Pertanian

Ruminews.id – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, buka-bukaan terkait komitmen Presiden RI Prabowo Subianto untuk mewujudkan swasembada pangan di dalam negeri. Pria yang beken disapa Zulhas itu menegaskan sesuai arahan dari Presiden Prabowo pada 2025 mendatang Indonesia tidak lagi melakukan impor untuk komoditias beras, gula, jagung dan garam untuk konsumsi. “Kalau ketahanan pangan, tahun depan kita sudah putuskan tidak impor beras. Tahun depan kita tidak impor jagung untuk pakan. Tahun depan kita sudah tidak impor garam untuk konsumsi,” ujar Zulkifli, dikutip Jumat (13/12). Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengaku, pemerintah ingin mewujudkan Indonesia bisa berdikari dan berdaulat dalam bidang pangan. Karena itu pria kelahiran Lampung ini meyakini program strategis ketahanan pangan pemerintah ini dapat cepat terlaksana. “Kita ingin cepat agar swasembada pangan ini tidak hanya ketahanan tetapi kita ingin berdaulat,” jelasnya. Dalam rapat bersama jajaran menteri, Zulhas mengaku juga membahas terkait kebutuhan bibit tanaman pangan, irigasi, mekanisme tanam serta teknologi untuk menghadirkan sektor pertanian yang lebih maju. Selain itu, pihaknya juga mendukung program perhutanan sosial Kementerian Kehutanan yang mampu memanfaatkan lahan. “Sehingga nantinya dapat produktif dan bisa menjadi cadangan pangan pada masa mendatang,” pungkas Zulhas.

Ruminews.id – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, buka-bukaan terkait komitmen Presiden RI Prabowo Subianto untuk mewujudkan swasembada pangan di dalam negeri. Menurut Zulhas, sapaan karib Menko Pangan sesuai arahan dari Presiden Prabowo pada 2025 mendatang Indonesia tidak lagi melakukan  impor untuk komoditias beras, gula, jagung dan garam untuk konsumsi. “Kalau ketahanan pangan, tahun depan kita sudah putuskan tidak impor beras. Tahun depan kita tidak impor jagung untuk pakan. Tahun depan kita sudah tidak impor garam untuk konsumsi,” ujar Zulkifli, Jumat (13/12). Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengaku, pemerintah ingin mewujudkan Indonesia bisa berdikari dan berdaulat dalam bidang pangan. “Kami ingin cepat agar swasembada pangan ini tidak hanya ketahanan tetapi kita ingin berdaulat,” jelasnya. Zulhas juga mengaku telah membahas terkait kebutuhan bibit tanaman pangan, irigasi, mekanisme tanam serta teknologi untuk menghadirkan sektor pertanian yang lebih maju bersama jajaran menteri. Selain itu, pemerintahan Prabowo Subianto juga mendukung program perhutanan sosial Kementerian Kehutanan yang mampu memanfaatkan lahan. “Sehingga nantinya dapat produktif dan bisa menjadi cadangan pangan pada masa mendatang,” pungkas dia. Ketua MPR Ahmad Muzani menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto bertekad kuat untuk membangun sektor ekonomi kerakyatan seperti pertanian, peternakan, dan perikanan atau mendongkrak kesejahteraan nelayan. Muzani membeberkan jabatan Kepala Negara selama lima tahun akan digunakan Presiden Prabowo semaksimal mungkin untuk menghapus kemiskinan di Indonesia. “Itu memang sudah menjadi tekad beliau (Presiden Prabowo) untuk menghapus kemiskinan dengan sungguh-sungguh,” kata Muzani dalam keterangan tertulis yang diterima ANTARA di Jakarta, Kamis, pada acara Rapat Konsolidasi Asosiasi Peternak & Penggemuk Sapi Indonesia (APPSI), di Yogyakarta. Lebih lanjut dia membeberkan, di bidang pertanian, Presiden sangat total melakukan banyak upaya untuk mencapai produktivitas hasil pertanian nasional dan meningkatkan kesejahteraan petani, salah satunya dengan mencetak lahan sawah baru. “Pencetakan sawah baru di satu sisi menciptakan lapangan kerja, di sisi yang lain menciptakan sumber pangan baru sehingga tidak kekurangan beras,” ujar anggota dewan itu. Muzani menegaskan, efek jangka panjang dari kebijakan itu akan sangat menguntungkan bagi Indonesia.

Ruminews.id – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan program swasembada pangan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi akan terus berjalan. Saat meninjau lahan optimasi lahan (Oplah) di Sumatera Utara (Sumut), Mentan Amran optimistis produksi beras di wilayah tersebut dapat meningkat signifikan. “Saat ini sudah memasuki tahap produksi, di mana lahan Oplah digarap oleh kelompok Brigade Swasembada Pangan,” ujar Mentan Amran saat meninjau Oplah di Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, Rabu (11/12). Dalam kunjungannya, Mentan Amran juga menyaksikan kegiatan pertanaman yang dilakukan oleh Brigade Pangan menggunakan alat dan mesin pertanian (alsintan). “Kami akan terus mengawal program Oplah di sini. Program ini merupakan kolaborasi antara Kementerian PU, Pupuk Indonesia, Kementan, dan pemerintah daerah. Kami ingin mendukung petani agar hasilnya segera terlihat,” kata Mentan Amran. Dia menjelaskan bahwa intensifikasi dilakukan pada lahan eksisting, terutama di beberapa daerah seperti Pulau Jawa. Salah satu strategi yang digunakan adalah mengatasi lahan kering melalui program darurat pangan dan pompanisasi. “Program ini adalah solusi cepat untuk meningkatkan produksi, terutama selama El Nino panjang. Dengan pompanisasi, Alhamdulillah, produksi berhasil mencapai lebih dari satu juta ton,” tuturnya. Mentan Amran menyebut total anggaran program Oplah mencapai Rp13 triliun. Dana tersebut berasal dari refocusing anggaran, dengan memangkas biaya perjalanan dinas, renovasi gedung, hingga acara seremonial yang dinilai tidak produktif. “Anggaran Rp13 triliun ini dialihkan untuk pembelian benih, alsintan, dan kebutuhan lainnya. Alhamdulillah, semuanya berjalan lancar,” katanya. Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perkebunan (Ditjenbun) Kementan, Heru Tri Widiarto, menyampaikan terima kasih atas perhatian dan arahan Mentan Amran terhadap pembangunan sektor pertanian di Sumut. Menurut Heru, Sumut mendapatkan target Oplah seluas 80.752 hektare, dengan rincian 30.442 hektare pada 2024 dan tersebar di 14 kabupaten. Untuk 2025, targetnya mencapai 50.310 hektare di tujuh kabupaten. Sementara itu, target pembentukan Brigade Pangan pada 2024 sebanyak 155 brigade, dan akan meningkat menjadi 259 brigade pada 2025. “Hingga 9 Desember 2024, realisasi tanam mencapai 28.220 hektare atau 92,70 persen dari target 2024. Dengan capaian ini, kami optimis Sumut bisa menjadi lumbung pangan di masa mendatang,” kata Heru.

Ruminews.id – Presiden Prabowo Subianto mendorong swasembada pangan hingga ke tingkat kabupaten dan kecamatan, sesuai dengan kearifan lokal bangsa. Menurut Prabowo, swasembada pangan adalah kunci utama pengendalian inflasi di masa depan, baik di tingkat nasional mau pun daerah. Hal itu diutarakannya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2024 di Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, pada Senin (9/12). “Kuncinya sekali lagi adalah swasembada. Swasembada pangan dalam arti yang luas dan dalam arti yang menyeluruh. Dari dulu kita diajarkan tiap desa harus punya lumbung pangan, tiap desa. Jadi inilah strategi besar kita,” ucap Prabowo. Prabowo mengapresiasi langkah beberapa daerah seperti Provinsi Sumatra Selatan yang sudah menjalankan gerakan tanam serentak. Prabowo menuturkan langkah tersebut sejalan dengan strategi besar pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan nasional. Ketua Umum Partai Gerindra itu juga memuji capaian inflasi nasional yang berhasil ditekan di bawah tiga persen meski di tengah ketidakpastian global. “Secara keseluruhan sebetulnya inflasi kita yang dalam kondisi sekarang, saya kira sudah cukup bersyukur kita, di bawah 3 persen inflasi, saya kira sudah sesuatu yang prestasi,” kata dia. Prabowo menyampaikan optimismenya terhadap kemampuan Indonesia dalam menghadapi tantangan ekonomi dan global. Dia minta semua pihak, terutama kementerian dan pemerintah daerah, untuk terus melanjutkan inovasi dalam pengendalian inflasi. “Laksanakan, teruskan, kita bersyukur inflasi terkendali, kita jaga terus. Tapi kuncinya nanti adalah produksi. Saya optimis,” tuturnya.(*)

Ruminews.id – Kementerian Pertanian menggalakkan program swasembada pangan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Untuk intensifikasi dilakukan pada lahan eksisting, terutama di beberapa daerah seperti Pulau Jawa. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan salah satu strategi yang digunakan ialah mengatasi lahan kering melalui program darurat pangan dan pompanisasi. “Program ini adalah solusi cepat untuk meningkatkan produksi, terutama selama El Nino panjang. Dengan pompanisasi, alhamdulillah, produksi berhasil mencapai lebih dari satu juta ton,” ujar Mentan Amran. Senada dengan Mentan Amran, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Idha Widi Arsanti mengatakan bahwa tantangan yang dihadapi sektor pertanian makin kompleks. Mulai dari alih fungsi lahan yang tidak terkendali, degradasi kualitas tanah, hingga kebutuhan pangan yang terus meningkat akibat pertumbuhan penduduk. “Lahan pertanian merupakan salah satu aset paling berharga yang dimiliki bangsa ini. Lahanlahan ini bukan hanya sebagai tempat bercocok tanam, tetapi juga menjadi fondasi utama bagi keberlanjutan produksi pangan,” kata Santi. Dia menambahkan, data menunjukkan bahwa alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian terus terjadi, terutama di daerah-daerah strategis. “Jika tidak segera diatasi, maka akan menghadapi risiko serius berupa ketergantungan impor pangan dan melemahnya kemampuan untuk mencapai swasembada pangan,” tuturnya. Sementara itu, pada acara Mentan Sapa Petani dan Penyuluh (MSPP) Volume 42, Jumat (13/12), menghadirkan narasumber Ketua Tim Kerja Konservasi Lahan, Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan, Ditjen PSP, Dwi Apriyanto. Dia mengatakan bahwa makin meningkatnya pertambahan penduduk serta perkembangan ekonomi dan industri mengakibatkan terjadinya degradasi, alih fungsi dan fragmentasi lahan pertanian. Saat ini Indonesia sedang menuju umbung pangan dunia 2045 dengan mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. Selain juga ketersediaan lahan sebagai faktor produksi utama untuk memproduksi pangan,” katanya. Untuk rencana perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan nasional yang sudah ditetapkan menjadi acuan penyusunan perencanaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan provinsi dan kabupaten/kota.