Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Erwin Lessy – Penulis Buku Filsafat Ekonomi

Internasional, Opini

Generasi Kedua Revolusi Iran: Mojtaba Khamenei Memimpin di Tengah Badai Geopolitik

Tinggalkan Komentar / Internasional, Opini /

ruminews.id – Kenaikan Mojtaba Khamenei sebagai pemimpin tertinggi Iran menandai salah satu momen paling menentukan dalam sejarah politik Republik Islam sejak era Ruhollah Khomeini. Setelah Kesyahidan ayahnya, Ali Khamenei, pada masa konflik regional yang memanas, Dewan ulama Iran atau Assembly of Experts memutuskan untuk menunjuk Mojtaba sebagai Rahbar (pemimpin tertinggi) baru. Sebuah keputusan yang segera menarik perhatian dunia internasional sekaligus membuka perdebatan tentang arah masa depan negara tersebut. Mojtaba lahir pada tahun 1969 di kota religius Mashhad dalam keluarga ulama yang sangat terlibat dalam pergolakan revolusi Iran. Ia tumbuh di tengah atmosfer politik yang intens pada masa setelah Revolusi Islam Iran, ketika negara baru itu sedang membangun identitas ideologis dan struktur kekuasaan yang berbeda dari sistem monarki sebelumnya. Latar belakang ini membentuk karakter politiknya sejak awal sebagai seorang anak revolusi yang sejak muda berada di lingkar inti kekuasaan republik Islam. Tidak seperti banyak pemimpin politik modern yang meniti karier melalui jabatan publik, perjalanan Mojtaba justru berlangsung melalui jalur yang lebih senyap. Ia menempuh pendidikan agama di Hawza Qom, pusat studi teologi Syiah, di mana ia mempelajari fikih dan ushul fikih di bawah bimbingan sejumlah ulama terkemuka. Dalam sistem pendidikan hawzah, ia bahkan diketahui mengajar kelas tingkat lanjut yang biasanya diikuti oleh calon ulama. Namun reputasi Mojtaba tidak semata dibangun melalui otoritas keagamaan. Sejak muda ia juga memiliki pengalaman dalam dunia militer. Pada akhir perang Iran–Irak, ia sempat bergabung dengan unit yang terkait dengan Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC), lembaga militer yang kemudian berkembang menjadi salah satu pilar kekuatan utama negara Iran. Jaringan yang terbentuk pada masa perang ini kelak menjadi salah satu fondasi pengaruhnya dalam struktur keamanan dan politik Iran. Selama bertahun-tahun, Mojtaba dikenal sebagai figur yang bekerja di balik layar kekuasaan. Ia berperan di sekitar kantor Pemimpin Tertinggi dan membangun jaringan yang menghubungkan ulama, militer, serta aparat keamanan negara. Banyak pengamat menggambarkannya sebagai “power broker” yang memainkan peran penting dalam mengoordinasikan hubungan antara lembaga-lembaga kunci negara, meskipun ia sendiri jarang tampil di panggung publik. Peran ini membuatnya sering disebut sebagai salah satu figur paling berpengaruh di lingkaran kekuasaan Iran bahkan sebelum secara resmi memegang jabatan tertinggi. Kedekatannya dengan jaringan ulama konservatif dan struktur militer revolusioner membuat sebagian analis melihatnya sebagai sosok yang mampu menjaga kesinambungan ideologi dan struktur negara yang dibangun sejak revolusi 1979. Namun seperti banyak tokoh yang lahir dari sistem politik revolusioner, sosok Mojtaba juga tidak lepas dari kontroversi. Sejumlah kalangan oposisi menilai pengaruhnya terlalu besar dalam politik domestik, terutama dalam konteks respons negara terhadap berbagai gelombang protes yang terjadi dalam dua dekade terakhir. Kritik tersebut mencerminkan polarisasi yang memang telah lama menjadi bagian dari dinamika politik Iran. Terlepas dari perdebatan tersebut, pengangkatannya sebagai pemimpin tertinggi menunjukkan bahwa elite politik Iran melihatnya sebagai figur yang mampu menjaga stabilitas negara di tengah tekanan geopolitik yang semakin tajam. Iran saat ini berada di persimpangan sejarah yang tengah menghadapi sanksi ekonomi, rivalitas strategis dengan Barat, serta konflik regional yang terus berkembang. Dalam situasi seperti ini, kontinuitas kepemimpinan sering dipandang sebagai faktor penting bagi keberlangsungan sistem negara. Karena itu, sosok Mojtaba Khamenei tidak dapat dipahami hanya sebagai penerus biologis dari pemimpin sebelumnya. Ia merupakan produk dari generasi kedua revolusi Iran yakni generasi yang tumbuh setelah republik Islam berdiri dan yang kini mulai mengambil alih kendali negara. Apakah kepemimpinannya akan membawa Iran menuju konsolidasi kekuasaan yang lebih kuat atau justru membuka babak baru dalam dinamika politik kawasan, masih menjadi pertanyaan terbuka. Namun satu hal sudah jelas bahwa dengan naiknya Mojtaba Khamenei ke posisi Rahbar, Iran memasuki fase baru dalam sejarah politiknya, sebuah fase yang kemungkinan besar akan sangat mempengaruhi keseimbangan kekuatan di Timur Tengah dan bahkan dalam geopolitik global.

Hukum & Kriminal, Internasional, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik

Segitiga Berdarah Timur Tengah: Bukan Konspirasi, Tapi Struktur Kekuasaan Dunia.

Tinggalkan Komentar / Hukum & Kriminal, Internasional, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik /

ruminews.id – Dalam diskursus geopolitik Timur Tengah, kadang muncul sebuah istilah yang terdengar dramatis: “Segitiga Berdarah”. Istilah ini merujuk pada hubungan strategis antara Amerika Serikat, Israel, dan Saudi Arabia. Penting ditegaskan sejak awal bahwa narasi ini bukan teori konspirasi. Ini bukan cerita tentang pertemuan rahasia tiga negara yang diam-diam mengendalikan dunia. Istilah tersebut lahir dari analisis geopolitik kritis yang mencoba menjelaskan pola hubungan kekuasaan yang nyata dalam konflik Timur Tengah selama beberapa dekade terakhir. Dalam studi hubungan internasional, para analis sering memakai istilah “strategic triangle” atau segitiga strategis untuk menggambarkan hubungan tiga aktor besar yang saling mempengaruhi dalam sebuah kawasan. Konsep ini muncul dalam literatur geopolitik sejak masa Perang Dingin untuk menjelaskan bagaimana tiga kekuatan dapat membentuk keseimbangan kekuasaan regional. Dalam konteks Timur Tengah, banyak pengamat melihat bahwa hubungan antara Amerika, Israel, dan Arab Saudi membentuk konfigurasi seperti itu. Satu negara menyediakan kekuatan militer global, satu menjadi kekuatan militer regional yang sangat dominan, dan satu lagi berperan sebagai jantung energi dunia. Istilah “Segitiga Berdarah” sendiri bukan istilah akademik formal, melainkan bahasa kritik politik yang kemudian populer di media alternatif, tulisan aktivis Timur Tengah, serta sejumlah artikel opini geopolitik sejak akhir abad ke-20. Sebutan “berdarah” muncul sebagai metafora moral karena hubungan strategis tersebut sering berada di tengah pusaran konflik seperti pada perang Arab–Israel, invasi Irak, konflik Suriah, hingga ketegangan panjang dengan Iran. Para pengkritik berpendapat bahwa ketika kepentingan militer, energi, dan keamanan global saling berkelindan di kawasan yang sama, konsekuensinya sering kali adalah perang yang mahal dan penderitaan sipil yang luas. Menariknya, istilah “bloody triangle” sebenarnya bukanlah istilah baru dalam bahasa politik atau militer. Dalam sejarah militer, istilah yang sama pernah dipakai untuk menggambarkan wilayah konflik yang sangat mematikan, misalnya dalam berbagai laporan perang yang menyebut suatu kawasan pertempuran sebagai “bloody triangle” karena intensitas kekerasannya yang ekstrem. Istilah ini juga pernah muncul dalam laporan konflik di Palestina pada pertengahan abad ke-20 untuk menggambarkan wilayah yang dipenuhi bentrokan bersenjata. Tradisi penggunaan metafora semacam ini kemudian diadopsi dalam wacana geopolitik modern untuk menggambarkan konfigurasi kekuasaan yang dianggap menghasilkan konflik berkepanjangan. Jika kita melihat struktur hubungan tiga negara tersebut (Amerika-Israel-Arab Saudi), gambarnya menjadi cukup jelas. Amerika membawa kekuatan militer global, jaringan pangkalan militer, dan pengaruh diplomatik yang sangat besar. Israel berkembang menjadi sekutu strategis dengan kemampuan militer dan teknologi pertahanan paling maju di kawasan. Sementara Arab Saudi memainkan peran yang berbeda namun sangat vital yakni sebagai salah satu produsen minyak terbesar di dunia dan pusat stabilitas pasar energi global. Ketika tiga faktor (militer global, kekuatan regional, dan energi) bertemu dalam satu kawasan yang sama, terbentuklah sebuah konfigurasi kekuasaan yang sangat menentukan arah politik Timur Tengah. Namun yang membuat konfigurasi ini menarik adalah paradoks sejarahnya. Hubungan antara Arab Saudi dan Israel tidak selalu bersahabat. Selama puluhan tahun, keduanya berada di kubu yang berlawanan dalam politik Timur Tengah. Tetapi geopolitik jarang tunduk pada sentimen lama. Dalam politik internasional, kepentingan strategis sering kali lebih kuat daripada memori sejarah. Ketika pengaruh Iran meningkat di kawasan, peta hubungan lama perlahan bergeser dan membuka ruang bagi bentuk kerja sama baru yang sebelumnya sulit dibayangkan. Karena itu memahami konsep “Segitiga Berdarah” sebenarnya bukan soal menyederhanakan dunia menjadi kisah hitam-putih tentang siapa yang baik dan siapa yang jahat, melainkan sebuah upaya membaca struktur kekuasaan dalam geopolitik modern. Konflik Timur Tengah sering dipahami melalui narasi agama atau identitas, padahal di baliknya terdapat pertemuan kepentingan besar yaitu keamanan militer, stabilitas energi, dan dominasi geopolitik global. Pada akhirnya, istilah ini mengingatkan kita pada satu realitas klasik dalam filsafat politik internasional bahwa negara tidak digerakkan oleh persahabatan atau kebencian, tetapi oleh kepentingan. Dan ketika kepentingan militer, energi, dan kekuasaan global bertemu di satu kawasan yang sama, sejarah menunjukkan bahwa stabilitas menjadi rapuh dan konflik mudah meledak. Memahami pola itu membuat kita melihat berita perang dengan perspektif yang lebih luas, bahwa di balik setiap krisis sering tersembunyi arsitektur kekuasaan yang jauh lebih besar daripada sekadar peristiwa harian yang muncul di layar berita. [Erwin]

Opini

Saat Kita Ribut Mazhab, Dunia Sedang Membagi Peta

Tinggalkan Komentar / Opini /

ruminews.id – Kebanyakan orang Indonesia hari ini masih sibuk memperdebatkan konflik Sunni–Syiah, seolah-olah dunia berhenti di abad pertengahan. Padahal geopolitik global sudah bergerak jauh melampaui isu sektarian itu. Yang sedang bermain bukan lagi sekadar perbedaan mazhab, melainkan perebutan energi, jalur dagang, teknologi militer, dominasi informasi, dan pengaruh kawasan. Sementara kita ribut soal identitas, dunia sedang menyusun peta kekuatan baru. Coba lihat dengan kepala dingin. Konflik di Timur Tengah hari ini bukan sekadar soal Sunni atau Syiah. Konflik itu berkaitan dengan posisi strategis kawasan, kontrol Selat Hormuz, harga minyak global, aliansi militer, hingga pertarungan blok besar dunia. Tetapi narasi yang terus digoreng di media sosial (khususnya di Indonesia) justru diarahkan ke satu titik sempit seolah “Ini perang Sunni vs Syiah.” Mengapa? Karena isu sektarian itu murah, emosional, dan mudah memecah belah. Isu itu seperti tombol merah yang jika ditekan, orang langsung marah tanpa berpikir panjang. Dan ketika umat Islam sibuk saling curiga, siapa yang diuntungkan? Bukan rakyat Palestina. Bukan rakyat Iran. Bukan rakyat Arab. Bukan juga umat Islam Indonesia. Yang diuntungkan adalah pihak yang ingin dunia Islam terfragmentasi. Strategi klasik; pecah, lemahkan, lalu kendalikan. Ironisnya, sebagian dari kita (netizen indonesia) dengan sukarela menjadi pengeras suara narasi itu. Mereka mengulang framing yang dibangun oleh kepentingan geopolitik luar, seolah itu adalah perjuangan teologis kita sendiri. Mereka membenci atas nama mazhab, padahal yang sedang dimainkan adalah catur kekuasaan global. Indonesia bukan Timur Tengah. Sejarah Islam di Nusantara dibangun di atas akulturasi, tasawuf, kearifan lokal, dan toleransi. Kita tidak punya beban sejarah perang mazhab seperti di kawasan lain. Lalu mengapa kita begitu bersemangat mengimpor konflik yang bukan milik kita? Perbedaan Sunni–Syiah adalah fakta teologis. Itu bagian dari sejarah intelektual Islam. Tetapi menjadikannya bahan bakar kebencian politik hari ini adalah bentuk kemalasan berpikir. Perbedaan itu menyederhanakan persoalan kompleks menjadi hitam-putih yang dangkal. Jika kita terus terjebak pada pertengkaran mazhab, kita kehilangan fokus pada isu yang lebih besar yakni keadilan global, kemerdekaan bangsa-bangsa, kedaulatan ekonomi, dan martabat umat. Jangan sampai kita menjadi generasi yang keras dalam berdebat, tetapi lemah dalam membaca realitas. Bijaklah. Bedakan antara perbedaan teologi dan permainan geopolitik. Jangan biarkan identitas keagamaan kita diperalat untuk agenda yang bahkan tidak kita pahami sepenuhnya. Karena ketika umat sibuk bertengkar soal label, para aktor global sedang sibuk menghitung barel minyak, kontrak senjata, dan peta pengaruh. Dan pada akhirnya, yang rugi bukan mazhab. Yang rugi adalah kita sendiri. [Erwin]

Opini

Logika Perang Asimetris Iran

Tinggalkan Komentar / Opini /

ruminews.id – Perang asimetris itu sederhana kalau mau dipahami dengan bahasa warung kopi. Perang Asimetris adalah perang antara “yang besar” dan “yang lebih kecil”, tapi si kecil tidak mau bertarung dengan cara si besar. Ia tidak akan melawan tank dengan tank, kapal induk dengan kapal induk. Ia mencari celah. Ia mengganggu. Ia membuat lawannya tidak nyaman. Kalau perang biasa itu seperti duel tinju di ring dengan aturan jelas, perang asimetris itu seperti bermain silat di lorong sempit. Yang menang bukan yang paling besar ototnya, tapi yang paling cerdik membaca ruang. Nah, di situlah Iran memainkan strateginya hari ini. Iran tahu mereka tidak punya armada global seperti Amerika, tidak punya jaringan pangkalan militer di seluruh dunia. Maka mereka tidak memaksakan diri untuk adu gengsi secara konvensional. Mereka membangun kekuatan dengan cara berbeda. Drone murah tapi efektif, rudal jarak menengah, kemampuan siber, jaringan sekutu regional, dan strategi yang membuat lawan berpikir dua kali sebelum menyerang. Logikanya begini… Kalau musuh punya senjata super mahal, buatlah ia menggunakan senjata mahal itu untuk menghadapi sesuatu yang jauh lebih murah. Kalau satu drone berharga puluhan ribu dolar bisa memaksa sistem pertahanan bernilai jutaan dolar aktif, maka secara matematis saja itu sudah permainan yang menguras lawan. Ini bukan sekadar soal ledakan, ini soal membuat biaya perang jadi tidak rasional bagi pihak yang lebih kuat. Di laut, misalnya, Iran tidak perlu menenggelamkan kapal induk untuk menciptakan tekanan. Cukup membuat kawasan terasa berisiko, cukup menunjukkan bahwa jalur energi global bisa terganggu, dunia langsung bereaksi. Harga minyak naik, pasar panik, diplomasi bergerak. Kadang efek psikologis lebih besar dari efek fisik. Yang menarik, strategi ini bukan hanya militer, tapi juga soal narasi. Iran membingkai dirinya sebagai pihak yang bertahan, bukan menyerang. Dalam perang asimetris, persepsi itu penting. Karena opini publik global bisa menjadi medan tempur kedua. Siapa yang terlihat menekan, siapa yang terlihat bertahan, itu mempengaruhi dukungan internasional. Jadi perang asimetris bukan soal siapa paling kuat, tapi siapa paling tahan dan paling cerdas. Yang besar sering unggul dalam kekuatan mentah. Yang lebih kecil unggul dalam kelincahan. Pelajarannya sebenarnya luas, bahkan di luar perang. Dalam dunia yang tidak seimbang, jangan pakai aturan lawan. Ciptakan aturan sendiri. Ketika sumber daya terbatas, kreativitas menjadi senjata. Ketika tekanan datang, adaptasi menjadi tameng. Dan di situlah perang asimetris menjadi lebih dari sekadar strategi militer. Ia menjadi cara berpikir. Cara bertahan. Cara membalik ketimpangan menjadi daya tawar. [Erwin]

Badan Gizi Nasional, Nasional, Opini

MBG: Siapa yang Sebenarnya Diberi Makan?

Tinggalkan Komentar / Badan Gizi Nasional, Nasional, Opini /

ruminews.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terdengar sederhana, negara memberi makan anak-anak agar masa depan bangsa lebih sehat dan cerdas. Siapa yang bisa menolak gagasan sebaik itu? Tidak ada. Bahkan secara moral, ini hampir tak terbantahkan. Negara memang seharusnya hadir memastikan rakyatnya tidak tumbuh dalam kekurangan gizi. Namun dalam politik dan ekonomi, sesuatu yang tampak sederhana di permukaan sering kali menyimpan struktur kekuasaan yang jauh lebih kompleks di bawahnya. MBG bukan sekadar program makan siang tapi juga adalah proyek ekonomi raksasa. Ketika negara mengalokasikan anggaran ratusan triliun untuk membeli makanan setiap hari di seluruh Indonesia, negara otomatis berubah menjadi pembeli pangan terbesar di negeri ini. Dan dalam hukum ekonomi yang paling tua sekalipun, siapa yang menguasai pembelian besar, dialah yang membentuk pasar. Di titik inilah pertanyaan penting muncul: makanan itu memang sampai ke anak-anak, tetapi uangnya sebenarnya mengalir ke mana? Karena sebelum sepiring nasi tiba di meja sekolah, ada rantai panjang yang bekerja, mulai dari pemasok bahan pangan, perusahaan distribusi, operator katering massal, logistik pendingin, hingga jaringan pengadaan di daerah. Program sosial perlahan berubah menjadi ekosistem bisnis baru. Sebuah industri makan nasional yang hidup dari anggaran negara. Sejarah kebijakan publik di banyak negara menunjukkan pola yang hampir selalu sama. Program kesejahteraan menciptakan manfaat bagi rakyat, tetapi sekaligus melahirkan kelompok ekonomi baru yang paling menikmati stabilitas keuntungan yakni mereka yang berada di rantai pengadaan. Negara memberi makan rakyat, tetapi pasar memperoleh kontrak jangka panjang yang nyaris tanpa risiko. Di sinilah kekhawatiran yang disuarakan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) menjadi relevan. Bukan karena tujuan MBG salah, tapi karena proyek sebesar ini selalu mengundang perebutan akses. Jika tata kelola lemah, program gizi bisa berubah menjadi ladang rente atau tempat keuntungan terkonsentrasi pada segelintir pemain yang dekat dengan kekuasaan. Ironinya, petani yang sering disebut sebagai penerima manfaat utama justru belum tentu menjadi pihak paling diuntungkan. Tanpa sistem pembelian langsung dan perlindungan harga, nilai terbesar justru berhenti di perusahaan distribusi dan aggregator pangan. Yang menanam tetap kecil marginnya, yang mengelola kontrak justru menikmati akumulasi kapitalnya. Di sinilah MBG menjadi taruhan besar. Ia bisa menjadi investasi peradaban yang melahirkan generasi sehat dan produktif yang memperkuat ekonomi nasional puluhan tahun ke depan. Tetapi ia juga bisa menjelma menjadi populisme fiskal mahal yang terlihat pro-rakyat di permukaan, namun diam-diam memperkuat oligarki ekonomi baru di belakang layar. Filsuf besar Ibn Khaldun pernah mengingatkan bahwa negara tidak runtuh karena niat buruk, melainkan karena distribusi kekayaan yang akhirnya hanya berputar di lingkaran elite. Maka perdebatan tentang MBG seharusnya tidak berhenti pada satu pertanyaan: apakah anak-anak mendapat makan? Pertanyaan yang lebih jujur adalah: siapa sebenarnya yang sedang diberi makan oleh program ini… rakyat, atau juga struktur ekonomi di baliknya? Karena masa depan Indonesia bukan hanya ditentukan oleh apa yang ada di piring anak-anak hari ini, tetapi oleh siapa yang menguasai dapurnya. [Erwin]

Opini

Perjanjian RI–AS; Perjanjian atau Penjajahan?

Tinggalkan Komentar / Opini /

ruminews.id – Hubungan dagang antara Republik Indonesia dan Amerika Serikat kembali menjadi sorotan. Pemerintah menyebutnya sebagai terobosan strategis. Media arus utama menyajikannya sebagai capaian diplomasi ekonomi. Namun publik bertanya lebih dalam: ini benar-benar perjanjian yang setara, atau sekadar bab baru dalam ketergantungan yang dipoles dengan bahasa kerja sama? Secara angka, narasinya tampak optimistis. Indonesia mendapatkan penurunan tarif ekspor ke pasar AS untuk sejumlah komoditas utama seperti tekstil, produk manufaktur tertentu, serta akses lebih longgar bagi komoditas agrikultur. Di sisi lain, Indonesia membuka hampir seluruh pos tarif bagi produk-produk AS, mulai dari barang teknologi, produk pangan, hingga energi dan alat berat yang mendekati nol persen untuk sebagian besar item. Di sinilah titik kritisnya. Jika satu pihak masih mengenakan tarif rata-rata sekitar belasan persen, sementara pihak lain membuka hampir seluruh pintu tanpa tarif, apakah itu benar-benar timbal balik? Ataukah ini bentuk “reciprocal” dalam definisi yang elastis dan lentur ke satu arah saja? Data perdagangan menunjukkan bahwa selama ini Indonesia memang mencatat surplus neraca dagang dengan AS. Namun surplus itu sebagian besar ditopang sektor padat karya dan komoditas mentah. Sementara AS masuk dengan ekspor bernilai tambah tinggi berupa teknologi, produk farmasi, perangkat militer, hingga jasa digital. Artinya, struktur pertukaran tetap tidak simetris. Kita menjual bahan dan tenaga kerja murah, mereka menjual inovasi dan kapital. Masalahnya bukan sekadar tarif. Dalam perjanjian dagang modern, yang sering luput dari sorotan adalah klausul non-tarif berupa harmonisasi regulasi, standar digital, perlindungan investasi, hingga mekanisme penyelesaian sengketa. Jika regulasi domestik kita harus menyesuaikan diri dengan kepentingan korporasi asing, maka yang dipertaruhkan bukan hanya neraca dagang tetapi ruang kedaulatan kebijakan publik. Perjanjian dagang abad ke-21 tidak lagi membawa kapal perang melainkan membawa draft pasal dan terminologi teknokratis. Perjanjian tidak mengibarkan bendera penjajahan, melainkan grafik pertumbuhan. Tetapi substansinya bisa sama yakni ketergantungan struktural. Dalam konteks geopolitik, AS sedang mengamankan rantai pasok mineral strategis dan mengurangi dominasi Tiongkok dalam komoditas penting seperti nikel. Indonesia, dengan kekayaan sumber dayanya, menjadi titik kunci. Pertanyaannya sdalah apakah kita sekadar pemasok bahan mentah dalam peta strategi global negara adidaya, atau aktor yang mampu menentukan syarat mainnya sendiri? Pemerintahan di bawah Prabowo Subianto tentu melihat ini sebagai peluang memperluas akses pasar dan memperkuat posisi tawar. Sementara dari sisi Washington (yang dalam dinamika politiknya selalu dipengaruhi arus proteksionisme dan nasionalisme ekonomi seperti yang sering digaungkan oleh Donald Trump), perjanjian ini adalah instrumen mengamankan kepentingan domestik mereka. Tidak ada yang keliru dengan diplomasi ekonomi. Setiap negara memang harus berdagang. Tetapi sejarah mengajarkan satu hal sederhana bahwa perdagangan bebas tanpa kesiapan industri domestik hanya akan mempercepat deindustrialisasi. Kita pernah mengalami euforia liberalisasi pada dekade 1990-an dan hasilnya, banyak industri strategis tumbang sebelum matang. Maka perdebatan “perjanjian atau penjajahan” bukanlah retorika emosional tapi merupakan pertanyaan tentang desain pembangunan jangka panjang. Apakah pembukaan pasar ini disertai penguatan industri nasional? Apakah ada kewajiban alih teknologi yang jelas? Apakah ada perlindungan untuk UMKM dan sektor padat karya? Apakah evaluasi perjanjian bisa dilakukan secara berkala? Jika jawabannya tidak transparan, maka kecurigaan publik adalah wajar. Perdagangan yang adil bukanlah perdagangan yang sekadar besar nilainya, tetapi yang memperkuat kemandirian. Perjanjian yang bermartabat bukanlah yang dipuji pasar global, tetapi yang melindungi masa depan rakyatnya. Kita tidak anti kerja sama. Kita hanya tidak ingin mengulang sejarah, di mana sumber daya mengalir keluar dan nilai tambah tinggal di luar negeri. Pertanyaannya kini sederhana yakni apakah kita sedang membangun kedaulatan, atau menyewakannya? [Erwin]

Opini

Negara Superpower Tanpa Kemenangan

Tinggalkan Komentar / Opini /

ruminews.id – Dunia mengenal Amerika Serikat sebagai negeri dengan kapal induk terbanyak, anggaran militer terbesar, dan teknologi perang paling mutakhir. Tetapi jika kita jujur membaca sejarah modern, ada pola yang sulit dibantah yakni Amerika bisa memenangkan pertempuran, tetapi nyaris tak pernah benar-benar memenangkan perang dalam arti politik dan historis. Mulai dari Perang Korea. Targetnya jelas, yaitu menghentikan komunisme dan memastikan Korea bersatu dalam orbit Barat. Hasilnya? Garis demarkasi yang sama seperti sebelum perang. Jutaan korban jiwa, semenanjung tetap terbelah, dan hingga kini belum ada perjanjian damai final. Setelah tiga tahun perang, dunia kembali ke titik nol, minus darah yang tertumpah. Itu bukan kemenangan. Itu kebuntuan mahal. Masuk ke Perang Vietnam, kegagalannya lebih telanjang. Amerika mengerahkan lebih dari setengah juta tentara. Bom dijatuhkan secara masif. Namun pada 1975, Saigon jatuh dan Vietnam bersatu di bawah pihak yang justru ingin dihentikan. Bukan hanya kalah secara militer-politik, Amerika juga kalah secara moral di mata dunia. Perang itu meninggalkan trauma domestik dan krisis legitimasi internasional. Kemudian pasca Serangan 11 September, Amerika masuk ke Afganistan dengan misi menghancurkan terorisme dan membangun demokrasi. Taliban tumbang cepat, ya. Tapi dua puluh tahun kemudian, ketika pasukan ditarik pada 2021, Taliban kembali berkuasa. Semua pengorbanan, semua dana, semua rekayasa institusi, rontok dalam hitungan minggu. Jika hasil akhirnya identik dengan titik awal, sulit menyebutnya sukses. Di Irak tahun 2003, invasi dilakukan dengan narasi senjata pemusnah massal. Fakta kemudian menunjukkan alasan utama itu tak terbukti. Saddam Hussein tumbang, tetapi Irak terperosok dalam perang sektarian, instabilitas kronis, dan munculnya ISIS. Alih-alih menciptakan stabilitas kawasan, intervensi itu justru membuka kotak Pandora yang dampaknya terasa hingga hari ini. Kegagalan-kegagalan ini bukan insiden terpisah. Ini pola. Amerika unggul dalam fase penghancuran, tetapi gagal dalam fase rekonstruksi legitimasi. Mereka bisa menjatuhkan rezim dalam minggu, tetapi tidak mampu membangun tatanan yang bertahan puluhan tahun. Yang lebih ironis adalah propaganda kekuatan itu tetap hidup, terutama lewat industri hiburan seperti Hollywood. Di layar lebar, satu pasukan elite bisa menyelamatkan planet. Di dunia nyata, dua dekade perang tidak mampu mengamankan satu negara. Di film, musuh selalu runtuh sebelum film berakhir. Di lapangan, konflik justru berkembang menjadi generasi baru perlawanan. Masalahnya mungkin bukan pada senjatanya. Masalahnya pada asumsi bahwa dominasi militer otomatis berarti dominasi sejarah. Padahal perang modern adalah pertarungan legitimasi, identitas, dan daya tahan sosial di wilayah yang tidak bisa dibombardir dengan jet tempur. Dan di situlah paradoks terbesar kekuatan global itu. Semakin besar fasilitas militernya, semakin jelas terlihat bahwa perang bukan soal siapa paling kuat menghancurkan, tapi siapa paling mampu membangun makna setelah kehancuran. Sejarah dua dekade terakhir memberi pelajaran pahit bahwa menjadi negara paling bersenjata di dunia tidak menjamin menjadi negara yang benar-benar menang perang. [Erwin]

Opini

Satu Tahun Pemerintahan IBAS-PUSPA

Tinggalkan Komentar / Opini /

ruminews.id – Satu tahun kepemimpinan di Kabupaten Luwu Timur kini tidak lagi hanya berbicara tentang janji atau program di atas kertas. Ia berbicara lewat angka yang terukur. Hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2025 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mencatat angka 89,38. Ini masuk kategori Sangat Baik dan bahkan melampaui target kinerja yang ditetapkan pemerintah daerah sebesar 87,86. Artinya, pelayanan perizinan yang langsung dirasakan masyarakat dan pelaku usaha benar-benar mengalami perbaikan nyata. Angka ini penting. Karena pelayanan perizinan yang cepat dan jelas berarti usaha lebih mudah bergerak. Investasi lebih percaya diri. UMKM tidak lagi terlalu lama menunggu. Dampaknya terasa langsung pada aktivitas ekonomi masyarakat. Tidak hanya itu. Indeks Kerukunan Umat Beragama di Luwu Timur mencapai 80,84, dengan kategori Sangat Tinggi. Ini menunjukkan bahwa suasana sosial di daerah tetap kondusif dan harmonis. Di tengah dinamika nasional yang kadang penuh perbedaan tajam, Luwu Timur tetap adem. Dan kondisi yang aman seperti ini adalah modal besar bagi pembangunan. Di sektor pelayanan hukum, survei di lingkungan Kejaksaan Negeri Luwu Timur juga menunjukkan nilai IKM di atas 88, kembali dalam kategori Sangat Baik. Artinya, masyarakat merasakan pelayanan yang semakin profesional dan responsif. Kalau dirangkum sederhana: pelayanan publik membaik, suasana sosial stabil, dan kepercayaan terhadap lembaga publik meningkat. Memang, satu tahun bukan waktu yang panjang. Tapi satu tahun cukup untuk menunjukkan arah. Dan arah itu terlihat jelas dari data: pemerintah bekerja dengan target yang terukur, capaian yang nyata, dan hasil yang bisa dinilai oleh masyarakat sendiri. Yang paling penting, ini bukan sekadar perayaan angka. Ini tentang rasa percaya yang tumbuh. Tentang warga yang merasa dilayani, bukan dipersulit. Tentang suasana daerah yang tetap aman dan kompak. Tahun pertama telah dilewati dengan fondasi yang kuat. Sekarang tantangannya adalah menjaga konsistensi dan meningkatkan kualitas. Karena ketika standar sudah berada di kategori “Sangat Baik”, maka ekspektasi masyarakat tentu akan semakin tinggi. Dan itu kabar baik. Artinya, publik percaya dan berharap lebih. #AkarLutim #LutimJuara #BataraGuruInstitut

Internasional, Opini, Politik

Ketika Helikopter Superpower AS Kalah oleh Pasir dan Doa

Tinggalkan Komentar / Internasional, Opini, Politik /

ruminews.id – Amerika Serikat datang ke Iran tahun 1980 dengan keyakinan penuh bahwa sejarah bisa diatur seperti peta operasi militer. Mereka tidak datang setengah-setengah. Delapan helikopter RH-53D, enam pesawat angkut C-130, pasukan elit Delta Force, perencanaan berlapis lintas matra dan semua digerakkan dalam satu operasi berani bernama Eagle Claw. Cakar elang, simbol supremasi udara dan kepercayaan diri adidaya. Seolah dunia, cuaca, dan takdir sudah menandatangani kontrak kepatuhan pada Pentagon. Semua itu dilakukan saat militer dan teknologi Iran masih jauh dari kuat seperti sekarang. Iran baru keluar dari Revolusi 1979, angkatan bersenjatanya belum solid, alutsista terbatas, sistem pertahanan belum terintegrasi. Jika memakai logika militer murni, inilah momen yang seharusnya “mudah”. Lawan sedang lemah. Teknologi timpang. Peluang terbuka lebar. Namun sejarah punya selera humor yang kejam… Di saat mesin-mesin perang Amerika bergerak menembus malam Iran, suasana di Teheran justru jauh dari hiruk-pikuk militer. Tidak ada sirene perang besar, tidak ada pengerahan pasukan masif. Yang ada hanya seorang ulama tua berjubah sederhana, Imam Khomeini. Imam tidak sibuk memeriksa radar atau peta tempur. Ia tidak berpidato membakar langit. Ia berdoa dengan tenang, yakin, tanpa drama, seolah paham bahwa dalam sejarah, yang paling menentukan sering kali bukan suara baling-baling, tapi ketenangan dan kebesaran hati. Lalu datanglah badai pasir. Fenomena alam biasa, kata buku meteorologi. Tapi malam itu, pasir berubah menjadi aktor sejarah. Dari delapan helikopter, satu rusak di tengah perjalanan, satu lagi dipaksa kembali, satu gagal total. Ketika sampai di titik pertemuan di gurun yang disebut Desert One, hanya lima helikopter yang tersisa, kurang dari jumlah minimum untuk melanjutkan misi. Operasi pun dibatalkan. Dan di sinilah tragedi sekaligus ironi puncaknya terjadi. Saat penarikan, sebuah helikopter Amerika menabrak pesawat C-130 Amerika sendiri yang sedang mengisi bahan bakar. Ledakan besar. Api. Kekacauan. Delapan tentara Amerika tewas (lima dari Angkatan Udara, tiga dari Marinir). Bukan oleh peluru Iran. Bukan oleh rudal. Tanpa satu pun tembakan dari pihak Iran. Musuh bahkan tidak sempat hadir di medan. Ketika kabar itu sampai, Imam Khomeini tidak melompat kegirangan, tidak mengumbar ejekan. Imam hanya berkata singkat, kalimat yang kemudian menjadi tamparan filosofis paling memalukan bagi militer modern. Imam berkata, “mereka mengira yang bekerja adalah helikopter dan senjata, padahal yang bekerja adalah angin dan pasir, tentara Tuhan”. Ini bukan kisah mistik murahan. Badai pasir bisa dijelaskan secara ilmiah. Kerusakan mesin bisa dianalisis secara teknis. Tapi yang sulit dijelaskan adalah kesombongan dan keyakinan bahwa teknologi bisa menundukkan semua variabel, termasuk alam dan sejarah. Amerika gagal bukan karena Iran lebih kuat, tapi karena terlalu yakin bahwa kekuatan mereka tidak punya batas. Di sisi lain, doa Imam Khomeini bukan pengganti akal, tapi pengingat batas akal. Doa sang Imam tidak menolak perhitungan, tetapi menolak arogansi. Tidak memusuhi teknologi, tetapi menolak menuhankannya. Dalam dunia yang mabuk kendali, sikap itu justru terdengar paling rasional. Sejak hari itu, kegagalan operasi ini dikenang bukan sekedar sebagai blunder militer, tetapi sebagai pelajaran moral yang mahal. Bahwa senjata tercanggih bisa lumpuh tanpa musuh. Bahwa negara adidaya bisa dipermalukan oleh pasir. Dan bahwa kekuasaan sebesar apa pun tetap rapuh jika lupa diri. Amerika datang dengan elang baja, delapan helikopter, enam pesawat, dan rasa percaya diri imperium. Imam Khomeini menjawab dengan keteguhan dan doa. Dan gurun Iran, dengan angin dan pasirnya yang tampak sepele, menutup perdebatan itu tanpa perlu pidato panjang. Kadang, untuk mempermalukan kesombongan, Tuhan tidak perlu mengirim petir. Cukup menggerakkan angin.

Opini, Politik

Demokrasi Rasa Kandang Ternak

Tinggalkan Komentar / Opini, Politik /

ruminews.id – Di republik ini, politik bukan lagi soal aliran pemikiran, tapi soal zoologi terapan. Kita punya kandang gajah, kandang banteng, dan tentu saja kandang-kandang lain yang penghuninya sama, yaitu ternak suara dengan seragam emosi berbeda. Ada yang jalannya gagah, ada yang suka menanduk, ada yang cuma ikut arus sambil mengunyah narasi harian. Kandang gajah terkenal besar, kokoh, dan penuh kenangan masa lalu. Ternaknya diajari berjalan pelan tapi pasti, jangan banyak tanya, yang penting ikut jejak senior. Kalau ada yang protes soal arah, dijawab lembut: “Tenang, kita ini gajah, kuat, sabar, dan sudah kenyang pengalaman.” Padahal ternaknya lapar ide baru, tapi disuruh kenyang nostalgia. Di sebelah sana ada kandang banteng. Suasananya lebih berisik. Ternaknya diajari berani, lantang, dan siap menanduk siapa pun yang beda kandang. Kalau ditanya soal substansi, jawabannya sering emosional: “Pokoknya kami paling rakyat!” Lucunya, rakyat yang mana jarang jelas, tapi semangat menanduk selalu siap setiap saat. Akal sehat kadang ikut terinjak, tapi tak apa, yang penting solid di kandang. Belum lagi kandang-kandang lain yang namanya makin kreatif, isinya makin mirip. Ada ternak yang merasa paling religius, ada yang paling nasionalis, ada yang paling modern. Tapi ketika pawang datang membawa pakan kekuasaan, semua tunduk dengan khidmat. Ideologi mendadak fleksibel, prinsip bisa dilipat rapi masuk saku. Yang menarik, antar-kandang sering ribut di luar, tapi damai di ruang pakan. Ternak disuruh saling embik, saling menanduk, saling ejek di media sosial, sementara para pemilik ternak saling tos sambil menghitung hasil panen. Demokrasi jadi semacam pasar hewan yang ramai, ribut, tapi arah uangnya jelas ke mana. Sekarang kandang makin canggih. Ada kandang digital. Ternak tidak perlu lagi digiring fisik, cukup lewat notifikasi. Sekali klik, emosi tersulut. Dua kali scroll, logika tumpul. Tiga kali share, kandang makin rapat. Peternak tersenyum, algoritma bekerja, ternak merasa sedang berpikir padahal hanya mengulang embikan yang sama. Yang paling jenaka sekaligus menyedihkan adalah banyak ternak bangga menyebut dirinya “bukan ternak”. Padahal kebanggaan itu sendiri sudah hasil seleksi kandang. Seperti sapi yang merasa bebas karena kandangnya dicat warna-warni. Padahal, sejak dulu para filsuf sudah mengingat bahwa manusia jatuh bukan karena kurang kuat, tapi karena menyerahkan akalnya pada pawang. Gajah sebesar apa pun, banteng sekeras apa pun, kalau hidup di kandang, tetap menunggu aba-aba. Maka pencerahannya sederhana… Demokrasi bukan lomba memilih kandang paling megah, tapi keberanian untuk bertanya, meragukan, dan sesekali keluar pagar. Karena selama kita masih bangga disebut ternak gajah atau ternak banteng, atau ternak lainnya, satu hal yang pasti yakni yang benar-benar merdeka bukan kita, tapi mereka yang memegang kunci kandang.

Scroll to Top