Erwin Lessy – Penulis Buku Filsafat Ekonomi

ruminews.id – Perang asimetris itu sederhana kalau mau dipahami dengan bahasa warung kopi. Perang Asimetris adalah perang antara “yang besar” dan “yang lebih kecil”, tapi si kecil tidak mau bertarung dengan cara si besar. Ia tidak akan melawan tank dengan tank, kapal induk dengan kapal induk. Ia mencari celah. Ia mengganggu. Ia membuat lawannya tidak nyaman. Kalau perang biasa itu seperti duel tinju di ring dengan aturan jelas, perang asimetris itu seperti bermain silat di lorong sempit. Yang menang bukan yang paling besar ototnya, tapi yang paling cerdik membaca ruang. Nah, di situlah Iran memainkan strateginya hari ini. Iran tahu mereka tidak punya armada global seperti Amerika, tidak punya jaringan pangkalan militer di seluruh dunia. Maka mereka tidak memaksakan diri untuk adu gengsi secara konvensional. Mereka membangun kekuatan dengan cara berbeda. Drone murah tapi efektif, rudal jarak menengah, kemampuan siber, jaringan sekutu regional, dan strategi yang membuat lawan berpikir dua kali sebelum menyerang. Logikanya begini… Kalau musuh punya senjata super mahal, buatlah ia menggunakan senjata mahal itu untuk menghadapi sesuatu yang jauh lebih murah. Kalau satu drone berharga puluhan ribu dolar bisa memaksa sistem pertahanan bernilai jutaan dolar aktif, maka secara matematis saja itu sudah permainan yang menguras lawan. Ini bukan sekadar soal ledakan, ini soal membuat biaya perang jadi tidak rasional bagi pihak yang lebih kuat. Di laut, misalnya, Iran tidak perlu menenggelamkan kapal induk untuk menciptakan tekanan. Cukup membuat kawasan terasa berisiko, cukup menunjukkan bahwa jalur energi global bisa terganggu, dunia langsung bereaksi. Harga minyak naik, pasar panik, diplomasi bergerak. Kadang efek psikologis lebih besar dari efek fisik. Yang menarik, strategi ini bukan hanya militer, tapi juga soal narasi. Iran membingkai dirinya sebagai pihak yang bertahan, bukan menyerang. Dalam perang asimetris, persepsi itu penting. Karena opini publik global bisa menjadi medan tempur kedua. Siapa yang terlihat menekan, siapa yang terlihat bertahan, itu mempengaruhi dukungan internasional. Jadi perang asimetris bukan soal siapa paling kuat, tapi siapa paling tahan dan paling cerdas. Yang besar sering unggul dalam kekuatan mentah. Yang lebih kecil unggul dalam kelincahan. Pelajarannya sebenarnya luas, bahkan di luar perang. Dalam dunia yang tidak seimbang, jangan pakai aturan lawan. Ciptakan aturan sendiri. Ketika sumber daya terbatas, kreativitas menjadi senjata. Ketika tekanan datang, adaptasi menjadi tameng. Dan di situlah perang asimetris menjadi lebih dari sekadar strategi militer. Ia menjadi cara berpikir. Cara bertahan. Cara membalik ketimpangan menjadi daya tawar. [Erwin]

ruminews.id – Hubungan dagang antara Republik Indonesia dan Amerika Serikat kembali menjadi sorotan. Pemerintah menyebutnya sebagai terobosan strategis. Media arus utama menyajikannya sebagai capaian diplomasi ekonomi. Namun publik bertanya lebih dalam: ini benar-benar perjanjian yang setara, atau sekadar bab baru dalam ketergantungan yang dipoles dengan bahasa kerja sama? Secara angka, narasinya tampak optimistis. Indonesia mendapatkan penurunan tarif ekspor ke pasar AS untuk sejumlah komoditas utama seperti tekstil, produk manufaktur tertentu, serta akses lebih longgar bagi komoditas agrikultur. Di sisi lain, Indonesia membuka hampir seluruh pos tarif bagi produk-produk AS, mulai dari barang teknologi, produk pangan, hingga energi dan alat berat yang mendekati nol persen untuk sebagian besar item. Di sinilah titik kritisnya. Jika satu pihak masih mengenakan tarif rata-rata sekitar belasan persen, sementara pihak lain membuka hampir seluruh pintu tanpa tarif, apakah itu benar-benar timbal balik? Ataukah ini bentuk “reciprocal” dalam definisi yang elastis dan lentur ke satu arah saja? Data perdagangan menunjukkan bahwa selama ini Indonesia memang mencatat surplus neraca dagang dengan AS. Namun surplus itu sebagian besar ditopang sektor padat karya dan komoditas mentah. Sementara AS masuk dengan ekspor bernilai tambah tinggi berupa teknologi, produk farmasi, perangkat militer, hingga jasa digital. Artinya, struktur pertukaran tetap tidak simetris. Kita menjual bahan dan tenaga kerja murah, mereka menjual inovasi dan kapital. Masalahnya bukan sekadar tarif. Dalam perjanjian dagang modern, yang sering luput dari sorotan adalah klausul non-tarif berupa harmonisasi regulasi, standar digital, perlindungan investasi, hingga mekanisme penyelesaian sengketa. Jika regulasi domestik kita harus menyesuaikan diri dengan kepentingan korporasi asing, maka yang dipertaruhkan bukan hanya neraca dagang tetapi ruang kedaulatan kebijakan publik. Perjanjian dagang abad ke-21 tidak lagi membawa kapal perang melainkan membawa draft pasal dan terminologi teknokratis. Perjanjian tidak mengibarkan bendera penjajahan, melainkan grafik pertumbuhan. Tetapi substansinya bisa sama yakni ketergantungan struktural. Dalam konteks geopolitik, AS sedang mengamankan rantai pasok mineral strategis dan mengurangi dominasi Tiongkok dalam komoditas penting seperti nikel. Indonesia, dengan kekayaan sumber dayanya, menjadi titik kunci. Pertanyaannya sdalah apakah kita sekadar pemasok bahan mentah dalam peta strategi global negara adidaya, atau aktor yang mampu menentukan syarat mainnya sendiri? Pemerintahan di bawah Prabowo Subianto tentu melihat ini sebagai peluang memperluas akses pasar dan memperkuat posisi tawar. Sementara dari sisi Washington (yang dalam dinamika politiknya selalu dipengaruhi arus proteksionisme dan nasionalisme ekonomi seperti yang sering digaungkan oleh Donald Trump), perjanjian ini adalah instrumen mengamankan kepentingan domestik mereka. Tidak ada yang keliru dengan diplomasi ekonomi. Setiap negara memang harus berdagang. Tetapi sejarah mengajarkan satu hal sederhana bahwa perdagangan bebas tanpa kesiapan industri domestik hanya akan mempercepat deindustrialisasi. Kita pernah mengalami euforia liberalisasi pada dekade 1990-an dan hasilnya, banyak industri strategis tumbang sebelum matang. Maka perdebatan “perjanjian atau penjajahan” bukanlah retorika emosional tapi merupakan pertanyaan tentang desain pembangunan jangka panjang. Apakah pembukaan pasar ini disertai penguatan industri nasional? Apakah ada kewajiban alih teknologi yang jelas? Apakah ada perlindungan untuk UMKM dan sektor padat karya? Apakah evaluasi perjanjian bisa dilakukan secara berkala? Jika jawabannya tidak transparan, maka kecurigaan publik adalah wajar. Perdagangan yang adil bukanlah perdagangan yang sekadar besar nilainya, tetapi yang memperkuat kemandirian. Perjanjian yang bermartabat bukanlah yang dipuji pasar global, tetapi yang melindungi masa depan rakyatnya. Kita tidak anti kerja sama. Kita hanya tidak ingin mengulang sejarah, di mana sumber daya mengalir keluar dan nilai tambah tinggal di luar negeri. Pertanyaannya kini sederhana yakni apakah kita sedang membangun kedaulatan, atau menyewakannya? [Erwin]

ruminews.id – Dunia mengenal Amerika Serikat sebagai negeri dengan kapal induk terbanyak, anggaran militer terbesar, dan teknologi perang paling mutakhir. Tetapi jika kita jujur membaca sejarah modern, ada pola yang sulit dibantah yakni Amerika bisa memenangkan pertempuran, tetapi nyaris tak pernah benar-benar memenangkan perang dalam arti politik dan historis. Mulai dari Perang Korea. Targetnya jelas, yaitu menghentikan komunisme dan memastikan Korea bersatu dalam orbit Barat. Hasilnya? Garis demarkasi yang sama seperti sebelum perang. Jutaan korban jiwa, semenanjung tetap terbelah, dan hingga kini belum ada perjanjian damai final. Setelah tiga tahun perang, dunia kembali ke titik nol, minus darah yang tertumpah. Itu bukan kemenangan. Itu kebuntuan mahal. Masuk ke Perang Vietnam, kegagalannya lebih telanjang. Amerika mengerahkan lebih dari setengah juta tentara. Bom dijatuhkan secara masif. Namun pada 1975, Saigon jatuh dan Vietnam bersatu di bawah pihak yang justru ingin dihentikan. Bukan hanya kalah secara militer-politik, Amerika juga kalah secara moral di mata dunia. Perang itu meninggalkan trauma domestik dan krisis legitimasi internasional. Kemudian pasca Serangan 11 September, Amerika masuk ke Afganistan dengan misi menghancurkan terorisme dan membangun demokrasi. Taliban tumbang cepat, ya. Tapi dua puluh tahun kemudian, ketika pasukan ditarik pada 2021, Taliban kembali berkuasa. Semua pengorbanan, semua dana, semua rekayasa institusi, rontok dalam hitungan minggu. Jika hasil akhirnya identik dengan titik awal, sulit menyebutnya sukses. Di Irak tahun 2003, invasi dilakukan dengan narasi senjata pemusnah massal. Fakta kemudian menunjukkan alasan utama itu tak terbukti. Saddam Hussein tumbang, tetapi Irak terperosok dalam perang sektarian, instabilitas kronis, dan munculnya ISIS. Alih-alih menciptakan stabilitas kawasan, intervensi itu justru membuka kotak Pandora yang dampaknya terasa hingga hari ini. Kegagalan-kegagalan ini bukan insiden terpisah. Ini pola. Amerika unggul dalam fase penghancuran, tetapi gagal dalam fase rekonstruksi legitimasi. Mereka bisa menjatuhkan rezim dalam minggu, tetapi tidak mampu membangun tatanan yang bertahan puluhan tahun. Yang lebih ironis adalah propaganda kekuatan itu tetap hidup, terutama lewat industri hiburan seperti Hollywood. Di layar lebar, satu pasukan elite bisa menyelamatkan planet. Di dunia nyata, dua dekade perang tidak mampu mengamankan satu negara. Di film, musuh selalu runtuh sebelum film berakhir. Di lapangan, konflik justru berkembang menjadi generasi baru perlawanan. Masalahnya mungkin bukan pada senjatanya. Masalahnya pada asumsi bahwa dominasi militer otomatis berarti dominasi sejarah. Padahal perang modern adalah pertarungan legitimasi, identitas, dan daya tahan sosial di wilayah yang tidak bisa dibombardir dengan jet tempur. Dan di situlah paradoks terbesar kekuatan global itu. Semakin besar fasilitas militernya, semakin jelas terlihat bahwa perang bukan soal siapa paling kuat menghancurkan, tapi siapa paling mampu membangun makna setelah kehancuran. Sejarah dua dekade terakhir memberi pelajaran pahit bahwa menjadi negara paling bersenjata di dunia tidak menjamin menjadi negara yang benar-benar menang perang. [Erwin]

ruminews.id – Satu tahun kepemimpinan di Kabupaten Luwu Timur kini tidak lagi hanya berbicara tentang janji atau program di atas kertas. Ia berbicara lewat angka yang terukur. Hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2025 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mencatat angka 89,38. Ini masuk kategori Sangat Baik dan bahkan melampaui target kinerja yang ditetapkan pemerintah daerah sebesar 87,86. Artinya, pelayanan perizinan yang langsung dirasakan masyarakat dan pelaku usaha benar-benar mengalami perbaikan nyata. Angka ini penting. Karena pelayanan perizinan yang cepat dan jelas berarti usaha lebih mudah bergerak. Investasi lebih percaya diri. UMKM tidak lagi terlalu lama menunggu. Dampaknya terasa langsung pada aktivitas ekonomi masyarakat. Tidak hanya itu. Indeks Kerukunan Umat Beragama di Luwu Timur mencapai 80,84, dengan kategori Sangat Tinggi. Ini menunjukkan bahwa suasana sosial di daerah tetap kondusif dan harmonis. Di tengah dinamika nasional yang kadang penuh perbedaan tajam, Luwu Timur tetap adem. Dan kondisi yang aman seperti ini adalah modal besar bagi pembangunan. Di sektor pelayanan hukum, survei di lingkungan Kejaksaan Negeri Luwu Timur juga menunjukkan nilai IKM di atas 88, kembali dalam kategori Sangat Baik. Artinya, masyarakat merasakan pelayanan yang semakin profesional dan responsif. Kalau dirangkum sederhana: pelayanan publik membaik, suasana sosial stabil, dan kepercayaan terhadap lembaga publik meningkat. Memang, satu tahun bukan waktu yang panjang. Tapi satu tahun cukup untuk menunjukkan arah. Dan arah itu terlihat jelas dari data: pemerintah bekerja dengan target yang terukur, capaian yang nyata, dan hasil yang bisa dinilai oleh masyarakat sendiri. Yang paling penting, ini bukan sekadar perayaan angka. Ini tentang rasa percaya yang tumbuh. Tentang warga yang merasa dilayani, bukan dipersulit. Tentang suasana daerah yang tetap aman dan kompak. Tahun pertama telah dilewati dengan fondasi yang kuat. Sekarang tantangannya adalah menjaga konsistensi dan meningkatkan kualitas. Karena ketika standar sudah berada di kategori “Sangat Baik”, maka ekspektasi masyarakat tentu akan semakin tinggi. Dan itu kabar baik. Artinya, publik percaya dan berharap lebih. #AkarLutim #LutimJuara #BataraGuruInstitut

ruminews.id – Setiap kali isu pemekaran Provinsi Luwu Raya dibicarakan, yang paling sering muncul ke permukaan adalah soal sejarah, identitas, dan rasa keadilan wilayah. Semua itu sah dan penting. Namun negara, sayangnya, tidak bekerja dengan perasaan saja. Negara bekerja dengan angka, kapasitas, dan daya tahan. Dan ketika seluruh data Luwu Raya diletakkan di atas meja, satu kesimpulan muncul dengan sendirinya yaitu: “Kunci pemekaran Luwu Raya ada pada Luwu Timur.” Secara ekonomi, Luwu Timur bukan sekadar salah satu kabupaten di Luwu Raya, tapi pusat gravitasinya. Dengan nilai PDRB tahunan yang berada di kisaran Rp30–35 triliun, Luwu Timur menyumbang lebih dari separuh total aktivitas ekonomi seluruh wilayah Luwu Raya yang berada di kisaran Rp55–60 triliun. Ini bukan perdebatan tafsir, tapi hitung-hitungan sederhana. Setiap dua rupiah ekonomi yang bergerak di Luwu Raya, satu rupiahnya berasal dari Luwu Timur. Maka sulit membayangkan provinsi baru yang stabil secara ekonomi tanpa menyertakan wilayah yang menjadi mesin utamanya. Angka-angka itu menjadi jauh lebih menentukan ketika diterjemahkan ke dalam bahasa fiskal. Provinsi baru tidak hidup dari peta dan logo, tetapi dari Pendapatan Asli Daerah. Dengan struktur ekonomi berbasis industri, energi, dan investasi bernilai tambah tinggi, Luwu Timur memiliki kapasitas fiskal yang nyata. Dengan asumsi konservatif PAD sekitar 15 persen dari PDRB, potensi kontribusi ekonomi Luwu Timur berada di kisaran Rp4,5 hingga Rp5 triliun per tahun. Jika total PAD Provinsi Luwu Raya kelak diproyeksikan sekitar Rp9–10 triliun, maka sekitar separuhnya akan bertumpu pada satu kabupaten ini. Tanpa Luwu Timur, provinsi baru berisiko lahir dengan APBD yang kurus, bergantung pada transfer pusat, dan terbatas ruang geraknya sejak awal. Di luar fiskal, Luwu Timur juga berfungsi sebagai motor pertumbuhan. Realisasi investasi tahunan yang konsisten di kisaran Rp2–3 triliun menempatkannya sebagai salah satu daerah paling menarik bagi modal di Sulawesi Selatan di luar Makassar. Pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil di atas rata-rata nasional menunjukkan bahwa Luwu Timur bukan hanya mampu bertahan, tetapi mampu menggerakkan. Dalam teori ekonomi wilayah, daerah seperti ini disebut “growth pole”, pusat pertumbuhan yang menarik wilayah sekitarnya untuk ikut naik kelas. Tanpa growth pole, pemekaran hanya memindahkan kantor pemerintahan, bukan menciptakan kemajuan. Dimensi sosialnya pun tidak bisa diabaikan. Dengan jumlah penduduk sekitar 320–330 ribu jiwa dan mayoritas berada pada usia produktif, Luwu Timur menjadi salah satu penopang demografis Luwu Raya. Lebih dari itu, pengalaman panjang mengelola masyarakat heterogen, industrialisasi, serta relasi kompleks antara negara, korporasi, dan masyarakat memberi Luwu Timur modal sosial dan kapasitas tata kelola yang relatif matang. Ini penting, karena provinsi baru bukan hanya soal ekonomi, tetapi soal stabilitas sosial dan kemampuan mengelola perbedaan. Jika seluruh fakta ini dirangkai, maka arah diskusinya seharusnya bergeser. Pertanyaannya bukan lagi “apakah Luwu Timur mau ikut pemekaran”, melainkan “apakah pemekaran Luwu Raya masih rasional tanpa Luwu Timur”. Tanpa kabupaten ini, Luwu Raya mungkin bisa lahir secara administratif, tetapi akan kesulitan hidup secara ekonomi. Dengan Luwu Timur, pemekaran memiliki fondasi nyata untuk tumbuh, mandiri, dan berkelanjutan. Pemekaran wilayah pada akhirnya bukan soal siapa paling keras bersuara, tapi siapa yang paling mampu menopang. Sejarah memberi makna, tetapi ekonomi memberi daya hidup. Dan dalam konteks Luwu Raya hari ini, Luwu Timur bukan sekadar bagian dari cerita pemekaran tapi juga adalah halaman kuncinya. Tanpa halaman itu, ceritanya mungkin tetap dicetak, tetapi sulit dibaca sebagai kisah pembangunan yang masuk akal. [Erwin]

ruminews.id – Gagasan Board of Peace (Dewan Perdamaian), atau BoP ala Trump, bila dibaca tanpa basa-basi moral, bukanlah proyek perdamaian global, tapi manifesto keserakahan kekuasaan yang dibungkus bahasa stabilitas. Ini bukan tawaran tatanan dunia baru, tetapi pengakuan jujur (bahkan telanjang) bahwa bagi Trump, dunia adalah pasar raksasa dan Amerika harus menjadi pemilik mayoritas sahamnya. PBB, dengan segala kelemahannya, masih berpura-pura percaya pada etika universal, hukum internasional, dan solidaritas kemanusiaan. Trump muak pada kepura-puraan itu. Ia melihat PBB bukan sebagai penjaga perdamaian, tetapi sebagai penghambat transaksi. Terlalu banyak rapat, terlalu banyak veto, terlalu banyak norma yang menghalangi satu hal yang bagi Trump paling rasional yaitu Amerika menang, yang lain menyesuaikan diri. Di sinilah BoP versi Trump menjadi provokatif. Board of Peace tidak dimaknai sebagai keseimbangan antar-kekuatan yang setara, tapi keseimbangan yang dikendalikan Amerika. Amerika menjadi penimbang, juri, sekaligus pemilik tim terkuat. Negara lain dipersilakan bermain, tetapi papan catur, jam permainan, dan aturannya ditentukan Washington. Ini bukan keseimbangan, ini dominasi yang dilembagakan. Keserakahan Trump tampak jelas dalam cara ia memperlakukan sekutu dan lawan dengan logika yang sama. Semua harus bayar. Keamanan bukan hak, tetapi jasa berlangganan. NATO ditekan, Asia Timur diperas, Timur Tengah dijadikan ladang transaksi senjata. Bahkan konflik kemanusiaan pun dibaca sebagai peluang leverage. Dalam logika ini, perang bukan tragedi tapi adalah instrumen negosiasi. BoP ala Trump juga menyingkap orientasi Amerika yang jarang diucapkan secara jujur bahwa stabilitas global itu penting sejauh menguntungkan posisi Amerika. Jika tatanan lama melemahkan dominasi, maka tatanan itu harus dirombak. Jika hukum internasional mengikat tangan Amerika, maka hukum itu dianggap usang. Moral tetap dikutip, tetapi hanya ketika selaras dengan kepentingan. Ketika tidak, moral berubah menjadi beban retoris yang boleh diabaikan. Yang paling berbahaya dari proyek ini bukan sekadar ambisinya, tetapi normalisasi keserakahan sebagai prinsip politik global. Trump tidak sekadar mempraktikkan realisme tapi juga mempopulerkannya dengan gaya brutal. Ia mengajarkan dunia bahwa kekuasaan tak perlu lagi malu, bahwa dominasi boleh diakui terang-terangan, dan bahwa ketidaksetaraan global adalah harga yang wajar demi “stabilitas”. Maka BoP sebagai “saingan” PBB sesungguhnya adalah upaya mengganti etika dengan kalkulasi, solidaritas dengan transaksi, dan kemanusiaan dengan neraca untung-rugi. Trump tidak ingin dunia yang adil. Ia ingin dunia yang bisa dikendalikan dan ditagih. PBB, dalam skema ini, hanyalah dekorasi moral, sementara BoP menjadi mesin utama yang menggerakkan dunia ke arah yang lebih dingin, lebih rakus, dan lebih jujur tentang siapa yang sebenarnya berkuasa. Dan mungkin inilah kenyataan pahit bahwa Trump mengklaim sedang menciptakan stabilitas, padahal yang ia bangun adalah dunia yang damai bukan karena keadilan, tapi karena takut pada kekuatan yang terlalu besar untuk dilawan. Dunia seperti itu mungkin tidak menarik tapi harus dijalani karena semua pihak tahu bahwa melawan berarti bangkrut, dan patuh berarti bertahan hidup. [Erwin]