Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Makassar

Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan, Pemuda, Politik

Pemkot Makassar Sambut Positif Kejuaraan Nasional Pushbike di Makassar

Tinggalkan Komentar / Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan, Pemuda, Politik /

ruminews.id, MAKASSAR- Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menerima audiensi pengurus Komunitas Balance Bike Makassar di Ruang Rapat Wakil Wali Kota, Kantor Wali Kota Makassar, Jalan Ahmad Yani, Rabu (1/4/2026). Audiensi tersebut membahas rencana pelaksanaan Pushbike Championship Nasional yang akan digelar di Kota Makassar pada 4 Juli 2026. Event ini direncanakan akan menghadirkan sekitar kurang lebih 200 peserta dari berbagai daerah di seluruh Indonesia dan diharapkan menjadi salah satu ajang olahraga anak yang mampu mendorong promosi Kota Makassar di tingkat nasional. Dalam pertemuan tersebut, pengurus Komunitas Balance Bike Makassar memaparkan bahwa event ini tidak hanya menjadi wadah kompetisi olahraga anak, tetapi juga sebagai sarana mempererat interaksi keluarga serta mendorong tumbuhnya budaya hidup sehat sejak usia dini. Mereka juga menyampaikan harapan agar kegiatan ini dapat terus berkembang dan menjadi agenda tahunan di Kota Makassar. Selain itu, Komunitas Balance Bike Makassar juga menyampaikan bahwa saat ini mereka memiliki sekitar 100 anggota aktif yang terus berkontribusi dalam pengembangan olahraga balance bike di Kota Makassar. Menanggapi hal itu, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan inisiatif positif yang dihadirkan oleh komunitas tersebut. Menurutnya, kegiatan seperti ini memiliki nilai strategis karena menyentuh aspek olahraga, pembinaan anak, kebersamaan keluarga, serta promosi daerah. “Terima kasih atas silaturahmi dan inisiatif yang sangat baik ini. Pemerintah Kota Makassar tentu mengapresiasi kegiatan positif seperti Pushbike Championship Nasional, terlebih karena kegiatan ini berkaitan langsung dengan anak-anak dan keluarga. Ini adalah ruang yang baik untuk mendorong tumbuh kembang anak sekaligus membangun suasana kebersamaan di tengah masyarakat,” ujar Aliyah Mustika Ilham. Aliyah Mustika Ilham menilai, pelaksanaan event berskala nasional seperti ini juga berpotensi memberikan dampak positif terhadap citra Kota Makassar sebagai kota yang ramah anak, aktif dalam pengembangan olahraga, serta terbuka terhadap berbagai kegiatan komunitas yang produktif dan edukatif. “Kegiatan seperti ini tentu sangat baik karena bukan hanya menghadirkan kompetisi, tetapi juga membawa dampak promosi bagi Kota Makassar. Jika dikelola secara berkelanjutan, event ini sangat berpotensi menjadi agenda tahunan yang dinantikan,” lanjutnya. Pada kesempatan tersebut, Aliyah Mustika Ilham juga memberikan masukan agar pelaksanaan event dapat dipertimbangkan untuk dirangkaikan dengan momentum peringatan Hari Ibu maupun Hari Anak Nasional, mengingat kegiatan ini sangat erat dengan dunia anak dan keterlibatan keluarga, khususnya para orang tua. “Kalau memungkinkan, kegiatan seperti ini bisa dirangkaikan dengan momentum Hari Ibu atau Hari Anak Nasional. Karena pesertanya anak-anak, tentu orang tua juga ikut terlibat. Jadi nilai kebersamaan keluarga dan pesan edukasinya akan semakin kuat,” tambahnya. Lebih lanjut, Aliyah Mustika Ilham juga mendorong pengurus Komunitas Balance Bike Makassar untuk membangun koordinasi dengan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Makassar, agar seluruh tahapan persiapan kegiatan dapat berjalan dengan baik, terukur, dan maksimal. Pemerintah Kota Makassar pada prinsipnya akan terus membuka ruang kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk komunitas, dalam mendorong kegiatan-kegiatan positif yang memberi manfaat bagi generasi muda dan masyarakat luas. Turut mendampingi dalam audiensi tersebut, Kabid Pembudayaan dan Pembinaan Olahraga Andi Bilhaq Azikin. Sementara itu, audiensi dari Komunitas Balance Bike Makassar dihadiri, Ketua Indra Jaya, Sekretaris Okke Alan, Bendahara Muhammad Amril, Humas Abd. Rahim, Race & Pelatihan Muhammad Adnan, serta Pembina Arifuddin.

Makassar, Pemuda

BPC GMKI Makassar Mendesak Klarifikasi atas Tuduhan Provokasi dalam Konfercab GAMKI Makassar

Tinggalkan Komentar / Makassar, Pemuda /

ruminews.id.Sebuah tuduhan yang tidak seharusnya dilontarkan justru keluar dari pihak yang mengklaim diri sebagai kelompok intelektual. Tuduhan tersebut ditujukan kepada BPC GMKI Makassar dalam forum Konferensi Cabang (Konpercab) Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Makassar yang dilaksanakan pada Sabtu, 30 Maret 2026. Tuduhan tersebut menuai protes karena dinilai tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya terjadi.Berdasarkan informasi yang disampaikan, kericuhan bermula saat penutupan registrasi yang dianggap melanggar aturan, sehingga memicu protes dari sejumlah peserta yang hadir. Penutupan registrasi dilakukan oleh panitia dengan alasan telah melewati rundown atau batas waktu yang ditetapkan. Namun, sejumlah peserta mengaku bahwa ketika mereka hendak melakukan registrasi, waktu yang diberikan dinilai belum sepenuhnya berakhir sesuai ketentuan yang ada. Hal ini kemudian menjadi dasar bagi peserta untuk melakukan aksi protes karena panitia dinilai melakukan pemilahan dan terindikasi memiliki kepentingan tertentu. Karena sebagian peserta yang melakukan protes merupakan pemuda Kristen yang juga tergabung dalam Badan Pengurus Cabang (BPC) GMKI Makassar, muncul framing yang menyebut BPC GMKI sebagai dalang dari kericuhan tersebut. Namun demikian, tuduhan itu secara tegas dibantah oleh pihak BPC GMKI Makassar. Mereka menegaskan bahwa peserta yang melakukan aksi tidak mengatasnamakan organisasi, yang dibuktikan dengan tidak digunakannya atribut GMKI. Kehadiran mereka murni sebagai pemuda Kristen yang memiliki hak partisipasi, dibuktikan dengan undangan resmi yang ditunjukkan kepada panitia pelaksana. BPC GMKI Makassar menilai tuduhan tersebut sebagai bentuk pencemaran terhadap identitas organisasi serta berpotensi memperkeruh situasi. Atas dasar itu, BPC GMKI Makassar mendesak pihak yang melontarkan tuduhan untuk segera memberikan klarifikasi secara terbuka. Apabila dalam waktu dekat tidak terdapat itikad baik, maka BPC GMKI Makassar menyatakan akan menempuh jalur hukum sebagai langkah strategis guna menyelesaikan persoalan tanpa menimbulkan potensi tindak pidana yang lebih luas.

Pemerintah Kota Makassar

Munafri Arifuddin Dorong Koperasi Merah Putih Jadi Ikon Ekonomi Kerakyatan Makassar

Tinggalkan Komentar / Pemerintah Kota Makassar /

ruminews.id – Makassar – Sebanyak 153 pengurus Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) se-Kota Makassar mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Rencana Bisnis dan Pengajuan Proposal Pinjaman yang digelar di Hotel Claro, 28–30 Oktober 2025. Kegiatan ini merupakan langkah strategis Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Kepala Dinas Koperasi, UKM Kota Makassar, Arlin Ariesta, menyebut Bimtek ini bertujuan meningkatkan kapasitas dan kompetensi pengurus KKMP dalam manajemen, tata kelola, serta penyusunan rencana bisnis yang profesional. Dengan demikian, koperasi diharapkan mampu membangun jejaring usaha dan memiliki daya saing global berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dalam sambutannya menekankan pentingnya rencana bisnis yang matang agar koperasi dapat berkembang secara berkelanjutan. Menurutnya, banyak koperasi yang stagnan karena tidak memiliki arah usaha yang jelas. “Jika kita gagal merencanakan, maka sama saja kita merencanakan kegagalan,” ujarnya tegas. Melalui Bimtek selama tiga hari ini, para pengurus KKMP dibekali materi aplikatif mulai dari penguatan manajemen usaha, pengelolaan kemitraan dengan BUMN dan swasta, hingga praktik penyusunan proposal bisnis. Diharapkan kegiatan ini dapat melahirkan pengurus koperasi yang profesional, berintegritas, dan mampu memimpin koperasi secara modern. Munafri berharap, Koperasi Kelurahan Merah Putih dapat menjadi ikon kebangkitan ekonomi kerakyatan di Makassar—koperasi yang sehat, mandiri, dan berperan sebagai pusat pemberdayaan ekonomi warga. Lebih dari sekadar tempat simpan pinjam, KKMP diharapkan mampu menjadi pembantu UMKM serta wadah pendidikan ekonomi di tingkat kelurahan.

Makassar, Pemerintahan

Penguatan SP4N-LAPOR! 2025, Tekankan Responsivitas Tindak Lanjut Aduan Masyarakat

Tinggalkan Komentar / Makassar, Pemerintahan /

ruminews.id – Makassar — Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Makassar menggelar Sosialisasi SP4N-LAPOR! tahun 2025 dengan tema “Dari Evaluasi ke Aksi: Peningkatan Responsivitas Pengelolaan Pengaduan Publik Kota Makassar”. Kegiatan yang berlangsung di Ruang Pertemuan Makassar Government Center (MGC) lantai 1 ini dibuka langsung oleh Sekretaris Kominfo Kota Makassar, Ismawaty Nur. Selasa, (30/9/2025). Dalam arahannya, Sekretaris Kominfo Kota Makassar Ismawaty Nur menekankan pentingnya peran admin di setiap OPD untuk lebih responsif dalam mengelola laporan masyarakat. “Tugas admin bukan sekadar meneruskan aduan, tetapi menunjukkan kepedulian dengan menindaklanjutinya secara serius dan berkelanjutan hingga tuntas,” tegasnya. Ia menjelaskan bahwa SP4N-LAPOR! hadir sebagai kanal resmi yang menghubungkan aspirasi masyarakat dengan pemerintah. Sistem ini, menurutnya, bukan hanya wadah keluhan, melainkan juga sarana evaluasi guna mendorong perbaikan layanan publik. Lebih lanjut, Sekretaris Kominfo menambahkan bahwa hasil evaluasi harus bertransformasi menjadi langkah nyata. “Dari evaluasi kita bergerak menuju aksi, agar pelayanan publik di Makassar semakin baik,” ungkapnya. Sosialisasi ini menghadirkan para admin pengelola pengaduan dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah se-Kota Makassar sebagai wujud keseriusan pemerintah dalam memperkuat pengelolaan aduan masyarakat. Kegiatan juga menghadirkan Asisten Muda Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, ST Dwi Adiyah Pratiwi. Hadir pula Pranata Humas Ahli Pertama Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan, Muh. Iswar Ramadhan. Berbagai topik dibahas, mulai dari integrasi antar-OPD, pemanfaatan teknologi informasi, hingga upaya mempercepat penyelesaian laporan agar warga merasa terlayani dengan baik. Diketahui, dengan terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan lahirnya komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas respons setiap OPD.

Makassar, Pare-pare, Pemerintahan, Politik

Aliansi Hijau Hitam Sulsel Mengeluarkan Pernyataan Sikap dengan membawa lima tuntutan dugaan Korupsi Dinkes Parepare

Tinggalkan Komentar / Makassar, Pare-pare, Pemerintahan, Politik /

ruminews.id, Makassar – Bahwa belum lama ini, publik digemparkan oleh berita adanya Oknum Aparat Pemerintah Parepare tersandung dugaan korupsi. Maka dari itu kami dari Aliansi Gerakan Hijau Hitam Sulawesi Selatan kembali menyerukan desakan keras kepada Polda Sulsel dan Kejaksaan Tinggi Sulsel untuk segera menuntaskan kasus dugaan korupsi anggaran sebesar Rp6,3 miliar di Dinas Kesehatan Kota Parepare yang hingga kini belum menemui kejelasan hukum. Tiga kali pergantian Kapolda Sulsel, namun penanganan kasus ini tetap stagnan. Hal ini dinilai sebagai bentuk kelalaian institusi penegak hukum dalam menuntaskan kasus korupsi yang telah merugikan keuangan negara dan mencederai rasa keadilan publik. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 2299 K/PID.SUS/2021 sudah jelas. Tapi sampai hari ini belum ada langkah konkret terhadap dugaan keterlibatan aktor utama. Kami mendesak Polda Sulsel segera memeriksa mantan Wali Kota Parepare, Taufan Pawe, yang diduga kuat sebagai otak di balik skandal yang merugikan negara dan menjatuhkan kepercayaan public terhadap pemerintah Parepare. Bahwa Penegakan hukum akan kehilangan legitimasi bila aparat tidak berani menyentuh pihak-pihak yang memiliki kekuasaan dan pengaruh. Jika Taufan Pawe terbukti terlibat, maka tangkap dan adili! Jangan ada tebang pilih dalam hukum. Ini soal integritas institusi! Untuk itu, Bahwa Aliansi Gerakan Hijau Hitam menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses hukum kasus ini. Mereka mendesak Kapolda Sulsel dan Kajati Sulsel menunjukkan keberpihakan pada kepastian hukum dan keadilan rakyat, bukan pada elit yang diduga turut menikmati hasil korupsi. Penegakan hukum tanpa keberanian menyentuh aktor besar, hanya akan menjadi panggung sandiwara. Masyarakat Sulsel menuntut keadilan yang utuh, bukans etengah hati. Hukum pada prinsipnya hadir untuk menjaga kedamaian ditengah masyarakat. Selaras dengan hal tersebut, Satjipto Raharjo dari jauh-jauh hari telah menegaskan hal tersebut, bahwa “hukum hadir untuk manusia”. Oleh karenanya segala bentuk tindakan yang mengurangi, mengkerdilkan nilai-nilai kemanusiaan tentunya tidak dapat ditolerir. Dan dengan dasar hukum – UUD 1945; – UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia; – UU No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum; – UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; – UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan; – PP No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; – UU. No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Daerah; – UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; – UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; – UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN; – Peraturan KPK No. 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaporan Gratifikasi; – UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban; – UU No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana; – UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana; Maka dengan ini Aliansi Hijau Hitam Sulsel mengeluarkan Pernyataan Sikap dengan tuntutan sebagai berikut: TUNTUTAN 1. Mendesak Polda Sulsel segera memeriksa dan memanggil Taufan Pawe, yang diduga kuat terlibat dalam pusaran kasus korupsi Dinkes Parepare. 2. Meminta Kejati Sulsel segera mengambil langkah progresif dan transparan dalam membuka kembali berkas perkara serta mengejar keterlibatan aktor-aktor besar lainnya. 3. Menolak segala bentuk kriminalisasi terhadap pelapor atau pihak-pihak yang mengawal kasus ini, dan meminta jaminan perlindungan bagi mereka. 4. Menuntut Kapolri dan Jaksa Agung RI mengevaluasi kinerja Kapolda Sulsel dan Kajati Sulsel, yang dinilai gagal menunjukkan keberanian dan komitmen dalam memberantas korupsi secara menyeluruh. 5. Aliansi Gerakan Hijau Hitam akan terus mengawal dan menggelar aksi di berbagai titik sebagai bentuk tekanan publik agar kasus ini tidak ditutup-tutupi dan segera dituntaskan secara hukum. Penegakan Hukum tanpa menyentuh aktor utama adalah penghiatatan terhadap keadilan. Tangkap dan adili Taufan Pawe jika terbukti! Jangan lindungi Koruptor!!!

Makassar, Olahraga

Makassar Half Marathon 2025 Siap Digelar, Target 10.000 Peserta

Tinggalkan Komentar / Makassar, Olahraga /

ruminews.id, Makassar akan kembali menggelar ajang lari akbar Makassar Half Marathon (MHM) 2025 pada 31 Mei–1 Juni di Anjungan Pantai Losari. Event tahunan ini menargetkan 10.000 peserta dan diproyeksikan menjadi salah satu lomba lari terbesar di Indonesia Timur. Jelang pelaksanaan, panitia mengadakan pemanasan bertajuk Sunday Five pada Minggu, 18 Mei 2025. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dijadwalkan turut ambil bagian dalam lari bersama komunitas pelari. Rute dimulai dari Balai Kota Makassar dan berakhir di Café Top Space, Jl. Emmy Saelan, melewati sejumlah ruas jalan utama kota. Kegiatan ini juga menggandeng pelaku usaha kuliner lokal untuk mendukung promosi pariwisata. “Kegiatan pemanasan ini penting agar otot peserta siap dan tidak mengalami cedera saat lomba,” kata Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Makassar, Andi Muh Yasir, dalam konferensi pers, Jumat (16/5/2025). Ketua Panitia MHM 2025, Arif Rahman Nur, menyebut jumlah pendaftar telah mencapai lebih dari 9.000 peserta. Dari total tersebut, 75 persen berasal dari Sulawesi Selatan, 34 persen perempuan, dan 52 persen merupakan generasi milenial. Peserta juga datang dari berbagai provinsi hingga mancanegara seperti Kenya dan Ethiopia. Makassar Half Marathon pertama kali digelar pada 2013 dan sejak 2016 diorganisir langsung oleh Pemkot Makassar. Tahun ini, event mengusung tema “Loud & Proud” dengan berbagai peningkatan agar memenuhi standar internasional. CEO MHM, Ari Azhari Ramadhan, menyebut Makassar sebagai kota ramah pelari karena dukungan masyarakat yang tertib selama lomba berlangsung. Untuk kelancaran acara, sekitar 1.250 tenaga kerja dari lima kampus pariwisata di Makassar dilibatkan. Selain sebagai ajang olahraga, MHM 2025 diharapkan menjadi momentum promosi pariwisata, kuliner, dan budaya lokal. Panitia juga telah menyesuaikan rute dan regulasi lomba sesuai standar PB PASI. Dinas Kesehatan akan menyiagakan ambulans dan tenaga medis di sepanjang jalur lomba. Dispora Makassar mengimbau warga untuk menjaga keamanan rute dan mendukung penyelenggaraan agar berjalan aman dan kondusif.

Makassar, Politik

Ketua DPRD Makassar Harapkan Wali Kota Segera Realisasikan Program Prioritas dalam 100 Hari Kerja

Tinggalkan Komentar / Makassar, Politik /

ruminews.id, Makassar, 3 Maret 2025 – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, Supratman, berharap Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar dapat segera merealisasikan program prioritas dalam 100 hari kerja pertama mereka. Pernyataan ini disampaikannya usai rapat paripurna pemaparan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar periode 2025-2030. Supratman menekankan bahwa masyarakat menantikan realisasi program kerja yang konkret dalam waktu dekat. Salah satu yang menjadi sorotan adalah program bebas iuran sampah serta pengadaan seragam sekolah gratis bagi siswa SD dan SMP. “Semoga program ini bisa terealisasi secepat mungkin. Paling tidak dalam 100 hari kerja sudah ada yang berjalan, seperti program bebas iuran sampah dan seragam gratis bagi siswa SD dan SMP. Ini bisa sangat membantu masyarakat,” ujar Supratman, Senin (3/3/2025). Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya penyelesaian struktur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) hingga ke tingkat lurah. Menurutnya, kelengkapan struktur pemerintahan sangat berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan program di lapangan. “Dalam 100 hari kerja, wali kota dan wakilnya harus merampungkan seluruh struktur SKPD, termasuk di tingkat kelurahan. Sering kali ada kelurahan yang belum memiliki sekretaris lurah (seklur), padahal Dana Alokasi Khusus (DAK) di tingkat kelurahan harus dikelola dengan baik,” tegasnya. Supratman juga menyoroti kurangnya tenaga Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan kelurahan. Ia berharap wali kota segera melakukan rotasi dan pengisian jabatan yang kosong agar roda pemerintahan berjalan lebih optimal. “ASN di kelurahan masih kurang, sementara PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) harus lengkap. Jika pemerintahan tidak segera ditata, maka kinerja juga akan terhambat. Kami mendukung rotasi ASN selama sesuai dengan aturan dan mendapat persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri,” tambahnya. Selain itu, ia mengingatkan pentingnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) agar selaras dengan visi dan misi wali kota. “RPJMD harus berjalan dengan baik. Semua program yang dijalankan wali kota harus mengacu pada RPJMD yang harus diketuk palu dalam enam bulan setelah pelantikan. Tidak boleh lebih,” imbuhnya. Menanggapi harapan tersebut, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan pemetaan ulang terhadap anggaran daerah guna memaksimalkan realisasi program prioritas. “Kami akan melihat secara detail pola penggunaan anggaran selama ini, bagaimana perbandingan antara belanja dan pendapatan. Kami akan memangkas anggaran yang dinilai tidak efektif dan mengalokasikannya untuk program strategis yang lebih bermanfaat,” ujar Munafri. Ia juga menyebut akan mengurangi pengeluaran untuk perjalanan dinas dan biaya pertemuan yang dianggap tidak mendesak. “Kami akan mengoptimalkan pertemuan di kantor sendiri, mengurangi biaya perjalanan dinas yang tidak perlu, serta memangkas anggaran makan dan minum yang berlebihan,” tutupnya. Dengan berbagai langkah tersebut, diharapkan program prioritas yang telah dijanjikan dalam kampanye dapat segera terealisasi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Makassar.

Scroll to Top