Daerah

Daerah, Makassar, Pemerintahan

Wali Kota Munafri Soroti Kebocoran dan Parkir Liar, Dukung Sistem QRIS

ruminews.id, MAKASSAR – Perusahaan umum Daerah (Perumda) Parkir Makassar, terus berbenah dengan menghadirkan sistem pembayaran parkir berbasis digital melalui QRIS. Inovasi ini merupakan langkah menuju transparansi, keamanan, dan kenyamanan bagi masyarakat sekaligus upaya mengurangi praktik pungutan liar. Plt Direktur Utama PD Parkir Makassar, Adi Rasyid Ali, menyampaikan bahwa pihaknya telah melaporkan rencana ini kepada Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin. “Launching sistem pembayaran digital parkir dengan QRIS dijadwalkan pada 1 September 2025, dimulai secara pilot project di Jalan WR Supratman (dekat kantor Pos), Makassar,” ujarnya, saat bertemu Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin di kantor Balai Kota Makassar, Rabu (27/8/2025). Audiensi ini turut dihadiri jajaran manajemen PD Parkir Makassar, antara lain Plt Dirut Adi Rasyid Ali, SE., MM., Plt Direktur Keuangan Syafri Hafid, SE., Staf Ahli Direksi Christhoper Aviary, S.Sos., Kabag Umum Ir. Asraruddin Mamonto, serta Humas Asrul. Lebih lanjut ARA menjelaskan, dalam sistem baru berbasis QRIS ini, setiap juru parkir telah dibekali rekening dan barcode QRIS yang dapat langsung dipindai oleh pengguna jasa parkir. Nilai tarif tetap sama sesuai aturan, yakni Rp2.000 untuk motor dan Rp3.000 untuk mobil. Sementara untuk kawasan percontohan, tarifnya sedikit disesuaikan, yakni Rp3.000 untuk motor, dan Rp5.000 untuk mobil. “Kami mengundang khusus Pak Wali Kota untuk hadir pada launching nanti. Sebelumnya, kami juga sudah memberikan sertifikasi kepada juru parkir terkait penggunaan sistem digital ini,” ungkap Adi. Selain menguntungkan masyarakat dan juru parkir, sistem pembayaran digital ini juga diharapkan memperkuat tata kelola pendapatan daerah sekaligus menciptakan layanan publik yang lebih modern, transparan, dan akuntabel. Ia menjelaskan, penggunaan QRIS memberikan sejumlah manfaat, baik bagi masyarakat maupun juru parkir. Selain transaksi lebih praktis tanpa repot uang kembalian, sistem ini juga menjamin pembagian hasil parkir yang transparan. “Dengan QRIS, uang langsung terbagi otomatis antara juru parkir dan perusahaan. Jadi lebih aman, terhindar dari pungli, dan juru parkir pun bisa langsung menggunakan saldonya untuk kebutuhan sehari-hari,” jelasnya. Meski sebagian juru parkir masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi, respon awal mereka dinilai cukup positif. PD Parkir juga akan melakukan sosialisasi dan penerapan bertahap di sejumlah lokasi lain setelah kawasan pilot project. Target Perumda Parkir, pada tahun 2026, sekitar 50 persen pembayaran parkir di Makassar sudah beralih ke sistem non-tunai. “Saat ini kami mulai dari kawasan yang paling siap, dan selanjutnya akan diperluas ke titik-titik strategis lainnya,” pungkasnya. Pemerintah Kota Makassar menyatakan dukungan penuh terhadap rencana PD Parkir meluncurkan sistem pembayaran parkir berbasis digital QRIS pada 1 September 2025 mendatang. Hal ini terungkap dalam audiensi PD Parkir bersama Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, ia menegaskan bahwa persoalan parkir tidak hanya sebatas pada mekanisme pembayaran, tetapi juga menyangkut keteraturan, perizinan, dan pengawasan di lapangan. Menurutnya, kondisi parkir di jalanan saat ini masih sering semrawut karena tidak ada standar yang jelas. “Kalau saya lihat, pengaturan parkir kita ini masih campur-campur. Ada yang paralel, ada yang kepala masuk ke dalam. Menurut saya, yang paling bagus itu paralel, supaya lebih rapi dan tidak mengganggu arus kendaraan,” ujar Munafri. Ia juga menyoroti perlunya pengawasan lebih ketat, terutama pada pelaksanaan event yang seringkali tidak terkelola dengan baik. Munafri menilai, pengaturan parkir harus diperhatikan sejak proses perizinan, bukan hanya sekadar mengontrol di lapangan. “Kalau ada event, pengaturannya jangan cuma di luar, tapi di dalam lokasi juga harus jelas. Jangan sampai hanya asal jalan saja,” tambahnya. Selain itu, Wali Kota menekankan pentingnya penertiban juru parkir liar yang selama ini marak memanfaatkan ruang publik tanpa izin resmi. Appi mencontohkan, banyak oknum yang hanya bermodal rompi oranye bisa langsung menguasai lahan parkir di depan toko atau minimarket. “Setiap hari, dampaknya sangat terasa. Orang bisa seenaknya ambil lahan parkir hanya dengan pakai rompi oranye. Ini harus kita tertibkan. Tantangannya memang besar, tapi kalau tidak mulai sekarang,” tegasnya. Digitalisasi pembayaran parkir melalui QRIS diharapkan dapat menjadi solusi untuk menekan praktik pungutan liar, meningkatkan transparansi, dan memberi kenyamanan lebih bagi masyarakat. Munafri juga juga menyoroti kebocoran pendapatan parkir yang kerap memicu perselisihan antara juru parkir dan warga. Dia menegaskan, ke depan semua juru parkir resmi harus tertib, memiliki identitas, serta ditempatkan sesuai aturan sehingga tidak menimbulkan konflik di lapangan. “Kita tidak mau ada lagi kebocoran. Juru parkir harus tertib, resmi, dan jelas posisinya. Dengan begitu, pengelolaan parkir akan lebih rapi, teratur, dan bisa meningkatkan pendapatan daerah,” jelasnya.

Daerah, Makassar, Pemerintahan

Bunda PAUD Kota Makassar Ajak Orang Tua dan Guru Berperan Aktif Lindungi Anak dari Kekerasan

ruminews.id, MAKASSAR – Bunda PAUD Kota Makassar, Melinda Aksa mengajak guru PAUD dan orang tua untuk peduli dan aktif dalam mencegah kekerasan terhadap anak, baik di rumah, sekolah, maupun lingkungan sekitar. Hal itu disampaikan Melinda saat membuka kegiatan Sosialisasi Lencegahan Kekerasan Anak di Rumah dan di Sekolah, yang digelar Pokja Bunda PAUD Kota Makassar di Hotel Novotel, Rabu (27/8/2025). Kegiatan ini hadiri jajaran pengurus Pokja Bunda PAUD Makassar, Bunda Pokja PAUD Kecamatan, kepala sekolah PAUD Negeri, kepala sekolah dan guru PAUD, sejumlah orang tua, formum anak dan berbagai organisasi wanita. Dalam sambutannya, Melinda mengatakan di Kota Makassar, kasus kekerasan anak masih sering terjadi. Ironisnya, pelaku kekerasan kerap berasal dari lingkungan terdekat anak. “Tidak jarang pelaku justru berasal dari orang tua, keluarga, maupun guru. Kondisi ini menjadi alarm serius yang harus segera direspons bersama,” ujarnya. Lebih lanjut, Ia menceritakan kisah kasus anak yang menjadi pelaku pelecehan setelah bertahun-tahun mengalami kekerasan seksual dari guru mengajinya. Menurut Melinda, ini adalah bukti nyata bagaimana lingkaran kekerasan bisa berulang dan melahirkan generasi baru korban sekaligus pelaku. Jika tidak diputus, pola ini akan terus terjadi dan merusak masa depan anak-anak. “Sayangnya, hukuman terhadap pelaku sering kali ringan. Bahkan wajah pelaku kerap disamarkan, sehingga masyarakat sulit mengenali dan waspada. Padahal, kekerasan pada anak bukan hanya melukai fisik, tapi meninggalkan trauma mendalam yang sulit dipulihkan,” ujarnya. Untuk itu, Melinda menekankan kepada orang tua dan guru untuk benar-benar memahami perannya dalam mendidik anak. Ia meminta agar tidak hanya mengajar, tetapi juga belajar memahami tahap perkembangan anak. “Lingkungan sekitar juga berpengaruh besar, terutama bagi anak yang rentan terhadap pengaruh teman sebaya. Karena itu, peran keluarga, sekolah, dan masyarakat harus saling melengkapi,” lanjutnya. Melinda berharap masyarakat berani melapor dan bertindak saat melihat kekerasan terhadap anak, agar mereka mendapat perlindungan dan pendampingan. Ia juga berharap kegiatan ini mendorong lebih banyak pihak terlibat menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan ramah anak. “Orang tua harus berani tegas demi masa depan anak. Tegas bukan berarti keras, tetapi hadir memberi arahan dan batasan. Semoga melalui sosialisasi ini, peserta bisa mempraktikkan ilmunya di rumah dan menyebarkannya ke masyarakat,” ujarnya. Sosialisasi ini menghadirkan Lusia Palulungan sebagai narasumber pertama. Ia membawakan materi mengenai bentuk-bentuk kekerasan anak, dampak jangka panjangnya, serta strategi pencegahan kekerasan di rumah dan sekolah. Lusia juga menjelaskan mengenai hak-hak anak serta perlindungan hukum yang melekat. “Pemahaman hukum sangat penting agar masyarakat berani melapor jika melihat kekerasan, sekaligus mengetahui jalur perlindungan yang tersedia bagi korban,” ujarnya. Pemateri berikutnya, Dr. Dian Novita Siswanti, staf pengajar Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar (UNM), membawakan materi tentang penanganan dan pemulihan trauma pada anak korban kekerasan. “Dukungan keluarga adalah kunci utama pemulihan. Anak yang merasa dicintai, diterima, dan dipeluk hangat keluarganya akan lebih cepat pulih dari luka batin akibat kekerasan,” ujarnya. Kegiatan ini turut dimeriahkan penampilan gerak dan lagu “Sentuhan Baik dan Sentuhan Tidak Baik” oleh murid TK ke-5 PAUD Negeri Kota Makassar, serta menghadirkan berbagai booth UMKM yang ikut meramaikan acara.

Daerah, Makassar, Pemerintahan

Urban Farming Jadi Muara Program RT/RW

ruminews.id, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar menegaskan komitmennya dalam memperkuat sistem pengelolaan sampah guna mengurangi beban Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Antang. Hal itu disampaikan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dalam rapat koordinasi khusus bersama jajaran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar, di Jalan Chairil Anwar, Rabu (27/8/2025). Rakor dihadiri langsung Kepala DLH Helmy Budiman dan Sekretaris Ferdy Mochtar, serta jajaran pejabat teknis yang menangani urusan persampahan. Munafri menekankan perlunya kerja kolektif yang solid agar penanganan sampah berjalan optimal, sekaligus memenuhi target penilaian Adipura. “Saya mau kita fokus pembenahan akses di area TPA. Ini proses pengelolaan sampah yang harus kita ikuti dengan detail,” ujarnya, berupa seruan kepada jajaran DLH pada rakorsus trsebut. “Saat ini nilai kita masih di angka 60-an, sementara targetnya ada di 85. Nilai terbesar ada di TPA, dan itu harus kita intervensi maksimal,” tambah Munafri. Wali Kota berlatar pengusaha itu, ia menekankan kondisi TPA Antang yang membutuhkan penanganan serius. Ia menekankan perlunya perbaikan topsoil, akses jalan, serta pengelolaan kolam lindik agar TPA tidak hanya menjadi lokasi pembuangan, tetapi juga tertata dengan baik. TPA harus memperlihatkan bahwa masih mampu menerima sampah dengan terencana. Penataan halus, sistem perencanaan, hingga pengaturan penempatan sampah harus jelas. “Saya minta ini ditangani dengan ritme yang sama, jangan lagi sektoral,” lanjutnya. Wali Kota meminta agar mulai hari ini, data dapat dikelola lebih cepat sebagai dasar pengambilan keputusan. Jangan ada lagi slow response. Koordinasi data harus lancar supaya penyajian informasi bisa lebih cepat dan normal. Munafri menegaskan bahwa DLH menjadi leading sector dalam penanganan sampah. Namun, ia menekankan bahwa keberhasilan program ini akan ditopang dukungan lintas OPD. Seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, hingga instansi lain. “Tidak boleh ada ego sektoral. DLH akan jadi lead, dan instansi lain akan support. Jumat atau Sabtu kita akan rapat bersama lagi dengan semua pihak untuk menyusun flow program secara detail,” ungkapnya. Terakhir, ia meminta DLH melakukan pengecekan menyeluruh terhadap seluruh peralatan dan inventaris agar bisa dimaksimalkan untuk mendukung kelancaran program. “Semua alat kita cek, inventaris maksimalkan. Kita ingin ini jalan dengan serius,” tuturnya. Appi berharap koordinasi lintas pihak bisa berjalan maksimal, sehingga perbaikan kondisi di lapangan dapat segera terlihat dengan langkah konkret. Menurut dia, perlunya langkah darurat untuk merespons persoalan teknis yang muncul dalam pelaksanaan pekerjaan proyek di lapangan. Dimana, kondisi yang ada saat ini tidak bisa hanya dihadapi dengan pendekatan ideal, melainkan membutuhkan cara-cara luar biasa agar progres tetap berjalan. “Saya pikir secara teknis, bapak-bapak yang harus memaksimalkan itu dengan melihat kondisi. Semua proses ini harus dikomunikasikan dengan baik,” terangnya. “Persoalan yang ada kan bukan baru sekarang, tapi harus kita tunjukkan ada progres, ada niatan baik untuk memperbaiki semuanya,” lanjut kata Munafri. Ia menekankan, persoalan seharusnya sudah diintervensi lebih awal. Namun, karena baru ditangani saat ini, pemerintah bersama pihak terkait diminta segera menyusun langkah-langkah darurat untuk menanggulangi situasi di lapangan. “Bukan lagi saatnya berpikir ideal. Kalau hanya berpikir ideal, selesai. Sekarang harus ada extraordinary cara berpikir supaya pekerjaan bisa tetap berjalan,” ujarnya. Selain itu, Munafri juga menilai persoalan akses jalan serta penimbunan material. Ia meminta agar alur transportasi sementara dapat diatur agar tidak mengganggu aktivitas, sekaligus mencari lokasi penimbunan paling dekat guna mempercepat pekerjaan. “Kalau soal penimbunan, bisa dibicarakan langsung dengan kontraktor. Jangan sampai semua dibebankan ke kita, tetapi mari kita atur agar ada solusi cepat,” tegasnya. Dalam arahannya, Munafri juga menegaskan bahwa program pengelolaan sampah harus bermuara pada pengembangan urban farming atau pertanian perkotaan. Ia mendorong DLH untuk menghadirkan percontohan langsung di lingkup instansi. “Saya mau di DLH sendiri ada pertanian percontohan. Jangan ada lagi pegawai yang masih abai soal sampah, apalagi plastik. DLH harus jadi teladan,” ujarnya. Orang nomor satu Kota Makassar itu, ia menginstruksikan seluruh perangkat daerah (OPD) untuk ikut membina tingkat RT/RW dalam edukasi dan pengelolaan sampah. Setiap dinas akan diberi tanggung jawab membina wilayah tertentu sesuai kapasitasnya. Semua OPD harus turun. “Satu dinas bisa membina satu atau beberapa RT. Kalau ada mitra kerja, bisa dilibatkan juga. Intinya kita bentuk pola pembinaan langsung ke masyarakat,” tukas Munafri.

Daerah, Pangkep

Mahasiswa Soroti Dugaan Korupsi dan Janji Palsu Kepala Desa Poleonro

ruminews.id, Pangkep – Randi M, Mahasiswa asal Desa Poleonro, Kecamatan Liukang Tangaya, Kabupaten Pangkep, mempertanyakan kinerja pemerintah desa setempat. Ia menilai, sejak empat tahun pasca terpilihnya Kepala Desa Poleonro pada 2021 lalu, berbagai janji visi dan misi yang pernah diucapkan masih sekadar angan-angan, tanpa realisasi nyata bagi masyarakat. Menurut Randi, hasil investigasi mahasiswa bersama masyarakat menemukan adanya dugaan praktik penyimpangan dalam pengelolaan anggaran desa. Salah satu temuan menonjol ialah pada pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana transportasi desa tahun 2024, yang tercatat menelan anggaran sebesar Rp415.666.800. Namun, dalam papan informasi proyek hanya tercantum Rp396.249.755. Selisih angka tersebut memunculkan kritik keras dari mahasiswa dan warga, terlebih material pembangunan dermaga sebagian besar hanya menggunakan pasir lokal. Selain itu, Randi juga menyoroti program pelatihan/bimtek teknologi tepat guna untuk nelayan pada tahun 2024 yang menelan biaya Rp105 juta. Ia menduga adanya praktik monopoli dalam penyaluran bantuan kendaraan bermotor untuk nelayan. “Kendaraan yang sebenarnya sudah disalurkan pada tahun 2020, kembali dianggarkan pada tahun 2024. Artinya, satu barang dianggarkan dua kali,” ungkapnya. Tak hanya itu, masyarakat juga mengeluhkan ketiadaan Operator SIX-NG di Desa Poleonro selama tiga bulan terakhir. Kondisi ini semakin diperparah dengan tidak adanya pembaruan data masyarakat selama 3 tahun 7 bulan ke Dinas Sosial Kabupaten Pangkep. Padahal, data tersebut sangat krusial bagi kebutuhan pelayanan dan bantuan sosial warga. “Pemerintah desa harus segera melakukan perekrutan Operator SIX-NG agar proses pembaruan data masyarakat bisa berjalan lancar,” tegas Randi. Ia pun meminta Aparat Penegak Hukum (APH) turun tangan menindaklanjuti dugaan penyimpangan anggaran serta problematika tata kelola pemerintahan di Desa Poleonro. “Ini bukan hanya keresahan mahasiswa, tapi juga jeritan masyarakat yang sudah terlalu lama menunggu keadilan,” tambahnya.

Daerah, Makassar, Politik

Aliansi Mahasiswa Anti Mafia Hukum Demo di Kantor DPW PPP Sulsel, Desak Usut Dugaan Penyelewengan Dana CSR BI dan OJK yang digunakan H. Amir Uskara

ruminews.id, Makassar – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Anti Mafia Hukum menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Kantor Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sulawesi Selatan, Senin (25/8). Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes atas dugaan penyelewengan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang disebut-sebut diterima oleh salah satu kader PPP, H. Amir Uskara. Dalam aksinya, jenderal lapangan (Bung Cimeng) memberikan kecaman terhadap praktik penyalahgunaan dana publik. Mereka menilai penggunaan dana CSR yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat justru berpotensi dimanfaatkan untuk kepentingan politik kelompok tertentu. “Kami mendesak aparat penegak hukum segera mengusut tuntas dugaan penyelewengan dana CSR BI dan OJK yang diterima H. Amir Uskara. Jangan ada pembiaran terhadap praktik mafia hukum di negeri ini,” tegas Jenderal Lapangan dalam orasinya. Massa aksi juga menuntut transparansi dalam pengelolaan dana CSR lembaga negara, agar tidak dijadikan bancakan oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki kedekatan politik maupun jabatan. Mereka menilai, jika kasus ini tidak segera ditindaklanjuti, akan menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan negara maupun partai politik. Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat kepolisian, sementara pihak PPP Sulsel belum memberikan keterangan resmi terkait tuntutan para demonstran.

Daerah, Pangkep, Pendidikan

UNIVERSITAS SAWERIGADING GELAR PKM DOSEN & KKN MAHASISWA ANGKATAN XXVIII DI KELURAHAN BORIAPPAKA, PANGKEP

ruminews.id – Pangkep, 26 Agustus 2025 – Universitas Sawerigading (UNSA) Makassar menggelar kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) Dosen yang terintegrasi dengan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mahasiswa Angkatan XXVIII Tahun 2025 di Kelurahan Boriappaka, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep. Kegiatan ini mengusung tema “Sosialisasi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan serta Kemudahan Pengurusan Berkas Pertanahan” sebagai bentuk edukasi langsung kepada masyarakat. Acara dibuka oleh Dekan Fakultas Hukum UNSA, Dr. Dian Eka Kusuma Wardani, S.H., M.H. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa PKM dan KKN bukan sekadar rutinitas akademik, melainkan tanggung jawab moral perguruan tinggi untuk memberikan kontribusi nyata. “Sosialisasi ini diharapkan dapat memperluas wawasan hukum dan administrasi warga, sehingga mereka lebih percaya diri dalam mengakses layanan publik,” ujarnya. Koordinator KKN UNSA, Muhammad Awal Ramadhan, menyampaikan laporan pelaksanaan. Ia menekankan bahwa mahasiswa KKN Angkatan XXVIII akan berkolaborasi dengan masyarakat setempat untuk mengintegrasikan program sosialisasi dengan kegiatan pemberdayaan lokal. Mewakili Pemerintah Kabupaten Pangkep, Asisten III Pemda Pangkep, Abbas Hasan, A.P., M.M., memberikan sambutan sekaligus orasi ilmiah. Ia menegaskan pentingnya pajak bumi dan bangunan (PBB) dalam mendukung pembangunan daerah, mulai dari infrastruktur hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pada sesi pemaparan, Abdul Kahar Mustakim, S.Kom., Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pangkep, menjelaskan mekanisme pembayaran PBB yang kini semakin mudah, cepat, dan transparan. Sementara itu, Raden Detty Septiani Aisyah, S.H., M.H., Kepala Sub Bagian Data Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pangkep menyanpaikan kemudahan layanan pertanahan yang bertujuan memperkuat kepastian hukum dan membantu masyarakat dalam pengelolaan aset tanah. Kegiatan ini juga mendapat apresiasi dari Lurah Boriappaka, Muhammad Ali, S.H. Ia menyebut kehadiran UNSA melalui PKM dan KKN sebagai energi positif yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Seluruh rangkaian acara dipandu oleh Aqramawardana, S.H., M.H., dosen pembimbing KKN sekaligus moderator. Ia menekankan bahwa keberhasilan kegiatan ini lahir dari sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan masyarakat. Dengan terselenggaranya kegiatan ini, Universitas Sawerigading kembali menegaskan komitmennya untuk menghadirkan PKM dan KKN yang berdampak nyata. Sosialisasi diharapkan mampu meningkatkan literasi hukum, fiskal, dan administrasi masyarakat, sehingga mereka lebih mandiri, berdaya, dan siap menghadapi tantangan pembangunan daerah ke depan.

Daerah, Towuti

Ketua HMTP UNANDA Kritisi Kebocoran Pipa HFSO PT Vale di Towuti, Soroti Kepatuhan ISO 14001:2015

ruminews.id, Towuti – Sabtu 23 Agustus 2025 — Kebocoran pipa High Sulphur Fuel Oil (HFSO) di Dusun Molindowe, Desa Lioka, Kecamatan Towuti, membuat masyarakat resah. Minyak kental berwarna hitam pekat ini sudah mencemari lahan pertanian warga dan berpotensi mengalir ke sungai hingga sistem danau. Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Pertambangan Universitas Andi Djemma (HMTP UNANDA), Yadit, menyampaikan kritik tegas atas insiden ini. “HFSO sangat kental, lengket, dan mengandung sulfur tinggi. Di lahan pertanian, tanah kehilangan porositas dan akar mati. Di sungai, lapisan minyak menutup oksigen, mencemari sedimen, dan mengancam biota. Jika sampai ke sistem Danau Malili, dampaknya bisa serius dan jangka panjang,” jelas Yadit (Ketua HMTP FT UNANDA). Ia menilai kejadian ini harus dilihat dalam kerangka ISO 14001:2015 Sistem Manajemen Lingkungan, yang menuntut perusahaan memastikan identifikasi risiko, pemeliharaan pencegahan, monitoring, serta kesiapsiagaan darurat. Yadit menambahkan “Jika PT Vale mengklaim patuh ISO 14001:2015, maka sistem tanggap darurat dan pengendalian risiko pipa seharusnya bekerja. Kebocoran ini membuktikan masih ada celah besar antara prosedur dan praktik lapangan, tegasnya. Hal ini akan berdampak pada beberapa hal, seperti : Dampak ke Pertanian: Tanah tertutup minyak, infiltrasi air terganggu, panen berpotensi gagal lama. Dampak ke Sungai: Minyak mengapung, menurunkan oksigen, merusak sedimen dan vegetasi tepi. Dan jika sampai masuk ke Danau: Maka residu bertahan lama, menempel di pesisir dan dasar, mengganggu rantai makanan air. Yadit menekankan bahwa penanganan insiden ini harus segera dilakukan secara menyeluruh. Tanggap darurat perlu diaktifkan dengan memasang oil boom, melakukan skimming, dan mengisolasi tanah tercemar agar penyebaran HFSO bisa diminimalkan. Selain itu, audit jalur pipa independen sangat penting untuk memeriksa integritas, korosi, tekanan, serta sistem deteksi kebocoran guna memastikan risiko serupa tidak terulang. Pemantauan lingkungan yang transparan harus dilakukan melalui uji air, tanah, dan sedimen secara berkala, dengan hasilnya dipublikasikan agar masyarakat dan pihak terkait dapat mengetahui kondisi sebenarnya. Remediasi ilmiah menjadi langkah krusial, termasuk excavation tanah sangat tercemar, bioremediasi minyak berat, serta phytoremediasi untuk mengembalikan fungsi ekologi lahan. Dampak sosial-ekonomi juga tidak boleh diabaikan; perlu ada verifikasi kerugian, pembayaran ganti rugi, dan upaya pemulihan produktivitas lahan warga. Terakhir, perusahaan harus melakukan perbaikan organisasi, mencakup tinjauan manajemen, perbaikan desain prosedur operasional, serta latihan darurat rutin agar penerapan ISO 14001:2015 berjalan efektif dan risiko kebocoran dapat diminimalkan di masa depan. “Kepatuhan ISO 14001:2015 bukan sekadar sertifikat, tapi tanggung jawab nyata. Kami mendesak penanganan berbasis sains, transparansi data, dan pemulihan penuh. Mahasiswa akan terus mengawal,” pungkas Yadit.

Daerah, Makassar, Pemerintahan

PSMTI Diharapkan Jadi Mitra Pemerintah dalam Pembangunan Makassar

ruminews.id,MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menekankan pentingnya kolaborasi lintas paguyuban dalam membangun Kota Makassar. Hal tersebut disampaikannya usai menghadiri Musyawarah Provinsi (Musprov) VI Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) Sulawesi Selatan yang digelar di Rinra Hotel, Sabtu (23/8/2025). Dalam kesempatan itu, Munafri menilai keberadaan PSMTI memiliki peran yang sangat besar, khususnya karena sebagian besar anggota dan aktivitasnya berada di Kota Makassar. “Ini pengurus provinsi, tapi hampir seluruh kegiatannya dan suku anggotanya ada di Kota Makassar,” kata Appi. “Dan ini merupakan salah satu elemen di tengah-tengah masyarakat yang benar-benar peduli terhadap kegiatan-kegiatan sosial,” lanjut Munafri. Musprov VI Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) Sulawesi Selatan digelar sebagai forum penting untuk memperkuat konsolidasi organisasi dan merumuskan arah kerja kepengurusan ke depan. Agenda ini tidak hanya menjadi wadah evaluasi serta pemilihan pengurus baru, tetapi juga menjadi momentum bagi PSMTI untuk meneguhkan komitmen dalam memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah, khususnya di Kota Makassar. Oleh sebab itu, Appi berharap, PSMTI dapat menjadi support system yang membantu pemerintah dalam penyelenggaraan berbagai program, khususnya yang menyentuh langsung kepentingan sosial masyarakat. “Nah, inilah yang kita harapkan. Paguyuban komunitas seperti PSMTI bisa menjadi pendukung dan mitra strategis pemerintah dalam menjalankan program-program sosial, sebagaimana yang mereka lakukan selama ini,” jelasnya. Munafri juga menegaskan bahwa Pemerintah Kota Makassar akan terus memberikan dukungan penuh kepada PSMTI, terlebih dalam kepengurusan yang baru terbentuk. “Kami men-support ini dengan sangat baik. Mudah-mudahan di pengurusan yang baru, PSMTI semakin sukses dan terus memberikan kontribusi positif dalam pembangunan Kota Makassar,” tukasnya.

Daerah, Makassar, Pemerintahan

Wali Kota Makassar, Dorong Produk UMKM Lokal Tembus Pasar Global

ruminews.id, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan pentingnya mendorong Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) lokal agar tidak hanya mampu bersaing di pasar domestik, tetapi juga menembus pasar global. Hal ini disampaikan saat memberikan sambutan pada kegiatan Makassar Trade Expo yang digelar Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar di Trans Studio Mall, Sabtu (23/8/2025). Acara tersebut turut dihadiri oleh Ketua TP PKK Makassar, Melinda Aksa, Kepala Dinas Perdagangan, Kepala Diskominfo, Kadis PTSP, Kadis Pariwisata, Kadishub, serta jajaran Bapenda Kota Makassar. Dalam arahannya, Munafri menilai expo ini menjadi momentum strategis bagi pelaku UMKM untuk memperluas jangkauan produknya. Ia menekankan bahwa memperkenalkan produk berbeda dengan sekadar menjual produk. “Kalau bicara UMKM, tempatnya harus one step dengan segmen pasarnya karena kita mau mencari pembelinya,” ujar Munafri. Tahapan untuk memasuki pasar yang lebih luas harus diperhitungkan secara matang, mulai dari segmentasi hingga pemilihan lokasi promosi. Jangan lagi memamerkan UMKM di pasar tradisional karena segmennya hampir sama. “Trade expo artinya mempertemukan produsen di tempat yang tepat, supaya terjadi transaksi yang lebih detail dan berkelanjutan,” tegas Munafri. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pameran bukan hanya ajang jualan sesaat, melainkan sarana untuk membangun cerita (story) sebuah produk sehingga dapat direplikasi, diproduksi lebih baik, dan dipasarkan dalam skala yang lebih besar. Munafri menekankan bahwa ujung dari pemberdayaan UMKM adalah ekspor. Namun untuk mencapai tahap tersebut, ada sejumlah hal yang harus dibenahi terlebih dahulu, mulai dari kontinuitas produksi, ketersediaan stok bahan baku, kualitas produk, hingga keberlanjutan pasar. “Pasar internasional sangat terbuka, tapi kita harus pandai melihat segmen yang tepat. Contoh sederhana adalah kopi,” katanya. “Bahannya melimpah, mudah diolah, dan pasarnya ada di hampir seluruh dunia. Produk-produk seperti ini yang harus kita dorong agar punya nilai ekspor,” tambahnya. Selain kualitas dan keberlanjutan, Wali Kota juga menekankan pentingnya kemasan (packaging) produk. Menurutnya, desain kemasan yang menarik mampu meningkatkan nilai jual sekaligus memperkuat daya saing produk di pasar global. “Packaging adalah wajah dari produk kita. Kalau kemasannya bagus, tentu nilai jualnya akan lebih tinggi. Ini harus dikontrol sejak proses produksi, bahan baku, hingga tahap penjualan agar benar-benar memenuhi standar ekspor,” tambahnya. Munafri berharap Makassar Trade Expo dapat menjadi pintu gerbang bagi UMKM lokal untuk naik kelas dan mampu bersaing di pasar internasional. “Pemerintah Kota Makassar, berkomitmen untuk terus memberikan dukungan agar produk UMKM memiliki daya saing, keberlanjutan, serta kesempatan untuk berkembang di level global,” tukasnya. Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian resmi membuka Expo UMKM 2025, sebuah agenda strategis untuk memperkenalkan potensi produk unggulan daerah sekaligus memperluas jaringan bisnis bagi pelaku usaha lokal. Kegiatan yang mengusung tema “Mendorong UMKM dan Berinvestasi Lokal Menuju Pasar Global”, diikuti oleh 20 pelaku UMKM dari berbagai sektor, mulai dari makanan olahan, fashion, kerajinan, hingga produk pertanian dan perikanan. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar, Evy Aprialti, menjelaskan bahwa expo ini merupakan agenda promosi perdagangan dan investasi yang berfokus pada pemberdayaan usaha lokal agar mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Tujuan utama expo ini adalah memfasilitasi promosi produk unggulan daerah, membuka peluang kerja sama perdagangan dan investasi, meningkatkan daya saing pelaku usaha lokal. “Serta memberi ruang interaksi antara pelaku usaha dengan konsumen, investor, dan buyer profesional,” jelas Evy. Pemerintah Kota Makassar berharap kegiatan ini dapat menjadi motor penggerak promosi investasi sekaligus memperkuat ekosistem usaha kreatif dan produktif di daerah. Sehingga produk lokal benar-benar menjadi komoditas unggulan yang siap berdaya saing di pasar global. Selain pameran produk, expo juga dirangkaikan dengan sejumlah agenda interaktif, seperti diskusi bersama narasumber, live demo, music performance, hingga quiz untuk pengunjung. Hal ini diharapkan menjadi daya tarik sekaligus ruang edukasi agar masyarakat lebih mengenal potensi UMKM Makassar. Evy menambahkan, expo ini bukan sekadar ajang jualan sesaat, melainkan momentum strategis untuk menyiapkan UMKM naik kelas dan siap memasuki pasar global. Melalui expo ini, pihaknya ingin mendorong pelaku usaha agar tidak hanya dikenal di Makassar, tapi juga bisa menembus pasar nasional bahkan internasional. “Dengan jejaring yang dibangun, kami optimistis UMKM Makassar mampu bersaing secara berkelanjutan,” tegasnya.

Daerah, Makassar

FGD Milad ke-21 IPMALUTIM: Sinergi Mahasiswa dan BUMD untuk Kemandirian Daerah

ruminews.id, Makassar, 20 Agustus 2025 – Ikatan Pelajar Mahasiswa Luwu Timur (IPMALUTIM) menggelar Forum Group Discussion (FGD) pada momentum Milad ke-21 di Hotel Max One Makassar dengan tema besar “Narasi Aksi Sinergi.” Acara ini menghadirkan Ittong Sulle, S.T., M.T, Manajer Tambang PT. Luwu Timur Gemilang, sebagai pembicara utama yang memberikan perspektif strategis tentang arah pembangunan daerah melalui peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dalam paparannya, Ittong Sulle, S.T., M.T., menekankan bahwa saat ini daerah menghadapi tantangan besar akibat kebijakan fiskal nasional yang menekan ruang fiskal daerah. Pemangkasan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) membuat pemerintah daerah harus memutar otak agar tidak hanya bergantung pada transfer pusat. “Di sinilah peran BUMD menjadi ujung tombak. PT. Luwu Timur Gemilang tidak boleh lagi hanya menjadi perusahaan yang fokus pada sektor tambang semata. Kami sedang melakukan transformasi bisnis, mengarahkan strategi perusahaan ke sektor-sektor yang lebih berkelanjutan, inklusif, dan memberi nilai tambah langsung bagi masyarakat Luwu Timur,” jelas Ittong Sulle, S.T., M.T. Ia menjelaskan, salah satu langkah nyata adalah menjajaki potensi ekonomi biru melalui pengembangan rumput laut sebagai komoditas unggulan, penjualan limbah sawit (kernel dan cangkang) untuk kebutuhan industri, serta hilirisasi hasil bumi lokal agar tidak lagi keluar dalam bentuk mentah. Menurutnya, arah baru ini tidak hanya bertujuan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga membuka lapangan kerja, memperkuat rantai nilai lokal, dan menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat. “Transformasi ini adalah bagian dari visi Luwu Timur Juara. Kami ingin BUMD hadir bukan sekadar sebagai mesin PAD, tetapi juga sebagai agen perubahan yang mampu menciptakan peluang usaha, mendorong inovasi, dan menjadi mitra strategis bagi masyarakat serta mahasiswa,” tambahnya. Di hadapan para mahasiswa, Ittong Sulle, S.T., M.T., juga menyampaikan ajakan agar IPMALUTIM berperan aktif dalam mengawal dan memberikan kritik konstruktif. “Mahasiswa adalah mitra strategis. Dengan kapasitas intelektual, riset, dan idealisme yang dimiliki, mahasiswa bisa menjadi pengawas sekaligus mitra dialog untuk memastikan bahwa arah pembangunan BUMD dan kebijakan daerah benar-benar berpihak pada rakyat,” tegasnya. Sementara itu, Ketua Umum PP IPMALUTIM, Haikun Candra, menegaskan bahwa Milad ke-21 ini menjadi momentum bagi mahasiswa untuk berkontribusi lebih nyata. “Milad bukan hanya perayaan, tetapi ruang untuk mengokohkan sinergi. Kami akan terus hadir sebagai mitra kritis, namun juga solutif, demi pembangunan Luwu Timur yang berkelanjutan. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada BUMD Luwu Timur, khususnya PT. Luwu Timur Gemilang, atas dukungan penuh terhadap kegiatan ini. Dukungan ini adalah bukti nyata komitmen bahwa pembangunan daerah tidak bisa dikerjakan sendiri, tetapi harus melalui kebersamaan,” ungkap Haikun. FGD ini menghasilkan berbagai masukan dari mahasiswa yang menekankan pentingnya hilirisasi sumber daya lokal, inovasi bisnis daerah, serta transparansi pengelolaan BUMD. Semua sepakat bahwa sinergi antara pemerintah, BUMD, dan mahasiswa adalah jalan bersama menuju Luwu Timur yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan.

Scroll to Top