Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Author name: Admin01

Internasional, Opini

Generasi Kedua Revolusi Iran: Mojtaba Khamenei Memimpin di Tengah Badai Geopolitik

Tinggalkan Komentar / Internasional, Opini /

ruminews.id – Kenaikan Mojtaba Khamenei sebagai pemimpin tertinggi Iran menandai salah satu momen paling menentukan dalam sejarah politik Republik Islam sejak era Ruhollah Khomeini. Setelah Kesyahidan ayahnya, Ali Khamenei, pada masa konflik regional yang memanas, Dewan ulama Iran atau Assembly of Experts memutuskan untuk menunjuk Mojtaba sebagai Rahbar (pemimpin tertinggi) baru. Sebuah keputusan yang segera menarik perhatian dunia internasional sekaligus membuka perdebatan tentang arah masa depan negara tersebut. Mojtaba lahir pada tahun 1969 di kota religius Mashhad dalam keluarga ulama yang sangat terlibat dalam pergolakan revolusi Iran. Ia tumbuh di tengah atmosfer politik yang intens pada masa setelah Revolusi Islam Iran, ketika negara baru itu sedang membangun identitas ideologis dan struktur kekuasaan yang berbeda dari sistem monarki sebelumnya. Latar belakang ini membentuk karakter politiknya sejak awal sebagai seorang anak revolusi yang sejak muda berada di lingkar inti kekuasaan republik Islam. Tidak seperti banyak pemimpin politik modern yang meniti karier melalui jabatan publik, perjalanan Mojtaba justru berlangsung melalui jalur yang lebih senyap. Ia menempuh pendidikan agama di Hawza Qom, pusat studi teologi Syiah, di mana ia mempelajari fikih dan ushul fikih di bawah bimbingan sejumlah ulama terkemuka. Dalam sistem pendidikan hawzah, ia bahkan diketahui mengajar kelas tingkat lanjut yang biasanya diikuti oleh calon ulama. Namun reputasi Mojtaba tidak semata dibangun melalui otoritas keagamaan. Sejak muda ia juga memiliki pengalaman dalam dunia militer. Pada akhir perang Iran–Irak, ia sempat bergabung dengan unit yang terkait dengan Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC), lembaga militer yang kemudian berkembang menjadi salah satu pilar kekuatan utama negara Iran. Jaringan yang terbentuk pada masa perang ini kelak menjadi salah satu fondasi pengaruhnya dalam struktur keamanan dan politik Iran. Selama bertahun-tahun, Mojtaba dikenal sebagai figur yang bekerja di balik layar kekuasaan. Ia berperan di sekitar kantor Pemimpin Tertinggi dan membangun jaringan yang menghubungkan ulama, militer, serta aparat keamanan negara. Banyak pengamat menggambarkannya sebagai “power broker” yang memainkan peran penting dalam mengoordinasikan hubungan antara lembaga-lembaga kunci negara, meskipun ia sendiri jarang tampil di panggung publik. Peran ini membuatnya sering disebut sebagai salah satu figur paling berpengaruh di lingkaran kekuasaan Iran bahkan sebelum secara resmi memegang jabatan tertinggi. Kedekatannya dengan jaringan ulama konservatif dan struktur militer revolusioner membuat sebagian analis melihatnya sebagai sosok yang mampu menjaga kesinambungan ideologi dan struktur negara yang dibangun sejak revolusi 1979. Namun seperti banyak tokoh yang lahir dari sistem politik revolusioner, sosok Mojtaba juga tidak lepas dari kontroversi. Sejumlah kalangan oposisi menilai pengaruhnya terlalu besar dalam politik domestik, terutama dalam konteks respons negara terhadap berbagai gelombang protes yang terjadi dalam dua dekade terakhir. Kritik tersebut mencerminkan polarisasi yang memang telah lama menjadi bagian dari dinamika politik Iran. Terlepas dari perdebatan tersebut, pengangkatannya sebagai pemimpin tertinggi menunjukkan bahwa elite politik Iran melihatnya sebagai figur yang mampu menjaga stabilitas negara di tengah tekanan geopolitik yang semakin tajam. Iran saat ini berada di persimpangan sejarah yang tengah menghadapi sanksi ekonomi, rivalitas strategis dengan Barat, serta konflik regional yang terus berkembang. Dalam situasi seperti ini, kontinuitas kepemimpinan sering dipandang sebagai faktor penting bagi keberlangsungan sistem negara. Karena itu, sosok Mojtaba Khamenei tidak dapat dipahami hanya sebagai penerus biologis dari pemimpin sebelumnya. Ia merupakan produk dari generasi kedua revolusi Iran yakni generasi yang tumbuh setelah republik Islam berdiri dan yang kini mulai mengambil alih kendali negara. Apakah kepemimpinannya akan membawa Iran menuju konsolidasi kekuasaan yang lebih kuat atau justru membuka babak baru dalam dinamika politik kawasan, masih menjadi pertanyaan terbuka. Namun satu hal sudah jelas bahwa dengan naiknya Mojtaba Khamenei ke posisi Rahbar, Iran memasuki fase baru dalam sejarah politiknya, sebuah fase yang kemungkinan besar akan sangat mempengaruhi keseimbangan kekuatan di Timur Tengah dan bahkan dalam geopolitik global.

Pemuda

Gubernur Sulsel Absen di Pelantikan KNPI, Isyarat Dukungan Mengarah ke Vonny Ameliani Suardi

Tinggalkan Komentar / Pemuda /

ruminews.id – Makassar — Dewan Pengurus Daerah (DPD) Tingkat I Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Sulawesi Selatan menggelar pelantikan kepengurusan di Hotel Claro Makassar, Senin (9/3/2026). Namun, pelantikan tersebut justru menjadi sorotan karena tidak dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Selatan. Ketidakhadiran orang nomor satu di Sulsel itu memunculkan berbagai spekulasi di kalangan aktivis kepemudaan. Sejumlah informasi yang beredar menyebutkan bahwa gubernur hanya berencana menghadiri pelantikan Ketua DPD KNPI Sulsel versi Vonny Ameliani Suardi. Situasi ini dinilai sebagai sinyal kuat bahwa dukungan gubernur lebih condong kepada kepengurusan KNPI yang dipimpin Vonny. Bahkan, sebagian kalangan menilai absennya gubernur menjadi indikator bahwa legitimasi pelantikan yang digelar hari ini masih dipertanyakan. KNPI sendiri dikenal sebagai mitra strategis pemerintah dalam urusan kepemudaan. Sebagai organisasi yang sering disebut sebagai “organisasi plat merah”, KNPI diharapkan mampu membangun koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah, khususnya dengan kepala daerah di tingkat provinsi. Dalam sejarah organisasi tersebut di Sulawesi Selatan, hampir setiap pelantikan kepengurusan KNPI selalu dihadiri langsung oleh gubernur yang sedang menjabat. Hal itu pernah terjadi pada masa kepemimpinan Imran Eka Saputra maupun Nurkanita Maruddani Kahfi, di mana gubernur hadir sebagai bentuk perhatian dan dukungan terhadap gerakan kepemudaan. Karena itu, absennya gubernur pada pelantikan kali ini memunculkan tanda tanya besar mengenai dinamika yang terjadi di tubuh KNPI Sulawesi Selatan. Di sisi lain, sumber yang berkembang menyebutkan bahwa sejak awal gubernur hanya mengetahui hasil musyawarah daerah KNPI yang digelar di Hotel Horizon Makassar yang menetapkan Vonny Ameliani Suardi sebagai formatur terpilih. Sementara pelantikan yang berlangsung di Hotel Claro Makassar hari ini dinilai oleh sejumlah pihak terkesan berlangsung secara tergesa-gesa dan seolah dipaksakan, sehingga tidak semua pihak mengetahui secara jelas proses maupun dasar pelaksanaannya.

Nasional, Pemuda, Politik

Kisruh DPD KNPI Sulsel Memanas, Ketua MPI Sulsel: Meminta MPI Pusat Menunjuk Karateker DPP KNPI Ryano

Tinggalkan Komentar / Nasional, Pemuda, Politik /

ruminews.id – MAKASSAR— Polemik yang terjadi di tubuh Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sulawesi Selatan terus menuai sorotan. Ketua **Majelis Pemuda Indonesia (MPI) KNPI Sulsel, Imran Eka Saputra, menegaskan bahwa kebijakan maupun Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh Ryano Panjaitan tidak memiliki dasar hukum yang sah. Menurut Imran, kepengurusan DPP KNPI yang dipimpin Ryano telah berakhir, sehingga segala keputusan yang dikeluarkan setelah masa kepengurusan tersebut dinilai tidak memiliki legal standing. “Tidak ada legal standing bagi Ryano untuk mengeluarkan kebijakan. Masa kepengurusan DPP KNPI yang dipimpinnya sudah berakhir,” tegas Imran dalam pernyataannya, baru-baru ini. Ia bahkan menilai, penerbitan SK tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan yang ilegal dan berpotensi menimbulkan persoalan hukum. “SK yang dikeluarkan Ryano tidak memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat. Karena itu, SK tersebut dipandang seolah-olah tidak pernah ada,” ujarnya. Imran juga menegaskan bahwa secara organisatoris, Ryano tidak lagi memiliki kewenangan sebagai Ketua Umum KNPI sejak masa kepengurusannya berakhir. “Ryano bukan lagi Ketua Umum sejak berakhirnya masa kepengurusannya,” kata dia. Lebih lanjut, Imran menyebut kondisi organisasi KNPI saat ini berada dalam status status quo karena belum adanya kepengurusan definitif di tingkat pusat. “Kepengurusan DPP KNPI saat ini berada dalam status quo. Terjadi kekosongan kekuasaan di tubuh DPP KNPI,” jelasnya. Atas kondisi tersebut, Imran mendesak MPI DPP KNPI untuk segera mengambil langkah organisatoris dengan menunjuk karateker Ketua Umum guna menghindari polemik berkepanjangan di tubuh organisasi kepemudaan tersebut. “MPI DPP KNPI harus segera menunjuk karateker Ketua Umum agar roda organisasi tetap berjalan dan tidak menimbulkan konflik berkepanjangan di daerah,” pungkasnya. Kisruh internal KNPI ini dinilai berpotensi memengaruhi dinamika organisasi kepemudaan di berbagai daerah, termasuk di Sulawesi Selatan, jika tidak segera diselesaikan secara organisatoris sesuai mekanisme yang berlaku.

Opini

Saat Kita Ribut Mazhab, Dunia Sedang Membagi Peta

Tinggalkan Komentar / Opini /

ruminews.id – Kebanyakan orang Indonesia hari ini masih sibuk memperdebatkan konflik Sunni–Syiah, seolah-olah dunia berhenti di abad pertengahan. Padahal geopolitik global sudah bergerak jauh melampaui isu sektarian itu. Yang sedang bermain bukan lagi sekadar perbedaan mazhab, melainkan perebutan energi, jalur dagang, teknologi militer, dominasi informasi, dan pengaruh kawasan. Sementara kita ribut soal identitas, dunia sedang menyusun peta kekuatan baru. Coba lihat dengan kepala dingin. Konflik di Timur Tengah hari ini bukan sekadar soal Sunni atau Syiah. Konflik itu berkaitan dengan posisi strategis kawasan, kontrol Selat Hormuz, harga minyak global, aliansi militer, hingga pertarungan blok besar dunia. Tetapi narasi yang terus digoreng di media sosial (khususnya di Indonesia) justru diarahkan ke satu titik sempit seolah “Ini perang Sunni vs Syiah.” Mengapa? Karena isu sektarian itu murah, emosional, dan mudah memecah belah. Isu itu seperti tombol merah yang jika ditekan, orang langsung marah tanpa berpikir panjang. Dan ketika umat Islam sibuk saling curiga, siapa yang diuntungkan? Bukan rakyat Palestina. Bukan rakyat Iran. Bukan rakyat Arab. Bukan juga umat Islam Indonesia. Yang diuntungkan adalah pihak yang ingin dunia Islam terfragmentasi. Strategi klasik; pecah, lemahkan, lalu kendalikan. Ironisnya, sebagian dari kita (netizen indonesia) dengan sukarela menjadi pengeras suara narasi itu. Mereka mengulang framing yang dibangun oleh kepentingan geopolitik luar, seolah itu adalah perjuangan teologis kita sendiri. Mereka membenci atas nama mazhab, padahal yang sedang dimainkan adalah catur kekuasaan global. Indonesia bukan Timur Tengah. Sejarah Islam di Nusantara dibangun di atas akulturasi, tasawuf, kearifan lokal, dan toleransi. Kita tidak punya beban sejarah perang mazhab seperti di kawasan lain. Lalu mengapa kita begitu bersemangat mengimpor konflik yang bukan milik kita? Perbedaan Sunni–Syiah adalah fakta teologis. Itu bagian dari sejarah intelektual Islam. Tetapi menjadikannya bahan bakar kebencian politik hari ini adalah bentuk kemalasan berpikir. Perbedaan itu menyederhanakan persoalan kompleks menjadi hitam-putih yang dangkal. Jika kita terus terjebak pada pertengkaran mazhab, kita kehilangan fokus pada isu yang lebih besar yakni keadilan global, kemerdekaan bangsa-bangsa, kedaulatan ekonomi, dan martabat umat. Jangan sampai kita menjadi generasi yang keras dalam berdebat, tetapi lemah dalam membaca realitas. Bijaklah. Bedakan antara perbedaan teologi dan permainan geopolitik. Jangan biarkan identitas keagamaan kita diperalat untuk agenda yang bahkan tidak kita pahami sepenuhnya. Karena ketika umat sibuk bertengkar soal label, para aktor global sedang sibuk menghitung barel minyak, kontrak senjata, dan peta pengaruh. Dan pada akhirnya, yang rugi bukan mazhab. Yang rugi adalah kita sendiri. [Erwin]

Internasional

10 Pejabat Tinggi Iran Tewas dalam Serangan AS–Israel, Ini Daftar Namanya!

Tinggalkan Komentar / Internasional /

ruminews.id – Serangan militer gabungan Amerika Serikat dan Israel ke sejumlah target strategis di Iran memicu guncangan besar di Timur Tengah. Dalam serangan tersebut, sejumlah tokoh penting Iran dilaporkan tewas, termasuk Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei. Media pemerintah Iran menyebut kematian Khamenei sebagai pukulan besar bagi negara tersebut dan menetapkan masa berkabung nasional. Selain Khamenei, beberapa pejabat tinggi lain juga dilaporkan menjadi korban dalam operasi militer tersebut. Serangan ini disebut sebagai salah satu operasi terbesar yang pernah dilakukan terhadap kepemimpinan Iran dalam beberapa dekade terakhir. Berikut daftar 10 pejabat tinggi Iran yang dilaporkan tewas pasca serangan tersebut: 1. Ali Khamenei – Pemimpin Tertinggi Iran 2. Mahmoud Ahmadinejad – Mantan Presiden Iran 3. Mohammad Pakpour – Panglima IRGC 4. Aziz Nasirzadeh – Menteri Pertahanan Iran 5. Abdolrahim Mousavi – Kepala Staf Angkatan Bersenjata 6. Ali Shamkhani – Sekretaris Dewan Pertahanan 7. Mohammad Shirazi – Penghubung Militer Senior 8. Hossein Jabal Amelians – Kepala SPND 9. Reza Mozaffari Nia – Mantan Kepala SPND 10. Salah Asadi – Pejabat Intelijen dan Komando Darurat Pemerintah Iran menuding serangan itu sebagai aksi agresi yang melanggar hukum internasional dan berjanji akan memberikan respons keras. Di sisi lain, konflik ini juga memicu eskalasi di kawasan. Kelompok sekutu Iran di Timur Tengah menyatakan siap melakukan perlawanan setelah tewasnya sejumlah pemimpin Iran dalam serangan tersebut.

Jakarta, Nasional, Pemuda

PB HMI Dukung Pernyataan Bahlil : Meluruskan Dinamika Sejarah dan Relevansi Peran HMI-PMII Dalam Pembangunan Bangsa

Tinggalkan Komentar / Jakarta, Nasional, Pemuda /

ruminews.id – ​JAKARTA – Dinamika antara organisasi mahasiswa Islam besar di Indonesia kembali menghangat. Menanggapi respon terbuka Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) melalui akun instagram “pmiiofficial” terkait pernyataan Bahlil Lahadalia yang menyebut PMII sebagai “Sekoci”, Fungsionaris Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), A. Muh. Satriansyah, angkat bicara untuk mendudukkan perkara pada proporsi sejarah yang tepat dan mendukung pernyataan Bahlil Lahadalia. ​Dalam keterangan resminya, Satriansyah menegaskan dukungan PB HMI terhadap pernyataan Bahlil Lahadalia. Menurutnya, istilah “Sekoci” dan “Kapal Induk” tidak seharusnya dimaknai sebagai upaya mengecilkan peran salah satu pihak, melainkan sebagai pengakuan atas fleksibilitas strategi dan hierarki historis. Satriansyah menjelaskan bahwa secara sosiologis, istilah “Sekoci” merujuk pada kelincahan pergerakan. Jika HMI diibaratkan sebagai kapal besar yang lahir pasca kemerdekaan (1947), maka kehadiran organisasi mahasiswa Islam setelahnya adalah bentuk pengayaan strategi dalam menjaga kedaulatan NKRI. ​”Pernyataan Kanda Bahlil tidak bermaksud merendahkan. Ini adalah dinamika strategi. Kehadiran organisasi setelah HMI justru memperkuat barisan perjuangan umat dalam format yang berbeda,” ujarnya di Jakarta. Menanggapi kritik PB PMII soal “lompatan logika” pada akun tersebut atas perbandingan “profesor, murid nakal dan guru SD”, PB HMI mengingatkan pentingnya integritas sejarah. Satriansyah menyebutkan bahwa embrio kelahiran PMII tidak lepas dari dinamika kader yang sebelumnya ditempa di HMI. ​”Faktanya, merujuk pada catatan sejarah dan pengakuan tokoh Mahbub Djunaidi (Ketua Umum pertama PB PMII), pendiri PMII adalah alumni kader HMI dan pernah menjabat sebagi Pengurus Besar HMI. Dukungan Kanda Bahlil adalah pengingat bahwa kita berasal dari satu rahim perjuangan umat, di mana HMI adalah the origin (titik mula) gerakan mahasiswa Islam modern”. tegas Satriansyah. Merujuk pada buku Historiografi HMI 1947-1993 karya Agussalim Sitompul, HMI disebut sebagai pionir yang meletakkan dasar integrasi keislaman dan keindonesiaan. Bagi PB HMI, penyebutan “Kapal Induk” adalah pengakuan objektif atas senioritas sejarah yang lazim dalam dunia pergerakan. PB HMI juga menegaskan bahwa dominasi kader HMI di berbagai lini pengabdian bangsa, bukanlah hasil kedekatan dengan kekuasaan semata, melainkan buah dari sistem kaderisasi yang ketat. ​”Kekuatan HMI bukan terletak pada kedekatannya dengan kekuasaan, melainkan pada sistem kaderisasi yang tumbuh dari bawah. HMI tidak lahir dari instruksi elite politik, melainkan dari kegelisahan mahasiswa di tingkat basis (Komisariat). Kami tidak mengenal jalan pintas. Jenjang kaderisasi HMI mulai dari Basic Training (LK I) di tingkat komisariat, Intermediate Training (LK II), hingga Advance Training (LK III), adalah bukti bahwa setiap pemimpin yang muncul dari HMI termasuk Kanda Bahlil adalah produk dari proses yang panjang, berjenjang, dan melelahkan. Kami tidak mengenal “jalan pintas”. ​Menutup pernyataannya, PB HMI menyayangkan jika istilah “Sekoci” digunakan untuk menciptakan jarak antar organisasi. Satriansyah menilai pernyataan Bahlil seharusnya dilihat oleh kawan-kawan PMII sebagai ajakan untuk melihat kembali akar perjuangan yang sama bukan konfrontasi. ​”HMI tetap menghormati PMII sebagai saudara seperjuangan. Namun, menghormati sejarah dan mengakui realitas sosiologis bahwa HMI adalah ‘pintu masuk’ utama gerakan mahasiswa Islam adalah hal yang tak terbantahkan”. pungkasnya.

Opini

Logika Perang Asimetris Iran

Tinggalkan Komentar / Opini /

ruminews.id – Perang asimetris itu sederhana kalau mau dipahami dengan bahasa warung kopi. Perang Asimetris adalah perang antara “yang besar” dan “yang lebih kecil”, tapi si kecil tidak mau bertarung dengan cara si besar. Ia tidak akan melawan tank dengan tank, kapal induk dengan kapal induk. Ia mencari celah. Ia mengganggu. Ia membuat lawannya tidak nyaman. Kalau perang biasa itu seperti duel tinju di ring dengan aturan jelas, perang asimetris itu seperti bermain silat di lorong sempit. Yang menang bukan yang paling besar ototnya, tapi yang paling cerdik membaca ruang. Nah, di situlah Iran memainkan strateginya hari ini. Iran tahu mereka tidak punya armada global seperti Amerika, tidak punya jaringan pangkalan militer di seluruh dunia. Maka mereka tidak memaksakan diri untuk adu gengsi secara konvensional. Mereka membangun kekuatan dengan cara berbeda. Drone murah tapi efektif, rudal jarak menengah, kemampuan siber, jaringan sekutu regional, dan strategi yang membuat lawan berpikir dua kali sebelum menyerang. Logikanya begini… Kalau musuh punya senjata super mahal, buatlah ia menggunakan senjata mahal itu untuk menghadapi sesuatu yang jauh lebih murah. Kalau satu drone berharga puluhan ribu dolar bisa memaksa sistem pertahanan bernilai jutaan dolar aktif, maka secara matematis saja itu sudah permainan yang menguras lawan. Ini bukan sekadar soal ledakan, ini soal membuat biaya perang jadi tidak rasional bagi pihak yang lebih kuat. Di laut, misalnya, Iran tidak perlu menenggelamkan kapal induk untuk menciptakan tekanan. Cukup membuat kawasan terasa berisiko, cukup menunjukkan bahwa jalur energi global bisa terganggu, dunia langsung bereaksi. Harga minyak naik, pasar panik, diplomasi bergerak. Kadang efek psikologis lebih besar dari efek fisik. Yang menarik, strategi ini bukan hanya militer, tapi juga soal narasi. Iran membingkai dirinya sebagai pihak yang bertahan, bukan menyerang. Dalam perang asimetris, persepsi itu penting. Karena opini publik global bisa menjadi medan tempur kedua. Siapa yang terlihat menekan, siapa yang terlihat bertahan, itu mempengaruhi dukungan internasional. Jadi perang asimetris bukan soal siapa paling kuat, tapi siapa paling tahan dan paling cerdas. Yang besar sering unggul dalam kekuatan mentah. Yang lebih kecil unggul dalam kelincahan. Pelajarannya sebenarnya luas, bahkan di luar perang. Dalam dunia yang tidak seimbang, jangan pakai aturan lawan. Ciptakan aturan sendiri. Ketika sumber daya terbatas, kreativitas menjadi senjata. Ketika tekanan datang, adaptasi menjadi tameng. Dan di situlah perang asimetris menjadi lebih dari sekadar strategi militer. Ia menjadi cara berpikir. Cara bertahan. Cara membalik ketimpangan menjadi daya tawar. [Erwin]

Jakarta, Nasional

Wasekjend PB HMI : HMI dan PMII, Dua Warna Dalam Satu Nafas Indonesia.

Tinggalkan Komentar / Jakarta, Nasional /

ruminews.id – Jakarta – Pernyataan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam acara puncak Dies Natalis HMI yang ke-79 yang menganggap PMII adalah sekoci HMI menuai pro kontra. Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) pun angkat bicara. Wasekjend PB HMI, Bogin mengungkapkan bahwa pernyataan Menteri ESDM tersebut perlu dijadikan pembelajaran baik itu kader HMI maupun PMII. “Saya rasa pernyataan Menteri ESDM kanda Bahlil Lahadalia perlu kita jadikan pelajaran dan renungan bersama karena ini menyangkut Histografi dua organisasi besar dalam dunia Kemahasiswaan di Republik ini,” ungkapnya, Selasa (03/03). Dia pun melanjutkan bahwa HMI dan PMII terlahir pada masa Indonesia sedang dilanda krisis multi dimensi baik itu Politik, Ekonomi hingga Sosio Kultural. “HMI dan PMII pada dasarnya terlahir dari Rahim yang sama yakni Rahim Indonesia serta Islam yang menjadi dasar filosofis dalam perjuangannya. HMI dan PMII terbentuk oleh satu kondisi yakni Indonesia sedang tidak baik-baik saja pada waktu itu,” terangnya. Soal keterlibatan HMI dalam sejarah awal dari PMII, menurut Bogin literatur dan sejarah telah mencatat bahwa Kanda Mahbub Djunaidi merupakan salah satu Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam pada waktu itu. “Kakanda Mahbub Djunaidi yang merupakan Ketua Umum Pertama PMII sekaligus beliau masih tercatat sebagai salah satu fungsionaris Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam pada waktu itu. Artinya bahwa ada konektivitas antara HMI dengan PMII dan itu tertulis dalam literatur sejarah kedua Organisasi ini,” katanya. Wasekjend PB HMI mengatakan bahwa penelusuran akan sejarah keterkaitan antara HMI dan PMII menjadi kunci utama agar tidak ada ketersinggungan antar kader baik itu dari HMI maupun PMII. “Membaca sejarah kedua organisasi ini sangat penting untuk mengurai dikotomi yang selama ini berkembang baik di tingkatan Pusat hingga ke Cabang-cabang. Hal ini juga penting agar kedepannya HMI dan PMII tidak lagi disibukkan oleh dualitas pemahaman mengenai konektivitas berdirinya PMII dan keterlibatan HMI didalamnya,” lanjutnya. Bogin berharap agar kedepannya HMI dan PMII lebih fokus pada Ummat dan Bangsa. Menurutnya HMI dan PMII walaupun berbeda warna tapi memiliki satu nafas perjuangan yakni Indonesia. “Kita berharap agar semuanya baik kami di HMI maupun teman-teman PMII dapat fokus pada kondisi Ummat dan Bangsa hari ini. Indonesia sedang berada pada jalur persimpangan dan ambiguitas dalam menghadapi berbagai problematika baik di dalam maupun di luar Negeri. HMI dan PMII adalah saudara yang terlahir dari rahim yang sama yakni Islam dan Indonesia. HMI dan PMII, walau berbeda warna tapi memiliki satu nafas perjuangan yakni Indonesia,” tutupnya.

Opini

Negeri-Negeri Kaca Di Teluk

Tinggalkan Komentar / Opini /

ruminews.id – Negeri-negeri mungil yang berlagak mewah itu, yang selama ini jualan citra kemewahan palsu tanpa batas, kini dihajar rudal-rudal Iran—sebuah pertunjukan brutal yang memecahkan kaca etalase kemakmuran bohongan mereka sendiri. Gedung-gedung tinggi masih berdiri, tapi ilusi keamanan ambruk lebih ganas daripada reruntuhan beton yang beterbangan seperti sampah. Bandara Dubai berubah jadi neraka lautan manusia yang histeris. Terminal yang biasanya penuh turis boros kini dipadati orang-orang yang mati-matian kabur dari surga palsu yang tiba-tiba jadi jebakan maut berharga mahal. Penerbangan molor tanpa ampun, antrean membusuk dalam ketakutan, dan kemewahan lounge kelas satu jadi sampah tak berguna saat langit berubah jadi musuh mematikan. Uni Emirat Arab berhadapan dengan momok purba bagi negeri gurun: air. Rak-rak supermarket disikat habis oleh tangan-tangan rakus yang baru sadar air lebih mahal daripada emas dan saham minyak busuk. Air keran? Jangan harap. Air kemasan harus impor dari luar. Jalur udara lumpuh, jalur laut terancam mati suri. Kemewahan ternyata tak bisa ditelan saat haus mencekik. Di Kuwait, kota-kota yang biasanya malas dalam kemapanan palsu mendadak dipenuhi antrean panjang di pom bensin dan supermarket seperti kawanan tikus berebut remah. Warga menimbun apa saja yang bisa disikat, seolah uang kertas bisa dikunyah saat rantai pasokan putus total. Menara-menara kantor yang dulu sombong melambangkan stabilitas kini berdiri seperti monumen kegagalan, menyaksikan kepanikan yang merayap seperti racun di bawahnya. Bahrain—pulau kecil yang rapuh dan sempit—terasa seperti penjara tanpa jalan keluar. Jalanan macet parah oleh mobil-mobil yang kebingungan, tak tahu mau lari ke neraka mana. Laut di sekitarnya bukan lagi view indah, tapi tembok besi yang mengurung mereka seperti binatang ternak. Saat pulau panik, setiap inci tanah jadi arena perebutan darah-darah. Qatar, dengan stadion megah dan kota futuristik palsunya, tampak seperti panggung raksasa yang lampunya mati total dalam kegelapan. Bandara Hamad yang biasanya sok efisien berubah jadi ruang penyiksaan tanpa akhir. Orang-orang yang terbiasa dengan kepastian logistik global mendadak dihadapkan pada ketidakpastian paling primitif: apakah mereka bisa kabur, atau mati terjebak di sini. Riyadh—ibu kota Saudi yang sombong dengan gedung-gedung megah dan istana-istana boros—kini jadi sasaran empuk paket rudal yang menghajar pangkalan militer pelindungnya. Jalan-jalan yang biasanya dipenuhi mobil mewah mendadak berubah jadi medan evakuasi kacau, dengan warga kalang kabut menimbun bahan bakar dan makanan seperti hewan buruan. Pangkalan AS yang dulu jadi simbol kekuasaan kini jadi magnet kehancuran, membuktikan bahwa “pelindung” itu cuma umpan maut yang mengundang bom-bom neraka. Oman, negeri gurun yang biasanya sok netral dengan pelabuhan-pelabuhannya yang strategis, kini ikut kebagian paket rudal ke pangkalan militer AS-nya yang tersembunyi. Muscat berubah jadi kota hantu, dengan antrean panik di pasar dan jalanan yang macet oleh mereka yang berusaha kabur ke pegunungan tandus. Pangkalan pelindung yang diandalkan ternyata jadi target prioritas, mengubah ketenangan palsu jadi mimpi buruk haus dan panas yang tak ada obatnya. Kuwait, Bahrain, Qatar, Saudi, UEA, Riyadh, dan Oman—negeri-negeri yang selama ini sombong menampung pangkalan militer Amerika—berdiri di bawah bayang-bayang ironi yang telanjang bulat. Payung keamanan yang dijanjikan ternyata lebih mirip umpan petir yang justru memanggil sambaran maut. Kehadiran si pelindung tak mencegah kehancuran; malah jadi target utama, menandai mereka sebagai sasaran empuk. Rezim-rezim borjuis busuk itu, yang bertahun-tahun bangun legitimasi dari kemakmuran minyak kotor dan proteksi asing, tampak kehilangan kata-kata saat krisis nyata menerjang. Uang tak bisa suap rudal. Kontrak pertahanan tak bisa padamkan api kepanikan. Kemewahan mereka rapuh seperti gelembung sabun; sekali dipecah, terlihat fondasinya cuma ketergantungan memalukan, bukan kemandirian sejati. Selat Hormuz—urat nadi yang selama ini buat mereka sombong kebal—mengeras jadi simpul maut. Hampir tak ada yang bisa lewat. Gurun tetap gurun: suhu tembus 55°C dengan kelembapan yang bikin napas seperti hirup asap dari mesin neraka. AC tak selamatkan siapa pun jika listrik dan air jadi barang haram yang langka. Di seberang teluk, bayangan sejarah yang jauh lebih tua seolah bangkit kembali—warisan pasukan Cyrus Persia, kekuatan yang pernah menyeberangi benua ketika banyak negara modern bahkan belum memiliki nama. Bukan bangsa hasil garis lurus penggaris kolonial, bukan entitas yang lahir kemarin sore dari kesepakatan diplomatik, melainkan peradaban yang telah terbiasa menghadapi kehancuran, bangkit, dan bertahan melampaui runtuhnya imperium demi imperium. Muhsin labib.

Jakarta

IKA UMI Buka Puasa Bersama Menteri Hukum, Andi Muzakkir Aqil Tekankan Peran Strategis Alumni

Tinggalkan Komentar / Jakarta /

ruminews.id – JAKARTA — Ikatan Alumni Universitas Muslim Indonesia (IKA UMI) menggelar silaturahmi dan buka puasa bersama Menteri Hukum Republik Indonesia di Aula Kementerian Hukum, Jakarta, Sabtu (28/02/2026). Kegiatan ini menjadi ajang konsolidasi alumni sekaligus ruang dialog mengenai kontribusi alumni UMI bagi pembangunan nasional. Hadir dalam kegiatan tersebut Menteri Hukum RI, jajaran pejabat kementerian, serta pengurus dan alumni IKA UMI dari berbagai wilayah Jabodetabek. Suasana kegiatan berlangsung hangat dan penuh keakraban dalam momentum Ramadan. Ketua IKA UMI Makassar Jabodetabek Andi Muzakkir Aqil yang juga Anggota DPR RI Komisi XII dari Fraksi Partai Demokrat menegaskan bahwa silaturahmi tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat peran alumni dalam ruang-ruang strategis nasional. “IKA UMI memiliki banyak sumber daya manusia yang berkiprah di berbagai bidang. Konsolidasi seperti ini penting agar alumni tidak hanya menjaga silaturahmi, tetapi juga mampu memberi kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa, termasuk dalam penguatan sistem hukum nasional,” ujar Andi Muzakkir Aqil. Ia juga menilai dialog dengan pemerintah menjadi sarana penting untuk menjembatani gagasan masyarakat dan kebijakan negara. Menurutnya, komunitas alumni perguruan tinggi dapat menjadi mitra strategis dalam memberikan masukan yang konstruktif bagi pemerintah. Sementara itu, Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas dalam sambutannya menekankan pentingnya integritas dan etika dalam membangun sistem hukum yang kredibel. Ia mengajak IKA UMI untuk terus berperan aktif memberikan masukan dalam upaya memperkuat reformasi hukum dan harmonisasi regulasi di Indonesia. Dialog yang berlangsung setelah sambutan membahas sejumlah isu strategis, mulai dari kepastian hukum bagi investasi hingga penyederhanaan regulasi. Menteri Hukum menyatakan kementeriannya terbuka untuk kolaborasi dengan kalangan alumni dan akademisi. Kegiatan ditutup dengan tausiyah Ramadan, buka puasa bersama, serta doa untuk kemajuan bangsa. Pengurus IKA UMI Makassar Jabodetabek menyatakan silaturahmi ini akan ditindaklanjuti melalui forum diskusi dan penyusunan rekomendasi kebijakan.

Scroll to Top