Author name: Fikri Haikal

Daerah, Hukum & Kriminal, Makassar

Menolak lupa Tragedi Kebakaran DPRD Akibat Lemahnya Pengamanan Aparat

ruminews.id – Tugas aparat keamanan belum tuntas hanya dengan mempertontonkan penangkapan pelaku pembakaran serta pembobolan atm, pertanyaan yang tersisa adalah bagaimana dengan kelalaian serta perhatian mengenai regulasi undang-undang tentang sistem proteksi kebakaran. Banyaknya korban yang melompat dari lantai 4 adalah bukti bahwa tidak adanya jalur evakuasi serta tangga darurat pada gedung DPRD kota makassar, cepatnya penyebaran api adalah bukti tidak adanya sistem proteksi kebakaran aktif seperti splingkler, apar, hidrant detektor asap yang akan berfungsi otomatis saat terjadi kebakaran. Kebakaran yang melalap gedung DPRD Kota Makassar dan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan bukan sekadar musibah biasa. Peristiwa ini adalah potret nyata dari kelalaian fatal para pemangku kekuasaan yang seharusnya bertanggung jawab menjaga marwah lembaga legislatif sekaligus keselamatan publik. Sekretariat Dewan (Sekwan) jelas-jelas gagal menjalankan fungsinya. Tidak ada kesiapan, tidak ada sistem keamanan internal yang memadai, dan tidak ada langkah antisipasi untuk menghadapi gelombang massa yang sudah tidak bisa dikendalikan. Kelalaian ini membuat gedung rakyat yang seharusnya menjadi simbol demokrasi berubah menjadi puing-puing terbakar. Lebih parah lagi, Ketua DPRD Kota Makassar menunjukkan sikap abai dan tidak bertanggung jawab. Alih-alih tampil sebagai pemimpin yang mampu meredam ketegangan, ia justru memperlihatkan ketiadaan kepemimpinan di tengah krisis. Diamnya Ketua DPRD dalam menghadapi situasi genting adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah rakyat yang telah menitipkan suara dan harapannya melalui lembaga ini. Tidak kalah mengecewakan, aparat keamanan yang digaji dari uang rakyat pun terbukti tidak profesional. Pengamanan yang seharusnya dilakukan secara tuntas sejak awal justru setengah hati. Aparat gagal mendeteksi potensi kericuhan, gagal mengendalikan massa, bahkan gagal melindungi aset negara. Ketidakseriusan dan kelalaian ini menjadi pintu masuk bagi tindakan anarkis yang akhirnya merugikan rakyat secara luas. Peristiwa ini tidak bisa hanya dipandang sebagai insiden spontan, melainkan buah dari kelalaian berlapis: kelalaian Sekwan, kelalaian Ketua DPRD, dan kelalaian aparat keamanan. Semua pihak yang terkait harus dimintai pertanggungjawaban secara terbuka, bukan sekadar dengan alasan teknis atau dalih situasi tak terkendali. Rakyat menuntut kejelasan, rakyat menuntut keadilan, dan rakyat menolak pembiaran atas peristiwa memalukan ini. Menurut kami hukum jangan hanya berlaku pada masyarakat kecil tetapi juga berlaku kepada kalalaian para pemangku kekuasaan sebagaimana amanat UU 1945 pasal 27 ayat 1 bahwa kita sama dimata hukum. Peristiwa demonstrasi yang mengakibatkan terbakarnya gedung DPRD Kota Makassar meninggalkan duka mendalam bagi warga Kota Makassar, sebab kejadian tersebut merenggut 3 nyawa tak bersalah. Adanya korban jiwa membuat pendiri FPK3, Husnul Mubarak, menilai bahwa peristiwa ini bukan hanya sebatas kebakaran akibat anarkisme, tetapi juga merupakan bentuk diabaikannya aturan mengenai sistem proteksi kebakaran pada gedung bertingkat. Asumsi kami, Supratman selaku Ketua DPRD kurang memperhatikan hal tersebut. Sebagaimana diketahui, dalam Surat Instruksi Menteri Tenaga Kerja No. INS.11/M/BW/1997 dijelaskan bahwa sistem proteksi kebakaran merupakan salah satu syarat dalam penerbitan IMB. Syarat keselamatan kerja yang berhubungan dengan penanggulangan kebakaran secara jelas juga digariskan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1970, antara lain: − Mencegah, mengurangi, dan memadamkan kebakaran; − Menyediakan sarana jalan untuk menyelamatkan diri; − Mengendalikan asap, panas, dan gas; − Melakukan latihan bagi semua karyawan. Menurut kami, terdapat dua hal yang diabaikan, yakni sistem proteksi kebakaran aktif dan sistem proteksi kebakaran pasif. Sistem proteksi kebakaran aktif dirancang untuk mencegah dan memadamkan kebakaran secara otomatis, seperti sprinkler, detektor asap, detektor panas, APAR, serta hidrant. Sedangkan sistem proteksi kebakaran pasif dirancang untuk menyediakan sarana jalur evakuasi, seperti selasar, ramp, tangga darurat, serta tangga khusus pemadam kebakaran. Peristiwa kebakaran tersebut menggambarkan bahwa kedua sistem proteksi kebakaran tidak berfungsi dengan baik. Salah satu contohnya adalah adanya orang yang melompat dari lantai 4 gedung akibat tidak adanya tangga darurat di luar gedung. Jangan sampai kejadian yang sama terulang kembali.

Daerah, Makassar, Olahraga, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan

Pemkot Makassar Sediakan 6 Mobil untuk Suporter PSM ke Parepare

ruminews.id, MAKASSAR – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, kembali menunjukkan dukungan penuh bagi tim kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, PSM Makassar. Menjelang laga bergengsi kontra Persija Jakarta di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, Minggu (21/9/2025) pukul 20.00 Wita, Pemkot menyiapkan enam unit bus dan mobil khusus untuk mengangkut rombongan dari Makassar, dan para suporter fanatik yang tergabung dalam komunitas Balaikota Mania (The Batman). Dukungan penuh Pemkot ini diharapkan dapat menambah semangat PSM Makassar dalam menghadapi laga sarat gengsi tersebut. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memastikan akan hadir langsung di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, untuk memberikan dukungan penuh kepada PSM Makassar saat menjamu Persija Jakarta. Munafri menyebut, kehadirannya menjadi wujud nyata dukungan Pemkot Makassar kepada Pasukan Ramang yang tengah berjuang keluar dari zona degradasi di awal musim. “Sebagai bentuk dukungan kepada para pemain PSM, Insya Allah saya akan hadir langsung di Gelora BJ Habibie memberikan support. Saya akan hadir bersama penggemar PSM,” ujarnya, Kamis (18/9/2025). Tak hanya datang sendiri, mantan Chief Executive Officer atau CEO PSM itu juga memboyong komunitas Balaikota Mania (The Batman), suporter fanatik yang akan mendampingi perjalanan PSM di laga sarat gengsi pekan ini. “Ada mobil sudah disiapkan 6 bus tambah juga mobil Satpol PP, untuk suporter, pendukung, rombongan dari Makassar menuju Parepare,” tuturnya. Sebagai langkah awal, Munafri menunjukkan dukungan nyata untuk PSM Makassar dengan menyambangi markas klub yang terletak di Jalan Balai Kota, tak jauh dari Museum Kota Makassar. Ia melihat PSM Store resmi dibuka kembali di Jalan Balaikota No. 11. Kunjungan ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus bentuk perhatian pemerintah kota terhadap tim kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan tersebut. Dalam kunjungan itu, Munafri yang akrab disapa Appi bertemu langsung dengan manajemen klub, jajaran CEO PSM, serta perwakilan suporter. Ia meninjau berbagai persiapan tim menjelang laga Super League, termasuk melihat langsung atribut dan kostum atau jersey terbaru yang akan digunakan Pasukan Ramang musim ini. “Kostumnya bagus, (bagus sekali). Tapi kalau jersey-nya bagus, prestasinya juga harus bagus, akan menang,” kata Appi, sembari memuji desain baru kostum kebanggaan PSM. Tak hanya soal kesiapan tim, Appi juga mengungkapkan rencana besar Pemkot untuk mendukung infrastruktur sepak bola di Makassar. Ia menyebut pemerintah kota telah menyiapkan rencana pembangunan stadion baru yang terletak di kawasan Untia, diharapkan bisa mulai dianggarkan pada 2026. “Kalau stadionnya, Insha Allah mudah-mudahan penganggarannya 2026, dikerjakan 2027 sudah bisa. Stadion kapasitasnya mungkin sekitar 15–20 ribu penonton, tapi yang penting nyaman dan representatif,” jelasnya. Munafri menambahkan, stadion tersebut diharapkan menjadi rumah baru bagi PSM sekaligus ikon kebanggaan masyarakat Makassar. Kehadiran Wali Kota di markas PSM disambut hangat oleh manajemen dan suporter. Mereka menilai kunjungan ini memberi semangat tambahan bagi tim jelang laga penting kontra Persija Jakarta sekaligus menjadi simbol kuatnya kolaborasi Pemkot dengan klub sepak bola tertua di Indonesia tersebut. Sedangkan, Ketua Balaikota Mania, Arwin Malik, mengatakan rombongan suporter akan berkumpul terlebih dahulu di Lapangan Karebosi pada pukul 12.30 WITA, sebelum bersama-sama berangkat memberikan dukungan langsung kepada Pasukan Ramang. “Rombongan suporter akan terlebih dahulu berkumpul di Lapangan Karebosi, pada pukul 12.30 WITA, sebelum bersama-sama berangkat menuju Parepare,” ujarnya. Ditambahakan, mobil disiapkan oleh Pemerintah Kota, bagi suporter PSM menjadi bentuk nyata sinergi antara pemerintah kota dan masyarakat pecinta sepak bola untuk memberikan dukungan penuh kepada PSM Makassar. “Ini bentuk sinergi pemerintah kota dan masyarakat pecinta sepak bola untuk mendukung langsung PSM Makassar,” jelasnya. Diketahui, laga bergengsi PSM melawan Persija Jakarta, tampak seru. Pertemuan klasik dua klub besar ini menjadi sorotan, bukan hanya karena memperebutkan tiga poin penting di ajang Super League 2025/2026, tetapi juga sarat gengsi dan rivalitas panjang. Atmosfer panas mulai terasa jelang kick-off, terlebih catatan pertemuan kedua tim menunjukkan PSM dalam posisi inferior, hanya satu kali menang, dua kali imbang, dan dua kali kalah dari Persija dalam lima laga terakhir Liga Indonesia. Meski demikian, kemenangan tetap menjadi target utama Pasukan Ramang. Tiga poin di kandang akan sangat berarti untuk keluar dari zona degradasi sekaligus mengurangi tekanan di awal musim.

Daerah, Makassar, Pemerintahan

Makassar Raih Penghargaan Gadjah Mada Digital Transformation Governance Index Awards 2025

ruminews.id – SLEMAN, YOGYAKARTA– Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar kembali menunjukkan komitmennya dalam transformasi digital. Hal itu dibuktikan dengan kembali meraih penghargaan sebagai salah satu dari 10 Pemerintah Daerah Terbaik di Indonesia dalam Gajah Mada Digital Transformation Governance Index (GM-DTGI) Awards 2025, Kamis (18/09/2025). Penghargaan ini diberikan langsung oleh Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria dan diterima oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Makassar, Dr. Muhammad Roem dalam Seminar Nasional dan Perilisan GM-DTGI Kabupaten/Kota Tahun 2025 yang diadakan oleh Pusat Kajian Sistem Informasi (PKSI) Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) Universitas Gajah Mada (UGM). Penghargaan GM-DTGI Awards 2025 ini merupakan pengakuan atas upaya Pemkot Makassar dalam menerapkan inovasi digital dan transformasi pemerintahan yang transparan serta efisien. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Makassar, Dr. Muhammad Roem mengatakan penghargaan ini menjadi salah satu bukti kota Makassar yang memiliki komitmen untuk selalu membuat inovasi dalam hal digitalisasi. “Ini bukti kerja keras kita bersama dan menjadi motivasi untuk terus berinovasi serta meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat kota Makassar,” ucapnya. “Dua tahun berturut-turut kita raih penghargaan yang sama. Ini menjadi cambuk dan motivasi kami untuk terus berinovasi,” sambung Roem. Roem menjelaskan salah satu faktor utama yang mendukung pencapaian keberhasilan ini yakni penerapan teknologi digital. Dimana Pemkot Makassar dinilai menunjukkan kinerja baik dalam menerapkan teknologi digital untuk pelayanan publik dan pengelolaan data. Seperti kata Roem, baru-baru ini Pemkot Makassar meluncurkan Makassar Super Apps atau yang biasa disebut dengan Lontara+. Aplikasi “Lontara+” ini merupakan sebuah platform inovatif yang dirancang khusus untuk menyediakan layanan publik yang mudah diakses oleh masyarakat Kota Makassar. Aplikasi ini dapat diakses oleh warga baik untuk mengajukan permohonan dan bahkan melacak status layanan-layanan tersebut tanpa harus mengunjungi kantor-kantor pemerintah secara langsung. Selain itu, partisipasi masyarakat yang meningkat dalam proses digitalisasi juga menjadi salah penilaian. “Kita berharap dapat terus meningkatkan kepercayaan dan keikutsertaan masyarakat dalam inovasi digitalisasi yang mempermudah pelayanan publik di Kota Makassar,” ungkapnya. Sementara, Ketua Peneliti GM-DTGI, Prof. Syaiful Ali, mengungkapkan penghargaan GM-DTGI adalah indeks yang dikembangkan oleh UGM untuk menilai kinerja transformasi digital di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. Indeks ini mencakup tujuh pilar yakni tata kelola dan kepemimpinan, Peraturan dan Kebijakan. Reformasi administrasi publik dan perubahan manajemen. “Kita juga menilai dari tata kelola data, ekosistem digital, desain platform yang berpusat pada pengguna serta keamanan siber dan privasi,” tuturnya. Penghargaan ini juga dirancang untuk mengukur tingkat kesiapan dan implementasi tata kelola transformasi digital pada Pemerintah Daerah. “GM-DTGI ini bukan hanya fokus teknologi tapi ini tentang proses dan penekanan indeks yang kami buat agar pemerintah daerah ini terus mengembangkan dan memanfaatkan teknologi inovasi yang bisa mempermudah masyarakat,” tandasnya. (*)

Internasional, Pemerintahan

PB HMI Temui Dubes Palestina, Tegaskan Dukungan untuk Palestina

ruminews.id – Audiensi PB HMI dengan Kedutaan Besar Palestina untuk Indonesia: Komitmen Dukungan dan Kolaborasi untuk Palestina Pada hari Rabu, 17 September 2025, pukul 13.30–14.30 WIB, Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) melaksanakan pertemuan ke Kedutaan Besar Palestina untuk Indonesia di Jakarta. Kegiatan ini merupakan agenda rutin dari Bidang Hubungan Internasional PB HMI sebagai upaya memperkuat diplomasi pemuda dan solidaritas kemanusiaan internasional. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Ketua Umum PB HMI, Bagas Kurniawan, Ketua Bidang Hubungan Internasional Muhammad Arsyi Jailolo, Ketua Bidang PTKP Elhakim, Ketua Bidang Ekonomi Pembangunan Ibnu Tokan, Ketua Bidang ESDM Alief, Wasekjend Bidang Hubungan Internasional Putri Haryani dan M. Riski Mustofa, serta didampingi oleh jajaran pengurus PB HMI lainnya. Rombongan PB HMI disambut langsung oleh Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Dr. Zuhair Al-Shun. Dalam audiensi yang berlangsung hangat dan penuh solidaritas ini, kedua pihak berdiskusi terkait kondisi terkini di Palestina, terutama eskalasi situasi di Gaza. Dr. Zuhair Al-Shun menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan rakyat Indonesia, khususnya kader HMI, bagi perjuangan bangsa Palestina. Beliau juga berpesan kepada masyarakat Indonesia dan kader HMI untuk terus membela Palestina serta meningkatkan kesadaran publik terhadap krisis yang sedang terjadi. Pada kesempatan ini, PB HMI mengusulkan inisiatif kolaborasi strategis yang dapat dilakukan antara PB HMI dan Kedutaan Besar Palestina, baik dalam bentuk advokasi, edukasi, maupun program kemanusiaan bersama guna mempererat persahabatan kedua bangsa. PB HMI berkomitmen untuk terus mendukung Palestina melalui diplomasi pemuda dan aksi nyata di berbagai sektor, serta mengajak seluruh elemen masyarakat Indonesia untuk tetap solid berdiri bersama rakyat Palestina, hal ini juga menjadi komitmen PB HMI untuk selalu hadir dan berperan dalam resolusi problematika Kemanusiaan Internasional, Dimana kita ketahui Himpunan Mahasiswa Islam sebagai Organisasi Mahasiswa Islam tersebar dari Sabang-Merauke, dan juga memiliki 5 Cabang Istimewa Luar Negeri.

Nasional, Opini, Pemerintahan

“BBM Langka, Kepercayaan Pun Hilang: Potret Rapuhnya Tata Kelola Energi Indonesia”

ruminews.id – Di negeri yang setiap harinya bergerak dengan deru mesin, kelangkaan bahan bakar adalah isyarat getir tentang rapuhnya nadi pasokan energi. Januari – Februari 2025 pernah menjadi panggung awal kegelisahan itu: SPBU Shell dan BP – AKR kehabisan stok, meninggalkan bayangan antrian dan keluh-kesah pelanggan yang terhenti di tengah jalan. Kala itu, alasan yang digemakan sederhana rantai pasok tersendat, distribusi terhenti sesaat. Namun, siapa sangka gema yang sama kini kembali hadir, lebih lantang, lebih melelahkan. Sebulan terakhir, wajah – wajah resah kembali menumpuk di pompa bensin. BBM nonsubsidi kembali langka, seolah negeri ini tidak belajar dari riwayat yang baru saja tercatat. Ironisnya, keresahan publik tidak berhenti di sana. SPBU Pertamina, sebagai penyangga utama, menjadi lautan antrean. Mesin – mesin kendaraan berbaris layaknya kerumunan peziarah yang sabar menunggu giliran. Namun kesabaran itu perlahan tergerus oleh waktu kerja yang hilang, oleh keterlambatan yang kian merayap. Aplikasi yang digadang sebagai modernisasi justru menjadi belenggu baru. Barcode yang harus dipindai, nomor plat yang mesti diinput, menit-menit yang seharusnya efisien kini berubah menjadi jarum jam yang menyiksa. Apa artinya teknologi jika justru mengulur langkah rakyat yang terburu mengejar penghidupan? Modernitas, dalam wajahnya yang kaku, ternyata tak jarang melupakan denyut kesederhanaan yang paling dibutuhkan: kelancaran. Namun luka yang menganga tidak berhenti pada antrean atau tersendatnya pasokan. Tahun lalu, publik diguncang oleh terbongkarnya praktik pengoplosan besar-besaran di lingkup Pertamina Pertalite yang dicampur dan disulap menjadi Pertamax. Bukan sekadar permainan kotor, melainkan pengkhianatan telanjang terhadap bangsa. Kerugian negara yang ditaksir mencapai ratusan triliun rupiah itu adalah darah yang mengalir deras keluar dari nadi perekonomian, meninggalkan rakyat dengan tangki kosong sementara segelintir orang menyalakan obor kekayaan dari hasil manipulasi. Kelangkaan BBM hari ini, jika ditilik lebih dalam, hanyalah wajah terbaru dari drama panjang pengelolaan energi yang rapuh, dipenuhi kelalaian, dan dinodai kerakusan. Apa arti janji manajemen energi yang kokoh, bila di satu sisi rakyat harus berdesakan dalam antrean, sementara di sisi lain negara dijarah dari dalam? Barangkali, yang hilang bukan hanya bensin dalam tangki, melainkan juga rasa percaya pada janji-janji pengelolaan energi yang mestinya lebih tangguh dan bersih. Negeri yang besar tak boleh kalah oleh antrean panjang di pompa bensin, apalagi oleh korupsi yang menggerogoti dari dalam. Sebab, pada setiap liter BBM yang tertahan atau dioplos di sanalah tergantung denyut kehidupan jutaan rakyatnya. Di titik inilah pertanyaan mendesak tak bisa lagi dihindari: di mana tanggung jawab pemerintah? Di mana keberanian direksi Pertamina untuk membersihkan rumahnya sendiri? Dan mengapa setiap kali rakyat dipaksa antre dan menanggung derita, para elite yang duduk di kursi kekuasaan hanya sibuk dengan narasi pembenaran? Negeri sebesar Indonesia tidak boleh kalah oleh antrean panjang di pompa bensin, apalagi oleh korupsi di tubuh perusahaan energi negara. Jika pemerintah dan direksi Pertamina terus menutup mata, maka setiap liter BBM yang tertahan di antrean akan berubah menjadi simbol pengkhianatan: bahwa kepentingan rakyat selalu ditempatkan di urutan terakhir, sementara kerakusan elit terus dipelihara di balik layar.

Daerah, Makassar, Politik

Jelang konsolidasi internal Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kota Makassar semakin hangat

ruminews.id, Makassar — Dinamika politik jelang konsolidasi internal Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kota Makassar semakin hangat. Salah satu kader menyatakan siap bertarung memperebutkan posisi strategis sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Hanura Kota Makassar. Dalam pernyataan Muhammad Sulhadrianto Agus ia menegaskan tekadnya untuk menjadikan Bapilu sebagai motor penggerak pemenangan partai pada kontestasi politik mendatang. “Saya maju bukan sekadar mencari posisi, tetapi membawa semangat kerja nyata, strategi terukur, dan tekad untuk memenangkan Hanura di Kota Makassar. Bapilu harus menjadi wadah konsolidasi, penguatan basis, dan mesin yang solid dalam menghadapi setiap pemilu,” ujarnya dengan penuh keyakinan. Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa kesiapan bertarung ini dilandasi oleh dorongan untuk memperkuat jaringan kader hingga ke tingkat akar rumput, memperluas partisipasi kaum muda dan perempuan, serta membangun komunikasi politik yang dekat dengan masyarakat. Kehadiran figur baru dalam bursa Ketua Bapilu ini diharapkan dapat memberi warna segar sekaligus memperkuat daya saing Partai Hanura dalam merebut hati rakyat Makassar. Proses pemilihan internal sendiri disebut akan berlangsung secara demokratis dengan tetap mengedepankan semangat kebersamaan sesama kader.

Nasional, Olahraga, Pemerintahan, Politik

Erick Thohir Dilantik Jadi Menpora: Energi Baru untuk Pemuda dan Olahraga Indonesia

ruminews.id, Jakarta – 17 September 25, Presiden RI Prabowo Subianto melantik Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Rabu (17/9/2025). Erick Thohir menggantikan Dito Ariotedjo yang dicopot pada Senin (8/9/2025) lalu, sehingga posisi Menpora sempat kosong selama satu pekan yang lalu. Pelantikan ini berlangsung berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 96P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Tahun 2024-2029 yang dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Nanik Purwanti. Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara,” Ujar Erick di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu 17/09/2025 Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab,” tegasnya. Setelah itu, para menteri yang baru saja dilantik bersamaan menandatangani berita acara satu per satu. Acara pelantikanpun kemudian ditutup dengan pengumandangan lagu Indonesia Raya serta ucapan selamat dari Presiden RI dan para Menteri Kabinet Merah Putih yang sempat hadir. Sebelumnya, Erick Thohir menjabat sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sejak tahun 2019. Erick juga punya pengalaman panjang di dunia olahraga, salah satunya dengan menjadi Ketua Umum (Ketum) Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI). Selain Erick Thohir, Presiden Prabowo juga melantik Djamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan serta sejumlah pejabat lainnya. Penulis: Randi. M

Ekonomi, Opini

“Bitcoin adalah mainan”?

ruminews.id – Pada 2 Desember 2021, Purbaya Yudhi Sadewa yg saat itu menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyatakan bahwa “Bitcoin hanya mainan dan tidak akan pernah menjadi mata uang dunia.” Ucapannya sontak memicu pro-kontra. Ada yang mengangguk setuju, ada pula yang mencibir keras. Pertanyaannya, benarkah Bitcoin sekadar mainan? Dari kacamata makroekonomi, Purbaya jelas punya alasan kuat. Harga Bitcoin bisa naik-turun lebih cepat daripada mood orang pas lihat saldo rekening di akhir bulan. Dalam sehari bisa melonjak ribuan dolar, besoknya ambruk tanpa ampun. Bayangkan kalau gaji dibayar dengan Bitcoin… Hari ini bisa beli motor, besok mungkin cuma cukup buat helm. Selain itu, negara butuh mengatur inflasi, suku bunga, dan suplai uang. Kalau semua pakai Bitcoin, instrumen moneter itu hilang. Jadi, klaim bahwa Bitcoin akan menggantikan dolar sebagai mata uang dunia memang sulit dipercaya. Tapi menyebutnya sekadar “mainan” juga terlalu gegabah. Faktanya, Bitcoin sudah mengubah arah sejarah finansial. Bitcoin melahirkan dunia baru bernama decentralized finance, memicu lahirnya ribuan koin, hingga memaksa bank sentral dunia sibuk merancang mata uang digital (CBDC) agar tak ketinggalan zaman. Bahkan banyak orang memperlakukan Bitcoin bukan sebagai uang belanja, melainkan “emas digital”, tempat menyimpan nilai di luar sistem perbankan tradisional. Mungkin kebenarannya ada di tengah. Bitcoin bukanlah penyelamat yang akan menggantikan semua mata uang, tapi jelas bukan mainan biasa. Bitcoin adalah eksperimen finansial terbesar di era digital, dengan risiko setinggi tebing, tapi juga dengan potensi yang sudah terbukti mengubah lanskap ekonomi global. Pada akhirnya, Bitcoin lebih mirip sebuah cermin yg memperlihatkan pada kita betapa rapuh dan sekaligus betapa fleksibelnya konsep “uang” itu sendiri. Seperti kata filsuf, uang hanyalah kesepakatan sosial. Dulu kerang bisa jadi alat tukar, lalu emas, lalu kertas, kini angka digital di layar. Maka pertanyaannya bukan apakah Bitcoin akan jadi mata uang dunia, tapi apakah dunia siap menerima bahwa “uang” tidak pernah sakral, tapi hanyalah simbol kepercayaan. Dan itulah Bitcoin, entah mainan atau bukan, yg pasti Bitcoin telah memaksa kita berpikir ulang tentang apa arti uang, dan siapa sebenarnya yang berhak mendefinisikannya. [Erwin]

Daerah, Ekonomi, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan

Wali Kota Makassar Launching Gerobak Mulia, Hidupkan Ekonomi Pedagang

ruminews.id, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar, dipimpin Wali Kota Munafri Arifuddin terus menunjukkan kepeduliannya terhadap pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Bentuk nyata perhatian itu ditunjukkan melalui kerja sama dengan CSR Bank Sulselbar dalam memberikan bantuan gerobak kepada pedagang bunga di kawasan TPU Dadi. Bantuan ini bukan sekadar fasilitas, tetapi menjadi peluang bagi pedagang untuk tetap berusaha dan mengembangkan usahanya tanpa harus kehilangan mata pencaharian. Wali Kota Makassar hadir langsung dalam penyerahan lima unit gerobak bantuan CSR Bank Sulselbar sekaligus launching Gerobak Mulia, yang dirangkaikan dengan Gerakan Pangan Murah Kecamatan Mamajang di depan TPU Dadi, Jalan Onta Baru, Rabu (17/9/2025). Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan pentingnya penataan kota yang tidak hanya menertibkan pedagang, tetapi juga memberikan solusi pengganti yang lebih baik bagi masyarakat. Melalui kolaborasi ini, Pemerintah Kota Makassar berharap penataan kawasan sekaligus pemberdayaan UMKM dapat berjalan beriringan, menciptakan lingkungan yang tertib, bersih, dan tetap produktif secara ekonomi. “Pemerintah Kota terus mendorong penataan dan pemberdayaan UMKM disertai solusi pengganti. Ini kami terus lakukan kedepan memberikan peluang kepada pedagang kaki lima,” ujar Appi. Diketahui, kawasan TPU Dadi, yang sebelumnya dipadati lapak permanen dan semi permanen ini kini ditata lebih rapi berkat inisiatif Kecamatan Mamajang, meliputi pembersihan lingkungan dan drainase, demi kenyamanan sekaligus menghidupkan kembali aktivitas UMKM setempat. Dengan dukungan ini, para pedagang bunga dapat berdaya, lingkungan menjadi lebih tertata, dan roda perekonomian masyarakat terus bergerak. Inilah bukti kepedulian Pemerintah Kota Makassar terhadap pemberdayaan UMKM di tengah kota. Munafri mengapresiasi kepedulian berbagai pihak, mulai dari Bank Sulselbar, hingga seluruh jajaran pemerintah Kecamatan yang telah menunjukkan komitmen dalam menata kawasan sekaligus menjaga kebersihan lingkungan. Menurutnya, program ini menjadi contoh nyata bahwa penataan tidak harus mematikan mata pencaharian warga UMKM. Inilah yang diinginkan di Kota Makassar. “Jadi, menertibkan boleh, tapi harus disertai solusi pengganti dari apa yang ditertibkan. Kita tidak boleh hanya menghilangkan pekerjaan orang lain, kita juga harus menggantinya dengan yang lebih baik sehingga tahapan kehidupan UMKM bisa lebih baik lagi,” tegasnya. Wali Kota yang akrab disapa Appi itu juga mendorong warga untuk jeli melihat peluang ekonomi. Ia mencontohkan, potensi perputaran ekonomi akan semakin besar bila aktivitas jual beli bunga di kawasan TPU Dadi diimbangi dengan budidaya tanaman bunga oleh warga setempat. “Kalau di sini ada penjual bunga, harus ada juga yang menanam bunga. Dengan begitu, terjadi perputaran ekonomi secara maksimal,” imbuh Appi. Tak hanya itu, Munafri mengingatkan peran RT/RW sebagai garda terdepan dalam mendeteksi kebutuhan dan kondisi wilayah masing-masing agar pemerintah dapat segera melakukan penataan di tempat lain. Ia memastikan akan mengecek langsung rencana penganggaran di Dinas Pekerjaan Umum untuk mendukung keberlanjutan program penataan lingkungan ini. “Peran RT/RW sangat penting untuk melihat kondisi di wilayah masing-masing. Pemerintah butuh informasi cepat agar bisa mengintervensi apa yang harus diperbaiki,” tuturnya. Salah satu penerima bantuan gerobak CSR dari PT Bank Sulselbar, M. Iqbal, menyatakan komitmennya untuk memanfaatkan fasilitas yang diterima sesuai ketentuan Pemerintah Kelurahan Mamajang Luar. Iqbal menegaskan bahwa gerobak yang diterimanya merupakan aset pemerintah Kota yang harus dijaga dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Ia siap mendukung upaya penataan pedagang kaki lima (PKL) agar kawasan sekitar TPU Dadi tetap tertib dan nyaman. “Saya sebagai penerima bantuan CSR pengadaan gerobak PT Bank Sulselbar bersedia memanfaatkan gerobak sesuai peruntukannya, mengikuti aturan yang ditetapkan pemerintah Mamajang Luar, serta menjaga kebersihan dan ketertiban di lingkungan sekitar penjualan,” ujar Iqbal. Pernyataan tersebut mempertegas sinergi antara Pemerintah Kota Makassar, pihak bank, dan para pedagang dalam menjaga ketertiban kawasan sekaligus menggerakkan roda ekonomi masyarakat tanpa mengorbankan kebersihan dan kerapian lingkungan. Ia juga menekankan kesiapannya untuk mematuhi seluruh ketentuan, termasuk larangan mengubah bentuk dan fungsi gerobak, serta tidak memindahtangankan, menyewakan, maupun menjual fasilitas tersebut. “Gerobak ini adalah aset pemerintah Kelurahan Mamajang Luar. Saya jaga dengan baik,” tambahnya.

Daerah, Makassar, Pemerintahan

Wakil Wali Kota Makassar Resmikan DOBRAK Literasi, Gerakan Baru Dorong Budaya Membaca

ruminews.id, MAKASSAR – Semangat literasi di Kota Makassar kian berkobar. Hal ini ditandai dengan hadirnya Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, dalam acara Launching Inovasi DOBRAK Literasi (Dropbook Bergerak Untuk Literasi) Tahun 2025 yang berlangsung di SMP Islam Al-Azhar, Jalan Aroepala, Rabu (17/9). Acara peluncuran ini turut dihadiri tokoh-tokoh penting, mulai dari Bunda Literasi Kota Makassar Melinda Aksa, Pembina Yayasan Sinergi Insan Unggul Irman Yasin Limpo, , Sekretaris Yayasan, para Kepala OPD lingkup Pemkot Makassar, hingga Kepala Badan Riset Daerah yang akan melakukan kurasi inovasi literasi. Kehadiran mereka menjadi bukti kuat bahwa literasi kini menjadi gerakan bersama. Dalam sambutannya, Wawali Aliyah Mustika Ilham menegaskan bahwa literasi merupakan kunci membangun generasi unggul. “Literasi adalah pondasi penting dalam membentuk generasi masa depan. DOBRAK Literasi diharapkan mampu menjadi gerakan bersama untuk memperluas akses baca, tidak hanya di sekolah, tetapi juga di tengah masyarakat,” ujarnya penuh semangat. DOBRAK Literasi sendiri merupakan inovasi Dinas Perpustakaan Kota Makassar yang menghadirkan konsep Dropbook, sebuah layanan berbagi buku yang ditempatkan di berbagai titik, sehingga pelajar dan masyarakat dapat dengan mudah mengakses bahan bacaan. Langkah ini diharapkan menjadikan literasi bukan sekadar slogan, melainkan budaya yang benar-benar hidup dan membumi di tengah masyarakat Kota Makassar. Tak hanya pejabat, acara peluncuran ini juga diramaikan oleh kepala sekolah dari 10 sekolah jejaring DOBRAK Literasi, yakni MTsN 1 Makassar, MTsN 2 Makassar, SMPN 2 Makassar, SD Telkom Makassar, SD IT Wahda Islamia 01, SMP IT Wahda Islamia, SD Kidstar, SD Islam Atira, SMP Islam Atira, dan tuan rumah SMP Islam Al-Azhar. Kemeriahan semakin terasa dengan hadirnya guru-guru, komunitas pendongeng, Yayasan Bakti, penggiat literasi, Lurah setempat, serta siswa-siswi SMP Islam Al-Azhar yang antusias menyambut program baru ini. Melalui DOBRAK Literasi, Pemerintah Kota Makassar optimistis mampu melahirkan generasi pembelajar yang kritis, kreatif, dan cinta ilmu sekaligus meneguhkan Makassar sebagai kota literasi yang terus bergerak maju.

Scroll to Top