Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

17 Desember 2025

Badan Gizi Nasional, Daerah, Jakarta, Nasional

Aktivis HMI Nilai Dadan Hindayana Tunjukkan Kepemimpinan Bertanggung Jawab Usai Insiden Kecelakaan

Tinggalkan Komentar / Badan Gizi Nasional, Daerah, Jakarta, Nasional /

ruminews.id – Jakarta, 17 Desember 2025 Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Benny Ario, menyatakan dukungannya terhadap sikap Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, dalam merespons insiden kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan operasional BGN dan menyebabkan seorang siswa menjadi korban. Menurut Benny, langkah-langkah yang ditunjukkan Dadan Hindayana mencerminkan kepemimpinan yang bertanggung jawab, tidak reaktif, serta mengedepankan nilai kemanusiaan di tengah situasi yang sensitif. Kami melihat Kepala BGN, Bapak Dadan Hindayana, tidak menghindar dari persoalan. Beliau bersikap terbuka, kooperatif, dan menempatkan keselamatan serta pemulihan korban sebagai perhatian utama. Sikap seperti ini patut kita back up,” ujar Benny Ario. Benny menilai bahwa dalam setiap insiden yang melibatkan institusi negara, publik tidak hanya menilai peristiwa yang terjadi, tetapi juga cara pimpinan lembaga menyikapinya. Dalam hal ini, Dadan Hindayana dinilai menunjukkan tanggung jawab moral dan institusional dengan memastikan proses hukum berjalan serta melakukan evaluasi internal. Ia menegaskan bahwa kesalahan di tingkat teknis lapangan tidak bisa serta-merta dibebankan kepada pimpinan lembaga, selama pimpinan tersebut hadir, bertanggung jawab, dan mengambil langkah korektif. Yang penting bukan mencari kambing hitam, tetapi memastikan korban mendapatkan pendampingan dan keadilan, sekaligus mencegah kejadian serupa terulang. Di titik ini, kami melihat Kepala BGN menjalankan perannya dengan baik,” tegasnya. Lebih lanjut, Benny menyatakan bahwa HMI siap mengawal proses ini secara objektif dan konstruktif, serta mendukung upaya perbaikan yang dilakukan BGN di bawah kepemimpinan Dadan Hindayana demi menjaga kepercayaan publik. Kami berdiri pada posisi kemanusiaan dan keadilan. Selama pimpinan lembaga bersikap jujur, terbuka, dan bertanggung jawab, maka sudah semestinya didukung, bukan dihakimi,” tutup Benny.

Daerah, Makassar, Pemerintahan, Uncategorized

Jalan Perintis Kemerdekaan Rusak Lagi, HMI STIKES NH Pertanyakan Kualitas Aspal dan Standar Pengerjaan

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Pemerintahan, Uncategorized /

ruminews.id – Ruas Jalan Perintis Kemerdekaan, yang merupakan jalur lintas provinsi, kembali mengalami kerusakan meski baru beberapa hari setelah dilakukan pengaspalan. Lubang dan retakan mulai muncul di sejumlah titik, bahkan di beberapa bagian sudah terlihat tambalan, padahal perbaikan tersebut belum genap sebulan. Kondisi ini mengganggu kenyamanan dan membahayakan keselamatan pengguna jalan, khususnya pengendara roda dua. Kerusakan yang terjadi dalam waktu singkat tersebut mendapat sorotan dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat STIKES Nani Hasanuddin. Melalui Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan, dan Kepemudaan (PTKP), HMI mempertanyakan kualitas material aspal yang digunakan dalam proyek perbaikan jalan tersebut. Ibnu Kabid PTKP HMI Komisariat STIKES Nani Hasanuddin, menilai, munculnya lubang dan tambalan dalam hitungan hari setelah pengaspalan menjadi indikasi kuat bahwa kualitas aspal tidak sesuai dengan standar yang semestinya diterapkan pada jalan berstatus jalur lintas provinsi. Kondisi tersebut, menurut mereka, menunjukkan lemahnya perencanaan teknis serta minimnya pengawasan selama proses pengerjaan. Terlebih Jalan Perintis Kemerdekaan merupakan jalur lintas provinsi dengan beban lalu lintas yang tinggi. “Kami mempertanyakan kualitas aspal yang digunakan. Baru beberapa hari setelah diaspal, jalan ini sudah kembali berlubang dan ditambal. Jika belum sebulan kondisinya sudah rusak, maka patut diduga pengerjaannya tidak sesuai standar operasional prosedur (SOP),” ujar Ibnu, Kabid PTKP HMI Komisariat STIKES Nani Hasanuddin. Menurutnya, kondisi tersebut mencerminkan lemahnya perencanaan dan pengawasan proyek. Ia menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur jalan seharusnya mengedepankan kualitas dan ketahanan, bukan sekadar menyelesaikan proyek secara administratif. Lebih lanjut, HMI menilai kerusakan berulang pada jalan vital seperti Jalan Perintis Kemerdekaan berpotensi menimbulkan kecelakaan serta merugikan masyarakat luas. Oleh karena itu, HMI Komisariat Stikes Nani Melalui Bidang PTKP mendesak pemerintah dan instansi teknis terkait untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk membuka secara transparan spesifikasi material, proses pengerjaan, serta pengawasan di lapangan. HMI Komisariat Stikes Nani Hasanuddin berharap perbaikan jalan ke depan dilakukan secara profesional dan sesuai standar teknis, agar jalan yang dibangun tidak kembali rusak dalam waktu singkat dan benar-benar memberikan rasa aman bagi pengguna jalan. Penulis: Safaruddin

Daerah, Jakarta, Nasional, Politik

Anies Baswedan Resmi Luncurkan KTA Gerakan Rakyat, Tegaskan Babak Baru Gerakan Perubahan

Tinggalkan Komentar / Daerah, Jakarta, Nasional, Politik /

ruminews.id, JAKARTA — Tokoh nasional Anies Rasyid Baswedan secara resmi meluncurkan Kartu Tanda Anggota (KTA) Gerakan Rakyat dalam sebuah acara yang digelar di Jakarta, Rabu sore (17/12/2025). Peluncuran ini menandai fase baru konsolidasi Gerakan Rakyat sebagai wadah perjuangan masyarakat yang menginginkan perubahan sosial dan politik di Indonesia. Kehadiran Anies, yang sejak awal dikenal sebagai tokoh inspiratif Gerakan Rakyat, disambut antusias ratusan pengurus dan simpatisan dari berbagai daerah. Dengan mengucap basmalah, Anies meresmikan KTA Gerakan Rakyat yang langsung disambut tepuk tangan meriah para peserta. Dalam momentum tersebut, Anies ditetapkan sebagai anggota kehormatan perdana Gerakan Rakyat dengan nomor KTA 31.74.06.000001. Ia didampingi Ketua Umum DPP Gerakan Rakyat Sahrin Hamid serta Ketua Dewan Pakar DPP Gerakan Rakyat Prof. Sulfikar Amir. Dalam sambutannya, Anies mengungkapkan rasa syukur atas konsistensi para pegiat perubahan yang sejak dua tahun terakhir membangun Gerakan Rakyat hingga kini memasuki tahap baru yang lebih terbuka dan inklusif. “Hari ini kita memasuki babak baru. Para pegiat perubahan memberikan kesempatan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk ikut terlibat dan berjalan bersama dalam Gerakan Rakyat,” ujar Anies. Ia menegaskan bahwa perjalanan dua tahun terakhir menjadi fondasi penting untuk melangkah ke fase berikutnya, dengan harapan besar terhadap terwujudnya Indonesia yang lebih adil, setara, sejahtera, dan berkelanjutan. Anies juga menekankan pentingnya semangat gotong royong dan keterbukaan sebagai kekuatan utama gerakan. Menurutnya, Gerakan Rakyat dibangun sebagai bahtera bersama yang hanya bisa bergerak maju jika dijaga kerapian barisan, ketertiban, serta kebermanfaatannya bagi masyarakat luas. “Yang berdiri di depan hanya beberapa orang, tetapi di belakang ada begitu banyak tangan yang bekerja. Ini adalah kerja kolektif, dan itu yang harus terus kita rawat,” katanya. Usai peluncuran, Anies menyerahkan KTA Gerakan Rakyat secara simbolis kepada perwakilan masyarakat dari berbagai latar belakang profesi, mulai dari pengemudi ojek daring, guru madrasah, pedagang kecil, ibu rumah tangga, hingga tenaga kesehatan tradisional. Penyerahan ini menjadi simbol keterbukaan Gerakan Rakyat bagi seluruh lapisan masyarakat. Ketua DPW Gerakan Rakyat Sulawesi Selatan, Asri Tadda, menyambut peluncuran KTA tersebut sebagai momentum penting yang mempertegas posisi Gerakan Rakyat dalam peta gerakan sosial nasional. Menurut Asri, kehadiran langsung Anies Baswedan sekaligus penetapannya sebagai anggota kehormatan nomor satu merupakan penegasan bahwa Gerakan Rakyat memiliki legitimasi moral dan ideologis yang kuat. “Hari ini semuanya menjadi terang-benderang. Anies Baswedan bukan sekadar tokoh inspiratif, tetapi telah menjadi bagian nyata dari Gerakan Rakyat,” ujar Asri. Ia menilai momentum ini akan semakin memperkuat semangat kader dan simpatisan Gerakan Rakyat di daerah untuk terus bergerak menyuarakan cita-cita Indonesia yang adil, makmur, dan berkeadilan sosial. Asri juga mengungkapkan bahwa selain bergerak di bidang sosial kemasyarakatan, Gerakan Rakyat saat ini tengah mempersiapkan langkah lanjutan berupa pembentukan partai politik yang akan berdiri secara terpisah dari organisasi kemasyarakatan. “Insya Allah ke depan akan lahir Partai Gerakan Rakyat. Ormas Gerakan Rakyat akan menjadi organisasi pendiri, sementara partai akan menjadi kendaraan politiknya,” pungkas Asri. (*)

Daerah, Makassar

Polres Maros Diduga Masuk Angin; BOM Sulsel Tantang Polda Sulsel Periksa Polres Maros Dan Tangkap Mafia BBM Jenis Solar

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar /

ruminews.id – Makassar – Ketua Barisan Oposisi Mahasiswa Sulawesi Selatan (BOM Sul-Sel), Arif Rimbawan, menantang Kapolda Sulawesi Selatan untuk segera memeriksa Kapolres Maros dan Kasat Reskrim Polres Maros. Tantangan ini dilontarkan menyusul dugaan kuat adanya praktik bermain mata antara aparat kepolisian dengan mafia BBM solar subsidi di Kabupaten Maros. Arif mengungkapkan, dugaan tersebut menguat pasca penggerebekan oleh anggota TNI pada 16 November 2025 di sebuah rumah di Lingkungan Panjalingan, Kecamatan Bontoa. Dalam operasi itu, ditemukan barang bukti sekitar 7 ton solar subsidi, alat hisap, serta satu unit mobil yang diduga digunakan untuk melancarkan aktivitas ilegal. Namun, hingga kini belum ada satu pun pelaku yang ditetapkan sebagai tersangka. Kondisi ini dinilai janggal dan memunculkan kekecewaan publik terhadap kinerja aparat penegak hukum, khususnya Polres Maros. “Barang bukti sudah jelas, temuan di lapangan juga nyata. Tapi sampai hari ini tidak ada tersangka. Ini yang membuat kami menduga ada pembiaran, bahkan kemungkinan pembekingan,” tegas Arif. Ia menegaskan, praktik penimbunan dan penjualan BBM subsidi secara ilegal jelas melanggar Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang diperkuat oleh UU Cipta Kerja, dengan ancaman pidana penjara hingga 6 tahun dan denda maksimal Rp60 miliar. Kejahatan ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga menyengsarakan masyarakat kecil yang berhak atas BBM subsidi. BOM Sul-Sel memastikan tidak akan tinggal diam. Mereka menyatakan siap mengawal ketat kasus ini dan akan menggelar aksi unjuk rasa untuk mendesak Kapolda Sulsel agar memeriksa jajaran Polres Maros, khususnya Kapolres dan Kasat Reskrim. “Kami akan membuka data dan bukti yang kami miliki ke publik. Kami juga mendesak Polres Maros untuk segera memberikan klarifikasi terbuka. Jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas,” ujar Arif. BOM Sul-Sel berharap Kapolda Sulawesi Selatan bersikap tegas dan tidak pandang bulu dalam menangani kasus ini, demi menjaga marwah institusi dan menegakkan supremasi hukum. #TegakkanSupremasiHukum #UsutTuntasMafiaBBM

Daerah, Gowa, Pemuda

Akselerasi ‘Quantum Leadership’, Muhammad Amri Resmi Pimpin HMI Cabang Gowa Raya

Tinggalkan Komentar / Daerah, Gowa, Pemuda /

ruminews.id – ​Gowa, 17 Desember 2025 — Konferensi Cabang (Konfercab) ke-XII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Gowa Raya yang berlangsung sukses di Gedung Dharmawanita Kabupaten Gowa pada tanggal 14 hingga 17 Desember 2025, telah mengukir sejarah baru. ​Melalui proses musyawarah yang demokratis, Muhammad Amri secara resmi terpilih sebagai Formatur Ketua Umum HMI Cabang Gowa Raya periode mendatang. Kemenangan Muhammad Amri disambut hangat oleh seluruh kader, dengan tagline “HMI Konstruktif” yang dinilai relevan dengan kebutuhan organisasi saat ini. ​Konfercab ke-XII ini sendiri mengusung tema besar “Quantum Leadership: Jalan Baru Kepemimpinan HMI Gowa Raya”, sebuah tema yang menekankan pentingnya terobosan dan kepemimpinan transformatif di era modern. ​Muhammad Amri menegaskan komitmennya untuk menjadikan HMI Cabang Gowa Raya sebagai organisasi yang lebih konstruktif, adaptif, dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan kemajuan daerah. ​”Terima kasih atas amanah ini. ‘HMI Konstruktif’ bukan hanya sekadar slogan, tetapi semangat untuk membangun, bukan merusak; untuk mencari solusi, bukan menambah masalah. Kami akan mengimplementasikan semangat ‘Quantum Leadership’ untuk membawa HMI Gowa Raya ke tingkat yang lebih tinggi,” ujar Amri dengan penuh semangat. ​Diharapkan, di bawah kepemimpinan Muhammad Amri, HMI Cabang Gowa Raya dapat semakin memperkuat perannya sebagai organisasi mahasiswa Islam yang berintegritas dan yang tetap menjalan nilai ideologis HMI.

Daerah, Makassar, Pemuda

Presiden BEM FH UNIBOS Nilai Perpol Nomor 10 Tahun 2025 Mengabaikan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Pemuda /

ruminews.id – Makassar, 17 Desember 2025 — Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bosowa (BEM FH UNIBOS), Ardy Bangsawan, menyampaikan pernyataan sikap konstitusional terhadap Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 yang dinilai tidak selaras dengan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengabaikan prinsip hierarki peraturan perundang-undangan, serta bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025. Ardy Bangsawan menegaskan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, konstitusi dan undang-undang merupakan rujukan utama, sedangkan peraturan di bawahnya hanya bersifat menjalankan, bukan membentuk norma baru yang menyimpang atau melampaui kewenangan yang telah ditetapkan. Menurutnya, Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia secara tegas mengatur bahwa anggota Polri hanya dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Norma ini bersifat limitatif dan tidak membuka ruang pengecualian melalui peraturan di bawah undang-undang. “Ketentuan Pasal 28 ayat (3) UU Polri bersifat jelas dan tegas. Anggota Polri aktif tidak dibenarkan menduduki jabatan sipil. Ketika Perpol justru membuka ruang pengaturan yang bertentangan dengan norma tersebut, maka itu menunjukkan ketidakpatuhan terhadap undang-undang,” tegas Ardy Bangsawan. Lebih lanjut, Ardy Bangsawan menilai bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 telah memberikan penegasan konstitusional bahwa pembatasan dan pengaturan terkait jabatan sipil bagi anggota Polri hanya dapat ditentukan oleh undang-undang, bukan oleh penjelasan pasal, apalagi oleh peraturan internal lembaga. Putusan tersebut secara eksplisit membatalkan frasa dalam penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU Polri karena dinilai menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, MK menegaskan bahwa syarat pengunduran diri atau pensiun merupakan syarat mutlak dan konstitusional. “Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat. Mengabaikan atau menyimpangi putusan tersebut melalui Perpol adalah bentuk pengingkaran terhadap supremasi konstitusi dan sistem hukum nasional,” lanjutnya. BEM FH UNIBOS memandang bahwa Perpol Nomor 10 Tahun 2025, apabila mengatur atau memberi legitimasi terhadap praktik yang tidak sejalan dengan UU Polri dan Putusan MK, secara nyata mencerminkan ketidakpahaman terhadap hierarki peraturan perundang-undangan, sekaligus berpotensi menormalisasi praktik hukum yang inkonstitusional. Ardy Bangsawan menegaskan bahwa kritik ini diarahkan murni pada norma dan desain kebijakan, bukan pada individu maupun institusi kepolisian sebagai organ negara. “Justru demi menjaga marwah institusi kepolisian dan negara hukum, setiap regulasi harus patuh sepenuhnya pada konstitusi, undang-undang, dan putusan Mahkamah Konstitusi,” tutupnya. Pernyataan ini disampaikan sebagai kritik akademik dan konstitusional, dalam rangka menjaga konsistensi sistem hukum nasional serta memastikan bahwa kekuasaan negara dijalankan sesuai dengan prinsip negara hukum dan demokrasi.

Uncategorized

98 Resolution Network Salurkan 98 Juta Bencana Banjir Sumatera Melalui PB IDI

Tinggalkan Komentar / Uncategorized /

Ruminews.id, Jakarta – Sejumlah Aktivis 98 Resolusi Network silaturahim ke kantor Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) dipimpin Koordinator Haris Rusly Moti. Mereka menyalurkan bantuan bencana banjir Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh berupa uang 98 juta, untuk biaya tenaga kesehatan dan obat-obatan. Para Aktivis 98 ini disambut Ketua Umum PB IDI Prof. Dr. dr. Slamet Budiarto, SH., MHKes, didampingi Wakil Ketua Umum : Kolonel Laut (Purn) Dr. Wiweka, MARS, Bendahara Umum : Dr. Fazilet Soeprapto., MPH dan Humas PB IDI, Selasa sore (16/12/2025). Bertempat di Ruang Rapat Sekretariat PB IDI Jl. Dr. G.S.S.Y. Ratulangi No. 29, Menteng, Jakarta Pusat. “Kami dari Aktivis 98 Resolusi Network yang terdiri dari Aktivis 98 dan Relawan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024 lalu. Saat ini kita berhasil mengumpulkan 98 juta yang dananya berumber dari solidaritas kawan-kawan aktivis 98 pendukung Pemerintahan Prabowo Gibran. Donasi ini disalurkan melalui PB IDI untuk disalurkan dalam penanganan krisis kesehatan di bencana Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Aceh,” kata Haris Rusly Moti sebagai salah satu inisiator 98 Resolution Network didampingi Eli Salomo beserta puluhan inisiator 98 Resolution Network di sekretariat PB IDI. Menurut Moti sapaan akrabnya, penggalangan dan penyaluran ini sengaja diberikan melalui IDI, karena kata dia, PB IDI adalah organisasi yang kompeten dan mempunyai sumber daya dalam menerjunkan relawan dari dokter-dokter dan tenaga kesehatan. “IDI adalah wadah yang tepat untuk menyalurkan donasi solidaritas sesama warga negara dalam membantu penanganan gangguan kesehatan dan munculnya wabah penyakit akibat bencana Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Aceh,” tandasnya. Selain itu kata Moti, “kami percaya pada kepemimpinan Presiden Prabowo dalam memimpin dan menggerakan secara maksimal sumber dana dan tenaga pemerintahan untuk mengatasi situasi tanggap darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi kelak”. Donasi Rp 98 juta yang kami serahkan saat ini adalah tahap awal sumbangan dari kawan-kawan Aktivis 98 Resolution Network. Kedepan tahap kedua akan terus kami galang dan akan kami sumbangkan lagi untuk warga Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh yang terdampak bencana. “Kami yakin pemerintah bisa menangani musibah bencana alam di Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Aceh secara tepat dan cepat. Untuk itu kami juga terlibat menggalang sumbangan, sebagai upaya kepedulian dan mengajak warga Indonesia peduli warga lainnya yang sedang mengalami musibah,” pungkas Moti. “Kami berharap kerjasama atau kemitraan antara 98 Resolution Network dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) akan terus berlanjut dalam berbagai agenda sosial dalam solidaritas penanganan kesehatan masyarakat, ujar Moti. Sementara itu Ketua Umum PB IDI Dr. dr. Slamet Budiarto, SH., MHKes., mengatakan, sangat antusias dan berterima kasih atas kedatangan teman-teman Aktivis 98 Resolution Network. Kami akan menyalurkan setiap satu sen dana yang disumbangkan melalui IDI untuk disalurkan kepada warga yang terdampak bencana. “Terima kasih atas bantuan dan sumbangan dari para Aktivis 98 Resolution Network. Insya Allah dana ini akan disalurkan untuk penanganan kesehatan yang melibatkan dokter-dokter dan tenaga medis,” ucap Slamet sapaan akrabnya. Ketua Majelis Kesehatan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah ini menjelaskan, bahwa PB IDI dan Pengurus Wilayah Propinsi dan Pengurus Daerah Kabupaten/Kota IDI, juga menggalang untuk bencana Sumatera dan Aceh. Dengan adanya bantuan dan uluran tangan dari Aktivis 98 Resolution Network akan menjadi energi untuk peduli pada bencana tersebut. “Saat ini kami sudah menerjunkan dokter-dokter ke pelosok atau daerah yang terdampak bencana Sumatera dan Aceh. Langkah ini terus akan kami lakukan dengan dukungan banyak pihak dan masyarakat yang peduli masyarakat yang terdampak bencana,” ujar Slamet. Acara serah terima ini diserahkan secara simbolis dengan penyerahan dana dan foto bersama para dokter-dokter PB IDI dan Aktivis 98 Resolution Network. Bahkan diiringi dengan Yel-yel “Satu IDI Bersatu Maju” dan Yel-yel 98 Resolution Network, “Gotong Royong, Warga Peduli Warga”. “Yel-yel IDI ini adalah slogan yang mencerminkan semangat persatuan dan kemajuan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sebagai organisasi profesi dokter di Indonesia,” kata Slamet sang Nahkoda PB IDI. “Yel-yel Gotong Royong Warga Peduli Warga ini adalah wujud kepedulian bersama pada golongan masyarakat rentan ekonomi dan masyarakat yang terdampak bencana alam,” terang Eli Salomo Kordinator Gerakan Solidaritas Warga Peduli Warga. Gerakan Warga Peduli Salurkan Bantuan 12.000 Paket Sembako di Berbagai Daerah Koordinator Gerakan Solidaritas Warga Peduli Warga Eli Salomo meyakini bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menunjukkan komitmen pada bencana alam di Sumatera dan Aceh. Dimana terus mengerahkan seluruh aparat negara untuk bekerja dengan sungguh-sungguh dan tuntas. ‘Kami menghimbau agar seluruh pembantu Presiden, tanpa terkecuali, mengikuti teladan yang telah diberikan oleh Presiden dalam memiliki empati, kepedulian, dan tanggung jawab ekologis untuk menyelamatkan bumi,” ucapnya. Eli sapaan akrabnya juga mengajak seluruh warga Indonesia, dari Aceh sampai Papua, untuk terus mengobarkan semangat gotong royong dan kepedulian. Warga peduli warga adalah kekuatan besar yang dapat kita manfaatkan, untuk menghadapi tantangan dan masalah sosial yang kita hadapi. “Bersama-sama kita bisa mengatasi setiap persoalan, baik itu bencana alam, masalah sosial, maupun isu ekologis, demi masa depan yang lebih baik,” jelasnya. Eli mengatakan 98 Resolution Network telah dan akan membagikan paket sembako “Tali Kasih Natal” ke beberapa kota di Indonesia, antara lain: 1. Kota Manado pada tanggal 16 Desember 2025, sebanyak 1.000 paket, didukung oleh Hutama Karya (HK). 2. Kota Bitung pada tanggal 16 Desember 2025, sebanyak 1.000 paket, didukung oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI). 3. Kabupaten Langowan, pada tanggal 19 Desember 2025, sebanyak 2.000 paket Bantuan Presiden melalui Sekretariat Negara. 4. Amurang, Sulawesi Utara pada tanggal 20 Desember 2025, sebanyak 1.000 paket, didukung oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI). 5. Di kota Ambon (samping kantor Gubernur Maluku, tanggal 20 Desember 2025 sebanyak 2.000 paket Bantuan Presiden (Banpres) melalui Sekretariat Negara dan Perusahaan BUMN Pelindo 1000 paket. 6. Kupang, NTT pada tanggal 20 Desember 2025, sebanyak 2.000 paket, didukung oleh BUMN Angkasa Pura dan Nindya Karya. 7. Di Bekasi pada tanggal 20 Desember 2025, di HKBP Rawalumbu sebanyak 500 paket dan Gereja Katolik Santa Clara sebanyak 500 paket. Total 1000 paket Bantuan Presiden melalui Sekretariat Negara. “Total keseluruhan 12.000 Paket Tali Kasih Natal Warga Peduli Warga yang berasal Banpres (Sekretariat Negara) dan BUMN,” tutupnya. (red)

Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan

Pemkot Makassar Larang Petasan dan Konvoi di Malam Tahun Baru

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan /

ruminews.id, MAKASSAR — Menjelang pergantian Tahun Baru 2025 ke 2026, Pemerintah Kota Makassar mengambil langkah tegas, melarang penggunaan kembang petasan dan konvoi kendaraan demi menjaga keamanan, ketertiban, serta menumbuhkan rasa empati terhadap masyarakat yang tengah terdampak bencana di Sumatera dan Aceh. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, melarang warga membunyikan kembang petasan serta melakukan konvoi kendaraan saat perayaan pergantian Tahun Baru 2025 ke 2026. Kebijakan tersebut diambil sebagai upaya menjaga ketertiban, keamanan, serta menunjukkan empati terhadap masyarakat yang terdampak bencana di sejumlah wilayah, khususnya di Sumatra dan Aceh. Munafri Arifuddin, yang akrab disapa Appi, mengimbau masyarakat untuk merayakan malam pergantian tahun secara sederhana, tertib, dan tidak berlebihan. Ia menegaskan, perayaan tanpa petasan, konvoi, knalpot bising, maupun kerumunan terpusat di satu lokasi menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Makassar. “Jadi, kami menghimbau bersama-sama dengan pihak kepolisian, dalam hal ini Kapolrestabes Makassar, dan juga akan berkoordinasi dengan pak Dandim Kota Makassar, bahwa Pemerintah Kota Makassar akan memastikan tidak ada petasan di malam tahun baru,” tegas Munafri, di Media Center Balai Kota Makassar, Rabu (17/12/2025). Menurutnya, kembang api dan penggunaan petasan tidak hanya mengganggu ketertiban dan kenyamanan lingkungan, tetapi juga bertentangan dengan nilai empati di tengah musibah yang sedang dialami sebagian masyarakat Indonesia. “Artinya satu, petasan ini bisa mengganggu ketertiban lingkungan, dan yang kedua ini adalah wujud empati kita kepada saudara-saudara kita yang saat ini tertimpa musibah, khususnya di Sumatra Aceh,” jelasnya. Di tengah duka yang masih menyelimuti sebagian wilayah Indonesia, Pemerintah Kota Makassar mengajak warganya menyambut Tahun Baru 2025 ke 2026 dengan cara yang lebih sederhana dan penuh kepedulian. Munafri, menegaskan larangan petasan dan konvoi kendaraan sebagai bagian dari komitmen menjaga ketertiban sekaligus solidaritas kemanusiaan bagi korban bencana di Sumatra dan Aceh. Selain menjaga, keamanan dan ketertiban umum, kebijakan tersebut juga dinilai efektif dalam mencegah kemacetan serta gangguan lalu lintas di sejumlah ruas jalan utama Kota Makassar yang kerap terjadi saat malam pergantian tahun. “Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi perhatian bagi seluruh warga Kota Makassar untuk tidak melaksanakan perayaan tahun baru secara berlebihan,” tambah orang nomor satu Kota Makassar itu. Munafri memastikan bahwa seluruh perangkat pemerintah hingga ke tingkat wilayah akan dilibatkan dalam pengawasan dan antisipasi di lapangan. Mulai dari Satpol PP, camat, hingga lurah akan diminta aktif memastikan kebijakan tersebut berjalan dengan baik di wilayah masing-masing. “Pasti, semua perangkat termasuk Satpol PP, lurah, dan camat akan dilibatkan untuk memastikan larangan ini dipatuhi semua, khusus anak-anak muda,” imbuh Appi. “Kami juga akan berkoordinasi lebih lanjut, dan dalam waktu dekat akan bertemu dengan Polrestabes dan Bapak Dandim untuk memastikan pengamanan malam tahun baru,” sambung mantan Bos PSM itu. Sebagai alternatif perayaan, Pemerintah Kota Makassar akan menggelar doa dan zikir bersama pada malam pergantian tahun. Kegiatan tersebut menjadi simbol solidaritas dan empati terhadap masyarakat yang terdampak bencana, sekaligus ajakan untuk mengawali tahun baru dengan refleksi dan kebersamaan. “Pergantian tahun kita isi dengan doa bersama, agar Makassar dijauhkan dari bencana dan saudara-saudara kita yang tertimpa musibah diberi kekuatan dan ketabahan,” kata Munafri. Ia menjelaskan, zikir bersama tersebut direncanakan berlangsung pada malam pergantian tahun. Setelah kegiatan doa, masyarakat diimbau untuk kembali ke rumah masing-masing dan merayakan tahun baru bersama keluarga. “Rencananya di malam pergantian tahun, Pemerintah Kota Makassar akan melakukan zikir bersama. Setelah itu, kita pulang ke tempat tinggal masing-masing untuk merayakan malam pergantian tahun bersama keluarga,” pungkasnya.

Scroll to Top