Pendidikan

Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan, Pendidikan

Munafri Sidak SDN Inpres Monginsidi, Pastikan Anak Belajar Layak

ruminews.id, MAKASSAR – Mengawali aktivitas pagi dengan kerja nyata, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin kembali menunjukkan komitmennya terhadap dunia pendidikan. Tanpa pemberitahuan resmi, ia melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke SDN Inpres Monginsidi, di Kecamatan Makassar, Rabu (29/10/2025), tepat pukul 09.25 WITA. Setibanya di sekolah, Munafri langsung meninjau ruang kelas di lantai satu. Dua ruang kelas pertama menjadi perhatian awalnya. Ia melihat kondisi dinding yang mulai retak dan beberapa fasilitas belajar yang dinilai membutuhkan perbaikan segera. “Ini kondisi sekolah yang memang butuh perhatian. Ada beberapa yang harus sangat-sangat kita perhatikan,” ujar Appi. “Terlihat ada kelas yang kursinya tidak cukup sehingga siswa harus membawa sendiri, termasuk ada yang beli mi instan hanya untuk menambah lauk. Ini tidak boleh terjadi di sekolah negeri,” tambah Munafri saat berdialog. Kehadiran orang nomor satu Makassar itu, sontak menyita perhatian para guru dan siswa. Bukan sekadar berkunjung. Appi ingin memastikan proses pendidikan berjalan layak, mulai dari infrastruktur sekolah, kualitas pembelajaran, hingga pemenuhan gizi siswa di tingkat sekolah dasar. Tanpa seremoni, Appi memasuki area sekolah dan memantau satu per satu ruang kelas serta fasilitas belajar. Kehadirannya disambut hangat para guru dan siswa. Senyum ramahnya tak segan ia bagikan kepada anak-anak yang tengah serius mengikuti pelajaran. Bagi Appi, sekolah bukan sekadar bangunan Pendidikan, tetapi ruang pembentuk masa depan kota. Karena itu, Pemkot ingin memastikan seluruh proses belajar mengajar berjalan nyaman, aman, dan memberi masa depan yang lebih baik bagi anak-anak Makassar. “Sekolah harus menjadi tempat yang melahirkan generasi cerdas, berakhlak, dan percaya diri,” demikian pesan kuat yang Munafri sampaikan. Sidak ini dilakukan untuk melihat langsung kondisi sarana pendidikan dasar di kota Makassar, di lantai II, sekaligus memastikan kualitas pembelajaran berjalan optimal. Munafri menegaskan bahwa perhatian pemerintah kota terhadap pendidikan tidak hanya sebatas kurikulum, tetapi juga pembangunan infrastruktur sekolah. “Untuk sekolah-sekolah terutama pendidikan dasar, selain kurikulum juga infrastruktur sekolah harus kita benahi. Ini investasi masa depan anak-anak kita,” tegasnya. Usai memantau kelas di lantai dasar, ia berjalan ke bagian belakang gedung meninjau kondisi kantin sekolah. Ia memastikan kantin menerapkan standar kebersihan dan makanan sehat untuk siswa. Di lokasi ini, Munafri memeriksa ruang guru dan perpustakaan sekolah, sekaligus mengecek toilet guru dan siswa yang sudah tertata. Mantan Bos PSM mengapresiasi kebersihan yang terjaga namun tetap meminta agar pemeliharaan dilakukan secara berkelanjutan. Dalam salah satu kelas, Munafri juga memantau Menu Bergizi Gratis (MBG) yang tengah dikonsumsi siswa. Ia mengecek langsung kelayakan lauk yang disajikan. “Ini sudah cukup proteinnya atau belum? Lauknya bagaimana?,” tanya Munafri. Ia juga menanyakan ketersediaan susu MBG yang ternyata hanya dibagikan sekali seminggu. Selain itu, Munafri melihat suplai air minum telah tersedia melalui galon isi ulang, sementara siswa membawa tumbler masing-masing, sebuah hal yang ia apresiasi. Sebelum meninggalkan lantai Sekolah, Ketua Golkar Makassar itu, mengumpulkan para guru dan memberikan arahan khusus terkait edukasi kebersihan dan lingkungan di sekolah. “Saya cuma mau tekankan satu hal. Tolong setiap kelas ada dua tempat sampah: organik dan non-organik. Ajarkan anak-anak membuang sampah secara benar. Nanti semua sekolah wajib punya Teba (Tempat Edukasi Belajar Anak) dan komposter,” tegasnya. Saat bersamaan juga, matanya tertuju pada tumpukan kardus bekas dan lemari rusak di bawah tangga. Ia menilai hal itu mengurangi estetika sekolah dan berpotensi menjadi sarang kuman. “Sekolah harus bersih dan rapi. Ini tempat anak-anak belajar, bukan gudang,” imbuh Appi. Sidak berakhir dengan komitmen pembenahan beberapa sarana sekolah secara bertahap. Munafri menegaskan bahwa pemerintah kota tidak akan menutup mata terhadap masalah pendidikan dasar. “Ini tanggung jawab kita bersama. Pemerintah hadir untuk memastikan anak-anak sekolah dengan layak, nyaman, dan aman,” tutupnya.

Daerah, Makassar, Pendidikan

HMA FT UNIBOS Gelar Kegiatan Yang Menambah Wawasan Mahasiswa

ruminews.id – Makassar, 30 Oktober 2025 – Himpunan Mahasiswa Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Bosowa (HMA FT-UNIBOS) menyelenggarakan Seminar Nasional bertema “Arsitektur Budaya sebagai Cerminan Karakter dan Identitas Bangsa.” Kegiatan ini menghadirkan narasumber utama Teguh Iswara Suwardi, S.T., M.Sc., Anggota Komisi V DPR RI yang dikenal aktif mendorong pelestarian nilai-nilai budaya dalam pembangunan infrastruktur nasional. Dalam pemaparannya, Teguh Iswara menegaskan bahwa arsitektur tidak semata-mata dipahami sebagai karya fisik, melainkan juga sebagai warisan nilai dan identitas bangsa. Ia menyoroti kekayaan arsitektur masyarakat Bugis yang sarat makna, baik dari segi bentuk, filosofi, maupun keterikatan sosialnya. “Semakin tinggi nilai budaya suatu bangunan, semakin itu tidak boleh dirusak,” tegasnya. Lebih lanjut, Teguh membandingkan upaya pelestarian warisan budaya di berbagai negara dengan kondisi di Indonesia yang dinilainya masih memprihatinkan, karena banyak bangunan bersejarah yang terabaikan bahkan dirusak. Ia menekankan pentingnya kesadaran kolektif masyarakat untuk menghormati peninggalan leluhur sebagai simbol kebijaksanaan dan identitas bangsa. Dalam kesempatan tersebut, Teguh juga mengutip tulisan beraksara Lontara yang terukir di dinding Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV) di Leiden, Belanda: “Saya telah pergi berkelana ke berbagai tempat, namun saya belum pernah menemukan kebijaksanaan seindah yang saya temukan di negeri ini, Sulawesi (Tanah Bugis).” Menurut Teguh, kutipan tersebut menjadi pengingat bahwa kekayaan budaya lokal Indonesia telah lama diakui dan dihormati oleh bangsa lain. Oleh karena itu, generasi muda diharapkan dapat menumbuhkan rasa cinta dan tanggung jawab untuk melestarikan warisan budaya bangsa. Kegiatan ini dihadiri oleh mahasiswa dan dosen dari Program Studi Arsitektur FT-UNIBOS. Melalui seminar ini, HMA FT-UNIBOS berupaya menanamkan kesadaran bahwa arsitektur budaya bukan sekadar peninggalan masa lalu, melainkan juga fondasi pembentukan karakter dan jati diri bangsa di masa depan.

Daerah, Nasional, Opini, Pendidikan

Kampus, Ideologi, dan Kebebasan Akademik: Refleksi atas Wajah Muhammadiyah di Ranah Pendidikan Tinggi

ruminews.id – Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) selama ini dikenal sebagai kampus dengan reputasi tinggi, baik secara akademik maupun moral. Kampus ini menjadi magnet bagi ribuan mahasiswa dari berbagai latar belakang karena mengusung semangat Islam berkemajuan dan pendidikan yang membebaskan. Namun, di balik keagungan itu, belakangan muncul kegelisahan di kalangan mahasiswa, terutama angkatan 2024–2025, akibat kebijakan kampus yang mewajibkan mereka mengikuti agenda internal Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dalam kegiatan Tanwir. Kebijakan tersebut menimbulkan perdebatan serius, bukan semata karena persoalan administratif, tetapi karena menyentuh jantung persoalan paling hakiki dalam dunia pendidikan tinggi: kebebasan akademik dan otonomi berpikir mahasiswa. Pertanyaannya sederhana, namun penting: apakah kampus terutama yang berasaskan Islam dan berafiliasi dengan organisasi besar seperti Muhammadiyah masih memiliki ruang untuk menghargai pluralitas ide, pilihan organisasi, dan kebebasan berpikir para mahasiswanya? Tulisan ini berangkat dari kegelisahan tersebut. Sebagai kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Kepala Bidang Pembinaan Anggota HMI Koorkom UMM, saya ingin mengajukan refleksi akademik dan moral: bahwa kebebasan berpikir bukanlah ancaman bagi identitas keislaman kampus, melainkan bagian integral dari nilai Islam itu sendiri. Kampus dan Paradigma Kebebasan Akademik Dalam pandangan modern, universitas adalah ruang otonom yang didirikan untuk memelihara dan mengembangkan pengetahuan, bukan untuk mengendalikan pikiran. Otonomi akademik sebagaimana dijamin dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi adalah jantung dari keberadaan universitas. Ia meliputi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan. Mahasiswa, sebagai bagian dari sivitas akademika, memiliki hak penuh untuk menentukan arah intelektual dan keorganisasiannya. Kebebasan akademik tidak semata berarti bebas dari kurikulum, melainkan kebebasan untuk mencari kebenaran dengan akal dan nurani yang merdeka. Namun, ketika kampus memberlakukan kebijakan yang mewajibkan mahasiswa mengikuti kegiatan dengan afiliasi ideologis tertentu, maka terjadi pergeseran fungsi universitas dari ruang dialog ke ruang doktrinasi. Di titik inilah, persoalan UMM menjadi refleksi penting bagi dunia pendidikan tinggi Islam di Indonesia: sejauh mana kita memahami perbedaan antara mendidik dan mengindoktrinasi? Muhammadiyah dan Semangat Intelektualisme Islam Sebagai bagian dari amal usaha Persyarikatan Muhammadiyah, UMM sejatinya mewarisi spirit Islam berkemajuan. Muhammadiyah sejak awal berdiri tahun 1912 oleh K.H. Ahmad Dahlan tidak dimaksudkan untuk membentuk ideologi tunggal di kampus, tetapi untuk membuka kesadaran umat terhadap ilmu pengetahuan dan kemanusiaan universal. Prinsip dasar Muhammadiyah adalah tajdid pembaruan pemikiran Islam yang menolak taklid buta dan mendorong umat berpikir rasional, terbuka, dan berorientasi pada kemajuan. Dalam kerangka itu, universitas Muhammadiyah seharusnya berdiri sebagai arena dialektika, bukan monolit ideologis. Kebebasan berpikir adalah ruh Islam. Allah SWT sendiri dalam Al-Qur’an berkali-kali menyeru manusia untuk menggunakan akalnya: “Apakah mereka tidak memikirkan?” (QS. Ar-Rum: 8) “Katakanlah, apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui?” (QS. Az-Zumar: 9) Ayat-ayat ini bukan hanya perintah untuk berilmu, tetapi juga seruan agar manusia berani berpikir secara kritis. Karena itu, membatasi ruang berpikir mahasiswa dengan alasan menjaga “identitas keislaman” justru bertentangan dengan substansi Islam itu sendiri. Kritik terhadap Pemaksaan Ideologis di Lingkungan Kampus Kebijakan yang mewajibkan mahasiswa mengikuti agenda Tanwir IMM menciptakan dua persoalan fundamental. Pertama, ia mereduksi otonomi mahasiswa sebagai insan akademik. Kedua, ia mengubah relasi kampus menjadi instrumen pembentukan keseragaman ideologis. Dalam pandangan akademik, universitas tidak boleh menjadi perpanjangan tangan organisasi apapun, termasuk organisasi otonom yang berafiliasi dengan lembaga pendirinya. Memang benar bahwa IMM adalah bagian dari Persyarikatan Muhammadiyah, tetapi mahasiswa UMM datang dari berbagai latar belakang ada yang aktif di HMI, PMII, GMNI, KAMMI, bahkan tidak berorganisasi sama sekali. Kampus yang sehat seharusnya menjadi ruang netral bagi semua entitas itu untuk tumbuh berdampingan dalam atmosfer intelektual yang terbuka. Kebijakan yang mewajibkan partisipasi dalam agenda IMM secara implisit menegasikan keragaman tersebut, dan tanpa sadar, mengirim pesan bahwa “menjadi mahasiswa UMM berarti harus menjadi bagian dari IMM.” Secara akademis, ini menciptakan apa yang disebut “reduksi epistemik” ketika proses pendidikan tidak lagi berorientasi pada pencarian ilmu, melainkan pada pembentukan kesetiaan ideologis. Padahal, dalam tradisi keilmuan Islam klasik, para ulama besar seperti Al-Ghazali, Ibn Rushd, dan Ibnu Khaldun justru menolak monopoli tafsir atas kebenaran. Mereka mengajarkan bahwa perbedaan pandangan adalah rahmat, bukan ancaman. Kampus dan Tanggung Jawab Moral terhadap Mahasiswa Kampus bukan hanya lembaga pengajaran, tetapi juga lembaga moral. Ia memiliki tanggung jawab ganda: mendidik mahasiswa secara intelektual sekaligus memanusiakannya. Ketika kebijakan kampus menempatkan mahasiswa sebagai objek kebijakan yang harus “taat”, maka nilai-nilai pendidikan Islam kehilangan maknanya. Dalam konteks UMM, pemaksaan kehadiran dalam agenda IMM dapat dilihat sebagai bentuk paternalistik akademik di mana otoritas kampus bertindak seolah tahu yang terbaik bagi seluruh mahasiswa, tanpa mendengarkan aspirasi mereka. Padahal, prinsip syura (musyawarah) dalam Islam menuntut partisipasi dan keterbukaan. Rasulullah SAW sendiri, dalam banyak keputusan besar, selalu bermusyawarah dengan para sahabatnya. Jika kampus benar-benar ingin meneladani nilai Islam, maka kebijakan apa pun yang menyangkut kehidupan mahasiswa semestinya melalui dialog dan kesepahaman bersama. Refleksi Filosofis: Ilmu, Kebebasan, dan Martabat Secara filosofis, hubungan antara ilmu dan kebebasan adalah hubungan yang tak terpisahkan. Ilmu hanya tumbuh dalam ruang yang bebas. Tidak ada kebenaran tanpa kebebasan untuk mempertanyakannya. Kebebasan berpikir bukanlah pemberontakan terhadap nilai Islam, melainkan wujud kejujuran intelektual. Ketika mahasiswa diharuskan untuk tunduk pada satu bentuk kegiatan ideologis, maka proses pencarian kebenaran menjadi stagnan yang tersisa hanyalah kepatuhan formal. Rektorat seharusnya menyadari bahwa kebebasan berpikir bukanlah ancaman bagi Muhammadiyah, tetapi cara terbaik untuk menjaga semangat Islam berkemajuan. Sejarah mencatat, Muhammadiyah tumbuh besar bukan karena paksaan, tetapi karena rasionalitas dan dedikasi moral para kadernya. Maka, membiarkan mahasiswa berpikir dan memilih sendiri adalah bentuk penghormatan tertinggi terhadap warisan K.H. Ahmad Dahlan. Karena dalam pandangan beliau, Islam tidak boleh menjadi dogma yang menutup pintu dialog, melainkan sumber inspirasi yang membuka mata terhadap kebenaran universal. Perspektif Hukum dan Etika Akademik Secara normatif, kebebasan akademik dilindungi oleh hukum. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menegaskan bahwa perguruan tinggi wajib menjamin kebebasan akademik sivitasnya. Bahkan lebih jauh, Pedoman Suasana Akademik dan Otonomi Keilmuan yang dikeluarkan oleh Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan PP Muhammadiyah menegaskan pentingnya “suasana akademik yang kondusif bagi berkembangnya kebebasan berpikir dan dialog ilmiah”. Dengan demikian, kebijakan administratif yang bersifat memaksa, apalagi dalam kegiatan yang memiliki orientasi ideologis, dapat dianggap bertentangan dengan prinsip etika akademik dan pedoman internal Muhammadiyah itu sendiri. Etika akademik juga menuntut bahwa mahasiswa diperlakukan sebagai mitra dialog, bukan

Daerah, Ekonomi, Makassar, Pendidikan

Dosen Program Studi Manajemen FEB UNM Fasilitasi BIMTEK Peningkatan Kapasitas Koperasi Kelurahan Merah Putih Makassar

ruminews.id, Makassar, 30 Oktober 2025 — Dosen Program Studi Manajemen FEB UNM, Dr. Abdul Rahman, S.Pd., M.Si., menjadi fasilitator dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Rencana Bisnis dan Proposal Pinjaman bagi Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar di Claro Hotel Makassar. Kegiatan yang diikuti oleh 153 perwakilan kelurahan se-Kota Makassar ini dibuka oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar, Arlin Ariesta, S.STP., M.Si., serta dihadiri oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Akhmad Namsum, mewakili Wali Kota Makassar. Dalam sambutannya, Akhmad Namsum menegaskan bahwa keberadaan koperasi di tingkat kelurahan merupakan ujung tombak peningkatan ekonomi rakyat. “Koperasi Kelurahan Merah Putih adalah simbol kemandirian warga. Pemerintah Kota Makassar mendorong setiap koperasi untuk menjadi lembaga ekonomi yang kuat, profesional, dan berorientasi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya. Sementara itu, Arlin Ariesta menekankan pentingnya kemampuan manajerial dalam penyusunan rencana bisnis koperasi. “Koperasi harus mampu membuat perencanaan bisnis yang realistis dan berdaya saing agar bisa mengakses permodalan serta berkontribusi langsung pada perekonomian daerah,” tegasnya. Dalam sesi materi, Dr. Abdul Rahman menyampaikan topik “Peran Strategis Koperasi Kelurahan Merah Putih terhadap Perekonomian Daerah”, dengan menyoroti pentingnya tata kelola koperasi berbasis data dan inovasi untuk memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat.

Cibubur, Daerah, Jakarta, Nasional, Pendidikan

PB HMI Sukses Gelar Kemah Bhakti Pemuda 2025: Meneguhkan Jalan Panjang Kepemudaan Menuju Indonesia Berdaulat

ruminews.id, Cibubur, 29 Oktober 2025 — Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) sukses menggelar Kemah Bhakti Pemuda 2025 dengan mengusung tema “Asta Cita dan Jalan Panjang Kepemudaan: Dari Tantangan Zaman Menuju Indonesia Berdaulat.” Kegiatan ini berlangsung pada 27–29 Oktober 2025 di Bumi Perkemahan Cibubur, dan diikuti oleh ratusan peserta dari HMI Cabang dan Badko se-Indonesia melalui sistem delegasi. Kegiatan ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat nilai-nilai kebangsaan, mengasah kepemimpinan pemuda, serta merumuskan gagasan kebijakan strategis yang berakar dari daerah menuju tataran nasional. Selama tiga hari, para peserta mengikuti berbagai rangkaian kegiatan inspiratif bersama narasumber lintas bidang. Hadir di antaranya Raffi Ahmad, Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda; Suyudi Ario Seto, Kepala BNN RI; Akbar Supratman, Wakil Ketua MPR RI; Munadi Herlambang, Perwakilan BNI; Bambang Widyatmoko, Direktur Bisnis Bank Banten; serta Edi Purwanto, Anggota DPR RI Komisi V. Pada Malam Puncak Api Sumpah Pemuda, acara semakin khidmat dengan kehadiran tokoh-tokoh nasional seperti Saan Mustofa, Wakil Ketua DPR RI; Fauzi Amro, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI; Rahmat Bagja, Ketua Bawaslu RI; dan Yayat Syariful Hidayat, Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan. Malam puncak ini diisi dengan pembacaan Sumpah Pemuda dan Sumpah Mahasiswa, sebagai simbol komitmen pemuda Indonesia dalam menjaga marwah perjuangan dan keutuhan bangsa. Pada hari terakhir, turut hadir Bursah Zarnubi, Ketua Umum APKASI; dr. Kris Wijoyo Soepandji, Staf Khusus Menteri Pertahanan; dan Gus Falah, Anggota DPR RI. Mereka menekankan pentingnya sinergi antara generasi muda, dunia kebijakan, dan sektor pembangunan dalam mewujudkan Indonesia berdaulat. Ketua Umum PB HMI, Bagas Kurniawan, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini adalah ruang pembelajaran kolektif yang melahirkan gagasan dan solidaritas baru antarkader HMI di seluruh Indonesia. “Kemah Bhakti Pemuda bukan sekadar pertemuan, melainkan kawah candradimuka tempat lahirnya pemikiran progresif dan karakter kepemimpinan yang berakar pada semangat keislaman dan keindonesiaan,” ujar Bagas. Sementara itu, Abdul Hakim El, Ketua Bidang PTKP PB HMI, menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi wadah konkret dalam menghidupkan nilai Asta Cita HMI di tengah tantangan zaman. “Kami ingin memastikan bahwa semangat intelektualitas, keumatan, dan kebangsaan HMI tidak berhenti di ruang wacana, tetapi menjelma menjadi gerakan nyata yang memberi rekomendasi kebijakan bagi bangsa,” ungkapnya. Sebagai Ketua Pelaksana, Ratu Nisya Yulianti menambahkan bahwa Kemah Bhakti Pemuda ini mendapat apresiasi luas dari berbagai pihak karena keberhasilannya menjadi forum inkubator pemikiran daerah yang mengolektifkan rekomendasi kebijakan strategis dari kader HMI di seluruh Indonesia. “Dari Cibubur, kami membawa suara daerah, mengolahnya menjadi gagasan nasional. Ini bukti bahwa HMI terus relevan dalam membentuk arah kebijakan dan masa depan bangsa,” ujarnya. Kegiatan Kemah Bhakti Pemuda PB HMI 2025 menegaskan kembali peran HMI sebagai laboratorium kepemimpinan nasional yang terus melahirkan kader berintegritas, berpikir kritis, dan berkomitmen pada cita-cita keislaman serta keindonesiaan yang berdaulat.

Daerah, Kolaka Utara, Pendidikan

Ketua Umum PP HIPPERMAKU Muhammad Raihan Kamal, S.IP Dorong Pemprov Sultra Lebih Adaptif dan Proporsional dalam Program Beasiswa Daerah

ruminews.id, Kolaka Utara – Pendidikan merupakan pondasi utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Melalui dukungan pendidikan yang merata, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam menyiapkan generasi muda yang siap berkontribusi bagi kemajuan Sulawesi Tenggara. Dalam hal ini, program beasiswa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menjadi bentuk nyata komitmen untuk membantu mahasiswa dalam menyelesaikan studi mereka. Ketua Umum Pengurus Pusat Himpunan Pelajar Mahasiswa Kolaka Utara (PP HIPPERMAKU) Periode 2025–2027, Muhammad Raihan Kamal, S.IP, menyampaikan bahwa bantuan pendidikan tidak seharusnya hanya difokuskan pada pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT), tetapi juga perlu mencakup berbagai kebutuhan akademik lainnya. Hal itu meliputi biaya seminar proposal, seminar hasil, penelitian, serta kegiatan ilmiah yang menunjang penyelesaian studi mahasiswa. Menurutnya, kebijakan beasiswa yang lebih proporsional dan fleksibel akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas sumber daya manusia daerah. Lebih lanjut, Muhammad Raihan Kamal menilai bahwa Pemprov Sultra perlu lebih adaptif terhadap perkembangan zaman, terutama dalam hal sistem pengelolaan beasiswa. Ia menyarankan agar program beasiswa dibuka setiap saat (open submission) dengan sistem pengajuan dan pengumpulan berkas secara digital (online) melalui platform resmi pemerintah daerah. “Banyak mahasiswa Sulawesi Tenggara yang menempuh pendidikan di luar daerah seperti Makassar, Jakarta, Yogyakarta, dan berbagai kota lainnya. Ketika proses pengumpulan berkas masih dilakukan secara manual di biro kesekretariatan di Kendari, tentu menjadi kendala bagi mereka. Karena itu, Pemprov perlu menghadirkan sistem digital agar mahasiswa dapat mengakses bantuan pendidikan tanpa hambatan mobilisasi,” ujar Muhammad Raihan Kamal. Ia juga menegaskan bahwa digitalisasi pengelolaan beasiswa bukan hanya mempermudah mahasiswa, tetapi juga meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses seleksi maupun penyaluran bantuan. Dengan sistem yang modern dan adaptif, beasiswa daerah akan lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi seluruh mahasiswa Sultra di mana pun mereka menempuh pendidikan. Melalui kebijakan yang inklusif dan berbasis teknologi, PP HIPPERMAKU berharap Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dapat memperkuat komitmen terhadap pembangunan sumber daya manusia. Sebab, investasi terbaik bagi masa depan daerah adalah memastikan setiap generasi muda mendapatkan kesempatan yang sama untuk menempuh pendidikan tinggi dan berkontribusi bagi kemajuan Sulawesi Tenggara.

Daerah, Makassar, Pemerintahan, Pendidikan

PP HIPPERMAKU Resmi Dilantik: Di Bawah Nahkoda M. Raihan Kamal, Siap Wujudkan Program Kerja yang Berdampak bagi Pembangunan Daerah

ruminews.id, Makassar, 27 Oktober 2025 — Dalam momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97, Pengurus Pusat Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Kolaka Utara (PP HIPPERMAKU) resmi dilantik di Kota Makassar. Pelantikan ini menjadi babak baru bagi HIPPERMAKU untuk memperkuat peran mahasiswa dan pemuda Kolaka Utara dalam mendukung pembangunan daerah di berbagai sektor melalui gagasan, kolaborasi, dan kerja nyata. Pelantikan tersebut dirangkaikan dengan kegiatan Talk Show bertema “Pembangunan Kepemudaan”, yang menghadirkan dua pembicara utama, yaitu Bupati Kolaka Utara Drs. H. Nur Rahman Umar, M.H dengan materi “Membangun Kepemimpinan Mahasiswa dan Pemuda untuk Kemajuan Daerah” dan Kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar Drs. Achmad Hendra Hakamuddin, S.STP., MPA dengan materi “Makassar Creative Hub: Ruang Kreasi Pemuda Menuju Indonesia Emas 2045.”   Kegiatan tersebut juga turut dihadiri oleh Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kolaka Utara H. Kamal Mustafa, S.Pi., M.M, Plt. Kepala Dinas Perindustrian Kolaka Utara Andi Khaerul Rijal, S.Sos, Ketua Kadin Kolaka Utara Abdul Gafur, Pejabat Eselon III Kolaka Utara, para Kepala Desa lingkup Kolaka Utara, Humas PT. CSM, serta para tokoh pemuda seperti Ketua BAKOPMIST, Ketua KNPI Kota Makassar, Ketua BAKORD HIPMI PT Sulsel, Ketua Karang Taruna Kampus Sulsel, Dewan Senior HIPPERMAKU, organisasi kepemudaan (OKP) Kolaka Utara, dan tamu undangan dari berbagai organisasi di Kota Makassar. Dalam sambutannya, Muhammad Raihan Kamal, S.IP yang resmi dilantik sebagai Ketua Umum PP HIPPERMAKU periode 2025–2027 menegaskan bahwa HIPPERMAKU di bawah kepemimpinannya akan menjadi wadah sinergi dan kolaborasi antara mahasiswa, pemerintah, dan masyarakat untuk menghadirkan program kerja yang berdampak nyata bagi pembangunan daerah. “HIPPERMAKU akan hadir bukan sekadar organisasi mahasiswa daerah, tetapi sebagai wadah produktif yang melahirkan ide dan aksi nyata. Kita ingin memastikan bahwa semangat pemuda Kolaka Utara tercermin dalam kontribusi langsung terhadap pembangunan di berbagai sektor, baik pendidikan, ekonomi kreatif, maupun pengembangan sumber daya manusia,” ujar Raihan. Dalam sesi talk show, Bupati Kolaka Utara, H. Nur Rahman Umar, menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemuda dan pemerintah daerah dalam memperkuat partisipasi pembangunan, terutama di tengah keterbatasan anggaran daerah. Menurutnya, mahasiswa dan pemuda harus berani tampil dengan inovasi serta gagasan yang dapat mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa membebani fiskal pemerintah. Sementara itu, Drs. Achmad Hendra Hakamuddin, memaparkan bahwa model creative hub seperti di Makassar dapat menjadi inspirasi bagi pemuda Kolaka Utara untuk menciptakan ruang kolaboratif dalam bidang ekonomi kreatif dan kewirausahaan sosial. “Kreativitas dan kepemimpinan pemuda harus diarahkan pada produktivitas. Ketika ide-ide mereka difasilitasi dengan ruang yang tepat, dampaknya akan sangat besar terhadap kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya. Pelantikan dan talk show ini menjadi momentum penting bagi HIPPERMAKU untuk mempertegas posisinya sebagai wadah intelektual muda Kolaka Utara yang adaptif terhadap perubahan zaman. Dengan semangat “Bersatu, Berkarya, dan Berkontribusi untuk Kolaka Utara,” PP HIPPERMAKU di bawah kepemimpinan M. Raihan Kamal siap membangun gerakan kepemudaan yang inovatif, kolaboratif, dan berdampak nyata dalam mendukung pembangunan daerah menuju Kolaka Utara yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Daerah, Makassar, Nasional, Pendidikan

Kepemimpinan Profetik sebagai Jalan Etis dan Ekologis dalam Intermediate Training HMI Makassar Timur

ruminews.id, Makassar — Suasana ruang pertemuan Hotel LaMacca malam itu terasa damai dan khidmat. Dalam balutan ketertiban dan keakraban, para peserta Intermediate Training (LK2) Tingkat Nasional HMI Cabang Makassar Timur kembali menyelami kedalaman ilmu dan nilai. Di hadapan mereka, hadir Prof. Dr. Ir. Khusnul Yaqin, M.Sc., sosok akademisi sekaligus pemikir Islam kontemporer, membawakan materi yang menggugah kesadaran: “Kepemimpinan Profetik dan Tanggung Jawab Sosial Ekologi.” Dalam penjelasannya, Prof. Khusnul Yaqin menegaskan bahwa kepemimpinan profetik bukan sekadar posisi atau jabatan, melainkan amanah moral dan spiritual yang berpijak pada nilai-nilai kenabian: kejujuran, keadilan, dan pembelaan terhadap yang lemah. Menurutnya, di tengah krisis kemanusiaan dan degradasi lingkungan, kepemimpinan yang berakar pada nilai profetik menjadi semakin mendesak untuk dihidupkan kembali. “Pemimpin profetik,” ucapnya tenang namun tegas, “adalah mereka yang tidak hanya memikirkan manusia, tetapi juga bumi yang menumbuhkan kehidupan. Kepemimpinan yang sejati ialah yang berempati pada alam, karena keadilan sosial tidak akan sempurna tanpa keadilan ekologis.” Forum berjalan tertib dan hangat. Para peserta menyimak dengan penuh perhatian, beberapa mencatat, sementara yang lain tampak merenung seolah setiap kalimat yang keluar dari sang profesor mengetuk nurani mereka untuk melihat kembali relasi manusia dengan lingkungannya. Keakraban pun tampak ketika sesi tanya jawab dimulai; para peserta berani berdialog, bukan sekadar bertanya, melainkan menyambung wacana dengan semangat intelektual yang bersahabat. Prof. Khusnul Yaqin kemudian menggambarkan bahwa tanggung jawab sosial-ekologi bukanlah konsep tambahan dalam Islam, melainkan bagian dari misi tauhid yang memuliakan ciptaan Tuhan secara menyeluruh. Ia mengajak para kader HMI untuk menjadi “pemimpin berkesadaran ekologis” mereka yang menanam gagasan kebaikan di tengah krisis, menegakkan nilai di tengah kehancuran, dan menumbuhkan kehidupan di tengah kelalaian manusia. “Kita tidak bisa bicara keadilan sosial tanpa memikirkan hutan yang gundul, laut yang tercemar, dan udara yang kita hirup setiap hari. Islam adalah ekologi spiritual mengajarkan keseimbangan antara manusia, alam, dan Tuhan.” Ketika sesi berakhir, tepuk tangan lembut mengisi ruangan. Wajah-wajah muda yang hadir menampakkan kesan mendalam; mereka tak sekadar mendapatkan ilmu, tapi juga sentuhan nilai. Suasana tetap hangat beberapa peserta berbincang dengan pemateri, bertukar pandangan, bahkan tertawa kecil di sela-sela keseriusan intelektual. Di bawah cahaya lampu yang temaram, Intermediate Training LK2 HMI Makassar Timur hari itu menorehkan kesan mendalam: bahwa perjuangan intelektual tidak hanya berbicara tentang manusia dan kekuasaan, tetapi juga tentang bumi dan kehidupan. Melalui kepemimpinan profetik, para kader diajak untuk menjadi penjaga nilai dan penjaga alam dua hal yang tak terpisahkan dalam cita-cita besar Islam dan kemanusiaan.

Daerah, Makassar, Pendidikan

Menyatukan Idealisme dan Profesionalisme, Tekankan Sinergi Kader HMI Menuju Indonesia Emas 2045

ruminews.id, Makassar — Di bawah cahaya hangat ruang pertemuan Hotel LaMacca, suasana siang itu terasa penuh semangat namun tetap tertib dan tenang. Para peserta Intermediate Training (LK2) Tingkat Nasional HMI Cabang Makassar Timur tampak larut dalam kehangatan forum yang sarat gagasan. Duduk berjejer rapi, mereka menyimak pemaparan dari Husain Anwar, S.Kom., yang membawakan materi bertajuk “Sinergi Aktivisme dan Profesionalisme: Peran Strategis Kader HMI Menuju Indonesia Emas 2045.” Dalam paparannya, Husain Anwar menegaskan bahwa aktivisme dan profesionalisme bukan dua jalan yang berbeda, melainkan dua arus yang harus bertemu dalam satu muara perjuangan. Aktivisme, katanya, adalah api idealisme, semangat memperjuangkan keadilan, kesetaraan, dan perubahan sosial. Sementara profesionalisme adalah tata keterampilan dan tanggung jawab moral, yang memastikan semangat itu tidak berhenti di wacana, tetapi menjelma menjadi karya nyata yang berdampak. “Kader HMI harus mampu menjadi aktivis yang profesional dan profesional yang tetap aktivis,” ujarnya tegas. “Kita tidak cukup hanya bersuara, tapi juga harus membangun; tidak hanya mengkritik, tapi juga berkontribusi.” Husain kemudian menguraikan bahwa sinergi antara aktivisme dan profesionalisme dapat dikenali dari tiga ciri utama: kepemimpinan kolaboratif, transformasi organisasi dan sosial, serta regenerasi dan keteladanan. Menurutnya, tanpa kepemimpinan yang mampu memadukan kolaborasi lintas bidang dan generasi, semangat perubahan hanya akan menjadi gema tanpa arah. Forum berjalan tertib, hangat, dan akrab. Para peserta menyimak dengan penuh antusiasme, beberapa mencatat setiap poin penting, sementara yang lain berdialog dengan pemateri dalam suasana penuh saling menghargai. Diskusi berkembang tidak hanya pada tataran ide, tetapi juga strategi konkret tentang bagaimana kader HMI bisa memainkan peran strategis di berbagai sektor menuju Indonesia Emas 2045. Dalam konteks menuju usia 100 tahun kemerdekaan Indonesia, Husain Anwar menekankan pentingnya visi Indonesia maju, berdaulat, adil, dan makmur yang hanya bisa terwujud melalui sumber daya manusia unggul, kolaboratif, lintas karakter dan bidang, serta berintegritas. Ia menegaskan bahwa kader HMI adalah bagian dari generasi penggerak perubahan, bukan sekadar penonton sejarah. “Indonesia emas hanya akan lahir jika generasi mudanya mampu menggabungkan idealisme perjuangan dengan profesionalitas kerja. Itulah hakikat kader HMI berilmu, berakhlak, dan berdampak,” tutupnya dengan penuh keyakinan. Sesi diakhiri dengan tepuk tangan yang hangat dan senyum yang bersahabat. Para peserta masih tampak berbincang santai, menandakan suasana keakraban intelektual yang hidup dalam forum tersebut. Di ruangan itu, idealisme dan profesionalisme seolah bersalaman meneguhkan arah perjuangan kader HMI untuk terus menapaki jalan menuju Indonesia yang berdaulat, berkeadilan, dan berkemajuan.

Daerah, Makassar, Nasional, Pendidikan

Alumni Lintas Generasi Soroti Krisis Kepemimpinan dan Pudarnya Ruh Akademik di Unhas

ruminews.id, MAKASSAR – Sejumlah tokoh lintas generasi alumni Universitas Hasanuddin (Unhas) berkumpul dalam forum reflektif bertajuk Dialog Alumni Lintas Generasi: Unhas Kita – Dulu, Kini, dan Akan Datang, yang digelar Sabtu malam, 25 Oktober 2025, di Kopi Aspirasi, Jalan AP Pettarani No.5C, Makassar. Kegiatan yang diinisiasi oleh Lobelobe Forum (LOF) dan Solidaritas Alumni Peduli Unhas (SAPU), serta didukung oleh IKA Unhas Kota Makassar, ini menghadirkan tiga narasumber utama, yakni akademisi senior Abdul Madjid Sallatu, dosen FISIP Unhas Dr. Hasrullah, M.Si, dan sosiolog Unhas Dr. Rahmat Muhammad, M.Si. Sesi diskusi dipandu oleh Andi Sri Wulandani Thamrin, S.IP., M.Hum. Forum ini menjadi ruang terbuka bagi alumni untuk berdiskusi secara jernih dan konstruktif mengenai perjalanan panjang Unhas sebagai salah satu perguruan tinggi terbesar di kawasan timur Indonesia. Tema “Dulu, Kini, dan Akan Datang” diangkat untuk meninjau kembali perjalanan historis Unhas, kondisi kekinian kampus, serta arah pengembangannya di masa depan. Kampus Seperti Tempat Kursus Salah satu pandangan paling tajam datang dari Ni’matullah, alumni Fakultas Ekonomi Unhas sekaligus mantan Ketua Senat Mahasiswa. Ia menilai atmosfer akademik di Unhas kini kian memudar dan bergeser menjadi sekadar rutinitas administratif. “Unhas hari ini sudah seperti tempat kursus saja saya lihat. Tidak kelihatan nuansa dan tradisi akademik bergagasan di dalamnya, yang ada hanya orang yang mau mengejar ijazah,” tegas Ulla dalam forum tersebut. Menurutnya, dengan jumlah mahasiswa mencapai sekitar 39 ribu orang, organisasi kampus kini terlalu besar dan kehilangan kelincahan intelektual untuk melahirkan ide-ide besar. “Organisasi kampus kita sudah terlalu gemuk, makanya tidak bisa berbuat banyak selain rutinitas saja. Kita sulit berharap ada gagasan besar lahir dari konteks seperti saat ini,” ujarnya. Ulla juga menegaskan bahwa Unhas memiliki tanggung jawab besar terhadap kemajuan Provinsi Sulawesi Selatan. “Menurut saya, Unhas-lah yang paling bertanggung jawab untuk Sulsel. Gubernur kita alumni, Ketua DPRD Sulsel juga alumni. Bupati dan Wali Kota, anggota DPRD banyak alumni Unhas. Tapi mengapa kita tidak bisa memberi dampak yang lebih bagus?” ucapnya. Krisis Kepemimpinan Akademik Sementara itu, Abdul Madjid Sallatu, akademisi senior dan mantan Wakil Kepala Bappeda Sulsel, menyoroti hilangnya kepemimpinan akademik sejati di tubuh Unhas. “Yang tidak ada di Unhas saat ini adalah academic organizational leadership. Yang ada hanya personal leadership, sehingga tidak memberi dampak besar bagi masyarakat,” kata Madjid. Ia juga mengkritisi sistem perangkingan universitas dan beban administratif dosen yang dinilainya justru membunuh kreativitas serta mengerdilkan ruang akademik yang seharusnya menjadi jantung perguruan tinggi. “Perangkingan universitas adalah jebakan agar kampus terjun di dunia kompetisi, padahal saat ini yang dibutuhkan adalah sinergi dan kolaborasi. Kompetisi seharusnya tidak dikenal dalam tradisi akademik,” tegasnya. Budaya Literasi yang Memudar Dosen Ilmu Komunikasi Unhas, Dr. Hasrullah, M.Si, menyoroti lemahnya kemampuan literasi mahasiswa dan civitas akademika saat ini. “Memang banyak faktor penyebab pudarnya budaya membaca ataupun menulis, tapi kampus seharusnya mencari jalan keluar untuk ini. Kalau tidak, ini alarm bahaya bagi dunia akademik,” tegasnya. Ia mengenang masa kepemimpinan Prof. Ahmad Amiruddin, rektor ke-6 Unhas, yang kerap mengumpulkan dosen-dosen terbaik untuk berdiskusi berbagai topik — mulai dari isu kebangsaan hingga persoalan kemasyarakatan. “Dari forum-forum diskusi yang intens itulah banyak lahir ide dan gagasan, bahkan sebagian menjadi buku,” kenang Hasrullah. Pentingnya Regenerasi Kepemimpinan Sementara itu, Dr. Rahmat Muhammad, yang pernah menjabat Wakil Dekan III FISIP Unhas, menekankan pentingnya regenerasi kepemimpinan akademik yang sehat dan terencana. “Dalam dunia akademik, regenerasi kepemimpinan harus dilakukan secara rutin. Tugas tambahan seperti Ketua atau Sekretaris Departemen, Dekan, Wakil Dekan, Rektor, atau Wakil Rektor sebaiknya tidak diduduki terlalu lama,” ujarnya. Menurutnya, cukup satu periode agar lebih banyak dosen dapat memperoleh pengalaman dalam manajemen organisasi kampus. “Dari 2.500-an dosen di Unhas, semuanya seharusnya punya kesempatan yang sama untuk mengenyam pengalaman memimpin. Potensi besar ini jangan disimpan di kampus saja,” tegas Rahmat. Ia juga menambahkan, Unhas yang begitu besar semestinya berani mendorong potensi terbaiknya ke level nasional. “Kalau memang berpotensi, kita harus dorong keluar kampus dan menjadi tokoh nasional, termasuk rektor,” ujarnya menutup pandangannya. Mengenang Kepemimpinan Emas Baik Abdul Madjid Sallatu, Ni’matullah, Dr. Hasrullah, maupun Dr. Rahmat Muhammad, sepakat bahwa kepemimpinan akademik terbaik dalam sejarah Unhas terjadi pada masa Prof. Ahmad Amiruddin. “Beliau bukan hanya pemimpin kampus, tapi pemimpin peradaban. Spirit kepemimpinannya belum ada yang menyamai hingga hari ini,” demikian simpulan reflektif yang mengemuka dalam forum yang berlangsung hingga pukul 23.00 WITA itu. Puluhan alumni dari berbagai fakultas dan angkatan hadir aktif dalam forum ini, menjadikannya ajang refleksi lintas generasi yang sarat gagasan dan semangat memperkuat kembali marwah, tradisi keilmuan, dan peran strategis Unhas dalam pembangunan bangsa. (*)

Scroll to Top