OPINI

May Day: Kesejahteraan Buruh dan Bayang-bayang Mobil Mewah Bupati Soppeng

Oleh: Abdul Azis Nasar
Fungsionaris BADKO HMI Sulsel Bidang PTKP

ruminews.id , Makassar — May Day seharusnya menjadi momentum evaluasi keberpihakan anggaran terhadap buruh. Namun yang terjadi di Kabupaten Soppeng justru sebaliknya, di tengah narasi efisiensi, pemerintah daerah mengalokasikan sekitar Rp2,2 miliar untuk mobil dinas mewah, sebagaimana disorot Tribunnews. Ini bukan sekadar persoalan selera kebijakan, melainkan kegagalan membaca prioritas publik.

Dalam logika kebijakan publik, APBD adalah instrumen distribusi kesejahteraan. Ketika alokasi anggaran lebih condong pada fasilitas elite dibanding infrastruktur dasar, layanan publik, dan perlindungan tenaga kerja, maka terjadi distorsi serius. Kesejahteraan buruh tidak akan tumbuh dari simbol kemewahan birokrasi, tetapi dari investasi nyata pada sistem yang menopang kehidupan mereka.

Secara rasional, pengadaan tersebut patut dipertanyakan: apa urgensinya? apakah berbasis kebutuhan objektif? atau sekadar pemborosan yang dilegalkan prosedur? Di sinilah prinsip akuntabilitas dan kepatutan diuji, bukan hanya legalitas administratif.

Karena itu, wajar jika publik mendesak aparat penegak hukum untuk memastikan tidak ada penyimpangan dalam penggunaan anggaran daerah. May Day bukan hanya seremoni, tetapi peringatan keras, kekuasaan diuji dari keberpihakannya, bukan kemewahannya.

Evaluasi total terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Soppeng menjadi keniscayaan. Hidup dalam fasilitas mewah tidak pernah menjadi jaminan bagi pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Soppeng sebagai bagian dari kultur Bugis menjunjung tinggi nilai siri’ na pacce. Dalam bahasa Bugis, dikenal ungkapan, “Resopa temmangingngi namalomo naletei pammase Dewata”, hanya dengan kerja sungguh-sungguh dan ketulusan, rahmat akan berpihak.

Nilai ini menegaskan bahwa kekuasaan harus berpijak pada kerja nyata dan empati sosial, bukan kemewahan. Jika prinsip ini diabaikan, maka pembangunan kehilangan arah, dan kebijakan hanya akan memperlebar jarak antara pemimpin dan rakyatnya.

Karena itu, praktik seperti ini tidak patut dibiarkan. Harus ada keberanian untuk mengoreksi, dan bila perlu, mengusutnya hingga tuntas.

Share Konten

Opini Lainnya

Muzakkir (1)
Darurat: Kita Harus Bertindak
Muzakkir (1)_edit_600229856542211
Krisis Identitas, Literasi, dan Moralitas dalam Dunia Kampus.
IMG-20260622-WA0020
DOA Hari Ulang Tahun ke 65 Bapak Ir. Joko Widodo Presiden ke 7 Republik Indonesia
Muzakkir (1)
Lalu Hadrian Irfani dan Panggung Besar Reformasi Pendidikan Indonesia
Muzakkir (1)
Menggugat Keadilan Pembangunan dan Mengetuk Hati Nurani Pemerintah dari Dusun Tangkalia, Desa Turungan Baji, Kecamatan Sinjai Barat Sulawesi Selatan.
Muzakkir (1)
Di Bawah Pemerintahan Bupati Takalar di Era Digital Merupakan Wujud Nyata Pemerintah Daerah Menuju Takalar Cepat
Muzakkir (1)
MBG di Bawah Sorotan Dugaan ladang Korupsi, Kasus Keracunan, dan Lemahnya Pengawasan Negara.
Iman Amirullah
Demokrasi Prosedural dan Kolapsnya Politik Partisipatori Sejati
Rawnlins Kenheta
Menolak Lupa di Mimbar Akademik: Catatan Kritis Atas Eskapisme Pejabat di UGM
Muzakkir (5)
Takalar Cepat: Dari Potensi Alam Menuju Kemandirian Ekonomi Masyarakat
Scroll to Top