Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Makassar

Daerah, Makassar, Pendidikan

Bahas Transformasi Bisnis di Era AI dan Ekonomi Hijau, Prodi Manajemen FEB UNM Gelar Konferensi Internasional Bernama ICOMAN 2025

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Pendidikan /

ruminews.id, Makassar — Universitas Negeri Makassar (UNM) melalui Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) akan menyelenggarakan International Conference on Management (ICOMAN) 2025 pada 1 November 2025 secara daring melalui platform Zoom Meeting. Konferensi ini mengusung tema besar “The Future of Management Practices and Sustainable Business Transformation in the Era of AI and the Green Economy.” Kegiatan berskala internasional ini dirancang sebagai forum akademik dan profesional bagi dosen, mahasiswa, peneliti, serta praktisi manajemen dari berbagai negara untuk membahas isu-isu strategis dalam transformasi bisnis berkelanjutan dan penerapan kecerdasan buatan (AI) dalam dunia industri. Dalam audiensi panitia dengan Rektor UNM, Prof. Dr. H. Karta Jayadi, M.Sn., Selasa (14/10), pihak universitas menyatakan dukungan penuh terhadap kegiatan tersebut. Audiensi yang berlangsung di Gedung Rektorat UNM itu juga dihadiri oleh Wakil Rektor I Bidang Akademik, Prof. Dr. Andi Aslinda, M.Si., dan Dekan FEB UNM, Prof. Dr. Basri Bado, S.Pd., M.Si. “Kegiatan internasional seperti ICOMAN 2025 harus dipersiapkan secara menyeluruh dan terencana, baik dari sisi peserta, mitra co-host, maupun aspek teknis pelaksanaan. Dengan kesiapan yang matang, acara ini akan menjadi cerminan profesionalisme dan reputasi akademik UNM di tingkat global,” ujar Prof. Karta Jayadi dalam arahannya. Rektor UNM juga memastikan akan memberikan pidato pembukaan (opening speech) sekaligus membuka secara resmi kegiatan tersebut pada hari pelaksanaan.

Daerah, Hukum & Kriminal, Makassar

Penyidik Polda Sulsel Diminta Tak Lindungi Pejabat: GMPH Soroti Dugaan Suap Rp4 Miliar di Proyek Jalan Sabbang–Tallang

Tinggalkan Komentar / Daerah, Hukum & Kriminal, Makassar /

ruminews.id – Makassar, 14 Oktober 2025 — Gerakan Mahasiswa Peduli Hukum Sulawesi Selatan (GMPH Sulsel) kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan, Senin (14/10) sore. Aksi yang dimulai sekitar pukul 16.00 WITA ini diikuti puluhan mahasiswa yang menyoroti penanganan dugaan kasus korupsi proyek pembangunan Jalan Sabbang–Tallang, Kabupaten Luwu Utara, dengan nilai proyek mencapai Rp55,6 miliar. Dalam orasinya, massa GMPH Sulsel menyoroti perkembangan terbaru dari fakta persidangan yang menyeret sejumlah nama pejabat penting. Salah satu fakta yang mencuat adalah pernyataan mantan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Sulsel, I Sari Pudjiastuti, yang di hadapan persidangan menyebut nama Darmawansyah Muin, mantan Ketua DPRD Sulsel yang kini menjabat sebagai Wakil Bupati Gowa aktif, diduga menerima aliran dana sebesar Rp4 miliar. Dana tersebut, menurut kesaksian Sari Pudjiastuti, diterima melalui staf Darmawansyah bernama Andi Fajar, dengan pembagian masing-masing Rp1,5 miliar dan Rp2,5 miliar. Namun hingga kini, publik menilai belum ada langkah pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang disebut dalam persidangan tersebut. Menanggapi hal itu, GMPH Sulsel menuntut transparansi dan ketegasan penegak hukum, khususnya penyidik di Polda Sulsel, dalam menangani perkara ini. “Kami meminta agar penyidik Polda Sulsel tidak menutup mata terhadap fakta-fakta yang muncul di persidangan. Penanganan perkara ini harus dijelaskan secara terbuka di hadapan publik,” tegas Ryyan Saputra, Ketua GMPH Sulsel, dalam keterangan usai aksi. Ia juga menilai, potensi kerugian negara dalam proyek tersebut tidak bisa dianggap kecil, sehingga perlu adanya pembukaan babak baru penyidikan untuk menelusuri dugaan keterlibatan pihak lain. Sementara itu, perwakilan Kejati Sulsel, Kasi Penkum Soetarmin, saat menemui massa aksi, menyampaikan bahwa perkara ini masih dalam proses hukum. Ia menjelaskan bahwa berkas perkara tersebut kini berada di tangan penyidik Polda Sulsel. “Kasus ini sudah bergulir di pengadilan, dan nama-nama yang disebut juga tercantum dalam berkas perkara. Saat ini kami dari Kejati Sulsel menunggu berkas lengkap dari penyidik Polda Sulsel untuk dilimpahkan ke pengadilan,” ujar Soetarmin. GMPH Sulsel berencana akan melanjutkan aksi serupa di Polda Sulsel dalam waktu dekat untuk mendesak aparat kepolisian membuka ke publik perkembangan penyidikan kasus ini.

Daerah, Makassar, Pemerintahan, Pendidikan

Sinergi untuk Generasi: HIMA AP FIP UNM dan Pemkot Makassar Bersatu Lawan Kekerasan dan Kobarkan Sportivitas

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Pemerintahan, Pendidikan /

ruminews.id, Makassar — Pemerintah Kota Makassar melalui **Wakil Wali Kota Makassar menyatakan dukungan penuh terhadap program kerja Himpunan Mahasiswa Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar (HIMA AP FIP UNM) Periode 2025–2026, yang meliputi penyelenggaraanTurnamen Futsal SMA se-Sulawesi Selatan serta Penyuluhan tentang Kekerasan Seksual dan Kekerasan terhadap Perempuan di Kota Makassar. Dukungan tersebut disampaikan setelah dilaksanakannya audiensi antara pengurus HIMA AP FIP UNM dengan Wakil Wali Kota Makassar, yang turut dihadiri oleh perwakilan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), serta Dinas Pendidikan Kota Makassar. Pertemuan ini menjadi langkah strategis dalam membangun sinergi antara pemerintah dan mahasiswa untuk mengembangkan potensi generasi muda di bidang olahraga, pendidikan, dan sosial. Dalam audiensi tersebut, Ibu Wakil Wali Kota Makassar menyampaikan apresiasi atas semangat mahasiswa yang menghadirkan kegiatan dengan nilai edukatif dan sosial yang kuat. “Pemerintah Kota Makassar sangat mengapresiasi dan mendukung penuh kegiatan yang digagas oleh mahasiswa HIMA AP FIP UNM. Kegiatan ini tidak hanya mendorong sportivitas, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu kekerasan seksual dan kekerasan terhadap perempuan di Kota Makassar,” ujarnya. Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung mulai bulan Oktober 2025 hingga Februari 2026 dengan beberapa tahapan pelaksanaan. Tahap pertama adalah Turnamen Futsal SMA se-Sulawesi Selatan yang akan diselenggarakan pada awal bulan November 2025. Selanjutnya, penyuluhan terkait kekerasan seksual dan kekerasan terhadap perempuan di Kota Makassar akan dilaksanakan secara berkelanjutan mulai Oktober 2025 hingga Februari 2026 di berbagai sekolah dan komunitas. Rangkaian kegiatan ini nantinya akan ditutup dengan Seminar Nasional sebagai bentuk refleksi dan evaluasi atas hasil pelaksanaan seluruh program. Ketua Umum HIMA AP FIP UNM Periode 2025–2026, Muh. Ramdani, menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan dan kepercayaan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Makassar serta jajaran dinas terkait. “Kami sangat berterima kasih atas dukungan penuh dari Pemerintah Kota Makassar. Program kerja ini kami rancang sebagai bentuk kontribusi mahasiswa dalam menanamkan nilai sportivitas, edukasi, dan kepedulian sosial di kalangan generasi muda,” ujar Muh. Ramdani. Sementara itu, Ketua Jurusan Administrasi Pendidikan, Dr. Muh. Ardiansyah, S.IP., M.Pd., turut memberikan apresiasi kepada mahasiswa atas keberhasilan menjalin kolaborasi dengan pemerintah daerah. “Kami dari pihak jurusan berterima kasih kepada HIMA AP FIP UNM yang telah mampu mengadakan kegiatan positif ini dan mendapat dukungan langsung dari Pemerintah Kota Makassar. Ini menjadi bukti bahwa mahasiswa Administrasi Pendidikan mampu berkontribusi nyata bagi masyarakat,” ucapnya. Melalui kolaborasi ini, diharapkan HIMA AP FIP UNM dapat terus menjadi pelopor gerakan mahasiswa yang progresif, humanis, dan berdampak luas, sekaligus memperkuat sinergi antara dunia pendidikan tinggi dan pemerintah dalam membangun karakter generasi muda yang berprestasi dan peduli terhadap isu sosial, khususnya dalam upaya pencegahan kekerasan seksual dan kekerasan terhadap perempuan di Kota Makassar.

Daerah, Makassar, Pemerintahan

TP PKK Kota Makassar Gelar SMEP di Kecamatan Tamalanrea, Dorong Penguatan Pelaporan dan Sinergi Program

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Pemerintahan /

ruminews.id – MAKASSAR, — Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Makassar melaksanakan kegiatan Supervisi, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan (SMEP) di Kantor Kecamatan Tamalanrea, Senin (13/10/2025). Kegiatan ini turut dihadiri Camat Tamalanrea, Ketua TP PKK Kecamatan Tamalanrea, para lurah, Ketua TP PKK kelurahan se-Kecamatan Tamalanrea, serta jajaran pengurus TP PKK Kecamatan Tamalanrea. Camat Tamalanrea, Iqbal dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan SMEP yang digelar TP PKK Kota Makassar di wilayahnya. Ia menilai kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah kecamatan, kelurahan, dan TP PKK dalam menjalankan berbagai program pemberdayaan masyarakat. “Kami sangat menyambut baik kegiatan ini karena menjadi sarana evaluasi dan pembinaan yang bermanfaat bagi seluruh kader PKK. Harapannya, hasil dari kegiatan ini dapat mendorong peningkatan kinerja dan kolaborasi dalam mewujudkan keluarga yang sejahtera, mandiri, dan berdaya,” ujarnya. Sementara itu, Sekretaris TP PKK Kota Makassar, Faridah Kadir, mewakili Ketua TP PKK Kota Makassar. Ia menjelaskan bahwa SMEP merupakan agenda tahunan yang menjadi langkah strategis dalam menilai efektivitas pelaksanaan 10 Program Pokok PKK di seluruh kecamatan. “Kami ingin memastikan bahwa seluruh kegiatan dan pelaporan di setiap tingkatan dapat berjalan seragam dan selaras dengan visi TP PKK Kota Makassar. Apa yang dilakukan di tingkat bawah akan menjadi fondasi kuat bagi keberhasilan program di tingkat kota,” ujarnya. Dalam kesempatan tersebut, Faridah memberikan apresiasi khusus kepada kader PKK Tamalanrea yang dinilai aktif dan konsisten menjalankan berbagai program, mulai dari pemberdayaan keluarga, ketahanan pangan, hingga kesehatan lingkungan. “Capaian hari ini adalah hasil kerja keras ibu-ibu sekalian. Terima kasih atas dedikasi dan semangat yang tak pernah padam, meskipun di tengah berbagai keterbatasan,” ungkapnya. Tahun 2025, lanjut Faridah, menjadi momentum penting bagi TP PKK Kota Makassar untuk berinovasi dan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Ia mendorong kader PKK untuk memanfaatkan teknologi digital, terutama dalam pelaporan kegiatan melalui aplikasi SIMPKK yang terintegrasi dengan provinsi. “Insyaallah pada tanggal 29 dan 30 Oktober ini, TP PKK Kota Makassar akan melaksanakan pelatihan pengoperasian SIM PKK bagi seluruh kecamatan. Kami ingin memastikan pelaporan berjalan transparan dan tepat waktu,” katanya Menutup sambutannya, Faridah Kadir mengajak seluruh peserta untuk menjadikan kegiatan SMEP sebagai sarana refleksi dan motivasi dalam meningkatkan peran PKK di tengah masyarakat. “Mari kita wujudkan PKK yang tangguh, adaptif, dan bermanfaat bagi masyarakat. Semoga apa yang kita lakukan hari ini menjadi amal kebaikan,” pungkasnya. Pengurus TP PKK Kota Makassar kemudian melanjutkan kegiatan SMEP di Sekretariat PKK Kecamatan Tamalanrea dengan meninjau langsung dokumen administrasi, buku data kelompok kerja, serta hasil kegiatan di tiap kelurahan. Selain itu, tim juga melakukan diskusi bersama pengurus PKK kecamatan untuk memberikan pendampingan dan pembinaan agar pelaksanaan program berjalan lebih optimal. Kegiatan SMEP di Kecamatan Tamalanrea berlangsung lancar dan penuh antusiasme. Melalui kegiatan ini, diharapkan sinergi antara TP PKK kota, kecamatan hingga keluraha semakin solid, sehingga pelaksanaan 10 Program Pokok PKK dapat berjalan optimal.

Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan

Munafri Buka Pasar Murah Pemkot Makassar Semarak Hari Jadi Sulsel, Hadir di 5 Titik

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan /

  ruminews.id, MAKASSAR,– Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, secara meninjau Gerakan Pangan Murah (GPM) Serentak yang digelar Pemerintah Kota Makassar di salah satu titik GPM, Halaman Kantor Kecamatan Tamalate, Senin (13/10/2025). Kegiatan ini merupakan hasil kerja sama Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) Provinsi Sulawesi Selatan bersama Dinas Ketapang Kota Makassar, dalam rangka menyemarakkan Hari Ulang Tahun ke-356 Sulawesi Selatan. GPM Serentak digelar serentak di seluruh kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan. Di Kota Makassar, pelaksanaan berlangsung di lima titik kecamatan, yakni Tamalate, Panakkukang, Tallo, Wajo, dan Ujung Pandang. Kehadiran program ini menjadi salah satu langkah strategis untuk mendekatkan akses pangan murah dan terjangkau bagi masyarakat. Dalam sambutannya, Wali Kota Munafri menyampaikan apresiasi atas keterlibatan berbagai pihak yang mendukung kegiatan ini. Ia berharap kehadiran pasar murah ini diharapkan mampu mengintervensi kebutuhan pokok masyarakat. “Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang berpartisipasi mensukseskan kegiatan ini,” katanya. Munafri mendorong agar GPM di Kota Makassar tidak hanya bersifat seremonial dalam momentum HUT Sulawesi Selatan, tetapi dapat menjadi agenda rutin dan berkelanjutan di tingkat kecamatan. Sehingga dapat menjangkau seluruh wilayah secara merata. “Saya berharap kegiatan ini bisa terus dilakukan, minimal seminggu sekali di kantor kecamatan. Dengan pola bergilir, misalnya tujuh kecamatan di minggu pertama dan delapan kecamatan di minggu berikutnya, kita dapat memberikan penetrasi lebih luas bagi masyarakat,” jelasnya. Selain soal ketersediaan bahan pangan, Munafri juga menekankan pentingnya modernisasi sistem pembayaran. Sejalan dengan itu, Ia mengapresiasi dukungan Bank Indonesia dalam mengedukasi masyarakat melalui penggunaan QRIS. “Dengan transaksi non-tunai, kita bisa mencatat transaksi secara langsung dan mengurangi potensi kecurigaan. Sekaligus, masyarakat teredukasi memanfaatkan teknologi digital untuk mempermudah proses jual beli,” jelasnya. Lebih lanjut, ia juga mengingatkan para camat dan lurah untuk tidak sekedar memastikan GPM terlaksana, tapi juga aktif mengawal kegiatan ini agar benar-benar menjangkau dan bermanfaat bagi warga setempat. “Kehadiran masyarakat harus dipastikan. Jangan sampai mereka tidak antusias karena ini diselenggarakan di kantor kecamatan. Kantor kecamatan adalah pusat pelayanan, sehingga warga harus merasa leluasa hadir dan memanfaatkan kesempatan ini,” pesannya. Di akhir sambutannya, Munafri kembali mengajak seluruh perangkat Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan untuk terus menjaga kekompakan dalam menjawab kebutuhan warga. “Pasar murah ini bukan hanya untuk masyarakat sekitar kecamatan, tapi untuk semua warga Kota Makassar. Mari bersama-sama kita hadirkan solusi, menjaga lingkungan, dan mendengarkan aspirasi masyarakat demi kesejahteraan bersama,” tutupnya. Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Ketapang Kota Makassar, Nirman Nisman Mungkasa, menambahkan bahwa GPM di Makassar melibatkan sejumlah distributor, antara lain Bulog, PT Prima Food, pelaku UMKM, serta pedagang sayuran. “Bulog menyiapkan 1 ton beras dan 240 liter minyak goreng. PT Prima Food menghadirkan produk ayam dan olahannya, sementara UMKM menyediakan berbagai produk sayuran dan olahan,” pungkasnya.(*)

Makassar, Nasional, Pemerintahan

Wamendagri Nobatkan Makassar sebagai Role Model Digitalisasi Daerah

Tinggalkan Komentar / Makassar, Nasional, Pemerintahan /

ruminews.id – MAKASSAR – Kunjungan Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, ke Kota Makassar menjadi ajang apresiasi terhadap kemajuan sistem pelayanan publik berbasis digital. Dalam lawatannya di Kota daeng mantan Wali Kota Bogor itu, ke Command Center Kota Makassar pada Sabtu (11/10/2025) meninggalkan kesan mendalam. Didampingi Kepala Diskominfo, Dr. Muhammad Roem, Bima Arya tampak mengamati layar-layar besar di lantai 7 Gedung Makassar Government Center (MGC) yang menampilkan data aduan masyarakat, lengkap dengan status tindak lanjutnya, bukti nyata transformasi digital pelayanan publik di Kota Makassar. Bima Arya turut meninjau Makassar Virtual Economic Center (MarVec) yang berada di Gedung MGC. Ia menilai, keberadaan Command Center Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar menjadi bukti nyata transformasi digital pemerintah daerah dalam merespons aduan masyarakat secara cepat dan transparan. Melalui layar monitor besar, setiap aduan warga tampak terpantau jelas mulai dari proses penerimaan hingga tindak lanjut oleh perangkat daerah terkait. “Kota Makassar ini salah satu kota dengan digitalisasi birokrasi dan pelayanan publik yang top! Keren sekali Pak Wali Munafri Arifuddin dan Pak Kadis Kominfo, Pak Roem,” ujar Bima Arya dikutip dari video dan caption di akun medsos pribadinya. “Ini contoh konkret kota yang siap menjadi model nasional,” tambah mantan Wali Kota Bogor itu. Ia menambahkan, sistem digital yang dibangun Pemkot Makassar akan menjadi salah satu pilot project sistem emergency satu atap di Indonesia. Sistem ini mengintegrasikan berbagai layanan darurat dan aduan publik dalam satu platform digital, agar penanganan setiap persoalan warga bisa lebih cepat dan terkoordinasi. Dia datang menggunakan kenderaan umum Bajaj Maxride modern ramah lingkungan yang menjadi moda transportasi rendah emisi di kota ini. Menurutnya, keberadaan MGC bukan hanya sebagai pusat pelayanan publik, tetapi juga pusat kendali pengawasan kota dan inovasi ekonomi digital. Melalui aplikasi Layanan Online Terintegrasi Warga Makassar (LONTARA+), warga kini dapat mengakses berbagai kebutuhan layanan hanya dalam genggaman. Aplikasi tersebut mencakup layanan administrasi kependudukan, pendidikan, bantuan sosial, kesehatan, perizinan usaha, informasi lowongan kerja, hingga fitur tanggap darurat dan pembelian tiket stadion. Semua terhubung dalam satu sistem yang dikelola secara terintegrasi oleh Pemkot Makassar. “Hari ini saja, laporan-laporan masuk bisa langsung ditindaklanjuti. Bahkan ada kasus ASN yang baru diterima P3K tapi berubah sikap, langsung dilaporkan lewat sistem ini,” tuturnya. “Jadi pengawasan dan pembinaan bisa dilakukan secara cepat,” lanjut Bima Arya sambil tersenyum. Wamendagri itu menegaskan, dari hasil kunjungannya, Makassar termasuk dalam empat kota dengan digitalisasi birokrasi terbaik di Indonesia. Dia berharap inovasi ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam membangun pemerintahan yang efisien, transparan, dan melayani dengan sentuhan teknologi. “Insya Allah, Makassar akan jadi salah satu model nasional untuk sistem pelayanan digital terintegrasi. Ini bukti nyata kota yang bertransformasi menuju pemerintahan cerdas,” pungkasnya.

Jakarta, Makassar, Nasional, Politik

Gairah Musda DPD I Se-Indonesia Mulai Memanas Dengan Pernyataan Saraswati Siap Maju di Kongres KNPI

Tinggalkan Komentar / Jakarta, Makassar, Nasional, Politik /

ruminews.id – Jakarta, 11 Oktober 2025 – Angin perubahan mulai berembus dari ruang-ruang organisasi kepemudaan. Dalam senyap yang lama, tiba-tiba terdengar denting pernyataan yang menggetarkan: Saraswati Djojohadikusumo menyatakan siap maju di Kongres KNPI. Kalimat sederhana itu seolah menjadi percikan api di tumpukan jerami yang kering, dan seketika, MUSDA DPD I se-Indonesia mulai memanas. “Gairah MUSDA DPD I se-Indonesia mulai memanas sejak pernyataan Saraswati siap maju di Kongres KNPI yang akan dilangsungkan bersamaan dengan Hari Sumpah Pemuda, 28 Oktober 2025,” ujar salah satu Pengurus DPP KNPI saat dikonfirmasi di Jakarta. Ia menilai, langkah Saraswati telah membangkitkan kembali semangat kompetisi sehat di tubuh organisasi yang sempat lama terpecah dalam arus dualisme dan stagnasi gagasan. Di Sulawesi, arus dukungan mulai beriak. Di Jawa, strategi disusun diam-diam. Di Sumatera, suara-seruan perubahan menggema di tengah keriuhan politik pemuda. MUSDA-MUSDA menjadi arena gladi resah, tempat para pemuda menguji loyalitas dan menakar keberanian. Tak hanya di pusat, gairah Kongres kini terbawa hingga ke daerah-daerah, terutama di Makassar, tempat KNPI Sulawesi Selatan tengah mempersiapkan Musyawarah Daerah yang dinilai paling dinamis dalam satu dekade terakhir. Di balik gemuruh forum dan diskusi strategis, muncul pemandangan yang menarik perhatian banyak pihak kedekatan antara Saraswati Djojohadikusumo dan Kanita Kahfi, Ketua KNPI Sulawesi Selatan. Kehadiran keduanya dalam beberapa kegiatan kepemudaan di Makassar akhir-akhir ini dinilai sebagai sinyal harmonisasi dan arah dukungan yang mulai mengkristal dari basis Sulawesi Selatan untuk Saraswati. Hubungan keduanya disebut-sebut menggambarkan pola kepemimpinan baru KNPI yang berakar pada kolaborasi lintas wilayah, bukan lagi rivalitas sempit antar daerah. Sementara itu, dari lingkaran terdekat Saraswati, disebutkan bahwa keikutsertaannya bukan semata ambisi, melainkan panggilan moral generasi muda untuk menyalakan kembali obor Sumpah Pemuda. Momentum Kongres KNPI yang bertepatan dengan tanggal 28 Oktober 2025 dianggapnya bukan kebetulan, melainkan takdir sejarah yang memanggil kaum muda untuk bersatu, bukan berpecah. Kini, menjelang kongres yang dinanti, KNPI kembali menjadi panggung ide, bukan sekadar arena kekuasaan. Di antara riuh sorak dan bisik strategi, organisasi ini perlahan menemukan denyut hidupnya kembali dan di tengah bara semangat itu, nama Saraswati terus bergema bukan sekadar sebagai calon, tetapi sebagai simbol kebangkitan semangat persatuan pemuda Indonesia.

Makassar, Nasional, Pemerintahan, Pendidikan, Politik

Silaturahmi Regional KAHMI Se-Sulawesi: Dari Konsolidasi Gagasan Menuju “Sulawesi Menggugat”

Tinggalkan Komentar / Makassar, Nasional, Pemerintahan, Pendidikan, Politik /

ruminews.id – Makassar, 10 Oktober 2025, Gelombang semangat intelektual dan kebersamaan kembali bergema dari timur Indonesia. Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Regional Sulawesi menggelar Silaturahmi Regional Se-Sulawesi dengan tema besar “Konsolidasi Indonesia Maju, Sulawesi Menggugat.” Forum ini menjadi wadah penting untuk memperkuat komitmen kebangsaan, mengonsolidasikan gagasan, serta meneguhkan peran moral KAHMI dalam mengawal arah pembangunan bangsa. Acara yang berlangsung di Makassar itu dihadiri oleh berbagai tokoh dan pimpinan wilayah KAHMI dari seluruh provinsi di Sulawesi. Suasana penuh kehangatan dan keakraban mewarnai jalannya pertemuan, mempertemukan lintas generasi alumni HMI dalam semangat ukhuwah dan intelektualitas. Asri Tadda, mewakili Majelis Wilayah KAHMI Sulawesi Selatan. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa silaturahmi tidak hanya berarti mempererat hubungan personal, tetapi juga menjadi momentum strategis dalam menyatukan gagasan dan sikap moral terhadap kondisi bangsa. “Dari forum seperti inilah gagasan besar lahir. KAHMI harus menjadi rumah intelektual dan kekuatan moral bangsa,” ujarnya tegas. Diskusi-diskusi yang berlangsung hangat dan terbuka melahirkan kesadaran baru di antara para peserta. Bahwa sudah saatnya Sulawesi bersuara lebih lantang  tidak sekadar menjadi penonton, tetapi menjadi penggerak perubahan nasional. Dari konsolidasi ide itu, lahirlah satu suara bersama yang kemudian disepakati sebagai “Tuntutan Sulawesi Menggugat.”  forum, Asri Tadda membacakan secara resmi Tujuh Tuntutan Sulawesi Menggugat, yang menjadi hasil dan sikap moral dari konsolidasi tersebut. Dalam pembacaan yang disambut tepuk tangan para peserta, ia menegaskan bahwa gugatan ini bukan bentuk perlawanan destruktif, melainkan panggilan nurani dari timur untuk menegakkan keadilan dan memperbaiki arah kebijakan bangsa. Adapun isi dari Tujuh Tuntutan Sulawesi Menggugat tersebut ialah: Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak boleh dijalankan dengan skema proyek. Program ini harus menjadi tanggung jawab negara secara penuh terhadap gizi, pendidikan, dan masa depan anak bangsa, serta bebas dari penyimpangan dan tumpang tindih program. Mendesak Tim Reformasi Polri untuk bekerja secara transparan, partisipatif, dan akuntabel, serta menyampaikan progresnya secara berkala kepada publik. Memperkuat pemberantasan korupsi dengan mengokohkan sinergi antara KPK, Polri, dan Kejaksaan agar penegakan hukum berjalan bersih dan berintegritas. Menuntut pengelolaan sumber daya alam yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat daerah, bukan hanya pada kepentingan ekonomi elit atau korporasi besar. Mendorong evaluasi sistem pemilu nasional dengan merevisi Undang-Undang Pemilu, Pilkada, dan Partai Politik agar lebih demokratis, representatif, dan akuntabel. Menegaskan reposisi otonomi provinsi agar memiliki kewenangan lebih luas dalam menentukan arah pembangunan sesuai karakter dan kebutuhan daerah. Meneguhkan KAHMI sebagai kekuatan moral dan intelektual bangsa, menjaga idealisme, menegakkan kebenaran, dan mengawal setiap kebijakan publik demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan pembacaan tuntutan tersebut, forum Silaturahmi Regional Se-Sulawesi menandai lahirnya semangat baru di tubuh KAHMI Sulawesi semangat untuk menggugat ketimpangan, menggugat ketidakadilan, dan menggugat abainya negara terhadap aspirasi daerah. “Sulawesi Menggugat” bukan sekadar slogan, tetapi menjadi seruan moral dari para intelektual umat dan pejuang keadilan. Dari tanah Sulawesi, suara kebangsaan kembali bergema menyeru agar Indonesia Maju tidak hanya menjadi slogan politik, melainkan cita-cita yang diwujudkan dengan keberpihakan nyata kepada rakyat. Penulis: Randi_ruminews

Daerah, Makassar

Ahmad Perdana Putra Siap Maju di KNPI Sulsel: Usung Gerakan Pemuda Kritis, Kolaboratif, dan Progresif

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar /

ruminews.id, Makassar – Pada tanggal 11 Oktober 2025, Ahmad Perdana Putra resmi menyatakan kesiapannya maju sebagai calon Ketua DPD KNPI Sulawesi Selatan untuk periode mendatang. Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa pencalonannya bukan semata soal jabatan, melainkan upaya mengembalikan ruh perjuangan pemuda sebagai motor perubahan sosial, politik, dan ekonomi di daerah. “Pemuda Sulsel harus kembali menjadi kekuatan moral dan sosial yang menggerakkan perubahan. KNPI tidak boleh kehilangan marwahnya sebagai wadah pemersatu pemuda lintas organisasi dan ideologi,” ujar Ahmad. Dikenal aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan kepemudaan, Ahmad menyoroti pentingnya reformasi struktural dan budaya organisasi di tubuh KNPI. Menurutnya, tantangan utama pemuda saat ini bukan hanya soal representasi, tetapi juga keberanian dalam membawa gagasan baru dan melawan stagnasi. Ahmad mendorong agar KNPI Sulsel ke depan dapat menjadi ruang aktualisasi pemuda yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat. Ia berkomitmen menjadikan KNPI sebagai laboratorium gagasan dan gerakan, bukan sekadar forum seremonial. “KNPI harus menjadi laboratorium gagasan, bukan sekadar ruang seremonial. Kita harus hadir dalam isu-isu strategis: lingkungan, digitalisasi, pendidikan, dan penguatan ekonomi kreatif pemuda,” tegasnya. Dengan pendekatan kolaboratif, ia bertekad membangun jejaring antara pemuda, pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha. Tujuannya adalah menciptakan ekosistem yang mendukung inovasi dan kemandirian generasi muda di Sulsel. Menutup pernyataannya, Ahmad mengajak seluruh elemen pemuda bersatu dalam semangat “Pemuda Bergerak, Sulsel Bangkit.” Ia menegaskan bahwa masa depan Sulawesi Selatan berada di tangan pemuda yang berani berpikir, bertindak, dan berjuang demi perubahan yang lebih baik.

Makassar, Nasional, Pemerintahan, Pendidikan, Politik

Silaturahmi Regional KAHMI Sulawesi: Momentum Konsolidasi Menuju Indonesia Emas

Tinggalkan Komentar / Makassar, Nasional, Pemerintahan, Pendidikan, Politik /

ruminews.id – Makassar, 10 Oktober 2025 — Kegiatan Silaturahmi Regional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Sulawesi berlangsung hangat dan penuh semangat kebersamaan. Acara ini dihadiri langsung oleh Koordinator Presidium Majelis Nasional KAHMI, Bang Rifqi, bersama sejumlah pimpinan wilayah dan tokoh KAHMI dari berbagai daerah di Sulawesi. Dalam sambutannya, Bang Rifqi menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada seluruh panitia dan peserta yang telah mempersiapkan kegiatan ini dengan penuh dedikasi. Ia juga menyoroti pentingnya konsolidasi dan sinergi antar wilayah dalam memperkuat peran KAHMI di tengah dinamika kebangsaan saat ini. “Terima kasih kepada seluruh koordinator dan presidium wilayah yang telah hadir. Kehadiran kita di sini bukan sekadar silaturahmi, tetapi juga bentuk tanggung jawab moral untuk memikirkan arah bangsa dan masa depan umat,” ujarnya. Bang Rifqi turut menyinggung tantangan yang dihadapi daerah-daerah di Sulawesi, termasuk persoalan sumber daya manusia dan pemerataan pembangunan. Ia berharap, KAHMI dapat berperan aktif dalam mendorong kader-kader terbaiknya untuk turut berkontribusi melalui jalur akademik, pemerintahan, dan sektor publik. Selain itu, dalam forum diskusi yang digelar sore hari, para peserta turut membahas pokok-pokok pikiran strategis yang akan menjadi rekomendasi bagi Majelis Nasional KAHMI dalam merumuskan arah kebijakan organisasi ke depan, sejalan dengan visi besar “Konsolidasi KAHMI Menuju Indonesia Emas 2045.” Acara ditutup dengan doa dan ungkapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi. Silaturahmi Regional KAHMI Sulawesi ini diharapkan menjadi momentum mempererat solidaritas antarwilayah serta memperkuat kontribusi intelektual dan sosial KAHMI di tingkat nasional. Penulis: Ahmad Fauzan Suneth Dokumentasi : Randi. M

Scroll to Top