Penulis: Fathan Muharram – Relawan Pendidikan
ruminews.id – Sebuah foto atau gambar terkadang memiliki kekuatan mistis yang jauh lebih dahsyat daripada ribuan lembar dokumen nota kesepahaman birokrasi. Ia mampu berteriak di tengah kesunyian, mampu menampar di tengah ketidakpedulian, dan mampu merobek tirai tirai retorika politik yang kerap mengklaim kemajuan pembangunan.
Sebuah potret dari sudut terjauh Kabupaten Sinjai kembali mengusik rasa kemanusiaan kita. Gambar yg sederhana namun mengerikan ketika sebatang pohon pisang berdiri tegak, sengaja ditanam di tengah jalanan yang menyerupai sungai lumpur berwarna cokelat pekat. Jalan itu tidak sekadar becek ia berkubang, membentuk danau danau kecil berlumpur yang siap menenggelamkan roda kendaraan apa pun yang nekat melintasinya.
Peristiwa ini terjadi di Dusun Tangkalia, Desa Turungan Baji, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Bagi mata yang terbiasa dengan aspal mulus perkotaan, gambar tersebut mungkin tampak seperti aksi teatrikal yang menggelikan atau sekadar lelucon lokal. Namun, bagi masyarakat yang hidup, bernapas, dan menggantungkan urat nadi ekonominya di tanah tersebut, pohon pisang itu adalah “monumen keputusasaan”. Ia adalah simbol dari sarkasme tertinggalnya nurani pembangunan, sebuah proklamasi tanpa kata dari rakyat kecil yang merasa telah dilupakan oleh negara yang tiap tahun mereka bayar pajaknya.
Ketika sebagian masyarakat resah dan memutuskan untuk menanam pohon di tengah fasilitas publik yang bernama “jalan”, itu bukanlah tindakan vandalisme tanpa dasar. Itu adalah ekspresi psikologis paling puncak dari kejenuhan. Mereka sudah kenyang dengan janji janji politik saat musim kampanye, mereka sudah lelah dengan alasan “keterbatasan anggaran” yang terus didengungkan dari balik meja meja kantor pemerintahan yang sejuk dan ber-AC. Pohon pisang di tengah jalan di Dusun Tangkalia adalah sebuah tamparan keras bagi siapa saja yang memegang tampuk kekuasaan di daerah tersebut, sebuah tanda bahwa ada hak hidup warga negara yang sedang terpasung di kubangan lumpur.
Desa Turungan Baji, yang terletak di dekapan pegunungan Kecamatan Sinjai Barat, secara alamiah memiliki lanskap yang berbukit, subur, dan kaya akan potensi pertanian. Secara geografis, daerah ini merupakan salah satu penyangga komoditas penting bagi Kabupaten Sinjai. Mulai dari hasil bumi seperti sayur mayur, buah buahan, hingga cengkih dan kopi, mengalir dari keringat para petani di desa ini. Namun, anugerah alam yang melimpah ini harus berbenturan dengan kutukan infrastruktur yang tidak kunjung berpihak pada mereka.
Ketika musim penghujan tiba seperti yang sedang melanda wilayah ini sekarang berkah langit berupa air hujan seketika berubah menjadi petaka mobilitas bagi warga Dusun Tangkalia. Struktur tanah yang belum tersentuh pengerasan atau aspal permanen dengan cepat berubah wujud menjadi bubur lumpur yang dalam dan licin. Jalanan penghubung yang berliku, mendaki, dan menurun menjadi medan taruhan nyawa.
Jalan yang membelah Dusun Tangkalia ini bukan sekadar jalan alternatif yang bisa dihindari jika rusak. Sifat dari jalur ini adalah “vital dan absolut“. Ia memegang tiga fungsi utama yang jika lumpuh, maka runtuh pulalah seluruh sendi kehidupan masyarakat.
Jalan ini merupakan jembatan sosial yang menghubungkan warga dari satu dusun ke dusun yang lain, bahkan menjadi urat nadi utama penghubung antar desa di Sinjai Barat. Ketika jalan ini rusak, wilayah ini seketika terisolasi secara sosial. Warga kesulitan untuk saling mengunjungi, mengurus administrasi ke kantor desa, atau mengakses fasilitas kesehatan darurat.
Mayoritas masyarakat Turungan Baji menggantungkan hidupnya pada sektor agraria. Hasil panen mereka harus segera dibawa ke pasar sebelum membusuk. Ketika jalan berubah menjadi kubangan, biaya transportasi membubung tinggi, tengkulak menekan harga karena akses yang ekstrem, dan tidak jarang kendaraan pengangkut hasil bumi terbalik di tengah jalan. Ini adalah pemiskinan struktural yang nyata akibat kegagalan infrastruktur.
Di atas segalanya, jalan ini adalah rute yang harus dilewati oleh anak anak sekolah untuk menjemput masa depan mereka. Setiap pagi, jalur maut berlumpur inilah yang menyambut langkah kaki kecil generasi penerus bangsa.
Jika ada kelompok yang paling menderita dan paling berhak mengutuk kondisi jalan rusak ini, mereka adalah anak anak sekolah di Dusun Tangkalia. Mari kita kesampingkan sejenak angka angka statistik pertumbuhan ekonomi daerah yang sering dipamerkan dalam pidato pidato resmi. Mari kita ganti sudut pandang kita menjadi sudut pandang seorang anak kecil berumur tujuh atau sepuluh tahun yang tinggal di pelosok Turungan Baji.
Seorang warga dengan nada suara yang bergetar penuh keprihatinan mendalam mengungkapkan realitas yang memilukan ini:
“Di Dusun Tangkalia itu ada sekolah, anak anak banyak yang jarak rumahnya jauh bahkan ada yang 1 jam jalan kaki ke sekolah. Kasihan mereka kalau harus lewat jalan becek tiap hari. Belum sampai di sekolah, seragamnya sudah kotor akibat jalan yang becek” -ungkapnya.
Di era digital di mana anak-anak di kota besar mengeluh tentang lambatnya koneksi Wi-Fi atau kenyamanan mobil antar jemput ber-AC, anak-anak di Dusun Tangkalia harus menyeret kaki mereka di atas lumpur tebal selama enam puluh menit lamanya hanya untuk bisa duduk di bangku kelas. Setiap hari adalah perjuangan fisik yang melelahkan fisik dan mental mereka. Bayangkan anak anak itu bangun pagi-pagi sekali saat kabut pegunungan Sinjai Barat masih menusuk tulang. Mereka mengenakan seragam “merah putih” yang bersih, yang barangkali dicuci dengan susah payah oleh ibu mereka menggunakan air pegunungan. Dengan semangat membara untuk mengubah nasib dan belajar membaca, menulis, serta berhitung, mereka melangkah keluar rumah.
Namun, beberapa meter setelah meninggalkan halaman rumah, mereka langsung dihadang oleh kenyataan pahit sebuah jalan yang lebih mirip kubangan kerbau. Mereka harus melompat, mencari pijakan batu yang licin, atau terpaksa menembus lumpur yang dalamnya bisa mencapai betis anak-anak.
Tragedi psikologis terbesar terjadi ketika mereka bahkan belum sempat menginjakkan kaki di halaman sekolah. Pakaian yang tadinya bersih, putih, dan rapi kini telah ternoda oleh cipratan lumpur cokelat. Sepatu mereka basah dan dipenuhi tanah liat yang berat. Seragam yang kotor sebelum pelajaran dimulai bukan hanya masalah estetika ini adalah masalah “harga diri dan runtuhnya motivasi”. Bagaimana seorang anak bisa fokus menerima pelajaran matematika atau sains jika mereka duduk di ruang kelas dalam kondisi kaki yang kotor, basah, dingin, dan pakaian yang penuh noda?
Inilah bentuk diskriminasi pendidikan yang paling nyata. Kita sering menuntut kualitas pendidikan di pelosok daerah harus setara dengan kota, namun kita menutup mata bahwa fasilitas paling mendasar untuk menuju ke sekolah saja menyerupai jalur pembuangan yang tidak manusiawi. Negara seolah-olah membiarkan anak anak ini bertarung sendirian melawan alam yang rusak, sementara hak mereka untuk mendapatkan fasilitas yang layak diabaikan begitu saja.
Sangat ironis melihat kenyataan bahwa di tengah gempuran narasi pembangunan nasional yang serba megah, pembangunan jalan tol di mana-mana, dan digitalisasi desa, masih ada wilayah seperti Dusun Tangkalia di Desa Turungan Baji yang untuk urusan jalan dasar saja harus menanti bertahun tahun tanpa kepastian. Ini adalah bentuk ketimpangan yang tidak boleh ditoleransi atas nama apa pun.
Kabupaten Sinjai dikenal memiliki komitmen terhadap pembangunan daerah, namun potret di Dusun Tangkalia ini menunjukkan adanya disorientasi prioritas. Pembangunan infrastruktur tidak boleh hanya berpusat pada area area yang memiliki nilai politis tinggi atau wilayah perkotaan yang kasatmata di depan mata para pejabat. Keadilan sosial, sebagaimana yang diamanatkan dalam sila kelima Pancasila, harus dirasakan hingga ke pelosok-pelosok dusun, ke tempat-tempat di mana masyarakatnya barangkali tidak memiliki suara vokal di media massa, tetapi memiliki kontribusi nyata dalam menjaga ketahanan pangan daerah melalui hasil tani mereka.
Ketika masyarakat menanam pohon pisang di jalan, itu juga merupakan sebuah pesan tersirat bahwa fungsi lahan tersebut telah bergeser. “Jika pemerintah tidak mau memperlakukan tempat ini sebagai jalanan untuk manusia, maka biarkan kami mengembalikannya menjadi fungsi kebun”, begitulah kiranya jeritan batin warga. Ini adalah bentuk protes damai namun sarat dengan kemarahan yang mendalam. Mereka tidak memblokade jalan dengan senjata atau kekerasan mereka hanya meletakkan tanaman di sana sebagai cermin bagi penguasa agar berkaca tentang apa yang sudah dan belum mereka lakukan untuk rakyatnya.
Pemerintah tidak boleh melihat protes ini sebagai bentuk pembangkangan, melainkan harus dibaca sebagai alarm darurat yang berbunyi sangat nyaring. Jika akses jalan ini terus dibiarkan hancur, kerugian yang dialami daerah bukan hanya sekadar rusaknya kendaraan warga, melainkan terjadinya kemunduran multidimensi: kerugian ekonomi karena biaya angkut tani yang mahal, kerugian kesehatan karena lambatnya evakuasi medis, dan kerugian masa depan akibat anak-anak yang kehilangan hak bersekolah dengan layak.
Menuliskan kritik tanpa memberikan jalan keluar adalah sebuah kesia-siaan. Oleh karena itu, opini ini tidak hanya ditulis untuk menggugat, tetapi juga untuk menawarkan formula solusi yang konkret, terukur, dan mendesak bagi para pemangku kebijakan.
Kepada Pemerintah Kabupaten Sinjai, khususnya Bupati Sinjai, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Sinjai, serta Pemerintah Kecamatan Sinjai Barat dan Pemerintah Desa Turungan Baji, berikut adalah tuntutan dan saran perbaikan yang harus segera diwujudkan:
- Eksekusi Langkah Darurat (Emergency Response) dalam Hitungan Hari
Pemerintah tidak boleh menunggu siklus anggaran tahun depan untuk merespons penderitaan warga di Dusun Tangkalia. Mengingat saat ini hujan masih terus turun dan kondisi jalan semakin memburuk, Dinas PUPR bersama Pemerintah Desa harus segera melakukan “tanggap darurat”.
Langkah nyata “Kerahkan alat berat untuk meratakan kubangan kubangan air tersebut dan lakukan penimbunan menggunakan material sirtu (pasir batu) atau batu pecah pada titik titik lumpur yang paling parah.
Tujuannya adalsh meminimalisir kedalaman lumpur agar jalan tersebut segera bisa dilalui oleh kendaraan roda dua maupun pejalan kaki, khususnya anak anak sekolah, tanpa harus mengotori seragam mereka secara ekstrem. Ini adalah solusi jangka pendek yang wajib dilakukan dalam hitungan hari, bukan bulan. - Evaluasi Skala Prioritas Penggunaan Dana Desa dan APBD
Pemerintah Desa Turungan Baji bersama Pemerintah Kabupaten Sinjai harus duduk bersama untuk mengevaluasi kembali postur anggaran mereka. Alokasi anggaran untuk pembangunan seremonial atau proyek proyek fisik yang sifatnya kosmetik harus dipangkas dan dialihkan untuk urusan hidup mati seperti jalan poros Dusun Tangkalia ini.
Langkah nyata misalnya: Masukkan proyek pengerasan dan betonisasi jalan Dusun Tangkalia ke dalam dokumen perencanaan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) dan APBD Kabupaten Sinjai untuk tahun anggaran terdekat sebagai skala prioritas nomor satu. Jika Dana Desa tidak mencukupi karena panjangnya jalur, maka Pemerintah Kabupaten wajib melakukan intervensi melalui dana bantuan keuangan khusus atau mengusulkan dana alokasi khusus (DAK) fisik dari pemerintah pusat. - Penerapan Betonisasi Permanen (Rigid Pavement), Bukan Sekadar Pengaspalan Tipis
Mengingat topografi Sinjai Barat yang berada di dataran tinggi dengan curah hujan yang sangat tinggi serta struktur tanah yang labil, metode perbaikan jalan tidak boleh dilakukan secara asal-asalan hanya demi menggugurkan kewajiban proyek.
Langkah nyata: Konstruksi jalan yang dibangun kelak harus menggunakan sistem “betonisasi permanen (rigid pavement)” yang dilengkapi dengan sistem drainase (saluran air) yang memadai di sisi kiri dan kanan jalan. Tanpa saluran air yang baik, aspal atau semen sekuat apa pun akan kembali hancur terkikis oleh limpasan air hujan gunung dalam hitungan bulan. Pembangunan harus berorientasi pada ketahanan jangka panjang agar uang rakyat tidak terbuang sia sia untuk perbaikan yang sifatnya musiman. - Transparansi dan Komunikasi Terbuka dengan Warga Dusun Tangkalia
Puncak dari kemarahan warga hingga menanam pohon pisang adalah karena mereka merasa digantung dalam ketidakpastian. Mereka tidak pernah diberi tahu kapan jalan mereka akan diperbaiki secara layak.
Langkah nyata:Kepala Desa Turungan Baji bersama perwakilan dari Pemerintah Kecamatan dan Dinas PUPR harus turun langsung ke Dusun Tangkalia. Hadapi warga dengan kepala tegak, lakukan dialog terbuka, dan sampaikan rencana kerja nyata pemerintah secara transparan. Berikan lini masa (timeline) yang jelas kapan perbaikan darurat dimulai dan kapan pembangunan permanen akan dieksekusi. Kejujuran birokrasi jauh lebih dihargai oleh rakyat kecil daripada janji muluk muluk yang berakhir dengan kekecewaan.
Pohon pisang yang berdiri di tengah jalan berlumpur di Dusun Tangkalia adalah sebuah tamparan sekaligus ujian bagi moralitas kepemimpinan di Kabupaten Sinjai. Ia menguji apakah pemerintah daerah benar-benar hadir untuk seluruh rakyatnya, ataukah mereka hanya hadir untuk mereka yang tinggal di dekat pusat kekuasaan. Kita tidak boleh lagi menutup mata dan telinga dari rintihan para petani yang merugi karena akses yang terputus. Kita, terutama para pemangku kebijakan, tidak boleh tidur nyenyak di atas kasur yang empuk selagi mengetahui bahwa besok pagi, ada anak-anak kecil di Desa Turungan Baji yang harus berjalan kaki satu jam penuh perjuangan, bertaruh keselamatan, dan mendapati baju seragam sekolah mereka kotor berlumpur bahkan sebelum benak mereka sempat menerima ilmu pengetahuan.
Pendidikan adalah eskalator utama untuk memutus rantai kemiskinan di pedesaan. Namun, bagaimana eskalator itu bisa berjalan jika anak anak selaku subjek pendidikan dihambat oleh infrastruktur yang hancur lebur? Jangan sampai ketidakpedulian kita hari ini membunuh cita cita anak anak di Dusun Tangkalia. Jangan biarkan masa depan mereka ikut tenggelam bersama ban ban kendaraan yang terperosok di dalam kubangan lumpur itu.
Sudah saatnya Pemerintah Kabupaten Sinjai menunjukkan taring kepeduliannya. Ambil tindakan nyata sekarang juga, bersihkan lumpur itu, cabut pohon pisang keputusasaan warga tersebut, dan gantilah dengan jalan beton kemajuan yang layak bagi manusia. Ingatlah, bahwa di setiap jengkal jalan rusak yang engkau biarkan, di situlah keadilan sosial sedang engkau telantarkan. Rakyat Tangkalia tidak meminta kemewahan mereka hanya meminta hak paling dasar mereka sebagai warga negara yaitu “sebuah jalan yang layak untuk dilalui”.
