Daerah Archives - Laman 104 dari 127

Tegas Kapolrestabes Makassar: Demo Anarkis Bukan Mahasiswa, Tapi Kriminal

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Pemerintahan, Politik / Fikri Haikal

ruminews.id, MAKASSAR — Kepolisian menegaskan sikap tegasnya dalam menyikapi insiden ricuh unjuk rasa di Makassar. Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Arya Perdana, memastikan setiap aksi penyampaian aspirasi secara damai akan tetap dikawal. Namun, tindakan anarkis tidak lagi dianggap sebagai gerakan mahasiswa ataupun ormas, melainkan perbuatan kriminal yang harus ditindak. “Kkomitmen kepolisian untuk mengawal aksi unjuk rasa damai, namun akan bertindak tegas terhadap setiap tindakan anarkis,” hal itu disampaikan Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Arya Perdana, dalam deklarasi damai bersama Wali Kota Makassar, Forkopimda, dan organisasi kepemudaan (OKP) di Warkop SIJA, Jalan Sawerigading, Minggu (31/8/2025). Arya mengakui insiden bentrokan pada 29 Agustus lalu terjadi karena situasi tidak terkendali. Jumlah aparat yang bertugas hanya sekitar 200 personel, sementara massa mencapai 2.000 orang tersebar di DPRD Kota dan DPRD Provinsi Sulsel. “Anggota kami saat itu tidak dilengkapi senjata, hanya bermodalkan tameng. Ini komitmen Kapolri agar tidak menyakiti pengunjuk rasa. Yang tidak boleh disakiti adalah pengunjuk rasa, bukan anarko,” jelas Arya. Namun, situasi berubah ketika massa mulai melempari aparat dengan batu dan bom molotov. Untuk mencegah jatuhnya korban lebih banyak, aparat menarik diri dan menghindari bentrokan langsung. Menurut Arya, awalnya isu yang diangkat massa terkait Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta sikap anggota DPR RI. Namun, di lapangan, sasaran justru berubah, menyasar aparat kepolisian. “Kami tidak bisa mengambil risiko tanpa bantuan TNI. Bahkan Damkar pun dihalangi massa,” terangnya. Atas kejadian itu, Arya menyampaikan duka mendalam atas korban meninggal, termasuk staf DPRD Makassar. Ia menegaskan, keputusan Presiden dan perintah Kapolri sudah jelas: seluruh pelaku kerusuhan harus ditindak tegas sesuai hukum. “Siapapun yang melakukan tindakan anarkis, bukan lagi masyarakat, bukan lagi mahasiswa, bukan lagi ormas. Mereka penjahat, dan akan kami tindak tegas,” tegasnya. Kapolrestabes menekankan bahwa penyampaian aspirasi yang damai akan tetap dikawal penuh oleh aparat. Namun, jika massa melakukan perusakan, pelemparan bom molotov, hingga penjarahan, maka tindakan tegas akan diambil. Langkah itu termasuk penggunaan gas air mata, peluru karet, hingga peluru tajam sesuai aturan Undang-Undang Unjuk Rasa. Polisi juga akan segera mengusut pelaku kerusuhan di DPRD Kota dengan memeriksa CCTV dan bukti lapangan. “Kami sudah jelas. Selama masih mahasiswa dengan jaket almamater, masih menyuarakan aspirasi, menutup jalan, itu tidak masalah. Tapi kalau sudah anarkis, itu penjahat. Dan saya janji, saya tindak tegas,” ujar Arya. Di akhir pernyataannya, Arya mengajak seluruh elemen masyarakat bersama pemerintah kota dan TNI untuk menolak anarkisme. “Polisi, Wali Kota, Dandim, akan bersama-sama melawan. Kami harap masyarakat juga ikut bersama, jangan diam. Mari kita tolak anarkisme di Makassar,” tegasnya. Suasana haru menyelimuti pertemuan lintas ormas dan Forkopimda di Warkop SIJA, Jalan Sawerigading, Minggu (30/8/2025) malam. Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman, tak kuasa menahan tangis saat menyampaikan duka mendalam atas tragedi aksi unjuk rasa 29 Agustus lalu yang menewaskan sedikitnya empat orang. Dengan suara bergetar, Supratman menyatakan kesediaannya mengorbankan nyawa demi menjaga keamanan dan kedamaian Makassar. “Kalau hari ini Makassar untuk amannya, ambil nyawanya di Supra. Saya bertaruhkan nyawaku demi waktu Makassar,” jelasnya. “Saya tidak rela Makassar hancur. Kasihan Makassar seperti ini, hanya karena persoalan pusat, masyarakat menjadi korban,” tambah penuh haru. Supratman menegaskan, selama 12 tahun menjadi wakil rakyat hingga periode ketiganya saat ini, DPRD Kota Makassar tak pernah menutup pintu aspirasi. Menurutnya, gedung DPRD adalah rumah rakyat, tempat semua kelompok masyarakat menyampaikan suara. “Tunjukkan pada saya satu saja aspirasi mahasiswa yang ditolak di DPRD Kota Makassar. Tidak ada. Karena rumah DPRD adalah rumah rakyat, rumah kita semua,” tegas politisi NasDem itu. Namun, rasa haru bercampur kesedihan tampak saat ia menyebut gedung DPRD justru dibakar saat unjuk rasa ricuh. “Yang kita sesalkan, kenapa rumah kita sendiri yang dibakar? Tetapi sudahlah, semua sudah terjadi. Yang penting, ke depan kita jaga Makassar agar tetap aman, dan proses pemerintahan tetap berjalan,” kata Supratman. Menurutnya, insiden berdarah yang menewaskan empat jiwa itu harus dijadikan pelajaran bersama agar tidak pernah terulang. Ia bersama Forkopimda, termasuk Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin dan Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Arya Perdana, berkomitmen memastikan kota tetap kondusif. “Kami hanya ingin melihat Makassar lebih baik, rakyatnya lebih bahagia. Jangan sampai kejadian kemarin terulang, karena akan menjadi sorotan buruk bagi kota kita,” ucapnya. Dengan penuh harap, Supratman mengajak seluruh masyarakat tetap menjaga Makassar dari aksi anarkis. Ia menegaskan DPRD tidak pernah melarang demonstrasi, namun penyampaian aspirasi harus dilakukan dengan damai. “Kalau ada yang mau demo, silakan. Itu hak rakyat. Tapi jangan lagi ada anarki seperti kemarin, karena nyawa manusia yang melayang itu sangat berdosa,” tegasnya. Di akhir pernyataannya, Supratman mengingatkan semua pihak bahwa Makassar adalah rumah bersama. “Makassar ini rumah kita. Jangan sampai rumah kita sendiri yang kita hancurkan,” tutupnya dengan suara bergetar.

Daerah, Gowa, Politik

Boikot NASDEM, PAN, dan GOLKAR : PECAT Politisi Viral, Selamatkan Demokrasi!

Tinggalkan Komentar / Daerah, Gowa, Politik / Fikri Haikal

ruminews.id, Gowa – 31 Agustus 2025, Ketua SAPMA PP Kabupaten Gowa, Sigit, dengan tegas menyatakan sikap untuk memboikot Partai NASDEM, PAN, dan GOLKAR. Sikap ini lahir dari kekecewaan mendalam atas wajah DPR yang kini semakin terdegradasi menjadi panggung hiburan, bukan lagi lembaga terhormat yang memperjuangkan kepentingan rakyat. Fenomena viralnya sejumlah anggota dewan dari ketiga partai ini menjadi bukti nyata : 1. NASDEM: Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach 2. PAN: Eko Patrio dan Uya Kuya 3. GOLKAR: Adies Kadir Figur-figur tersebut lebih dikenal karena sensasi dan pencitraan ketimbang gagasan dan kerja nyata untuk rakyat. Kehadiran mereka menunjukkan bahwa partai politik justru sengaja menjadikan DPR sebagai ajang populer dan tontonan publik, sementara penderitaan rakyat terus diabaikan. TUNTUTAN KAMI : 1. Boikot total terhadap NASDEM, PAN, dan GOLKAR pada setiap momentum politik, termasuk Pemilu mendatang. 2. Mendesak Ketua Umum Partai NASDEM, Surya Paloh, untuk segera memecat Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari keanggotaan partai. 3. Mendesak Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, untuk segera memecat Eko Patrio dan Uya Kuya dari keanggotaan partai. 4. Mendesak Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia untuk segera memecat Adies Kadir dari keanggotaan partai. 5. Menghentikan praktik politik pencitraan dan politik artis yang merendahkan nilai demokrasi. 6. Mengembalikan DPR pada fungsinya sebagai rumah rakyat, bukan panggung hiburan. AKSI KONKRET, Sebagai bentuk penegasan sikap, SAPMA PP Kabupaten Gowa akan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di Kantor DPW NASDEM, PAN, dan GOLKAR Sulawesi Selatan. Aksi ini menjadi simbol perlawanan terhadap partai-partai yang telah mengkhianati amanah rakyat dengan lebih mementingkan popularitas daripada perjuangan. Kami menyerukan dan mengajak seluruh mahasiswa, pemuda, dan masyarakat sipil untuk bersatu dalam barisan perlawanan rakyat. DPR bukan panggung hiburan! Politik bukan untuk artis dan selebritas! Demokrasi bukan untuk dipermainkan! Hidup Rakyat! Boikot Partai Pengkhianat!

Daerah, Makassar, Politik

Dari Makassar, seruan pembubaran PAN dan NASDEM menjadi Tuntutan

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Politik / Fikri Haikal

ruminews.id, Aksi aliansi mahasiswa dan masyarakat sipil akan mengagendakan aksi unjuk rasa depan kantor DPW PAN dan NASDEM sulsel dan akan berniat memboikot kantor DPW PAN dan NASDEM Sulsel. Aksi ini menyusul buntut kegaduhan yang terjadi diakibatkan ulah kader partai PAN dan NASDEM, Ahmad Sahroni (Bendahara Umum NASDEM), Eko Hendro Purnomo (Sekjend PAN), bagi masyarakat identitas mereka tak bisa dilepaskan dari jabatannya di Partai Politik. Maka sudah wajar bagi aktivis dan masyarakat agar kedua partai ini membubarkan diri. Masyarakat jikalau PAN dan NASDEM tidak membubarkan diri, maka akan menempuh jalur konstitusional. Sebagaimana amanat Pasal 68 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (jo. UU No. 8 Tahun 2011, jo. UU No. 7 Tahun 2020), mempersyaratkan yang memiliki legal standing pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah pemerintah melalui Jaksa Agung. Kami ribuan masyarakat SULSEL akan menyurat ke Jaksa Agung agar melakukan upaya ini. Karena seandainya Partai NASDEM dan PAN tidak ada di Negeri ini, tentunya kegaduhan serta kejadian pembakaran objek vital negara seperti kantor DPRD tidak akan terjadi tentunya. “Ujar Cimeng penanggungjawab gerakan” Kami akan terus melakukan aksi unjuk rasa sampai aspirasi ini tersampaikan sebagaimana pesan Presiden Prabowo Subianto bahwa segala aspirasi masyarakat akan didengar dan ditindak lanjuti, tentunya kami akan mengajak seluruh elemen bangsa termasuk kawan-kawan yang lagi berduka dalam kemanusiaan, teman-teman dari ojek online untuk sama- sama bersolidaritas agar nawacita perjuangan ini menghasilkan hasil perjuangan yang konkrit. “Tutup aktivis Cimeng pasca Konsolidasi”

Daerah, Makassar

DEMA Saintek Desak Aparat Usut Dalang Kerusuhan: Aspirasi Rakyat Jangan Ditunggangi

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar / Fikri Haikal

ruminews.id – Makassar, 31 Agustus 2025 – Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar (DEMA Saintek UINAM) menyampaikan keprihatinan mendalam atas kerusuhan yang meluas di berbagai daerah, termasuk Makassar, yang memakan korban jiwa. Ketua DEMA Saintek, Muh Alwi Nur, menegaskan bahwa bangsa ini dibangun atas dasar semangat kebersamaan, gotong royong, dan kebebasan berpendapat. Namun sangat disayangkan, kebebasan itu kini sering ditunggangi oleh provokator yang mengarahkan aksi menuju perusakan fasilitas publik, penjarahan, bahkan pembakaran gedung rakyat. “Kita ini bangsa yang menjunjung tinggi kebebasan berpendapat, bukan bangsa yang membenarkan kebebasan merusak. Saat aspirasi berubah menjadi anarki, rakyat sendiri yang paling dirugikan. Nyawa manusia jauh lebih berharga dari sekadar kepentingan politik jangka pendek,” ujar Alwi. Kejanggalan yang Perlu Dijawab Dalam pandangan DEMA Saintek, ada beberapa kejanggalan yang harus segera dijelaskan oleh aparat, khususnya pihak kepolisian, agar rakyat tidak terus dibuat bingung dan kehilangan kepercayaan: Mengapa aparat nyaris tak terlihat saat aksi berlangsung? Apakah benar aparat memilih diam karena tersinggung stigma publik? Mengapa massa aksi bisa kompak membawa bom molotov? Dari mana mereka mendapatkannya dan bagaimana bisa lolos dari pantauan aparat? Mengapa pembakaran terjadi serentak di berbagai daerah? Apakah ada pembiaran pada malam itu Mengapa setelah kejadian justru muncul ancaman penembakan demonstran, bukan pencegahan pengrusakan fasilitas umum sejak awal? Dengan beberapa kejanggalan tersebut kami pihak DEMA Saintek mendesak agar institusi Kepolisian segara mengusut kejanggalan tersebut dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap ruang-ruang demokrasi dan institusi. Pertanyaan-pertanyaan ini bukan untuk melemahkan institusi kepolisian, melainkan agar Polri dapat kembali meneguhkan dirinya sebagai pengayom rakyat, bukan pihak yang justru menakut-nakuti rakyat. Kepercayaan publik kepada Polri hanya bisa dijaga dengan keterbukaan, keberanian mengusut dalang kerusuhan, dan sikap adil dalam menegakkan hukum. Ajakan untuk Kebersamaan DEMA Saintek UINAM mengajak seluruh mahasiswa dan masyarakat untuk tidak terjebak provokasi. Aspirasi harus tetap disalurkan dengan damai, intelektual, dan bermoral. Perusakan fasilitas publik, penjarahan, dan kekerasan bukanlah jalan perjuangan, melainkan justru melemahkan rakyat sendiri. “Mari kita jaga Kota Daeng dari provokasi. Mari rawat kebersamaan, semangat demokrasi, dan ruang intelektual yang sehat. Perbedaan pendapat itu wajar, tapi jangan sampai kita kehilangan rasa persaudaraan. Hanya dengan persatuan, kita bisa menghadirkan perubahan yang benar-benar berpihak pada rakyat,” tutup Alwi.

Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan

Munafri Imbau Warga Tak Terprovokasi, Jaga Kondusifitas Kota

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan / Fikri Haikal

ruminews.id, Makassar — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengimbau seluruh warga masyarakat dan ormas serta pemuda untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing pasca insiden yang terjadi di Gedung DPRD Kota Makassar, Jumat (29/8/2025) malam. Hal tersebut disampaikan sesat sebelum, bersilaturahmi dengan Kepala Staf Kodam (Kasdam) XIV/Hasanuddin, Brigjen TNI Sugeng Hartono, S.E., M.M, di kantor Balai Kota Makassar, Sabtu (30/8/2025) malam. “Mari kita rawat kebersamaan dan rasa persaudaraan demi terciptanya Kota Makassar yang aman, damai, dan jauh dari segala bentuk provokasi,” imbuh Munafri, di kantor Balai Kota Makassar, Sabtu (30/8/2025) malam. “Kota Makassar ini adalah rumah kita bersama. Dengan menjaga ketenangan dan saling menghargai, insya Allah Makassar akan selalu menjadi kota yang rukun dan maju bagi kita semua,” tambah Appi berupa ajakan menjaga kota Makassar. Munafri juga menegaskan bahwa demokrasi adalah ruang untuk menyampaikan aspirasi, namun harus dilakukan dengan cara yang benar dan tanpa kekerasan. “Namanya demokrasi, tolong sampaikan dengan cara yang baik, dengan cara yang benar. Yang kita tolak adalah kekerasan, premanisme, dan tindakan yang melampaui batas. Karena akibatnya, saudara-saudara kita yang tidak berdosa menjadi korban,” tegasnya. Lebih lanjut, Wali Kota mengingatkan agar masyarakat, termasuk organisasi kemasyarakatan, tidak mudah terprovokasi. Menurutnya, menjaga ketenangan dan kedamaian Makassar adalah tanggung jawab bersama. “Makassar ini tempat kita semua mencari nafkah, membesarkan anak-anak, dan membangun masa depan,” tutur Appi. “Karena itu, saya mengajak semua warga, mari kita jaga Makassar bersama-sama. Tidak ada lagi sekat, yang ada hanyalah warga Makassar yang ingin menjaga kotanya tetap damai, lanjut politisi Golkar itu. Munafri menutup dengan harapan agar seluruh proses penyelesaian pasca insiden dapat dijalani dengan kepala dingin, tanpa terprovokasi oleh pihak-pihak yang ingin memecah belah. “Mari kita buktikan bahwa warga Makassar mampu menjaga kotanya dengan persaudaraan dan kebersamaan,” pungkasnya. Pada kesempatan ini, Kadam dan jajaran berharap agar insiden terjadi di DPRD Kota Makassar, tak terulang. Apalagi kejadian hingga menelan korban jiwa.

Daerah, Makassar, Pemerintahan

Rapat Koordinasi Nasional, Pegawai Korban Insiden Jadi Perhatian Dapat Santutan

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Pemerintahan / Fikri Haikal

ruminews.id, MAKASSAR — Menyikapi insiden tragis yang terjadi di Kota Makassar, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengikuti rapat koordinasi secara daring bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Sabtu (30/8/2025) malam pukul 20.00 WITA. Rapat dipimpin langsung oleh Menteri PANRB, Rini Widyantini, didampingi Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Prof. Zudan Arif, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, serta jajaran Pimpinan Taspen. Lewat virtual yang berlangsung di Kantor Balai Kota Makassar, dari lingkup Pemerintah Kota Makassar turut hadir Sekretaris Daerah Kota Makassar, Kepala BKD, Kepala Diskominfo, Kepala BPBD, Kepala Damkarmat, dan Kepala Kesbangpol. Dalam rapat tersebut, Wali Kota Munafri memberikan laporan terkait perkembangan penanganan pasca-insiden yang dipicu oleh aksi unjuk rasa mahasiswa di DPRD Makassar hingga menyebabkan korban jiwa, baik ASN maupun tenaga non-ASN. Munafri menyampaikan, pemerintah kota memberikan perhatian penuh terhadap para korban, termasuk dengan mengusulkan kenaikan pangkat anumerta bagi ASN almarhum Syaiful Akbar, Kasi Kesra Kecamatan Ujung Tanah, yang gugur saat menjalankan tugas menghadiri rapat paripurna. “Almarhum meninggal saat bertugas di Paripurna, dan usulan kenaikan pangkat ini menjadi bentuk penghormatan sekaligus penghargaan dari pemerintah,” jelas Munafri. Selain itu, Pemkot Makassar juga memberikan perhatian terhadap korban non-ASN, di antaranya almarhum Muh Akbar Basri (Abay), staf DPRD Kota Makassar. Munafri menyampaikan bahwa Pemkot akan mengusulkan status almarhum untuk mendapatkan formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai bentuk penghargaan atas pengabdiannya. Adapun korban lainnya, Sarinawat, yang merupakan staf pribadi salah satu anggota DPRD Kota Makassar, turut menjadi korban dalam kebakaran gedung DPRD. “Semua proses pemakaman hingga tahlilan akan didampingi penuh oleh pemerintah kota sebagai wujud empati dan rasa tanggung jawab,” tambahnya. Wali Kota juga melaporkan bahwa sejumlah korban luka masih dalam perawatan intensif di rumah sakit. Sehingga penanganan medis masih terus dipantau secara ketat. “Insya Allah pemerintah kota akan terus mendampingi keluarga korban, baik yang meninggal maupun yang masih dirawat,” jelasnya. Ia juga, menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat yang langsung menindaklanjuti kasus ini. Langkah percepatan ini diinisiasi langsung oleh Kementerian PANRB, dengan dukungan Presiden Republik Indonesia, sebagai respon cepat atas insiden Makassar yang menelan korban jiwa dari unsur ASN maupun non-ASN. “Kami berterima kasih, karena arahan Pemerintah ini bukan hanya bentuk himbauan, tetapi juga wujud nyata kepedulian negara kepada ASN dan keluarganya, khususnya di Makassar yang mengalami korban jiwa,” ujarnya. Melalui rapat koordinasi ini, pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyepakati langkah cepat dalam memastikan hak-hak ASN maupun non-ASN yang menjadi korban insiden dapat terpenuhi, baik dalam bentuk santunan, penghargaan, maupun perlindungan jaminan sosial. Dalam rapat tersebut, pemerintah pusat menekankan percepatan pemenuhan hak-hak ASN korban, antara lain. Menteri PANRB Rini Widyantini menyampaikan, proses pensiun dipercepat bagi ASN yang meninggal dunia, Dana Taspen dan BPJS segera dibayarkan, dengan target pencairan mulai 1 September. Penghargaan anumerta berupa kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi bagi ASN yang gugur saat bertugas. “Semua proses dipercepat agar keluarga korban segera mendapatkan kepastian dan hak-haknya,” jelas Menteri PANRB Rini Widyantini. Selain itu, rapat juga membahas langkah pencegahan bagi ASN ke depan. Kementerian menyarankan agar pegawai menerapkan pola kerja dan menyesuaikan penggunaan identitas ASN di ruang publik. Pegawai diimbau untuk berpakaian bebas rapi, tidak selalu menonjolkan atribut kedinasan, demi faktor keamanan. Sebagai perwakilan Pemerintah Pusat, MenPANRB menyampaikan apresiasi atas langkah cepat pemerintah daerah dalam merespons insiden unjuk rasa di DPRD Makassar yang menelan korban jiwa dari unsur ASN maupun non-ASN. Ia mengucapkan terima kasih atas perhatian, pendampingan, serta upaya percepatan hak-hak korban yang dilakukan lintas kementerian, mulai dari proses pensiun, pembayaran Taspen, hingga penghargaan anumerta bagi ASN yang gugur dalam tugas. “Saya ingin mengucapkan terima kasih atas gerakan cepat dan pendampingan kepada para korban, serta upayanya untuk mendorong kondusivitas di Kota Makassar,” ujarnya. Ia juga menekankan pentingnya arahan dari Kementerian Dalam Negeri agar langkah ke depan bisa lebih fokus pada upaya pencegahan. “Mohon catatan dan arahan Mendagri bisa terus diperhatikan, terutama untuk mengurangi potensi konflik berkepanjangan atau munculnya isu-isu baru. Kondisi harus dijaga agar tidak semakin melebar,” tambahnya. Dalam kesempatan itu, dia turut menyampaikan usulan agar keluarga korban non-ASN juga mendapat perhatian berupa santunan, meskipun secara aturan berbeda dengan ASN. “Kami berharap ada solusi agar para non-ASN juga mendapatkan santunan. Sebab mereka juga bagian dari pengabdi di lingkup pemerintahan,” jelasnya. Selain itu, langkah percepatan administrasi yang dilakukan BKN, di mana proses kenaikan pangkat anumerta serta hak pensiun ASN korban sudah bisa diproses secara digital. “Alhamdulillah, insya Allah mulai 1 September besok, hak pensiun sudah bisa diterima oleh keluarga korban. Ini bukti nyata perhatian negara,” ungkapnya.

Daerah, Makassar, Nasional, Pemerintahan

Reformasi Polri Dinilai Kewajiban, HMI Koorkom UNM Menyebut DPR RI Adalah Dalangnya

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Nasional, Pemerintahan / Fikri Haikal

ruminews.id, Makassar – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Koordinator Komisariat Universitas Negeri Makassar (UNM) kembali menegaskan sikap kritisnya terhadap institusi kepolisian. Dalam aksi unjuk rasa di depan Menara Phinisi UNM, Jalan A. P. Pettarani, Makassar, pada Jumat (29/8/2025), massa yang dipimpin oleh Formatur Ketua Umum HMI Koorkom UNM, Azmi Laitupa, menekankan bahwa reformasi Polri bukan sekadar pilihan, melainkan kewajiban. Azmi menilai berbagai persoalan yang muncul akibat tindakan aparat kepolisian tidak dapat lagi ditutupi dengan istilah “oknum”. Menurutnya, perbaikan harus dilakukan secara menyeluruh dari dalam tubuh kepolisian. “Reformasi Polri hari ini bukan lagi pilihan, tetapi kewajiban. Sampai kapan kita mau terus dibohongi dengan istilah ‘oknum’? Institusi ini harus berubah dari akarnya, bukan sekadar cuci nama,” tegas Azmi dalam orasi di hadapan massa aksi. Dalam aksi yang diwarnai pemblokadean jalan itu, HMI Koorkom UNM juga menyampaikan kecaman keras terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Jenderal Lapangan, Muh. Aslan, menegaskan bahwa DPR adalah aktor utama di balik kekacauan hukum dan tindakan represif aparat. “Hari ini, kita semua tahu siapa dalang dari hancurnya demokrasi. Bukan hanya aparat, tapi DPR-lah penyebabnya. Mereka melahirkan kebijakan yang membiarkan aparat bertindak sewenang-wenang. Inilah Dewan Pengkhianat Rakyat yang akan terus menjadi biang kehancuran negeri ini,” kata Aslan. Menurut massa aksi, DPR tidak sekadar lalai, melainkan menjadi sumber persoalan karena regulasi dan sikap politiknya yang dianggap membuka ruang bagi kekerasan aparat. Bagi mahasiswa, selama DPR masih bersikap demikian, tuntutan reformasi kepolisian tidak akan pernah benar-benar terwujud.

Daerah, Gowa, Hukum, Kriminal, Nasional

Stop Represif, Tegakkan Fungsi Polri: Copot Kapolda Sulsel, Kapolres Takalar, dan Kapolres Bone!

Tinggalkan Komentar / Daerah, Gowa, Hukum, Kriminal, Nasional / Fikri Haikal

ruminews.id – Gowa, 28 Agustus 2025 – Satuan Siswa Pelajar dan Mahasiswa (SAPMA) Pemuda Pancasila Kabupaten Gowa menyoroti maraknya tindakan represif aparat kepolisian di Sulawesi Selatan. Aparat yang seharusnya menjadi pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat justru memperlihatkan sikap arogan dan tidak humanis dalam mengawal aksi-aksi rakyat. Kronologi Kejadian Kabupaten Bone Massa aksi mahasiswa dan masyarakat yang menggelar unjuk rasa di depan Kantor Bupati Bone mendapatkan perlakuan represif dari aparat kepolisian. Kabupaten Takalar Saat petani melakukan aksi protes terhadap kegiatan panen yang dilakukan oleh PTPN IV Takalar, aparat kepolisian yang melakukan pengamanan justru membubarkan aksi secara arogan dan tidak humanis. Alih-alih melindungi rakyat, aparat justru memihak pada korporasi dan menekan masyarakat yang sedang memperjuangkan haknya. Kasus Penggerebekan di Bone Selain pembubaran aksi, terdapat peristiwa penggerebekan yang dilakukan oknum aparat di sebuah toko tani di Kabupaten Bone. Berdasarkan informasi yang dihimpun (sumber: Teropong Sulsel), oknum aparat diduga melakukan pemerasan terhadap pemilik toko. Dua hari setelah kejadian tersebut, ayah pemilik toko mengalami stroke dan serangan jantung hingga meninggal dunia. Tuntutan Atas berbagai peristiwa tersebut, SAPMA PP Gowa menyatakan sikap tegas: Mendesak Kapolri segera mencopot Kapolda Sulawesi Selatan karena gagal mengendalikan aparat di wilayahnya. Mendesak Kapolres Bone segera dicopot karena dinilai arogan dan tidak humanis dalam menangani aksi mahasiswa dan masyarakat di Kantor Bupati Bone. Mendesak Kapolres Takalar segera dicopot karena dinilai arogan dan tidak humanis dalam menangani aksi petani di Takalar. Menghentikan segala bentuk tindakan represif aparat kepolisian terhadap mahasiswa, petani, dan masyarakat. Melakukan evaluasi menyeluruh internal Polri agar kembali pada marwahnya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Ketua SAPMA PP Gowa, Sigit, menegaskan bahwa kasus-kasus tersebut menunjukkan wajah buruk kepolisian di Sulawesi Selatan. “Kami menilai Polri semakin menjauh dari marwahnya sebagai pengayom rakyat. Jika Kapolda Sulsel, Kapolres Bone, dan Kapolres Takalar tidak segera dicopot, maka citra Polri akan semakin runtuh di mata masyarakat,” tegas Sigit. Jenderal Lapangan, Muh. Al- Lail Qadri, menekankan bahwa aksi yang digelar saat ini merupakan pra kondisi untuk konsolidasi gerakan yang lebih besar. “Hari ini kami turun sebagai aksi pra kondisi. Kami pastikan akan kembali turun dengan massa yang lebih besar bila tuntutan ini tidak ditindaklanjuti. Stop represif, tegakkan fungsi Polri!” ujar Muh. Al- Lail Qadri. Sementara itu, Koordinator Mimbar, Haidir, menambahkan bahwa rakyat sudah cukup lama menjadi korban dari sikap arogan aparat. “Kami di sini bukan hanya bicara soal mahasiswa, tetapi juga soal petani, masyarakat kecil, dan rakyat yang terus ditindas. Polri harus sadar, mereka digaji oleh rakyat untuk melayani, bukan untuk menindas,” tegas Haidir. SAPMA PP Gowa menegaskan bahwa demokrasi hanya bisa berjalan jika aparat menjunjung tinggi prinsip humanis, profesional, transparan, dan akuntabel. Jangan biarkan Polri menjadi alat represi yang menakutkan rakyat. Stop Represif! Tegakkan Fungsi Polri! Copot Kapolda Sulsel, Kapolres Bone, dan Kapolres Takalar!

Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan

Laga PSM vs Persebaya, Wali Kota Makassar Hadir Dukungan Penuh

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan / Fikri Haikal

ruminews.id, MAKASSAR – Dukungan untuk PSM Makassar kembali menguat jelang laga krusial melawan Persebaya Surabaya. Bukan hanya para suporter fanatik yang bersiap hadir di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, tetapi juga Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin bersama rombongan. Dengan semangat kebersamaan, Munafri turun langsung memboyong rombongan beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan komunitas Balaikota Mania untuk memberikan energi tambahan bagi Pasukan Ramang di lapangan hijau. Sebagai mantan CEO PSM, Munafri tak asing dengan atmosfer persaingan sengit Juku Eja melawan Bajul Ijo. Kini, ia kembali hadir bukan di kursi manajemen, melainkan sebagai pemimpin kota dan bagian dari ribuan suporter yang ingin melihat PSM bangkit dari paceklik kemenangan atas lawan klasiknya. Dukungan ini bukan sekadar perjalanan menonton bola, tetapi juga simbol kebersamaan pemerintah dan masyarakat untuk menjaga semangat olahraga di Makassar. Dukungan penuh diberikan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, kepada PSM Makassar yang akan menghadapi Persebaya Surabaya dalam lanjutan kompetisi Super League 2025/2026. Pertandingan bergengsi itu dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, Minggu (31/8/2025) pukul 16.30 WITA. Untuk memberikan support langsung di lapangan, Munafri memastikan dirinya bersama sebagaian OPD terkait, serta komunitas Balaikota Mania Makassar (The Batman) akan hadir menyaksikan laga tersebut. “Insya Allah saya akan hadir saksikan laga PSM vs Persebaya. Kita hadir memberikan support ke PSM,” ujar Munafri, di kantor balai Kota, usai bertemu perwakilan komunitas Balaikota Mania Makassar (The Batman), Kamis (28/8/2025). Mantan CEO PSM Makassar itu bahkan memfasilitasi menyiapkan 6–7 bus gratis sebagai sarana transportasi rombongan menuju ke Parepare nantinya. Armada tersebut akan digunakan oleh para rombongan Wali Kota, serta Balaikota Mania (The Bantman). Hadir juga awak media posting kantor Balai Kota menyaksikan laga tersebut. Mereka bersama rombongan Wali Kota. Adapun leading sektor kenderaan Bus untuk suporter yang mau ke sana. Nanti ada dari bagian umum, dari Dinas Perhubungan, dan dari Satpol. “Yang koordinir Balaikota Mania The Bantman, tapi tentu yang sudah punya tiket. dan kami siapkan 6-7 kendaraan. Ini bagian dari men-support PSM dengan membawa suporter,” jelas Appi. Duel PSM Makassar kontra Persebaya Surabaya diprediksi berlangsung sengit. Pasukan Ramang tengah mengincar kemenangan setelah beberapa kali kesulitan menaklukkan Bajul Ijo di laga sebelumnya. Kehadiran Wali Kota bersama rombongan besar dari Makassar diharapkan bisa menambah semangat para pemain Juku Eja di lapangan hijau.

Daerah, Makassar, Pemerintahan

Munafri Perjuangkan Aspirasi Warga Pulau: Listrik, Dermaga, dan Sekolah Rakyat

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Pemerintahan / Fikri Haikal

ruminews.id, MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyampaikan sejumlah aspirasi masyarakat pesisir dan kepulauan di Kota Makassar kepada pemerintah pusat melalui Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, yang melakukan kunjungan kerja ke Makassar, Kamis (28/8/2025). Dalam pertemuan yang berlangsung di Balai Kota Makassar, Munafri menegaskan komitmennya memperjuangkan kebutuhan dasar masyarakat pulau, khususnya terkait ketersediaan listrik, pembangunan dermaga, hingga akses pendidikan yang layak. Aspirasi masyarakat kepulauan ini penting menjadi perhatian bersama. Listrik PLN di pulau-pulau kita masih belum maksimal, sementara dermaga juga sangat dibutuhkan untuk mobilitas warga dan perekonomian. Selain itu, pembangunan Sekolah Rakyat di kepulauan bisa menjadi solusi agar anak-anak tidak putus sekolah. Menurutnya, rencana pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan perkotaan cukup sulit karena keterbatasan lahan. Oleh karena itu, Munafri mengusulkan agar sekolah tersebut didirikan di salah satu pulau yang ada di bawah kewenangan Pemkot Makassar. “Kami ingin ada satu pulau dijadikan pusat pendidikan, mulai tingkat SD, SMP hingga SMA,” ujar Munafri, saat menerima rombongan MPR tersebut. “Dengan begitu, anak-anak bisa berkumpul dan melanjutkan sekolah tanpa terhenti di tengah jalan. Hal ini tentu perlu ditunjang dengan jaringan listrik dan infrastruktur lain,” tambah Appi menjelaskan. Selain sektor pendidikan, Munafri juga menekankan perlunya perhatian pada layanan kesehatan dan insentif bagi tenaga pendidik maupun tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah kepulauan, yang masuk kategori daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Saat ini, Kota Makassar memiliki delapan pulau berpenghuni dengan jumlah penduduk sekitar 12 ribu jiwa. Kebutuhan energi warga masih mengandalkan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), yang sangat bergantung pada distribusi solar. “Kalau pengiriman solar bermasalah, otomatis pasokan listrik juga terhenti. Ini kami terus mencari solusi agar PLN bisa memaksimalkan kebutuhan di Pulau,” jelasnya. Sedangkan kaitan di dalam Kota, Munafri Arifuddin, menegaskan persoalan sampah menjadi salah satu fokus utama pemerintah kota dalam pembangunan lingkungan berkelanjutan. Hal itu ia sampaikan saat membahas kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Antang dan strategi penanganan sampah yang kini menjadi perhatian serius Pemkot Makassar. Menurut Munafri, TPA Antang saat ini menampung timbunan sampah yang sudah berlangsung puluhan tahun dengan luas area sekitar 19 hektare dan ketinggian mencapai 16–17 meter. Kondisi tersebut dinilai rawan menimbulkan risiko lingkungan, bahkan berpotensi membahayakan. Persoalan hari ini adalah di TPA. Timbunan sampah sudah berlapis puluhan tahun “Kalau tidak dikelola dengan teknologi tepat, risikonya bisa berbahaya, bahkan sewaktu-waktu bisa meledak. Karena itu, kami sedang mencari teknologi yang tepat agar persoalan ini bisa diselesaikan secara tuntas,” tutur Munafri. Ia menegaskan, Pemkot Makassar hanya akan membawa residu sampah ke TPA, sementara pengolahan harus dilakukan sejak dari sumber. Sejumlah langkah pun telah ditempuh, mulai dari optimalisasi Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R), pemanfaatan bank sampah, hingga mendorong partisipasi aktif masyarakat. “TPS 3R dari pemerintah pusat sudah diserahkan ke kita, tapi kondisinya masih harus dimaksimalkan kembali. Dengan adanya bank sampah, kita coba kelola lebih maksimal agar sampah bisa dipilah dan diolah sejak dari rumah tangga,” ujarnya. Munafri juga mengungkapkan strategi kolaboratif dengan melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), kelompok masyarakat, bahkan partai politik untuk ikut terjun langsung membina warga di tingkat RT. “Contohnya SKPD besar seperti Dinas PU bisa membina minimal dua RT. Partai politik juga bisa ikut membina. Jadi semua pihak bisa berkolaborasi menangani persoalan sampah,” tambahnya. Selain itu, Pemkot Makassar tengah menunggu kepastian pembangunan PSEL (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah) yang menjadi salah satu program prioritas nasional dalam pengelolaan sampah perkotaan. Sejumlah perusahaan telah menjajaki kerja sama dengan pemerintah, namun masih dalam tahap penjajakan untuk menentukan mitra yang paling tepat. “Kami tidak menolak pembangunan PSEL, malah konsentrasi penuh agar bisa segera terwujud. Kami berharap pengolahan sampah berjalan lancar sehingga hanya residu yang masuk ke TPA,” terangnya. Dengan berbagai langkah tersebut, Munafri berharap persoalan sampah yang selama ini membebani Makassar dapat teratasi secara bertahap dan berkelanjutan. “Untuk itu, kami terus melakukan konsultasi dengan pemerintah pusat maupun calon investor,” lanjutanya. Pada kesempatan ini, Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam menyiapkan solusi strategis untuk mengatasi persoalan persampahan di berbagai daerah di Indonesia. Salah satu langkah konkret yang tengah diformulasikan adalah pembangunan 33 unit incinerator di sejumlah daerah dengan kapasitas minimal 1.000 ton sampah per hari. “Bersama Menteri Lingkungan Hidup, kami sudah memformulasikan beberapa inisiatif terkait pengelolaan sampah. Daerah yang TPA-nya sudah penuh mau tidak mau harus mencari alternatif, bahkan ada yang menyewa lahan sementara,” ujarnya. Menurutnya, persoalan pengelolaan sampah selama ini terhambat oleh regulasi dan skema pembiayaan. Namun, pemerintah kini sedang merevisi Peraturan Presiden (Perpres) terkait pengelolaan sampah agar mekanismenya lebih sederhana dan menarik bagi investor. Selama ini masalah muncul karena urusan lahan dan skema tipping fee. Ke depan, seluruh kewenangan akan berada di perusahaan pengelola. Daerah cukup menyiapkan lahan dan memastikan ketersediaan sampah. Jadi, tipping fee secara harfiah adalah biaya yang dibayar untuk menumpahkan atau mengosongkan sampah di fasilitas yang telah ditentukan. “Tidak ada lagi tipping fee, karena harga jual listrik dari sampah yang dibeli PLN sudah cukup tinggi, rata-rata 13–14 persen per kWh, dan sekarang bisa mencapai 20 persen,” paparnya. Dengan skema tersebut, investor akan lebih mudah terlibat karena kepastian bisnis lebih terjamin. Sampah yang masuk ke incinerator akan dibakar, menghasilkan uap, lalu diolah menjadi listrik yang langsung diserap oleh PLN. Setiap incinerator minimal harus mengolah 1.000 ton sampah per hari. Kalau ada daerah yang kapasitasnya kecil, akan digabungkan dengan wilayah lain agar tetap memenuhi standar. “Nantinya listrik hasil pembakaran ini akan dibeli oleh PLN dengan skema yang tidak memberatkan baik PLN maupun pengusaha,” kata Eddy. Ia menegaskan, pembangunan 33 incinerator ini merupakan bagian dari upaya nasional mempercepat penyelesaian persoalan sampah yang sudah menumpuk di banyak kota besar. “Skema ini diharapkan tidak hanya mengurangi beban TPA, tetapi juga menjadi solusi energi terbarukan yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” tukasnya. Pertemuan tersebut turut dihadiri jajaran MPR RI, antara lain Staf Khusus Khairurrizqo, Staf Khusus Rizki Al Jufri, serta Staf Ahli Edi Agus. Sementara itu, Munafri didampingi Sekretaris Daerah Kota Makassar, Zulkifly Nanda, dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Helmy Budiman. Eddy Soeparno bersama rombongan menyambut positif aspirasi tersebut dan menyatakan akan menindaklanjutinya sebagai bagian dari agenda pembangunan nasional, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan kepulauan.

Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Daerah