalan selaras dengan upaya pelestarian lingkungan dan keberlanjutan ekosistem pegunungan yang memiliki nilai ekologis tinggi bagi masyarakat Sulawesi Selatan.

Daerah, Makassar, Nasional, Pemuda, Pendidikan

MAPALASTA UIN Alauddin Makassar dalam Riset Kolaboratif di Gunung Bulu Bawakaraeng

Ruminews.id-Mapalasta UIN Alauddin Makassar turut berpartisipasi dalam penelitian kolaboratif berskala nasional bertajuk Post-Complex Humanitarian Emergency Gunung Bulu Bawakaraeng (POSTCHE-GBB) yang berlangsung pada periode 11–19 April 2026 di kawasan Gunung Bulu Bawakaraeng, Sulawesi Selatan. Riset ini merupakan bagian dari upaya multidisipliner untuk mengkaji kondisi pasca-darurat kemanusiaan kompleks di wilayah pegunungan tersebut. Penelitian ini dipimpin oleh Dr. Andi Yaqub, M.H.I., Dosen Fakultas Syariah IAIN Kendari, dengan melibatkan 22 peneliti lintas disiplin dari berbagai institusi, antara lain IAIN Kendari, IAIN Bone, Yayasan Bumi Toala Indonesia, Forum Ilmu Sosial dan Spiritual (FISS), serta Mapalasta UIN Alauddin Makassar. Pendanaan riset diperoleh dari Kementerian Agama Republik Indonesia dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui skema MORA Air Funds LPDP 2025–2027. Kegiatan observasi dan validasi data lapangan dilaksanakan di zona inti (core zone) Gunung Bulu Bawakaraeng pada rentang ketinggian 1.752–2.830 meter di atas permukaan laut (mdpl). Riset difokuskan pada empat aspek utama, yaitu: (1) geomorfologi, (2) ekologi, (3) aktivitas artifisial manusia, serta (4) ekoteologi. Menurut ketua tim riset, Dr. Andi Yaqub, penelitian ini bertujuan untuk memetakan kondisi aktual kawasan secara spasial dan temporal, sekaligus memahami relasi antara masyarakat dan lingkungan pegunungan dari perspektif ekologis dan spiritual. Pada aspek geomorfologi, tim melakukan validasi terhadap karakteristik batuan, pola rekahan lereng, serta potensi longsoran sebagai bagian dari rekam jejak kebencanaan kawasan. Sementara itu, dari sisi ekologi, tim mendokumentasikan struktur vegetasi, sebaran mata air, keberadaan spesies indikator, serta tekanan antropogenik seperti pembangunan jalur pendakian dan akumulasi limbah padat di area gunung. Dalam kerangka riset tersebut, Mapalasta UIN Alauddin Makassar berperan aktif pada tahap observasi dan pengumpulan data lapangan secara kolaboratif bersama tim peneliti lain. Keterlibatan ini menegaskan komitmen organisasi dalam mendukung kajian lingkungan dan kemanusiaan berbasis bukti ilmiah di kawasan Gunung Bulu Bawakaraeng serta memperkuat jejaring kolaborasi lintas institusi.

Daerah, Pemerintahan, Sorong Selatan

Warga Soroti Anggaran Rp3 Miliar Pengelolaan Sampah DLH Sorong Selatan Tahun 2026, Sampah Masih Berhamburan

Ruminews.id, Sorong Selatan – Warga Kabupaten Sorong Selatan mempertanyakan efektivitas kinerja pemerintah daerah, khususnya Dinas Lingkungan Hidup (DLH), setelah muncul informasi program pengelolaan sampah tahun anggaran 2026 dengan nilai anggaran mencapai Rp3 miliar, namun kondisi kebersihan di sejumlah wilayah dinilai masih jauh dari harapan. Berdasarkan dokumen program anggaran tahun 2026 yang beredar di masyarakat, terlihat adanya alokasi anggaran sebesar Rp3.000.000.000 untuk program “Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Program tersebut ditargetkan untuk seluruh kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Sorong Selatan. Namun di lapangan, kondisi sampah yang masih terlihat berhamburan di sejumlah titik justru menimbulkan pertanyaan dari masyarakat. Warga menilai persoalan kebersihan belum tertangani secara maksimal meskipun pemerintah telah mengalokasikan anggaran yang tidak sedikit untuk sektor persampahan. “Kalau memang ada anggaran miliaran untuk penanganan sampah, lalu kenapa masih banyak sampah berserakan di pinggir jalan, drainase, bahkan area permukiman? Ini yang dipertanyakan masyarakat,” ujar salah seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan. Masyarakat berharap pemerintah daerah tidak hanya fokus pada penganggaran, tetapi juga memastikan realisasi program benar-benar berdampak terhadap kebersihan lingkungan. Sejumlah warga juga meminta adanya transparansi terkait penggunaan anggaran, termasuk titik pelaksanaan program, pengadaan fasilitas, hingga sistem pengangkutan dan pengolahan sampah. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sorong Selatan sendiri memiliki tugas pengelolaan kebersihan dan persampahan sebagai bagian dari pelayanan publik daerah. Struktur kelembagaan DLH Sorong Selatan juga mencantumkan bidang khusus terkait kebersihan dan pengelolaan sampah. Warga berharap Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan sampah agar anggaran yang telah disiapkan pada tahun 2026 benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pasalnya, persoalan sampah tidak hanya berkaitan dengan estetika lingkungan, tetapi juga berdampak pada kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan hidup secara umum. Sorotan publik juga mulai mengarah kepada DPRD Kabupaten Sorong Selatan sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah. Sejumlah warga mempertanyakan sejauh mana DPRD menjalankan pengawasan terhadap program pengelolaan sampah yang menelan anggaran hingga Rp3 miliar tersebut. Menurut warga, kondisi sampah yang masih terlihat di berbagai titik seharusnya menjadi perhatian serius para wakil rakyat. Masyarakat menilai DPRD perlu turun langsung ke lapangan untuk mengevaluasi pelaksanaan program, meminta penjelasan dari instansi terkait, serta memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar digunakan sesuai peruntukannya. “DPRD jangan hanya membahas dan menyetujui anggaran. Fungsi pengawasan juga harus dijalankan. Kalau kondisi di lapangan masih seperti ini, tentu masyarakat bertanya-tanya, apakah pengawasan sudah berjalan maksimal atau belum,” ujar salah seorang warga. Muncul pula kritik dari sebagian masyarakat yang mempertanyakan sikap DPRD terhadap persoalan tersebut. Bahkan, sejumlah warga melontarkan pertanyaan bernada sindiran, “Apakah DPRD Sorong Selatan sedang tidur?” karena hingga kini belum terlihat adanya langkah pengawasan yang tegas dan terbuka kepada publik terkait efektivitas penggunaan anggaran pengelolaan sampah tahun 2026. Masyarakat berharap DPRD Kabupaten Sorong Selatan segera menggunakan hak pengawasannya untuk meminta laporan rinci pelaksanaan program, melakukan inspeksi lapangan, serta menyampaikan hasil pengawasan kepada publik sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah. Video: https://vt.tiktok.com/ZSx3t2t9v/

Daerah, Pemerintahan, Sorong Selatan

Warga Pertanyakan Anggaran Jalan di Sorong Selatan: Dana Ada, Pekerjaannya di Mana?

ruminews.id, SORONG SELATAN – Pengelolaan anggaran infrastruktur di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan menjadi sorotan warga. Berdasarkan dokumen anggaran yang beredar di tengah masyarakat, terdapat alokasi dana cukup besar pada Program Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota dengan total mencapai Rp81.199.123.404. Namun, sejumlah warga mempertanyakan kejelasan realisasi pekerjaan fisik dari anggaran tersebut. Dalam dokumen yang menjadi temuan warga, tercatat anggaran Pembangunan Jalan sebesar Rp12.702.652.371, Pembangunan Jembatan sebesar Rp495.696.000, serta Rehabilitasi Jalan yang mencapai Rp67.842.357.033. Selain itu, terdapat pula anggaran Pemeliharaan Rutin Jalan sebesar Rp158.418.000 yang diduga berkaitan dengan APBD tahun 2025. Meski nilai anggaran terbilang fantastis, warga mempertanyakan jalan mana yang dibangun, ruas mana yang direhabilitasi, serta jembatan mana yang telah dikerjakan menggunakan anggaran tersebut. Sebab, berdasarkan dokumen yang beredar, belum terlihat rincian spesifik mengenai titik pekerjaan, nama ruas jalan, hingga lokasi pembangunan jembatan yang menjadi sasaran penggunaan anggaran. “Kalau memang anggarannya sudah ada dan nilainya besar, mestinya masyarakat bisa melihat dan mengetahui jalan mana yang diperbaiki, jembatan mana yang dibangun,” ujar salah seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan. Temuan warga ini kemudian memunculkan pertanyaan mengenai keterbukaan informasi penggunaan APBD, khususnya pada sektor infrastruktur yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Pasalnya, akses jalan dan jembatan di sejumlah wilayah masih disebut menjadi keluhan masyarakat karena kondisi yang belum memadai. Warga berharap Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) maupun OPD teknis terkait dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai rincian kegiatan yang telah dilaksanakan, termasuk lokasi pekerjaan dan progres realisasinya. Menurut warga, transparansi menjadi penting agar tidak menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat mengenai penggunaan uang daerah. Mereka meminta pemerintah menjelaskan secara rinci “anggaran jalan itu dipakai di ruas mana, rehabilitasinya di mana, dan jembatan yang dibangun berada di titik mana.” Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan masih diupayakan untuk dimintai tanggapan guna memperoleh penjelasan yang berimbang terkait penggunaan anggaran tersebut. Video: Tiktok: https://vt.tiktok.com/ZSx3ssRBy/ Tiktok: https://vt.tiktok.com/ZSx3GFM64/ Tiktok: https://vt.tiktok.com/ZSx3GYp51/

Papua, Pemerintahan, Pemuda, Politik

Aktivis dan Mahasiswa Interupsi Diskusi PSN di Kantor Gubernur Papua, Soroti Ancaman terhadap Masyarakat Adat dan Hutan Papua

Ruminews.id, Jayapura — Diskusi publik bertajuk “Proyek Strategis Nasional dan Kesejahteraan Masyarakat Papua” yang digelar di Aula Lukmen, Lantai 9 Kantor Gubernur Papua, Kota Jayapura, Sabtu (30/5), mendadak diwarnai aksi protes dari sejumlah aktivis lingkungan dan mahasiswa.

Hukum, Nasional, Pendidikan, Yogyakarta

Forum BEM se-DIY Gelar Aksi Refleksi 28 Tahun Reformasi di Titik Nol Yogyakarta, Soroti Penuntasan Kasus HAM

​Ruminews.id, Yogyakarta — Forum Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-DIY bersama ratusan mahasiswa lain nya menggelar aksi damai di kawasan Titik Nol Kilometer, Yogyakarta, Kamis (21/5/2026). Aksi tersebut ditujukan sebagai refleksi kritis memperingati 28 tahun runtuhnya rezim Orde Baru sekaligus menyuarakan evaluasi terhadap kondisi penegakan hukum dan demokrasi saat ini.

Nasional, Pendidikan

Peringati Milad ke-15, MUHSIN Tegaskan Komitmen Ukhuwah Sunni-Syiah di Tengah Dinamika Geopolitik Global

Ruminews, Jakarta — Pada Rabu, 20 Mei 2026 Majelis Ukhuwah Sunni-Syiah Indonesia (MUHSIN) sukses menyelenggarakan Webinar Nasional dalam rangka memperingati Milad ke-15 tahun deklarasinya pada Rabu (20/5). Kegiatan virtual yang berlangsung khidmat ini dihadiri kurang lebih oleh 100 partisipan dari berbagai elemen masyarakat, akademisi, serta aktivis keagamaan dari seluruh Indonesia.

Scroll to Top