Pemerintahan

Pemerintahan, Pendidikan

Husniah Talenrang Disambut Meriah di Bontonompo, Serahkan Beasiswa Bagi Pelajar Kurang Mampu

ruminews.id– Bupati Terpilih Gowa, Husniah Talenrang, mendapat sambutan meriah saat kembali ke kampung halamannya di Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Pada kunjungannya, Senin (13/1/2025), ia disambut dengan suguhan Tari Kipas dan Tari Pattapi, dua tarian tradisional daerah setempat. Dalam kunjungan tersebut, Husniah menyempatkan diri mengunjungi SD Inpres Kampung Majeng dan SDI Bontonompo. Kehadirannya disambut antusias oleh murid, guru, serta orang tua siswa. Camat Bontonompo, H. Syahrir Salam, memberikan apresiasi tinggi atas kehadiran Bupati Terpilih Gowa.”Saya memberikan penghormatan setinggi-tingginya kepada Ibu Bupati Terpilih. Kehadiran beliau merupakan bentuk perhatian langsung terhadap proses belajar mengajar di wilayah kami,” ungkap Syahrir dalam sambutannya di SD Inpres Kampung Majeng. Selain meninjau sekolah, Husniah juga memanfaatkan kesempatan ini untuk bertemu dengan keluarga besarnya di Kecamatan Bontonompo.”Alhamdulillah, ini merupakan keberkahan bagi kami di Kecamatan Bontonompo. Berkat perjuangan beliau melalui Fraksi PAN di DPR-RI, Program Indonesia Pintar kini dapat menjangkau Kabupaten Gowa,” lanjut Syahrir. Pada kegiatan tersebut, Husniah turut menyerahkan beasiswa secara simbolis kepada peserta didik dari keluarga kurang mampu. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya pendidikan dan peran serta orang tua dalam mendukung anak-anak mereka agar dapat melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi.”Program beasiswa ini bertujuan meringankan biaya pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Saya berharap dengan adanya bantuan ini, tidak ada lagi alasan bagi anak-anak kita untuk berhenti bersekolah,” ujar Husniah. Ia menambahkan bahwa pendidikan adalah kunci menghadapi masa depan yang semakin kompleks. Oleh karena itu, pembentukan karakter dan kompetensi generasi muda menjadi prioritas utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.”Kami berkomitmen untuk terus memperbaiki kualitas pendidikan dan memastikan pemerataan fasilitas sekolah di Kabupaten Gowa demi masa depan yang lebih baik,” tegas Husniah. Kunjungan ini turut didampingi oleh Kamaruddin, anggota DPRD Sulsel dari Fraksi PAN, serta sejumlah tokoh masyarakat setempat. Kegiatan tersebut disambut hangat oleh masyarakat dan pihak sekolah, yang berharap program serupa terus berlanjut untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Gowa.

Pemerintahan, Pendidikan

Adi Suryadi Culla Soroti Potensi Hambatan Sentralistik dalam Rencana Kembalinya Ujian Nasional.

ruminews.id- Pemerintah berencana menghidupkan kembali Ujian Nasional (UN) yang sebelumnya dihentikan pada tahun 2021. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Prof. Dr. Abdul Mu’ti, M.Ed., mengindikasikan bahwa UN akan diterapkan kembali pada tahun ajaran 2025/2026. Rencana ini memicu tanggapan dari Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) mengingatkan pemerintah untuk tidak gegabah dalam menghidupkan kembali UN. Mereka menekankan bahwa jika UN digunakan sebagai penentu kelulusan siswa, hal ini harus ditolak karena dapat menjadi tekanan besar bagi siswa dan rentan terhadap kecurangan. Sementara itu, Pemerhati pendidikan Adi Suryadi Culla, mengkhawatirkan potensi penerapan model sentralistik dalam pelaksanaan UN. Menurutnya, pengelolaan yang terlalu terpusat tanpa memperhatikan kebutuhan daerah dapat menjadi hambatan. Ia menekankan bahwa kebijakan UN seharusnya lebih memperhatikan karakteristik masing-masing daerah, karena pihak daerah lebih memahami kebutuhan pendidikan lokal. Selain itu, Adi juga menyoroti masalah integritas dalam pelaksanaan UN sebelumnya, seperti kebocoran soal dan praktik kecurangan. Ia mengusulkan agar universitas dilibatkan dalam sistem pengawasan UN untuk memastikan ujian berjalan dengan lebih adil dan transparan. Pemerintah diharapkan dapat mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak dan memastikan bahwa jika UN kembali diterapkan, pelaksanaannya lebih baik dan tidak menimbulkan masalah yang sama seperti sebelumnya.

Daerah, Nasional, Pemerintahan, Politik

Abdul Hayat Gani Berpeluang Kembali Jadi Sekda Sulsel

Ruminews.id – Setelah melewati proses hukum yang panjang, Mahkamah Agung (MA) resmi menolak kasasi yang diajukan Presiden Joko Widodo terkait perkara pemberhentian Abdul Hayat Gani dari jabatannya sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan putusan ini, keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang memenangkan Abdul Hayat Gani kini telah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Langkah hukum ini bermula dari pencopotan Abdul Hayat Gani oleh Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman. PTUN Jakarta sebelumnya memutuskan bahwa tindakan tersebut tidak sah dan memerintahkan pemerintah untuk merehabilitasi posisi Abdul Hayat Gani sebagai Sekda Sulsel, serta memulihkan harkat dan martabatnya. Kuasa hukum Abdul Hayat Gani, Saiful Syahrir, menyatakan pihaknya menyambut baik kabar yang beredar bahwa Presiden RI melalui Menteri Sekretaris Negara telah meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) segera menindaklanjuti putusan PTUN. Saiful menegaskan bahwa rehabilitasi jabatan kliennya kini merupakan kewajiban yang harus segera dilaksanakan pemerintah. “Kami optimis dan berharap pemerintah segera melaksanakan putusan ini. Dengan inkrahnya perkara ini, hak-hak klien kami harus dipulihkan, termasuk kedudukannya sebagai Sekda Sulsel,” ujar Saiful saat diwawancarai. Meski demikian, hingga saat ini pihak Pejabat Gubernur Sulawesi Selatan, Prof. Fadjry Djufri, belum memberikan tanggapan terkait informasi tersebut. Publik kini menanti langkah konkret pemerintah untuk mengakhiri polemik ini. Diketahui, keputusan ini ditandai dengan terbitnya SK Presiden RI nomor 142/TPA tahun 2022 yang menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan rehabilitasi jabatan Abdul Hayat Gani. Perhatian kini tertuju pada Mendagri dan BKN yang diharapkan segera mengambil langkah sesuai instruksi Presiden RI. Dengan adanya putusan ini, diharapkan penyelesaian kasus yang sempat menimbulkan ketegangan di lingkungan pemerintahan Sulawesi Selatan dapat segera dituntaskan demi menjaga stabilitas birokrasi di daerah tersebut.

Daerah, Pemerintahan

Gaji ASN Dibayar Tanggal 1, TPP Tetap Tanggal 5: Penjelasan dari Pj Gubernur

Ruminews.id – Prof Fadjry Djufry memberikan pengarahan secara langsung kepada seluruh pejabat Eselon II, III, dan IV, pejabat fungsional, serta ASN dan Non ASN Lingkup Pemprov Sulsel, pada Apel Pagi yang dilaksanakan di Lapangan Upacara Kantor Gubernur Sulsel, Kamis, 9 Januari 2025. Ini merupakan apel pagi perdana pasca pelantikan Prof Fadjry Djufry sebagai Penjabat Gubernur Sulsel. Dalam arahannya, ia mengajak seluruh OPD dan jajaran di Lingkup Pemprov Sulsel untuk semangat bekerja, dan bekerja cerdas untuk mendukung penuh program nasional. Apalagi, mengawali tahun 2025 ini. “Saya berharap Bapak Ibu bisa lebih semangat untuk memulai awal tahun 2025 ini dengan kerja-kerja cerdas,” ujar Prof Fadjry Djufry dalam arahannya. Ia mengungkapkan, sejumlah program nasional membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah. Seperti pengendalian stunting, inflasi, gizi buruk, pendidikan, kesehatan, termasuk bagaimana menyukseskan program makan bergizi gratis. “Tentunya, untuk menyukseskan program makan bergizi gratis tersebut harus dipastikan dulu bagaimana ketersediaan pangan berdasarkan kebutuhan seluruh sekolah se-Sulsel,” ungkapnya. “Ini juga program nasional yang harus kita dukung sama-sama, khususnya terkait dengan kesediaan pangan. Ini menjadi bagian-bagian program strategis yang harus jadi perhatian,” sambungnya. Prof Fadjry Djufry mengaku, kehadiran dirinya sebagai Pj Gubernur Sulsel betul-betul sebagai bentuk pengabdian diri terhadap kampung halamannya. Untuk itu, ia mengajak seluruh ASN dan Non ASN lingkup Pemprov Sulsel memulai dari hal-hal yang paling kecil untuk mewujudkan sesuatu yang besar. “Jadi mulai dari hal-hal yang paling kecil dulu, karena tidak mungkin hal-hal yang besar kita capai kalau hal-hal kecil kita tidak lakukan. Mulai dari masuk kantor tepat waktu, menjaga kebersihan ruangan, kalau kita lakukan hal-hal yang kecil, pasti hal-hal yang besar bisa kita lakukan. Jangan berharap bisa menyelesaikan yang besar, kalau yang kecil saja tidak bisa diselesaikan,” pesannya. Prof Fadjry Djufry menyampaikan terima kasih kepada seluruh stakeholder yang hadir dalam upacara sekaligus pengarahan di hari kedua ia menjabat sebagai Pj Gubernur Sulsel. “Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Saya berbangga, kehadiran Bapak Ibu sekalian ini adalah bagian dari menyemangati saya untuk bekerja lebih keras dan lebih semangat lagi,” tutupnya. Satu hal yang menjadi penekanan Pj Gubernur adalah bahwa kebaikan kebaikan yang ditinggalkan Prof Zudan Arif Fakrulloh harus dilanjutkan. “Termasuk gaji wajib dibayarkan haknya ASN. Setiap tanggal 1 tetap harus terima gaji. Dan tanggal 5 tetap terima TPP atau tunjangan,” tegas Prof Fadjry Djufry diiringi tepuk tangan ASN yang hadir di lapangan tersebut.(*)

Hukum, Nasional, Pemerintahan

Hakim MK Anwar Usman Jatuh, Hingga Harus Dirawat di Rumah Sakit, MK Mengundurkan Jadwal Sidang Panel 3 Sengketa Pilkada 2024.

ruminews.id – Hakim Konstitusi Anwar Usman dikabarkan sakit hingga diopname di rumah sakit. Akibat Kondisi itu mengakibatkannya tidak bisa menyidangkan sengketa Pilkada 2024 yang mulai digelar hari ini, Rabu (8/1). “Jatuh pas jalan. Beliau [Anwar Usman] jatuh pas, mungkin enggak tahu kesandung atau apa, sehingga kemudian diobservasi hari ini,” ujar Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih kepada wartawan di Gedung MK, Jakarta, Rabu (8/1). “Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama beliau bisa kembali lagi. Itu saja,” lanjutnya. Hal tersebut juga mengakibatkan sidang sengketa Pilkada 2024 untuk Panel III mengalami kemunduran dari jadwal semestinya. Adapun MK membagi sidang sengketa Pilkada 2024 menjadi tiga panel dengan masing-masing panel diisi oleh tiga Hakim Konstitusi. Sedianya, sidang sengketa Pilkada 2024 itu dimulai serentak oleh masing-masing panel pada pukul 08.00 WIB hari ini. “Untuk Panel III, pada persidangan hari ini, terpaksa harus dilakukan reschedule, karena kondisi dari Pak Anwar itu mengalami kemarin jatuh, dan kemudian harus diopname,” kata Hakim Enny. “Sehingga, dia harus diopname, sekarang posisinya masih di rumah sakit. Oleh karena itu, persidangan untuk Panel III terpaksa mengalami reschedule,” imbuh dia.

Ekonomi, Nasional, Pemerintahan

Wajib Pajak Sudah Bisa “Login” dengan Sistem Coretax

ruminews.id – Coretax merupakan sistem admnistrasi layanan Direktorat Jenderal Pajak yang memberikan kemudahan bagi pengguna. Dimana Mulai 1 Januari 2025, Wajib Pajak sudah bisa mengakses layanan pajak Coretax dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Dilansir dari laman pajak.go.id, Core Tax Administration System (Coretax) adalah sistem administrasi layanan DJP yang memberikan kemudahan bagi pengguna. Tujuan utama dari pembangunan Coretax adalah untuk memodernisasi sistem administrasi perpajakan yang ada saat ini. Coretax mengintegrasikan seluruh proses bisnis inti administrasi perpajakan, mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan SPT, pembayaran pajak, hingga pemeriksaan dan penagihan pajak. Begini Cara login Coretax DJP 2025 Wajib Pajak dapat mengakses layanan Coretax secara online dengan mengunjungi https://www.pajak.go.id/coretaxdjp. Namun, untuk bisa login ke sistem tersebut, Wajib Pajak harus memiliki akun DJP Online. Bagi Wajib Pajak yang belum memiliki akun DJP Online dapat melakukan pendaftaran pada laman https://ereg.pajak.go.id/login. Berikut tata cara login Coretax DJP: Buka laman https://www.pajak.go.id/coretaxdjp Baca informasi penting yang tersedia, lalu beri centang pernyataan telah membaca dan memahami informasi Klik menu “Akses Coretax” Jangan lupa untuk mengetik ID pengguna dan kata sandi seperti pada akun DJP Online yang sudah didaftarkan Pilih bahasa yang akan digunakan Masukkan captcha Klik “Login”. Setelah login, Wajib Pajak akan diminta untuk mengatur ulang kata sandi. Berikut langkahnya: Pilih “Tujuan Konfirmasi”, bisa melalui email atau ponsel Masukkan email jika memilih surat elektronik atau nomor ponsel jika memilih nomor ponsel Kemudian, masukkan kode captcha Beri centang pada pernyataan persetujuan, lalu klik “Kirim” Setelah itu, periksa SMS atau email berisi tautan untuk mengubah kata sandi

Hukum, Nasional, Pemerintahan

MAHKAMAH KONSITITUSI (MK) Kabulkan Gugatan, Presidential Threshold Dibatalkan Demi Keadilan Demokrasi.

ruminews.id –Mahkamah Konstitusi ( MK ) mengabulkan gugatan nomor 62/PUU-XXI/2023 soal persyaratan ambang batas calon peserta Pilpres atau Presidential Threshold. Hal tersebut diputuskan dalam siding perkara nomor 62/PUU-XXII/2024 yang di gelar di ruang siding MK Jakarta, Kamis (2/1/2025) “Mengabulkan Permohonan Para Pemohon Untuk Seluruhnya,” ucap Ketua MK Suhartoyo. Saat membacakan keputusan” Diketahui, perkara nomor 62PUU-XXI/2023, diajukan oleh Enika Maya Oktavia. Dalam petitumnya, Pemohon menyatakan pasal 222 UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, melanggar batas open legal policy dan bertentangan dengan UUD 1945. Dimana Pemohon juga menyatakan Presidential Threshold pada Pasal 222 bertentangan dengan moralitas demokrasi. Adapun norma yang diujikan oleh para pemohon adalah Pasal 222 UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan, pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya. Namun karena gugatan itu dikabulkan, MK menyatakan pasal 222 bertentangan dengan UUD 1945. “Menyatakan norma Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan Memerintahkan Pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya,” sambungnya ketua MK. Suhartoyo.Setelah membacakan keputusan”

Ekonomi, Nasional, Pemerintahan, Pertanian, Politik

PRESIDEN PRABOWO Mengambil Keputusan Bersejarah Untuk SWASEMBADA PANGAN

ruminews.id – Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas (ratas) bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 30 Desember 2024. Rapat yang berlangsung selama dua setengah jam tersebut membahas langkah-langkah strategis untuk mencapai swasembada pangan hingga menghasilkan sejumlah keputusan penting yang menjadi kabar baik bagi petani Indonesia. “Dalam ratas yang pertama, kita sudah memutuskan yang pertama dulu tidak impor beras tahun depan,” ujar Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam keterangannya kepada awak media usai rapat. Menko Zulhas juga memaparkan bahwa produksi beras nasional menunjukkan tren positif, menjadi dasar untuk menghentikan impor beras. Selain itu, ratas tersebut juga menghasilkan kebijakan penting terkait harga hasil produksi petani. “Tadi sudah diputuskan oleh Bapak Presiden kabar gembira untuk para petani harga gabah sudah disepakati naik dari Rp6.000 menjadi Rp6.500 harga HPP beras. Kedua, jagung disepakati harganya naik dari Rp5.000 menjadi Rp5.500,” ungkap Menko Zulhas. Keputusan lainnya adalah pemerintah akan menampung seluruh produksi gabah dan jagung dari petani dengan harga yang telah ditetapkan. “Hari ini kita mengambil keputusan bersejarah. Berapapun produksi gabah dan jagung petani akan ditampung sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah,” kata Zulhas. Dalam rapat, pemerintah turut membahas solusi teknis terkait penyimpanan hasil panen. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah optimistis swasembada pangan dapat segera tercapai, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. (BPMI Setpres)

Nasional, Pemerintahan

JANUARI 2025 MULAI BERLAKU DISKON LISTRIK PLN, Masyarakat Bisa Lebih Hemat Beli Token.

ruminews.id – Jakarta, 1 Januari 2025 – PT PLN (Persero) memastikan paket stimulus ekonomi berupa potongan tarif listrik 50% bagi pelanggan daya 2.200 Volt Ampere (VA) ke bawah sudah dapat dinikmati sejak 1 Januari 2025. Sesuai penetapan Pemerintah, program ini akan diberlakukan hingga Februari 2025, untuk itu pelanggan PLN, khususnya prabayar yang ingin melakukan pembelian token listrik tidak perlu terburu buru karena diskon masih akan berlaku sepanjang bulan. Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menerangkan bahwa potongan tarif listrik 50% dapat dinikmati secara otomatis dan tanpa mekanisme yang berbelit bagi mereka yang tergolong daya tersebut. ”Kami menginformasikan bahwa paket stimulus ekonomi berupa potongan tarif listrik 50% bagi pelanggan PLN daya 2.200 VA ke bawah sudah bisa dinikmati mulai 1 Januari 2025. Kami juga memastikan dengan sistem layanan pelanggan yang sudah terdigitalisasi, pelanggan dapat dengan mudah untuk menikmati program ini tanpa perlu ada proses registrasi maupun mekanisme berbelit,” jelas Darmawan. Sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 348.K/TL.01/MEM.L/2024 tentang Pemberian Diskon Biaya Listrik Untuk Konsumen Rumah Tangga PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), pemberian diskon 50% diberikan kepada pelanggan rumah tangga PT PLN (Persero) daya 450 VA, 900 VA, 1.300 VA, dan 2.200 VA yang berlaku selama dua bulan yaitu Januari dan Februari 2025. Pada pelaksanaannya, untuk pelanggan pascabayar potongan tarif 50% berlaku otomatis ketika pelanggan melakukan pembayaran tagihan listrik untuk pemakaian periode Januari dan periode Februari 2025. Sementara bagi pelanggan prabayar cukup membeli setengah (50%) dari biasanya untuk mendapatkan energi (kWh) yang sama di manapun. “Untuk pelanggan pascabayar, nominal tagihan bulanan akan secara otomatis dikurangi 50% pada saat bayar listrik. Sedangkan untuk pelanggan prabayar, potongan 50% akan langsung didapatkan saat pelanggan membeli token listrik, baik itu di PLN Mobile, di ritel-ritel, di agen, dan di manapun,” jabar Darmawan. Purwaningsih (58) warga Jakarta Selatan pelanggan 1.300 VA mengungkapkan bahwa dirinya telah berhasil menikmati paket stimulus ekonomi berupa potongan tarif listrik tersebut. Baginya program ini sangat bermanfaat terutama untuk meringankan beban belanja rumah tangga. “Kebijakan ini sangat bermanfaat untuk kami. Diskon tarif listrik 50% bisa menghemat anggaran belanja rumah tangga,” kata Purwaningsih. Senada dan Purwaningsih, Yusuf (43) asal Bandung bersyukur bisa langsung mendapatkan potongan token sebesar 50 persen di hari pertama diberlakukannya program pemerintah ini. “Saya tadi beli token 100 ribu (Rupiah) dan langsung mendapatkan jumlah token (kWh) seharga 200 ribu, jadi cukup beli token setengah dari biasanya, dapat kWh yang sama, prosesnya sangat mudah dan tidak ribet,” pungkas Yusuf

Ekonomi, Pemerintahan

Kabar yang Indah di awal Tahun Baru 2025, PPN Tidak Jadi Naik

Ruminews.id – Menteri keuangan Sri mulyani memastikan tarif PPN 12 persen yang berlaku pada Tanggal 1 Januari 2025 hanya untuk kategori barang super mewah. Sementara lainnya tidak mengalami kenaikan. Adapun rinciannya barang super mewah sebagai berikut : Kelompok hunian rumah super mewah dengan rincian harga jual 30 Milyar. Pesawat udara, dan balon udara yang dapat di kemudikan. Kapal pesiar mewah dan kendaraan bermotor yang kena PPnBM Sebelum nya itu Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melakukan dialog akhir tahun dengan perwakilan kantor wilayah Kementerian Keuangan di seluruh Indonesia pada Senin (30/12). Dalam dialog tersebut, jajaran Kemenkeu diwakili oleh para kepala kantor dari enam wilayah, yaitu Sumatera, Jawa, Bali-Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku-Papua. Menkeu mengatakan dialog tersebut menjadi kesempatan bagi Kementerian Keuangan untuk merefleksikan kembali apa yang telah dilaksanakan dan dicapai sepanjang tahun 2024, serta memikirkan apa saja yang perlu untuk diperbaiki ke depannya. “Kita menutup chapter tahun 2024 yang kita akui banyak sekali hal yang telah terjadi, yang diharapkan bisa memberi pembelajaran kepada kita semua di dalam pengelolaan keuangan negara, terutama juga karena 2024 merupakan tahun transisi dari pemerintahan,” kata Menkeu. Saya tahu ini adalah pekerjaan dan tahun yang tidak mudah untuk kita semua. Jadi saya berterima kasih. Tolong sampaikan salam kepada semua jajaran Kementerian Keuangan di daerah. Rasa syukur, terima kasih atas berbagai macam prestasi, dedikasi, pekerjaan yang luar biasa dan juga terus menjaga satu sama lain sehingga keuangan negara bisa bekerja maksimal membantu masyarakat dan ekonomi kita,” kata Menkeu. (dep/al)

Scroll to Top