Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Makassar

Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan

Wali Kota Munafri Sambut Hangat Silaturahmi Regional KAHMI se-Sulawesi di Makassar

Tinggalkan Komentar / Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan /

ruminews.id, MAKASSAR,– Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyampaikan sambutan hangatnya pada pembukaan Silaturahmi Regional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) se-Sulawesi yang digelar di Hotel Aryaduta Makassar, Jumat (10/10/2025). Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, 10–11 Oktober 2025, ini menjadi momentum konsolidasi organisasi sekaligus ajang temu pejabat publik dan alumni HMI dari seluruh daerah di Sulawesi. Turut hadir pada acara ini Sekretaris Jenderal (Sekjen) MN KAHMI, Syamsul Qomar, Koordinator Presidium Majelis Nasional KAHMI, Rifqinizamy Karsayuda, Koordinator Presidium Majelis Wilayah KAHMI Sulsel, Ni’Matullah Erbe, serta para pengurus wilayah dan daerah KAHMI se-Sulawesi, Ketua Panitia, sekaligus Anggata DPRD Sulsel, Fadriaty. Dalam sambutannya, Wali Kota Munafri menyampaikan apresiasi kepada jajaran KAHMI yang memilih Kota Makassar sebagai tuan rumah penyelenggaraan silaturahmi. Ia berharap, tidak hanya kegiatan regional, tetapi juga kegiatan nasional KAHMI bisa digelar di Kota Makassar. “Kami sangat berterima kasih kegiatan ini ditempatkan di Kota Makassar. Harapan saya, bukan hanya kegiatan regionalnya, tapi kegiatan nasionalnya juga bisa kita bawa ke Makassar,” ujar Munafri. Munafri menegaskan, Pemerintah Kota Makassar memandang penting kehadiran KAHMI sebagai wadah alumni HMI yang memiliki kapasitas intelektual dan jaringan luas. Ia menjelaskan kota Makassar sebagai metropolitan berpenduduk 1,4 juta jiwa tentu memiliki peluang strategis dan tantangan. Sejalan dengan itu, ia menyebut KAHMI merupakan “gudang sumber daya manusia” yang sangat dibutuhkan untuk pembangunan kota. “Karena itu, kami sangat membutuhkan masukan dan kolaborasi dari KAHMI untuk bersama-sama membangun Makassar,” ungkapnya. Selain berbicara tentang sinergi pembangunan, Munafri juga menyelipkan suasana hangat khas Makassar dalam sambutannya. Ia menyebut ada “larangan” bagi tamu yang datang ke Makassar. “Jangan coba-coba diet karena kuliner Makassar yang lezat, jangan terlalu cepat tidur agar bisa menikmati semilir angin mamiri,” pungkas Munafri yang mengundang tawa dan tepuk tangan para tamu. Munafri juga berharap seluruh tamu dari berbagai daerah di Sulawesi dapat menikmati keramahan dan pelayanan Kota Makassar selama kegiatan berlangsung. Ia menegaskan, Pemerintah Kota akan berupaya memberikan pelayanan terbaik, sekaligus terbuka terhadap kritik dan masukan. “Sulawesi ini adalah bagian penting dari Indonesia. Banyak hal besar bisa lahir dari Pulau Sulawesi, dan banyak persoalan juga bisa kita selesaikan bersama. Karena itu, mari kita perkuat kolaborasi dari Sulawesi untuk Indonesia,” harapnya(*).

Daerah, Makassar, Pemerintahan

Proyek Jalan Alternatif Bukit Baruga ke Perintis Kemerdekaan Senilai Rp100 Miliar Resmi Dimulai

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Pemerintahan /

ruminews.id, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin terus menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan solusi nyata atas berbagai persoalan perkotaan, termasuk kemacetan lalu lintas yang kerap terjadi di kawasan timur kota. Salah satu langkah konkret yang kini mulai diwujudkan adalah pembangunan akses jalan alternatif baru yang menghubungkan Kecamatan Manggala, Panakkukang, dan Tamalanrea. Dimana tiga wilayah dengan mobilitas tinggi yang selama ini menjadi titik rawan kemacetan, terutama di jalur menuju Jalan Perintis Kemerdekaan dan Jalan Leimena tembus Kecamatan Manggala. Proyek ini merupakan bagian dari investasi jangka panjang dengan nilai mencapai sekitar Rp100 miliar. Jalur Riverside akan membentang sepanjang 3,8 kilometer. Akses baru ini digadang-gadang akan menjadi jalur strategis pengurai kemacetan, sekaligus membuka peluang pertumbuhan ekonomi baru di kawasan timur Makassar. Tentu menjadi angin segar bagi warga yang selama ini harus berjibaku dengan kepadatan kendaraan setiap pagi dan sore hari. Langkah nyata itu ditandai dengan Groundbreaking pembangunan akses Riverside Jalan Alternatif Leimena–Perintis, yang dilaksanakan oleh PT Bumi Asri Nusa (KALLA Land & Property), Jumat (10/10/2025). Pembangunan ini merupakan bentuk kolaborasi antara pemerintah kota dengan pihak swasta dalam mempercepat penataan infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyampaikan bahwa proyek ini bukan hanya menjawab kebutuhan transportasi masyarakat. Tetapi juga bagian dari visi besar mewujudkan kota yang tertata, terhubung, dan berorientasi pada kenyamanan warga. “Kami berkmitmen menghadirkan solusi nyata atas berbagai persoalan perkotaan, termasuk kemacetan lalu lintas yang kerap terjadi di kawasan timur kota,” ujar Munafri. “Salah satu langkah konkret yang kami mulai diwujudkan adalah pembangunan akses jalan alternatif yang menghubungkan Kecamatan Manggala, Panakkukang, dan Tamalanrea, hingga menuju Perintis dan BTP,” lanjut Appi. Lebih lanjut pria yang akrab disapa Appi itu menyampaikan, bahwa pembangunan jalan alternatif ini akan membawa dampak positif bagi perkembangan wilayah timur kota dan menjadi bagian penting dari visi besar penataan kota yang berkelanjutan. “Proses pembangunan jalan alternatif Leimena–Perintis ini akan memberikan dampak yang sangat baik, terutama dalam proses pembangunan perkotaan yang ada di Kota Makassar,” tuturnya. “Jalan ini akan mengurai atau menyelesaikan persoalan kemacetan yang hampir tiap hari menjadi keluhan warga masyarakat,” tambah Munafri. Politisi Golkar itu menegaskan, Pemerintah Kota Makassar, akan memberikan dukungan penuh terhadap proses perizinan dan percepatan pembangunan. Ia berharap seluruh pihak dapat bekerja sama agar proyek ini berjalan tepat waktu. “Pemerintah kota akan sangat support seluruh urusan perizinan yang akan dilaksanakan, kami akan mendukung dengan baik. Kalau kita jalankan secara bersama-sama dan dikawal dengan baik, progres pekerjaan ini bisa selesai tanpa keterlambatan,” jelasnya. Lebih lanjut, Wali Kota Makassar itu, juga mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mengkaji kemungkinan perluasan akses hingga ke kawasan BTP (Bumi Tamalanrea Permai). Hal ini diharapkan dapat menjadikan jalur baru tersebut sebagai akses alternatif utama dari dan menuju wilayah-wilayah strategis di bagian timur kota. Selain pembangunan infrastruktur jalan, Pemkot Makassar juga memikirkan solusi jangka panjang untuk mengatasi kemacetan akibat keberadaan pedagang di sepanjang Jalan Leimena. Munafri menyebutkan, hasil pembahasan antara Pemkot Makassar dan Kalla Group di Baruga telah menghasilkan rencana pembangunan pasar tradisional modern di dalam kawasan pengembangan, yang akan menjadi tempat relokasi bagi para pedagang pasar tumpah. “Selama ini keluhan masyarakat terhadap pedagang pasar tumpah di Jalan Leimena insya Allah akan diberikan jalan keluar,” sebutnya. “Dari hasil pembicaraan dengan Kalla Group, akan dibangun pasar tradisional modern di dalam kawasan. Untuk sementara, para pedagang kami relokasi dulu ke Pasar Toddopuli, supaya proses penataan bisa berjalan,” tutur Appi melanjutkan. Dia menambahkan, tingkat kepadatan kendaraan di jalur tersebut sudah sangat tinggi, diperparah dengan aktivitas pedagang di bahu jalan. Dengan dibukanya jalan baru ini, beban lalu lintas di kawasan Antang, Manggala, dan Panakkukang diharapkan dapat terdistribusi dengan lebih baik. “Apalagi, daerah Antang ini pertumbuhannya sangat baik. Sentra-sentra ekonomi di wilayah ini harus tersupport dengan baik agar pembagian beban kota bisa lebih merata,” tambahnya. Lebar jalan yang akan dibangun mencapai 30 meter, sehingga dinilai cukup untuk menampung beban kendaraan harian yang melintasi jalur tersebut. Proyek ini ditargetkan rampung dalam waktu kurang dari satu tahun. “Dengan dibuka perluasan sampai 30 meter, saya pikir ini lebih dari cukup untuk mengatur ritme kendaraan yang lewat setiap harinya,” sebutnya. “Kita targetkan bisa selesai kurang dari setahun supaya akses ini benar-benar bisa digunakan masyarakat di wilayah Antang dan Panakkukang,” lanjut Munafri optimistis. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan pihak swasta dalam membangun kota. Menurutnya, sinergi seperti inilah yang menjadi kunci percepatan pembangunan infrastruktur di Makassar. “Kami berharap seluruh persoalan di titik-titik lain juga bisa diselesaikan dengan kerja sama yang baik antara pemerintah dan swasta. Kolaborasi seperti ini harus terus kita bangun untuk mewujudkan Makassar yang jauh lebih baik ke depannya,” pungkasnya. Sedangkan, Ricky Theodores selaku Chief Executive Officer KALLA Land & Property mengatakan, tingkatkan Konektivitas Kawasan Bukit Baruga berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Makassar, resmi kegiatan groundbreaking Riverside (Jalur Alternatif Baruga – Leimena) pada Jumat, 10 Oktober 2025. “Program ini merupakan bagian dari komitmen jangka panjang dalam menghadirkan kawasan hunian yang nyaman, aman, dan terintegrasi,” jelasnya. Lebih lanjut, Ricky menyampaikan, rasa syukur atas dimulainya pembangunan ini sebagai langkah penting untuk memperkuat konektivitas kawasan Bukit Baruga dan sekitarnya. Ia menegaskan, sangat percaya, akses yang baik akan menjadi fondasi penting bagi kawasan hunian yang berkembang. “Jalur Riverside akan menjadi infrastruktur utama dalam menghubungkan kawasan hunian, fasilitas publik, serta aktivitas warga, sehingga menghadirkan pengalaman tinggal yang lebih modern, efisien, dan berkualitas,” tuturnya. Sebagai pengembang kawasan hunian yang mengusung filosofi Harmoni Kehidupan, Bukit Baruga meyakini bahwa pembangunan kawasan bukan sekadar tentang bangunan, tetapi tentang membangun ruang hidup yang menyatukan kenyamanan, keberlanjutan, dan konektivitas. Lanjut dia, kehadiran jalur Riverside menjadi bentuk nyata komitmen tersebut demi menghadirkan akses jalan yang lebih nyaman, aman, dan mendukung mobilitas penghuni serta aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat sekitar. Dijelaskan, proyek ini merupakan bagian dari investasi jangka panjang dengan nilai mencapai sekitar Rp100 miliar. Jalur Riverside akan membentang sepanjang 3,8 kilometer, menghubungkan kawasan hunian Bukit Baruga hingga wilayah Manggala, Maros, dan sekitarnya. Proses pembebasan lahan telah dimulai sejak lama, dan kini progresnya telah mencapai sekitar 70%. Dimana, pencapaian ini tidak mungkin terwujud tanpa kolaborasi semua pihak, mulai dari pemerintah kota mitra, stakeholder, media, hingga masyarakat. “Kami sangat mengapresiasi dukungan yang telah diberikan pemerintah

Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan

Pemkot Makassar Siap Kembangkan Pertanian Perkotaan

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan /

ruminews.id – JAKARTA – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menargetkan Kota Makassar menjadi salah satu daerah penopang pangan nasional melalui pengembangan urban farming atau pertanian di lahan sempit perkotaan. Langkah ini diambil sebagai upaya strategis dalam mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan, meskipun Makassar bukan wilayah dengan lahan pertanian luas. Hal tersebut disampaikan Munafri usai mengikuti Rapat Koordinasi Ketersediaan Pangan Nasional bersama Menteri Pertanian RI, Amran Sulaiman, dan sejumlah kepala daerah di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Kamis (9/10/2025). Dalam keterangannya, Munafri menegaskan bahwa meski Makassar adalah kota metropolitan dengan lahan pertanian terbatas, namun potensi pengembangan pertanian lahan sempit cukup besar jika didukung teknologi modern. “Kami dari Kota Makassar ini tidak punya banyak lahan pertanian. Karena itu, kami menyampaikan kepada Pak Menteri agar Kementerian bisa memberikan dukungan terhadap pengembangan pertanian lahan sempit di perkotaan,” ujar Munafri di kantor Kementan RI. Sebagai langkah awal, Pemerintah Kota Makassar mendorong pembangunan minimal tiga green house percontohan di sejumlah titik strategis. Menurutnya, kehadiran green house tersebut diharapkan dapat menjadi trigger atau pemantik minat masyarakat perkotaan untuk terlibat dalam kegiatan pertanian modern. “Di Kota Makassar kami butuh ada percontohan green house, minimal tiga unit, untuk memberikan minat kepada masyarakat kota agar mau melakukan pertanian lahan sempit dengan teknologi yang tepat,” jelasnya, saat memberikan keterangan kepada media nasional. Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Appi itu mengungkapkan, bahwa potensi pengembangan pertanian perkotaan di Makassar cukup besar, terutama dengan adanya sekitar 5.000 lorong yang dapat dimanfaatkan sebagai basis kegiatan lorong pangan. Program ini selaras dengan kebijakan Kementerian Pertanian terkait tanaman pekarangan bergizi, yang akan diadopsi oleh Pemkot Makassar untuk menciptakan lapangan kerja baru sekaligus memperkuat ketahanan pangan lokal. “Saya berharap program tanaman pekarangan bergizi dari Kementerian bisa kami adopsi. Selain membuka peluang kerja, ini juga membantu memperkuat ketahanan pangan di tingkat kota,” harap politisi Golkar itu. Selain urban farming, mantan Bos PSM itu juga menilai keberadaan lahan persawahan yang tersisa di wilayahnya. Saat ini, sekitar 30 persen lahan sawah di Makassar masih berfungsi sebagai daerah irigasi tadah hujan. Oleh sebab itu, Appi menuturkan perlu adanya dukungan peralatan dan infrastruktur pertanian dari pemerintah pusat agar lahan tersebut tidak beralih fungsi menjadi kawasan pembangunan. “Hanrapan kami ada bantuan alat pertanian bagi masyarakat, seperti kontraktor atau mesin pengolah lahan, agar lahan pertanian yang tersisa bisa dimaksimalkan dan tidak terkonversi menjadi kawasan pembangunan,” tutur Appi. Ia juga menyambut baik respon positif dari Menteri Pertanian yang berkomitmen memberikan dukungan teknis melalui jajaran direktorat jenderal terkait. Pemkot Makassar, lanjutnya, segera menyiapkan usulan teknis secara lebih rinci untuk disampaikan kepada Kementerian Pertanian. “Alhamdulillah, Pak Menteri merespons dengan baik. Dalam waktu dekat, kami akan koordinasi dengan Dirjen yang lebih teknis untuk mematangkan seluruh program yang akan dijalankan, termasuk dukungan anggaran dari Kementan,” ucapnya. Munafri menegaskan bahwa strategi penguatan ketahanan pangan di Kota Makassar akan dijalankan secara terpadu, dengan mengintegrasikan berbagai sektor seperti pengelolaan sampah dan pertanian urban. Dua menambahakan, sistem ini akan melahirkan siklus ekonomi sirkular di mana hasil pengelolaan sampah organik dapat dimanfaatkan kembali sebagai pupuk untuk urban farming. “Kami akan terapkan sistem terintegrasi pengelolaan sampah yang ujung-ujungnya mendukung pertanian lahan sempit seperti urban farming. Komunitas sayur-sayuran, termasuk tomat dan tanaman hortikultura lainnya, akan kami support penuh,” jelas Munafri. Dengan pendekatan tersebut, Munafri optimistis Makassar dapat menjadi contoh kota besar yang berhasil memadukan inovasi perkotaan dengan kemandirian pangan, sekaligus menjawab tantangan keterbatasan lahan di tengah pertumbuhan kota. “Ini cara kami menjaga ketahanan pangan di tengah kota metropolitan. Makassar bisa menjadi contoh bahwa keterbatasan lahan bukan alasan untuk tidak berdaulat pangan,” pungkasnya. Dalam pertemuan ini, hadir mendampingi Wali Kota Munafri, Sekretaris Daerah Kota Makassar, Andi Zulkifly Nanda, Ketua Tim Ahli Pemkot, Andi Hudli Huduri, Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian (DP2) Kota Makassar, Aulia Arsyad, Kepala Bapenda, Asminullah. Sedangkan, Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian (DP2) Kota Makassar, Aulia Arsyad, mengatakan bahwa dalam rapat koordinasi bersama Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, pihak Pemkot menyampaikan sejumlah usulan bantuan yang dibutuhkan Pemkot Makassar untuk memperkuat ketahanan pangan masyarakat di wilayah perkotaan. “Pak Menteri merespon permintaan kami terkait bantuan Pekarangan Pangan Berkelanjutan (P2L) untuk lorong-lorong, pengembangan green house, serta alat dan mesin pertanian seperti combine harvester, traktor roda dua (TR2), dan traktor roda empat (TR4),” ujar Aulia. Menurutnya, langkah ini merupakan bagian dari upaya Pemkot Makassar untuk mengoptimalkan lahan terbatas di perkotaan agar tetap produktif, sejalan dengan program Lorong Wisata dan gerakan Urban Farming yang terus digencarkan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin. Aulia menambahkan, bantuan yang diusulkan akan difokuskan untuk mendukung masyarakat lorong dan kelompok tani perkotaan agar mampu memproduksi kebutuhan pangan secara mandiri. “Kami berharap dukungan dari Kementan ini bisa segera terealisasi, sehingga masyarakat kota bisa merasakan manfaat langsung dari pengembangan pertanian perkotaan yang berkelanjutan,” tutupnya.

Daerah, Makassar, Nasional, Opini, Pendidikan

10 Catatan Kritis HMI Sulsel Sambut Kedatangan Menteri Kehutanan

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Nasional, Opini, Pendidikan /

ruminews.id – Makassar, 09 Oktober 2025 — Kehadiran Menteri Kehutanan RI dalam Agenda Silaturahmi Regional KAHMI se-Sulawesi di Hotel Aryaduta Makassar disambut kritik tajam dari Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Sulawesi Selatan. Menurut Iwan Mazkrib, Ketua Bidang Perlindungan HAM Badko HMI Sulsel, langkah Menteri Kehutanan hadir di hotel mewah justru menunjukkan jarak moral birokrasi dengan realitas rakyat dan hutan yang kini berada dalam kondisi darurat. Kerusakan hutan di Sulsel bukan sekadar soal pohon tumbang, tapi soal hidup manusia yang terancam. Apa urgensi kedatangan Menteri Kehutanan ke ruangan ber-AC di Makassar? Turun ke lapangan, temui masyarakat, lihat langsung kondisi hutan dan bagaimana dampaknya. Ataukah pak menteri hanya datang secara pribadi, tanpa fasilitas negara? Coba dikroscek!” ujarnya. Badko HMI Sulsel menilai situasi kehutanan di Sulawesi Selatan sudah masuk kategori darurat ekologis dan kemanusiaan, dengan lebih dari 400 ribu hektare kawasan hutan berstatus kritis dan ratusan hektare terbakar dalam dua tahun terakhir di Luwu Timur, Enrekang, Bone, dan Bulukumba. Belum lagi konflik tenurial dan alih fungsi Kawasan Hutan, terjadi perambahan, alih fungsi lahan, klaim masyarakat terhadap lahan hutan terjadi tanpa izin yang sah. Lahan kritis dan penurunan fungsi hutan. Akibat penegakan hukum yang tidak menyeluruh. Ketika air bersih sulit didapat, longsor dan banjir makin sering terjadi, itu bukan semata bencana alam itu bukti pelanggaran hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sebagaimana dijamin Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945,. Kan jelas aturannya, sikap kementerian juga harus tegas.” lanjutnya. Badko HMI Sulsel menegaskan, negara tidak boleh diam. Diamnya negara di tengah kerusakan hutan adalah bentuk kejahatan struktural terhadap rakyat. Kehadiran Menteri Kehutanan di Makassar seharusnya membawa solusi konkret, bukan hanya tampil seremonial. 10 Catatan Kritis Badko HMI Sulsel untuk Kementerian Kehutanan RI Evaluasi secara tegas seluruh struktur dan kebijakan Kementerian Kehutanan hingga tingkat desa, jangan hanya administratif, tapi berbasis kondisi ekologis faktual. Transparansikan data izin dan konflik kehutanan agar publik dapat menilai siapa perusak dan siapa yang dilindungi. Audit alih fungsi kawasan hutan yang melanggar tata ruang dan merusak daya dukung lingkungan hidup. Tegakkan hukum ekologis terhadap pelaku deforestasi, ilegal logging, dan tambang destruktif tanpa pandang bulu. Pulihkan lahan kritis secara ilmiah dan ekologis, bukan proyek politis jangka pendek. Perkuat hak masyarakat adat dan lokal sebagai subjek utama pengelolaan dan penjaga hutan. Buka akses publik terhadap dana reboisasi dan CSR kehutanan demi akuntabilitas dan keadilan ekologis. Bongkar praktik jual-beli izin dan kolusi pejabat kehutanan yang menjadi akar mafia ruang dan sumber korupsi struktural. Integrasikan kebijakan kehutanan dengan ketahanan pangan, air, dan energi rakyat. Ungkap skandal izin kehutanan di Sulsel yang bertentangan dengan Penataan Ruang dan prinsip hak atas lingkungan hidup yang sehat. “Apa Urgensi Menteri Kehutanan Datang ke Aryaduta Makassar? Hutan bukan komoditas politik. Kalau Menteri Kehutanan hanya datang untuk berpidato lalu pulang tanpa kebijakan konkret, maka kementerian ini gagal total,” tutup Iwan Mazkrib.

Daerah, Makassar, Pendidikan, Politik

Aktivis Vs Politisi: 5 Tokoh Muda yang Potensi Menjadi Bakal Calon Ketua KNPI Sulsel.

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Pendidikan, Politik /

ruminews.id – Makassar, 9 Oktober 2025 – Semangat muda kembali menggema di Sulawesi Selatan. Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sulsel bersiap menggelar Musyawarah Daerah (Musda) XVI, dengan mengusung tema “Kolaborasi Pemuda untuk Sulsel Maju.” Ajang ini menjadi momentum penting bagi generasi muda untuk menentukan arah baru gerakan kepemudaan di Sulsel melalui figur-figur potensial yang siap melanjutkan estafet kepemimpinan organisasi. Ketua Panitia Musda XVI, Idham Raihutama, mengatakan bahwa persiapan kegiatan sudah hampir rampung. Ia menegaskan bahwa seluruh panitia kini tengah melakukan koordinasi intens dengan berbagai pihak, baik dari unsur DPD kabupaten/kota, OKP, aparat keamanan, maupun pemerintah daerah. “Alhamdulillah, sejauh ini semua berjalan baik. Kami ingin Musda ini berlangsung lancar, tertib, dan menjadi ajang silaturahmi pemuda Sulsel. Tinggal sedikit pemantapan teknis dan finalisasi logistik,” ujar Idham saat dihubungi ruminews.id Ketika ditanya soal tantangan terbesar, ia menegaskan bahwa kunci utama ada pada transparansi kepesertaan. “Tantangannya di verifikasi kepesertaan, karena di situ kunci transparansi pemilihan. Tapi alhamdulillah panitia sudah on the track, kita berupaya semaksimal mungkin agar semua proses berjalan dengan fair,” tambahnya. Musda XVI KNPI Sulsel dijadwalkan mulai digelar pada 17 Oktober 2025, dan diperkirakan akan menjadi salah satu perhelatan kepemudaan terbesar di wilayah timur Indonesia. Tak hanya menjadi forum demokrasi, tetapi juga ruang adu gagasan dan visi antar generasi muda yang siap membawa KNPI ke arah lebih kolaboratif dan progresif. Lima Tokoh Muda Potensial Menjelang pelaksanaan Musda, publik Sulawesi Selatan mulai ramai memperbincangkan lima nama calon kuat yang dinilai memiliki peluang besar untuk menjadi Ketua DPD KNPI Sulsel periode mendatang. Mereka berasal dari dua kategori besar: aktivis dan politisi muda, yang sama-sama membawa semangat perubahan dan kolaborasi. Kategori Aktivis 1. Hasrul Kaharuddin Ketua SAPMA Pemuda Pancasila Sulsel ini dikenal sebagai aktivis lapangan berpengalaman dalam pengorganisasian pemuda dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Pernah menjabat sebagai Ketua KNPI Kota Makassar periode 2021–2024, Hasrul memiliki rekam jejak panjang dalam pemberdayaan generasi muda di tingkat daerah. Dedikasinya terhadap pemuda dan komitmennya dalam membangun solidaritas lintas organisasi membuatnya menjadi salah satu figur kuat di bursa calon ketua. 2. Elly Oscar Mantan Ketua Pemuda Muhammadiyah Sulsel periode 2018–2023 ini dikenal sebagai aktivis intelektual dan penggerak dakwah sosial. Alumni pesantren dan Ketua Umum BEM Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar ini memiliki reputasi baik di bidang moralitas, etika kepemimpinan, serta pemberdayaan sosial masyarakat akar rumput. Elly dikenal sebagai sosok yang menjembatani nilai keagamaan dan semangat kepemudaan progresif. Kategori Politisi 3. M. Fathul Fauzy Nurdin Sebagai Bupati Bantaeng, Fathul Fauzy Nurdin dikenal sebagai sosok muda visioner yang berhasil melanjutkan tradisi kepemimpinan progresif di daerahnya. Putra dari mantan Bupati legendaris Nurdin Abdullah ini sukses mengembalikan citra Bantaeng sebagai kabupaten inovatif dan ramah investasi. Fathul membawa semangat baru dengan menempatkan pemuda sebagai pilar pembangunan daerah. 4. Irfan Malluserang Kahfi Anggota DPRD Kota Makassar sekaligus Wakil Ketua Komisi B yang membidangi perekonomian dan keuangan ini merupakan politisi muda dengan visi kemandirian ekonomi pemuda. Selain aktif di parlemen, Irfan juga dikenal sebagai pelaku usaha kuliner yang menciptakan banyak lapangan kerja bagi generasi muda. Ia membawa semangat produktivitas dan inovasi ke dalam dunia kepemudaan. 5. Vonny Ameliani S Figur perempuan muda yang menonjol di antara kandidat lainnya, Vonny Ameliani S adalah Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan sekaligus Ketua Tidar Sulsel, organisasi sayap muda Partai Gerindra. Vonny dikenal vokal memperjuangkan kesetaraan gender dan inklusi sosial di kalangan pemuda. Melalui jejaringnya, ia aktif mendorong partisipasi anak muda di bidang politik dan ekonomi kreatif. Demokrasi Muda yang Berwarna Dengan hadirnya kelima figur ini, Musda XVI KNPI Sulsel diprediksi akan menjadi ajang yang sarat warna dan gagasan. Para pendukung, simpatisan, hingga tokoh-tokoh senior kepemudaan mulai mengatur langkah dan arah dukungan. Dinamika media sosial kian ramai, menjadi cerminan bahwa KNPI masih menjadi ruang yang relevan bagi pertarungan ide dan semangat kepemimpinan muda. Musda kali ini bukan sekadar ajang perebutan jabatan, tetapi momentum untuk menegaskan kembali peran pemuda sebagai motor perubahan—sejalan dengan tema besar: “Kolaborasi Pemuda untuk Sulsel Maju.”

Daerah, Makassar, Pendidikan

Kabinet Nava Karsa Resmi Dilantik: HIMANIS FIS-H UNM Usung Tekad, Niat, dan Semangat Baru

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Pendidikan /

ruminews.id – Pada tanggal 8 Oktober 2025, Himpunan Mahasiswa Administrasi Bisnis (HIMANIS FIS-H UNM) Telah melakukan pelantikan kepengurusan yang baru di bawah naungan Kabinet Nava Karsa yang bermakna tekad niat dan semangat baru. Momentum ini menjadi titik awal perjalanan HIMANIS selanjutnya dalam memperkuat peran dan kontribusinya bagi mahasiswa serta civitas akademika dan Masyarakat Administrasi Bisnis. Dalam sambutannya, President of director HIMANIS FIS-H UNM CHRISTO ADONIA MANORA.P menyampaikan ajakan penuh semangat kepada seluruh pengurus yang di lantik untuk melangkah bersama, membangun sinergi, dan menciptakan iklim organisasi yang sehat, produktif, serta inklusif bagi seluruh mahasiswa Administrasi Bisnis. Lebih lanjut President Of Director HIMANIS FIS-H UNMberkomitmen dan berupaya menjadikan HIMANIS sebagai organisasi yang berorientasi pada kemajuan bersama, memperkuat kualitas sumber daya mahasiswa, serta memperluas pengaruh positif di ranah akademik maupun sosial agar bisa membawa nama HIMANIS dan Program Studi Administrasi Bisnis semakin maju.’ Ujarnya’ Dengan semangat Kabinet Nava Karsa, HIMANIS FIS–HUNM bertekad untuk menyalakan semangat api perjuangan dan keilmuan mahasiswa, memperkuat solidaritas, serta menciptakan karya dan gerakan yang berdampak nyata bagi kemajuan kampus dan masyarakat.

Daerah, Makassar, Pemerintahan

Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham Hadiri Peresmian Masjid dan Lapangan Tenis Pengadilan Negeri Makassar

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Pemerintahan /

ruminews.id – MAKASSAR — Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menghadiri acara peresmian Masjid Imam Al-Hakimin dan Lapangan Tenis Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1A Khusus, Rabu (8/10/2025). Peresmian dilakukan langsung oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, bersama jajaran Forkopimda, para hakim tinggi, dan pejabat struktural Pengadilan Negeri Makassar. Kegiatan yang mengusung tema “Jadikan Masjid sebagai Tempat Pembinaan Mental Menuju Akhlak Mulia, dan Olahraga sebagai Kebutuhan dalam Mewujudkan Kebugaran Jasmani” ini menjadi momentum penting bagi keluarga besar PN Makassar dalam memperkuat spiritualitas sekaligus menjaga kebugaran jasmani. Dalam sambutannya, Gubernur Andi Sudirman Sulaiman mengapresiasi inisiatif Pengadilan Negeri Makassar yang tidak hanya membangun fasilitas ibadah, tetapi juga sarana olahraga bagi pegawai dan masyarakat sekitar. “Masjid adalah pusat pembinaan mental dan moral, sementara olahraga menumbuhkan disiplin dan semangat kebersamaan. Dua hal ini saling melengkapi,” ujar Andi Sudirman. Sementara itu, Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, turut menyampaikan dukungan dan apresiasi atas upaya tersebut. “Kehadiran masjid dan lapangan tenis ini menjadi wujud nyata semangat membangun manusia yang sehat jasmani dan rohani. Pemerintah Kota Makassar tentu mendorong setiap institusi menghadirkan lingkungan kerja yang religius, produktif, dan berdaya,” tuturnya. Ia juga menambahkan bahwa sinergi antara pembinaan spiritual dan kebugaran jasmani merupakan kunci dalam membentuk aparatur yang tangguh dan berintegritas. Sementara itu, Ketua Pengadilan Negeri Makassar, Dr. I Wayan Gede Rumega, S.H., M.H., menyampaikan rasa syukur atas rampungnya pembangunan masjid yang telah direncanakan sejak tahun 2020. “Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya, sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada acara peresmian Masjid Imamul Hakimin ini. Semoga keberadaannya membawa berkah dan memperkuat nilai keimanan serta integritas bagi seluruh insan pengadilan,” ujarnya. Ia juga mengapresiasi dukungan dari berbagai pihak, termasuk Pemerintah Kota Makassar yang turut membantu penyelesaian pembangunan melalui hibah daerah. “Awalnya masjid ini dibangun secara swadaya oleh jamaah dan masyarakat, namun dukungan pemerintah kota sangat membantu hingga rampung sesuai harapan,” imbuhnya. Ketua Panitia Pembangunan, Sumantri, S.H., M.H., yang juga Hakim Ad Hoc Tipikor PN Makassar, menjelaskan bahwa pembangunan masjid dilakukan dengan semangat pembinaan moral bagi aparatur hukum. “Sebagai insan penegak hukum, integritas tidak hanya dijaga dalam pekerjaan, tapi juga tumbuh dari akhlak yang baik. Karena itu, masjid ini menjadi wadah pembinaan rohani, sementara lapangan tenis menjadi sarana pembinaan jasmani. Dua hal ini harus berjalan seimbang,” ungkap Sumantri. Ia menambahkan bahwa Masjid Imamul Hakimin bukan bangunan baru sepenuhnya, melainkan hasil pemindahan dari lokasi lama karena pertimbangan pelestarian cagar budaya. “Lokasi awalnya berada di area yang masuk zona cagar budaya, sehingga kami geser ke area selatan agar tetap bisa digunakan tanpa melanggar ketentuan. Desainnya pun menyesuaikan estetika bangunan bersejarah,” jelasnya. Selain menjadi tempat ibadah, masjid ini juga akan difungsikan sebagai pusat kegiatan sosial dan keagamaan, seperti pengajian rutin, pelatihan perawatan jenazah, dan kegiatan santunan bagi masyarakat sekitar.

Daerah, Makassar, Pendidikan

Febri Tiring Siap Pimpin GMKI Makassar: Usung Visi Restorasi dan Jadikan GMKI Rumah Bagi Semua Mahasiswa Kristen

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Pendidikan /

ruminews.id – Makassar, 8 Oktober 2025 — Pemilihan Ketua Cabang Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Makassar periode 2025–2026 kian memanas menjelang Konferensi Cabang (Konfercab) yang akan digelar pada tanggal 15 hingga 22 Oktober mendatang. Salah satu kandidat paling diperhitungkan, Febri Tiring, menyatakan keyakinannya akan memenangkan kontestasi ini dan siap memimpin GMKI Cabang Makassar dengan arah yang progresif dan inklusif. Febri Tiring dikenal luas sebagai sosok yang telah berpengalaman dalam berbagai organisasi, baik di internal GMKI maupun internal organisasi kemahasiswaan di kampusnya. Rekam jejaknya mencerminkan kepemimpinan yang matang, dialogis, serta memiliki visi pelayanan yang kuat terhadap mahasiswa Kristen di Kota Makassar. Keyakinan akan kemenangan Febri juga ditegaskan oleh Juari Bilolo, Ketua Tim Pemenangan, dalam wawancara yang dilakukan pada Selasa malam (7/10). “Saya yakin Febri Tiring bisa memenangkan kontestasi ini. Dia adalah figur yang telah teruji di berbagai organisasi, baik di internal GMKI maupun internal kampus. Yang paling penting, Febri punya semangat pelayanan dan visi besar untuk menjadikan GMKI sebagai rumah bagi seluruh mahasiswa Kristen di Kota Makassar,”ujar Juari. “Dalam waktu dekat ini, kita akan kumpulkan pimpinan komisariat-komisariat yang sudah menyatakan dukungannya kepada Febri Tiring untuk memperkuat konsolidasi,” tambah Juari Bilolo. Febri Tiring mengusung visi besar dengan tagline “Restorasi”, yang mencerminkan niatnya untuk memperbaharui dan menguatkan GMKI Cabang Makassar. Visi tersebut meliputi: “GMKI sebagai Rumah Bersama: Progresif dalam Pemikiran, Inklusif dalam Pelayanan, dan Berdampak dalam Tindakan.” Ia menekankan pentingnya mengembalikan semangat kekaderan yang merangkul, memperkuat kerja-kerja advokasi sosial, serta memperluas kolaborasi dengan berbagai elemen gereja, masyarakat, dan kampus. Febri juga berkomitmen menjadikan GMKI Makassar lebih responsif terhadap isu-isu mahasiswa dan kebangsaan yang berkembang saat ini. “GMKI harus mampu menjadi ruang yang aman dan nyaman serta mampu mengembangkan kemampuan kadernya dan menjadikan GMKI sebagai tempat bertumbuh, berpelayanan, serta berdampak kepada masyarakat seperti tripanji GMKI: tinggi iman, tinggi ilmu, tinggi pengabdian. Inilah nantinya yang akan kita pedomani,” ungkap Febri dalam salah satu konsolidasi bersama kader. Dukungan terhadap Febri terus mengalir dari berbagai komisariat dan tokoh-tokoh senior organisasi. Banyak yang menilai Febri memiliki keseimbangan antara kemampuan manajerial dan jiwa pelayanan yang dibutuhkan dalam memimpin GMKI di tengah tantangan zaman. Konfercab GMKI Makassar 2025 yang akan berlangsung pada 15–22 Oktober diprediksi akan menjadi salah satu yang paling dinamis dalam sejarah cabang. Namun, dengan dukungan kuat dan visi yang jelas, langkah Febri Tiring menuju kursi Ketua Cabang tampaknya semakin solid. “Ini bukan soal menang atau kalah semata. Ini soal masa depan organisasi. Dan saya percaya, Febri adalah jawaban untuk masa depan itu,” tutup Juari Bilolo penuh keyakinan.

Daerah, Makassar, Pemerintahan, Pendidikan

Pemkot Makassar dan Unibos Luncurkan Eco Circular Hub

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Pemerintahan, Pendidikan /

ruminews.id – MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) terus mempertegas komitmennya dalam mewujudkan kota hijau dan berkelanjutan. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah peluncuran Makassar Eco Circular Hub (MEC Hub), sebuah inisiatif kolaboratif yang digagas bersama Universitas Bosowa (Unibos) sebagai wujud sinergi antara pemerintah, akademisi, sektor swasta, dan masyarakat. Peluncuran resmi MEC Hub berlangsung di Gedung Lestari 45 Universitas Bosowa, Selasa (7/10/2025), dan dirangkaikan dengan Pembekalan KKN Tematik Unibos Angkatan 59 yang mengusung tema pengabdian masyarakat di bidang lingkungan dan pengelolaan sampah. Acara tersebut dihadiri langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, bersama Ketua Dewan Lingkungan Hidup, Melinda Aksa, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, Helmy Budiman, Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian, Aulia Arsyad, serta Ketua Pokja 4 PKK Kota Makassar, Indira Purnamasari. Turut hadir pula Rektor Universitas Bosowa beserta jajaran pimpinan, serta Direktur Riset, Inovasi, dan Pemberdayaan Masyarakat Unibos, Syahrul Sariman, disertai perwakilan camat dan lurah dari wilayah yang menjadi pilot project MEC Hub. Dalam sambutannya, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyampaikan bahwa peluncuran MEC Hub menjadi tonggak penting dalam perjalanan Kota Makassar menuju kota berdaya sirkular, di mana pengelolaan sampah bukan lagi beban, tetapi sumber daya yang bernilai ekonomi dan sosial. “Kita ingin menghadirkan perubahan pola pikir masyarakat. Bahwa sampah bukan sekadar limbah yang dibuang, tetapi bisa menjadi bagian dari siklus ekonomi yang memberi manfaat bagi lingkungan dan masyarakat,” ujar Munafri. “Dengan kolaborasi lintas sektor seperti ini, kita yakin Makassar dapat menjadi model kota sirkular di Indonesia,” tambahnya. Sedangkan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, Dr. Helmy Budiman, dalam pemaparannya menjelaskan kondisi terkini pengelolaan sampah di Kota Makassar. ” Kita menargetkan pengurangan sampah secara signifikan hingga tahun 2029, sejalan dengan visi Makassar Zero Waste,” ujarnya. Menurutnya, kota dengan pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi yang pesat ini menghasilkan lebih dari 1.000 ton sampah per hari, sehingga dibutuhkan sistem pengelolaan yang inovatif dan berkelanjutan. “Untuk itu, keterlibatan masyarakat menjadi kunci utama, terutama dalam sistem pemilahan sampah di sumber dan penguatan fasilitas pengolahan di tingkat kelurahan,” jelas Helmy. Ia menambahkan, MEC Hub diharapkan menjadi pusat koordinasi, pembelajaran, dan inovasi bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menjalankan konsep ekonomi sirkular di Makassar. Dengan peluncuran MEC Hub, Pemerintah Kota Makassar dan Universitas Bosowa sepakat untuk membangun ekosistem yang mendukung transisi menuju kota berdaya sirkular, di mana seluruh aspek pembangunan berjalan seiring dengan pelestarian lingkungan. Kolaborasi ini diharapkan tidak hanya mengurangi timbunan sampah, tetapi juga melahirkan inovasi sosial dan ekonomi baru bagi warga Makassar. “Kita tidak bisa bekerja sendiri. Kota berkelanjutan hanya bisa terwujud ketika seluruh elemen bergerak bersama. Makassar Eco Circular Hub menjadi awal dari langkah panjang kita menjaga bumi, mulai dari kota kita sendiri,” tukasnya. Adapun paparan dari Marini Ambo Wellang, anggota Dewan Lingkungan Hidup Kota Makassar, menyampaikan konsep dasar Makassar Eco Circular Hub. Menurutnya, MEC Hub merupakan wadah sinergi untuk memperkuat kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular melalui tiga pilar utama: edukasi, inovasi, dan pemberdayaan komunitas. “MEC Hub bukan hanya tempat belajar dan berinovasi, tapi juga ruang bertumbuhnya gerakan masyarakat yang berdaya secara ekonomi lewat pengelolaan sampah. Di sini, semua pihak berkolaborasi—mulai dari pemerintah, akademisi, sektor usaha, hingga kelompok masyarakat,” ujar Marini. Dalam implementasinya, camat berperan sebagai koordinator edukasi dan pelatihan petugas kebersihan, lurah serta RT/RW bertugas memetakan sumber dan potensi sampah di wilayah masing-masing, sementara kelompok masyarakat mengelola Bank Sampah Unit (BSU) dan mengembangkan produk daur ulang serta inovasi upcycle. “Sektor HORECA (hotel, restoran, dan kafe) juga dilibatkan secara aktif dalam reduksi limbah makanan, dengan kewajiban melakukan pemilahan sampah di sumber untuk meningkatkan efisiensi proses daur ulang di MEC Hub,” jelasnya. Sebagai tahap awal, Makassar Eco Circular Hub akan diterapkan di empat lokasi percontohan, yaitu. Pertama, Kelurahan Untia, melibatkan kelompok swadaya masyarakat binaan DLH. Kedua, Kelurahan Panambungan, yang akan mengoptimalkan potensi pengelolaan organik rumah tangga. Ketiga, Kelurahan Baru, memanfaatkan TPS3R (Tempat Pengelolaan Sampah Reduce-Reuse-Recycle) yang telah beroperasi aktif di kawasan tersebut. Keempat, Kelurahan Paropo, bekerja sama dengan Urban Agrofarm, pengelola fasilitas maggot swasta yang mampu mengolah hingga 5 ton sampah makanan per hari. “Keempat wilayah ini akan menjadi model percontohan pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat yang diharapkan dapat direplikasi di seluruh kecamatan di Kota Makassar,” terangnya. Sedangkan, Rektor Universitas Bosowa (Unibos), Prof. Dr. Batara Surya, menegaskan bahwa keterlibatan mahasiswa dalam program Makassar Eco Circular Hub (MEC Hub) merupakan wujud nyata kontribusi dunia kampus dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Kota Makassar. Batara Surya menilai bahwa KKN Tematik Unibos Angkatan 59 yang diarahkan untuk mendukung pelaksanaan program MEC Hub merupakan bentuk sinergi strategis antara perguruan tinggi dan pemerintah dalam menjawab tantangan lingkungan perkotaan. “Mahasiswa Unibos hadir di tengah masyarakat bukan hanya untuk belajar, tetapi untuk menjadi bagian dari solusi. Berada di masyarakat adalah ujian sejati, di situlah mahasiswa akan dilihat, apakah mampu beradaptasi dan memberi dampak,” ujar Prof. Batara. Ia menambahkan bahwa peran mahasiswa tidak hanya sebatas pelaku edukasi lingkungan, tetapi juga agen perubahan yang membantu mempercepat transformasi sosial menuju budaya hidup berkelanjutan. Peluncuran Makassar Eco Circular Hub (MEC Hub) sendiri merupakan kolaborasi antara Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dengan Universitas Bosowa, sebagai langkah nyata menuju pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular. Program ini mengedepankan kolaborasi lintas sektor, pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat, untuk membangun sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi, inovatif, dan bernilai ekonomi. “Melalui MEC Hub, mahasiswa KKN Tematik Unibos akan ditempatkan di empat lokasi pilot project, yaitu Kelurahan Untia, Panambungan, Baru, dan Paropo, guna mendampingi masyarakat dalam edukasi pemilahan sampah, pengelolaan bank sampah, serta inovasi daur ulang berbasis komunitas,” ungkapnya. Melalui peluncuran Makassar Eco Circular Hub, Pemerintah Kota Makassar bersama Unibos menegaskan komitmen untuk membangun ekosistem pengelolaan sampah yang cerdas, partisipatif, dan bernilai ekonomi. ” Kami berharap gerakan ini menumbuhkan kesadaran lingkungan di tingkat warga dan menjadi katalis bagi lahirnya generasi muda yang peduli terhadap keberlanjutan kota,” harapnya.

Daerah, Makassar, Pemerintahan, Pendidikan

HMI Cabang Pangkep Pertanyakan Transparansi Anggaran , DIPA 2025 Pangkep Belum Terpublikasi Lengkap

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Pemerintahan, Pendidikan /

ruminews.id, PANGKEP — Publik Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) menyoroti keterbukaan data Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2025 yang dinilai belum sepenuhnya memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Berdasarkan penelusuran, Kabupaten Pangkep tercatat menerima alokasi anggaran pusat sekitar Rp1,21 triliun pada tahun anggaran 2025. Dana itu merupakan bagian dari transfer ke daerah (TKD) yang diserahkan Kementerian Keuangan kepada seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan. Namun hingga awal Oktober ini, rincian DIPA 2025 Pangkep—termasuk daftar satuan kerja (satker) kementerian/lembaga, jenis kegiatan, serta alokasi per sektor—belum tersedia secara terbuka di laman resmi pemerintah daerah maupun Kementerian Keuangan. Padahal, menurut Pasal 9 dan 11 UU KIP, badan publik wajib menyediakan dan memperbarui informasi anggaran secara berkala, termasuk rencana, realisasi, serta hasil kegiatan yang menggunakan dana APBN maupun APBD. Ketiadaan data rinci ini dinilai menjadi kekurangan transparansi anggaran, karena masyarakat tidak dapat mengetahui dengan jelas arah penggunaan dana pusat di daerah. Publik juga kesulitan menilai sejauh mana dana tersebut mendukung prioritas pembangunan, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Beberapa dokumen anggaran daerah yang diunggah di situs pangkepkab.go.id hanya memuat DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) lingkup pemerintah daerah, tanpa keterkaitan langsung dengan DIPA pusat. Kondisi ini menciptakan celah informasi antara dana pusat dan pelaksanaannya di tingkat kabupaten. Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pangkep, Fadli Muhammad, menilai keterbukaan anggaran merupakan hak publik yang harus dijamin undang-undang. Ia mendesak pemerintah daerah bersama instansi vertikal di Pangkep agar lebih transparan dalam mempublikasikan data anggaran pusat. “Masyarakat berhak tahu berapa dana pusat yang masuk ke Pangkep dan digunakan untuk apa saja. Transparansi ini penting agar pengawasan publik berjalan, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tetap terjaga,” tegas Fadli, Selasa (7/10/2025). Menurutnya, pemerintah daerah seharusnya memanfaatkan ruang digital untuk membuka akses informasi, termasuk menautkan dokumen DIPA pusat yang relevan dengan DPA daerah agar sinkron dan mudah dipantau publik. Kementerian Keuangan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulawesi Selatan disebut sebagai lembaga yang berwenang mempublikasikan petikan DIPA per kabupaten. Sementara itu, PPID Kabupaten Pangkep juga memiliki peran strategis dalam menyediakan salinan DIPA atau mengarahkan masyarakat untuk mengakses data anggaran yang bersumber dari pusat. Tanpa keterbukaan yang memadai, publik sulit melakukan pengawasan terhadap efektivitas penggunaan dana pusat di daerah. Padahal, semangat transparansi anggaran merupakan pilar utama tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Scroll to Top