Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Author name: Fikri Haikal

Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan

Munafri: Pemerintah Hadir Nyata Dukung UMKM Tumbuh dan Naik Kelas

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan /

ruminews.id, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar terus mempertegas komitmennya dalam memperkuat sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai tulang punggung perekonomian daerah. Melalui kegiatan UMKM Fiesta yang digelar oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar di Plaza Mall Ratu Indah, Rabu (5/11/2025), Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan bahwa pemerintah hadir secara nyata untuk mendorong UMKM naik kelas melalui dukungan regulasi, pendampingan, dan akses permodalan yang berkelanjutan. “Kami mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar atas pelaksanaan kegiatan UMKM Fiesta dalam rangka menyambut HUT ke-418 Kota Makassar,” ujarnya. Dalam sambutannya, Wali Kota menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk nyata kolaborasi dan perhatian Pemerintah Kota Makassar terhadap penguatan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang selama ini menjadi motor penggerak ekonomi daerah. “Ini adalah bagian dari proses kolaborasi dan perhatian pemerintah terhadap UMKM yang ada di kota ini,” jelasnya Appi. Ia menegaskan, UMKM memiliki peran sentral dalam menjaga stabilitas ekonomi, terutama di saat sektor industri mengalami pasang surut. UMKM, kata dia, selalu mampu bertahan dan menjadi penggerak di berbagai sektor yang mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. “UMKM ini selalu menjadi motor penggerak ekonomi. Di saat industri besar mengalami pasang surut, UMKM justru mampu bertahan dengan kemampuannya menggerakkan sektor-sektor ekonomi di berbagai tempat dan waktu,” lanjutnya. Lanjut mantan Bos PSM itu, Kota Makassar kini membutuhkan regulasi yang kuat agar UMKM dapat naik kelas dan mampu menembus pasar ekspor. Menurutnya, capaian ekspor adalah indikator bahwa tata kelola UMKM sudah sesuai dengan standar prosedur operasional (SOP) yang baik. Menurutnya, ujung dari UMKM ini adalah ekspor. Artinya, ketika UMKM kita bisa menembus pasar ekspor, berarti pengelolaannya sudah sesuai standar operasional. “Karena itu, sertifikasi menjadi hal penting, terutama bagi UMKM yang bergerak di bidang makanan dan minuman,” ujarnya. Ia juga menekankan pentingnya sertifikasi laik higienis dan sanitasi bagi pelaku UMKM makanan dan minuman. Hal ini, menurutnya, menjadi kunci untuk menumbuhkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan. Minimal setiap pengusaha makanan dan minuman harus memiliki sertifikat laik higienis dan sanitasi. “Ini penting untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan sehat, bersih, dan aman dikonsumsi,” tegasnya. Dalam kesempatan itu, Munafri juga mendorong kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat jejaring UMKM dan memperluas akses permodalan. Dia menegaskan, pemerintah harus hadir mendampingi pelaku usaha agar mereka dapat tumbuh dan berdaya. ” Kita mau mengajak UMKM untuk terus berkolaborasi, membangun jejaring yang kuat, dan mengakses permodalan dengan mudah. Pemerintah harus hadir di tengah persoalan mereka,” jelasnya. Appi meminta Dinas Koperasi untuk memperhatikan akses perbankan dan permodalan bagi UMKM, sebab perputaran modal merupakan jantung keberlangsungan usaha. Pendampingan juga perlu diperkuat, tidak hanya dalam hal sertifikasi, tetapi juga dalam pengelolaan keuangan. “Pendampingan sangat penting. Tidak hanya soal produk, tapi juga sistem keuangan agar mereka bisa menata alur kas dengan baik dan memastikan adanya progres usaha yang bisa diukur,” tambahnya. Munafri juga menekankan pentingnya insentif bagi pelaku UMKM sebagai bentuk stimulus dari pemerintah agar mereka dapat bertahan dan terus berkembang. Selain itu, ia menegaskan bahwa ketersediaan bahan baku menjadi faktor penting yang harus dijamin oleh pemerintah daerah. “Pemberian insentif ini penting untuk memberikan stimulus kepada para pelaku UMKM agar bisa bertahan dan menggerakkan ekonomi kerakyatan di lingkungannya,” tuturnya. Wali Kota mencontohkan hasil pertemuannya dengan pejabat Dinas Perdagangan DKI Jakarta, yang menyampaikan kebutuhan bahan baku lokal asal Makassar seperti markisa Tiara. Namun, ia menyayangkan produksi komoditas tersebut tidak berkelanjutan akibat hambatan bahan baku. Ini harus jadi perhatian. “Kontinuitas bahan baku sangat penting untuk memastikan keberlanjutan produk kita. Jangan sampai usaha bagus tapi terhenti karena bahan baku tidak tersedia,” ungkapnya. Selain kualitas produk, Munafri menilai kemasan memiliki peran penting dalam meningkatkan daya saing produk UMKM. Menurutnya, kemasan yang menarik akan menjadi nilai tambah dalam memasarkan produk ke masyarakat luas. “Kemasan ini sangat penting karena memberi daya tarik tersendiri. Produk yang bagus tapi kemasannya tidak menarik akan sulit bersaing,” jelasnya. Karena itu, ia berharap kegiatan seperti UMKM Fiesta tidak hanya menjadi ajang pameran dan penjualan produk, tetapi juga wadah pelatihan dan peningkatan kapasitas pelaku usaha. “Saya berharap kegiatan seperti ini tidak hanya pameran dan jualan, tetapi juga diisi dengan pelatihan-pelatihan bagi pelaku UMKM,” harapnya. Menutup sambutannya, Munafri menyampaikan gagasan agar ke depan kegiatan UMKM di Makassar tidak hanya berlangsung dua hari, tetapi dapat menjadi “Bulan UMKM” yang digelar selama beberapa minggu penuh. “Kalau hanya dua hari, modal yang dikeluarkan pelaku UMKM tidak sebanding dengan hasilnya. Saya berharap tahun depan kita bisa laksanakan minimal dua minggu, bahkan sebulan penuh menjadi Bulan UMKM di Kota Makassar,” usulnya. Ia juga meminta agar pelaksanaan kegiatan tersebut melibatkan seluruh stakeholder dan mitra bisnis, agar tidak hanya bergantung pada APBD, tetapi bisa menjadi agenda kolaboratif yang menarik minat banyak pihak. ” Kalau konsepnya menarik, pasti banyak mitra bisnis yang ingin berpartisipasi. Tapi kalau biasa-biasa saja, ini hanya akan menguras APBD tanpa daya tarik yang cukup,” pungkas Munafri. Melalui kegiatan ini, Wali Kota Munafri menegaskan komitmen Pemerintah Kota Makassar untuk terus mendorong UMKM naik kelas, memperkuat daya saing, dan menjadikan sektor ini sebagai pilar utama ekonomi rakyat. “Saya berharap, kegiatan seperti UMKM Fiesta dapat menjadi embrio pengembangan UMKM yang berkelanjutan dan menjadi simbol kolaborasi nyata antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat Makassar,” tutup Appi. Sedangkan, Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menegaskan bahwa kegiatan Gebyar UMKM Fiesta 2025 bukan sekadar ajang pameran produk lokal. Akan tetapi, melainkan gerakan bersama untuk memperkuat perekonomian masyarakat melalui kolaborasi, inovasi, dan pemberdayaan pelaku usaha kecil. “Gebyar UMKM Fiesta 2025 bukan sekadar event pameran, tetapi sebuah gerakan bersama untuk memperkuat perekonomian masyarakat melalui kolaborasi dan inovasi,” ujar Aliyah. Ia menegaskan, keberadaan UMKM telah terbukti menjadi tulang punggung ekonomi daerah, terutama dalam menghadapi dinamika dan tantangan ekonomi global. Melalui kegiatan ini, kata Aliyah, Pemerintah Kota Makassar ingin menunjukkan bahwa pelaku usaha lokal mampu bersaing dan tumbuh melalui kreativitas serta semangat gotong royong. “UMKM adalah tulang punggung ekonomi daerah, dan hari ini kita membuktikan bahwa Makassar tidak hanya siap bersaing, tetapi juga mampu tumbuh lewat kreativitas dan gotong royong,” lanjutnya. Aliyah menjelaskan, Pemkot Makassar berkomitmen menghadirkan berbagai program pendampingan dan fasilitasi untuk membantu pelaku UMKM naik kelas. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan komunitas menjadi

Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan

Wali Kota Makassar Dorong Standarisasi Tata Kelola Masjid dari Kebersihan hingga Transparansi Keuangan

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan /

ruminews.id – MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menekankan pentingnya standarisasi tata kelola masjid di Kota Makassar sebagai upaya mewujudkan masjid yang bersih, terbuka, dan berdaya bagi masyarakat. Hal itu ia sampaikan saat menghadiri penutupan Pelatihan Pengurus Masjid se-Kota Makassar yang digelar Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Kota Makassar di Makassar Golden Hotel, Rabu (5/11/2025). Kegiatan tersebut menghadirkan Ketua Takmir Masjid Al-Falah Sragen sebagai narasumber utama. Selama sepuluh hari pelatihan, sebanyak 3.000 peserta yang terdiri atas pengurus masjid, remaja masjid, dan majelis taklim telah mengikuti rangkaian pembinaan. Dalam sambutannya, Munafri menegaskan bahwa masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat peradaban dan ruang interaksi sosial masyarakat. “Kalau pengurusnya tidak memahami fungsi-fungsi masjid, ya masjidnya akan begitu-begitu saja. Tapi kalau mulai ada peningkatan pengetahuan tentang tata kelola, inilah langkah awal menjadikan masjid bukan sekadar tempat ibadah, tapi pusat membangun peradaban,” ujarnya. Munafri menyoroti perlunya keseragaman standar pengelolaan masjid di Makassar, mulai dari kebersihan, pengaturan waktu azan dan iqamah, hingga sistem pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. “Masjid harus punya SOP kebersihan, tempat sampah terpisah, toilet bersih, log kebersihan rutin, dan sistem keuangan yang terbuka. Jangan sampai pengelolaan keuangan jadi fitnah. Semua harus transparan,” tegasnya. Selain itu, Munafri juga mengingatkan pentingnya menjadikan masjid sebagai ruang pembinaan keumatan yang ramah terhadap anak-anak dan jamaah. Ia mencontohkan agar pengurus tidak melarang anak-anak bermain di masjid selama tetap terarah. “Kalau anak-anak takut masuk masjid, siapa yang rugi? Biarkan mereka nyaman agar tumbuh kecintaan pada rumah Allah,” katanya. Lebih jauh, ia menegaskan bahwa masjid juga harus menjadi pusat data sosial warga di sekitarnya, termasuk pendataan fakir miskin dan kaum duafa untuk memudahkan intervensi bantuan dari pemerintah maupun masyarakat. “Masjid harus jadi episentrum perhatian sosial. Data orang duafa, fakir miskin, harus tercatat di masjid supaya bantuan bisa tepat sasaran,” ucapnya. Tidak lupa, Munafri mengapresiasi kerja keras seluruh pengurus masjid yang telah mengikuti pelatihan. Ia berencana agar Pemerintah Kota melalui Bagian Kesra mengadakan lomba kebersihan dan keaktifan masjid mulai tahun depan. “Kita akan menilai kebersihan, keaktifan pengurus, dan penyelenggaraan kegiatan keagamaan. Masjid yang paling aktif akan kita beri penghargaan,” tandasnya. Pelatihan tersebut diharapkan menjadi momentum peningkatan kapasitas pengurus masjid di Makassar agar dapat menjalankan fungsi masjid secara optimal, profesional, dan menjadi teladan bagi umat.(*)

Daerah, Makassar, Uncategorized

Spirit Komunitas Vespa Menggema: Ravespa Bicara, Sinar Mentari Mengarahkan Dialog Pada Carnival Bike Fair 2025

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Uncategorized /

ruminews.id, Makasar — Vespa bukan sekadar kendaraan bermotor. Dalam panggung sejarah dunia, ia hadir sebagai jejak budaya, penanda zaman, dan saksi perjalanan manusia dalam mempertahankan martabatnya. Sejak pertama kali menghirup nafas produksi pada tahun 1946 di Italia, Vespa lahir dari reruntuhan Perang Dunia II, ketika Eropa terbata-bata menata hidup dari puing kehancuran. Saat itu, masyarakat membutuhkan kendaraan yang praktis dan efisien untuk kembali bergerak. Vespa pun muncul bukan sekadar mesin dengan dua roda, melainkan simbol harapan dan kemandirian. Ia menjadi kendaraan budaya, cara manusia melawan kesulitan hidup sehari-hari, bukan sekadar alat transportasi. Kehadiran Ravespa, perwakilan komunitas Vespa Makassar, turut menguatkan narasi tersebut. Mereka menjadi bukti hidup bahwa Vespa bukan hanya dikendarai, tetapi dirawat, dirayakan, dan dijadikan ruang persaudaraan. Dalam komunitas, Vespa berubah menjadi bahasa keakraban, menjadi cara untuk saling memahami tanpa perlu banyak kata. Diskusi ini dipandu dengan penuh kehangatan oleh Sinar Mentari selaku moderator, yang menjaga alur percakapan tetap hidup, cair, dan penuh dialog makna. Ia memastikan setiap pemikiran mengalir dan setiap penjelasan mendapat ruang untuk beresonansi. Maka tak mengherankan jika Vespa sering disebut sebagai simbol kultural. Ia lebih dari kendaraan; ia adalah cerita perjalanan, kenangan yang berulang, dan cara manusia merawat rasa dalam hidup yang bergerak cepat. Vespa, dengan segala sejarahnya, terus melaju. Bukan untuk sekadar tiba di tujuan, melainkan untuk menjaga makna dalam setiap langkah perjalanan. Sementara itu Ravespa, seorang pegiat komunitas Vespa, menuturkan bahwa Vespa hari ini bukan sekadar kendaraan yang melintas di jalan-jalan kota. Ia telah menjelma menjadi budaya, sebuah subculture yang tumbuh dari rasa kebersamaan, solidaritas, dan gaya hidup yang tak lekang oleh waktu. Dalam pandangannya, Vespa bukan hanya mesin dan rangka, melainkan ruh yang menyatukan manusia melalui perjalanan dan cerita. “Vespa itu punya jiwanya sendiri,” ujarnya pelan namun pasti. Ia bercerita tentang komunitas tempat ia bernaung komunitas yang tak ditopang oleh hierarki kekakuan, melainkan oleh rasa saling menjaga. Ketika satu Vespa mogok di pinggir jalan, maka komunitaslah yang akan berhenti, mendekat, dan bersama-sama membuatnya kembali hidup. Di sana, solidaritas bukan slogan, melainkan napas sehari-hari. Menurutnya, Vespa telah menjadi subkascel subkultur sosial yang memiliki bahasa, simbol, dan makna yang dikenal hanya oleh mereka yang merasakannya dari dalam. Dari cara berpakaian, cara berkumpul, hingga cara memaknai perjalanan, semua memiliki ciri yang tidak dapat dipalsukan. Ada identitas yang tumbuh bukan dari klaim, tetapi dari pengalaman bersama. Itulah mengapa Vespa tetap ada. Ia bertahan bukan karena tren, bukan karena gaya yang dipaksakan, melainkan karena ia hidup dalam relasi antarmanusia. Vespa bukan semata kendaraan, tapi ruang perjumpaan tempat di mana orang-orang saling menolong, saling menjaga, dan merawat persaudaraan tanpa syarat. “Vespa adalah bahasa yang tidak pernah selesai diterjemahkan,” tutup Ravespa. Bahasa perjalanan dan kebersamaan. Bahasa kita.

Daerah, Makassar, Opini, Pendidikan

Hukum di Punggung Kekuasaan: Ketika Keadilan Menjadi Bayangan dari Kuasa

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Opini, Pendidikan /

ruminews.id – Dalam lanskap politik modern, hukum kerap dipuja sebagai simbol keadilan dan supremasi moral negara. Namun, di balik retorika legalistik dan jargon supremasi hukum, terselip ironi yang semakin mencolok: hukum sering kali tidak lagi menegakkan kebenaran, melainkan mempertahankan kekuasaan. Ia hidup di punggung kekuasaan lentur terhadap arah angin politik, tapi kaku terhadap suara keadilan. Plato dalam The Republic menulis, “Keadilan adalah harmoni dalam jiwa dan dalam negara.” Namun ketika harmoni itu tergantikan oleh kepentingan, hukum kehilangan keseimbangannya. Ia berhenti menjadi alat penuntun kebajikan, dan menjelma menjadi alat kontrol. Dalam masyarakat yang politiknya penuh kalkulasi, keadilan bukan lagi nilai yang dicari, melainkan instrumen untuk mengatur narasi. Cicero mengingatkan dalam De Legibus, “Hukum sejati adalah akal yang benar, sesuai dengan kodrat alam, berlaku untuk semua, abadi dan tidak berubah.” Tapi dalam praktik politik kekuasaan, hukum menjadi cair. Ia berubah sesuai kebutuhan, bukan berdasarkan prinsip. Kebenaran tidak lagi bersumber dari nurani, melainkan dari interpretasi yang disetujui oleh mereka yang berkuasa. Di sinilah hukum kehilangan suaranya yang paling luhur: keberpihakan pada kebenaran yang universal. Foucault menyebut hukum modern sebagai wujud disciplinary power kekuasaan yang tak lagi memerintah lewat ancaman, tapi lewat kepatuhan yang ditanamkan. Hukum tidak lagi memaksa, tetapi menormalisasi. Ia tidak lagi menghukum karena salah, tetapi karena berani berbeda. Di titik inilah hukum berhenti menjadi penyeimbang moral, dan menjadi penentu siapa yang layak diam dan siapa yang pantas dibungkam. Hannah Arendt pernah menulis, “Kebenaran dan politik jarang berjalan bersama.” Dalam dunia yang dikuasai narasi, keadilan mudah sekali direkayasa. Proses hukum bisa berjalan dengan sempurna secara prosedural, tapi hampa secara substansial. Ia seperti panggung teater yang megah: penonton terkesima oleh adegan, namun tak sadar bahwa naskahnya sudah ditulis oleh kepentingan. Lord Acton, dengan kegetiran moralnya, mengingatkan bahwa “Kekuasaan cenderung korup, dan kekuasaan absolut korup secara absolut.” Ketika hukum tidak lagi menjadi pengawas kekuasaan, melainkan pelindungnya, maka keadilan hanya akan menjadi mitos konstitusional dibicarakan di podium, tapi dilupakan di praktik. Kita membutuhkan keberanian moral untuk menempatkan hukum kembali di bawah kebenaran, bukan di bawah kuasa. Sebab, sebagaimana ditegaskan Immanuel Kant, “Keadilan akan lenyap jika kebenaran tidak dijadikan dasar dari hukum.” Hukum yang sehat tidak lahir dari ketakutan pada kekuasaan, tetapi dari keberanian menegakkan nurani. Dan selama hukum masih berdiri di punggung kekuasaan, ia hanya akan menjadi bayangan dari kuasa gelap, lentur, dan kehilangan arah ketika cahaya kebenaran dipadamkan.

Daerah, Dinas Koperasi Makassar, DPRD Kota Makassar, Nasional, Opini, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan, Prov Sulawesi Selatan

Hari Jadi Daerah dan Jarak yang Makin Lebar dengan Warganya

Tinggalkan Komentar / Daerah, Dinas Koperasi Makassar, DPRD Kota Makassar, Nasional, Opini, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan, Prov Sulawesi Selatan /

ruminews.id – Setiap tahun, pemerintah daerah merayakan hari jadi provinsi, kabupaten, atau kota dengan rangkaian acara meriah: rapat paripurna istimewa, panggung hiburan, pesta rakyat, hingga publikasi besar-besaran. Namun semakin lama, perayaan ini justru menyingkap paradoks yang sulit diabaikan: kemeriahan seremonial berlangsung di tengah apatisme masyarakat yang merasa tidak menjadi bagian dari agenda tersebut. Bagi mayoritas warga, hari jadi daerah bukanlah momentum emosional yang menumbuhkan kebersamaan, tetapi sekadar agenda rutin pemerintah. Apatisme muncul karena kegiatan ini dianggap hanya melibatkan orang-orang di lingkaran pemerintahan pejabat, undangan VIP, dan unsur-unsur protokoler. Warga menonton dari jauh tanpa merasakan manfaat atau relevansi langsung. Ruang publik dipenuhi baliho dan panggung, tetapi ruang hidup masyarakat tetap dipenuhi persoalan dasar yang tidak tersentuh. Contoh paradoks paling nyata terlihat dari lemahnya pemahaman dan pengawasan pemerintah daerah terhadap kebutuhan energi masyarakat, terutama bahan bakar kendaraan dan industri. Di saat pemerintah menggelar resepsi hari jadi yang menelan anggaran tidak sedikit, antrean panjang kendaraan mengular di SPBU: truk transportasi barang, angkutan penumpang, hingga pelaku usaha kecil menanti jatah solar dan BBM lainnya. Situasi ini tidak hanya mengganggu aktivitas ekonomi, tetapi juga memunculkan frustrasi publik yang melihat ketimpangan antara prioritas simbolik dan kebutuhan dasar. Ironinya semakin kuat ketika kemacetan distribusi bahan bakar terjadi bersamaan dengan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan yang menunjukkan pelemahan signifikan. Data terbaru menempatkan Sulsel di peringkat 22 nasional per September lalu sebuah posisi yang mencerminkan tekanan struktural pada sektor produksi, konsumsi, dan logistik. Dalam kondisi ekonomi yang stagnan dan daya beli yang tergerus, masyarakat justru melihat pemerintah sibuk menggelar seremoni alih-alih menyelesaikan hambatan mendasar yang mengganggu kelancaran ekonomi wilayah. Peringatan hari jadi seharusnya menjadi refleksi kolektif tentang pencapaian dan tantangan, bukan sekadar perayaan seremonial. Tanpa menyentuh persoalan nyata seperti kelangkaan BBM, inefisiensi distribusi energi, dan lemahnya manajemen kebutuhan transportasi perayaan hanya memperbesar jurang persepsi antara pemerintah dan masyarakat. Hari jadi daerah perlu ditata ulang: dari seremoni elitis menjadi momentum yang menghadirkan manfaat nyata. Pemerintah dapat mengubah pendekatan dengan memperbanyak kegiatan yang melibatkan komunitas, mendorong partisipasi publik, memperkuat UMKM dan ekosistem ekonomi kreatif, hingga menghadirkan kebijakan cepat untuk menjamin ketersediaan energi yang menopang aktivitas masyarakat. Jika tidak, apatisme publik akan semakin menguat. Peringatan hari jadi tetap terlihat meriah dari panggung, tetapi terasa hampa bagi masyarakat yang masih harus mengantre BBM, menanggung biaya logistik tinggi, dan menghadapi ekonomi yang melemah. Legitimasi simbolik sebuah perayaan bukan ditentukan oleh gemerlap seremoni, tetapi oleh kemampuan pemerintah memastikan kebutuhan dasar warganya terpenuhi termasuk energi, mobilitas, dan kesempatan ekonomi.

Daerah, Makassar, Olahraga, Pendidikan

Motoplex Putra Sulawesi Hidupkan Semangat Komunitas Vespa di Carnival Bike Fair Makassar 2025

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Olahraga, Pendidikan /

ruminews.id – Makasar, 09 November 2025 — Nuansa kehangatan komunitas dan semangat berbagi gagasan terasa jelas dalam gelaran Talk Show Carnival Bike Fair yang diadakan oleh Motoplex Putra Sulawesi di Mall Panakukang. Kegiatan ini menjadi ruang pertemuan bagi para pecinta Vespa serta masyarakat yang ingin mengenal lebih dekat perkembangan dunia otomotif berjiwa gaya. Anwar, selaku Manajer PT. Putra Sulawesi, menyampaikan bahwa Vespa bukan sekadar kendaraan, melainkan identitas dan gaya hidup yang telah lama menjadi bagian dari kultur masyarakat Sulawesi. “Brand Vespa bukan brand yang asing lagi, khususnya di Sulawesi. Kehadirannya telah membangun komunitas yang kuat dan penuh keakraban,” ujar Anwar. Motoplex Putra Sulawesi yang berlokasi di Jl. Veteran Selatan No. 282, tengah memperkenalkan sejumlah inovasi terbaru yang ditunggu para penggemar roda dua. Tahun ini, Vespa menghadirkan tiga model unggulan, yaitu: Vespa Sprint Pec hadir dengan sentuhan desain yang lebih ekspresif. Vespa Sprint Ovisina 8 sebuah edisi penghormatan terhadap sejarah produksi Vespa distrik terakhir, menjadikannya simbol perjalanan panjang sebuah legenda. Vespa LX 150 inovasi baru dari seri LX 125, kini tampil lebih premium dengan tampilan modern dan elegan. Anwar menjelaskan bahwa pembaruan desain ini dibuat agar lebih relevan dengan generasi muda, terutama Gen Z, serta ramah digunakan oleh kalangan ibu-ibu yang selama ini mungkin kesulitan mengoperasikan Vespa klasik. Teknologi matic yang disematkan memberikan kemudahan berkendara tanpa menghilangkan karakter khas Vespa yang elegan. “Desain modern ini kami hadirkan agar Vespa tetap dapat dinikmati lintas generasi, dari anak muda yang dinamis hingga ibu-ibu yang ingin tampil berkelas namun tetap praktis,” tutupnya. Kegiatan talk show ini juga semakin hidup dengan kehadiran para narasumber. Ravespa, selaku perwakilan komunitas Vespa Makassar, membagikan kisah perjalanan komunitas yang tidak hanya berorientasi pada gaya, tapi juga solidaritas dan persaudaraan. Melalui aktivitas touring, bakti sosial, hingga ruang kreatif, komunitas Vespa telah menjadi ruang tumbuh bagi rasa kebersamaan. Sementara itu, dr. Andi Faisal, akademisi Sejarah dan Filsafat dari Universitas Negeri Makassar (UNM), memberikan perspektif tentang gaya hidup sehat dan mobilitas berkelanjutan. Ia menekankan bahwa penggunaan kendaraan ramah lingkungan dan budaya rekreasi komunitas seperti bersepeda atau berkendara santai dapat berdampak baik bagi kesehatan mental maupun sosial. Acara ini dipandu oleh Sinar Mentari, yang tampil sebagai moderator dengan pembawaan ringan, hangat, serta mampu menjaga ritme diskusi tetap enerjik. Kehadirannya menjadikan suasana talk show terasa hangat, cair, dan mudah diikuti oleh para pengunjung. Carnival Bike Fair bukan hanya ruang memperkenalkan produk, tetapi juga panggung kebersamaan, menganyam cerita baru bagi komunitas Vespa yang terus hidup dan tumbuh di tanah Sulawesi.

Daerah, Makassar

Carnival Bike Fair 2025 Warnai Mall Panakukang, Hadirkan Talk Show Hingga Special Performance

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar /

ruminews.id, Makassar — Mall Panakukang bersiap menjadi pusat keramaian dengan digelarnya Carnival Bike Fair pada 7-16November 2025. Event ini mengusung konsep gaya hidup sehat, kreatif dan Modern dengan menghadirkan berbagai rangkaian kegiatan menarik yang bisa dinikmati oleh komunitas sepeda, komunitas vespa, serta para masyarakat umum, hingga keluarga yang ingin menghabiskan akhir pekan dengan pengalaman berbeda. Salah satu agenda utama dalam acara ini adalah Talk Show Inspiratif yang menghadirkan tiga bintang tamu, yaitu Ravespa, Sinar Mentari, serta dr. Andi Faisal. Sesi ini akan membahas tren Vespa Modern sebagai gaya hidup, membangun komunitas yang solid, hingga tips menjaga kesehatan tubuh bagi para pesepeda dan masyarakat umum. Tidak hanya itu, suasana Carnival Bike Fair juga akan semakin meriah dengan Special Performance dari White Sugar. Grup musik ini siap menghadirkan penampilan energik yang akan menghidupkan panggung hiburan dan menambah keseruan acara. Bagi para pecinta fotografi, panitia juga mengadakan Photography Contest yang terbuka untuk umum. Para peserta akan berkompetisi menangkap momen terbaik sepanjang kegiatan, dengan total hadiah senilai Rp 3.000.000 untuk pemenang terbaik. Untuk informasi pendaftaran dan keikutsertaan dalam lomba maupun rangkaian kegiatan lainnya, panitia menyediakan kontak resmi di nomor: 0821-4828-0009 Carnival Bike Fair diharapkan dapat menjadi ajang kolaborasi komunitas, ruang berekspresi, sekaligus promosi gaya hidup modern dan kreatif di tengah masyarakat kota Makassar. Acara ini terbuka untuk umum dan tidak dipungut biaya untuk pengunjung. Jangan lewatkan momen seru ini di Mall Panakukang!

Badan Gizi Nasional, Daerah, Luwu Utara, Nasional, Pemerintahan

GMPH Sul-Sel Desak Pemerintah Luwu Utara Dan Pemerintah Pusat Untuk Evaluasi Program MBG

Tinggalkan Komentar / Badan Gizi Nasional, Daerah, Luwu Utara, Nasional, Pemerintahan /

ruminews.id – Luwu Utara, Kejadian keracunan yang kembali menimpa salah satu siswi SD 098 Matoto, Kelurahan Bone, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, yang memiliki kepala sekolah bernama Nur Jaya menjadi potret nyata kegagalan pemerintah dalam menjalankan program yang seharusnya membawa kebaikan bagi anak-anak bangsa. Program “Makan Bergizi” yang digadang-gadang sebagai bentuk kepedulian terhadap generasi penerus, justru berubah menjadi ancaman bagi di mana letak tanggung jawab pemerintah daerah dan pemerintah pusat? Sampai kapan keselamatan anak-anak kita dijadikan bahan percobaan atas program yang tidak dievaluasi secara matang? Bukankah tugas pemerintah adalah menjamin mutu dan keamanan pangan sebelum disalurkan kepada masyarakat? Ataukah program ini sekadar dijadikan proyek seremonial demi citra dan kepentingan politik semata? Tragis, ketika slogan “Makanan Bergizi untuk Anak Negeri” justru berubah menjadi “Racun Bersubsidi dari Negara.” Setiap kali korban berjatuhan, jawaban pemerintah selalu sama: “Akan dievaluasi.” Namun, evaluasi macam apa yang terus diulang tanpa hasil nyata? Gerakan Mahasiswa Peduli Hukum Sulawesi Selatan dengan tegas menyatakan bahwa diam adalah bentuk kejahatan baru. Ketika rakyat kecil menderita, dan aparat pemerintah memilih bungkam, maka wajar bila kepercayaan terhadap negara kian luntur. Sudah saatnya pemerintah Kabupaten Luwu Utara dan Pemerintah Republik Indonesia berhenti menutup mata. Rakyat tidak butuh janji manis, rakyat butuh bukti nyata bahwa hidup mereka dihargai dan masa depan anak-anak mereka dijaga. Jika sebuah program bergizi justru membawa penyakit, maka yang busuk bukan makanannya melainkan sistem dan nurani mereka yang mengelolanya.

Daerah, Nasional, Opini, Pendidikan, Sidrap, Uncategorized

Ketika Kampus Membisu: Intelektual yang Gagal Mengawal Demokrasi

Tinggalkan Komentar / Daerah, Nasional, Opini, Pendidikan, Sidrap, Uncategorized /

ruminews.id – Di tengah hiruk-pikuk politik elektoral dan banalitas demokrasi yang makin pragmatis, kampus yang dulu disebut menara nurani bangsa kini lebih sering terdengar seperti ruang hampa. Di sana, suara intelektual tenggelam oleh gemuruh acara seremonial dan lomba-lomba retoris tentang “kepemimpinan” tanpa keberanian etik. Demokrasi terus berjalan, tapi siapa yang masih mengawalnya dengan akal sehat dan nurani kritis? Demokrasi Indonesia hari ini berdiri di persimpangan yang rapuh. Ia berjalan, tetapi pincang oleh pragmatisme; hidup, tetapi kehilangan arah moral. Politik yang seharusnya menjadi arena dialektika gagasan telah berubah menjadi pasar transaksional. Dalam situasi seperti ini, kampus seharusnya menjadi benteng terakhir rasionalitas dan moralitas bangsa tetapi justru ia ikut larut dalam ritual administratif dan politik pencitraan. Di ruang-ruang kuliah, diskursus demokrasi sering berhenti pada teks. Mahasiswa dihafalkan definisi, bukan ditantang untuk mempertanyakan realitas. Para dosen terjebak dalam kewajiban birokratis, sementara keberanian moral menjadi langka. Ironisnya, banyak intelektual kampus yang memilih diam atau lebih buruk, menjadi bagian dari struktur kekuasaan yang mereka kritik di atas podium. Intelektual yang seharusnya menjadi watchdog demokrasi, justru bertransformasi menjadi lapdog kekuasaan. Suara kritis dibungkam oleh kenyamanan jabatan, proyek penelitian, atau ketakutan kehilangan fasilitas. Demokrasi kehilangan satu elemen vitalnya: kritik rasional yang lahir dari nurani akademik. Padahal, sejarah membuktikan: demokrasi yang sehat hanya lahir dari benturan ide dan keberanian moral. Ketika mahasiswa dan intelektual memilih netral dalam arti pasif, maka sesungguhnya mereka sedang meneguhkan dominasi oligarki. Netralitas yang tanpa sikap hanyalah bentuk lain dari ketundukan. Dalam konteks ini, krisis demokrasi Indonesia bukan hanya soal politik uang atau kutu loncat di parlemen tetapi juga tentang kematian keberanian moral di ruang akademik. Intelektual yang mestinya berfungsi sebagai “penyaring moral bangsa” justru ikut hanyut dalam arus kepentingan pragmatis. Kampus menjadi institusi yang steril dari perlawanan ideologis, dan demokrasi kehilangan jantung etiknya. Sudah saatnya kampus kembali menjadi ruang pembebasan, bukan tempat pengabdian pada kekuasaan. Demokrasi tidak akan pernah sehat tanpa dialektika kritis dari ruang-ruang akademik. Para intelektual harus kembali menghidupkan tradisi berpikir bebas bukan demi popularitas, tapi demi menyelamatkan akal sehat publik. Sebab, demokrasi tanpa kritik adalah otoritarianisme yang menyamar; dan intelektual tanpa keberanian hanyalah akademisi dengan gelar panjang, tapi jiwa yang pendek. Biodata Penulis: Buhari Fakkah, pegiat literasi, pemerhati demokrasi dan pendidikan, serta Dosen Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang.

Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan, Pendidikan

M. Yunasri Ridhoh, Dosen UNM Bersama Kakanwil Kemenham Sulsel Berikan Penguatan HAM bagi Mahasiswa UNM

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan, Pendidikan /

ruminews.id, Makassar, 4 November 2025 — Universitas Negeri Makassar (UNM) bekerja sama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham) Sulawesi Selatan menyelenggarakan kegiatan “Penguatan Kapasitas HAM bagi Masyarakat (Mahasiswa) di Universitas Negeri Makassar” dengan tema “Membangun Kesadaran HAM di Era Digital: Etika, Privasi, dan Kebebasan Berekspresi”. Kegiatan yang digelar di Ballroom Gedung Phinisi UNM ini menghadirkan dua narasumber utama, yakni Daniel Rumsowek, Kepala Kantor Wilayah Kemenham Sulsel, dan M. Yunasri Ridhoh, Dosen Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Negeri Makassar. Dalam sambutan dan paparan materinya, Daniel Rumsowek menegaskan pentingnya peningkatan literasi hak asasi manusia di kalangan mahasiswa, terutama di tengah tantangan digitalisasi yang membawa dinamika baru terhadap isu privasi, kebebasan berekspresi, dan etika bermedia. Ia menekankan bahwa kesadaran HAM di dunia digital bukan hanya soal hak, tetapi juga tanggung jawab warga negara dalam menjaga ruang publik yang sehat dan beradab. Sementara itu, M. Yunasri Ridhoh memaparkan bahwa penguatan kesadaran HAM di era digital perlu dilihat dari perspektif kewargaan aktif (active citizenship). Mahasiswa, menurutnya, sebagai homo digitalis harus menjadi agen yang mampu menyeimbangkan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab digital. “Kebebasan berekspresi tidak boleh menafikan nilai etika dan tanggungjawab kemanusiaan. Dalam konteks digital, kita harus cerdas sekaligus berempati,” ujarnya. Kegiatan ini diikuti oleh lebih dari 500 peserta, yang merupakan mahasiswa dari berbagai fakultas di UNM. Mereka terlibat aktif dalam sesi diskusi interaktif yang membahas berbagai kasus pelanggaran HAM digital seperti penyebaran data pribadi, ujaran kebencian, dan peretasan akun media sosial. Melalui kegiatan ini, diharapkan mahasiswa UNM semakin memahami pentingnya HAM dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, serta mampu menjadi pelopor dalam menciptakan ruang digital yang aman, etis, dan inklusif.

Scroll to Top