Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Author name: Admin01

Internasional, Jakarta, Pemuda, Politik

Mengutuk Serangan AS-Israel Ke Iran, PB HMI Menyerukan Persatuan Negara-Negara Islam, dan Pembubaran BOP

Tinggalkan Komentar / Internasional, Jakarta, Pemuda, Politik /

ruminews.id – Israel dan Amerika Serikat (AS) melakukan serangan keji terhadap Iran. Jumlah korban tewas hingga bangunan yang rusak terus bermunculan. Serangan Israel dan AS ke Iran terjadi pada Sabtu (28/2) waktu Iran. Rudal-rudal kedua negara itu terus berjatuhan di negeri Persia. Jumlah korban tewas di Iran kini mulai dilaporkan berjatuhan. Salah satu yang menonjol, Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei dilaporkan ikut tewas dalam serangan di Teheran. Pengurus besar Himpunan Mahasiswa Islam mengecam keras tindakan kejahatan terhadap kedaulatan yang dilakukan Israel dan juga Amerika Serikat. Ketua umum pengurus besar Himpunan Mahasiswa Islam, Bagas Kurniawan menekankan keberpihakan kepada masyarakat Iran dan mengecam keras sikap amerika serikat dan Israel. Sehingga problematik kemanusiaan menjadi dampak besar, hal ini akan mengakibatkan terjadinya perang dan konflik berkepanjangan. Bagas kurniawan juga menegaskan, efektifitas inovasi negara-negara dunia akan terganggu, berdampak pada ekonomi yang ditunjang pada kebutuhan energi. Bagas kurniawan juga menyampaikan tentang Board Of Peace (BOP) yang patut di evaluasi dan Indonesia bersikap tegas. BOP yang di inisiasi oleh AS dinilai tidak dapat menjalankan kasalitator untuk perdamaian palestina, penekanan ini terjadi, karena AS terlibat keras dalam penyerangan di Iran, bersama Israel, hingga 1 maret 2026 dini hari, AS-Israel menjalankan serangan ke ibukota Teheran, dimana korban dari siswa sekolah yamg terkena rudal jarak jauh Israel, tegas Bagas Kurniawan. Senada dengan hal tersebut Ketua Bidang Hubungan Internasional PB HMI Muhammad Arsyi Jailolo, mengingatkan Jangan sampai kejadian 1914 perang dunia 1 dan 1941 perang dunia 2 terulang. PBB seakan diam dan tidak bergerak, BOP pun harus di evaluasi bahkan dibubarkan saja, jika para inisiatornya tidak menjamin adanya kualitas perdamaian di setiap negara, walau objeknya adalah transisi pemerintahan palestina. Sehingga kita khawatirkan DOB juga akan sama dengan langkah langkah PBB yang tidak dapat menjamin perdamaian di dunia. Jelas Muhammad Arsyi Indonesia sebagai cerminan negara yang ditunjuk sebagai Presiden HAM PBB, harus membuktikan pula bahwa dapat menyelesaikan berbagai masalah ham domestik atau dalam negeri. Penegasan kondisi global ini, sangatlah penting, mengingat potensi pecahnya perang dunia dan gangguan perdamaian dunia harus dicegah. Sikap Amerika Serikat yang tidak memerhatikan perjanjian dan hukum Internasional, memberikan tanda bahwa keamanan dan ketertiban setiap negara harus ditanggung oleh masing-masing negara, PBB tidak lagi memiliki taring yang sifatnya harus memperingatkan kepada Amerika Serikat maupun Israel. PB HMI sangat mengutuk keras serangan AS-Israel ke Iran, meminta BOP di evaluasi total, dan Presiden Prabowo wajib bersikap tegas, dengan kondisi seperti ini, lebih baik Indonesia bersikap Independen aktif, keluar bahkan membubarkan saja BOP, jika cita-cita perdamaian tidak tercapai. Selain daripada itu Indonesia, melalui Presiden dan menteri luar negeri harus memikirkan langkah taktis, dalam menjalankan langkah untuk menciptakan perdamaian, serta mandiri tidak tertekan dengan ancaman determinasi negara asing, apalagi Amerika Serikat dan sekutunya. Kita tidak ingin peristiwa perang dunia terjadi lagi, sehingga Indonesia harus bersikap dalam menghadapi segala kemungkinan ancaman dari luar. Menanggapi serangan AS Israel ke Iran, PB HMI juga menyerukan persatuan seluruh Negara-negara Islam dan Ummat Islam untuk bersatu melawan segala serangan yang bertujuan memecah belah ummat.

Pemuda

Pendaftaran Ditutup! SC Tetapkan Dua Kandidat Calon Ketua Karang Taruna Kota Cilegon

Tinggalkan Komentar / Pemuda /

ruminews.id – Cilegon, 1 Maret 2026 – Steering Committee (SC) resmi menutup pendaftaran calon kandidat Ketua Karang Taruna Kota Cilegon. Setelah melalui proses pendaftaran yang dibuka pada tanggal 1 Maret 2026 pukul 19.00 hingga 23.00 WIB, hanya terdapat dua kandidat yang mendaftarkan diri, yaitu Ahmad Aflahul Aziz, S.H. dan Mas Mulyana. Ketua SC, Fahmi Ismail, menyampaikan bahwa setelah penutupan pendaftaran, Tim SC langsung menggelar rapat pleno untuk menetapkan dan mengesahkan Ahmad Aflahul Aziz, S.H. dan Mas Mulyana sebagai kandidat Calon Ketua Karang Taruna Kota Cilegon. “Pendaftaran dibuka pada tanggal 1 Maret 2026 mulai pukul 19.00–23.00 WIB dan hanya satu kandidat yang mendaftarkan diri. Setelah itu, Tim SC melakukan pleno penetapan kandidat dan mengesahkan Ahmad Aflahul Aziz, S.H. dan Mas Mulyana sebagai kandidat Calon Ketua Karang Taruna Kota Cilegon,” ujar Fahmi Ismail. Tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan Temu Karya Karang Taruna Kota Cilegon segera dilaksanakan. Kegiatan temu karya tersebut rencananya akan mengundang perwakilan dari Pengurus Nasional Karang Taruna, Pengurus Provinsi Karang Taruna Banten, serta unsur Forkopimda Kota Cilegon. SC berharap seluruh rangkaian Temu Karya dapat berjalan dengan lancar, demokratis, terbuka bagi seluruh warga karang taruna Kota Cilegon dan penuh semangat kebersamaan. Diharapkan pula, kepemimpinan yang terpilih nantinya mampu menjadikan Karang Taruna sebagai kekuatan baru dalam mendukung dan menyukseskan program pemerintahan Prabowo Subianto serta bersinergi dengan program pembangunan Pemerintah Kota Cilegon.

Makassar

Ramadan Mengajarkan Kita Peduli: ABI Sulsel Berbagi Kebahagiaan Bersama Anak Yatim

Tinggalkan Komentar / Makassar /

ruminews.id – Makassar – Ramadan selalu menghadirkan satu pelajaran sederhana yang sering terlupakan di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern bahwa kebahagiaan sejatinya tumbuh ketika manusia saling menguatkan. Semangat inilah yang terasa hangat dalam kegiatan Buka Puasa Bersama Anak Yatim yang diselenggarakan oleh Ahlulbayt Indonesia (ABI) DPW Sulsel. Di tengah suasana senja Ramadan, bukan sekadar hidangan berbuka yang disiapkan, tetapi juga ruang kasih sayang yang mempertemukan banyak hati dalam satu rasa kepedulian. Tawa anak-anak yatim yang memenuhi ruangan menjadi pengingat bahwa perhatian kecil sering kali memiliki makna yang jauh lebih besar daripada nilai materi itu sendiri. Kegiatan ini mencerminkan wajah Islam yang hidup dalam tindakan nyata. Islam yang hadir sebagai rahmat, yang mengajarkan bahwa mencintai sesama adalah bagian dari ibadah. Jamaah Ahlulbayt melalui ABI menunjukkan bahwa pengabdian sosial bukan agenda musiman, melainkan panggilan moral yang tumbuh dari nilai keteladanan keluarga Nabi Muhammad Saww, yang dikenal karena keberpihakan mereka kepada kaum lemah dan mereka yang membutuhkan. Momentum berbuka puasa bersama ini menjadi lebih dari sekadar acara seremonial. Ia menjelma menjadi perjumpaan kemanusiaan, para relawan, jamaah, dan anak-anak yatim duduk tanpa sekat sosial, berbagi makanan, doa, dan harapan. Dalam kebersamaan itu, terasa bahwa solidaritas sosial masih hidup dan terus dirawat oleh masyarakat. Ketua DPW Ahlulbayt Indonesia (ABI) Sulawesi Selatan, Dr. Imran Latief, M.Hum., menyampaikan bahwa kegiatan buka puasa bersama anak yatim tersebut merupakan wujud pengabdian sosial organisasi yang bertujuan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus memperkuat nilai kebersamaan di tengah kehidupan sosial. Ia menegaskan, ABI sebagai organisasi kemasyarakatan Islam berupaya membangun pemahaman yang lebih sehat dan inklusif melalui tindakan konkret, bukan sekadar wacana atau perdebatan yang berjarak dari kebutuhan masyarakat. Menurutnya, pendekatan pelayanan sosial menjadi cara paling efektif untuk menumbuhkan saling pengertian. “Kami percaya bahwa stigma tidak diluruskan dengan polemik, tetapi dengan pengabdian. Prinsip kami sederhana, manusia terbaik adalah mereka yang mampu memberi manfaat bagi orang lain,” ungkapnya dalam kegiatan yang berlangsung di Jalan Sungai Tangka, Makassar, Ahad. Imran juga menjelaskan bahwa kegiatan tersebut menjadi momentum mempererat silaturahmi sekaligus membuka ruang dialog sosial di tengah keberagaman bangsa Indonesia. ABI, lanjutnya, berkomitmen untuk terus hadir sebagai bagian dari elemen masyarakat yang aktif berkontribusi dalam memperkuat harmoni sosial dan nilai kemanusiaan di tengah kehidupan berbangsa. Melalui kegiatan ini, ABI ingin menegaskan bahwa keberagamaan tidak berhenti pada ritual, tetapi menemukan maknanya ketika mampu menghadirkan manfaat bagi lingkungan sekitar. Ramadan menjadi momentum untuk memperluas empati, mempererat persaudaraan, dan menumbuhkan kepedulian sosial yang berkelanjutan. Di saat dunia sering dipenuhi kabar perpecahan, kegiatan sederhana seperti ini justru menghadirkan pesan yang menenangkan bahwa Indonesia tetap kuat karena tradisi gotong royong dan kasih sayang antar sesama masih dijaga. Buka puasa bersama anak yatim yang digelar ABI Sulsel, bukan hanya tentang memberi, tetapi tentang belajar kembali menjadi manusia yang mampu merasakan, berbagi, dan menghadirkan harapan bagi mereka yang membutuhkan. Karena pada akhirnya, kemuliaan sebuah komunitas tidak diukur dari seberapa besar ia berbicara, tapi seberapa tulus ia peduli. [Erwin]

Badan Gizi Nasional, Nasional, Opini

MBG: Siapa yang Sebenarnya Diberi Makan?

Tinggalkan Komentar / Badan Gizi Nasional, Nasional, Opini /

ruminews.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terdengar sederhana, negara memberi makan anak-anak agar masa depan bangsa lebih sehat dan cerdas. Siapa yang bisa menolak gagasan sebaik itu? Tidak ada. Bahkan secara moral, ini hampir tak terbantahkan. Negara memang seharusnya hadir memastikan rakyatnya tidak tumbuh dalam kekurangan gizi. Namun dalam politik dan ekonomi, sesuatu yang tampak sederhana di permukaan sering kali menyimpan struktur kekuasaan yang jauh lebih kompleks di bawahnya. MBG bukan sekadar program makan siang tapi juga adalah proyek ekonomi raksasa. Ketika negara mengalokasikan anggaran ratusan triliun untuk membeli makanan setiap hari di seluruh Indonesia, negara otomatis berubah menjadi pembeli pangan terbesar di negeri ini. Dan dalam hukum ekonomi yang paling tua sekalipun, siapa yang menguasai pembelian besar, dialah yang membentuk pasar. Di titik inilah pertanyaan penting muncul: makanan itu memang sampai ke anak-anak, tetapi uangnya sebenarnya mengalir ke mana? Karena sebelum sepiring nasi tiba di meja sekolah, ada rantai panjang yang bekerja, mulai dari pemasok bahan pangan, perusahaan distribusi, operator katering massal, logistik pendingin, hingga jaringan pengadaan di daerah. Program sosial perlahan berubah menjadi ekosistem bisnis baru. Sebuah industri makan nasional yang hidup dari anggaran negara. Sejarah kebijakan publik di banyak negara menunjukkan pola yang hampir selalu sama. Program kesejahteraan menciptakan manfaat bagi rakyat, tetapi sekaligus melahirkan kelompok ekonomi baru yang paling menikmati stabilitas keuntungan yakni mereka yang berada di rantai pengadaan. Negara memberi makan rakyat, tetapi pasar memperoleh kontrak jangka panjang yang nyaris tanpa risiko. Di sinilah kekhawatiran yang disuarakan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) menjadi relevan. Bukan karena tujuan MBG salah, tapi karena proyek sebesar ini selalu mengundang perebutan akses. Jika tata kelola lemah, program gizi bisa berubah menjadi ladang rente atau tempat keuntungan terkonsentrasi pada segelintir pemain yang dekat dengan kekuasaan. Ironinya, petani yang sering disebut sebagai penerima manfaat utama justru belum tentu menjadi pihak paling diuntungkan. Tanpa sistem pembelian langsung dan perlindungan harga, nilai terbesar justru berhenti di perusahaan distribusi dan aggregator pangan. Yang menanam tetap kecil marginnya, yang mengelola kontrak justru menikmati akumulasi kapitalnya. Di sinilah MBG menjadi taruhan besar. Ia bisa menjadi investasi peradaban yang melahirkan generasi sehat dan produktif yang memperkuat ekonomi nasional puluhan tahun ke depan. Tetapi ia juga bisa menjelma menjadi populisme fiskal mahal yang terlihat pro-rakyat di permukaan, namun diam-diam memperkuat oligarki ekonomi baru di belakang layar. Filsuf besar Ibn Khaldun pernah mengingatkan bahwa negara tidak runtuh karena niat buruk, melainkan karena distribusi kekayaan yang akhirnya hanya berputar di lingkaran elite. Maka perdebatan tentang MBG seharusnya tidak berhenti pada satu pertanyaan: apakah anak-anak mendapat makan? Pertanyaan yang lebih jujur adalah: siapa sebenarnya yang sedang diberi makan oleh program ini… rakyat, atau juga struktur ekonomi di baliknya? Karena masa depan Indonesia bukan hanya ditentukan oleh apa yang ada di piring anak-anak hari ini, tetapi oleh siapa yang menguasai dapurnya. [Erwin]

Opini

Borjuis dan Kaum Elit : Mereka Takut Buruh Pelabuhan Sekolah dan Jadi Sarjana !

Tinggalkan Komentar / Opini /

ruminews.id – Di pelabuhan, sebelum matahari terbit, ada tangan-tangan kasar yang sudah bekerja. Di bawah panas, di tengah hujan, di antara debu dan risiko kecelakaan, buruh pelabuhan menjaga denyut ekonomi negeri ini. Mereka memindahkan barang. Mereka menjaga arus logistik. Mereka memastikan kebutuhan rakyat sampai ke seluruh penjuru negeri. Namun ada satu hal yang diam-diam lebih ditakuti oleh borjuis dan kaum elit: Buruh pelabuhan yang sekolah dan menjadi sarjana. Kenapa Pendidikan Buruh Ditakuti ? Sejak lama, sebagaimana dikritik oleh , struktur ekonomi selalu berusaha mempertahankan hierarki: pemilik modal di atas, pekerja di bawah. Dalam struktur itu, buruh cukup kuat untuk bekerja — tetapi jangan sampai terlalu kuat untuk berpikir. Karena ketika buruh pelabuhan menjadi sarjana : 1. Mereka paham hak konstitusionalnya 2. Mereka mengerti hukum ketenagakerjaan 3. Mereka mampu membaca kontrak dan laporan keuangan 4. Mereka berani menuntut transparansi 5. Mereka bisa duduk sejajar dalam perundingan Dan bagi sebagian elit yang nyaman dengan ketimpangan, itu dianggap ancaman. *Realitas yang Menggugah Hati* Coba bayangkan : Seorang buruh pelabuhan bekerja 10–12 jam sehari. Pulang dalam keadaan lelah. Anaknya bertanya, “Ayah, aku bisa kuliah tidak ?” Pertanyaan itu sederhana. Tetapi di baliknya ada harapan tentang masa depan. Apakah anak buruh hanya ditakdirkan menjadi buruh lagi ? Apakah lingkaran itu harus terus berputar tanpa kesempatan naik kelas ? Inilah persoalan moral bangsa. Jika negeri ini berbicara tentang keadilan sosial, maka pendidikan anak buruh bukan belas kasihan — itu hak. *Kebangkitan dari Pelabuhan* Pada Hari Kebangkitan Nasional, 21 Mei 2025, bertepatan dengan Milad SP TKBM Indonesia di Jakarta, Ketua Umum Pimpinan Pusat SP TKBM Indonesia, , mencanangkan program bersejarah: “Buruh Sekolah & Buruh Sarjana.” Ini bukan sekadar program organisasi. Ini adalah seruan moral. Bahwa buruh pelabuhan berhak : Sekolah Kuliah Menjadi sarjana Menguasai teknologi Memahami hukum Mengelola sistem, bukan hanya menjalankan sistem Momentum 21 Mei adalah simbol kebangkitan nasional. Kini kebangkitan itu lahir dari pelabuhan — dari kelas pekerja. *Gerakan Peradaban SP TKBM Indonesia* Gerakan ini adalah Gerakan Peradaban. Bukan sekadar menuntut kenaikan upah. Bukan sekadar bantuan sesaat. Tetapi membangun generasi buruh yang : Berpendidikan tinggi Berdaya saing Melek hukum Melek digital Mampu memimpin Karena bangsa yang besar tidak dibangun oleh elit saja. Ia dibangun oleh rakyat yang tercerahkan. *Menggerakkan Empati Bangsa* Pertanyaannya sekarang bukan lagi : “Takut atau tidak ?” Pertanyaannya adalah : Apakah kita rela buruh & anak buruh terus terhalang akses pendidikan ? Jika pelabuhan adalah jantung ekonomi nasional, maka buruh pelabuhan adalah darahnya. Dan darah bangsa tidak boleh dibiarkan lemah. Buruh cerdas bukan ancaman bagi negara. Buruh cerdas adalah kekuatan bangsa. Mari berdiri bersama. Bukan untuk melawan siapa pun, tetapi untuk memastikan bahwa keadilan sosial benar-benar hidup — bukan hanya tertulis. Karena ketika buruh bangkit melalui pendidikan, yang terangkat bukan hanya satu keluarga, tetapi martabat bangsa. by : Subhan Hadil – Ketua Umum Pimpinan Pusat SP TKBM Indonesia – Koordinator Nasional Gerakan Peradaban Buruh Naik Kelas

Opini

Perjanjian RI–AS; Perjanjian atau Penjajahan?

Tinggalkan Komentar / Opini /

ruminews.id – Hubungan dagang antara Republik Indonesia dan Amerika Serikat kembali menjadi sorotan. Pemerintah menyebutnya sebagai terobosan strategis. Media arus utama menyajikannya sebagai capaian diplomasi ekonomi. Namun publik bertanya lebih dalam: ini benar-benar perjanjian yang setara, atau sekadar bab baru dalam ketergantungan yang dipoles dengan bahasa kerja sama? Secara angka, narasinya tampak optimistis. Indonesia mendapatkan penurunan tarif ekspor ke pasar AS untuk sejumlah komoditas utama seperti tekstil, produk manufaktur tertentu, serta akses lebih longgar bagi komoditas agrikultur. Di sisi lain, Indonesia membuka hampir seluruh pos tarif bagi produk-produk AS, mulai dari barang teknologi, produk pangan, hingga energi dan alat berat yang mendekati nol persen untuk sebagian besar item. Di sinilah titik kritisnya. Jika satu pihak masih mengenakan tarif rata-rata sekitar belasan persen, sementara pihak lain membuka hampir seluruh pintu tanpa tarif, apakah itu benar-benar timbal balik? Ataukah ini bentuk “reciprocal” dalam definisi yang elastis dan lentur ke satu arah saja? Data perdagangan menunjukkan bahwa selama ini Indonesia memang mencatat surplus neraca dagang dengan AS. Namun surplus itu sebagian besar ditopang sektor padat karya dan komoditas mentah. Sementara AS masuk dengan ekspor bernilai tambah tinggi berupa teknologi, produk farmasi, perangkat militer, hingga jasa digital. Artinya, struktur pertukaran tetap tidak simetris. Kita menjual bahan dan tenaga kerja murah, mereka menjual inovasi dan kapital. Masalahnya bukan sekadar tarif. Dalam perjanjian dagang modern, yang sering luput dari sorotan adalah klausul non-tarif berupa harmonisasi regulasi, standar digital, perlindungan investasi, hingga mekanisme penyelesaian sengketa. Jika regulasi domestik kita harus menyesuaikan diri dengan kepentingan korporasi asing, maka yang dipertaruhkan bukan hanya neraca dagang tetapi ruang kedaulatan kebijakan publik. Perjanjian dagang abad ke-21 tidak lagi membawa kapal perang melainkan membawa draft pasal dan terminologi teknokratis. Perjanjian tidak mengibarkan bendera penjajahan, melainkan grafik pertumbuhan. Tetapi substansinya bisa sama yakni ketergantungan struktural. Dalam konteks geopolitik, AS sedang mengamankan rantai pasok mineral strategis dan mengurangi dominasi Tiongkok dalam komoditas penting seperti nikel. Indonesia, dengan kekayaan sumber dayanya, menjadi titik kunci. Pertanyaannya sdalah apakah kita sekadar pemasok bahan mentah dalam peta strategi global negara adidaya, atau aktor yang mampu menentukan syarat mainnya sendiri? Pemerintahan di bawah Prabowo Subianto tentu melihat ini sebagai peluang memperluas akses pasar dan memperkuat posisi tawar. Sementara dari sisi Washington (yang dalam dinamika politiknya selalu dipengaruhi arus proteksionisme dan nasionalisme ekonomi seperti yang sering digaungkan oleh Donald Trump), perjanjian ini adalah instrumen mengamankan kepentingan domestik mereka. Tidak ada yang keliru dengan diplomasi ekonomi. Setiap negara memang harus berdagang. Tetapi sejarah mengajarkan satu hal sederhana bahwa perdagangan bebas tanpa kesiapan industri domestik hanya akan mempercepat deindustrialisasi. Kita pernah mengalami euforia liberalisasi pada dekade 1990-an dan hasilnya, banyak industri strategis tumbang sebelum matang. Maka perdebatan “perjanjian atau penjajahan” bukanlah retorika emosional tapi merupakan pertanyaan tentang desain pembangunan jangka panjang. Apakah pembukaan pasar ini disertai penguatan industri nasional? Apakah ada kewajiban alih teknologi yang jelas? Apakah ada perlindungan untuk UMKM dan sektor padat karya? Apakah evaluasi perjanjian bisa dilakukan secara berkala? Jika jawabannya tidak transparan, maka kecurigaan publik adalah wajar. Perdagangan yang adil bukanlah perdagangan yang sekadar besar nilainya, tetapi yang memperkuat kemandirian. Perjanjian yang bermartabat bukanlah yang dipuji pasar global, tetapi yang melindungi masa depan rakyatnya. Kita tidak anti kerja sama. Kita hanya tidak ingin mengulang sejarah, di mana sumber daya mengalir keluar dan nilai tambah tinggal di luar negeri. Pertanyaannya kini sederhana yakni apakah kita sedang membangun kedaulatan, atau menyewakannya? [Erwin]

Opini

Negara Superpower Tanpa Kemenangan

Tinggalkan Komentar / Opini /

ruminews.id – Dunia mengenal Amerika Serikat sebagai negeri dengan kapal induk terbanyak, anggaran militer terbesar, dan teknologi perang paling mutakhir. Tetapi jika kita jujur membaca sejarah modern, ada pola yang sulit dibantah yakni Amerika bisa memenangkan pertempuran, tetapi nyaris tak pernah benar-benar memenangkan perang dalam arti politik dan historis. Mulai dari Perang Korea. Targetnya jelas, yaitu menghentikan komunisme dan memastikan Korea bersatu dalam orbit Barat. Hasilnya? Garis demarkasi yang sama seperti sebelum perang. Jutaan korban jiwa, semenanjung tetap terbelah, dan hingga kini belum ada perjanjian damai final. Setelah tiga tahun perang, dunia kembali ke titik nol, minus darah yang tertumpah. Itu bukan kemenangan. Itu kebuntuan mahal. Masuk ke Perang Vietnam, kegagalannya lebih telanjang. Amerika mengerahkan lebih dari setengah juta tentara. Bom dijatuhkan secara masif. Namun pada 1975, Saigon jatuh dan Vietnam bersatu di bawah pihak yang justru ingin dihentikan. Bukan hanya kalah secara militer-politik, Amerika juga kalah secara moral di mata dunia. Perang itu meninggalkan trauma domestik dan krisis legitimasi internasional. Kemudian pasca Serangan 11 September, Amerika masuk ke Afganistan dengan misi menghancurkan terorisme dan membangun demokrasi. Taliban tumbang cepat, ya. Tapi dua puluh tahun kemudian, ketika pasukan ditarik pada 2021, Taliban kembali berkuasa. Semua pengorbanan, semua dana, semua rekayasa institusi, rontok dalam hitungan minggu. Jika hasil akhirnya identik dengan titik awal, sulit menyebutnya sukses. Di Irak tahun 2003, invasi dilakukan dengan narasi senjata pemusnah massal. Fakta kemudian menunjukkan alasan utama itu tak terbukti. Saddam Hussein tumbang, tetapi Irak terperosok dalam perang sektarian, instabilitas kronis, dan munculnya ISIS. Alih-alih menciptakan stabilitas kawasan, intervensi itu justru membuka kotak Pandora yang dampaknya terasa hingga hari ini. Kegagalan-kegagalan ini bukan insiden terpisah. Ini pola. Amerika unggul dalam fase penghancuran, tetapi gagal dalam fase rekonstruksi legitimasi. Mereka bisa menjatuhkan rezim dalam minggu, tetapi tidak mampu membangun tatanan yang bertahan puluhan tahun. Yang lebih ironis adalah propaganda kekuatan itu tetap hidup, terutama lewat industri hiburan seperti Hollywood. Di layar lebar, satu pasukan elite bisa menyelamatkan planet. Di dunia nyata, dua dekade perang tidak mampu mengamankan satu negara. Di film, musuh selalu runtuh sebelum film berakhir. Di lapangan, konflik justru berkembang menjadi generasi baru perlawanan. Masalahnya mungkin bukan pada senjatanya. Masalahnya pada asumsi bahwa dominasi militer otomatis berarti dominasi sejarah. Padahal perang modern adalah pertarungan legitimasi, identitas, dan daya tahan sosial di wilayah yang tidak bisa dibombardir dengan jet tempur. Dan di situlah paradoks terbesar kekuatan global itu. Semakin besar fasilitas militernya, semakin jelas terlihat bahwa perang bukan soal siapa paling kuat menghancurkan, tapi siapa paling mampu membangun makna setelah kehancuran. Sejarah dua dekade terakhir memberi pelajaran pahit bahwa menjadi negara paling bersenjata di dunia tidak menjamin menjadi negara yang benar-benar menang perang. [Erwin]

Opini

Satu Tahun Pemerintahan IBAS-PUSPA

Tinggalkan Komentar / Opini /

ruminews.id – Satu tahun kepemimpinan di Kabupaten Luwu Timur kini tidak lagi hanya berbicara tentang janji atau program di atas kertas. Ia berbicara lewat angka yang terukur. Hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2025 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mencatat angka 89,38. Ini masuk kategori Sangat Baik dan bahkan melampaui target kinerja yang ditetapkan pemerintah daerah sebesar 87,86. Artinya, pelayanan perizinan yang langsung dirasakan masyarakat dan pelaku usaha benar-benar mengalami perbaikan nyata. Angka ini penting. Karena pelayanan perizinan yang cepat dan jelas berarti usaha lebih mudah bergerak. Investasi lebih percaya diri. UMKM tidak lagi terlalu lama menunggu. Dampaknya terasa langsung pada aktivitas ekonomi masyarakat. Tidak hanya itu. Indeks Kerukunan Umat Beragama di Luwu Timur mencapai 80,84, dengan kategori Sangat Tinggi. Ini menunjukkan bahwa suasana sosial di daerah tetap kondusif dan harmonis. Di tengah dinamika nasional yang kadang penuh perbedaan tajam, Luwu Timur tetap adem. Dan kondisi yang aman seperti ini adalah modal besar bagi pembangunan. Di sektor pelayanan hukum, survei di lingkungan Kejaksaan Negeri Luwu Timur juga menunjukkan nilai IKM di atas 88, kembali dalam kategori Sangat Baik. Artinya, masyarakat merasakan pelayanan yang semakin profesional dan responsif. Kalau dirangkum sederhana: pelayanan publik membaik, suasana sosial stabil, dan kepercayaan terhadap lembaga publik meningkat. Memang, satu tahun bukan waktu yang panjang. Tapi satu tahun cukup untuk menunjukkan arah. Dan arah itu terlihat jelas dari data: pemerintah bekerja dengan target yang terukur, capaian yang nyata, dan hasil yang bisa dinilai oleh masyarakat sendiri. Yang paling penting, ini bukan sekadar perayaan angka. Ini tentang rasa percaya yang tumbuh. Tentang warga yang merasa dilayani, bukan dipersulit. Tentang suasana daerah yang tetap aman dan kompak. Tahun pertama telah dilewati dengan fondasi yang kuat. Sekarang tantangannya adalah menjaga konsistensi dan meningkatkan kualitas. Karena ketika standar sudah berada di kategori “Sangat Baik”, maka ekspektasi masyarakat tentu akan semakin tinggi. Dan itu kabar baik. Artinya, publik percaya dan berharap lebih. #AkarLutim #LutimJuara #BataraGuruInstitut

Gowa, Pemuda

Audiensi Penuh Makna di Bulan Ramadhan: SAPMA PP Gowa Sampaikan Aspirasi, Kritik, dan Dukungan kepada Bupati

Tinggalkan Komentar / Gowa, Pemuda /

ruminews.id – Gowa – Dalam suasana penuh keberkahan bulan suci Ramadhan, Pengurus Cabang SAPMA PP Gowa melaksanakan audiensi bersama Bupati Gowa, Husniah Talenrang, di Rumah Jabatan (Rujab) Bupati Gowa. Pertemuan ini menjadi momentum mempererat tali silaturahmi sekaligus menyampaikan aspirasi masyarakat di tahun pertama masa kepemimpinan Bupati. (24/2) Ketua SAPMA PP Gowa, Sigit, menegaskan bahwa audiensi ini merupakan bentuk tanggung jawab moral pemuda dalam mengawal pembangunan daerah serta membangun sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Gowa. “Kami hadir untuk menyampaikan program kerja yang dapat dikolaborasikan dengan program Pemda. Selain itu, di momen satu tahun masa kepemimpinan Ibu Bupati, kami juga menyampaikan sejumlah kritik dan aduan masyarakat,” ujar Sigit. Beberapa isu yang disampaikan antara lain: 1. Maraknya dan menjamurnya gerai modern/waralaba di Kabupaten Gowa. 2. Evaluasi pelayanan di Mal Pelayanan Publik (MPP). 3. BPJS/KIS masyarakat yang tiba-tiba nonaktif. Dalam kesempatan tersebut, Sigit juga menyampaikan apresiasi terhadap kepemimpinan Bupati sebagai sosok perempuan yang dinilai akan mencatat sejarah penting bagi Kabupaten Gowa. “Di bawah kepemimpinan Ibu Bupati, kami yakin tokoh perempuan akan kembali mengukir sejarah yang dikenang masyarakat. Jika kita melihat sejarah, raja pertama di Gowa adalah sosok perempuan, dan hari ini Bupati pertama Gowa juga merupakan sosok perempuan. Ini momentum sejarah yang harus kita dukung bersama,” ungkapnya. Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana kegiatan Ramadhan, Muh. Haidir, menyampaikan bahwa SAPMA PP Gowa juga akan menggelar kegiatan sosial besar berupa Buka Puasa Bersama 1.000 Anak Yatim. “Kami berharap Pemerintah Daerah dapat mendukung dan mensupport kegiatan kemanusiaan ini sebagai bentuk kepedulian bersama di bulan suci Ramadhan,” katanya. Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Bupati Gowa, Husniah Talenrang, menyampaikan terima kasih atas kritik konstruktif yang diberikan. Terkait menjamurnya gerai modern seperti Alfamart, Alfamidi, dan Indomaret, Bupati menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah telah melakukan MoU untuk memastikan dampak positif bagi daerah. “Kami mewajibkan karyawan yang direkrut adalah masyarakat Gowa dan produk UMKM lokal harus masuk ke gerai tersebut. Pelaku UMKM dapat berkoordinasi dengan Dinas Koperasi & UMKM serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk memenuhi persyaratan administrasi,” jelasnya. Bupati juga menegaskan bahwa seluruh gerai modern maupun investor yang masuk ke Kabupaten Gowa wajib menaati aturan dan melengkapi administrasi sesuai regulasi yang berlaku. “Jika ada investor yang bermain-main dan tidak menaati aturan, saya akan tindak tegas. Termasuk jika ada oknum ataupun dinas terkait yang tidak menjalankan fungsi pengawasan dengan baik, akan kami evaluasi dan tindak tegas,” tegasnya. Ia menambahkan bahwa kebijakan investasi harus tetap seimbang antara peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembukaan lapangan kerja, penguatan UMKM lokal, serta kepatuhan terhadap regulasi. Terkait pelayanan di MPP, Bupati menyatakan akan melakukan evaluasi untuk perbaikan ke depan. Sementara untuk BPJS/KIS yang nonaktif, pihaknya akan berkoordinasi dengan instansi terkait agar masyarakat tidak dirugikan. Menutup pertemuan, Bupati juga menegaskan bahwa program dan janji politik yang disampaikan saat kampanye akan dijalankan secara bertahap. “Program-program yang telah kami sampaikan kepada masyarakat akan kami jalankan secara bertahap. InsyaAllah setiap tahunnya akan terus kami realisasikan sesuai kemampuan dan tahapan perencanaan daerah,” tutupnya. Bupati juga menyampaikan apresiasi atas kegiatan sosial yang digagas SAPMA PP Gowa dan menyatakan komitmen pemerintah daerah untuk memberikan dukungan. Audiensi ini menjadi bukti bahwa ruang dialog antara pemuda dan pemerintah tetap terbuka. Di bulan Ramadhan yang penuh berkah, semangat kolaborasi, kontrol sosial, dan dukungan terhadap pembangunan daerah diharapkan terus terjaga demi Gowa yang lebih maju dan berkeadilan.

Ekonomi, Nasional

Dukungan untuk Achmad Muchtasyar di Puncak Pelindo: Momentum Modernisasi Pelabuhan Menuju Standar Dunia

Tinggalkan Komentar / Ekonomi, Nasional /

ruminews.id – Jakarta – Penunjukan Achmad Muchtasyar sebagai Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (Pelindo) mendapat dukungan kuat dari berbagai kalangan, termasuk Dewan Pakar SP TKBM Indonesia, Tommy Rahaditia. Ia menilai kepemimpinan baru ini menjadi momentum penting untuk mendorong transformasi menyeluruh pelabuhan nasional sejalan dengan visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Rekan sesama alumni Universitas Trisakti Dirut Pelindo, Tommy Rahaditia, menegaskan bahwa perubahan kepemimpinan harus diikuti langkah konkret modernisasi. “Pelabuhan adalah simbol peradaban dagang bangsa. Jika ingin Indonesia disegani secara ekonomi, maka wajah pelabuhannya harus modern, aman, dan profesional,” tegas Tommy Rahaditia. Modernisasi pelabuhan, menurut Tommy bukan sekadar pembaruan fisik, melainkan reformasi sistemik yang mencakup digitalisasi operasional terpadu, integrasi sistem logistik nasional, transparansi biaya, serta efisiensi waktu tunggu kapal. Langkah tersebut diyakini Tommy akan mempercepat hilirisasi industri, menekan biaya logistik nasional, serta meningkatkan daya saing ekspor Indonesia di pasar global. Namun ia juga mengingatkan, transformasi tidak boleh mengabaikan aspek keselamatan. Ketua Dewan Penasehat Ikatan Alumni ISMEI itu menekankan pentingnya penerapan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) secara ketat, pembaruan peralatan bongkar muat berstandar internasional, audit keselamatan berkala, serta pelatihan disiplin operasional berbasis teknologi. “Modernisasi tanpa keselamatan bukan kemajuan, melainkan ancaman. Pelabuhan adalah area berisiko tinggi. Negara wajib memastikan pekerjanya terlindungi,” ujarnya. Selain itu, ia juga mendorong peningkatan profesionalisme buruh TKBM melalui sertifikasi kompetensi yang dijalankan Badan Diklat TKBM Indonesia. Standarisasi keahlian berbasis teknologi dan pelatihan berkelanjutan dinilai krusial agar buruh pelabuhan tidak lagi dipandang sebagai tenaga kasar, melainkan tenaga profesional strategis penopang perdagangan nasional. Tak kalah penting, Tommy menyoroti perlunya peningkatan dan penambahan peralatan penanggulangan tumpahan minyak dan limbah kapal di area pelabuhan. Menurutnya, perlindungan lingkungan harus menjadi bagian integral dari modernisasi agar ekosistem laut dan kawasan pesisir tetap terjaga. Ia optimistis, di bawah kepemimpinan Achmad Muchtasyar, Pelindo dapat menjelma bukan sekadar BUMN pengelola pelabuhan, tetapi simbol kebangkitan maritim Indonesia. “Jika transformasi dilakukan secara menyeluruh dan berpihak pada keselamatan serta peningkatan kualitas SDM, maka pelabuhan Indonesia akan benar-benar menjadi wajah perdagangan dunia,” tutup Tommy.

Scroll to Top