Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Makassar

Daerah, Makassar, Nasional, Pemerintahan

Wali Kota Makassar Hadiri Arahan Mendagri Tito Karnavian Bersama Gubernur dan Kepala Daerah se-Sulsel

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Nasional, Pemerintahan /

ruminews.id, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menghadiri pengarahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tito Karnavian, di Baruga Asta Cuta, Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, Kamis (11/9/2025). Pengarahan tersebut dilakukan secara tertutup diikuti oleh Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, para Bupati, dan Wali Kota se-Sulsel. Pengarahan ini turut diikuti sejumlam kepala SKPD terkait Pemkot Makassar. Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan sejumlah pesan penting. Ia menekankan pentingnya kekompakan antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota dalam menjalankan roda pemerintahan. Bahkan, Tito mendorong adanya evaluasi rutin empat bulan sekali sebagai forum brainstorming untuk memperkuat sinergi antar daerah. Tito juga mengingatkan pentingnya stabilitas keamanan. Ia meminta pemerintah daerah bersama forkopimda memperkuat deteksi dini, komunikasi dengan tokoh masyarakat, serta mempererat soliditas agar potensi gangguan kamtibmas bisa dicegah sejak awal. “Tanpa keamanan yang baik, pembangunan tidak akan berjalan. Kalau pembangunan tidak berjalan, otomatis masyarakat akan susah,” tegas Tito. Tito juga menyinggung program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca peristiwa anarkis di Kota Makassar tepatnya di gedung DPRD, yang menelan korban jiwa. Ia memastikan bantuan perumahan akan segera disalurkan kepada keluarga korban. Lebih jauh, ia menekankan perlunya daerah memperkuat sektor swasta, mempermudah izin, memberi insentif bagi UMKM, serta menjaga inflasi agar pertumbuhan ekonomi tetap terjaga. “Kalau swasta hidup, otomatis pertumbuhan ekonomi akan baik, inflasinya terjaga, dan pendapatan asli daerah juga meningkat,” tambahnya. Di akhir arahannya, Tito mengingatkan pentingnya belanja pemerintah yang tepat waktu dan berkualitas untuk mendorong daya beli masyarakat, sekaligus menstimulasi pertumbuhan sektor swasta. Ia juga menegaskan agar seluruh kepala daerah menjaga stabilitas keamanan, memperkuat program penanganan kemiskinan, serta menekan angka stunting. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyambut baik arahan Mendagri tersebut. Ia menegaskan bahwa Pemkot Makassar siap memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan seluruh kabupaten/kota, baik dalam menjaga stabilitas keamanan maupun mempercepat pembangunan. “Pesan Bapak Mendagri menjadi pengingat bagi kita semua untuk bekerja lebih solid. Pemerintah Kota Makassar akan terus bersinergi menjaga keamanan, menekan inflasi, meningkatkan kualitas belanja, sekaligus mendorong tumbuhnya sektor swasta dan UMKM. Semua ini pada akhirnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Munafri.(*)

Daerah, Makassar, Nasional, Pemerintahan

Dua Menteri Kabinet Prabowo–Gibran Apresiasi Gebrakan Layanan Publik Pemkot Makassar

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Nasional, Pemerintahan /

ruminews.id, MAKASSAR – Kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustikah Ilham (Munafri–Aliyah) mendapat apresiasi langsung dari dua menteri Kabinet Prabowo–Gibran. Dua menteri kabinet Merah Putih memuji kinerja Pemkot Makassar, dibawa Kepemimpinan Munafri-Aliyah, terutama soal komitmrn pelayanan publik kepala masyarakat. Hal itu, disampaikan Menteri Dalam Negeri RI, Muhammad Tito Karnavian dan Menteri Perumahan serta Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, saat melakukan kunjungan kerja ke Kota Makassar pada Kamis (11/9/2025). Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menilai pasangan kepala daerah ini memiliki komitmen kuat dalam menghadirkan pelayanan publik yang cepat, responsif, dan berpihak kepada masyarakat kecil. “Pak Wali dan Ibu Wawali ini benar-benar gerak cepat, cepat melayani masyarakat. Saya lihat sendiri, dalam waktu singkat setelah dilantik 20 Februari 2025, langsung bergerak membuat kebijakan yang pro rakyat kecil. Itu langkah yang patut kami apresiasi,” ujar Maruarar memberikan keterangan Pers, usai meninjau pelayanan di MGC. Dalam agenda tersebut, kedua menteri Kabinet Indonesia Maju itu meninjau langsung Makassar Government Center (MGC) yang menjadi Mal Pelayanan Publik (MPP) di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Makassar, di lantai II. Kunjungan ini difokuskan untuk melihat secara dekat proses pelayanan publik yang berlangsung di MGC, sekaligus berdialog dengan para petugas pelayanan. Salah satu perhatian utama adalah terkait layanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan pengurusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang kini dapat dilakukan secara online. Turut mendampingi Mendagri dan Menteri PKP, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustikah Ilham, serta jajaran SKPD bersama tim ahli Pemerintah Kota Makassar. Lebih lanjut, Maruarar juga memuji kecepatan Pemkot Makassar, menindaklanjuti kebijakan tersebut. Ia menyebutkan, Munafri–Aliyah yang dilantik pada Februari 2025 hanya butuh waktu dua bulan untuk menerbitkan Peraturan Wali Kota sebagai payung hukum program pembebasan biaya layanan itu. “Saya lihat luar biasa, bulan Februari dilantik, April sudah ada Perwali (gratia pelayanan). Artinya, pemerintah kota ini bekerja cepat. Kalau sekarang saya nilai sudah delapan,” tuturnya. Lebih lanjut, Maruarar menegaskan apresiasi itu sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar seluruh jajaran pemerintahan pusat maupun daerah mengutamakan kecepatan dan kemudahan pelayanan, khususnya untuk masyarakat kecil. “Semoga suatu saat, saya datang lagi di MGC Makassar, bisa naik jadi sembilan. Semakin cepat, semakin baik, dan makin banyak rakyat kecil yang terbantu,” tambahnya. Lebih lanjut, Maruarar menyebutkan, salah satu gebrakan penting Pemkot Makassar adalah kebijakan pembebasan biaya pengurusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). “Kebijakan itu mulai berlaku sejak November 2024. Dan tadi saya bersama Pak Mendagri langsung mengecek di loket pelayanan BPHTB dan PBG, betul-betul sudah gratis untuk MBR. Ini langkah konkret membantu rakyat kecil,” jelasnya. Pada kesempatan ini juga, Menteri Dalam Negeri RI, Muhammad Tito Karnavian, memberikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustikah Ilham. Menurutnya, langkah Pemkot Makassar memasukkan layanan PBG, BPHTB) di MGC) atau Mal Pelayanan Publik (MPP), merupakan terobosan penting yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. “Saya memberikan apresiasi kepada Pak Wali Kota dan Ibu Wawali yang sudah memasukkan outlet PBG dan BPHTB di dalam Mal Pelayanan Publik ini. Karena itu salah satu outlet yang sangat penting sekali,” kata Tito saat meninjau langsung MGC Kota Makassar. Tito menjelaskan, integrasi layanan strategis seperti PBG dan BPHTB di MPP akan sangat memudahkan masyarakat. Sebab, seluruh kebutuhan pelayanan publik dapat diakses di satu tempat, mulai dari pengurusan KTP, SKCK, hingga perizinan bangunan dan pertanahan. “Dengan model pelayanan seperti ini, masyarakat gampang mengurus KTP, gampang mengurus SKCK, urusan bangunan juga cepat karena ada PBG, sertifikat BPN di sini,” jelasnya. “Dan tata ruangnya ada PKKPR, BPHTB juga tersedia. Jadi semua proses bisa lebih cepat dan itu menolong rakyat, termasuk dalam bidang perumahan,” lanjutanya. Lebih lanjut, Mendagri berharap inovasi Pemkot Makassar ini bisa menjadi contoh bagi daerah lain di seluruh Indonesia. Ia menegaskan, dari 514 kabupaten/kota, masih ada daerah yang belum menghadirkan Mal Pelayanan Publik. Untuk itu, Kementerian Dalam Negeri akan mendorong agar seluruh pemerintah daerah segera membangun dan mengintegrasikan layanan publik seperti yang dilakukan di Makassar. Di akhir kunjungan, Mendagri kembali menyampaikan apresiasi kepada Wali Kota Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustikah Ilham atas komitmen nyata menghadirkan pelayanan publik yang cepat, mudah, dan terintegrasi. “Saya ingin agar semua daerah yang sudah memiliki pelayanan publik memasukkan outlet PBG dan BPHTB. Bagi daerah yang belum, tentu akan terus kami dorong supaya segera ada Mal Pelayanan Publik di setiap kabupaten/kota. Dengan begitu, rakyat semakin mudah dilayani,” tegasnya. Selain meninjau Mal Pelayanan Publik, Menteri Dalam Negeri RI, Muhammad Tito Karnavian dan Menteri Perumahan serta Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, juga menyempatkan diri mengunjungi Dasbor Command Center, di lantai 7, bagian dari inovasi (Kominfo) Kota Makassar. Fasilitas ini berfungsi sebagai pusat kendali data dan informasi, tempat seluruh persoalan kota, mulai dari aduan masyarakat, laporan kedaruratan, hingga aspirasi warga—dipantau secara real time oleh tim Pemkot. Sedangkan, m Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyampaikan terima kasih atas kunjungan kerja Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dan Menteri Perumahan serta Kawasan Permukiman Maruarar Sirait di Makassar. Menurut Munafri, kehadiran kedua menteri tersebut tidak hanya memberikan motivasi, tetapi juga membawa dukungan nyata bagi masyarakat Makassar, khususnya dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan bantuan yang langsung menyentuh kebutuhan warga. “Atas nama Pemerintah Kota Makassar dan seluruh masyarakat, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Mendagri dan Pak Menteri PKP,” ucapnya. “Kehadiran mereka berdua menjadi bentuk dukungan pemerintah pusat untuk memperkuat pelayanan kepada masyarakat, termasuk bantuan bagi warga yang membutuhkan,” tambah Munafri. Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting agar program-program pro rakyat dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran. Munafri menegaskan, Pemkot Makassar akan terus berkomitmen menghadirkan pelayanan publik yang mudah, cepat, dan berpihak pada masyarakat kecil, sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto. “Kami tentu tidak bisa bekerja sendiri. Dengan dukungan pemerintah pusat, kita bisa bergerak lebih cepat membantu masyarakat,” tuturnya. “Inilah yang menjadi semangat kami bersama Ibu Wakil Wali Kota, agar Makassar semakin maju dan masyarakatnya semakin sejahtera,” tandasnya. Sedangkan, Wakil Wali Kota

Daerah, Makassar, Nasional, Pemerintahan, Politik

Aksi Damai, Do’a Dari Timur Untuk Indonesia

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Nasional, Pemerintahan, Politik /

ruminews.id – Makassar, 2 September 2025 Sepekan terakhir adalah hari-hari yang berat bagi rakyat Indonesia. Jalan-jalan dipenuhi langkah-langkah resah yang berbondong-bondong turun, berusaha menyingkap tabir kepalsuan yang dipertontonkan oleh para wakilnya. Suara mahasiswa dan masyarakat bertemu dalam satu arus kemarahan yang telah lama mengendap di dada, berpaut dengan peliknya kondisi ekonomi bangsa. Dalam pusaran psikologi yang tak menentu, amarah yang menebal, dan harapan yang tak kunjung diindahkan, dinamika di lapangan kadang berujung pada tragedi. Aksi kali ini pun diwarnai duka yang dalam: seorang driver ojol yang ruhnya terenggut oleh ban baja aparat, korban jiwa dalam kebakaran gedung DPRD Kota Makassar, mahasiswa yang menjadi sasaran salah identifikasi, dan mungkin masih banyak nama yang tak pernah tercatat, luka yang tak pernah sempat disuarakan. Bagi kami, mereka bukan sekadar angka—mereka adalah pejuang keluarga. Dengan kepergian mereka, banyak rumah kehilangan penopang, banyak anak kehilangan cahaya. Maka, sebagai bentuk solidaritas dan doa, kami menghadirkan Ruang Aksi Damai—penitipan harapan agar para syuhada ditempatkan di sisi terbaik-Nya, dan agar keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan sebagai tanda iman. Kami menuntut pemerintah Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dan pihak kepolisian untuk tidak berpaling. Keluarga korban kini menanti uluran tangan; bukan hanya belasungkawa, melainkan juga pertanggungjawaban. Negara, dalam wujud aparat dan instansinya, mestilah menjadi garda terdepan, bukan sekadar saksi bisu. Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Makassar Timur menggelar aksi damai di bawah langit Flyover Makassar. Mawar kami bagikan, sebagai simbol solidaritas, sebagai tanda duka, sebagai bahasa sunyi untuk mereka yang pergi dalam perjuangan. Namun duka ini tidak boleh membungkam. Meski luka masih basah, kami tetap mengangkat isu yang menjadi alasan kita turun ke jalan: menuntut agar RUU Perampasan Aset segera disahkan, sebagai langkah menekan kerakusan dan korupsi yang terus merampas hak rakyat. Karena itu, banyaknya korban tak boleh dijadikan alasan untuk surut. Gerakan rakyat adalah napas demokrasi, penyeimbang kekuasaan, dan penjaga akal sehat bangsa. Kata-kata ini mungkin klise, namun justru di situlah kekuatannya: pengingat bahwa selama rakyat berani turun, harapan untuk negeri ini tak akan pernah padam.

Daerah, Makassar, Nasional

Aliansi Mahasiswa Makassar Datangi Kantor DPW PAN Sulsel, Kantor Tertutup Rapat

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Nasional /

ruminews.id – Makassar, 02 September 2205 – Sejumlah massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Makassar mendatangi kantor DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Sulawesi Selatan. Namun, setibanya di lokasi, kantor dalam keadaan tertutup rapat dan terkunci, bahkan tidak terlihat satu pun pengurus berada di dalam. Situasi tersebut menimbulkan kekecewaan dari massa aksi. Mereka menilai Ketua DPW PAN Sulsel, Husniah Talenrang, tidak mampu menghadapi langsung mahasiswa yang ingin menyampaikan aspirasi di depan kantor partai berlambang matahari putih itu. “Kami menganggap Ketua DPW PAN Sulsel, Husniah Talenrang, tidak memiliki keberanian menemui mahasiswa. Padahal, kami datang secara terbuka menyuarakan tuntutan,” tegas Bung Cimeng selaku Jenderal Lapangan. Dalam aksinya, Aliansi Mahasiswa Makassar dengan tegas menyuarakan tuntutan kepada DPP PAN di Jakarta agar segera mengambil sikap tegas. Mereka menuntut pemecatan Uya Kuya dan Eko Patrio dari keanggotaan partai sekaligus dari posisinya sebagai anggota DPR RI. Menurut mereka, kedua figur publik sekaligus politisi PAN tersebut dianggap tidak layak lagi menyandang status kader partai karena dinilai mencederai marwah politik kebangsaan. “Aliansi Mahasiswa Makassar mendesak DPP PAN segera memecat Uya Kuya dan Eko Patrio sebagai kader PAN dan sebagai anggota DPR RI. Jika tuntutan ini tidak diindahkan, maka gelombang aksi akan terus berlanjut dengan skala yang lebih besar,” tutup pernyataan sikap dari jenderal lapangan.

Daerah, Makassar

ALMASI Melakukan Aksi Belasungkawa dan Do’a Bersama, DEMA Saintek: Balon Hitam jadi Simbol Duka

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar /

ruminews.id – Makassar, 02 September 2025 – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Saintek hadir di pertigaan Jl. A. P. Pettarani dan Jl. Sultan Alauddin Makassar melaksanakan momen refleksi dan duka terhadap korban. Aliansi Mahasiswa Saintek menyelenggarakan Doa Bersama dan Aksi Bela Sungkawa untuk menghormati para korban Tragedi Demonstrasi yang baru saja berlalu. Acara yang dipimpin oleh Ketua Umum DEMA Fakultas Sains dan Teknologi, Muh. Alwi Nur yang juga selaku jenderal lapangan, ini berlangsung dengan damai Sebagai simbol duka mendalam, setiap peserta membawa balon hitam. Setelah dipanjatkan doa, dilepaskan bersamaan ke udara. Pemandangan balon hitam yang melayang menjadi pengingat, bahwa di balik setiap data yang kita proses, ada nyawa yang hilang dan duka yang nyata. Aksi ini menunjukkan sisi kemanusiaan yang mendalam juga menegaskan peran Aliansi Mahasiswa Saintek tidak hanya sebagai kelompok studi, tetapi juga sebagai agen moral yang peduli pada isu-isu sosial. Momen ini menjadi bukti bahwa di balik kecerdasan intelektual, terdapat empati dan komitmen untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Melalui aksi ini, kami berharap dapat menumbuhkan kesadaran kolektif akan pentingnya dialog dan penyelesaian masalah tanpa kekerasan. “Kita harus hati-hati terhadap provokasi. Pengrusakan fasilitas publik bukan perjuangan, tapi kejahatan yang justru melemahkan rakyat. Kita bangsa dengan kebebasan berpendapat, bukan kebebasan merusak,” tegas Alwi. Lebih lanjut, DEMA Saintek UINAM mengatakan “Oknum yang menjarah atas nama uang rakyat tidak lain mencerminkan sifat koruptor kecil yang merasa tidak dapat bagian. Ini bukan jalan perjuangan, melainkan perilaku yang mencoreng nama rakyat itu sendiri,” tambahnya. Dalam Orasi nya Alwi juga Menyempatkan mengajak seluruh masyarakat yang hadir di tengah aksi untuk sama sama berdoa untuk korban. Terakhir DEMA Saintek UINAM menyampaikan harapan untuk menjaga Kota Makassar dengan memberikan sikap intelektual untuk merespon segala fenomena yang terjadi di Indonesia, utamanya di Kota Makassar. “Mari Bersama-sama menjaga kota kita. Makassar kota demonstran kota tempat lahirnya para aktivis bangsa, makassar bukan tempat bagi anarko dan para orang-orang serakah. Apa yang terjadi dalam beberapa hari terakhir Adalah pembelajaran semua pihak, Mari memunujukka sikap intektual yang lahir dari kota demostran.”

Daerah, Makassar, Pemerintahan, Politik

Tegas Kapolrestabes Makassar: Demo Anarkis Bukan Mahasiswa, Tapi Kriminal

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Pemerintahan, Politik /

ruminews.id, MAKASSAR — Kepolisian menegaskan sikap tegasnya dalam menyikapi insiden ricuh unjuk rasa di Makassar. Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Arya Perdana, memastikan setiap aksi penyampaian aspirasi secara damai akan tetap dikawal. Namun, tindakan anarkis tidak lagi dianggap sebagai gerakan mahasiswa ataupun ormas, melainkan perbuatan kriminal yang harus ditindak. “Kkomitmen kepolisian untuk mengawal aksi unjuk rasa damai, namun akan bertindak tegas terhadap setiap tindakan anarkis,” hal itu disampaikan Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Arya Perdana, dalam deklarasi damai bersama Wali Kota Makassar, Forkopimda, dan organisasi kepemudaan (OKP) di Warkop SIJA, Jalan Sawerigading, Minggu (31/8/2025). Arya mengakui insiden bentrokan pada 29 Agustus lalu terjadi karena situasi tidak terkendali. Jumlah aparat yang bertugas hanya sekitar 200 personel, sementara massa mencapai 2.000 orang tersebar di DPRD Kota dan DPRD Provinsi Sulsel. “Anggota kami saat itu tidak dilengkapi senjata, hanya bermodalkan tameng. Ini komitmen Kapolri agar tidak menyakiti pengunjuk rasa. Yang tidak boleh disakiti adalah pengunjuk rasa, bukan anarko,” jelas Arya. Namun, situasi berubah ketika massa mulai melempari aparat dengan batu dan bom molotov. Untuk mencegah jatuhnya korban lebih banyak, aparat menarik diri dan menghindari bentrokan langsung. Menurut Arya, awalnya isu yang diangkat massa terkait Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta sikap anggota DPR RI. Namun, di lapangan, sasaran justru berubah, menyasar aparat kepolisian. “Kami tidak bisa mengambil risiko tanpa bantuan TNI. Bahkan Damkar pun dihalangi massa,” terangnya. Atas kejadian itu, Arya menyampaikan duka mendalam atas korban meninggal, termasuk staf DPRD Makassar. Ia menegaskan, keputusan Presiden dan perintah Kapolri sudah jelas: seluruh pelaku kerusuhan harus ditindak tegas sesuai hukum. “Siapapun yang melakukan tindakan anarkis, bukan lagi masyarakat, bukan lagi mahasiswa, bukan lagi ormas. Mereka penjahat, dan akan kami tindak tegas,” tegasnya. Kapolrestabes menekankan bahwa penyampaian aspirasi yang damai akan tetap dikawal penuh oleh aparat. Namun, jika massa melakukan perusakan, pelemparan bom molotov, hingga penjarahan, maka tindakan tegas akan diambil. Langkah itu termasuk penggunaan gas air mata, peluru karet, hingga peluru tajam sesuai aturan Undang-Undang Unjuk Rasa. Polisi juga akan segera mengusut pelaku kerusuhan di DPRD Kota dengan memeriksa CCTV dan bukti lapangan. “Kami sudah jelas. Selama masih mahasiswa dengan jaket almamater, masih menyuarakan aspirasi, menutup jalan, itu tidak masalah. Tapi kalau sudah anarkis, itu penjahat. Dan saya janji, saya tindak tegas,” ujar Arya. Di akhir pernyataannya, Arya mengajak seluruh elemen masyarakat bersama pemerintah kota dan TNI untuk menolak anarkisme. “Polisi, Wali Kota, Dandim, akan bersama-sama melawan. Kami harap masyarakat juga ikut bersama, jangan diam. Mari kita tolak anarkisme di Makassar,” tegasnya. Suasana haru menyelimuti pertemuan lintas ormas dan Forkopimda di Warkop SIJA, Jalan Sawerigading, Minggu (30/8/2025) malam. Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman, tak kuasa menahan tangis saat menyampaikan duka mendalam atas tragedi aksi unjuk rasa 29 Agustus lalu yang menewaskan sedikitnya empat orang. Dengan suara bergetar, Supratman menyatakan kesediaannya mengorbankan nyawa demi menjaga keamanan dan kedamaian Makassar. “Kalau hari ini Makassar untuk amannya, ambil nyawanya di Supra. Saya bertaruhkan nyawaku demi waktu Makassar,” jelasnya. “Saya tidak rela Makassar hancur. Kasihan Makassar seperti ini, hanya karena persoalan pusat, masyarakat menjadi korban,” tambah penuh haru. Supratman menegaskan, selama 12 tahun menjadi wakil rakyat hingga periode ketiganya saat ini, DPRD Kota Makassar tak pernah menutup pintu aspirasi. Menurutnya, gedung DPRD adalah rumah rakyat, tempat semua kelompok masyarakat menyampaikan suara. “Tunjukkan pada saya satu saja aspirasi mahasiswa yang ditolak di DPRD Kota Makassar. Tidak ada. Karena rumah DPRD adalah rumah rakyat, rumah kita semua,” tegas politisi NasDem itu. Namun, rasa haru bercampur kesedihan tampak saat ia menyebut gedung DPRD justru dibakar saat unjuk rasa ricuh. “Yang kita sesalkan, kenapa rumah kita sendiri yang dibakar? Tetapi sudahlah, semua sudah terjadi. Yang penting, ke depan kita jaga Makassar agar tetap aman, dan proses pemerintahan tetap berjalan,” kata Supratman. Menurutnya, insiden berdarah yang menewaskan empat jiwa itu harus dijadikan pelajaran bersama agar tidak pernah terulang. Ia bersama Forkopimda, termasuk Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin dan Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Arya Perdana, berkomitmen memastikan kota tetap kondusif. “Kami hanya ingin melihat Makassar lebih baik, rakyatnya lebih bahagia. Jangan sampai kejadian kemarin terulang, karena akan menjadi sorotan buruk bagi kota kita,” ucapnya. Dengan penuh harap, Supratman mengajak seluruh masyarakat tetap menjaga Makassar dari aksi anarkis. Ia menegaskan DPRD tidak pernah melarang demonstrasi, namun penyampaian aspirasi harus dilakukan dengan damai. “Kalau ada yang mau demo, silakan. Itu hak rakyat. Tapi jangan lagi ada anarki seperti kemarin, karena nyawa manusia yang melayang itu sangat berdosa,” tegasnya. Di akhir pernyataannya, Supratman mengingatkan semua pihak bahwa Makassar adalah rumah bersama. “Makassar ini rumah kita. Jangan sampai rumah kita sendiri yang kita hancurkan,” tutupnya dengan suara bergetar.

Daerah, Makassar, Politik

Dari Makassar, seruan pembubaran PAN dan NASDEM menjadi Tuntutan

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Politik /

ruminews.id, Aksi aliansi mahasiswa dan masyarakat sipil akan mengagendakan aksi unjuk rasa depan kantor DPW PAN dan NASDEM sulsel dan akan berniat memboikot kantor DPW PAN dan NASDEM Sulsel. Aksi ini menyusul buntut kegaduhan yang terjadi diakibatkan ulah kader partai PAN dan NASDEM, Ahmad Sahroni (Bendahara Umum NASDEM), Eko Hendro Purnomo (Sekjend PAN), bagi masyarakat identitas mereka tak bisa dilepaskan dari jabatannya di Partai Politik. Maka sudah wajar bagi aktivis dan masyarakat agar kedua partai ini membubarkan diri. Masyarakat jikalau PAN dan NASDEM tidak membubarkan diri, maka akan menempuh jalur konstitusional. Sebagaimana amanat Pasal 68 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (jo. UU No. 8 Tahun 2011, jo. UU No. 7 Tahun 2020), mempersyaratkan yang memiliki legal standing pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah pemerintah melalui Jaksa Agung. Kami ribuan masyarakat SULSEL akan menyurat ke Jaksa Agung agar melakukan upaya ini. Karena seandainya Partai NASDEM dan PAN tidak ada di Negeri ini, tentunya kegaduhan serta kejadian pembakaran objek vital negara seperti kantor DPRD tidak akan terjadi tentunya. “Ujar Cimeng penanggungjawab gerakan” Kami akan terus melakukan aksi unjuk rasa sampai aspirasi ini tersampaikan sebagaimana pesan Presiden Prabowo Subianto bahwa segala aspirasi masyarakat akan didengar dan ditindak lanjuti, tentunya kami akan mengajak seluruh elemen bangsa termasuk kawan-kawan yang lagi berduka dalam kemanusiaan, teman-teman dari ojek online untuk sama- sama bersolidaritas agar nawacita perjuangan ini menghasilkan hasil perjuangan yang konkrit. “Tutup aktivis Cimeng pasca Konsolidasi”

Daerah, Makassar

DEMA Saintek Desak Aparat Usut Dalang Kerusuhan: Aspirasi Rakyat Jangan Ditunggangi

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar /

ruminews.id – Makassar, 31 Agustus 2025 – Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar (DEMA Saintek UINAM) menyampaikan keprihatinan mendalam atas kerusuhan yang meluas di berbagai daerah, termasuk Makassar, yang memakan korban jiwa. Ketua DEMA Saintek, Muh Alwi Nur, menegaskan bahwa bangsa ini dibangun atas dasar semangat kebersamaan, gotong royong, dan kebebasan berpendapat. Namun sangat disayangkan, kebebasan itu kini sering ditunggangi oleh provokator yang mengarahkan aksi menuju perusakan fasilitas publik, penjarahan, bahkan pembakaran gedung rakyat. “Kita ini bangsa yang menjunjung tinggi kebebasan berpendapat, bukan bangsa yang membenarkan kebebasan merusak. Saat aspirasi berubah menjadi anarki, rakyat sendiri yang paling dirugikan. Nyawa manusia jauh lebih berharga dari sekadar kepentingan politik jangka pendek,” ujar Alwi. Kejanggalan yang Perlu Dijawab Dalam pandangan DEMA Saintek, ada beberapa kejanggalan yang harus segera dijelaskan oleh aparat, khususnya pihak kepolisian, agar rakyat tidak terus dibuat bingung dan kehilangan kepercayaan: Mengapa aparat nyaris tak terlihat saat aksi berlangsung? Apakah benar aparat memilih diam karena tersinggung stigma publik? Mengapa massa aksi bisa kompak membawa bom molotov? Dari mana mereka mendapatkannya dan bagaimana bisa lolos dari pantauan aparat? Mengapa pembakaran terjadi serentak di berbagai daerah? Apakah ada pembiaran pada malam itu Mengapa setelah kejadian justru muncul ancaman penembakan demonstran, bukan pencegahan pengrusakan fasilitas umum sejak awal? Dengan beberapa kejanggalan tersebut kami pihak DEMA Saintek mendesak agar institusi Kepolisian segara mengusut kejanggalan tersebut dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap ruang-ruang demokrasi dan institusi. Pertanyaan-pertanyaan ini bukan untuk melemahkan institusi kepolisian, melainkan agar Polri dapat kembali meneguhkan dirinya sebagai pengayom rakyat, bukan pihak yang justru menakut-nakuti rakyat. Kepercayaan publik kepada Polri hanya bisa dijaga dengan keterbukaan, keberanian mengusut dalang kerusuhan, dan sikap adil dalam menegakkan hukum. Ajakan untuk Kebersamaan DEMA Saintek UINAM mengajak seluruh mahasiswa dan masyarakat untuk tidak terjebak provokasi. Aspirasi harus tetap disalurkan dengan damai, intelektual, dan bermoral. Perusakan fasilitas publik, penjarahan, dan kekerasan bukanlah jalan perjuangan, melainkan justru melemahkan rakyat sendiri. “Mari kita jaga Kota Daeng dari provokasi. Mari rawat kebersamaan, semangat demokrasi, dan ruang intelektual yang sehat. Perbedaan pendapat itu wajar, tapi jangan sampai kita kehilangan rasa persaudaraan. Hanya dengan persatuan, kita bisa menghadirkan perubahan yang benar-benar berpihak pada rakyat,” tutup Alwi.

Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan

Munafri Imbau Warga Tak Terprovokasi, Jaga Kondusifitas Kota

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan /

ruminews.id, Makassar — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengimbau seluruh warga masyarakat dan ormas serta pemuda untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing pasca insiden yang terjadi di Gedung DPRD Kota Makassar, Jumat (29/8/2025) malam. Hal tersebut disampaikan sesat sebelum, bersilaturahmi dengan Kepala Staf Kodam (Kasdam) XIV/Hasanuddin, Brigjen TNI Sugeng Hartono, S.E., M.M, di kantor Balai Kota Makassar, Sabtu (30/8/2025) malam. “Mari kita rawat kebersamaan dan rasa persaudaraan demi terciptanya Kota Makassar yang aman, damai, dan jauh dari segala bentuk provokasi,” imbuh Munafri, di kantor Balai Kota Makassar, Sabtu (30/8/2025) malam. “Kota Makassar ini adalah rumah kita bersama. Dengan menjaga ketenangan dan saling menghargai, insya Allah Makassar akan selalu menjadi kota yang rukun dan maju bagi kita semua,” tambah Appi berupa ajakan menjaga kota Makassar. Munafri juga menegaskan bahwa demokrasi adalah ruang untuk menyampaikan aspirasi, namun harus dilakukan dengan cara yang benar dan tanpa kekerasan. “Namanya demokrasi, tolong sampaikan dengan cara yang baik, dengan cara yang benar. Yang kita tolak adalah kekerasan, premanisme, dan tindakan yang melampaui batas. Karena akibatnya, saudara-saudara kita yang tidak berdosa menjadi korban,” tegasnya. Lebih lanjut, Wali Kota mengingatkan agar masyarakat, termasuk organisasi kemasyarakatan, tidak mudah terprovokasi. Menurutnya, menjaga ketenangan dan kedamaian Makassar adalah tanggung jawab bersama. “Makassar ini tempat kita semua mencari nafkah, membesarkan anak-anak, dan membangun masa depan,” tutur Appi. “Karena itu, saya mengajak semua warga, mari kita jaga Makassar bersama-sama. Tidak ada lagi sekat, yang ada hanyalah warga Makassar yang ingin menjaga kotanya tetap damai, lanjut politisi Golkar itu. Munafri menutup dengan harapan agar seluruh proses penyelesaian pasca insiden dapat dijalani dengan kepala dingin, tanpa terprovokasi oleh pihak-pihak yang ingin memecah belah. “Mari kita buktikan bahwa warga Makassar mampu menjaga kotanya dengan persaudaraan dan kebersamaan,” pungkasnya. Pada kesempatan ini, Kadam dan jajaran berharap agar insiden terjadi di DPRD Kota Makassar, tak terulang. Apalagi kejadian hingga menelan korban jiwa.

Daerah, Makassar, Pemerintahan

Rapat Koordinasi Nasional, Pegawai Korban Insiden Jadi Perhatian Dapat Santutan

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Pemerintahan /

ruminews.id, MAKASSAR — Menyikapi insiden tragis yang terjadi di Kota Makassar, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengikuti rapat koordinasi secara daring bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Sabtu (30/8/2025) malam pukul 20.00 WITA. Rapat dipimpin langsung oleh Menteri PANRB, Rini Widyantini, didampingi Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Prof. Zudan Arif, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, serta jajaran Pimpinan Taspen. Lewat virtual yang berlangsung di Kantor Balai Kota Makassar, dari lingkup Pemerintah Kota Makassar turut hadir Sekretaris Daerah Kota Makassar, Kepala BKD, Kepala Diskominfo, Kepala BPBD, Kepala Damkarmat, dan Kepala Kesbangpol. Dalam rapat tersebut, Wali Kota Munafri memberikan laporan terkait perkembangan penanganan pasca-insiden yang dipicu oleh aksi unjuk rasa mahasiswa di DPRD Makassar hingga menyebabkan korban jiwa, baik ASN maupun tenaga non-ASN. Munafri menyampaikan, pemerintah kota memberikan perhatian penuh terhadap para korban, termasuk dengan mengusulkan kenaikan pangkat anumerta bagi ASN almarhum Syaiful Akbar, Kasi Kesra Kecamatan Ujung Tanah, yang gugur saat menjalankan tugas menghadiri rapat paripurna. “Almarhum meninggal saat bertugas di Paripurna, dan usulan kenaikan pangkat ini menjadi bentuk penghormatan sekaligus penghargaan dari pemerintah,” jelas Munafri. Selain itu, Pemkot Makassar juga memberikan perhatian terhadap korban non-ASN, di antaranya almarhum Muh Akbar Basri (Abay), staf DPRD Kota Makassar. Munafri menyampaikan bahwa Pemkot akan mengusulkan status almarhum untuk mendapatkan formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai bentuk penghargaan atas pengabdiannya. Adapun korban lainnya, Sarinawat, yang merupakan staf pribadi salah satu anggota DPRD Kota Makassar, turut menjadi korban dalam kebakaran gedung DPRD. “Semua proses pemakaman hingga tahlilan akan didampingi penuh oleh pemerintah kota sebagai wujud empati dan rasa tanggung jawab,” tambahnya. Wali Kota juga melaporkan bahwa sejumlah korban luka masih dalam perawatan intensif di rumah sakit. Sehingga penanganan medis masih terus dipantau secara ketat. “Insya Allah pemerintah kota akan terus mendampingi keluarga korban, baik yang meninggal maupun yang masih dirawat,” jelasnya. Ia juga, menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat yang langsung menindaklanjuti kasus ini. Langkah percepatan ini diinisiasi langsung oleh Kementerian PANRB, dengan dukungan Presiden Republik Indonesia, sebagai respon cepat atas insiden Makassar yang menelan korban jiwa dari unsur ASN maupun non-ASN. “Kami berterima kasih, karena arahan Pemerintah ini bukan hanya bentuk himbauan, tetapi juga wujud nyata kepedulian negara kepada ASN dan keluarganya, khususnya di Makassar yang mengalami korban jiwa,” ujarnya. Melalui rapat koordinasi ini, pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyepakati langkah cepat dalam memastikan hak-hak ASN maupun non-ASN yang menjadi korban insiden dapat terpenuhi, baik dalam bentuk santunan, penghargaan, maupun perlindungan jaminan sosial. Dalam rapat tersebut, pemerintah pusat menekankan percepatan pemenuhan hak-hak ASN korban, antara lain. Menteri PANRB Rini Widyantini menyampaikan, proses pensiun dipercepat bagi ASN yang meninggal dunia, Dana Taspen dan BPJS segera dibayarkan, dengan target pencairan mulai 1 September. Penghargaan anumerta berupa kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi bagi ASN yang gugur saat bertugas. “Semua proses dipercepat agar keluarga korban segera mendapatkan kepastian dan hak-haknya,” jelas Menteri PANRB Rini Widyantini. Selain itu, rapat juga membahas langkah pencegahan bagi ASN ke depan. Kementerian menyarankan agar pegawai menerapkan pola kerja dan menyesuaikan penggunaan identitas ASN di ruang publik. Pegawai diimbau untuk berpakaian bebas rapi, tidak selalu menonjolkan atribut kedinasan, demi faktor keamanan. Sebagai perwakilan Pemerintah Pusat, MenPANRB menyampaikan apresiasi atas langkah cepat pemerintah daerah dalam merespons insiden unjuk rasa di DPRD Makassar yang menelan korban jiwa dari unsur ASN maupun non-ASN. Ia mengucapkan terima kasih atas perhatian, pendampingan, serta upaya percepatan hak-hak korban yang dilakukan lintas kementerian, mulai dari proses pensiun, pembayaran Taspen, hingga penghargaan anumerta bagi ASN yang gugur dalam tugas. “Saya ingin mengucapkan terima kasih atas gerakan cepat dan pendampingan kepada para korban, serta upayanya untuk mendorong kondusivitas di Kota Makassar,” ujarnya. Ia juga menekankan pentingnya arahan dari Kementerian Dalam Negeri agar langkah ke depan bisa lebih fokus pada upaya pencegahan. “Mohon catatan dan arahan Mendagri bisa terus diperhatikan, terutama untuk mengurangi potensi konflik berkepanjangan atau munculnya isu-isu baru. Kondisi harus dijaga agar tidak semakin melebar,” tambahnya. Dalam kesempatan itu, dia turut menyampaikan usulan agar keluarga korban non-ASN juga mendapat perhatian berupa santunan, meskipun secara aturan berbeda dengan ASN. “Kami berharap ada solusi agar para non-ASN juga mendapatkan santunan. Sebab mereka juga bagian dari pengabdi di lingkup pemerintahan,” jelasnya. Selain itu, langkah percepatan administrasi yang dilakukan BKN, di mana proses kenaikan pangkat anumerta serta hak pensiun ASN korban sudah bisa diproses secara digital. “Alhamdulillah, insya Allah mulai 1 September besok, hak pensiun sudah bisa diterima oleh keluarga korban. Ini bukti nyata perhatian negara,” ungkapnya.

Scroll to Top