Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Author name: Admin01

Jakarta, Jakarta, Nasional, Pendidikan

Ini Jadwal Lengkap Tahapan Seleksi Beasiswa LPDP Tahap 1 Tahun 2026

Tinggalkan Komentar / Jakarta, Jakarta, Nasional, Pendidikan /

ruminews.id – Jakarta – Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) menetapkan tiga tahapan utama seleksi dalam Beasiswa LPDP Tahap 1 Tahun 2026, yakni Seleksi Administrasi, Seleksi Bakat Skolastik (SBS), dan Seleksi Substansi. Berikut rincian jadwal lengkapnya: 1. Pendaftaran Seleksi 22 Januari – 23 Februari 2026 Pada tahap ini, pendaftar melakukan registrasi akun, mengisi formulir pendaftaran, serta mengunggah seluruh dokumen persyaratan sesuai skema dan jalur beasiswa yang dipilih. Pendaftar wajib melakukan submit aplikasi untuk memperoleh kode registrasi resmi LPDP. 2. Seleksi Administrasi 24 Februari – 12 Maret 2026 LPDP melakukan verifikasi dan penilaian kelengkapan serta kesesuaian dokumen pendaftar, meliputi identitas diri, ijazah dan transkrip nilai, sertifikat bahasa, surat rekomendasi, serta dokumen pendukung lainnya. Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi 13 Maret 2026 3. Masa Pengajuan Sanggah 14 – 17 Maret 2026 Pendaftar yang dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi dapat mengajukan sanggah sebagai bentuk klarifikasi atas hasil verifikasi. Sanggah tidak dapat digunakan untuk mengganti atau menambah dokumen persyaratan yang telah disubmit. Pengumuman Hasil Sanggah 10 April 2026 4. Seleksi Bakat Skolastik (SBS) 15 – 28 April 2026 Peserta yang lolos administrasi mengikuti tes bakat skolastik untuk mengukur kemampuan kognitif, penalaran, dan potensi akademik. Peserta wajib mengikuti simulasi SBS sesuai jadwal yang ditentukan LPDP. Pengumuman Hasil Seleksi Bakat Skolastik 30 April 2026 5. Seleksi Substansi 4 Mei – 12 Juni 2026 Tahap akhir seleksi berupa wawancara dan penilaian substansi, meliputi komitmen kebangsaan, rencana kontribusi pasca studi, kesiapan akademik, serta kesesuaian bidang studi dengan kebutuhan pembangunan nasional. Pengumuman Hasil Seleksi Substansi (Final) 22 Juni 2026 6. Periode Perkuliahan Paling cepat dimulai Juli 2026 Demikianlah informasi lengkap terkait jadwal pendaftaran tahap 1 LPDP 2026. Semoga bermanfaat.  

Dinas Koperasi Makassar

Langkah Nyata Perluas Pasar UMKM, Diskop UKM Makassar Bangun Jejaring Ritel

Tinggalkan Komentar / Dinas Koperasi Makassar /

ruminews.id – Makassar – Dinas Koperasi dan UKM melakukan pertemuan bersama perwakilan ritel Indomaret dan Browcyl untuk perluas akses pasar UMKM. Dinas Koperasi dan UKM yang diwakili Sekretaris Andi Indrawaty BR yang didampingi Kepala Bidang UKM Andi Tenri Beda bertemu perwakilan Ritel Indomaret dan Browcyl. Dengan ratusan outlet yang tersebar di sejumlah titik di kota Makassar, bisa menjadi peluang baru umkm mengkases pasar lebih luas. Hal ini disampaikan oleh Mirsal sebagai perwakilan Indomaret. ’Saat ini ada 230 gerai Indomaret ada di Makassar, dan beberapa gerai sudah kami sediakan rak khusus untuk produk UMKM Makassar’ Ungkap Mirsal. Sementara itu, Sekretaris DISKOP UKM Andi Indrawaty BR mengapreasiasi Tim Teknis Inkubator UMKM yang telah menghubungkan Pemerintah Kota dengan pihak swasta untuk membuka akses pasar pelaku usaha binaan. ‘Tentunya kami mengapresiasi Inkubator UMKM yang menjadi perpanjangan tangan Pemerintah Kota Makassar untuk membantu pemasaran umkm’ Katanya. Dari pertemuan tersebut diharapkan terbitnya perjanjian kerja sama yang terjalin sebagai komitmen penuh mendukung program pemerintah. Hal ini tertuang dalam Perda nomor 15 tahun 2009 Pasal 9 2b. Memasarkan produk hasil UMKM melalui etalase atau outlet dari Toko Modern.

Dinas Koperasi Makassar

Omzet Bisnis Dimsum Milik Gen Z Ini Ngebut hingga 3 Kali Lipat Usai Gabung Inkubator UMKM

Tinggalkan Komentar / Dinas Koperasi Makassar /

ruminews.id – Makassar – Berawal dari usaha dimsum rumahan, Bungasari pemilik Dimsum Enduy berhasil mencatatkan lonjakan omzet hingga tiga kali lipat setelah bergabung di Inkubator UMKM. Sebelum mengikuti program inkubasi, usahanya menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari strategi bisnis yang belum terarah, pengelolaan keuangan yang masih sederhana, hingga pemasaran digital yang belum optimal. Setelah mendapatkan informasi tentang Inkubator UMKM di media sosial Instagram. Pemilik usaha yang terbilang Gen Z ini kemudian mendaftar sebagai binaan. ‘’Pertama kali tau Inkubator UMKM itu dari instagram, saya cari-cari perkumpulan bisnis ternyata inkubator mewadahi pelaku usaha’’ kata Bunga. Dari sini kemudian Bunga sebagai pemilik usaha mendapatkan pendampingan menyeluruh, termasuk pembenahan model bisnis, pencatatan keuangan, serta strategi pemasaran berbasis digital. Dari hasil pendampingan ini menunjukkan perubahan signifikan. Selain peningkatan omzet hingga 3 kali lipat, operasional bisnis menjadi lebih rapi dan terstandar, sementara target pasar kini lebih jelas. ‘Untuk pengingkatan omzet sebelum dan sesudah gabung di Inkubator itu lumayan sekali, bisa 2 kali hingga 3 kali lipat peningkatannya’ ungkapnya saat diwawancara di lokasi usaha. Inkubator UMKM merupakan program Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar yang diharapkan menjadi ekosistem penting bagi pelaku usaha muda, khususnya Generasi Z yang kaya akan ide namun membutuhkan arahan dan dukungan sistematis untuk naik kelas.

Opini

Board of Peace (BoP) Saingan PBB?

Tinggalkan Komentar / Opini /

ruminews.id – Gagasan Board of Peace (Dewan Perdamaian), atau BoP ala Trump, bila dibaca tanpa basa-basi moral, bukanlah proyek perdamaian global, tapi manifesto keserakahan kekuasaan yang dibungkus bahasa stabilitas. Ini bukan tawaran tatanan dunia baru, tetapi pengakuan jujur (bahkan telanjang) bahwa bagi Trump, dunia adalah pasar raksasa dan Amerika harus menjadi pemilik mayoritas sahamnya. PBB, dengan segala kelemahannya, masih berpura-pura percaya pada etika universal, hukum internasional, dan solidaritas kemanusiaan. Trump muak pada kepura-puraan itu. Ia melihat PBB bukan sebagai penjaga perdamaian, tetapi sebagai penghambat transaksi. Terlalu banyak rapat, terlalu banyak veto, terlalu banyak norma yang menghalangi satu hal yang bagi Trump paling rasional yaitu Amerika menang, yang lain menyesuaikan diri. Di sinilah BoP versi Trump menjadi provokatif. Board of Peace tidak dimaknai sebagai keseimbangan antar-kekuatan yang setara, tapi keseimbangan yang dikendalikan Amerika. Amerika menjadi penimbang, juri, sekaligus pemilik tim terkuat. Negara lain dipersilakan bermain, tetapi papan catur, jam permainan, dan aturannya ditentukan Washington. Ini bukan keseimbangan, ini dominasi yang dilembagakan. Keserakahan Trump tampak jelas dalam cara ia memperlakukan sekutu dan lawan dengan logika yang sama. Semua harus bayar. Keamanan bukan hak, tetapi jasa berlangganan. NATO ditekan, Asia Timur diperas, Timur Tengah dijadikan ladang transaksi senjata. Bahkan konflik kemanusiaan pun dibaca sebagai peluang leverage. Dalam logika ini, perang bukan tragedi tapi adalah instrumen negosiasi. BoP ala Trump juga menyingkap orientasi Amerika yang jarang diucapkan secara jujur bahwa stabilitas global itu penting sejauh menguntungkan posisi Amerika. Jika tatanan lama melemahkan dominasi, maka tatanan itu harus dirombak. Jika hukum internasional mengikat tangan Amerika, maka hukum itu dianggap usang. Moral tetap dikutip, tetapi hanya ketika selaras dengan kepentingan. Ketika tidak, moral berubah menjadi beban retoris yang boleh diabaikan. Yang paling berbahaya dari proyek ini bukan sekadar ambisinya, tetapi normalisasi keserakahan sebagai prinsip politik global. Trump tidak sekadar mempraktikkan realisme tapi juga mempopulerkannya dengan gaya brutal. Ia mengajarkan dunia bahwa kekuasaan tak perlu lagi malu, bahwa dominasi boleh diakui terang-terangan, dan bahwa ketidaksetaraan global adalah harga yang wajar demi “stabilitas”. Maka BoP sebagai “saingan” PBB sesungguhnya adalah upaya mengganti etika dengan kalkulasi, solidaritas dengan transaksi, dan kemanusiaan dengan neraca untung-rugi. Trump tidak ingin dunia yang adil. Ia ingin dunia yang bisa dikendalikan dan ditagih. PBB, dalam skema ini, hanyalah dekorasi moral, sementara BoP menjadi mesin utama yang menggerakkan dunia ke arah yang lebih dingin, lebih rakus, dan lebih jujur tentang siapa yang sebenarnya berkuasa. Dan mungkin inilah kenyataan pahit bahwa Trump mengklaim sedang menciptakan stabilitas, padahal yang ia bangun adalah dunia yang damai bukan karena keadilan, tapi karena takut pada kekuatan yang terlalu besar untuk dilawan. Dunia seperti itu mungkin tidak menarik tapi harus dijalani karena semua pihak tahu bahwa melawan berarti bangkrut, dan patuh berarti bertahan hidup. [Erwin]

Maros

HMI Maros Desak Peninjauan Ulang Perpres Nomor 115 Tahun 2025: Ancaman Ketidakadilan Dan Pembengkakan Birokrasi

Tinggalkan Komentar / Maros /

ruminews.id – Maros – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Maros menilai wacana pengangkatan pegawai Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 sebagai kebijakan yang tergesa-gesa, tidak matang, dan berpotensi mencederai prinsip keadilan dalam tata kelola kepegawaian negara. Alih-alih menjadi solusi, kebijakan ini justru membuka ruang lahirnya persoalan struktural baru, mulai dari pembengkakan birokrasi, kecemburuan sosial antarpegawai non-ASN, hingga ancaman beban fiskal jangka panjang. Negara tidak boleh mengorbankan prinsip keadilan dan meritokrasi hanya demi mengejar target program jangka pendek. Pertama, secara fundamental, SPPG adalah unit pelaksana program dengan karakter kerja yang spesifik, teknis, dan berbasis kebutuhan sementara. Mengangkat pegawai SPPG menjadi PPPK merupakan bentuk penyimpangan kebijakan kepegawaian, karena PPPK sejatinya diperuntukkan bagi jabatan yang bersifat tetap, terstandar, dan berkelanjutan dalam struktur birokrasi. Negara tidak boleh menjadikan status PPPK sebagai “hadiah kebijakan” bagi setiap program pemerintah yang bersifat temporer. Kedua, kebijakan ini secara nyata berpotensi melukai rasa keadilan ribuan tenaga honorer dan non-ASN yang telah mengabdi puluhan tahun di berbagai instansi pemerintah tanpa kepastian status. Meskipun secara formal pengangkatan pegawai SPPG memiliki dasar hukum tersendiri, percepatan status bagi pegawai dari program baru justru memperlihatkan wajah ketimpangan kebijakan. Negara terkesan lebih responsif terhadap program baru, namun abai terhadap pengabdian panjang tenaga honorer lama. Pemberian jalur khusus pengangkatan PPPK bagi pegawai SPPG tanpa mekanisme seleksi yang terbuka, kompetitif, dan berbasis merit adalah bentuk ketidakadilan struktural. Praktik ini berpotensi meruntuhkan prinsip meritokrasi dan menciptakan preseden buruk dalam sistem kepegawaian nasional. Ketiga, dari sisi fiskal, kebijakan ini menunjukkan minimnya kehati-hatian pemerintah dalam mengelola anggaran negara. Pengangkatan PPPK bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan komitmen pembiayaan jangka panjang berupa gaji, tunjangan, dan hak kepegawaian lainnya. Dalam situasi keuangan negara yang menuntut efisiensi, kebijakan penambahan belanja pegawai tanpa kajian mendalam merupakan langkah yang tidak bertanggung jawab. Keempat, wacana ini bertolak belakang dengan semangat reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi seharusnya diarahkan untuk menciptakan aparatur negara yang profesional, ramping, dan berbasis kinerja. Namun kebijakan ini justru berpotensi menghidupkan kembali pola lama, di mana status kepegawaian diberikan bukan berdasarkan kebutuhan organisasi, melainkan tekanan kebijakan dan kepentingan jangka pendek. Atas dasar tersebut, HMI Maros mendesak pemerintah pusat untuk segera melakukan peninjauan ulang terhadap Perpres Nomor 115 Tahun 2025. Pemerintah harus menghentikan pendekatan instan dalam kebijakan kepegawaian dan kembali pada prinsip dasar tata kelola pemerintahan yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Penguatan sistem kontrak kerja, peningkatan kesejahteraan yang layak, serta peningkatan kapasitas pegawai SPPG jauh lebih rasional dibanding memaksakan pengangkatan PPPK. Penolakan terhadap kebijakan ini bukanlah sikap anti-program nasional, melainkan bentuk tanggung jawab moral dan politik untuk mencegah ketidakadilan struktural serta menjaga arah reformasi birokrasi agar tidak menyimpang dari tujuan awalnya.

Jakarta, Pemuda

DPP KNPI: Klaim Keabsahan Musda KNPI Sulsel Tanpa Rapat Resmi Adalah Hoaks Dan Pembohongan Publik

Tinggalkan Komentar / Jakarta, Pemuda /

ruminews.id – Jakarta,  — Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) dengan tegas membantah dan mengecam pemberitaan yang menyebut salah satu Musyawarah Daerah (Musda) KNPI Sulawesi Selatan sebagai legal dan konstitusional. Klaim tersebut tidak benar, menyesatkan, dan merupakan bentuk pembohongan publik. (29/12) Redim Okto Fudin, Wakil Ketua Umum DPP KNPI, menegaskan bahwa hingga saat ini Ketua Umum DPP KNPI belum pernah memimpin rapat resmi organisasi untuk mengambil keputusan terkait keabsahan Musda KNPI Sulawesi Selatan versi mana pun. “Kami tegaskan secara terbuka: tidak pernah ada rapat resmi DPP KNPI yang menetapkan salah satu Musda di Sulawesi Selatan sebagai sah dan konstitusional. Maka setiap pemberitaan yang mengklaim seolah-olah DPP KNPI telah mengambil keputusan adalah hoaks dan manipulasi fakta,” tegas Redim. Menurut Redim, dalam struktur dan konstitusi KNPI, keputusan strategis organisasi tidak boleh dan tidak bisa diproduksi melalui pernyataan sepihak, apalagi dikonstruksikan sebagai sikap resmi organisasi di ruang publik. “KNPI bukan organisasi pribadi. Tidak ada satu pun pihak yang berhak mengatasnamakan DPP KNPI tanpa mandat rapat resmi. Jika itu dilakukan, maka jelas telah melanggar etika organisasi dan menyesatkan publik,” ujarnya. Redim juga menilai pemberitaan tersebut sarat kepentingan politik internal dan berpotensi memperkeruh situasi kepemudaan di daerah. “Narasi ‘legal dan konstitusional’ yang disebarkan tanpa dasar rapat resmi adalah upaya menggiring opini dan menciptakan legitimasi semu. Ini berbahaya bagi demokrasi organisasi dan harus diluruskan,” katanya. DPP KNPI, lanjut Redim, tidak akan tinggal diam jika marwah dan konstitusi organisasi terus diseret-seret untuk membenarkan kepentingan kelompok tertentu. Ia menutup dengan menegaskan bahwa satu-satunya sikap resmi DPP KNPI hanya akan lahir dari rapat resmi yang dipimpin Ketua Umum dan dituangkan dalam keputusan tertulis. “Sampai itu terjadi, tidak ada Musda KNPI Sulsel yang dapat diklaim sah oleh siapa pun,” pungkas Redim Okto Fudin.

Pemuda

BESOK! Pembukaan Pendaftaran Calon Ketua KNPI Sulsel

Tinggalkan Komentar / Pemuda /

ruminews.id – Makassar — Panitia Pelaksana Rapat Pimpinan Paripurna Daerah (RAPIMPURDA) & Musyawarah Daerah (MUSDA) XVI DPD KNPI Sulawesi Selatan akan membuka pendaftaran bakal calon Ketua DPD KNPI Sulsel mulai besok, Ahad, 7 Desember 2025. Proses pendaftaran dan pengembalian formulir akan dilaksanakan hanya dalam satu hari, sesuai keputusan panitia. Ketua Organizing Committee (OC) Rapat Pimpinan Paripurna Daerah (RAPIMPURDA) & Musyawarah Daerah (MUSDA) XVI, Idham Raihutama, menyampaikan bahwa seluruh mekanisme pencalonan berpedoman pada ketentuan organisasi. “Pendaftaran dibuka secara terbuka dan tetap mengikuti aturan main yang telah ditetapkan organisasi. Semua bakal calon wajib memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Organisasi (PO) No. 3 Tahun 2022,” ujar Idham. Selain persyaratan pokok yang terdapat dalam PO, panitia juga menetapkan beberapa ketentuan administratif tambahan untuk kelancaran proses pendaftaran. Ketentuan tersebut bersifat teknis dan bertujuan memastikan tahapan berjalan tertib dan sesuai prosedur, termasuk hal-hal menyangkut proses registrasi, biaya pengambilan formulir pendaftaran, ketepatan waktu, serta tata cara pengajuan berkas. Bagi pihak yang membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai persyaratan maupun teknis pendaftaran, panitia telah menugaskan Sekretaris Panitia, Illham Adam, yang dapat dihubungi di 0813-4369-3008. Panitia mengimbau seluruh pihak yang berminat agar mempersiapkan berkas sejak awal, mengingat waktu pendaftaran yang sangat terbatas. Rilis ini dikeluarkan oleh Panitia Pelaksana Rapat Pimpinan Paripurna Daerah (RAPIMPURDA) & Musyawarah Daerah (MUSDA) XVI DPD KNPI Sulawesi Selatan.

Pemuda

KBNU Komitmen Solid Dukung Vonny Ameliani Suardi Sejak Awal

Tinggalkan Komentar / Pemuda /

ruminews.id – Makassar — Dukungan keluarga besar Nahdlatul Ulama (KBNU) terhadap Vonny Ameliani Suardi sebagai calon Ketua DPD KNPI Sulawesi Selatan kembali dipertegas. Sejak awal proses penjaringan, KBNU menjadi salah satu unsur pertama yang langsung memberikan rekomendasi dan mandat kepada Vonny, sebagai wujud kepercayaan penuh atas kapasitas dan komitmennya dalam memajukan kepemudaan Sulsel. Ketua GP Ansor Sulsel, Rusdi, menegaskan bahwa posisi KBNU tidak pernah berubah sejak hari pertama. “KBNU solid buat Vonny dan tidak bergeser sedikit pun. Rekomendasi dan mandat sudah kami berikan sejak awal, dan itu komitmen yang kami pegang teguh,” ujar Rusdi. Penegasan serupa datang dari Ketua PMII Sulawesi Selatan, yang memastikan bahwa seluruh unsur KBNU tetap satu suara dalam mendukung Vonny. Menurutnya, tidak pernah ada pembahasan ataupun wacana untuk mengalihkan dukungan kepada kandidat lain. “Dukungan KBNU tidak ada bergeser. Kami komitmen sejak awal bersama Bu Vonny,” tegasnya. Konsistensi dukungan ini, lahir dari penilaian objektif terhadap visi inklusif, rekam jejak, serta kemampuan Vonny dalam membangun ruang kolaborasi pemuda lintas organisasi. Mereka menilai Vonny adalah sosok yang mampu membawa KNPI Sulsel ke arah yang lebih solid dan progresif. Dengan penegasan bersama dari unsur KBNU, diharapkan dinamika menjelang musyawarah KNPI Sulsel tetap berlangsung kondusif dan menjunjung semangat persatuan demi kemajuan pemuda Sulawesi Selatan

Pemuda

Ketua GAMKI Albert Palangda Tegaskan Dukungan: “Vonny Sosok Inklusif untuk KNPI Sulsel”

Tinggalkan Komentar / Pemuda /

ruminews.id – Makassar — Dukungan terhadap kandidat Ketua DPD KNPI Sulawesi Selatan, Vonny Ameliani Suardi, kembali bertambah. Kali ini datang dari Ketua Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Sulsel, Albert Palangda, yang menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh langkah Vonny dalam memimpin organisasi kepemudaan terbesar di Sulawesi Selatan tersebut. Albert menyampaikan bahwa GAMKI melihat Vonny sebagai figur yang memiliki komitmen kuat dalam menjaga nilai-nilai inklusif dan keberagaman. Menurutnya, KNPI Sulsel membutuhkan pemimpin yang mampu merangkul seluruh elemen pemuda tanpa sekat, dan Vonny dinilai memenuhi karakter tersebut secara utuh. Ia menambahkan bahwa rekam jejak Vonny dalam berbagai kegiatan kepemudaan memperlihatkan keberpihakan yang jelas terhadap kolaborasi, keterbukaan, serta ruang partisipasi yang setara bagi semua kelompok. “GAMKI memandang Vonny sebagai figur yang tidak hanya berbicara soal perubahan, tetapi konsisten menghadirkannya,” ujar Albert. Dukungan GAMKI tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa organisasi kepemudaan lintas iman dan latar belakang siap bergerak bersama membangun KNPI Sulsel yang lebih solid. Albert menilai bahwa semangat inklusif yang dibawa Vonny sangat sejalan dengan nilai-nilai yang dijunjung GAMKI selama ini. Dengan menguatnya dukungan dari berbagai OKP, termasuk GAMKI, Vonny Ameliani Suardi semakin memperlihatkan posisinya sebagai kandidat yang memiliki kapasitas, jaringan, dan visi kuat. Harapan besar pun muncul agar kepemimpinan baru KNPI Sulsel nantinya benar-benar menjadi wadah pemersatu pemuda dan representasi keberagaman Sulawesi Selatan.

Jakarta, Nasional, Pemuda

Rahayu Saraswati Djojohadikusumo Nyatakan Dukungan untuk Vonny Ameliani Suardi Maju sebagai Ketua KNPI Sulsel

Tinggalkan Komentar / Jakarta, Nasional, Pemuda /

ruminews.id – Makassar — Dukungan terhadap Vonny Ameliani Suardi untuk maju sebagai calon Ketua DPD KNPI Sulawesi Selatan terus menguat. Kali ini, sinyal positif datang dari Ketua Umum TIDAR (Tunas Indonesia Raya), Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, yang memberikan dukungan penuh kepada Vonny, sosok yang juga menjabat sebagai Ketua TIDAR Sulawesi Selatan. “Vonny adalah pemimpin muda yang bekerja dengan hati, mampu merangkul banyak kalangan, dan memiliki visi kuat mengenai masa depan pemuda Sulsel. Kami di TIDAR melihatnya sebagai sosok yang tepat untuk memimpin KNPI Sulsel ke arah yang lebih solid dan inovatif,” ujar Rahayu Saraswati. Dukungan ini semakin menambah energi positif bagi Vonny, yang telah menerima banyak support dari berbagai organisasi kepemudaan, DPD II, serta tokoh pemuda di wilayah Sulawesi Selatan. Rahayu juga menyampaikan bahwa TIDAR pusat siap memberi ruang besar bagi kader muda potensial seperti Vonny untuk terus berkembang di kancah kepemudaan baik Lokal maupun Nasional. Dengan dukungan resmi dari Ketua Umum TIDAR, langkah politik Vonny Ameliani Suardi menuju KNPI Sulsel diprediksi semakin mantap, sekaligus membuka peluang terjadinya konsolidasi besar organisasi kepemudaan di Sulawesi Selatan.

Scroll to Top