25 April 2026

Penulis: F.H. Kalindra – Penggiat Literasi Ketika Kritik Disebut “Inflasi Pengamat” dan Rasionalitas Tersisih oleh Kuasa ruminews.id, Jakarta – Di negeri yang seharusnya menjunjung nalar kata-kata kadang menjelma senjata paling sunyi. Ia tak melukai tubuh tetapi mencederai akal sehat. Pernyataan Teddy Indra Wijaya tentang “Inflasi Pengamat” terasa seperti gema dari ruang kekuasaan yang mulai kedap terhadap kritik. Inflasi yang Kehilangan Makna Sebab dalam pengertian yang paling dasar inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus sebuah konsep ekonomi yang lahir dari data bukan dari kegelisahan terhadap suara-suara yang berbeda. Namun kini istilah itu seolah dipinjam untuk memberi label pada para pengamat, akademisi, dan publik yang bersuara. Kritik dipersempit menjadi gangguan. Analisis dipelintir menjadi ancaman. Dan ruang dialog perlahan berubah menjadi panggung monolog kekuasaan. Inflasi Pejabat Padahal yang tampak di permukaan bukanlah “Inflasi Pengamat” melainkan gejala lain yang lebih mengkhawatirkan yaitu inflasi pejabat bukan dalam jumlah semata tetapi dalam ketidaksesuaian antara posisi dan kapasitas. Ketika kursi-kursi strategis diduduki oleh mereka yang latar belakangnya berjarak dengan substansi kebijakan, publik pun bertanya apakah ini sekadar eksperimen, atau bentuk kelalaian yang terstruktur? Kabinet Inflasi Pejabat Kursi-kursi strategis diisi bukan oleh mereka yang sejalan dengan bidangnya melainkan oleh figur yang berdiri dalam kontradiksi dengan latar belakangnya sendiri. Di titik inilah lahir apa yang bisa disebut sebagai “inflasi pejabat” banyak posisi terisi namun tidak selalu diiringi kecukupan kompetensi. Sekretaris Kabinet berlatar militerTeddy dengan latar belakang militer menduduki posisi strategis sebagai Seskab yang seharusnya mengoordinasikan kebijakan sipil, memunculkan pertanyaan soal relevansi kompetensi. Badan Gizi Nasional dipimpin figur militerKepemimpinan Dadang Hendrayudha dari latar militer dalam sektor gizi dinilai tidak linier, terlebih di tengah munculnya berbagai kasus keracunan program MBG. Menteri Pariwisata dari sektor perbankanPenunjukan menteri dengan latar belakang perbankan untuk mengurus sektor pariwisata dianggap kurang selaras dengan kebutuhan industri yang berbasis pengalaman dan budaya. Wakil Presiden dinilai belum memahami peranGibran kerap dipersepsikan publik belum menguasai tugas dan fungsi strategis sebagai wakil presiden dalam membantu jalannya pemerintahan. Defensif yang Mengaburkan Substansi Di tengah situasi ini kritik yang seharusnya menjadi kompas justru dipandang sebagai badai. Pernyataan defensif lebih sering terdengar dari pada penjelasan yang jujur dan transparan. Ketika ditanya soal data jawaban “pokoknya ada” seolah menjadi simbol baru dari cara berkuasa ringan di ucapan namun berat di konsekuensi. Rasionalitas tak lagi menjadi fondasi, melainkan sekadar ornamen. Sindiran tajam pun datang dari Zainal Arifin Mochtar yang menyebut diri sebagai bagian dari “inflasi” yang ditakuti. Sebuah ironi yang menggugah: jika pengamat dianggap berlebih, mungkinkah justru kekuasaan yang kekurangan refleksi? Wajah Buram yang Terpampang Lebih jauh ada bayang-bayang lain yang mengintai: militerisasi ruang sipil. Bukan dalam bentuk fisik yang kasat mata tetapi dalam cara berpikir yang kaku, hierarkis, dan cenderung alergi terhadap kritik. Padahal demokrasi tumbuh dari keberanian untuk diuji bukan dari ketakutan untuk disanggah. Pada akhirnya persoalan ini bukan sekadar tentang satu pernyataan atau satu figur melainkan cermin retak yang memantulkan wajah tata kelola yang mulai kehilangan keseimbangan. Sebuah pengingat bahwa kekuasaan tanpa kerendahan hati hanya akan melahirkan jarak antara pemerintah dan rakyat serta antara kebijakan dan kenyataan. Jika kritik terus dianggap sebagai “inflasi,” maka mungkin yang benar-benar langka di negeri ini bukanlah kesetiaan melainkan kejujuran.