Fikri Haikal, Author at ruminews

Aliansi Mahasiswa Makassar Datangi Kantor DPW PAN Sulsel, Kantor Tertutup Rapat

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Nasional / Fikri Haikal

ruminews.id – Makassar, 02 September 2205 – Sejumlah massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Makassar mendatangi kantor DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Sulawesi Selatan. Namun, setibanya di lokasi, kantor dalam keadaan tertutup rapat dan terkunci, bahkan tidak terlihat satu pun pengurus berada di dalam. Situasi tersebut menimbulkan kekecewaan dari massa aksi. Mereka menilai Ketua DPW PAN Sulsel, Husniah Talenrang, tidak mampu menghadapi langsung mahasiswa yang ingin menyampaikan aspirasi di depan kantor partai berlambang matahari putih itu. “Kami menganggap Ketua DPW PAN Sulsel, Husniah Talenrang, tidak memiliki keberanian menemui mahasiswa. Padahal, kami datang secara terbuka menyuarakan tuntutan,” tegas Bung Cimeng selaku Jenderal Lapangan. Dalam aksinya, Aliansi Mahasiswa Makassar dengan tegas menyuarakan tuntutan kepada DPP PAN di Jakarta agar segera mengambil sikap tegas. Mereka menuntut pemecatan Uya Kuya dan Eko Patrio dari keanggotaan partai sekaligus dari posisinya sebagai anggota DPR RI. Menurut mereka, kedua figur publik sekaligus politisi PAN tersebut dianggap tidak layak lagi menyandang status kader partai karena dinilai mencederai marwah politik kebangsaan. “Aliansi Mahasiswa Makassar mendesak DPP PAN segera memecat Uya Kuya dan Eko Patrio sebagai kader PAN dan sebagai anggota DPR RI. Jika tuntutan ini tidak diindahkan, maka gelombang aksi akan terus berlanjut dengan skala yang lebih besar,” tutup pernyataan sikap dari jenderal lapangan.

Daerah, Makassar

ALMASI Melakukan Aksi Belasungkawa dan Do’a Bersama, DEMA Saintek: Balon Hitam jadi Simbol Duka

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar / Fikri Haikal

ruminews.id – Makassar, 02 September 2025 – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Saintek hadir di pertigaan Jl. A. P. Pettarani dan Jl. Sultan Alauddin Makassar melaksanakan momen refleksi dan duka terhadap korban. Aliansi Mahasiswa Saintek menyelenggarakan Doa Bersama dan Aksi Bela Sungkawa untuk menghormati para korban Tragedi Demonstrasi yang baru saja berlalu. Acara yang dipimpin oleh Ketua Umum DEMA Fakultas Sains dan Teknologi, Muh. Alwi Nur yang juga selaku jenderal lapangan, ini berlangsung dengan damai Sebagai simbol duka mendalam, setiap peserta membawa balon hitam. Setelah dipanjatkan doa, dilepaskan bersamaan ke udara. Pemandangan balon hitam yang melayang menjadi pengingat, bahwa di balik setiap data yang kita proses, ada nyawa yang hilang dan duka yang nyata. Aksi ini menunjukkan sisi kemanusiaan yang mendalam juga menegaskan peran Aliansi Mahasiswa Saintek tidak hanya sebagai kelompok studi, tetapi juga sebagai agen moral yang peduli pada isu-isu sosial. Momen ini menjadi bukti bahwa di balik kecerdasan intelektual, terdapat empati dan komitmen untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Melalui aksi ini, kami berharap dapat menumbuhkan kesadaran kolektif akan pentingnya dialog dan penyelesaian masalah tanpa kekerasan. “Kita harus hati-hati terhadap provokasi. Pengrusakan fasilitas publik bukan perjuangan, tapi kejahatan yang justru melemahkan rakyat. Kita bangsa dengan kebebasan berpendapat, bukan kebebasan merusak,” tegas Alwi. Lebih lanjut, DEMA Saintek UINAM mengatakan “Oknum yang menjarah atas nama uang rakyat tidak lain mencerminkan sifat koruptor kecil yang merasa tidak dapat bagian. Ini bukan jalan perjuangan, melainkan perilaku yang mencoreng nama rakyat itu sendiri,” tambahnya. Dalam Orasi nya Alwi juga Menyempatkan mengajak seluruh masyarakat yang hadir di tengah aksi untuk sama sama berdoa untuk korban. Terakhir DEMA Saintek UINAM menyampaikan harapan untuk menjaga Kota Makassar dengan memberikan sikap intelektual untuk merespon segala fenomena yang terjadi di Indonesia, utamanya di Kota Makassar. “Mari Bersama-sama menjaga kota kita. Makassar kota demonstran kota tempat lahirnya para aktivis bangsa, makassar bukan tempat bagi anarko dan para orang-orang serakah. Apa yang terjadi dalam beberapa hari terakhir Adalah pembelajaran semua pihak, Mari memunujukka sikap intektual yang lahir dari kota demostran.”

Nasional, Uncategorized

Dari Dermaga ke Bangku Sekolah: Harapan Buruh Pelabuhan Indonesia

Tinggalkan Komentar / Nasional, Uncategorized / Fikri Haikal

SURAT TERBUKA Kepada Yth. Presiden Republik Indonesia Bapak H. Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Gibran Rakabuming Raka Di Tempat Perihal: Dukungan Penuh Presiden dan Wakil Presiden terhadap Program “BURUH SEKOLAH & BURUH SARJANA” untuk Buruh Pelabuhan Indonesia Dengan hormat, Melalui surat terbuka ini, kami dari Aliansi Nasional Pekerja Pelabuhan Indonesia menyampaikan aspirasi dan harapan besar kepada Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, agar berkenan memberikan dukungan penuh terhadap program “Buruh Sekolah & Buruh Sarjana”, sebagai bagian dari komitmen negara dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup buruh pelabuhan di seluruh Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bersama, buruh pelabuhan memiliki peran vital dalam menjaga kelancaran distribusi barang, logistik nasional, serta stabilitas ekonomi Indonesia. Namun di balik peran penting tersebut, masih banyak buruh pelabuhan yang menghadapi berbagai keterbatasan, terutama dalam hal akses terhadap pendidikan dan pengembangan diri. Melalui program “Buruh Sekolah & Buruh Sarjana”, kami meminta agar negara hadir melalui kebijakan nyata dan menyeluruh, antara lain : 1. Penyediaan kuota pendidikan khusus bagi buruh pelabuhan dan keluarganya melalui program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Sekolah Rakyat. 2. Jaminan pendidikan dasar dan menengah bagi buruh yang belum lulus sekolah. 3. Peluang melanjutkan pendidikan tinggi hingga sarjana, khususnya bagi buruh dan anak-anak buruh yang berprestasi. 4. Program sertifikasi profesi dan pelatihan keterampilan bagi buruh pelabuhan untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing kerja. Kami percaya, peningkatan kesejahteraan buruh tidak cukup hanya dengan bantuan ekonomi, tetapi harus dimulai dari pendidikan dan pengakuan kompetensi. Dengan memberikan akses pendidikan yang merata, buruh pelabuhan akan memiliki masa depan yang lebih baik dan layak dalam sistem ekonomi nasional yang makin kompleks dan modern. Kami juga mendorong agar program ini menjadi bagian dari program prioritas nasional, dengan kolaborasi lintas kementerian, terutama Kementerian Pendidikan, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Perhubungan, serta dukungan dari pemerintah daerah dan pelaku usaha pelabuhan. Demikian surat terbuka ini kami sampaikan, besar harapan kami agar Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden mendengarkan suara buruh pelabuhan dan mengambil langkah konkret untuk menjadikan pendidikan sebagai jalan kesejahteraan dan kemajuan bersama. Atas perhatian dan komitmen Bapak Presiden dan Wakil Presiden, kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Aliansi Nasional Pekerja Pelabuhan Indonesia ttd Subhan Hadil – Koordinator Aliansi Nasional Pekerja Pelabuhan Indonesia & Ketua Umum Pimpinan Pusat SP TKBM Indonesia

Opini

Mati Suri DPRD Kabupaten Luwu: Ketika Fungsi Kontrol Hanya Jadi Formalitas

Tinggalkan Komentar / Opini / Fikri Haikal

ruminews.id – ‎Indonesia menganut prinsip Trias Politica yang menegaskan pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Idealnya, masing-masing pilar memiliki fungsi yang saling mengimbangi sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang sehat, transparan, dan akuntabel. ‎ ‎Namun, dinamika politik di daerah, termasuk di Kabupaten Luwu, kerap menunjukkan gejala yang menyimpang dari ideal tersebut. ‎ ‎Salah satu catatan penting adalah melemahnya fungsi pengawasan legislatif, dalam hal ini DPRD Kabupaten Luwu. DPRD seharusnya berperan sebagai pengawas utama jalannya pemerintahan daerah sekaligus mitra kritis bagi eksekutif dalam pengambilan kebijakan. ‎ ‎Namun, realitas yang muncul justru menunjukkan ketergantungan legislatif terhadap eksekutif, terutama dalam aspek anggaran dan dukungan politik. Kondisi ini berimplikasi pada berkurangnya independensi DPRD dalam menjalankan fungsi kontrol. ‎ ‎Selain faktor struktural, aspek politik juga menjadi hambatan serius. Pragmatisme politik kerap mendominasi orientasi sebagian anggota DPRD, di mana kepentingan jangka pendek seperti posisi strategis dan akses pada proyek tertentu lebih menonjol dibandingkan tanggung jawab pengawasan. Akibatnya, fungsi representasi rakyat dan peran sebagai pengimbang eksekutif menjadi terpinggirkan. ‎ ‎Jika pola ini terus berlangsung, kepercayaan publik terhadap DPRD akan semakin menurun. Fungsi legislatif bukan sekadar prosedural, melainkan juga substansial: memastikan bahwa kebijakan pemerintah daerah benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat luas. Tanpa pengawasan yang kuat, risiko terjadinya penyalahgunaan kewenangan dan kebijakan yang tidak responsif terhadap kebutuhan warga Luwu akan semakin besar. ‎ ‎Untuk itu, DPRD Kabupaten Luwu perlu melakukan evaluasi internal secara menyeluruh. Kemandirian legislatif harus diperkuat, baik melalui peningkatan kapasitas anggota dewan, transparansi kerja, maupun keberanian mengambil posisi kritis terhadap kebijakan eksekutif. Dengan demikian, DPRD dapat kembali meneguhkan perannya sebagai salah satu pilar demokrasi yang memastikan adanya check and balance dalam pemerintahan daerah. ‎ ‎Akhirnya, masyarakat juga memiliki peran penting dalam mengawasi kinerja DPRD. Partisipasi publik melalui media, forum warga, maupun jalur-jalur demokrasi lainnya akan menjadi dorongan kuat bagi DPRD agar tidak terjebak dalam “mati suri”, melainkan hadir sebagai institusi yang benar-benar bekerja untuk rakyat Luwu.

Daerah, Makassar, Pemerintahan, Politik

Tegas Kapolrestabes Makassar: Demo Anarkis Bukan Mahasiswa, Tapi Kriminal

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Pemerintahan, Politik / Fikri Haikal

ruminews.id, MAKASSAR — Kepolisian menegaskan sikap tegasnya dalam menyikapi insiden ricuh unjuk rasa di Makassar. Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Arya Perdana, memastikan setiap aksi penyampaian aspirasi secara damai akan tetap dikawal. Namun, tindakan anarkis tidak lagi dianggap sebagai gerakan mahasiswa ataupun ormas, melainkan perbuatan kriminal yang harus ditindak. “Kkomitmen kepolisian untuk mengawal aksi unjuk rasa damai, namun akan bertindak tegas terhadap setiap tindakan anarkis,” hal itu disampaikan Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Arya Perdana, dalam deklarasi damai bersama Wali Kota Makassar, Forkopimda, dan organisasi kepemudaan (OKP) di Warkop SIJA, Jalan Sawerigading, Minggu (31/8/2025). Arya mengakui insiden bentrokan pada 29 Agustus lalu terjadi karena situasi tidak terkendali. Jumlah aparat yang bertugas hanya sekitar 200 personel, sementara massa mencapai 2.000 orang tersebar di DPRD Kota dan DPRD Provinsi Sulsel. “Anggota kami saat itu tidak dilengkapi senjata, hanya bermodalkan tameng. Ini komitmen Kapolri agar tidak menyakiti pengunjuk rasa. Yang tidak boleh disakiti adalah pengunjuk rasa, bukan anarko,” jelas Arya. Namun, situasi berubah ketika massa mulai melempari aparat dengan batu dan bom molotov. Untuk mencegah jatuhnya korban lebih banyak, aparat menarik diri dan menghindari bentrokan langsung. Menurut Arya, awalnya isu yang diangkat massa terkait Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta sikap anggota DPR RI. Namun, di lapangan, sasaran justru berubah, menyasar aparat kepolisian. “Kami tidak bisa mengambil risiko tanpa bantuan TNI. Bahkan Damkar pun dihalangi massa,” terangnya. Atas kejadian itu, Arya menyampaikan duka mendalam atas korban meninggal, termasuk staf DPRD Makassar. Ia menegaskan, keputusan Presiden dan perintah Kapolri sudah jelas: seluruh pelaku kerusuhan harus ditindak tegas sesuai hukum. “Siapapun yang melakukan tindakan anarkis, bukan lagi masyarakat, bukan lagi mahasiswa, bukan lagi ormas. Mereka penjahat, dan akan kami tindak tegas,” tegasnya. Kapolrestabes menekankan bahwa penyampaian aspirasi yang damai akan tetap dikawal penuh oleh aparat. Namun, jika massa melakukan perusakan, pelemparan bom molotov, hingga penjarahan, maka tindakan tegas akan diambil. Langkah itu termasuk penggunaan gas air mata, peluru karet, hingga peluru tajam sesuai aturan Undang-Undang Unjuk Rasa. Polisi juga akan segera mengusut pelaku kerusuhan di DPRD Kota dengan memeriksa CCTV dan bukti lapangan. “Kami sudah jelas. Selama masih mahasiswa dengan jaket almamater, masih menyuarakan aspirasi, menutup jalan, itu tidak masalah. Tapi kalau sudah anarkis, itu penjahat. Dan saya janji, saya tindak tegas,” ujar Arya. Di akhir pernyataannya, Arya mengajak seluruh elemen masyarakat bersama pemerintah kota dan TNI untuk menolak anarkisme. “Polisi, Wali Kota, Dandim, akan bersama-sama melawan. Kami harap masyarakat juga ikut bersama, jangan diam. Mari kita tolak anarkisme di Makassar,” tegasnya. Suasana haru menyelimuti pertemuan lintas ormas dan Forkopimda di Warkop SIJA, Jalan Sawerigading, Minggu (30/8/2025) malam. Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman, tak kuasa menahan tangis saat menyampaikan duka mendalam atas tragedi aksi unjuk rasa 29 Agustus lalu yang menewaskan sedikitnya empat orang. Dengan suara bergetar, Supratman menyatakan kesediaannya mengorbankan nyawa demi menjaga keamanan dan kedamaian Makassar. “Kalau hari ini Makassar untuk amannya, ambil nyawanya di Supra. Saya bertaruhkan nyawaku demi waktu Makassar,” jelasnya. “Saya tidak rela Makassar hancur. Kasihan Makassar seperti ini, hanya karena persoalan pusat, masyarakat menjadi korban,” tambah penuh haru. Supratman menegaskan, selama 12 tahun menjadi wakil rakyat hingga periode ketiganya saat ini, DPRD Kota Makassar tak pernah menutup pintu aspirasi. Menurutnya, gedung DPRD adalah rumah rakyat, tempat semua kelompok masyarakat menyampaikan suara. “Tunjukkan pada saya satu saja aspirasi mahasiswa yang ditolak di DPRD Kota Makassar. Tidak ada. Karena rumah DPRD adalah rumah rakyat, rumah kita semua,” tegas politisi NasDem itu. Namun, rasa haru bercampur kesedihan tampak saat ia menyebut gedung DPRD justru dibakar saat unjuk rasa ricuh. “Yang kita sesalkan, kenapa rumah kita sendiri yang dibakar? Tetapi sudahlah, semua sudah terjadi. Yang penting, ke depan kita jaga Makassar agar tetap aman, dan proses pemerintahan tetap berjalan,” kata Supratman. Menurutnya, insiden berdarah yang menewaskan empat jiwa itu harus dijadikan pelajaran bersama agar tidak pernah terulang. Ia bersama Forkopimda, termasuk Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin dan Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Arya Perdana, berkomitmen memastikan kota tetap kondusif. “Kami hanya ingin melihat Makassar lebih baik, rakyatnya lebih bahagia. Jangan sampai kejadian kemarin terulang, karena akan menjadi sorotan buruk bagi kota kita,” ucapnya. Dengan penuh harap, Supratman mengajak seluruh masyarakat tetap menjaga Makassar dari aksi anarkis. Ia menegaskan DPRD tidak pernah melarang demonstrasi, namun penyampaian aspirasi harus dilakukan dengan damai. “Kalau ada yang mau demo, silakan. Itu hak rakyat. Tapi jangan lagi ada anarki seperti kemarin, karena nyawa manusia yang melayang itu sangat berdosa,” tegasnya. Di akhir pernyataannya, Supratman mengingatkan semua pihak bahwa Makassar adalah rumah bersama. “Makassar ini rumah kita. Jangan sampai rumah kita sendiri yang kita hancurkan,” tutupnya dengan suara bergetar.

Daerah, Gowa, Politik

Boikot NASDEM, PAN, dan GOLKAR : PECAT Politisi Viral, Selamatkan Demokrasi!

Tinggalkan Komentar / Daerah, Gowa, Politik / Fikri Haikal

ruminews.id, Gowa – 31 Agustus 2025, Ketua SAPMA PP Kabupaten Gowa, Sigit, dengan tegas menyatakan sikap untuk memboikot Partai NASDEM, PAN, dan GOLKAR. Sikap ini lahir dari kekecewaan mendalam atas wajah DPR yang kini semakin terdegradasi menjadi panggung hiburan, bukan lagi lembaga terhormat yang memperjuangkan kepentingan rakyat. Fenomena viralnya sejumlah anggota dewan dari ketiga partai ini menjadi bukti nyata : 1. NASDEM: Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach 2. PAN: Eko Patrio dan Uya Kuya 3. GOLKAR: Adies Kadir Figur-figur tersebut lebih dikenal karena sensasi dan pencitraan ketimbang gagasan dan kerja nyata untuk rakyat. Kehadiran mereka menunjukkan bahwa partai politik justru sengaja menjadikan DPR sebagai ajang populer dan tontonan publik, sementara penderitaan rakyat terus diabaikan. TUNTUTAN KAMI : 1. Boikot total terhadap NASDEM, PAN, dan GOLKAR pada setiap momentum politik, termasuk Pemilu mendatang. 2. Mendesak Ketua Umum Partai NASDEM, Surya Paloh, untuk segera memecat Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari keanggotaan partai. 3. Mendesak Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, untuk segera memecat Eko Patrio dan Uya Kuya dari keanggotaan partai. 4. Mendesak Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia untuk segera memecat Adies Kadir dari keanggotaan partai. 5. Menghentikan praktik politik pencitraan dan politik artis yang merendahkan nilai demokrasi. 6. Mengembalikan DPR pada fungsinya sebagai rumah rakyat, bukan panggung hiburan. AKSI KONKRET, Sebagai bentuk penegasan sikap, SAPMA PP Kabupaten Gowa akan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di Kantor DPW NASDEM, PAN, dan GOLKAR Sulawesi Selatan. Aksi ini menjadi simbol perlawanan terhadap partai-partai yang telah mengkhianati amanah rakyat dengan lebih mementingkan popularitas daripada perjuangan. Kami menyerukan dan mengajak seluruh mahasiswa, pemuda, dan masyarakat sipil untuk bersatu dalam barisan perlawanan rakyat. DPR bukan panggung hiburan! Politik bukan untuk artis dan selebritas! Demokrasi bukan untuk dipermainkan! Hidup Rakyat! Boikot Partai Pengkhianat!

Daerah, Makassar, Politik

Dari Makassar, seruan pembubaran PAN dan NASDEM menjadi Tuntutan

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Politik / Fikri Haikal

ruminews.id, Aksi aliansi mahasiswa dan masyarakat sipil akan mengagendakan aksi unjuk rasa depan kantor DPW PAN dan NASDEM sulsel dan akan berniat memboikot kantor DPW PAN dan NASDEM Sulsel. Aksi ini menyusul buntut kegaduhan yang terjadi diakibatkan ulah kader partai PAN dan NASDEM, Ahmad Sahroni (Bendahara Umum NASDEM), Eko Hendro Purnomo (Sekjend PAN), bagi masyarakat identitas mereka tak bisa dilepaskan dari jabatannya di Partai Politik. Maka sudah wajar bagi aktivis dan masyarakat agar kedua partai ini membubarkan diri. Masyarakat jikalau PAN dan NASDEM tidak membubarkan diri, maka akan menempuh jalur konstitusional. Sebagaimana amanat Pasal 68 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (jo. UU No. 8 Tahun 2011, jo. UU No. 7 Tahun 2020), mempersyaratkan yang memiliki legal standing pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah pemerintah melalui Jaksa Agung. Kami ribuan masyarakat SULSEL akan menyurat ke Jaksa Agung agar melakukan upaya ini. Karena seandainya Partai NASDEM dan PAN tidak ada di Negeri ini, tentunya kegaduhan serta kejadian pembakaran objek vital negara seperti kantor DPRD tidak akan terjadi tentunya. “Ujar Cimeng penanggungjawab gerakan” Kami akan terus melakukan aksi unjuk rasa sampai aspirasi ini tersampaikan sebagaimana pesan Presiden Prabowo Subianto bahwa segala aspirasi masyarakat akan didengar dan ditindak lanjuti, tentunya kami akan mengajak seluruh elemen bangsa termasuk kawan-kawan yang lagi berduka dalam kemanusiaan, teman-teman dari ojek online untuk sama- sama bersolidaritas agar nawacita perjuangan ini menghasilkan hasil perjuangan yang konkrit. “Tutup aktivis Cimeng pasca Konsolidasi”

Daerah, Makassar

DEMA Saintek Desak Aparat Usut Dalang Kerusuhan: Aspirasi Rakyat Jangan Ditunggangi

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar / Fikri Haikal

ruminews.id – Makassar, 31 Agustus 2025 – Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar (DEMA Saintek UINAM) menyampaikan keprihatinan mendalam atas kerusuhan yang meluas di berbagai daerah, termasuk Makassar, yang memakan korban jiwa. Ketua DEMA Saintek, Muh Alwi Nur, menegaskan bahwa bangsa ini dibangun atas dasar semangat kebersamaan, gotong royong, dan kebebasan berpendapat. Namun sangat disayangkan, kebebasan itu kini sering ditunggangi oleh provokator yang mengarahkan aksi menuju perusakan fasilitas publik, penjarahan, bahkan pembakaran gedung rakyat. “Kita ini bangsa yang menjunjung tinggi kebebasan berpendapat, bukan bangsa yang membenarkan kebebasan merusak. Saat aspirasi berubah menjadi anarki, rakyat sendiri yang paling dirugikan. Nyawa manusia jauh lebih berharga dari sekadar kepentingan politik jangka pendek,” ujar Alwi. Kejanggalan yang Perlu Dijawab Dalam pandangan DEMA Saintek, ada beberapa kejanggalan yang harus segera dijelaskan oleh aparat, khususnya pihak kepolisian, agar rakyat tidak terus dibuat bingung dan kehilangan kepercayaan: Mengapa aparat nyaris tak terlihat saat aksi berlangsung? Apakah benar aparat memilih diam karena tersinggung stigma publik? Mengapa massa aksi bisa kompak membawa bom molotov? Dari mana mereka mendapatkannya dan bagaimana bisa lolos dari pantauan aparat? Mengapa pembakaran terjadi serentak di berbagai daerah? Apakah ada pembiaran pada malam itu Mengapa setelah kejadian justru muncul ancaman penembakan demonstran, bukan pencegahan pengrusakan fasilitas umum sejak awal? Dengan beberapa kejanggalan tersebut kami pihak DEMA Saintek mendesak agar institusi Kepolisian segara mengusut kejanggalan tersebut dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap ruang-ruang demokrasi dan institusi. Pertanyaan-pertanyaan ini bukan untuk melemahkan institusi kepolisian, melainkan agar Polri dapat kembali meneguhkan dirinya sebagai pengayom rakyat, bukan pihak yang justru menakut-nakuti rakyat. Kepercayaan publik kepada Polri hanya bisa dijaga dengan keterbukaan, keberanian mengusut dalang kerusuhan, dan sikap adil dalam menegakkan hukum. Ajakan untuk Kebersamaan DEMA Saintek UINAM mengajak seluruh mahasiswa dan masyarakat untuk tidak terjebak provokasi. Aspirasi harus tetap disalurkan dengan damai, intelektual, dan bermoral. Perusakan fasilitas publik, penjarahan, dan kekerasan bukanlah jalan perjuangan, melainkan justru melemahkan rakyat sendiri. “Mari kita jaga Kota Daeng dari provokasi. Mari rawat kebersamaan, semangat demokrasi, dan ruang intelektual yang sehat. Perbedaan pendapat itu wajar, tapi jangan sampai kita kehilangan rasa persaudaraan. Hanya dengan persatuan, kita bisa menghadirkan perubahan yang benar-benar berpihak pada rakyat,” tutup Alwi.

Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan

Munafri Imbau Warga Tak Terprovokasi, Jaga Kondusifitas Kota

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan / Fikri Haikal

ruminews.id, Makassar — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengimbau seluruh warga masyarakat dan ormas serta pemuda untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing pasca insiden yang terjadi di Gedung DPRD Kota Makassar, Jumat (29/8/2025) malam. Hal tersebut disampaikan sesat sebelum, bersilaturahmi dengan Kepala Staf Kodam (Kasdam) XIV/Hasanuddin, Brigjen TNI Sugeng Hartono, S.E., M.M, di kantor Balai Kota Makassar, Sabtu (30/8/2025) malam. “Mari kita rawat kebersamaan dan rasa persaudaraan demi terciptanya Kota Makassar yang aman, damai, dan jauh dari segala bentuk provokasi,” imbuh Munafri, di kantor Balai Kota Makassar, Sabtu (30/8/2025) malam. “Kota Makassar ini adalah rumah kita bersama. Dengan menjaga ketenangan dan saling menghargai, insya Allah Makassar akan selalu menjadi kota yang rukun dan maju bagi kita semua,” tambah Appi berupa ajakan menjaga kota Makassar. Munafri juga menegaskan bahwa demokrasi adalah ruang untuk menyampaikan aspirasi, namun harus dilakukan dengan cara yang benar dan tanpa kekerasan. “Namanya demokrasi, tolong sampaikan dengan cara yang baik, dengan cara yang benar. Yang kita tolak adalah kekerasan, premanisme, dan tindakan yang melampaui batas. Karena akibatnya, saudara-saudara kita yang tidak berdosa menjadi korban,” tegasnya. Lebih lanjut, Wali Kota mengingatkan agar masyarakat, termasuk organisasi kemasyarakatan, tidak mudah terprovokasi. Menurutnya, menjaga ketenangan dan kedamaian Makassar adalah tanggung jawab bersama. “Makassar ini tempat kita semua mencari nafkah, membesarkan anak-anak, dan membangun masa depan,” tutur Appi. “Karena itu, saya mengajak semua warga, mari kita jaga Makassar bersama-sama. Tidak ada lagi sekat, yang ada hanyalah warga Makassar yang ingin menjaga kotanya tetap damai, lanjut politisi Golkar itu. Munafri menutup dengan harapan agar seluruh proses penyelesaian pasca insiden dapat dijalani dengan kepala dingin, tanpa terprovokasi oleh pihak-pihak yang ingin memecah belah. “Mari kita buktikan bahwa warga Makassar mampu menjaga kotanya dengan persaudaraan dan kebersamaan,” pungkasnya. Pada kesempatan ini, Kadam dan jajaran berharap agar insiden terjadi di DPRD Kota Makassar, tak terulang. Apalagi kejadian hingga menelan korban jiwa.

Daerah, Makassar, Pemerintahan

Rapat Koordinasi Nasional, Pegawai Korban Insiden Jadi Perhatian Dapat Santutan

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Pemerintahan / Fikri Haikal

ruminews.id, MAKASSAR — Menyikapi insiden tragis yang terjadi di Kota Makassar, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengikuti rapat koordinasi secara daring bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Sabtu (30/8/2025) malam pukul 20.00 WITA. Rapat dipimpin langsung oleh Menteri PANRB, Rini Widyantini, didampingi Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Prof. Zudan Arif, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, serta jajaran Pimpinan Taspen. Lewat virtual yang berlangsung di Kantor Balai Kota Makassar, dari lingkup Pemerintah Kota Makassar turut hadir Sekretaris Daerah Kota Makassar, Kepala BKD, Kepala Diskominfo, Kepala BPBD, Kepala Damkarmat, dan Kepala Kesbangpol. Dalam rapat tersebut, Wali Kota Munafri memberikan laporan terkait perkembangan penanganan pasca-insiden yang dipicu oleh aksi unjuk rasa mahasiswa di DPRD Makassar hingga menyebabkan korban jiwa, baik ASN maupun tenaga non-ASN. Munafri menyampaikan, pemerintah kota memberikan perhatian penuh terhadap para korban, termasuk dengan mengusulkan kenaikan pangkat anumerta bagi ASN almarhum Syaiful Akbar, Kasi Kesra Kecamatan Ujung Tanah, yang gugur saat menjalankan tugas menghadiri rapat paripurna. “Almarhum meninggal saat bertugas di Paripurna, dan usulan kenaikan pangkat ini menjadi bentuk penghormatan sekaligus penghargaan dari pemerintah,” jelas Munafri. Selain itu, Pemkot Makassar juga memberikan perhatian terhadap korban non-ASN, di antaranya almarhum Muh Akbar Basri (Abay), staf DPRD Kota Makassar. Munafri menyampaikan bahwa Pemkot akan mengusulkan status almarhum untuk mendapatkan formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai bentuk penghargaan atas pengabdiannya. Adapun korban lainnya, Sarinawat, yang merupakan staf pribadi salah satu anggota DPRD Kota Makassar, turut menjadi korban dalam kebakaran gedung DPRD. “Semua proses pemakaman hingga tahlilan akan didampingi penuh oleh pemerintah kota sebagai wujud empati dan rasa tanggung jawab,” tambahnya. Wali Kota juga melaporkan bahwa sejumlah korban luka masih dalam perawatan intensif di rumah sakit. Sehingga penanganan medis masih terus dipantau secara ketat. “Insya Allah pemerintah kota akan terus mendampingi keluarga korban, baik yang meninggal maupun yang masih dirawat,” jelasnya. Ia juga, menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat yang langsung menindaklanjuti kasus ini. Langkah percepatan ini diinisiasi langsung oleh Kementerian PANRB, dengan dukungan Presiden Republik Indonesia, sebagai respon cepat atas insiden Makassar yang menelan korban jiwa dari unsur ASN maupun non-ASN. “Kami berterima kasih, karena arahan Pemerintah ini bukan hanya bentuk himbauan, tetapi juga wujud nyata kepedulian negara kepada ASN dan keluarganya, khususnya di Makassar yang mengalami korban jiwa,” ujarnya. Melalui rapat koordinasi ini, pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyepakati langkah cepat dalam memastikan hak-hak ASN maupun non-ASN yang menjadi korban insiden dapat terpenuhi, baik dalam bentuk santunan, penghargaan, maupun perlindungan jaminan sosial. Dalam rapat tersebut, pemerintah pusat menekankan percepatan pemenuhan hak-hak ASN korban, antara lain. Menteri PANRB Rini Widyantini menyampaikan, proses pensiun dipercepat bagi ASN yang meninggal dunia, Dana Taspen dan BPJS segera dibayarkan, dengan target pencairan mulai 1 September. Penghargaan anumerta berupa kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi bagi ASN yang gugur saat bertugas. “Semua proses dipercepat agar keluarga korban segera mendapatkan kepastian dan hak-haknya,” jelas Menteri PANRB Rini Widyantini. Selain itu, rapat juga membahas langkah pencegahan bagi ASN ke depan. Kementerian menyarankan agar pegawai menerapkan pola kerja dan menyesuaikan penggunaan identitas ASN di ruang publik. Pegawai diimbau untuk berpakaian bebas rapi, tidak selalu menonjolkan atribut kedinasan, demi faktor keamanan. Sebagai perwakilan Pemerintah Pusat, MenPANRB menyampaikan apresiasi atas langkah cepat pemerintah daerah dalam merespons insiden unjuk rasa di DPRD Makassar yang menelan korban jiwa dari unsur ASN maupun non-ASN. Ia mengucapkan terima kasih atas perhatian, pendampingan, serta upaya percepatan hak-hak korban yang dilakukan lintas kementerian, mulai dari proses pensiun, pembayaran Taspen, hingga penghargaan anumerta bagi ASN yang gugur dalam tugas. “Saya ingin mengucapkan terima kasih atas gerakan cepat dan pendampingan kepada para korban, serta upayanya untuk mendorong kondusivitas di Kota Makassar,” ujarnya. Ia juga menekankan pentingnya arahan dari Kementerian Dalam Negeri agar langkah ke depan bisa lebih fokus pada upaya pencegahan. “Mohon catatan dan arahan Mendagri bisa terus diperhatikan, terutama untuk mengurangi potensi konflik berkepanjangan atau munculnya isu-isu baru. Kondisi harus dijaga agar tidak semakin melebar,” tambahnya. Dalam kesempatan itu, dia turut menyampaikan usulan agar keluarga korban non-ASN juga mendapat perhatian berupa santunan, meskipun secara aturan berbeda dengan ASN. “Kami berharap ada solusi agar para non-ASN juga mendapatkan santunan. Sebab mereka juga bagian dari pengabdi di lingkup pemerintahan,” jelasnya. Selain itu, langkah percepatan administrasi yang dilakukan BKN, di mana proses kenaikan pangkat anumerta serta hak pensiun ASN korban sudah bisa diproses secara digital. “Alhamdulillah, insya Allah mulai 1 September besok, hak pensiun sudah bisa diterima oleh keluarga korban. Ini bukti nyata perhatian negara,” ungkapnya.

Home

Berita

Internasional

Nasional