Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

21 Oktober 2025

Nasional, Pemerintahan, Politik

CELIOS Merilis Catatan Yang Menggugah: Daftar Para Menteri Dengan Kinerja Terburuk

Tinggalkan Komentar / Nasional, Pemerintahan, Politik /

ruminews.id – Jakarta – Satu tahun sudah pemerintahan Prabowo Subianto melangkah di panggung kekuasaan. Janji-janji yang dulu menggema di podium kini diuji oleh waktu dan kenyataan. Dalam potret perjalanan itu, CELIOS (Center of Economic and Law Studies) merilis catatan yang menggugah: daftar para menteri dengan kinerja terburuk sepanjang tahun pertama kepemimpinan Prabowo. Angka-angka yang tertera dingin dan tanpa emosi, namun di baliknya tersimpan cerita tentang kebijakan, kegagalan, dan harapan publik yang masih menggantung. Di posisi terendah, Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, menempati puncak daftar dengan skor –151 poin. Sorotan tajam diarahkan pada kebijakan energi yang dinilai belum berpihak pada keberlanjutan, sementara isu tambang dan transisi energi bersih masih terjerat kepentingan ekonomi. Di bawahnya, Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional, memperoleh –81 poin. Kinerja lembaganya dianggap belum mampu menjawab persoalan gizi nasional yang kian kompleks, di tengah meningkatnya angka stunting dan ketimpangan pangan di daerah. Natalius Pigai, Menteri Hak Asasi Manusia, berada di urutan berikutnya dengan –79 poin, diwarnai kritik publik atas lemahnya perlindungan terhadap hak-hak warga dan penegakan keadilan yang belum menyentuh nurani. Sementara itu, Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan, mencatat –59 poin, terseret dalam persoalan deforestasi dan lemahnya penegakan hukum atas kerusakan alam. Di bidang kebudayaan, Fadli Zon, Menteri Kebudayaan, mengantongi –36 poin. Publik menilai, kebudayaan belum menjadi napas pembangunan bangsa, hanya menjadi jargon tanpa roh. Dari sektor pangan, Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan, memperoleh –22 poin. Stabilitas harga, ketahanan pangan, hingga distribusi bahan pokok dinilai masih jauh dari kata ideal. Sementara Budiman Sudjatmiko, Kepala Bidang Percepatan Pengetasan Kemiskinan, mencatat –14 poin, di tengah kenyataan bahwa kemiskinan masih menjadi wajah yang tak terhapus dari lorong-lorong rakyat kecil. Di tingkat desa, Yandri Susanto, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, meraih –10 poin, menandakan pembangunan di akar rumput belum benar-benar menyentuh kesejahteraan. Menutup daftar, Nusron Wahid, Menteri Agraria dan Tata Ruang, dengan –7 poin, menghadapi kritik atas tumpang tindih lahan dan konflik agraria yang tak kunjung reda. Laporan CELIOS ini bukan sekadar daftar angka, melainkan cermin kejujuran publik tentang apa yang dirasakan rakyat, bukan sekadar apa yang dijanjikan. Ia menjadi pengingat bahwa kekuasaan bukan mahkota, melainkan beban tanggung jawab yang harus dijalankan dengan nurani. Satu tahun telah berlalu. Roda pemerintahan terus berputar. Namun dalam sorot mata rakyat, nilai dan angka bukan sekadar penilaian mereka adalah suara keheningan yang memanggil para pemimpin untuk kembali menengok janji yang dulu diucap di bawah langit demokrasi.

Daerah, Hukum, Makassar

Aliansi Wija To Bone Gelar Aksi Reformasi Polri Tuntut Stop Kriminalisasi Aktivis-Penegakan HAM

Tinggalkan Komentar / Daerah, Hukum, Makassar /

ruminews.id – Kasus penangkapan aktivis di Indonesia akhir-akhir ini menuai Kontroversi, seluruh aktivis yang diamankan oleh pihak kepolisian diduga dilakukan dengan tanpa memperlihatkan terlebih dahulu surat perintah penangkapan yang dinilai melanggar prosedural. Dan terkesan ditangkap paksa dan dikriminalisasi oleh pihak kepolisian. Selain penangkapan yang dilalukan tanpa surat perintah penangkapan, beberapa aktivis yang ditangkap juga mendapatkan tindakan kekerasan. Jenderal Lapangan Aliansi Wija To Bone Andang menilai bahwa tindakan kepolisian keliru dalam menangkap saudara ZM “Pihak kepolisian kami nilai telah mencederai dan melanggar UU KUHAP BAB V Pasal 18 (1) Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa. Dimana salam UU tersebut pihak kepolisian seharusnya memperlihatkan terlebih dahulu surat penangkapannya sebelum menangkap saudara ZM, Jadi kesannya seakan kawan kami ini diculik” kata andang. Selain dari pada surat penangkapan yang tidka diperlihatkan oleh pihak kepolisian, aliansi wija to bone juga menyoroti tindakan aparat kepolisian yang memasuki lingkungan kampus untuk menangkap sodara ZM “Kampus merupakan ruang ademik yang otonom, yang mana itu bukan hanya sekedar symbol, tetapi dilandasi oleh hukum, yakni Pasal 28 C dan 28 E Undang-Undang Dasaar 1945. Pasal tersebut menjamin hak setiap orang untuk mengembangkan diri melalui pendidikan dan kebebasan berpendapat, berserikat, serta berkumpul. Dengan begitu kampus sebagai institusi pendidikan tinggi otomatis menjadi wadah perlindungan bagi hak-hak tersebut serta pasal 88 UU Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi juga menegaskan adanya kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan. Pasal-pasal tersebut implikasinya adalah kampus tidak boleh diintervensi secara sewenang-sewenang oleh pihak eksternal termasuk itu aparat” jelas andang Penangkapan ZM disertai dengan tindakan kekerasan aliansi wija to bone menilai hal tersebut mencederai nilai-nilai Hak Asasi Manusia, “Tindakan kekerasan yang dialami saudara ZM, merupakan bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia, dan melanggar UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA dan Pasal 11 ayat (1), dan melanggar UU No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia” tegas Andang Dalam aksinya aliansi wija to Bone menegaskan bahwa ada kejanggalan yang terjadi terhadap kasus yang di limpahkan terhadapa ZM Olehnya Aliansi Wija To Bone melayangkan beberapa tuntutan dalam aksinya diantaranya: 1. Stop Kriminalisasi Aktivis 2. Bebaskan ZM 3. Tegakkan HAM dan Supremasi Hukum #BEBASKANKAWANKAMI #BEBASKANZM

Ekonomi, Opini

Ketika “Kontrak Sosial” Prabowo-Gibran Retak. (Perspektif Filsafat Politik dan Ekonomi)

Tinggalkan Komentar / Ekonomi, Opini /

ruminews.id – Bayangkan jika Rousseau sang pencetus “Kontrak Sosial” bangkit dari kuburnya dan membaca laporan evaluasi CELIOS. Saat mengetahui nilai rata-rata pemerintahan Prabowo-Gibran cuma 3 dari 10, saya yakin dia akan menjerit dalam bahasa Prancis: “C’est une farce!”. Ini lelucon! Kontrak sosial yang ia bayangkan sebagai perjanjian suci antara penguasa dan rakyat, di Indonesia ternyata lebih mirip kontrak fiktif ber-plot twist: rakyat menepati janji dengan membayar pajak dan taat aturan, sementara penguasa membalasnya dengan kebijakan yang 80% dinilai tak sesuai kebutuhan publik. Ibarat drama, ini bukan lagi “Romeo dan Juliet” tapi “Prabowo dan Gibran: The Comedy of Errors”. Kita mulai dari krisis legitimasi yang menggelikan. Max Weber pasti tertawa getir melihat pemerintahan yang unggul dalam karisma pencitraan tapi gagal total dalam kinerja substantif. Bagaimana mungkin sebuah pemerintah yang gemar tampil di media justru dinilai 91% publik gagal berkomunikasi? Mereka seperti influencer yang sibuk membuat konten viral tapi lupa bahwa produk yang dijualnya cacat. Sementara 63% publik mencium bau militeristik dalam tata kelola negara, seolah-olah demokrasi kita sedang diubah menjadi barak militer dimana kebebasan sipil adalah desertir yang harus dikekang. Lalu ada lelucon ekonomi yang lebih absurd lagi. Adam Smith pasti berguling-guling di kuburnya menyaksikan “tangan tak terlihat” versi Indonesia. Bukan tangan yang mengatur pasar, tapi tangan yang tidak tampak saat rakyat menjerit akibat 84% merasa pajak memberatkan. Padahal dalam filosofi kontrak sosial, pajak seharusnya seperti iuran bersama untuk pesta rakyat. Nyatanya? 53% masyarakat merasa tak mendapat secuil pun kue dari pesta itu. Program Makanan Bergizi Gratis pimpinan Dadan Hindayana malah berubah menjadi program “makanan bergizi plus bonus keracunan”. Ini bukan kebijakan publik, tapi eksperimen gastronomi yang gagal! Kita sampai pada tragedi para menteri yang membuat Plato menangis di alam baka. Dalam “Republic”, ia memimpikan negara dipimpin raja-filsuf yang bijaksana. Tapi di negeri kita, kita menyaksikan 10 menteri dengan nilai minus menggurita. Ada Bahli Lahadalia yang kebijakan energinya dinilai minus 151, seakan-akan dia memimpin ESDM dengan prinsip “biarkan gelap yang penting saya tetap bercahaya”. Ada Natalius Pigai di HAM yang kinerjanya minus 79, seolah-olah HAM adalah hak asasi yang harus diasingkan. Mereka seperti sopir bus buta arah yang menyetir bus bernama Indonesia dengan 270 juta penumpang, sambil menyalahkan penumpang yang mabuk akibat gaya nyetirnya. Yang lebih menggelikan adalah respon pemerintah terhadap semua kritik ini. Alih-alih introspeksi, yang terjadi justru defensif dan denial. Padahal data berbicara jelas, 96% publik minta reshuffle, 98% setuju pemangkasan nomenklatur. Ini bukan sekadar ganti menteri, tapi semacam “revolusi administratif” dimana kita perlu membersihkan kabinet dari para pelawak yang menyamar sebagai negarawan. Konfusius pernah berkata bijak, “Dalam negara yang benar, yang penting adalah kepercayaan rakyat.” Kini kepercayaan itu menguap bagai asap di angin. Elektabilitas Prabowo turun 34% dari pemilihnya sendiri, sebuah koreksi demokrasi yang nyaring. Ini adalah alarm yang berisik: jika kinerja tidak berubah, kontrak sosial bukan hanya retak, tapi akan hancur menjadi debu. Mungkin kita perlu mengutip Woody Allen dengan sedikit modifikasi: “Aku tidak takut pada kegagalan pemerintah, aku takut pada ketidakpedulian mereka terhadap kegagalan itu sendiri.” Laporan CELIOS ini adalah cermin besar di depan wajah kekuasaan. Dan di depan cermin itu, pemerintah berdiri dengan pakaian kebesaran baru, sementara rakyat yang melihatnya justru berteriak lantang: “Kaisarnya telanjang!” (Catatan; Esai ini adalah satire yang ditulis berdasarkan data yang ada dalam laporan CELIOS, meski disajikan dengan bumbu jenaka untuk menggugah nalar dan memicu diskusi kritis. Karena kadang, untuk memahami tragedi, kita perlu menertawakannya dulu).

Daerah, Luwu Timur, Pemerintahan

SPBU Wotu Kembali Disorot: Pengakuan Warga Soal “Fee” BBM Subsidi, LSM LIRA Desak Polisi dan BPH Migas Bertindak Tegas

Tinggalkan Komentar / Daerah, Luwu Timur, Pemerintahan /

ruminews.id – Wotu, Luwu Timur – Angin pagi di Wotu membawa kabar yang kembali mengguncang jagat maya. Sebuah video berdurasi sekitar satu menit beredar luas melalui pesan berantai WhatsApp, menyingkap sisi gelap di balik aktivitas pengisian bahan bakar di SPBU Wotu. Dalam video itu, seorang warga yang sehari-harinya menggantungkan hidup dari menjual BBM subsidi dengan jujur mengungkapkan praktik yang sudah lama ia jalani membayar “fee” kepada petugas SPBU agar mudah mendapatkan solar maupun pertalite. Dengan wajah lelah namun penuh keberanian, warga itu berkata di hadapan awak media yang tengah meliput, “Selama ini saya bayar fee di SPBU sebesar Rp15.000 setiap kali isi. Kalau mereka tidak mengakui, tidak apa-apa, tapi bukan cuma saya, teman-teman lain juga bisa bersaksi.” Pernyataan itu menampar kesadaran publik. Pasalnya, SPBU Wotu bukan kali pertama disorot media. Sebelumnya, lokasi pengisian bahan bakar ini pernah menjadi sorotan atas dugaan penyalahgunaan distribusi BBM subsidi. Kini, pengakuan warga yang beredar melalui video itu kembali menyalakan bara kecurigaan publik. Menanggapi hal tersebut, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) LIRA melalui Iwan, selaku perwakilan, angkat bicara. Dalam pernyataannya kepada awak media, ia menyebut bahwa jika pengakuan dalam video tersebut benar adanya, maka praktik itu merupakan bentuk penyimpangan serius yang merugikan negara dan masyarakat. “Jika benar warga membayar fee kepada petugas SPBU agar mudah mendapatkan BBM subsidi, ini sungguh luar biasa bukan dalam arti positif. Tak heran SPBU Wotu selalu padat, baik kendaraan roda dua, roda empat, maupun deretan jeriken yang antre setiap hari,” ungkap Iwan, Senin (20/10/2025). Ia menegaskan bahwa dugaan praktik tersebut tidak mungkin berjalan tanpa adanya keterlibatan oknum operator atau pengelola SPBU yang menerima bayaran untuk setiap jeriken yang diisi. “Kami dari LSM LIRA mendesak Polres Luwu Timur dan BPH Migas untuk segera melakukan investigasi menyeluruh. Bila terbukti, para pihak yang terlibat wajib diberikan sanksi tegas sesuai ketentuan Undang-Undang Migas,” tegasnya. Iwan juga menilai bahwa praktik ini bukan sekadar persoalan kecil di lapangan, tetapi sudah menyentuh ranah penyalahgunaan distribusi subsidi negara yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat kecil. Ia menambahkan, penegakan hukum yang tegas adalah satu-satunya jalan untuk menghentikan mata rantai penyimpangan di sektor energi tersebut. Kini, publik menanti langkah nyata aparat penegak hukum. Video yang awalnya beredar lewat pesan singkat kini telah membuka ruang kesadaran baru bahwa kejujuran seorang warga kecil bisa menjadi lentera di tengah gelapnya praktik yang menodai amanah subsidi rakyat.

Olahraga, Pangkep

dr. Nusawarta : Tonasa Ingin Terus Membangun Bukan Hanya Pabrik, Tapi Juga Manusia dan Lingkungan Yang Kuat

Tinggalkan Komentar / Olahraga, Pangkep /

ruminews.id – Pangkep – Pagi itu, matahari menari di atas perbukitan Pangkep, memantulkan cahaya keemasan di antara pepohonan kawasan perumahan karyawan PT Semen Tonasa. Minggu (19/10/2025) menjadi hari di mana ribuan langkah berpadu dalam satu irama: kebersamaan. Lebih dari dua puluh ribu peserta dari anak-anak hingga orang tua, dari karyawan hingga masyarakat sekitar membanjiri jalanan dalam gelaran Fun Walk HUT ke-57 PT Semen Tonasa. Di tengah lautan manusia yang bergembira, ada satu sosok yang memancarkan kehangatan tersendiri: dr. Andi Nusawarta, Komisaris PT Semen Tonasa, tokoh muda yang tak asing di hati warga Pangkep. Dengan senyum yang tak pernah lepas, ia menyapa satu per satu peserta, berbaur tanpa jarak, hingga berpelukan hangat dengan Bupati Pangkep, Dr. Muhammad Yusran Lalogau pemandangan yang menyiratkan kedewasaan dan keindahan sosial yang jarang kita saksikan di tengah hiruk-pikuk politik daerah. Hari itu, langkah-langkah peserta bukan sekadar gerak tubuh, melainkan simbol dari persatuan yang tumbuh di tanah karst Pangkep. Dalam tiap hentakan kaki, terasa denyut kehidupan antara perusahaan dan masyarakat yang saling menopang. “Ini bukan sekadar perayaan ulang tahun perusahaan,” tutur dr. Andi dengan nada penuh makna. “Ini momentum untuk mempererat silaturahmi, menegaskan bahwa Semen Tonasa tumbuh bersama masyarakatnya.” Sebagai komisaris, dr. Andi memandang peran sosial perusahaan sebagai jantung yang menghidupkan roda bisnis. Ia meyakini, kekuatan Tonasa bukan hanya pada mesin-mesin yang berputar, tetapi pada manusia yang saling menguatkan. “Perusahaan besar harus punya hati yang besar pula,” ujarnya lembut. “Kami di Tonasa ingin terus membangun bukan hanya pabrik, tapi juga manusia dan lingkungan yang kuat.” Kegiatan Fun Walk resmi dilepas oleh Bupati Yusran bersama jajaran direksi, komisaris, dan unsur Forkopimda. Rute sejauh lima kilometer melintasi pemukiman karyawan menjadi bukti bahwa Semen Tonasa bukan sekadar berdiri di tengah masyarakat, tetapi tumbuh bersama mereka. “Ini bukan sekadar olahraga,” ujar Bupati Yusran dalam sambutannya, “tetapi cermin dari kedekatan dan kolaborasi sosial antara perusahaan dan warga.” Sementara itu, Direktur Utama PT Semen Tonasa, H. Anis, mengingatkan bahwa usia ke-57 bukan hanya angka, melainkan perjalanan panjang penuh refleksi. “Kami ingin terus menjaga harmoni antara bisnis dan kehidupan sosial. Karena di balik setiap kantong semen, ada doa, kerja keras, dan kebersamaan.” Dari barisan tamu kehormatan, Komisaris Utama Andi Rio Idris Padjalangi pun menyampaikan pesan mendalam: “Semen Tonasa ini bukan sekadar industri. Ia bagian dari kehidupan kita semua. Jika satu bagian rusak, semua ikut merasakan.” Namun, di antara semua suara yang bergema, sosok dr. Andi Nusawarta menjadi benang merah yang merajut pesan hari itu. Ia berdiri di persimpangan antara dunia industri dan nurani sosial menjembatani kepentingan ekonomi dengan kemanusiaan, menghadirkan wajah kepemimpinan yang inklusif dan penuh empati. Dan ketika ribuan langkah itu berhenti di garis akhir, yang tersisa bukan sekadar napas terengah, melainkan rasa syukur. Di bawah langit Pangkep yang biru, tersimpan pesan sederhana namun abadi: Bahwa pembangunan sejati tidak hanya diukur dari kokohnya beton, melainkan dari hati-hati yang saling terhubung. Selama 57 tahun, PT Semen Tonasa telah menjadi lebih dari sekadar pabrik ia adalah denyut kehidupan, simbol perjuangan, dan rumah bagi harapan ribuan keluarga. Seperti yang diucap dr. Andi Nusawarta di akhir kegiatan, “Kekuatan kita bukan pada mesin, tetapi pada manusia yang saling menopang.” Dan pagi itu, Pangkep membuktikan: di setiap langkah bersama, Tonasa bukan hanya membangun semen ia membangun kebersamaan.

Scroll to Top