Makassar

Daerah, Makassar

Pertama di Indonesia! Badko HMI Sulsel Gelar HMI Awards untuk Kepala Desa dan Lurah Berprestasi

ruminews.id, Makassar, 15 Februari 2025 – Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Sulawesi Selatan (BADKO HMI SULSEL) sukses menggelar Tablig Akbar dan Zikir Bersama perayaan Dies Natalis ke-78 tahun.  Ada hal yang menarik dalam Dies Natalis ke 78 oleh Badko HMI Sulsel kali ini, terdapat rangkaian acara pemberian penghargaan kepada Kepala Desa dan Lurah se Sulawesi Selatan yang dikemas dalam bentuk “HMI Awards”. Diketahui sebelumnya, acara penghargaan terhadap Kepala Desa dan Lurah alumni HMI tersebut pertama kali dilakukan dan diinisiasi oleh BADKO HMI Sulsel. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa dan Daerah Tertinggal, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, Dr. Drs. Mulyadin Malik, M.Si., CIGS. yang sekaligus menjadi Keynote Speaker dalam hal ini mewakili Bapak Wakil Menteri Desa PDT. Mulyadin menyampaikan jika HMI Awards yang dilaksanakan oleh Badko HMI Sulsel menguatkan posisi HMI dan sumbangsihnya dalam menjaga kedaulatan bangsa, menurutnya kepala-kepala desa yang pernah berkecimpung di dunia HMI memiliki potensi besar menjadi motor penggerak dan menjadi corong contoh baik dalam membangun desa yang Berpodaman untuk menyukseskan Astacita Bapak Presiden Prabowo Subianto pada poin ke 6 (enam) “membangun Desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan” serta mendukung mengimplementasikan 12 (dua belas) Rencana Aksi Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal sesuai dengan spirit Kementerian Desa PDT “Bangun Desa Bangun Indonesia, Desa Terdepan Untuk Indonesia” “Kita tentu berharap bahwa kualitas Kepala Desa dan Lurah yang pernah aktif dan berorganisasi di Himpunan Mahasiswa Islam tentu memiliki potensi dan pengalaman yang jauh lebih besar untuk menjalankan roda pembangunan di desa-desa masing-masing” ungkapnya. Beliau juga turut memberikan apresiasi terhadap gagasan HMI Award yang digelar dengan tema “Sumbangsih Nyata Kader HMI Terhadap Kedaulatan Bangsa”. Ketua Umum Badko HMI Sulsel, Asrullah Dimas menyampaikan jika kegiatan ini diinisasi pertama kali oleh Badko HMI Sulsel, tujuannya tak lain adalah memberikan apresiasi sekaligus menjadi ajang silaturahmi para kader HMI yang telah menjadi Lurah maupun Kepala Desa. “Acara ini menjadi langkah pertama HMI se-Indonesia untuk memberikan apresiasi terhadap kader yang telah memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan bangsa ini, sekaligus memperkuat konsolidasi dan silaturahmi ke-HMI-an antara alumni dengan pengurus dan kader HMI lainnya” ungkapnya. Dimas pun berharap agar kegiatan serupa dapat digelar di seluruh indonesia, mengingat desa merupakan akar rumput dari kontribusi nyata membangun negeri ini. “Selain itu kita berharap juga bahwa desa-desa dapat diberikan program-program pembangunan yang lebih baik lagi, disisi lain HMI akan terus hadir menjadi mitra kritis dalam pembangunan bangsa termasuk untuk desa-desa dan kelurahan di seluruh Sulawesi Selatan” jelasnya.

Daerah, Ekonomi, Makassar

Rifat vs Gatot: Persaingan Ketat Menuju Ketua HIPMI Makassar 2025.

ruminews.id, Makassar- Pendaftaran bakal calon Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Makassar resmi ditutup hari ini. Hingga batas akhir pendaftaran, hanya dua kandidat yang mengajukan diri, yaitu Rifat Syawal dan Gatot Ariwin . (12/2/2025) Kedua calon ini akan bersaing dalam pemilihan yang dijadwalkan berlangsung pada Februari 2025. Rifat, seorang pengusaha di yang dikenal dengan inovasinya dalam mengembangkan bisnis. Sementara itu, Gatot, yang bergerak di sektor konstruksi, memiliki pengalaman panjang dalam proyek-proyek infrastruktur di Sulawesi Selatan. Kedua Calon Ketua HIPMI Makassar sama sama memiliki Kekuatan besar di internal HIPMI. Ini terbukti saat Pengembalian Formulir Bakal Calon Ketua HIPMI Makassar, Dimana Gatot di dampingi oleh Hasrul Kaharuddin, Ardi, Jul sandy dan erte mudayya mereka semua adalah Tokoh Muda yang sudah punya rekam jejak di Kota makassar. Sementara Rifat Syawal di dampingi oleh Rahmat Setiawan, Dimas yusran dan Andika Wahyuda. Mereka semua adalah Generasi Yang progresif di HIPMI Makassar. Ketua Panitia Rakmat Baitullah menyatakan bahwa proses selanjutnya adalah verifikasi berkas dan kelayakan calon. Setelah itu, akan diadakan serangkaian debat dan presentasi visi-misi untuk memperkenalkan program kerja masing-masing kandidat kepada anggota HIPMI Makassar. Ucapnya. Sementara itu Ketua SC Fahrozy Pratama juga menambahkan bahwa pemilihan Ketua HIPMI Makassar ini dapat menghasilkan pemimpin yang mampu membawa organisasi menuju kemajuan dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah. Tuturnya.

Daerah, Makassar, Pemerintahan

Jalan Jampea di Makassar Resmi Berganti Nama Jadi Jalan Hoo Eng Djie

Ruminews.id, Makassar – Pemerintah Kota Makassar resmi mengganti nama Jalan Jampea di Kecamatan Wajo menjadi Jalan Hoo Eng Djie. Perubahan ini dilakukan untuk menghormati Hoo Eng Djie, seorang tokoh masyarakat Tionghoa yang berjasa dalam perkembangan ekonomi dan sosial di Makassar. Hoo Eng Djie dikenal sebagai pengusaha dan dermawan yang banyak membantu warga Makassar, terutama dalam bidang perdagangan dan pendidikan. Ia juga berperan dalam mempererat hubungan antara masyarakat Tionghoa dan pribumi di kota ini. Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan “Danny” Pomanto, mengatakan bahwa perubahan ini adalah bentuk penghargaan kepada tokoh yang berjasa bagi Makassar. “Hoo Eng Djie telah memberikan kontribusi besar bagi kota ini. Dengan perubahan nama jalan ini, kita ingin mengenang jasanya dan mengajarkan generasi muda tentang pentingnya toleransi dan kerja sama,” ujar Danny Pomanto. Sebagian warga mendukung perubahan ini karena melihat Hoo Eng Djie sebagai sosok yang layak dihormati. Andi Faisal, seorang warga setempat, mengatakan, “Nama ini bagus untuk mengenang jasa beliau. Semoga semakin banyak tokoh lokal yang dihargai seperti ini.” Namun, ada juga warga yang berharap ada sosialisasi lebih lanjut, terutama bagi mereka yang perlu menyesuaikan dokumen administratif dan alamat usaha mereka. Pemerintah Kota Makassar memastikan bahwa perubahan nama ini tidak akan menyulitkan masyarakat. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil telah berkoordinasi dengan berbagai instansi untuk memperbarui data administrasi. Dinas Perhubungan dan Pekerjaan Umum juga telah memasang papan nama jalan baru dan bekerja sama dengan layanan peta digital seperti Google Maps agar perubahan ini segera terlihat dalam sistem navigasi. Pergantian nama Jalan Jampea menjadi Jalan Hoo Eng Djie adalah bentuk penghargaan terhadap tokoh yang berjasa bagi Makassar. Dengan langkah ini, pemerintah berharap masyarakat bisa lebih mengenal sejarah dan semakin menghargai keberagaman di kota ini. Pemerintah juga berencana untuk terus memberikan penghormatan kepada tokoh-tokoh lokal lainnya melalui kebijakan serupa di masa depan.

Makassar, Politik

Euforia Kemenangan! Ribuan Simpatisan Sambut Munafri-Aliyah

Ruminews.id, Makassar – Ribuan simpatisan dan pendukung pasangan Munafri Arifuddin–Aliyah Mustika Ilham (MULIA) tumpah ruah di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar, Selasa (6/2/2025). Mereka datang sejak pagi, membawa spanduk serta meneriakkan yel-yel kemenangan untuk menyambut Munafri Arifuddin (Appi) dan Ilham Arief Sirajuddin (IAS) yang baru saja kembali dari Jakarta. Kepulangan mereka disambut penuh antusias setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan pasangan INIMI terkait hasil Pilkada Makassar 2024. Dengan keputusan ini, Munafri-Aliyah resmi menjadi pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar terpilih. Dalam pernyataannya, Munafri mengungkapkan rasa syukur atas dukungan masyarakat Makassar yang telah mengantarkan mereka ke kemenangan. “Alhamdulillah, keputusan MK menegaskan bahwa kemenangan ini adalah amanah dari rakyat. Ini bukan hanya kemenangan kami, tetapi kemenangan seluruh warga Makassar yang menginginkan perubahan dan kemajuan,” ujar Appi. Sementara itu, IAS menegaskan bahwa kini saatnya meninggalkan rivalitas politik dan bersatu membangun Makassar. “Proses politik telah selesai, kini saatnya kita bersama-sama bekerja demi kesejahteraan masyarakat. Saya mengajak semua pihak untuk bersatu demi Makassar yang lebih maju,” ungkapnya. Munafri-Aliyah dijadwalkan akan dilantik sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar pada 20 Februari 2025 di Istana Kepresidenan. Pelantikan ini menjadi momen penting bagi kepemimpinan baru dalam menjalankan visi dan program kerja yang telah dijanjikan kepada masyarakat. Dengan legitimasi yang semakin kuat, pasangan ini kini bersiap membawa perubahan yang lebih baik bagi Kota Makassar. Euforia kemenangan terasa di seluruh kota, menandakan harapan baru bagi warganya.

Daerah, Makassar, Pendidikan

Ratusan Siswa SMAN 17 Makassar Terancam Gagal Mengikuti SNBP 2025 Akibat Kelalaian Pengisian Data

ruminews.id- Makassar, 5 Februari 2025 – Sebanyak 145 siswa berprestasi dari SMAN 17 Makassar terancam tidak dapat mengikuti Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) tahun 2025. Hal ini disebabkan oleh kelalaian pihak sekolah dalam menginput data ke Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS), yang merupakan syarat utama untuk mengikuti SNBP. Menurut Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas, Karina, proses penginputan nilai dan data siswa sebenarnya telah dilakukan oleh operator sekolah. Namun, hingga mendekati batas waktu yang ditetapkan, terjadi kendala teknis yang menyebabkan data tidak terinput dengan sempurna. Penginputan data yang awalnya dilakukan melalui E-rapor ternyata tidak mencakup semua nilai siswa eligible, sehingga harus dilakukan secara manual yang memakan waktu hingga melewati tenggat waktu. Akibatnya, 119 siswa jurusan IPA dan 29 siswa jurusan IPS yang seharusnya terdaftar sebagai peserta SNBP kini menghadapi ketidakpastian. Ketua OSIS SMAN 17 Makassar, Muhammad Arsyah Yusuf, mengungkapkan rasa panik dan kaget atas situasi ini. “Tentu sangat panik dan kaget karena ini yang kita tunggu sejak lama. Beberapa siswa juga tujuannya masuk di SMA 17 untuk mau masuk SNBP lewat jalur ini,” ujarnya. Orang tua siswa juga menyatakan kekecewaannya. Azhar Gazali, salah satu orang tua murid, menilai bahwa ini merupakan kesalahan fatal dari pihak sekolah karena menyangkut masa depan anak-anak. “Mereka (pihak sekolah) kami anggap lalai karena waktu yang diberikan dari kementerian cukup lama untuk bisa menginput data dari awal Januari sampai akhir Januari tetapi itu tidak dipenuhi oleh mereka,” tuturnya. Menanggapi situasi ini, pihak sekolah telah bersurat ke Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan untuk meminta perpanjangan masa pendaftaran SNBP 2025. Mereka berharap persoalan ini dapat terselesaikan dengan baik dan siswa dapat mengikuti SNBP tahun ini. Kasus ini menjadi perhatian serius, mengingat kelalaian serupa juga terjadi di beberapa sekolah lain di Sulawesi Selatan. Diharapkan ke depan, pihak sekolah lebih teliti dan proaktif dalam mengelola data siswa agar insiden serupa tidak terulang.

Makassar, Pemerintahan

Pemkot Makassar Lanjutkan Rehabilitasi Balai Kota Dengan Anggaran Tambahan RP30 Miliar

ruminews.id – Pemerintah Kota Makassar berencana melanjutkan rehabilitasi Kantor Balai Kota pada tahap kedua tahun 2024, dengan penambahan anggaran sebesar Rp30 miliar. Fokus utama rehabilitasi ini adalah pengerjaan konstruksi Tower Balai Kota hingga lantai 11. Kepala Bidang Prasarana dan Bangunan Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, Hajar Aswad, menyatakan bahwa pada tahap pertama yang dimulai April 2023 dengan anggaran Rp19,9 miliar, progres rehabilitasi telah mencapai 35% dan diharapkan rampung pada Desember 2023. Beberapa perubahan telah dilakukan, termasuk pemindahan ruangan Wali Kota ke lantai 2 Tower Balai Kota, ruangan Wakil Wali Kota ke lantai 4, dan ruangan Sekretaris Daerah ke lantai 2 Tower Balai Kota. Bangunan utama akan difungsikan sebagai bangunan heritage, sehingga beberapa bagian tidak akan diubah untuk menjaga nilai sejarahnya. “Dalam rehabilitasi ini banyak yang perlu diperhatikan karena bangunan tersebut merupakan bangunan bersejarah. Ada beberapa bagian yang tidak dimungkinkan untuk diganggu dan diubah seperti pada bangunan utama,” jelas Hajar Aswad. Dengan kelanjutan rehabilitasi ini, diharapkan Balai Kota Makassar dapat menjadi pusat pemerintahan yang lebih representatif sekaligus mempertahankan nilai historisnya. “Kami berkomitmen untuk menjaga keseimbangan antara modernisasi fasilitas dan pelestarian warisan budaya yang ada,” tambah Hajar Aswad.

Daerah, Ekonomi, Makassar, Politik

Bakal Calon Ketua Hipmi Makassar, Merupakan Generasi Kedua dari Politisi Hebat di Sulsel.

ruminews.id, Makassar, 31 Januari 2025 — Kontestasi pemilihan Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Makassar periode 2025-2028 semakin memanas dengan munculnya Prediksi lima nama bakal calon yang memiliki latar belakang keluarga berpengaruh di Sulawesi Selatan. Jadwal pengambilan formulir yang telah ditetapkan mulai 30 Januari hingga 12 Februari 2024 menjadi awal persaingan sengit yang akan membawa warna baru dalam dunia kewirausahaan muda di Makassar. Hasil pantauan Ruminews.id mengungkap lima nama kuat yang diperkirakan siap bersaing: Andi Adrian Adiputra Iwan Anak dari Ketua DPD Partai Gerindra Sulawesi Selatan, Andi Iwan Darmawan Aras. Adrian dikenal sebagai pengusaha muda yang santun dan memiliki reputasi baik di kalangan pebisnis. Muammar Feri Rae Gandi Putra Ketua DPW Nasdem Sulawesi Selatan, Rusdi Masse. Gandi aktif dalam berbagai program kewirausahaan dan dikenal inovatif dalam membangun bisnis. Farid Rayendra Anak dari Wakil Bupati Gowa Terpilih, Darmawangsyah Muin. Farid yang juga anggota DPRD Kota Makassar dari Partai Gerindra sejak 2024 ini dikenal progresif dan memiliki visi bisnis yang tajam. Yasika Aulia Ramadhany Putri dari Pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Yassir Mahmud. Aulia merupakan pengusaha muda perempuan dengan jaringan bisnis yang luas dan berpengaruh di berbagai komunitas bisnis. Nidal Rusdin Anak dari pengusaha senior Rusdin Abdullah (Rudal). Saat ini menjabat Sekretaris HIPMI Makassar dan dikenal memiliki portofolio bisnis yang cukup menjanjikan. Kontestasi ini tidak hanya sekadar memilih pemimpin baru, tetapi juga menjadi ajang unjuk kemampuan dalam menghadirkan inovasi bisnis yang dapat mendorong perkembangan ekonomi Makassar. Dengan latar belakang politik dan bisnis yang kuat, pemilihan kali ini diprediksi menjadi salah satu yang paling dinamis dalam sejarah HIPMI Makassar.

Daerah, Makassar, Politik

Ulang Tahun ke- 61, Danny Pomanto dan Pertaruhan Demokrasi di MK.

ruminews.id- MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan “Danny” Pomanto, atau yang akrab disapa Pak DP, memasuki usia 61 tahun pada Kamis, 30 Januari 2025. Namun, tak seperti tahun-tahun sebelumnya, peringatan ulang tahunnya kali ini berlangsung di tengah dinamika politik yang begitu menegangkan. Sebagai Calon Gubernur Sulawesi Selatan nomor urut 1 pada Pilgub 27 November 2024 lalu, Pak DP kini tengah berjuang di Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menggugat hasil Pilgub yang dinilai penuh dengan dugaan kecurangan. Bagi Danny Pomanto, usia 61 tahun bukan hanya soal bertambahnya angka, melainkan titik refleksi atas perjalanan panjangnya dalam dunia politik dan pemerintahan. Dua periode sukses memimpin Makassar menjadikannya salah satu figur paling berpengaruh di Sulsel. Kini, dengan gugatan yang sedang berproses di MK, Pak DP menghadapi ujian terbesar dalam karier politiknya. Perjuangan Keadilan di MK, Kado Ulang Tahun yang Berbeda Juru Bicara pasangan Danny-Azhar, Asri Tadda, menegaskan bahwa peringatan ulang tahun Pak DP kali ini terasa sangat berbeda. Jika sebelumnya dirayakan dengan kebersamaan bersama masyarakat dan relawan, tahun ini justru menjadi momentum perjuangan hukum dan demokrasi. “Di usia 61 tahun ini, Pak DP menghadapi tantangan besar, bukan hanya sebagai individu, tetapi sebagai simbol perjuangan demokrasi di Sulawesi Selatan. Ulang tahun ini bukan sekadar perayaan, tetapi refleksi tentang integritas, keberanian, dan keteguhan dalam menghadapi dinamika politik yang begitu kompleks,” ujar Asri di Makassar, Kamis (30/1/2025). Menurutnya, gugatan ke MK bukan hanya sekadar upaya hukum semata, tetapi bentuk komitmen Pak DP dalam menjaga demokrasi dan memastikan suara rakyat benar-benar dihargai. “Perjuangan ini bukan hanya untuk Pak DP dan Bang Azhar, tetapi juga untuk seluruh masyarakat Sulsel yang menginginkan proses demokrasi yang jujur dan adil. Tidak boleh ada ruang bagi kecurangan dalam pesta demokrasi, karena ini menyangkut masa depan daerah kita,” tegasnya.   Makna Usia 61 Tahun: Kedewasaan Politik dan Arah Masa Depan Dalam dunia politik, usia 61 tahun sering dianggap sebagai puncak kematangan kepemimpinan. Politisi di usia ini biasanya telah melewati berbagai tantangan dan memiliki pemahaman mendalam tentang pemerintahan, strategi politik, dan dinamika masyarakat. Bagi Danny Pomanto, usia ini bukan hanya tentang pencapaian masa lalu, tetapi juga tentang bagaimana ia merancang langkah ke depan. Dengan rekam jejak kuat di Makassar dan dukungan luas dari berbagai kalangan, banyak pihak menilai bahwa Pak DP masih memiliki potensi besar untuk berkontribusi lebih jauh, baik di tingkat provinsi maupun nasional. “Di usia ini, Pak DP telah membuktikan bahwa kepemimpinan bukan hanya soal jabatan, tetapi tentang keberanian mengambil sikap. Gugatan ke MK ini adalah wujud dari itu—bahwa beliau tidak tinggal diam melihat ketidakadilan. Ini juga menjadi pesan bagi semua bahwa demokrasi harus terus diperjuangkan,” tambah Asri.   Dukungan Terus Mengalir, Perjuangan Belum Usai Sejak gugatan diajukan, dukungan terhadap Danny Pomanto dan Azhar Arsyad terus mengalir dari berbagai elemen masyarakat. Relawan, simpatisan, dan berbagai kelompok masyarakat tetap solid mengawal proses hukum yang sedang berjalan di MK. “Pak DP tidak hanya merayakan pertambahan usia, tetapi juga menegaskan bahwa perjuangan ini belum selesai. Kami percaya dengan proses hukum di MK dan berharap keadilan dapat ditegakkan. Ini bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tetapi tentang bagaimana demokrasi harus dijaga,” pungkas Asri. Kini, semua mata tertuju pada Mahkamah Konstitusi. Akankah gugatan ini menjadi momentum perubahan bagi politik Sulawesi Selatan? Satu hal yang pasti, di usia 61 tahun ini, Danny Pomanto tidak hanya merayakan hidup, tetapi juga menegaskan bahwa perjuangan untuk keadilan tidak mengenal batas usia. (*)

Daerah, Makassar

Curah Hujan Tinggi Ancam Makassar, Warga Diminta Siaga Banjir!

ruminews.id – Kota Makassar kembali menghadapi curah hujan tinggi pada Rabu, 29 Januari 2025. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi hujan lebat disertai angin kencang serta petir akan melanda sebagian besar wilayah kota. Dengan curah hujan yang diperkirakan mencapai 300-500m, risiko banjir dan genangan air semakin tinggi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Makassar mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan, terutama di daerah rawan banjir seperti Antang, Daya, dan daerah pesisir. Banjir yang terjadi pada Desember 2024 lalu menyebabkan kerugian besar, dan potensi kejadian serupa masih tinggi jika curah hujan terus meningkat. Warga dihimbau untuk selalu memantau perkembangan cuaca melalui kanal resmi BMKG dan BPBD. Selain itu, masyarakat diharapkan segera mengamankan barang berharga, memastikan sistem drainase di sekitar rumah berfungsi dengan baik, dan bersiap untuk evakuasi jika diperlukan. Jangan anggap remeh potensi bencana ini! Hujan deras yang terus mengguyur dapat meningkatkan risiko banjir di beberapa titik serta melumpuhkan akses transportasi. Tetap waspada, jaga keselamatan keluarga, dan segera laporkan kondisi darurat ke pihak berwenang. Makassar, bersiaplah! Musim hujan belum berakhir, dan kewaspadaan kita adalah kunci untuk mengurangi dampak buruk yang mungkin terjadi.

Daerah, Hukum, Kriminal, Makassar, Pemerintahan

Privatisasi Laut di Tanjung Bunga, SHGB Diduga Langgar Aturan.

ruminews.id- Makassar, Penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) di kawasan laut Tanjung Bunga, Makassar, Sulawesi Selatan, memicu polemik serius. SHGB yang diterbitkan untuk Dillah Group pada 2015 ini dinilai melanggar aturan tata ruang dan memicu potensi privatisasi ruang publik. Aktivis bahari, Andi Januar Jaury Dharwis, mengungkapkan bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) sejatinya diperuntukkan untuk kawasan daratan. Namun, kawasan tersebut saat itu masih berupa wilayah perairan dan aktivitas reklamasi telah berlangsung sebelum ada izin resmi. “Penerbitan SHGB ini melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 yang mengatur tata ruang wilayah. Ini adalah pelanggaran serius,” ujar Januar, Senin (27/1). Sedangkan, Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Sulawesi Selatan baru menetapkan kawasan tersebut sebagai daratan pada 2022. Artinya, aktivitas reklamasi sebelumnya tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Selain itu, reklamasi tanpa izin juga melanggar Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang sempadan pantai, yang melindungi fungsi ekologis ruang laut. Penerbitan SHGB di kawasan laut ini dinilai sebagai langkah awal privatisasi ruang publik melalui reklamasi. Akibatnya, akses masyarakat pesisir, khususnya nelayan, terhadap sumber daya laut bisa terhalang. “Jika reklamasi dilakukan tanpa mekanisme yang jelas, ini akan merusak ekosistem dan memarjinalkan masyarakat pesisir,” tegas Januar. Januar mendesak Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan BPN Makassar untuk segera meninjau ulang SHGB tersebut. Ia juga meminta Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulsel memeriksa izin pemanfaatan ruang laut yang diajukan pemegang sertifikat. Ruang laut hingga 12 mil dari garis pantai adalah aset publik yang diatur oleh pemerintah provinsi sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. “Penerbitan SHGB di ruang laut bertentangan dengan asas keberlanjutan yang diatur dalam UU Nomor 27 Tahun 2007,” ungkapnya. Langkah reklamasi di kawasan pesisir harus diawasi ketat untuk memastikan keberlanjutan lingkungan dan keadilan bagi masyarakat pesisir. “Pemprov harus segera bertindak tegas agar ruang laut tetap menjadi milik publik dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan komersial,” tutup Januar.

Scroll to Top