Pemerintahan

Daerah, Kesehatan, Makassar, Nasional, Pemerintahan

Pemkot Makassar Tegaskan Komitmen Percepatan Penurunan Stunting

ruminews.id, MAKASSAR – Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, sekaligus Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Makassar, menegaskan komitmennya dalam mempercepat penurunan angka stunting di Kota Makassar saat membuka Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan dan Penurunan Stunting Tingkat Kota Makassar di Ruang Rapat Sipakatau, Kantor Wali Kota Makassar, Senin (29/9/2025). Dalam sambutannya, Aliyah Mustika Ilham menekankan bahwa TPPS tidak boleh berhenti pada tataran formalitas, melainkan harus menjadi ruang aksi nyata. Ia mengingatkan seluruh jajaran pemerintah, mulai dari kecamatan hingga kelurahan, agar menjaga semangat kerja meski tengah terjadi mutasi besar-besaran di lingkungan kelurahan. “Saya berharap perubahan suasana di tingkat kelurahan justru menghadirkan semangat baru. Jangan sampai ada kelesuan kerja, karena percepatan penurunan stunting adalah tugas mulia yang harus kita wujudkan bersama,” ujar Aliyah Mustika Ilham. Ia juga menyoroti capaian prevalensi stunting Kota Makassar tahun 2024 sebesar 22,9%, angka yang lebih tinggi dari target nasional 19,8% maupun rata-rata Sulawesi Selatan. “Ini menjadi perhatian serius. Dengan dukungan APBD sebesar Rp126 miliar serta hadirnya program nasional dan CSR dari berbagai pihak, seharusnya kita mampu menekan angka stunting lebih maksimal. Saya ingin TPPS menjadi forum yang menghadirkan solusi nyata,” tambahnya. Aliyah Mustika Ilham menegaskan bahwa upaya percepatan penurunan stunting sejalan dengan visi Pemerintah Kota Makassar, yang Unggul, Inklusif, Aman, dan Berkelanjutan. Salah satu misi pembangunan yang menjadi prioritas adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui perilaku hidup sehat dan akses layanan kesehatan dasar yang inklusif. Lebih jauh, Aliyah Mustika Ilham mengajak semua pihak dari OPD, camat, lurah, hingga dunia usaha untuk memperkuat kolaborasi dalam intervensi stunting, baik melalui bantuan pangan bergizi, sanitasi sehat, edukasi pola asuh, hingga pemberdayaan ekonomi keluarga rentan. “Pemerintah Kota Makassar tidak bisa bekerja sendiri. Kita butuh sinergi semua pemangku kepentingan. Dengan kerja nyata dan kolaborasi, saya yakin Makassar bisa menjadi kota bebas stunting dan menjadi contoh nasional,” tegas Aliyah Mustika Ilham. Kepala Dinas PP&KB Kota Makassar, Irwan Bangsawan, dalam laporannya menyampaikan berbagai program yang tengah berjalan untuk mendukung percepatan penurunan stunting. Yakni, pendampingan keluarga melalui kunjungan rumah, verifikasi lapangan keluarga berisiko stunting, program Gerakan Orang Tua Asuh (Genting), serta penguatan edukasi pra-nikah melalui Bimbingan Perkawinan (Bimwin) dan aplikasi Elsimil. Irwan Bangsawan juga menekankan pentingnya integrasi informasi bantuan CSR dari perusahaan agar program penurunan stunting lebih terkoordinasi dengan baik di tingkat kecamatan dan kelurahan. Rapat koordinasi ini dihadiri oleh camat dan lurah se-Kota Makassar, perwakilan PKK, Kementerian Agama, Baznas, serta OPD terkait. Turut mendampingi Wakil Wali Kota, Kadis PP&KB Makassar Irwan Bangsawan dan Kepala Bappeda Kota Makassar Dahyal. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, secara resmi membuka rapat koordinasi TPPS Kota Makassar. Aliyah Mustika Ilham juga menutup sambutannya dengan seruan optimisme. “Mari kita buktikan bahwa Pemerintah Kota Makassar benar-benar hadir dan bekerja untuk menurunkan stunting. Bersama, kita bisa menjadikan Makassar kota bebas stunting.” tutupnya.

Badan Gizi Nasional, Daerah, Kesehatan, Makassar, Nasional, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan

Pemkot Makassar Ikut Rakor Bareng Pusat Antisipasi Keracunan MBG

ruminews.id, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar, terus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam upaya menjaga kualitas program Makan Bergizi Gratis (MBG) sekaligus mempercepat penanganan tuberkulosis (TBC). Senin (29/9/2025), Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin mengikuti Rapat Koordinasi Nasional yang digelar secara virtual dari Kantor Balai Kota Makassar. Dalam rapat yang dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian itu, dibahas langkah antisipasi dan pencegahan terjadinya keracunan makanan pada program MBG yang kini berjalan di berbagai daerah. Selain Mendagri, hadir pula Menko PMK Pratikno, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Prof. Abdul Mu’ti, serta perwakilan Badan Gizi Nasional. Wali Kota Munafri, didampingi Sekretaris Daerah Kota Makassar Andi Zulkifly Nanda, Kepala Dinas Kesehatan dr. Nursaidah Sirajuddin, Kepala Dinas Pendidikan Achi Soleman, dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Nirman Nisman Mungkasa. Rapat koordinasi ini menjadi tindak lanjut arahan pemerintah pusat dalam memastikan program MBG berjalan aman, higienis, dan memenuhi standar gizi. Di saat yang sama, pertemuan ini juga menekankan pentingnya percepatan penuntasan TBC sebagai salah satu agenda nasional di bidang kesehatan. Munafri menegaskan, Pemkot Makassar siap menjalankan langkah-langkah pengawasan, edukasi, dan sinergi lintas dinas agar pelayanan gizi bagi masyarakat tetap terjamin. “Sekaligus kami akan lakukan antisipasi memperkuat upaya pencegahan serta pengendalian TBC di seluruh wilayah kota,” jelas Munafri. “Kami mengajak TP PKK dan kader posyandu agar bersama-sama menangani persoalan tuberkulosis (TBC),” lanjut Appi. Selain itu, Pemerintah Kota Makassar, kini terus memastikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan aman dan memenuhi standar gizi. Hingga saat ini, terdapat 45 lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang aktif dengan total penerima manfaat 138.636 orang, terdiri atas 136.645 peserta didik dan 1.991 non-peserta didik (kategori 3B). Wali Kota berlatar politisi itu menegaskan, pemerintah kota menyiapkan langkah antisipasi untuk menjaga kualitas makanan yang disajikan. “Untuk MBG, kita menunggu Peraturan Presiden (Perpres) baru, sambil terus melakukan koordinasi dengan semua sekolah untuk memastikan pengawasan berjalan baik,” tambah Appi. Langkah ini sejalan dengan arahan pemerintah pusat untuk mengantisipasi potensi keracunan makanan. Begitu pun untuk memperkuat pengawasan menjaga kesehatan peserta didik. Pemkot Makassar terus memperkuat sinergi lintas sektor guna memastikan layanan gizi dan kesehatan masyarakat berjalan maksimal. Munafri menekankan pentingnya sertifikat higienis bagi seluruh penyedia makanan dalam program MBG sebagai jaminan keamanan pangan. “Yang paling penting adalah setiap penyedia memiliki sertifikat higienis. Itu menjadi standar utama agar masyarakat, terutama anak-anak, mendapat asupan bergizi yang aman,” tambahnya. Ditegaskan, Pemerintah Kota, akan memperketat langkah pencegahan potensi keracunan pada program MBG. Ia menegaskan seluruh sekolah penerima program, diminta melakukan rapat koordinasi bersama Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan agar pengawasan berjalan menyeluruh. “Di sekolah-sekolah harus rapat dulu, supaya semua pihak yang terlibat bisa memastikan pelaksanaan program ini benar-benar aman. Kita tidak boleh lengah, karena kalau terjadi sesuatu, risikonya besar,” imbuh Appi. Semua yang bertanggung jawab harus melakukan pengecekan secara berkala, termasuk menyesuaikan kebutuhan masing-masing sekolah. Orang nomor satu Kota Makassar itu menambahkan, saat ini pemerintah kota juga menunggu aturan teknis Perpres terbaru dari pemerintah pusat sebelum melangkah lebih jauh. “Kita masih menunggu regulasi Perpres yang akan keluar. Sambil menunggu, saya minta semua pihak berhati-hati dan memastikan seluruh proses MBG aman bagi siswa,” tegasnya. Pada kesempatan ini, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan pentingnya penerapan protokol baku penanganan keracunan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pesan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional yang melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Badan Gizi Nasional (BGN), serta seluruh kepala daerah dan dinas terkait. Budi menyebutkan sejumlah kasus keracunan massal yang terjadi di berbagai daerah, porsi makanan yang dibuat bermasalah. Gejalanya jelas, dan masa inkubasi sangat menentukan jenis racun—apakah berasal dari bakteri atau bahan kimia. Ia menekankan bahwa setiap kali ada laporan keracunan, protokol penanganan harus dijalankan cepat dan tepat, mulai dari identifikasi lokasi, jumlah korban, jenis keracunan, hingga memastikan penanganan medis. “Prosedur tata laksana sudah baku dan teman-teman di daerah sudah tahu. Pastikan kalau ada keracunan, protokol segera dijalankan dan dilaporkan,” tegasnya. Budi meminta sinergi antara Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan agar Upaya Kesehatan Sekolah (UKS) diperkuat sebagai garda terdepan pencegahan. “Sekolah harus memeriksa makanan yang datang, cek bau, warna, dan teksturnya. Jika ada tanda mencurigakan, jangan disajikan. UKS harus segera menghubungi puskesmas,” imbuh dia. Ia juga mengajak pihak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah turut mendukung peningkatan kapasitas UKS agar tak hanya fokus pada edukasi, tetapi juga pengawasan dan penanggulangan dini keracunan makanan. Budi menekankan pentingnya inspeksi kebersihan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai sumber utama pengolahan makanan. “Dinas kesehatan harus memastikan bahan baku, proses masak, penyimpanan, dan kebersihan alat sesuai standar. Petugas harus mencuci tangan, memakai sarung tangan, dan berpakaian bersih,” jelasnya. Dia menegaskan seluruh SPPG wajib mengantongi Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS). Dari BGN sudah dikeluarkan instruksi agar penerbitan SLHS dipercepat. “Targetnya satu bulan, bila perlu dua minggu. Dinas kesehatan harus jemput bola melakukan inspeksi,” tegas Budi. Kemenkes telah menyederhanakan prosedur penerbitan SLHS agar bisa selesai maksimal 13 hari tanpa mengurangi standar. Pemeriksaan meliputi kondisi dapur, kebersihan lingkungan, hingga sampel bahan makanan untuk trace back jika terjadi keracunan. Untuk deteksi cepat, Budi meminta daerah memperkuat laboratorium kesehatan daerah dengan peralatan PCR untuk bakteri dan virus, serta toxicology lab untuk zat kimia. “Kalau pakai kultur butuh waktu lama, jadi PCR wajib tersedia. Kami sedang menghitung biaya agar bisa menambah alat rapid test khusus bakteri dan kimia sebelum makanan didistribusikan,” paparnya. Pengalaman Kemenkes dalam pengawasan katering jamaah haji, dengan sistem uji cepat sebelum makanan disajikan menjadi contoh yang ingin diterapkan pada program MBG jika anggaran memungkinkan. Budi memastikan koordinasi lintas kementerian kini lebih solid. Kemenkes, Kemendagri, dan BGN sudah berkomitmen mempercepat pelaporan dan berbagi data. “Semua puskesmas akan di-zoom bersama BGN untuk memastikan standar kebersihan dapur SPPG,” ucapnya. Ia juga mengingatkan pentingnya edukasi dasar seperti cuci tangan sebelum makan, pengecekan alergi makanan (misalnya alergi udang), dan pemantauan gejala keracunan sesuai masa inkubasi. “Setiap daerah harus siap. Gubernur, bupati, dan wali kota tentu tidak ingin kasus keracunan terjadi di wilayahnya,” saran Budi. Sebagai langkah akhir, Budi menyebut sudah dibentuk Gugus Gerak Cepat yang dipimpin Kemendagri. Tim ini memastikan setiap kejadian keracunan ditangani secara terkoordinasi, mulai dari pelaporan hingga penindakan. “Kepala dinas kesehatan kabupaten/kota harus paham prosedur ini, karena keracunan

Daerah, Makassar, Nasional, Pemerintahan, Pertanian

Kelangkaan Beras Medium di Makassar Diduga Akibat Isu Beras Oplosan, Pemerintah Dinilai Tidak Serius Menangani Persoalan

ruminews.id – Beberapa waktu lalu, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Makassar Timur menyoroti kinerja Bulog terkait isu beras oplosan. Mereka mendesak agar kasus ini segera diusut tuntas karena menyangkut hajat hidup masyarakat. Kini, HMI Makassar Timur kembali menyoroti kelangkaan beras medium dan pembatasan pembelian beras premium di beberapa toko retail modern (supermarket) di Makassar. Melalui Kabid PTKP HMI Makassar Timur, Aidil, mereka menduga kelangkaan ini merupakan dampak dari isu beras oplosan yang sempat viral sebelumnya. “Kami sempat mendengar ada riak-riak di kalangan warga bahwa adanya indikasi kelangkaan beras medium di pasaran. Hal ini kami duga merupakan akibat dari isu beras oplosan yang sempat viral kemarin,” ujar Aidil. Aidil menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan validasi terkait informasi tersebut. Dari hasil temuan di lapangan, memang ada kekosongan beras medium dan pembatasan pembelian beras premium di beberapa toko retail modern (supermarket) di Makassar. “Itupun beras premium dibatasi Setiap customer hanya bisa membeli maksimal dua karung, bahkan ada yang hanya membolehkan satu karung saja,” jelasnya. Situasi ini dinilai membingungkan, mengingat pemerintah sebelumnya mengklaim bahwa pasokan beras di Sulawesi Selatan mengalami surplus. Menurut HMI Makassar Timur, ada ketidaksesuaian antara klaim pemerintah dan fakta di lapangan. “Ada ketidaksinkronan antara klaim pemerintah dan fakta di lapangan. Hal ini dapat mengundang kecurigaan kita semua bahwa ada monopoli pasokan beras oleh pemerintah sehingga ada kekosongan beras medium dan pembatasan pembelian beras premium di masyarakat,” lanjut Aidil. HMI Makassar Timur menilai ketidakselarasan data ini mengindikasikan manipulasi pasokan beras oleh pemerintah. Jika hal ini benar, maka dapat berakibat pada berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, terutama kepada Bulog, Badan Pangan Nasional (BPN), dan Kementerian Pertanian. “Kami berharap pemerintah terkait, terutama pihak Bulog, Badan Pangan Nasional (BPN), dan Kementerian Pertanian tidak main-main dalam menangani isu-isu yang menyoal beras ini, jangan sampai persoalan mengenai hal tersebut semakin meluas,” tutupnya.

Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan

Munafri Apresiasi Badko HMI dan Dukungan Kegiatan Tahunan

ruminews.id, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin mengajak masyarakat untuk meneladani akhlak dan keteladanan Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari. Ajakan itu disampaikan saat memberikan sambutan pada Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1447 H, yang digelar Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Sulsel di Masjid Agung 45 Makassar, Minggu (28/9/2025) malam. Dalam pesannya, Munafri menekankan pentingnya peringatan Maulid sebagai momentum memperkuat iman dan meneguhkan semangat meneladani Rasulullah. “Dengan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, kita berharap bisa mengamalkan dan mengikuti apa yang telah dicontohkan beliau. Kita punya satu sosok yang menjadi pedoman bagaimana menjalankan kehidupan ini dengan baik,” ungkapnya. Pada kesempatan ini, politisi Golkar itu menyampaikan apresiasi kepada jajaran HMI yang menggagas kegiatan keagamaan ini. Apalagi tujuanya untuk memperingati maulid nabi besar Muhammad SAW. “Kepada adik-adik HMI, saya ucapkan terima kasih atas dukungan dan kerja samanya. Semoga kegiatan ini bisa menjadi agenda tahunan. Insya Allah tahun depan kita bisa laksanakan lagi,” ujarnya. Oleh sebab itu, Appi menambahkan, Masjid Agung 45 memiliki tempat yang sangat representatif untuk kegiatan berskala besar. Apalagi kegiatan organisasi keislaman. “Saya dulu pernah menjadi ketua masjid di sini. Masjid ini luas, parkirnya memadai, dan aksesnya mudah dijangkau. Itulah sebabnya acara seperti ini sangat tepat digelar di sini,” kata Munafri. Dalam kesempatan itu, Munafri juga menyapa para anak panti asuhan yang turut hadir. Bahaka menitip pesan kepada siswa yang hadir. “Terima kasih kepada anak-anakku dari panti asuhan yang sudah datang. Kita tidak akan berlama-lama karena besok kalian harus sekolah,” ucapnya penuh perhatian. Mengakhiri sambutannya, Wali Kota Makassar berharap kegiatan ini membawa kebaikan dan keberkahan. Dan juga perlu dilanjutkan tahun mendatang. “Mudah-mudahan acara kita pada hari ini mendapat berkah dari Allah SWT,” tutupnya.

Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan

Berikan Kesempatan Setara, Munafri Ajak Difabel Bangun Makassar

ruminews.id, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menegaskan komitmen pemerintah kota untuk menghadirkan kesempatan yang setara bagi penyandang disabilitas. Menurutnya, difabel harus menjadi bagian penting dalam proses pembangunan kota. Hal itu disampaikan dalam momentum Hari Bahasa Isyarat Internasional (HBI) 2025 yang digelar DPD Gerkatin Provinsi Sulawesi Selatan di Gedung Pusat Bahasa Isyarat Indonesia Sulawesi Selatan, Jl. AP Pettarani, Minggu (28/9/2025), Munafri mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menumbuhkan semangat inklusi. Kesempatan bekerja, pelatihan, hingga dukungan UMKM akan terus kami buka agar mereka dapat berperan aktif. Munafri mengapresiasi kegiatan ini, Menurut dia, keberagaman bahasa, baik lisan maupun isyarat adalah kekayaan yang harus dihargai. Bahasa isyarat bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga simbol kesetaraan dan inklusi. “Pemerintah Kota Makassar, berkomitmen mendukung kegiatan seperti ini, membuka ruang akses komunikasi dan hak pekerja yang setara bagi seluruh warganya,” ujarnya. Peringatan Hari Bahasa Isyarat Internasional (HBI) kembali menjadi momentum penting untuk menegaskan bahwa bahasa, dalam segala bentuknya, adalah sarana pemersatu, bagi penyandang difabel rungu wicara. Oleh sebab itu, Pemerintah kota mendukung kegiatan ini, dimana peringatan HBI tahun 2025 sekaligus menjadi pengingat akan pentingnya akses komunikasi setara dan upaya berkelanjutan untuk menciptakan Makassar yang inklusif, ramah bagi semua warga tanpa terkecuali. “Perayaan HBI ini diharapkan menjadi pengingat pentingnya membangun kesadaran bersama, bahwa komunikasi tanpa batas adalah hak setiap orang,” tuturnya. Munafri menekankan, HBI bukan sekadar perayaan simbolis, tetapi pengingat bahwa pembangunan kota harus merangkul seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas rungu. “Peringatan ini memberikan gambaran jelas bahwa kita, khususnya pemerintah dan masyarakat Makassar, harus tumbuh bersama dalam inklusi pembangunan kota,” jelasnya. “Kami Pemerintah Kota, berkomitmen bersama saudara berkebutuhan khusus dalam membangun Makassar,” tambah politisi Golkar itu. Appi menjelaskan, berbagai program telah dan akan terus dijalankan untuk memastikan kelompok difabel dapat berperan aktif. Di antaranya membuka peluang kerja di lingkup Pemkot Makassar serta menghadirkan pelatihan keterampilan agar dapat terserap di perusahaan-perusahaan lokal. “Kami memberikan pelatihan untuk menyalurkan bakat dan minat teman difabel, sehingga mereka bisa mendapatkan kesempatan bekerja dan mandiri,” tambahnya. Ia juga mendorong agar pelaku UMKM binaan, termasuk dari komunitas disabilitas, dapat tampil dalam berbagai agenda resmi pemerintah, seperti perayaan ulang tahun kota dan kegiatan besar lainnya. Ini kewajiban bersama untuk saling bantu, saling support, dan lebih penting lagi saling memperhatikan. “Kami berharap kehadiran Pemkot bisa membangun sinergi dan kolaborasi sehingga kelompok berkebutuhan khusus mendapat tempat dan menjadi sahabat pemerintah dalam membangun kota,” tutup Munafri.

Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan

Munafri Ajak Muslimat NU Jadi Garda Depan Pembangunan Kota

ruminews.id, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengajak seluruh kaum perempuan, khususnya Muslimat Nahdlatul Ulama (NU), untuk mengambil peran strategis dalam pembangunan dan penguatan demokrasi di Kota Makassar. Hal tersebut disampaikan Munafri saat menghadiri Maulid Akbar Peringatan Kelahiran Nabi Besar Muhammad SAW yang digelar Muslimat NU Kota Makassar, di Masjid Raya Makassar, Minggu (28/9/2025). Dalam sambutannya, Munafri menekankan pentingnya kehadiran dan dukungan perempuan sebagai pilar utama pembangunan, baik fisik maupun sumber daya manusia. “Kekuatan besar ada pada peran ibu-ibu. Dari rumah tangga, terbentuk karakter dan nilai yang akan menentukan kemajuan. Dukungan Muslimat NU sangat penting untuk mewujudkan Makassar yang maju, demokratis, dan sejahtera,” ujarnya. Peringatan Maulid Akbar yang dihadiri ratusan jamaah ini diisi dengan pembacaan zikir, dan tausiyah yang mengangkat keteladanan Nabi Muhammad SAW sebagai inspirasi membangun keluarga dan masyarakat. Pada kesempatan ini, Munafri menambahkan, peran perempuan bukan hanya dalam lingkup keluarga, tetapi juga pada berbagai sektor kehidupan, termasuk penguatan ekonomi, pendidikan, dan sosial kemasyarakatan. “Pemerintah Kota Makassar tidak bisa bekerja sendiri. Kami butuh dukungan penuh dari seluruh elemen, termasuk Muslimat NU, agar pembangunan berjalan seimbang antara fisik dan manusia,” tambahnya. Munafri juga menekankan pentingnya semangat gotong-royong dan kepedulian sosial, terutama di tengah tantangan ekonomi yang dihadapi masyarakat. Oleh sebab itu, pria yang akrab disapa Appi itu mengajak Muslimat NU untuk terus hadir sebagai penggerak kebaikan, membantu sesama, dan menjaga persatuan umat. “Makassar kita bangun bersama. Perempuan memiliki kekuatan besar untuk menggerakkan perubahan, menanamkan nilai kejujuran, dan menolak segala bentuk korupsi dalam kehidupan sehari-hari,” tegasnya. Ia juga mendorong pengembangan urban farming (pertanian perkotaan) dan pemberdayaan UMKM sebagai langkah strategis memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat. Munafri menegaskan, Kota Makassar memiliki potensi besar menjadi salah satu pusat urban farming terbesar di Indonesia. Pemanfaatan lahan-lahan sempit di perkotaan, katanya, bukan hanya menopang ketersediaan pangan, tetapi juga mampu menambah pendapatan keluarga. “Kita ingin Makassar menjadi kota dengan pengembangan urban farming terbesar di Indonesia. Konsepnya sederhana, tapi harus dikerjakan serius agar berjalan,” ujarnya. Ia memberi contoh pemanfaatan lahan rumah atau pekarangan, termasuk budi daya ayam dan sayuran, yang bisa menjadi tambahan ekonomi rumah tangga. “Dengan lahan 3 meter saja bisa kita manfaatkan. Yang penting ada kemauan dan pendampingan,” katanya. Selain urban farming, Munafri menilai pentingnya penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Menurutnya, pelaku UMKM harus dibina agar memiliki standar higienis, kualitas produk yang baik, dan manajemen usaha yang berkelanjutan. “UMKM harus bersabar, disiplin, dan mengikuti standar higienis. Ini penting supaya produk mereka mampu bersaing, bahkan menembus pasar nasional,” jelasnya. Di akhir sambutan, Munafri mengajak warga Makassar untuk terus meneladani semangat gotong-royong dan kepedulian sosial, seraya mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan, memperkuat ekonomi keluarga, dan memanfaatkan peluang yang ada. Ketua DPD II Golkar Makassar itu menambahkan, pemerintah kota siap memfasilitasi pelatihan, pendampingan, hingga akses permodalan agar pelaku UMKM semakin kuat. Ia juga mengajak masyarakat, khususnya kaum perempuan, untuk aktif memanfaatkan program pemberdayaan yang disiapkan pemerintah. “Kita tidak bisa bekerja sendiri. Pemerintah menyiapkan program, tapi perlu dukungan masyarakat agar kegiatan pemberdayaan dan penguatan ekonomi ini benar-benar dirasakan manfaatnya,” tutupnya.

Daerah, Pangkep, Pemerintahan, Pertanian, Uncategorized

HMI Cabang Pangkep Tolak Kehadiran Menteri Pertanian: Kritik Juga Dilempar ke Pemkab

ruminews.id, Pangkep – Panen raya yang digelar di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Sabtu (27/9/2025), berubah menjadi sorotan tajam. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pangkep menyatakan sikap menolak kehadiran Menteri Pertanian RI, Amran Sulaiman, dalam acara tersebut. Ketua HMI Cabang Pangkep, Fadli Muhammad, menilai kedatangan Amran Sulaiman hanya sebatas agenda seremonial yang tidak menyentuh problem mendasar yang dihadapi petani. Ia menyoroti kelangkaan pupuk, harga panen yang tidak stabil, dan buruknya infrastruktur irigasi yang tak kunjung diperbaiki. “Panen raya ini hanya panggung pencitraan. Petani di Pangkep masih berjuang dengan pupuk yang langka, biaya produksi yang tinggi, irigasi yang rusak, dan harga gabah yang sering jatuh. Kehadiran Menteri justru terasa jauh dari realita,” tegas Fadli Muhammad HMI Cabang Pangkep tidak hanya mengarahkan kritiknya kepada pemerintah pusat, tetapi juga menyoroti Bupati dan Pemerintah Kabupaten Pangkep. Menurut Fadli, Pemkab Pangkep gagal menunjukkan keberpihakan penuh terhadap nasib petani, karena program yang dijalankan masih lemah dalam implementasi. “Bupati dan Pemkab Pangkep tidak bisa hanya berdiri di belakang seremoni panen raya. Faktanya, banyak irigasi terbengkalai, petani tidak didampingi secara serius, dan bahkan ada dugaan penyimpangan anggaran di Dinas Pertanian yang mencederai kepercayaan publik. Di sinilah tanggung jawab pemerintah daerah dipertanyakan,” ujarnya. HMI Cabang Pangkep menegaskan penolakan ini adalah bentuk protes moral sekaligus ajakan untuk memperbaiki kebijakan. Menurut mereka, kesejahteraan petani hanya bisa terwujud jika pemerintah pusat dan daerah serius melakukan reformasi di sektor pertanian. “Kami menolak kehadiran Menteri Pertanian di Pangkep sampai ada bukti nyata perubahan. Dan kami mendesak Bupati Pangkep untuk tidak menjadikan acara panen raya hanya seremoni kosong, melainkan titik balik memperjuangkan nasib petani,” pungkas Fadli.

Daerah, Jakarta, Pemerintahan

Dr. Yogi Syamkas: Ferry Syahminan Aset Berharga KPU RI dengan Integritas Tinggi

ruminews.id, Jakarta – Kehadiran Ferry Syahminan sebagai Inspektur Wilayah III Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mendapat apresiasi positif dari berbagai kalangan. Akademisi sekaligus pengamat kepemiluan, Dr. Yogi Syamkas, menilai Ferry sebagai sosok aparatur berintegritas, berdedikasi, dan menjadi aset penting yang dimiliki KPU RI. “Pak Ferry Syahminan adalah contoh nyata aparatur yang konsisten menempatkan profesionalisme dan integritas di atas segalanya. Kiprahnya, baik saat menjabat sebagai Sekretaris KPU Banten maupun kini sebagai Inspektur Wilayah III KPU RI, menunjukkan komitmen besar dalam memperkuat tata kelola kelembagaan yang akuntabel dan transparan,” ujar Dr. Yogi Syamkas. Menurut Dr. Yogi, keberadaan Ferry Syahminan tidak hanya memberi warna baru dalam kepemimpinan pengawasan internal KPU, tetapi juga menghadirkan solusi nyata terhadap berbagai persoalan yang kerap muncul di tubuh lembaga tersebut. “Beliau adalah aset berharga bagi KPU RI. Dengan pengalaman panjang, pendekatan yang humanis namun tegas, serta kepemimpinan yang solutif, Pak Ferry mampu menyelesaikan permasalahan internal KPU sekaligus menjaga agar prinsip akuntabilitas tetap menjadi pedoman utama,” tambahnya. Lebih jauh, Dr. Yogi menekankan bahwa kepercayaan publik terhadap KPU sangat dipengaruhi oleh hadirnya figur-figur kredibel dan dapat dipercaya seperti Ferry Syahminan. “Pemilu adalah jantung demokrasi. Kehadiran sosok seperti Pak Ferry memberi jaminan bahwa proses demokrasi di Indonesia dapat berjalan sehat, transparan, dan akuntabel. KPU membutuhkan figur dengan kapasitas, integritas, sekaligus kemampuan menyelesaikan masalah, dan beliau adalah salah satu yang terbaik,” tutup Dr. Yogi.

Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan

Makassar–Sampoerna Foundation Cetak Generasi Emas 2045

ruminews.id, MAKASSAR – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar terus menunjukkan komitmen dalam meningkatkan kualitas pendidikan, baik melalui penguatan mutu guru maupun pengembangan sumber daya manusia (SDM) siswa. Upaya tersebut diwujudkan dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Dinas Pendidikan Kota Makassar, dan Putera Sampoerna Foundation terkait program beasiswa. Penandatanganan berlangsung di Ruang Sipakalebbi, Balai Kota Makassar, Jumat (26/9/2025), disaksikan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, serta Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Achi Soleman. Dari pihak Putera Sampoerna Foundation hadir Senior Director Elan Merdy bersama Head of Program Juliana. Melalui kerja sama ini, Pemkot Makassar berharap semakin banyak pelajar dan tenaga pendidik yang memperoleh kesempatan mengenyam pendidikan dan pelatihan berkualitas, sehingga mampu mencetak generasi unggul dan berdaya saing. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa kemitraan dengan PSF menjadi langkah penting membangun sistem pendidikan yang lebih baik dan berkelanjutan di kota ini. “Kita tau Putera Sampoerna Foundation adalah salah satu pembaga terbesar di Indonesia. Ini wujud nyata kolaborasi antara Pemerintah Kota Makassar dan Sampoerna Foundation untuk membangun sistem pendidikan yang lebih baik,” ujar Munafri. Ia menekankan bahwa pendidikan merupakan pondasi utama kemajuan bangsa dan menjadi keharusan (mandatori) untuk terus dibenahi. Anak-anak didik harus dipersiapkan menjadi Generasi Emas 2045. “Pemerintah Kota tidak akan melakukannya sendirian. Diperlukan kolaborasi dengan seluruh pihak yang peduli pada dunia pendidikan,” jelasnya. Munafri juga mengingatkan pentingnya tindak lanjut nyata pasca-penandatanganan MoU. Haruslnya, menjadi implementasi peningkatan kualitas pendidikan di Makassar. “Ini bukan sekadar seremonial. Kita harus melaksanakan dan mengeksekusi rencana ini sebagai tanggung jawab bersama,” tambahnya. Kolaborasi ini diharapkan menghadirkan berbagai program beasiswa, peningkatan kapasitas guru, serta pengembangan kurikulum yang relevan dengan tantangan masa depan. “Kami Pemkot Makassar menargetkan kemitraan ini menjadi model sinergi pemerintah dan swasta dalam mencetak SDM unggul, kreatif, dan kompetitif,” tukas Appi. Program pelatihan ini menjadi yang pertama di Kota Makassar, namun PSF sudah merencanakan keberlanjutan. Tahun depan, akan digelar program tatap muka untuk pelatihan guru dengan cakupan yang lebih luas. Sedangkan Juliana, Head of Program Putera Sampoerna Foundation, ia mengawali dengan nada penegasan bahwa lembaganya tidak memiliki keterkaitan dengan industri rokok. “Kami bukan bagian dari perusahaan rokok. Sama sekali tidak berhubungan dengan perusahaan rokok,” tegas Juliana. Ia menjelaskan bahwa PSF adalah lembaga independen yang fokus pada pengembangan kualitas pendidikan di Indonesia melalui berbagai program beasiswa dan pelatihan. Dalam tahap awal kerja sama dengan Pemkot Makassar, PSF menyiapkan program beasiswa pelatihan khusus bagi 40 guru SD dan SMP terpilih. Program ini dirancang untuk meningkatkan kompetensi pedagogik dan soft skill para pendidik agar mampu menerapkan pembelajaran mendalam (deep learning) di kelas. “Harapannya, dengan peningkatan kompetensi guru, dampak belajar akan langsung dirasakan siswa, sehingga terjadi perubahan kualitas pembelajaran di sekolah,” jelas Juliana. Pelatihan ini dilaksanakan secara daring, dengan fokus pada penguatan metode pembelajaran, komunikasi efektif, dan keterampilan kepemimpinan di lingkungan sekolah. Juliana menegaskan, syarat utama bagi guru peserta hanyalah komitmen untuk mengikuti program secara penuh. Seleksi peserta dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Makassar, dengan pertimbangan motivasi dan kesiapan guru. “Kami hanya butuh komitmen. Tidak ada syarat lain,” ujarnya.

Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan

Hotel Bintang Lima Pertama Hadir di Kota Makassar

ruminews.id, MAKASSAR – Kota Makassar bersiap menorehkan babak baru dalam industri perhotelan dengan kehadiran Hotel Grand Mercure, hotel bintang lima pertama di Sulawesi Selatan yang berstandar internasional. Pembangunan sektor pariwisata dan perhotelan di Kota Makassar, kembali menunjukkan kemajuan pesat, masa Pemerintahan Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika Ilham. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, secara resmi melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) Hotel Grand Mercure, hotel bintang lima pertama di Makassar, yang berlokasi strategis di Jl. Metro Tanjung Bunga, kawasan Tanjung Bunga, Jumat (26/9/2025). Hotel Grand Mercure yang akan dibangun di lahan premium dengan kapasitas parkir luas ini diharapkan menjadi ikon baru perhotelan di Kota Daeng. Kehadirannya diyakini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Juga memperkuat infrastruktur pariwisata, dan meningkatkan daya tarik Makassar sebagai destinasi event berskala nasional maupun internasional. Dalam sambutannya, Wali Kota Munafri menyampaikan apresiasi dan rasa bangga atas dimulainya pembangunan hotel bintang lima pertama di Makassar. Menurutnya, kehadiran Grand Mercure menjadi titik awal penting menuju proses perubahan dan peningkatan layanan perhotelan di ibu kota Sulawesi Selatan tersebut. “Dengan hadirnya Hotel Grand Mercure bintang lima yang akan menjadi satu-satunya hotel bintang lima di Makassar, ini tentu memberikan angin segar dalam berbagai hal, khususnya bagi perkembangan kota,” ujar Munafri. Sebagai bagian dari jaringan global Accor Group yang memiliki lebih dari 5.600 properti lebih dari 110 negara, Grand Mercure Makassar digadang menjadi ikon baru pariwisata dan bisnis di kota ini. Dirancang ramah lingkungan dengan konsep ekotourism dan sustainability, hotel ini diharapkan bukan hanya memperkuat infrastruktur pariwisata, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka peluang kerja luas bagi warga Makassar. Appi mengungkapkan, sebelum pembangunan dimulai, pihak pengembang telah diundang ke kantornya untuk memaparkan rancangan proyek. Dalam pertemuan itu, Munafri menekankan pentingnya keterbukaan dan kelancaran proses perizinan. “Saya sampaikan kalau dalam proses perizinan ada pegawai yang meminta uang dan sebagainya, tolong langsung sampaikan ke saya,” tegasnya. Rencana pembangunan Grand Mercure terbilang ambisius. Berdiri di lahan premium dengan ballroom seluas lebih dari 4.000 meter persegi—salah satu yang terbesar di Makassar. Hotel ini akan dilengkapi 350 kamar modern yang dapat diperluas hingga 500 kamar, area parkir luas, serta berbagai fasilitas food dab beverage outlet berstandar internasional. Seluruhnya disiapkan untuk mendukung berbagai event berskala nasional dan internasional, mulai dari konferensi bisnis, pameran, hingga perhelatan pernikahan megah. Oleh sebab itu, politisi Golkar itu menegaskan pentingnya izin sesuai aturan yang belaku, Pemerintah Kota Makassar, tidak ingin iklim investasi tercoreng hanya karena ulah segelintir oknum yang tidak berintegritas. “Kami tidak mau iklim investasi ini ternodai hanya gara-gara oknum satu dua orang yang tidak memberikan dedikasi dan integritasnya dalam menjalankan fungsi sebagai pelayan masyarakat,” katanya. Proyek ini menargetkan operasional pada 2027, dengan perkiraan penyerapan tenaga kerja mencapai 400 karyawan tetap warga Makassar, ditambah ratusan pekerja harian untuk mendukung kegiatan operasional dan event. Grand Mercure juga menghadirkan program loyalty global yang memberikan pengalaman eksklusif bagi pelanggan setianya. Dengan dukungan penuh Pemerintah Kota Makassar. Grand Mercure diyakini akan menjadi simbol kebanggaan baru yang memperkaya ragam akomodasi premium sekaligus membawa semangat kearifan lokal berpadu dengan keunggulan layanan perhotelan internasional. Wali Kota berharap, proyek pembangunan Grand Mercure dapat selesai tepat waktu, bahkan lebih cepat dari jadwal. Dengan lokasi yang sangat strategis, kehadiran hotel ini diyakini akan menjawab kebutuhan infrastruktur pariwisata Makassar yang kian meningkat. Selain itu, hotel ini akan dilengkapi ballroom berkapasitas 4.000 orang, yang disebut sebagai salah satu ballroom terbesar di Kota Makassar. “Kami berharap dengan hadirnya hotel ini, event-event internasional bisa kembali digelar di Makassar,” tuturnya. “Tentu, kehadiran event berskala besar akan memberikan efek domino yang signifikan terhadap perekonomian masyarakat,” lanjut Munafri. Di hadapan para investor dan tamu undangan, Munafri kembali menegaskan komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Ia mengajak seluruh pihak untuk mematuhi aturan yang berlaku, baik dari pemerintah kota maupun pusat, agar proses pembangunan berjalan lancar. Pemerintah Kota Makassar sangat terbuka terhadap investasi. Disebutkan, dengan hadirnya Grand Mercure bintang lima ini, perusahaan-perusahaan lain juga bisa berinvestasi di Makassar dengan aman, tenang, dan nyaman. “Semakin banyak investasi, insya Allah akan semakin membangkitkan geliat ekonomi dan memberikan dampak positif bagi masyarakat,” ungkapnya. Dengan kehadiran Hotel Grand Mercure, Makassar diharapkan semakin siap menjadi pusat kegiatan bisnis, pariwisata, dan event internasional, sekaligus memperkuat posisinya sebagai salah satu kota metropolitan terkemuka di kawasan timur Indonesia. “Mari kita jalankan aturan-aturan yang ada, supaya proses ini berjalan tepat waktu, bahkan lebih cepat dari yang direncanakan,” tutup Munafri.

Scroll to Top