Pemerintahan

DPRD Kota Makassar

Warga Protes Proyek PSEL, DPRD Dorong Pemkot Tinjau Ulang Penetapan Lokasi

ruminews.id- MAKASSAR – Rencana pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di Kecamatan Tamalanrea kembali menuai sorotan. Kali ini, giliran DPRD Kota Makassar yang menyoroti sejumlah kejanggalan prosedural dalam proyek strategis tersebut dan mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) meninjau ulang penetapan lokasi. Hal ini mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi C DPRD Makassar, Selasa (6/8), bersama perwakilan warga dari empat lingkungan di antaranya Mula Baru, Tamalalang, Alamanda, dan Akasia. Dalam forum tersebut, warga secara tegas menyampaikan keresahan mereka terhadap proses perencanaan proyek yang dinilai tertutup dan tidak partisipatif. Meski demikian, warga pada prinsipnya sangat mendukung hadirnya proyek PSEL sebagai solusi pengolahan sampah berkelanjutan. Namun, mereka menyatakan ketidaksetujuan terhadap lokasi pembangunan yang dinilai terlalu dekat dengan permukiman padat dan fasilitas umum. Ketua RW 05 Kelurahan Bira, H. Akbar Adhy, menilai pembangunan PSEL dilakukan tanpa dasar komunikasi yang memadai dengan masyarakat setempat. “Pembangunan ini muncul tiba-tiba. Tidak ada sosialisasi, bahkan lurah dan camat pun tidak tahu. Ini aneh. Siapa yang ambil keputusan? Kenapa warga tidak dilibatkan?” seru Akbar. Senada, warga Alamanda, Dadang Anugrah, menyoroti lokasi proyek yang terlalu dekat dengan pemukiman dan fasilitas pendidikan seperti SMPN 6 Makassar. Ia khawatir dampak polusi udara dari insinerator PSEL akan membahayakan kesehatan anak-anak dan warga sekitar. “Kami bukan menolak PSEL sebagai konsep, tapi tolong cari lokasi yang tidak mengorbankan lingkungan hidup kami. Ini soal keselamatan,” ujarnya. Menanggapi hal itu, Sekretaris Komisi C DPRD Makassar, Ray Suryadi Arsyad, mengungkapkan keprihatinannya terhadap proses penetapan lokasi proyek yang dinilai cacat prosedural. Ia menilai penolakan warga sebagai bentuk kegagalan pemerintah dalam menjamin keterlibatan publik dan transparansi.

Daerah, Makassar, Pemerintahan

Pemkot Makassar–Unhas Perkuat Kolaborasi Pembangunan di Pulau

ruminews.id, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar kembali mempertegas komitmennya dalam membangun kota secara inklusif dan berbasis riset, termasuk Pembangunan di Pulau. Hal ini diwujudkan melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Universitas Hasanuddin (Unhas), yang dilaksanakan di Kampus Unhas, Tamalanrea. Penandatanganan tersebut dihadiri langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dan Rektor Unhas, Prof. Dr. Jamaluddin Jompa. Keduanya sepakat memperkuat kerja sama lintas sektor, mulai dari pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), penataan wilayah kepulauan, penanganan banjir, hingga pembangunan infrastruktur strategis di Kota Makassar. “MoU ini bukan hanya seremoni, tapi bentuk komitmen untuk menjawab persoalan nyata di lapangan, baik di darat dan terutama di Keplualauan,” jelas Munafri. “Kami membutuhkan banyak masukan, riset, dan kolaborasi akademik dari Unhas untuk membangun kota ini secara terarah,” tambah Appi. Sebagai tindak lanjut dari kerja sama strategis antara Pemerintah Kota Makassar dan Universitas Hasanuddin, kedua pihak merencanakan kunjungan langsung ke wilayah kepulauan di Kota Makassar. Langkah ini dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi di lapangan serta merumuskan solusi konkret dan berbasis riset dalam mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di wilayah pulau. “Kami Pemerintah Kota menaruh harapan besar agar bersama Unhas membangun wilayah Pulau. Perlu menjadi fokus bersama dalam hal pembangunan, banyak yang kami bernahi di Pulau. Jadi, bisa kita kunjungi kembali pulau,” imbuh Appi. Munafri menekankan pentingnya pembangunan yang menyentuh masyarakat pesisir dan kepulauan. Ia menyampaikan bahwa pemerintah kota ingin membangun kembali pola komunikasi yang kuat dengan Unhas, khususnya untuk merumuskan solusi konkret atas tantangan di wilayah pulau-pulau. “Kita perlu lihat lagi seperti apa kondisi pulau-pulau kita saat ini. Di situlah kita ingin hadir. Warga pulau juga punya hak atas pembangunan yang adil,” ungkapnya. Selain itu, penanganan banjir menjadi salah satu isu utama yang tengah berjalan. Munafri menggarisbawahi bahwa kerja sama teknis dan akademis dengan Unhas sangat dibutuhkan dalam menyusun strategi jangka panjang. Termasuk dalam hal pengelolaan drainase, tata ruang, dan pembangunan kawasan rendah resiko bencana. Kerja sama juga meliputi pengembangan kawasan baru seperti di wilayah Muntia, yang selama ini dikenal sebagai kawasan nelayan dengan keterbatasan ekonomi. Pemkot Makassar merencanakan pembangunan kawasan terpadu yang meliputi stadion baru, penguatan sektor ekonomi masyarakat, dan penyediaan fasilitas penunjang. “Kami ingin menjadikan Untia sebagai kawasan yang punya nilai tambah. Tak hanya membangun stadion, tapi juga menciptakan ekosistem pendukung di sekitarnya,” jelas Munafri. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota juga menyinggung soal tantangan besar yang dihadapi Kota Makassar, yakni pengelolaan sampah yang kian kompleks. Menurutnya, Makassar saat ini menghadapi situasi darurat kampung, dengan volume sampah harian mencapai 1.000 hingga 1.300 ton, mayoritas merupakan sampah organik. “Masalah kita bukan hanya menumpuk, tapi juga mendalam. Kami butuh pendekatan yang berbasis sains dan teknologi, dan di sinilah peran Unhas sangat kami harapkan,” tegasnya. Appi juga menyampaikan bahwa hampir semua kajian dan dokumen penting yang dibawa ke Forum Perangkat Daerah (FPD) dilakukan dengan pendampingan dari akademisi Unhas. “Keterlibatan perguruan tinggi menjadi kunci dalam memastikan kebijakan berjalan berbasis data dan kebutuhan masyarakat,” tutupnya. Rektor Unhas, Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, dalam sambutannya turut menyambut baik perpanjangan kerja sama ini. Ia menegaskan bahwa Unhas selalu siap menjadi mitra strategis Pemerintah Kota Makassar dalam merumuskan kebijakan berbasis riset dan keberlanjutan. Kerja sama ini diharapkan tak hanya berdampak pada pencapaian target pembangunan jangka menengah daerah, tetapi juga mempercepat terwujudnya visi Makassar sebagai kota maju, hijau, dan inklusif, dengan dukungan penuh dari kekuatan akademik. Jamaluddin Jompa, menegaskan pentingnya mengakselerasi kolaborasi antara Unhas dan Pemerintah Kota Makassar dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan, khususnya di wilayah pesisir dan kepulauan. Menurutnya, kolaborasi antara institusi akademik dan pemerintah harus benar-benar dioptimalkan, tidak hanya sebatas kedekatan fisik atau pertemuan seremonial. “Kita Unhas ini secara geografis dekat dengan Pemkot, tapi jangan hanya dekat secara lokasi. Kita harus dekat dalam aksi, kerja nyata, dan solusi bersama,” tegasnya. Dalam kesempatan tersebut, Rektor Unhas secara khusus menyoroti kondisi masyarakat di wilayah kepulauan yang selama ini masih menghadapi berbagai kesenjangan, baik dari sisi kesehatan, pendidikan, hingga infrastruktur ekonomi. “Masyarakat di pulau-pulau sering kali hanya jadi objek simpati. Padahal mereka butuh solusi konkret yang menyentuh langsung kehidupan mereka,” ujarnya. Guru besar Ilmu Kelautan itu menyebutkan, bahwa saat ini Unhas bersama mitra dari Jepang tengah mendorong hadirnya teknologi terapan seperti cold storage berbasis tenaga surya yang memungkinkan hasil tangkapan nelayan langsung tersimpan dalam rantai dingin untuk menjaga kualitas produk laut. Inovasi ini disebut bisa mendongkrak nilai jual ikan lokal, termasuk untuk kebutuhan restoran sushi dan pasar ekspor. Rektor juga menegaskan bahwa perhatian terhadap masyarakat sekitar kampus harus menjadi prioritas awal. Ia mencontohkan berbagai masalah sosial di kawasan belakang kampus, seperti akses jalan, kesehatan, dan ketenagakerjaan yang masih belum terselesaikan. “Kampus ini harus menjadi laboratorium hidup. Jika ada masalah di sekitar kita, maka di situlah inovasi dan kontribusi Unhas harus hadir pertama kali,” katanya. Ia juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap proyek infrastruktur seperti jalan di sekitar kampus yang belum rampung meskipun telah direncanakan sejak lama. Menurutnya, proyek ini harus dikawal agar dapat segera memberikan manfaat bagi warga. Prof. Jamaluddin menyampaikan bahwa Unhas siap menjadi mitra aktif dalam perumusan dan pelaksanaan berbagai program strategis Pemkot Makassar. Ia menilai kehadiran Wali Kota Munafri Arifuddin merupakan bentuk keterbukaan pemerintah terhadap sinergi kampus dan birokrasi. “Ini harus dimanfaatkan bersama demi kepentingan masyarakat luas, baik di kota maupun di pulau,” ujar Prof. Jamaluddin. Ia juga menekankan bahwa semua pihak harus bergerak bersama dalam semangat kolaborasi untuk membawa perubahan nyata. “Jangan tunggu sempurna dulu, yang penting bergerak. Kita kolaborasi, akselerasi, dan terus evaluasi,” imbuh dia. Dia juga menegaskan komitmen Unhas untuk terus berkontribusi dalam pembangunan Kota Makassar melalui kerja sama strategis dengan Pemerintah Kota. “Sekali lagi saya tekamankan, Unhas berada di Makassar. Tentu tidak elok jika inovasi-inovasi dari kampus ini tidak diterapkan di kota tempat kami berdiri,”” tegas Prof. Jamaluddin. Menurutnya, hampir semua bidang keilmuan dan riset yang dikembangkan di Unhas berpotensi besar untuk diimplementasikan di Makassar mulai dari penanganan banjir, pengelolaan sampah. Lanjut dia, tata ruang, hingga penguatan kapasitas masyarakat dan pemberdayaan kawasan pesisir serta kepulauan. Makassar adalah kota yang sangat ideal untuk menjadi laboratorium penerapan hasil-hasil kajian. “Sebagai salah satu kota besar di Indonesia, Makassar punya kompleksitas, sekaligus peluang yang luar biasa untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, industri,

Daerah, Makassar, Pemerintahan

Aliyah Mustika Ilham Terima Audiensi Dian Kemala, Dukung Perayaan HUT RI & HUT Organisasi

ruminews.id, MAKASSAR – Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menerima audiensi dari jajaran Pengurus Cabang Persatuan Keluarga Besar Purnawirawan Polri (Dian Kemala) Kota Makassar, yang berlangsung di Ruang Wakil Wali Kota, Kantor Wali Kota Makassar, Selasa (5/8/2025). Ketua, Hasniah Arief, yang menyampaikan rencana kegiatan organisasi dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia yang akan dirangkaikan dengan Hari Jadi Dian Kemala ke-26. Acara tersebut direncanakan akan digelar pada bulan Agustus ini di SPN Batua. Dalam momen tersebut Aliyah Mustika Ilham menyampaikan apresiasi atas semangat kebangsaan dan kebersamaan yang terus dijaga oleh organisasi Dian Kemala. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kota Makassar memberikan dukungan terhadap kegiatan yang membawa nilai-nilai positif, khususnya yang berkaitan dengan semangat nasionalisme dan penghormatan terhadap jasa para purnawirawan. “Saya menyambut baik dan memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan ini. Semangat kebersamaan dan nasionalisme yang dibawa oleh Dian Kemala adalah bagian dari semangat Kota Makassar.” ujar Aliyah Mustika Ilham. Lebih lanjut, Aliyah Mustika Ilham menyampaikan harapannya agar kegiatan ini dapat menjadi wadah mempererat silaturahmi antara para purnawirawan dan masyarakat, serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan karakter bangsa, khususnya di Kota Makassar. Turut hadir mendampingi Wakil Wali Kota dalam audiensi ini, Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar, Haeruddin, yang juga menyampaikan dukungannya dalam kegiatan masyarakat yang berorientasi pada kebangsaan dan persatuan. Jajaran Pengurus Dian Kemala yang hadir dalam audiensi, Hasniah Arief (Ketua), Tuti Sa’ban (Wakil Ketua), Rahmawat (Penasehat), Nuraeni Yuliman (Bendahara), dan Sukawati Syarif (Sekretaris Organisasi). Dengan semangat kolaborasi Pemerintah Kota Makassar bersama organisasi kemasyarakatan seperti Dian Kemala diharapkan dapat terus berperan aktif dalam menciptakan kehidupan sosial yang harmonis, berkarakter, dan berlandaskan nilai-nilai kebangsaan.

Daerah, Makassar, Pemerintahan, Pendidikan

Ketua PGRI Sulsel Sebut Program Seragam Gratis Pemkot Makassar Sangat Bermanfaat

ruminews.id, MAKASSAR — Program seragam sekolah gratis bagi siswa baru tingkat SD dan SMP yang digagas Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dan Wakil Wali Kota, Aliyah Mustika Ilham, terus menuai respons positif dari berbagai kalangan. “Program ini meringankan beban ekonomi masyarakat, terutama bagi orang tua yang tergolong kurang mampu,” ujarnya, Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Sulawesi Selatan, Prof. Dr. Hasnawi Haris, Senin (4/8/2025). Prof. Dr. Hasnawi Haris, menyampaikan pandangannya terkait kebijakan tersebut. Ia menilai, program ini memiliki nilai manfaat yang signifikan, terutama dalam konteks pemerataan akses pendidikan. “Seragam gratis yang dibiayai oleh Pemerintah Kota Makassar tentu sangat membantu, terutama bagi masyarakat yang berada dalam keterbatasan ekonomi,” jelasnya. “Tapi, tentu saja tidak semua masyarakat akan memandang kebijakan ini dari sudut yang sama,” tambah guru besar UNM itu. Ia menyebutkan, dalam realisasi kebijakan publik, perbedaan persepsi merupakan hal yang wajar. Namun, sebagai Ketua PGRI Sulsel, dirinya menekankan pentingnya pemerintah menjalankan program ini secara konsisten dan bertanggung jawab. “Program ini merupakan janji kampanye dari Pak Wali dan Ibu Wawali, sehingga sudah sepatutnya ditunaikan. Ini bukan hanya soal janji politik, tapi juga soal komitmen pada pemerataan kesempatan bagi seluruh anak bangsa,” tambahnya. Hasnawi juga menilai dinamika dalam proses distribusi yang masih berlangsung. Dalam konteks ini, menurutnya, penting memastikan tidak ada kendala administratif atau teknis yang menghambat pendistribusian. Selain itu, ia menyebut adanya aspirasi dari pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) lokal yang ingin dilibatkan dalam proses produksi seragam. Menurut Hasnawi, hal tersebut bisa menjadi nilai tambah apabila dikelola secara adil dan transparan. “Ini bisa jadi sinergi positif antara kebijakan pendidikan dan penguatan ekonomi lokal, selama pelaksanaannya dikawal dengan baik,” jelasnya. Hasnawi menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa program ini tetap harus dijalankan hingga tuntas, dengan prinsip akuntabilitas dan keberpihakan terhadap masyarakat yang membutuhkan. “Kuncinya ada di pelaksanaan. Selama program ini bermanfaat dan dijalankan sesuai aturan, tentu akan mendapat apresiasi dari masyarakat luas,” pungkasnya.

DPRD Kota Makassar

PD Pasar Siapkan Relokasi, DPRD Tinjau Kesiapan Pasar Terong

ruminews.id – MAKASSAR — Komisi B DPRD Kota Makassar meninjau langsung Pasar Terong untuk melihat kesiapan relokasi pedagang yang selama ini menempati area jalan Sawi, Senin (4/8). Peninjauan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang membahas penertiban area pasar dan pengembalian fungsi fasilitas umum. Kunjungan ini dipimpin Ketua Komisi B DPRD Makassar, Ismail, didampingi anggota komisi serta Direktur Utama Perumda Makassar Raya beserta jajaran. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan fasilitas yang akan digunakan pedagang. “Pagi ini kami meninjau langsung gedung relokasi pedagang Jalan Sawi di Pasar Terong. Kunjungan ini untuk memastikan tempat yang disiapkan sudah layak dan aman digunakan,” ujar Ismail. Dalam peninjauan tersebut, rombongan berdiskusi dengan pihak pengelola terkait kelengkapan sarana, kelayakan bangunan, dan aspek keselamatan bagi pedagang. Ismail menegaskan, proses relokasi harus berjalan tertib tanpa merugikan pihak manapun. “Kami berharap relokasi ini menjadi solusi yang adil, dengan tetap mengutamakan kenyamanan, keamanan, dan kelangsungan usaha para pedagang di lokasi baru,” katanya. Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PD Pasar Makassar Raya, Ali Gauli Rasyid, mengatakan pihaknya telah menyiapkan sejumlah langkah agar proses relokasi berjalan lancar tanpa merugikan pedagang. “Kunjungan Komisi B ini untuk memastikan kesiapan kami menindaklanjuti hasil RDP. Kami ingin para pedagang yang menempati badan jalan bisa pindah ke lokasi baru yang lebih nyaman dan tertata,” jelas Ali.

DPRD Kota Makassar

DPRD Makassar Dukung QRIS, Ingatkan Pemkot soal Kesiapan Lapangan

ruminews.id – MAKASSAR – DPRD Kota Makassar menyatakan dukungannya terhadap penerapan sistem pembayaran digital berbasis Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di berbagai sektor layanan publik. Namun, mereka mengingatkan agar Pemerintah Kota (Pemkot) tidak hanya fokus pada seremoni peluncuran, tetapi juga memastikan kesiapan teknis di lapangan.   Program digitalisasi layanan ini resmi dimulai dengan peluncuran QRIS di sektor terminal, pasar tradisional, dan PDAM oleh Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Senin (28/7), di Pasar Niaga Daya, Kecamatan Biringkanaya.   Anggota Komisi B DPRD Makassar, Umiyati, menilai langkah ini sebagai terobosan penting, namun harus dibarengi dengan infrastruktur dan sumber daya yang memadai.   “Digitalisasi itu penting, tapi jangan hanya tampak canggih di permukaan. Pertanyaannya, apakah semua juru parkir sudah punya perangkat untuk akses QRIS? Apakah di pasar perangkatnya tersedia? Di PDAM, bagaimana sistem integrasinya?” ujar Umiyati, Senin (4/8/2025).   Ia menekankan pentingnya perangkat pendukung, seperti ponsel pintar bagi para juru parkir, serta kelengkapan identitas berupa ID card dengan barcode QRIS yang mencantumkan lokasi tugas.

Daerah, Makassar, Pemerintahan

Aliyah Mustika Ilham Dorong Penguatan Organisasi PPTI Sebelum Kolaborasi Program

ruminews.id, MAKASSAR – Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, kembali menunjukkan komitmennya terhadap isu kesehatan masyarakat dengan menerima audiensi dari Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia (PPTI) Kota Makassar di Ruang Kerjanya, Kantor Wali Kota Makassar, Senin (4/8/2025). Dalam pertemuan tersebut, Aliyah menyampaikan apresiasi atas langkah PPTI Makassar yang akan segera mengadakan pelantikan pengurus baru sebanyak 25 orang pada bulan Agustus ini yang merupakan pelantikan perdana untuk tingkat Kota Makassar. “Saya sangat menghargai semangat PPTI dalam berperan aktif menekan angka penyebaran TBC di Kota Makassar. Pelantikan pengurus ini adalah awal yang baik untuk memperkuat struktur organisasi agar ke depannya dapat berkolaborasi lebih efektif dengan pemerintah,” ujar Aliyah Mustika Ilham. Aliyah Mustika Ilham menegaskan bahwa Pemerintah Kota Makassar terbuka untuk menjalin sinergi dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi seperti PPTI, dalam mendukung visi Makassar sebagai kota yang unggul di bidang kesehatan. Namun demikian, Aliyah Mustika Ilham mendorong agar PPTI terlebih dahulu merampungkan pelantikan kepengurusan barunya sebagai dasar pijakan kolaborasi lebih lanjut. “Silakan lanjutkan pelantikan pengurus baru terlebih dahulu. Setelah itu, kita bisa duduk bersama lagi untuk membahas program-program yang bisa dijalankan secara kolaboratif,” tambahnya. Audiensi tersebut turut dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, Nursaidah Sirajuddin, beserta jajaran dinas kesehatan yang siap mendukung langkah-langkah teknis dan kebijakan di lapangan. Sementara itu, jajaran PPTI Kota Makassar turut hadir, Misriani Ilyas (Ketua), AKBP (Purn) Yusni Ahmadi (Wakil Ketua), Irmawati Umar (Sekretaris), Johar Sanusi Bandu (Koordinator Bidang Penyuluhan dan Diklat), dan Rismawati (Bendahara). Melalui pertemuan ini, Aliyah Mustika Ilham kembali menegaskan bahwa Pemkot Makassar akan selalu mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan TBC secara menyeluruh di Kota Makassar.

DPRD Kota Makassar

DPRD Makassar Dalami Dugaan Diskriminasi Karyawan oleh Toko Ritel

ruminews.id – Makassar – DPRD Kota Makassar melalui Komisi A dan Komisi B menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pihak PT Midi Utama Indonesia Tbk (Alfamidi), organisasi kemasyarakatan, dan perwakilan keluarga pelapor, Jumat (1/8/2025). Rapat ini digelar untuk menindaklanjuti laporan dugaan diskriminasi karyawan dan pencemaran nama baik oleh jaringan ritel modern tersebut.   Dalam rapat yang berlangsung di ruang Komisi DPRD Makassar itu, berbagai isu strategis ikut disorot, mulai dari kepatuhan terhadap perizinan, pajak, hingga pelanggaran etika perusahaan terhadap karyawan.   Anggota Komisi A DPRD Makassar, Andi Makmur Burhanuddin, menyampaikan keprihatinannya atas informasi terkait dugaan diskriminasi terhadap karyawan perempuan berhijab di sejumlah gerai Alfamidi dan jaringan serupa.   “Saya menerima laporan, termasuk dari FPI, bahwa ada kecenderungan beberapa gerai meminta karyawan melepas jilbab saat bertugas. Jika benar, ini bukan hanya diskriminasi, tapi pelanggaran hak konstitusional dalam beragama,” tegasnya.

DPRD Kota Makassar

DPRD Makassar Soroti Dugaan UMKM Tak Dilibatkan dalam Program Seragam Gratis

ruminews, MAKASSAR — Program pembagian seragam sekolah gratis bagi siswa di Kota Makassar kembali menuai sorotan. Dugaan muncul bahwa tidak semua proses pengadaan seragam melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal sebagaimana yang dijanjikan sebelumnya. Temuan ini diungkap Laskar Merah Putih (LMP) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi D DPRD Makassar, baru-baru ini. Dalam pemaparannya, LMP menyebut dua toko, yaitu Toko Sinar Bahagia dan Toko Firman di Pasar Butung, yang diduga tidak termasuk dalam daftar 33 UMKM resmi penyedia seragam. Selain itu, nama seorang individu bernama Roy disebut melakukan pembelian seragam dari toko-toko tersebut. Ketua Komisi D DPRD Makassar, Ari Ashari Ilham, meminta semua pihak melihat persoalan ini secara objektif. Ia menegaskan pentingnya penelusuran lebih lanjut agar dapat dipastikan apakah proses distribusi sesuai dengan prinsip keterbukaan dan pemberdayaan UMKM. “Kalau disebut nama Roy sebagai pemenang tender tetapi tidak terdaftar sebagai UMKM, tentu kami perlu mendalami lebih lanjut. Ini bukan soal menyalahkan, tapi bagaimana menjaga transparansi dan kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah,” ujar Ari, Kamis (31/7). Ari juga menyampaikan bahwa sekitar 33 ribu seragam telah didistribusikan kepada siswa. Namun, kualitas dan kesesuaian spesifikasi tetap menjadi perhatian. Jika ditemukan ketidaksesuaian, ia menilai perlu ada langkah korektif.

Daerah, Jakarta, Olahraga, Pemerintahan

Wali Kota Munafri Percepat Pembangunan Stadion Untia, Studi Lapangan ke JIS

ruminews.id, JAKARTA – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menunjukkan komitmen kuat dalam percepatan pembangunan Stadion Untia, di Kecamatan Biringkanaya. Hal ini ditandai dengan dilakukannya studi lapangan ke Jakarta Propertindo (Jak Pro) atau Jakarta International Stadium (JIS) bersama jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menjadi leading sector pembangunan stadion, Rabu (30/7/2025). Turut hadir dalam kunjungan ini, Sekda Kota Makassar A. Zulkifly Nanda, Kepala Dinas PU Zuhaelsi Zubir, Plt Kepala Dinas Penataan Ruang Fuad Azis, Kepala Bapenda Andi Asminullah Azis. Kemudian, Kepala Bappeda Muhammad Dahyal, Kepala DLH Helmy Budiman, Kepala Dinas Perdagangan Evi Aprialty, serta Ketua Tim Ahli Pemkot Makassar Hudli Huduri, Prof. Dr. Nurlina Zubair. Rombongan diterima langsung oleh Direktur Proyek JIS dari Jakpro, Iwan Takwin, bersama Head of SBU JIS Shinta Syamsu Arief, serta jajaran direksi JIS lainnya. Dalam keterangannya, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan komitmennya untuk membangun Stadion Untia sebagai pusat pengembangan kawasan ekonomi baru di Kota Makassar. Munafri menyebut bahwa kunjungan ke JIS dilakukan untuk tujuan utama, memperdalam proses perencanaan pembangunan stadion dan belajar dari pengalaman Jakarta dalam membangun infrastruktur berskala besar dan berstandar internasional. “Ada dua hal utama mengapa kami datang ke sini. Pertama, kami sedang dalam proses membangun stadion sepak bola yang akan menjadi trigger atau pemicu tumbuhnya kawasan ekonomi baru di Kota Makassar,” ungkap Munafri. Ia menjelaskan, atmosfer sepak bola yang sangat kuat di Kota Makassar menjadi salah satu alasan strategis pembangunan stadion ini. Meski kapasitasnya kelak hanya sekitar seperempat dari JIS. Sehingga stadion Untia yang direncanakan ini akan menjadi ikon baru kota dan diharapkan mampu memenuhi standar internasional. “Kami targetkan kapasitasnya di angka 15.000 sampai 20.000 kursi. Tapi yang lebih penting dari itu, kami ingin stadion ini memenuhi kaidah dan regulasi internasional agar bisa digunakan di semua level pertandingan, baik nasional maupun internasional,” lanjutnya. Appi juga mengapresiasi Jakarta International Stadium sebagai infrastruktur modern yang dibangun dengan desain canggih, bahkan berhasil diselesaikan di tengah tantangan besar pandemi COVID-19. Menurutnya, JIS adalah contoh konkret bagaimana infrastruktur modern bisa dibangun di tengah tantangan besar. “Kami ingin pelajari bagaimana perencanaan, manajemen risiko, dan eksekusi proyek stadion yang dilakukan dengan baik di sini,” kata politisi Golkar itu. Stadion Untia, menurut Munafri, bukan hanya proyek olahraga semata. Pemerintah Kota Makassar menjadikan proyek ini sebagai katalisator tumbuhnya pusat ekonomi baru di bagian timur kota, termasuk dengan merancang kawasan komersial dan UMKM yang terintegrasi. Dalam kunjungan ini, Wali Kota juga menyampaikan bahwa tahapan perencanaan teknis Stadion Untia akan dimulai pada akhir 2025. Dokumen seperti FS, DED, Amdal, Amdalalin, hingga sertifikasi lahan tengah dirampungkan agar proses groundbreaking bisa dimulai pada awal 2026. “Kami ingin pembangunan stadion ini menjadi model pembangunan yang terencana, terukur, dan bisa dipertanggungjawabkan dari semua sisi: teknis, legal, dan manfaatnya bagi masyarakat,” tegas Munafri. Kunjungan ke JIS menjadi bagian penting dari upaya menyusun pembangunan Stadion Untia dengan pendekatan pembelajaran langsung dari pengalaman terbaik nasional. Munafri berharap proyek ini tak hanya menjadi simbol, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi, budaya, dan kebanggaan warga Kota Makassar. Wali Kota berlatar pengusaha itu, menegaskan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari persiapan matang sebelum memulai tahapan groundbreaking Stadion Untia pada akhir 2025. “Kami ingin memastikan pembangunan Stadion Untia dibangun dengan standar internasional tahun 2025 ini,” ujarnya, usai berbincabg di lapangan JIS. “Oleh karena itu, kami melakukan studi lapangan di JIS untuk melihat langsung kebutuhan teknis, tahapan pembangunan, hingga aspek regulasi seperti standar FIFA, Amdal, Amdalalin, DED, hingga status legalitas lahan,” tambah Munafri. Dengan langkah konkret ini, Pemerintah Kota Makassar memperlihatkan keseriusan dalam menghadirkan infrastruktur monumental yang tidak hanya membanggakan kota, tapi juga memperkuat ekosistem olahraga nasional. Ia menambahkan, saat ini Pemerintah Kota Makassar sedang menuntaskan dokumen-dokumen teknis sebagai persyaratan dasar. Pekerjaan perencanaan diharapkan rampung pada akhir 2025 agar proses konstruksi bisa segera dimulai awal tahun 2026. “Kami targetkan seluruh dokumen—mulai dari feasibility study, Amdal, DED hingga sertifikasi tanah bisa diselesaikan di tahun ini. Sehingga akhir 2025 atau awal 2026 kita bisa mulai pekerjaan fisik stadion,” katanya. Apa yang dilakukan Wali Kota Munafri ini tujuanya agar mempercepat pembangunan stadion menjawab harapan masyarakat dan pecinta sepak bola di kota Daeng. Apalagi dalam visi-misi tujuh Program uanggulan Wali Kota Munafri Arifuddin dan Wawali Aliyah Mustika Ilham, Stadion Untia masuk dalam prioritas. Oleh sebab itu, ia menegaskan, rencana pembangunan Stadion Untia dirancang berdiri di atas lahan seluas 6 hektare lebih akan secepatnya terwujud. Meski tidak sebesar JIS, stadion ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan fasilitas olahraga berstandar internasional di Kawasan Timur Indonesia, khususnya di Makassar. Munafri juga menyebut, pembangunan stadion ini bukan hanya fokus pada sektor olahraga, tapi juga menjadi motor penggerak ekonomi baru di kawasan sekitar. “Kita ingin stadion Untia ini menjadi kawasan pertumbuhan ekonomi baru. Bukan hanya tempat pertandingan sepak bola, tetapi juga memicu kegiatan UMKM, pariwisata, serta membuka lapangan kerja baru,” tururnya. Appi pun menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk melibatkan perguruan tinggi dalam proses perencanaan dan pengawasan teknis proyek. Pihak Pemkot Makassar, akan melibatkan akademisi perguruan tinggi yang punya kapasitas di bidang arsitektur, teknik sipil, dan tata kota. “Kita butuh transfer pengetahuan dan pemantauan independen agar pembangunan stadion ini benar-benar sesuai dengan best practice, (prosedur, kebijakan dan kegiatan operasional),” imbuhnya. Pada kesempatan ini, Munafri fan Direktur Jakpro Iwan berdiskusi soal teknis Pembangunan stadion. Bahakan memantau lapangan JIS tersebut untuk menjadi acuan dibangun fisik Stadion Untia. Dalam sesi kunjungan Pemerintah Kota Makassar ke Jakarta International Stadium (JIS), Direktur Proyek Jakpro, Iwan Takwin, menyampaikan sejarah, struktur, serta peran strategis PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dalam pembangunan infrastruktur di DKI Jakarta. Iwan menjelaskan bahwa Jakpro merupakan salah satu dari 14 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Jakpro memiliki fokus utama di sektor infrastruktur strategis dan pengelolaan kawasan. “Jakpro ini adalah satu dari 14 BUMD milik Pemprov DKI Jakarta. Kami fokus pada infrastruktur strategis dan pelayanan publik,” ujarnya. Cikal bakalnya berasal dari Badan Pengelola Kawasan Blok M Fluid pada era 70–80an. Dari situ berkembang menjadi PT Jakarta Propertindo pada tahun 2000,” jelas Iwan kepada Wali Kota Makassar dan rombongan. Dalam perjalanannya, Jakpro telah bertransformasi menjadi korporasi besar dengan struktur yang mencakup tujuh anak usaha dan sejumlah afiliasi. Perusahaan ini juga mengelola beberapa

Scroll to Top