Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Makassar

Daerah, Makassar, Pemerintahan

Makassar Raih Penghargaan Gadjah Mada Digital Transformation Governance Index Awards 2025

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Pemerintahan /

ruminews.id – SLEMAN, YOGYAKARTA– Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar kembali menunjukkan komitmennya dalam transformasi digital. Hal itu dibuktikan dengan kembali meraih penghargaan sebagai salah satu dari 10 Pemerintah Daerah Terbaik di Indonesia dalam Gajah Mada Digital Transformation Governance Index (GM-DTGI) Awards 2025, Kamis (18/09/2025). Penghargaan ini diberikan langsung oleh Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria dan diterima oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Makassar, Dr. Muhammad Roem dalam Seminar Nasional dan Perilisan GM-DTGI Kabupaten/Kota Tahun 2025 yang diadakan oleh Pusat Kajian Sistem Informasi (PKSI) Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) Universitas Gajah Mada (UGM). Penghargaan GM-DTGI Awards 2025 ini merupakan pengakuan atas upaya Pemkot Makassar dalam menerapkan inovasi digital dan transformasi pemerintahan yang transparan serta efisien. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Makassar, Dr. Muhammad Roem mengatakan penghargaan ini menjadi salah satu bukti kota Makassar yang memiliki komitmen untuk selalu membuat inovasi dalam hal digitalisasi. “Ini bukti kerja keras kita bersama dan menjadi motivasi untuk terus berinovasi serta meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat kota Makassar,” ucapnya. “Dua tahun berturut-turut kita raih penghargaan yang sama. Ini menjadi cambuk dan motivasi kami untuk terus berinovasi,” sambung Roem. Roem menjelaskan salah satu faktor utama yang mendukung pencapaian keberhasilan ini yakni penerapan teknologi digital. Dimana Pemkot Makassar dinilai menunjukkan kinerja baik dalam menerapkan teknologi digital untuk pelayanan publik dan pengelolaan data. Seperti kata Roem, baru-baru ini Pemkot Makassar meluncurkan Makassar Super Apps atau yang biasa disebut dengan Lontara+. Aplikasi “Lontara+” ini merupakan sebuah platform inovatif yang dirancang khusus untuk menyediakan layanan publik yang mudah diakses oleh masyarakat Kota Makassar. Aplikasi ini dapat diakses oleh warga baik untuk mengajukan permohonan dan bahkan melacak status layanan-layanan tersebut tanpa harus mengunjungi kantor-kantor pemerintah secara langsung. Selain itu, partisipasi masyarakat yang meningkat dalam proses digitalisasi juga menjadi salah penilaian. “Kita berharap dapat terus meningkatkan kepercayaan dan keikutsertaan masyarakat dalam inovasi digitalisasi yang mempermudah pelayanan publik di Kota Makassar,” ungkapnya. Sementara, Ketua Peneliti GM-DTGI, Prof. Syaiful Ali, mengungkapkan penghargaan GM-DTGI adalah indeks yang dikembangkan oleh UGM untuk menilai kinerja transformasi digital di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. Indeks ini mencakup tujuh pilar yakni tata kelola dan kepemimpinan, Peraturan dan Kebijakan. Reformasi administrasi publik dan perubahan manajemen. “Kita juga menilai dari tata kelola data, ekosistem digital, desain platform yang berpusat pada pengguna serta keamanan siber dan privasi,” tuturnya. Penghargaan ini juga dirancang untuk mengukur tingkat kesiapan dan implementasi tata kelola transformasi digital pada Pemerintah Daerah. “GM-DTGI ini bukan hanya fokus teknologi tapi ini tentang proses dan penekanan indeks yang kami buat agar pemerintah daerah ini terus mengembangkan dan memanfaatkan teknologi inovasi yang bisa mempermudah masyarakat,” tandasnya. (*)

Daerah, Makassar, Politik

Jelang konsolidasi internal Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kota Makassar semakin hangat

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Politik /

ruminews.id, Makassar — Dinamika politik jelang konsolidasi internal Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kota Makassar semakin hangat. Salah satu kader menyatakan siap bertarung memperebutkan posisi strategis sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Hanura Kota Makassar. Dalam pernyataan Muhammad Sulhadrianto Agus ia menegaskan tekadnya untuk menjadikan Bapilu sebagai motor penggerak pemenangan partai pada kontestasi politik mendatang. “Saya maju bukan sekadar mencari posisi, tetapi membawa semangat kerja nyata, strategi terukur, dan tekad untuk memenangkan Hanura di Kota Makassar. Bapilu harus menjadi wadah konsolidasi, penguatan basis, dan mesin yang solid dalam menghadapi setiap pemilu,” ujarnya dengan penuh keyakinan. Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa kesiapan bertarung ini dilandasi oleh dorongan untuk memperkuat jaringan kader hingga ke tingkat akar rumput, memperluas partisipasi kaum muda dan perempuan, serta membangun komunikasi politik yang dekat dengan masyarakat. Kehadiran figur baru dalam bursa Ketua Bapilu ini diharapkan dapat memberi warna segar sekaligus memperkuat daya saing Partai Hanura dalam merebut hati rakyat Makassar. Proses pemilihan internal sendiri disebut akan berlangsung secara demokratis dengan tetap mengedepankan semangat kebersamaan sesama kader.

Daerah, Ekonomi, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan

Wali Kota Makassar Launching Gerobak Mulia, Hidupkan Ekonomi Pedagang

Tinggalkan Komentar / Daerah, Ekonomi, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan /

ruminews.id, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar, dipimpin Wali Kota Munafri Arifuddin terus menunjukkan kepeduliannya terhadap pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Bentuk nyata perhatian itu ditunjukkan melalui kerja sama dengan CSR Bank Sulselbar dalam memberikan bantuan gerobak kepada pedagang bunga di kawasan TPU Dadi. Bantuan ini bukan sekadar fasilitas, tetapi menjadi peluang bagi pedagang untuk tetap berusaha dan mengembangkan usahanya tanpa harus kehilangan mata pencaharian. Wali Kota Makassar hadir langsung dalam penyerahan lima unit gerobak bantuan CSR Bank Sulselbar sekaligus launching Gerobak Mulia, yang dirangkaikan dengan Gerakan Pangan Murah Kecamatan Mamajang di depan TPU Dadi, Jalan Onta Baru, Rabu (17/9/2025). Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan pentingnya penataan kota yang tidak hanya menertibkan pedagang, tetapi juga memberikan solusi pengganti yang lebih baik bagi masyarakat. Melalui kolaborasi ini, Pemerintah Kota Makassar berharap penataan kawasan sekaligus pemberdayaan UMKM dapat berjalan beriringan, menciptakan lingkungan yang tertib, bersih, dan tetap produktif secara ekonomi. “Pemerintah Kota terus mendorong penataan dan pemberdayaan UMKM disertai solusi pengganti. Ini kami terus lakukan kedepan memberikan peluang kepada pedagang kaki lima,” ujar Appi. Diketahui, kawasan TPU Dadi, yang sebelumnya dipadati lapak permanen dan semi permanen ini kini ditata lebih rapi berkat inisiatif Kecamatan Mamajang, meliputi pembersihan lingkungan dan drainase, demi kenyamanan sekaligus menghidupkan kembali aktivitas UMKM setempat. Dengan dukungan ini, para pedagang bunga dapat berdaya, lingkungan menjadi lebih tertata, dan roda perekonomian masyarakat terus bergerak. Inilah bukti kepedulian Pemerintah Kota Makassar terhadap pemberdayaan UMKM di tengah kota. Munafri mengapresiasi kepedulian berbagai pihak, mulai dari Bank Sulselbar, hingga seluruh jajaran pemerintah Kecamatan yang telah menunjukkan komitmen dalam menata kawasan sekaligus menjaga kebersihan lingkungan. Menurutnya, program ini menjadi contoh nyata bahwa penataan tidak harus mematikan mata pencaharian warga UMKM. Inilah yang diinginkan di Kota Makassar. “Jadi, menertibkan boleh, tapi harus disertai solusi pengganti dari apa yang ditertibkan. Kita tidak boleh hanya menghilangkan pekerjaan orang lain, kita juga harus menggantinya dengan yang lebih baik sehingga tahapan kehidupan UMKM bisa lebih baik lagi,” tegasnya. Wali Kota yang akrab disapa Appi itu juga mendorong warga untuk jeli melihat peluang ekonomi. Ia mencontohkan, potensi perputaran ekonomi akan semakin besar bila aktivitas jual beli bunga di kawasan TPU Dadi diimbangi dengan budidaya tanaman bunga oleh warga setempat. “Kalau di sini ada penjual bunga, harus ada juga yang menanam bunga. Dengan begitu, terjadi perputaran ekonomi secara maksimal,” imbuh Appi. Tak hanya itu, Munafri mengingatkan peran RT/RW sebagai garda terdepan dalam mendeteksi kebutuhan dan kondisi wilayah masing-masing agar pemerintah dapat segera melakukan penataan di tempat lain. Ia memastikan akan mengecek langsung rencana penganggaran di Dinas Pekerjaan Umum untuk mendukung keberlanjutan program penataan lingkungan ini. “Peran RT/RW sangat penting untuk melihat kondisi di wilayah masing-masing. Pemerintah butuh informasi cepat agar bisa mengintervensi apa yang harus diperbaiki,” tuturnya. Salah satu penerima bantuan gerobak CSR dari PT Bank Sulselbar, M. Iqbal, menyatakan komitmennya untuk memanfaatkan fasilitas yang diterima sesuai ketentuan Pemerintah Kelurahan Mamajang Luar. Iqbal menegaskan bahwa gerobak yang diterimanya merupakan aset pemerintah Kota yang harus dijaga dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Ia siap mendukung upaya penataan pedagang kaki lima (PKL) agar kawasan sekitar TPU Dadi tetap tertib dan nyaman. “Saya sebagai penerima bantuan CSR pengadaan gerobak PT Bank Sulselbar bersedia memanfaatkan gerobak sesuai peruntukannya, mengikuti aturan yang ditetapkan pemerintah Mamajang Luar, serta menjaga kebersihan dan ketertiban di lingkungan sekitar penjualan,” ujar Iqbal. Pernyataan tersebut mempertegas sinergi antara Pemerintah Kota Makassar, pihak bank, dan para pedagang dalam menjaga ketertiban kawasan sekaligus menggerakkan roda ekonomi masyarakat tanpa mengorbankan kebersihan dan kerapian lingkungan. Ia juga menekankan kesiapannya untuk mematuhi seluruh ketentuan, termasuk larangan mengubah bentuk dan fungsi gerobak, serta tidak memindahtangankan, menyewakan, maupun menjual fasilitas tersebut. “Gerobak ini adalah aset pemerintah Kelurahan Mamajang Luar. Saya jaga dengan baik,” tambahnya.

Daerah, Makassar, Pemerintahan

Wakil Wali Kota Makassar Resmikan DOBRAK Literasi, Gerakan Baru Dorong Budaya Membaca

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Pemerintahan /

ruminews.id, MAKASSAR – Semangat literasi di Kota Makassar kian berkobar. Hal ini ditandai dengan hadirnya Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, dalam acara Launching Inovasi DOBRAK Literasi (Dropbook Bergerak Untuk Literasi) Tahun 2025 yang berlangsung di SMP Islam Al-Azhar, Jalan Aroepala, Rabu (17/9). Acara peluncuran ini turut dihadiri tokoh-tokoh penting, mulai dari Bunda Literasi Kota Makassar Melinda Aksa, Pembina Yayasan Sinergi Insan Unggul Irman Yasin Limpo, , Sekretaris Yayasan, para Kepala OPD lingkup Pemkot Makassar, hingga Kepala Badan Riset Daerah yang akan melakukan kurasi inovasi literasi. Kehadiran mereka menjadi bukti kuat bahwa literasi kini menjadi gerakan bersama. Dalam sambutannya, Wawali Aliyah Mustika Ilham menegaskan bahwa literasi merupakan kunci membangun generasi unggul. “Literasi adalah pondasi penting dalam membentuk generasi masa depan. DOBRAK Literasi diharapkan mampu menjadi gerakan bersama untuk memperluas akses baca, tidak hanya di sekolah, tetapi juga di tengah masyarakat,” ujarnya penuh semangat. DOBRAK Literasi sendiri merupakan inovasi Dinas Perpustakaan Kota Makassar yang menghadirkan konsep Dropbook, sebuah layanan berbagi buku yang ditempatkan di berbagai titik, sehingga pelajar dan masyarakat dapat dengan mudah mengakses bahan bacaan. Langkah ini diharapkan menjadikan literasi bukan sekadar slogan, melainkan budaya yang benar-benar hidup dan membumi di tengah masyarakat Kota Makassar. Tak hanya pejabat, acara peluncuran ini juga diramaikan oleh kepala sekolah dari 10 sekolah jejaring DOBRAK Literasi, yakni MTsN 1 Makassar, MTsN 2 Makassar, SMPN 2 Makassar, SD Telkom Makassar, SD IT Wahda Islamia 01, SMP IT Wahda Islamia, SD Kidstar, SD Islam Atira, SMP Islam Atira, dan tuan rumah SMP Islam Al-Azhar. Kemeriahan semakin terasa dengan hadirnya guru-guru, komunitas pendongeng, Yayasan Bakti, penggiat literasi, Lurah setempat, serta siswa-siswi SMP Islam Al-Azhar yang antusias menyambut program baru ini. Melalui DOBRAK Literasi, Pemerintah Kota Makassar optimistis mampu melahirkan generasi pembelajar yang kritis, kreatif, dan cinta ilmu sekaligus meneguhkan Makassar sebagai kota literasi yang terus bergerak maju.

Daerah, Makassar, Pemerintahan

Makassar Jadi Tuan Rumah Silatreg KAHMI 2025

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Pemerintahan /

ruminews.id, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar menyambut hangat rencana Silaturahmi Regional (Silatreg) Majelis Wilayah (MW) KAHMI Sulsel bersama Majelis Daerah (MD) KAHMI se-Sulawesi, yang akan digelar pada 11–12 Oktober 2025 di Hotel Claro Makassar. Untuk mematangkan seluruh persiapan teknis hajatan akbar para alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) tersebut, panitia pelaksana Silatreg KAHMI Sulsel melakukan silaturahmi dengan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, di Balai Kota Makassar, Selasa (16/9/2025). Pertemuan ini menjadi ajang koordinasi sekaligus memastikan dukungan pemerintah kota, sehingga kegiatan yang akan menghimpun jajaran pengurus KAHMI dari berbagai daerah di Sulawesi itu dapat berlangsung lancar dan meriah. “Kami sangat menyambut baik event besar Silaturahmi Regional KAHMI ini. Pemerintah Kota Makassar siap memberikan dukungan dan terus berkoordinasi agar kebutuhan kegiatan bisa kami fasilitasi,” ujar Munafri. Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk mematangkan persiapan teknis, mulai dari koordinasi keamanan, perizinan, hingga fasilitas penunjang. Munafri menegaskan, kehadiran tokoh-tokoh KAHMI dari berbagai daerah di Sulawesi akan menjadi kebanggaan sekaligus peluang promosi bagi Makassar sebagai kota pertemuan dan destinasi kegiatan nasional. “Dengan kegiatan di Kota Makassar, kami berharal lancar, aman, dan memberikan manfaat luas bagi dampak ekonomi bagi masyarakat dan dunia usaha di Kota Makassar,” harapnya. Sedangkan, Koordinator Presidium Majelis Wilayah (MW) KAHMI Sulsel, Ni’matullah mengatakan, bahwa KAHMI Sulsel mendapat amanat dari Majelis Nasional KAHMI untuk menjadi tuan rumah kegiatan yang akan menghimpun peserta dari tujuh provinsi se-Sulawesi. “Kami mendapat amanat dari Majelis Nasional KAHMI untuk melaksanakan Silaturahmi se-Sulawesi, dan Kota Makassar ditunjuk sebagai tuan rumah,” ujarnya. “Karena itu kami datang bersilaturahmi sekaligus mappatabe kepada Bapak Wali Kota, menyampaikan rencana kegiatan dan memohon izin,” tambah Ni’Matullah. Mantan Wakil Ketua DPRD Sulsel itu menambahkan, panitia juga mengharapkan Wali Kota Munafri dapat memberikan sambutan selamat datang (welcome speech) kepada para tamu kehormatan nantinya. Disebutkan, pada pertemuan KAHMI, hadir dua Menteri yakni. Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid. “Acara ini akan dihadiri sedikitnya 400 peserta, termasuk dua menteri yang sementara terjadwal hadir, Menteri Pertahanan dan Menteri ATR/BPN. Ini kesempatan besar untuk memperkenalkan Sulsel dan Makassar secara lebih luas,” jelasnya. Rangkaian kegiatan Silatreg KAHMI akan mencakup silaturahmi internal, penyampaian gagasan dari setiap wilayah, hingga sesi pemikiran kebangsaan bersama para menteri tamu. Malam puncak dijadwalkan menghadirkan pidato dari Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, tentang arah pembangunan bangsa ke depan. Ni’matullah mengakui, keterbatasan sumber daya membuat panitia memohon dukungan fasilitasi dari Pemkot Makassar. “Kami berharap pemerintah, dalam hal ini Pak Wali Kota, dapat membantu beberapa kebutuhan teknis,” tuturnya.

Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan

Munafri-Aliyab Dampingi Dirjen Cipta Karya, Tinjau Gedung DPRD Makassar

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan /

ruminews.id, MAKASSAR – Pasca kebakaran yang melanda Gedung DPRD Kota Makassar pada 29 Agustus lalu, perhatian pemerintah pusat dan Pemerintah kota terus tertuju pada percepatan rencana pembangunan kembali fasilitas wakil rakyat tersebut. Untuk memastikan langkah akselerasi berjalan sesuai kebutuhan, Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Dewi Chomistriana, melakukan kunjungan kerja ke lokasi gedung di Jalan AP Pettarani, Selasa (16/9/2025). Dalam agenda ini, Dirjen Dewi hadir bersama rombongan pejabat Kementerian PU dan disambut langsung Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, didampingi Wakil Wali Kota, Aliyah Mustika Ilham, Ketua DPRD Makassar Supratman. Sekwan DPRD Andi Rahmat Mappatoba, sejumlah unsur pimpinan DPRD, serta jajaran teknis SKPD seperti Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Dinas Penataan Ruang, dan Camat Tallo-Tappocini. Kunjungan tersebut bertujuan meninjau secara langsung kondisi pascakebakaran sekaligus melakukan perhitungan awal kebutuhan anggaran, sebagai bahan pertimbangan pengajuan pembangunan ulang yang rencananya akan mendapatkan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat. Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Dewi Chomistriana, menyampaikan pihaknya melihat langsung kondisi terkini. Dari dari hasil kajian dan pengamatan, ada dua masa bangunan yang terdampak. Satu adalah bangunan yang dibangun dan diresmikan pada 1986. Usianya sudah lebih dari 40 tahun. “Kami berkesimpulan bangunan ini mengalami kerusakan berat. Secara struktur mungkin sebagian masih bisa dimanfaatkan, tetapi dari sisi non-struktur sudah masuk kategori berat,” jelas Dewi. Ia menambahkan, masukan Wali Kota Makassar turut menjadi pertimbangan. Mengingat standar bangunan era 1980-an sudah jauh berbeda dengan ketentuan saat ini, mulai dari skala gempa, jalur evakuasi, hingga sistem pengaman kebakaran. Untuk gedung utama yang dibangun tahun 1986, kami akan mengusulkan rekonstruksi penuh atau pembangunan baru sesuai usulan Pak Wali,” tuturnya. “Sementara gedung tambahan yang dibangun tahun 2024 kondisinya re”latif baik dan hanya mengalami kerusakan ringan, sehingga masih bisa dimanfaatkan setelah rehabilitasi,” paparnya, melanjutkan keterangan. Dewi menegaskan, jika skema rekonstruksi disetujui, gedung lama dipastikan harus diratakan. Namun proses tersebut memerlukan tahapan administrasi, termasuk penghapusan aset karena bangunan lama masih tercatat sebagai aset negara. “Tim Direktorat Bina Teknik akan melakukan kajian lanjutan. Jika rekonstruksi diputuskan, pasti harus diratakan. Tetapi ada syarat seperti penghapusan aset yang harus diselesaikan terlebih dahulu,” terangnya. Mengenai pembiayaan, Kementerian PU mengaku masih harus melakukan perhitungan ulang. Hitungan awal untuk rehabilitasi seluruh masa bangunan sebelumnya diperkirakan mencapai Rp50–55 miliar. Namun, dengan adanya opsi rekonstruksi total, angka tersebut akan berubah. Pihaknya akan melihat sumber anggaran penyesuaian sesuai kebutuhan nantinya. “Dari hitungan awal kami, seluruh masa bangunan diperkirakan sekitar Rp50–55 miliar. Tetapi setelah peninjauan, arah pembangunannya tampak menuju rekonstruksi. Artinya, kami harus berhitung ulang,” ujarnya. Pemerintah Kota Makassar sendiri sebelumnya telah mengajukan proposal pembangunan gedung baru senilai sekitar Rp375 miliar untuk gedung setinggi 10 lantai. Namun, jumlah lantai dan besaran anggaran final akan dipastikan setelah evaluasi kekuatan struktur selesai, yang diperkirakan memakan waktu sekitar satu bulan. “Jumlah lantai akan dibicarakan bersama Pemkot dan DPRD karena kebutuhan ruang saat ini tentu bertambah dibanding desain awal tahun 80-an,” kata Dewi. Untuk gedung baru yang mengalami kerusakan ringan, Dewi menargetkan proses rehabilitasi dapat selesai pada Desember 2025, sehingga awal tahun 2026 sudah bisa difungsikan kembali. Dirjen Cipta Karya kembali menegaskan bahwa hanya gedung lama yang akan direkonstruksi total, sedangkan gedung yang dibangun pada 2024 tidak akan diratakan. “Gedung tahun 2024 tidak terdampak berat, jadi cukup renovasi ringan. Untuk gedung lama, pasti desain ulang dan pembangunan baru,” tegasnya. Kunjungan ini menjadi langkah awal pemerintah pusat dan pemerintah kota dalam memastikan keamanan, standar teknis, dan efisiensi anggaran sebelum proses pembangunan kembali Gedung DPRD Makassar dimulai. Pemerintah Kota Makassar memastikan dukungan penuh terhadap rencana pembangunan kembali Gedung DPRD Kota Makassar yang terbakar pada 29 September 2025. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan bahwa pemerintah pusat menunjukkan komitmen kuat untuk membantu penyelesaian persoalan daerah, termasuk percepatan pemulihan pascatragedi kebakaran tersebut. “Kami melihat pemerintah hadir menyelesaikan persoalan, khususnya yang ada di daerah akibat tragedi 29 September. Kami sudah berkomunikasi dengan Ibu Dirjen (Cipta Karya),” katanya. “Insya Allah proses perbaikannya bisa berjalan cepat dan gedung ini dapat segera kita pakai kembali sebagai kantor DPRD Kota Makassar,” tambah Munafri saat mendampingi kunjungan kerja Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum di Makassar. Appi menekankan, momentum pembangunan ulang harus dimanfaatkan untuk menghadirkan gedung DPRD yang lebih aman, modern, dan sesuai kaidah konstruksi terbaru. Pemkot Makassar pun mengusulkan konsep rekonstruksi total untuk gedung lama yang dibangun tahun 1986. Inilah ia minta supaya direkonstruksi dengan kaidah-kaidah bangunan zaman sekarang. “Mulai dari jalur evakuasi, material yang lebih tahan terhadap kebakaran, hingga skala gempa yang harus disesuaikan. Jalur pemadam kebakaran dan evakuasi juga harus kita maksimalkan,” jelasnya. Menurutnyq, perbaikan bukan sekadar memulihkan fungsi, tetapi juga memastikan gedung DPRD menjadi bangunan publik yang lebih aman dan representatif untuk aktivitas pemerintahan ke depan. Pernyataan Wali Kota sejalan dengan hasil kaji cepat yang dipaparkan Dirjen Cipta Karya, yang merekomendasikan rekonstruksi total bagi gedung lama berusia lebih dari 40 tahun, sementara bangunan tambahan yang dibangun pada 2024 hanya memerlukan rehabilitasi ringan. Pemerintah Kota Makassar sebelumnya juga telah mengajukan proposal pembangunan gedung baru senilai sekitar Rp375 miliar dengan konsep 10 lantai, menyesuaikan kebutuhan ruang fraksi DPRD yang kini lebih besar dibanding desain awal tahun 1980-an. Munafri menegaskan, seluruh proses akan terus dikawal melalui koordinasi intensif bersama Kementerian PUPR agar pembangunan dapat dimulai sesegera mungkin. “Kami ingin memastikan gedung baru ini tidak hanya menggantikan bangunan lama, tetapi juga memberi rasa aman, nyaman, dan siap menghadapi risiko bencana di masa mendatang,” tutupnya.

Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan

HMI Makassar Tegaskan Komitmen Kawal Program Pemkot

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan /

ruminews.id, MAKASSAR – Di tengah dinamika aspirasi mahasiswa, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin bersama Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham menunjukkan sikap terbuka dan egaliter. Pasangan pemimpin Kota Makassar ini tidak ragu turun langsung menemui massa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Makassar yang sedang menggelar aksi di depan Balai Kota, Senin (15/9/2025). Tanpa pengawalan ketat, Munafri–Aliyah berbaur di tengah kerumunan demonstran untuk mendengarkan tuntutan yang disuarakan. Langkah ini menjadi bukti komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam menjemput aspirasi warganya, khususnya kalangan mahasiswa, secara langsung dan tanpa jarak. Setelah menyapa dan berdialog singkat di lokasi aksi, Appi-Aliyah mengundang massa HMI masuk ke Ruang Sipakatau, Balai Kota. Di sana berlangsung diskusi terbuka, di mana para aktivis HMI menyampaikan sejumlah masukan dan harapan terkait kebijakan pemerintah kota. Munafri menegaskan bahwa pemerintahannya tidak pernah menutup diri terhadap kritik dan masukan. “Pemkot tidak takut berdiskusi, tidak ragu berkolaborasi, dan tetap menerima aspirasi. Saya siap bertemu kapan saja. Jika disuarakan adalah murni pergerakan mahasiswa, kita bisa ketemu dan bicara,” ujarnya. Pada kesempatan ini, Appi memaparkan sejumlah program strategis yang tengah dijalankan Pemerintah Kota Makassar untuk menjawab berbagai persoalan sosial, mulai dari pengangguran, pendidikan, ketenagakerjaan, hingga pengelolaan lingkungan. Dalam pertemuan tersebut, Munafri menekankan komitmen pemerintah kota untuk menanggapi setiap aspirasi mahasiswa secara terbuka. “Pemerintah kota akan memberikan jawaban dari apa yang menjadi tuntutan teman-teman aktivis HMI, khususnya terkait isu kesenjangan sosial di Makassar,” ujarnya, merespon tuntutan kelompok HMI. Ia mengungkapkan, tingkat pengangguran di Kota Makassar berhasil ditekan signifikan. Makassar hari ini mampu menurunkan tingkat pengangguran dari dua digit menjadi satu digit. Sebelumnya 12,8 persen, sekarang tinggal 9,7 persen. Pemkot, kata dia, akan terus memaksimalkan program pelatihan vokasi agar angka pengangguran terus turun. “Pentingnya pendidikan formal dan kepemilikan ijazah sebagai modal dasar untuk memasuki dunia kerja,” jelasnya, secara detile. Soal pendidikan, Pemkot Makassar bekerja sama dengan berbagai asosiasi untuk menyediakan pendidikan informal bagi anak-anak putus sekolah di sejumlah kecamatan, seperti di kawasan Lorong Tamalate. “Anak-anak yang putus sekolah harus mendapatkan kesempatan memperoleh ijazah. Ini modal dasar mereka untuk bekerja,” tegas Munafri. Ia menambahkan, Pemkot juga meminta Kementerian Pendidikan menambah rombongan belajar (rombel) di 300 SD dan 56 SMP guna menampung siswa baru, terutama di wilayah yang kekurangan ruang belajar. Sistem zonasi akan diperbaiki dengan menambah sekolah penyangga, contohnya SMP di Jalan Samiun, untuk mengatasi lonjakan peminat. Selain itu, Pemkot memberikan dua pasang seragam gratis bagi siswa baru SD dan SMP guna meringankan beban rumah tangga. “Kalau orang tua ingin menambah seragam, silakan beli di luar sekolah. Sekolah bukan tempat bisnis,” tegasnya, menjawab poin-poin aspirasi dari HMI. Di bidang ketenagakerjaan, politisi Golkar itu menyebut, Pemkot telah menanggung jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi pekerja rentan. Program jaminan hari tua juga akan diperluas agar pekerja memiliki tabungan pensiun. Seluruh anggaran dialokasikan dari APBD Kota Makassar melalui program BPJS Ketenagakerjaan. “Hingga kini, 81 ribu pekerja rentan sudah terlindungi, dan tahun ini targetnya mencapai 100 ribu orang,” ungkapnya. Masalah lingkungan menjadi perhatian serius. TPA Tamangapa yang hanya seluas 19,1 hektare kini menampung tumpukan sampah setinggi 16–17 meter dan terancam penuh dalam dua tahun. Munafri memaparkan langkah yang sudah ditempuh, cover soil (penimbunan tanah untuk kompos alami) dan perbaikan alur air lindi agar tidak mencemari lingkungan. Terkait rencana Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa), Munafri menegaskan Pemkot masih melakukan negosiasi ulang karena beban biaya tipping fee yang tinggi, yakni Rp380 ribu per ton per hari. “Kami juga mendorong sistem pengelolaan sampah mandiri. Cukup dengan dua ember—memisahkan sampah organik dan non-organik—itu sudah sangat membantu,” ucapnya. Pemkot juga bergerak mengatasi krisis air di beberapa kawasan. Bersama PDAM dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemkot memanfaatkan air baku dari Sungai Jeneberang dan membangun sambungan baru di Jalan Pontiku untuk mendistribusikan air ke wilayah utara dan timur Makassar. “Dalam waktu beberwla bulan ke depan, insya Allah persoalan air di Tallo dan Utara Kota bisa kita carikan solusi,” ujar Munafri. Menutup pemaparannya, Munafri menekanakan peran Makassar Creative Hub (MCH) sebagai pusat peningkatan keterampilan anak muda. Menurutnya, kehadiran program MCH bukan sekadar tempat pertunjukan, tapi ruang untuk upskilling dan job matching. Program MCH yang kini padat kegiatan akan diperluas ke 15 kecamatan agar bisa diakses lebih banyak pemuda. Di sana, anak muda bisa belajar kewirausahaan, bertemu perusahaan yang mencari tenaga kerja, hingga mendapatkan pelatihan keterampilan khusus. Appi yang juga Ketua IKA FH Unhas menegaskan bahwa seluruh langkah tersebut lahir dari riset dan diskusi bersama akademisi serta pemangku kepentingan. “Kami mengajak semua pihak termasuk HMI untuk berkolaborasi. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, harus kolektif,” tandasnya. Pada kesempatan ini, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Makassar menegaskan komitmennya sebagai mitra kritis Pemerintah Kota Makassar. Hal itu disampaikan Ketua HMI Cabang Makassar, Sarah Agus Salim, usai mengikuti diskusi bersama jajaran pemerintah kota. “Kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan diskusi sore ini. Sebagai mitra kritis, HMI akan terus mengawal setiap program pemerintah kota,” ujar Sarah. Ia menekankan bahwa aksi dan kehadiran HMI tidak membawa agenda tersembunyi ataupun kepentingan kelompok tertentu. “Kami hadir untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi maupun golongan,” tegasnya. Sarah menambahkan, HMI berkomitmen menjaga komunikasi konstruktif dengan Pemkot Makassar demi memastikan setiap kebijakan berpihak pada kepentingan publik, khususnya generasi muda dan masyarakat kecil.

Daerah, Makassar, Pemerintahan, Pendidikan

Wali Kota Makassar Perkenalkan Program Makassar Creative Hub di PKKMB Unibos 2025

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Pemerintahan, Pendidikan /

ruminews.id, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, hadir memberikan sambutan pada kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Universitas Bosowa 2025 di Kampus Unibos, Jalan Urip Sumoharjo, Senin (15/09/2025). Dalam kesempatan tersebut, Munafri memperkenalkan salah satu program unggulan Pemerintah Kota Makassar, yakni Makassar Creative Hub (MCH), yang digagas sebagai ruang pengembangan keterampilan dan kreativitas generasi muda. “Makassar Creative Hub memberikan ruang kepada anak muda untuk meng-upgrade keterampilannya. Kalau ingin jadi pengusaha, silakan berlatih di MCH. Kalau ingin mengasah profesionalisme, MCH juga hadir membina sesuai bidang masing-masing,” ujar Munafri. Ia menambahkan, MCH telah menjadi wadah lahirnya banyak talenta muda Makassar yang mampu menyalurkan potensi tidak hanya di ruang akademik, tetapi juga di dunia kerja dan kewirausahaan. Melihat banyaknya talenta-talenta muda seperti para Mahasiswa di Kota Makassar, Munafri pun menyampaikan tekadnya bahwa tahun depan, Pemkot Makassar menargetkan pembangunan dua MCH baru di kecamatan lain agar fasilitas ini lebih merata dirasakan masyarakat. Selain memperkenalkan program MCH, Munafri juga berpesan kepada mahasiswa baru Unibos agar menjadikan dunia kampus sebagai titik awal merancang masa depan. Menurutnya, universitas bukan sekadar tempat menimba ilmu, melainkan juga membentuk karakter dan arah hidup generasi muda. “Tidak ada fakultas yang lebih baik dibandingkan lainnya. Semua memiliki keunggulannya masing-masing. Yang penting adalah bagaimana kalian bisa fokus, disiplin, dan mengembangkan minat agar bisa berkontribusi bagi pembangunan bangsa,” kata Munafri. Ia menekankan bahwa mahasiswa baru Unibos 2025 adalah bagian dari generasi yang akan membawa Indonesia menuju era emas 2045. Oleh karena itu, ia mendorong mereka untuk tidak hanya mengandalkan perkuliahan di kelas, tetapi juga aktif menambah pengalaman di luar kampus. “Belajar tidak cukup hanya dari dosen. Tambahkan ilmu dengan pengalaman, perbanyak jaringan, dan kembangkan diri kalian. Pemerintah hadir untuk menyediakan wadahnya, salah satunya lewat Makassar Creative Hub,” tutup Munafri.(*)

Makassar, Nasional, Pemerintahan

Ulvi Trisna Damayanti, Mahasiswi Keperawatan Gigi, menyuarakan kegelisahannya atas mundurnya Saraswati dari kursi parlemen.

Tinggalkan Komentar / Makassar, Nasional, Pemerintahan /

ruminews.id, Makassar – “Keputusan itu,” ucap Ulvi lirih, “seperti angin yang tiba-tiba mencabut satu-satunya lentera yang selama ini menyala bagi kaum muda dan perempuan di Senayan.” Menurutnya, sosok Saraswati bukan hanya sekadar wakil rakyat, melainkan wajah dari semangat baru—yang mampu menautkan harapan generasi muda, perempuan, dan terutama mereka yang berada di lingkar kerentanan, termasuk kaum disabilitas. Setiap langkah Saraswati di parlemen, tambah Ulvi, selalu mengandung denyut kepedulian dan keberpihakan yang nyata. “Maka, sungguh disayangkan bila kursi itu dibiarkan kosong dari representasi perempuan muda. Suara yang mestinya mengalir deras dari sana kini seakan terhenti,” tuturnya. Ulvi pun mengajak Partai Gerindra untuk meninjau kembali keputusan tersebut. Baginya, rekam jejak dan kiprah Saraswati adalah bukti tak terbantahkan bahwa ia masih sangat dibutuhkan. “Gerindra jangan sampai menutup mata dari perjuangan yang telah menyalakan obor bagi banyak hati. Kehilangan beliau bukan hanya kehilangan bagi partai, tetapi kehilangan bagi bangsa,” pungkasnya.

Makassar, Nasional, Pemerintahan, Politik

Ketua Umum HMI Badko Sulsel Menyayangkan Mundurnya Rahayu Saraswati : Gerindra dan DPR RI Kehilangn Figur Muda Progresif

Tinggalkan Komentar / Makassar, Nasional, Pemerintahan, Politik /

ruminews.id – Makassar, 10 September 2025 — Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Badan Koordinasi Sulawesi Selatan menyampaikan rasa prihatin dan menyayangkan keputusan Rahayu Saraswati Djojohadikusumo yang resmi mundur dari keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada Rabu, 10 September 2025. Menurut Asrullah Dimas, Ketua Umum HMI Badko Sulsel, mundurnya Rahayu Saraswati bukan hanya kehilangan bagi parlemen, tetapi juga bagi masyarakat luas yang selama ini melihat sosoknya sebagai representasi generasi muda sekaligus perempuan progresif di panggung politik nasional. Kehadirannya di DPR RI dinilai membawa warna baru, khususnya dalam memperjuangkan isu-isu kesetaraan gender, perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat, hingga agenda kebangsaan yang lebih berpihak pada rakyat. “Keputusan mundurnya Ibu Rahayu Saraswati tentu sangat kami sayangkan. Beliau adalah figur perempuan muda yang visioner, kritis, dan memiliki integritas dalam menjalankan fungsi legislatif. Kehadirannya di parlemen menjadi semacam harapan baru bagi generasi muda untuk lebih percaya diri masuk ke dunia politik. Mundurnya beliau jelas meninggalkan kekosongan peran yang cukup berarti,” ungkap Asrullah Dimas Ketua Umum HMI Badko Sulsel dalam pernyataannya. Lebih lanjut, Asrullah Dimas yang akrab disapa Dimas menilai bahwa politik Indonesia masih sangat membutuhkan sosok-sosok yang berani bersuara dan konsisten memperjuangkan kepentingan rakyat, terlebih di tengah kondisi demokrasi yang menghadapi berbagai tantangan. Dengan mundurnya Rahayu Saraswati, HMI Badko Sulsel mendorong agar parlemen tidak kehilangan semangat regenerasi, serta tetap membuka ruang yang lebih luas bagi keterlibatan generasi muda dan perempuan. “DPR RI harus tetap memastikan adanya representasi generasi baru yang tidak hanya mewakili formalitas, tetapi juga benar-benar membawa gagasan segar untuk memperbaiki kualitas demokrasi kita. Perempuan dan anak muda harus terus diberi ruang, sebab tanpa itu wajah politik kita akan kembali dikuasai oleh pola lama yang kerap jauh dari aspirasi masyarakat,” tegasnya. Menurutnya, pengunduran diri tersebut tidak semata-mata merupakan keputusan personal, tetapi sekaligus mencerminkan adanya kelemahan dalam tata kelola komunikasi politik dan akuntabilitas moral di tubuh institusi politik. “Pengunduran diri Ibu Rahayu Saraswati menunjukkan bahwa sistem politik kita masih belum memiliki mekanisme yang kuat dalam merespons krisis komunikasi publik. Ketika kontroversi muncul, klarifikasi dan pembuktian konteks seharusnya segera dilakukan secara terbuka, bukan dibiarkan berkembang liar hingga akhirnya memaksa individu mengambil langkah pengunduran diri,” ujar Dimas. Lebih lanjut ia menegaskan, pengunduran diri bukan boleh dipahami sebagai satu-satunya jawaban. Parlemen dan partai politik semestinya menjadikan kasus ini sebagai pelajaran penting untuk memperkuat etika politik, membangun kapasitas komunikasi publik, serta menyiapkan mekanisme manajemen krisis yang lebih transparan. “Jika kita hanya berhenti pada pengunduran diri, tanpa ada evaluasi menyeluruh dari lembaga dan partai politik, maka persoalan serupa akan berulang. Yang lebih berbahaya adalah timbulnya efek psikologis bagi generasi muda dan perempuan, yakni rasa takut untuk berpartisipasi aktif dalam politik karena khawatir satu kesalahan ucap dapat menghancurkan karier mereka,” tambahnya. Mundurnya Rahayu Saraswati juga dipandang sebagai satu kesempatan refleksi bagi partai politik dalam hal pengelolaan kader, pelatihan komunikasi publik, manajemen krisis internal, serta bagaimana partai menanggapi kontroversi. Partai Gerindra misalnya dipandang mendapat tekanan publik untuk merespons secara baik dan menjaga reputasi. Dalam jangka panjang, ini bisa mempengaruhi bagaimana partai merekrut dan mendukung calon legislatif, terutama dari kalangan muda dan perempuan yang sensitif terhadap opini publik. Dimas menegaskan bahwa momentum ini harus dijadikan ruang refleksi kolektif untuk memperbaiki budaya politik Indonesia. Transparansi, tanggung jawab publik, komunikasi yang beretika, dan keberanian menghadapi kritik secara dewasa adalah hal yang perlu diperkuat agar demokrasi tidak hanya formal, tetapi juga substantif. “Ke depan, kami berharap DPR RI dan partai politik tidak hanya menjaga citra, melainkan juga berkomitmen pada substansi perjuangan rakyat, serta memastikan regenerasi politik berjalan dengan sehat dan inklusif,” tutup Dimas Ketua Umum HMI Badko Sulsel.

Scroll to Top