Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Author name: Admin01

Makassar, Politik

Bawakan Stadium General di Closing Ceremony Advance Training HMI Badko Sulsel, Wakil Ketua Baleg DPR RI Bahas Insan Cita 2045

Tinggalkan Komentar / Makassar, Politik /

ruminews.id, MAKASSAR – Wakil Ketua Badan Legislasi (BALEG) DPR RI periode 2024-2029 sekaligus Koordinator Presidium Majelis Nasional (MN) KAHMI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, hadir membawakan Stadium General dalam Closing Ceremony pelaksanaan Advance Training (LK 3) HMI Badko Sulsel di Sultan Alauddin Hotel and Convention, Jumat 30 Mei 2025. Membedah tema kegiatan “Insan Cita 2045”, Ahmad Doli Kurnia yang akrab disapa bang doli membahas proyeksi masa depan negara tanpa meinggalkan Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara. “Indonesia kini mempersiapkan diri untuk menyambut Indonesia Emas 2045. Hal itu berkaitan dengan perencanaan dan persiapan. Pancasila sebagai falsafah dan ideologi bangsa ini menjadi rujukan dan nilai yang harus terus dijaga agar peradaban yang kita cita-citakan di 2045 bisa terwujud,” kata Doli. Melihat fenomena hari ini, Ahmad Doli memandang masih kurangnya kaum muda yang mengimplementasikan nilai-nilai pancasila. Padahal pancasila hadir sebagai ideologi yang paling tepat bagi bangsa ini ditengah pertarungan ideologi-ideologi dunia lainnya. “Momentum Indonesia Emas 2045 perlu dijemput dan dikelola dengan baik. Indonesia dengan pengalamannya dalam mempersatukan seluruh ideologi dunia yang kemudian diramu sehingga menghasilkan yang namanya Pancasila sebagai sebuah kesimpulan para founder fathers bangsa ini. Dengan pengalaman mempersatukan peradaban bukan hal yang sulit bagi bangsa ini untuk membangun peradaban yang lebih baik dimasa depan.” Lanjut Doli Lebih lanjut, Ahmad Doli mengatakan butir-butir Pancasila yang hari ini menjadi ideologi bangsa tidak jauh berbeda dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh Islam. Pengimplementasian nilai pancasila tersebut menjadi khittah pergerakan dan perjuangan HMI sebagai organisasi yang berasaskan islam. “Nilai keislaman yang ada di butir-butir Pancasila menjadi asas gerakan dan perjuangan HMI yang menjadi pembeda dengan organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan lain. Yang membuat HMI mampu bertahan hingga hari ini adalah karena organisasi ini masih mempertahankan afinity connection atau ikatan kekeluargaan yang tidak lepas dari nilai-nilai islam,” tutupnya.

Makassar, Olahraga

Bupati Barru dan Putra Daerah Barru Ikut Kegiatan MHM 2025

Tinggalkan Komentar / Makassar, Olahraga /

ruminews.id- Makassar, Ribuan peserta meramaikan ajang Makassar Half Marathon (MHM) 2025 yang digelar pada Sabtu pagi (31/5/2025), dengan titik start di Anjungan Pantai Losari, Makassar. Di antara peserta, tampak Bupati Barru, Andi Ina Kartika Sari, S.H., M.Si., dan Putra Daerah Barru, Andi Ikram Rifqi, yang juga menjabat sebagai Ketua Bidang 8 BPD HIPMI Sulsel, ikut serta dalam kategori lari 5 kilometer (5K). Rute lomba melintasi sejumlah jalan protokol kota, di antaranya Jl Nusantara, Jl Sulawesi, dan Jl Jenderal Ahmad Yani, dan berakhir di depan Balai Kota Makassar. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian agenda olahraga tahunan Kota Makassar yang bertujuan mendorong partisipasi publik dalam aktivitas fisik terbuka sekaligus membangun semangat kebersamaan. Selain sebagai ajang olahraga, MHM juga menjadi sarana edukasi akan pentingnya gaya hidup sehat dan aktif di tengah masyarakat. Dalam keterangannya, Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari menyampaikan apresiasinya terhadap kegiatan ini sebagai bentuk sinergi antardaerah melalui olahraga. “Kami hadir bukan hanya untuk berlari, tetapi juga untuk memperkuat koneksi sosial lintas daerah. Kegiatan seperti ini sangat positif dalam membangun kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan dan semangat kebersamaan,” ungkapnya usai menyelesaikan rute. Senada dengan itu, Andi Ikram Rifqi menilai MHM sebagai ajang yang tepat untuk mendorong keterlibatan aktif generasi muda. “Ini bukan hanya soal olahraga, tetapi soal bagaimana kita, sebagai pemuda daerah, ikut serta dalam gerakan positif dan inspiratif. Harapannya, lebih banyak pemuda yang terdorong untuk terlibat dalam kegiatan produktif dan menyehatkan seperti ini,” tuturnya. Ajang ini diikuti peserta dari berbagai latar belakang, termasuk komunitas lari, pelajar, tokoh publik, hingga pelari dari luar daerah. Pelaksanaan kegiatan berlangsung tertib dan lancar, dengan pengawalan dari aparat kepolisian dan panitia pelaksana. Masyarakat pun turut antusias menyambut dan menyemangati para pelari di sepanjang rute, menciptakan suasana yang semarak dan penuh energi. Makassar Half Marathon 2025 tidak hanya menjadi momentum olahraga, tetapi juga memperkuat pesan penting mengenai hidup aktif, keterlibatan sosial, dan promosi potensi daerah. Partisipasi tokoh publik dalam kegiatan seperti ini diharapkan menjadi contoh positif yang dapat menginspirasi masyarakat luas, khususnya generasi muda.

Opini

Dari Hierarki Menuju Kolaborasi: Redefinisi Peran Profesi Kesehatan

Tinggalkan Komentar / Opini /

ruminews.id – Di tengah derasnya arus modernisasi sistem kesehatan global, Indonesia masih kerap dihadapkan pada warisan paradigma lama yang belum sepenuhnya ditinggalkan. Salah satunya adalah anggapan bahwa perawat hanyalah “pesuruh dokter”. Pernyataan seperti ini bukan sekadar menyakitkan bagi insan keperawatan, namun juga menandakan miskonsepsi mendasar tentang bagaimana pelayanan kesehatan seharusnya dibangun yakni melalui kolaborasi, bukan subordinasi. Model pelayanan kesehatan berbasis hierarki vertikal, di mana satu profesi mendominasi yang lain, sudah lama dikritik karena tidak efektif dalam menjawab kompleksitas kebutuhan pasien modern. Kini, dunia kesehatan bergerak menuju interprofessional collaborative practice sebuah pendekatan yang menempatkan setiap profesi kesehatan sebagai mitra sejajar dengan kontribusi unik dan tanggung jawab profesional masing-masing. Bukan Pembantu, Tapi Profesional Keperawatan, misalnya, bukan sekadar “membantu dokter”, tetapi sebuah profesi dengan ilmu, filosofi, dan metode praktik sendiri. Dari Florence Nightingale yang memperkenalkan praktik keperawatan berbasis kebersihan dan lingkungan, hingga Jean Watson yang menekankan pada filosofi caring, keperawatan telah berkembang menjadi pilar penting dalam pelayanan kesehatan modern. Dengan pendekatan holistik bio-psiko-sosio-spiritual, perawat bertugas memberikan asuhan keperawatan yang berkesinambungan selama 24 jam, melakukan penilaian mandiri, mengambil keputusan klinis, dan memberikan edukasi kesehatan. Mengabaikan fungsi otonom perawat tidak hanya merendahkan martabat profesi, tapi juga menghambat terbentuknya sistem layanan yang efektif. Hal serupa berlaku untuk profesi lain seperti apoteker dengan kompetensinya dalam farmakoterapi, tenaga kesehatan masyarakat dalam promotif dan preventif, serta fisioterapis dalam rehabilitasi fungsional. Setiap profesi memiliki body of knowledge, scope of practice, dan tanggung jawab profesional yang tidak bisa digantikan oleh profesi lain. Kolaborasi Dimulai dari Bangku Pendidikan Transformasi sistem kesehatan sejatinya harus dimulai dari pendidikan. Salah satu contoh baik adalah kehadiran Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam (LKMI), yang menghimpun mahasiswa dari berbagai disiplin kedokteran, keperawatan, kedokteran gigi, farmasi, hingga kesehatan masyarakat dalam satu wadah kolaboratif. Ini membuktikan bahwa kesadaran akan pentingnya kolaborasi sudah mulai tertanam sejak dini, dan perlu terus diperkuat agar menjadi budaya kerja di masa depan. Kolaborasi interprofesional bukan sekadar idealisme, melainkan kebutuhan nyata. Studi-studi menunjukkan bahwa tim kesehatan yang kolaboratif menghasilkan outcome klinis yang lebih baik,komunikasi yang lebih efektif, dan kepuasan pasien yang lebih tinggi. Dalam konteks ini, peran setiap profesi bukan untuk “membantu” satu sama lain dalam konteks subordinatif, melainkan untuk saling melengkapi dalam pelayanan yang terintegrasi. Membangun Sistem Kesehatan Tanpa Feodalisme Profesi Kini saatnya meninggalkan feodalisme profesi dalam sistem kesehatan. Profesionalisme sejati tidak lahir dari jabatan, tetapi dari akuntabilitas, kompetensi, dan komitmen bersama terhadap kesehatan masyarakat. Kita tidak lagi bertanya, “Siapa membantu siapa?” tetapi “Bagaimana kita berkolaborasi memberikan yang terbaik untuk pasien?” Mengembalikan martabat profesi kesehatan termasuk perawat berarti juga memperjuangkan sistem kesehatan yang lebih adil, manusiawi, dan efektif. Redefinisi peran profesi kesehatan dari model hierarkis ke model kolaboratif bukan hanya soal etika profesi, tetapi juga tentang masa depan layanan kesehatan Indonesia.

DPRD Kota Makassar

DPRD Makassar Gelar Rapat Paripurna, Bahas LKPJ Wali Kota Tahun Anggaran 2024

Tinggalkan Komentar / DPRD Kota Makassar /

ruminews.id – Makassar – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Makassar dalam rangka penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun Anggaran 2024, Selasa, 27 Mei 2025.   Kehadiran kedua pimpinan eksekutif ini menjadi bentuk komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam menjalankan prinsip akuntabilitas dan transparansi terhadap pelaksanaan program-program pembangunan selama satu tahun anggaran Paripurna LKPJ dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Makassar, Supratman dan dihadiri pimpinan dan anggota DPRD Makassar, serta SKPD lingkup Pemkot Makassar. Dalam rapat tersebut, DPRD Makassar menyampaikan sejumlah rekomendasi hasil pembahasan panitia khusus (pansus) yang sebelumnya telah mengkaji secara menyeluruh isi LKPJ. Pemerintah Kota Makassar menyambut baik rekomendasi yang diberikan dan berkomitmen untuk menindaklanjutinya dalam perencanaan serta pelaksanaan pemerintahan ke depan. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin mengatakan, Pemerintah Kota Makassar mengapresiasi dan ucapan terima kasih atas rekomendasi yang disampaikan oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Makassar terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Makassar Tahun 2024. “Rekomendasi ini sebagai masukan konstruktif dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang telah dijalankan sepanjang tahun 2024,” ujarnya. Pemerintah Kota Makassar berkomitmen untuk terus bersinergi dengan DPRD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Pemkot Makassar juga menyambut baik catatan strategis yang diberikan oleh Pansus DPRD sebagai bentuk pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja pemerintahan. “Rekomendasi dan catatan strategis ini menjadi landasan penting bagi kami dalam memperbaiki serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan di Kota Makassar ke depan,” tutur Munafri. Ia menyebutkan bahwa rekomendasi tersebut mencerminkan perhatian tinggi dari DPRD terhadap kinerja pemerintah kota. Selain sebagai bentuk dukungan legislatif, rekomendasi ini juga dianggap sebagai partisipasi aktif dalam mengawal jalannya pemerintahan saat ini. Mengusung visi Makassar Unggul, Inklusif, Aman, dan Berkelanjutan, Munafri menegaskan bahwa tujuh program strategis yang telah disusun akan terus diperkuat. “Kami akan segera merumuskan kebijakan strategis yang diimplementasikan dalam dokumen perencanaan, penganggaran, serta peraturan daerah dan peraturan wali kota,” katanya. Di akhir pernyataannya, ia menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kota Makassar atas kemitraan yang telah terjalin selama ini. “Terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada DPRD Kota Makassar yang telah bermitra dengan kami, sehingga program pembangunan dapat direncanakan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya,” tutupnya. Sementara itu, Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman mengatakan bahwa paripurna ini membahas terkait LKPJ Wali Kota Makassar tahun anggaran 2024. Menurutnya, hasil pembahasan mendalam telah dilakukan oleh pansus bersama mitra kerja terkait. Selanjutnya, DPRD Kota Makassar membacakan rekomendasi terhadap LKPJ Wali Kota Makassar Tahun 2024. Adapun Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Makassar, Hartono mengungkapkan bahwa dalam proses awal pembahasan banyak kepala perangkat daerah tidak hadir secara langsung untuk menyampaikan LKPJ dari unit kerja masing-masing. “Karena itu, kami merekomendasikan kepada Pemerintah Kota Makassar untuk mengatur sanksi administratif atau teguran resmi kepada kepala perangkat daerah yang tidak hadir tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Hartono. Sebagai tindak lanjut, Pansus DPRD Kota Makassar merekomendasikan tiga hal utama kepada Wali Kota Makassar. Pertama, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses penyusunan LKPJ, khususnya terhadap unit kerja yang bertugas menghimpun laporan dari seluruh perangkat daerah. Kedua, meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan seluruh perangkat daerah guna menjamin kesesuaian dan validitas data dalam LKPJ. Poin ketiga, menghindari rotasi pimpinan perangkat daerah selama masa penyusunan LKPJ, kecuali karena alasan pensiun, agar tidak mengganggu kelancaran proses pelaporan.  

DPRD Kota Makassar

Media Center “Kareba Parlementa”, Inovasi Baru Reformer Syahril Tingkatkan Transparansi DPRD Makassar

Tinggalkan Komentar / DPRD Kota Makassar /

ruminews.id – Makassar – Dalam rangka mendorong keterbukaan informasi dan meningkatkan pelayanan publik berbasis teknologi, Reformer Syahril, S.STP menghadirkan inovasi strategis melalui aksi perubahan bertajuk “Pembuatan Media Center ‘Kareba Parlementa’ pada Sekretariat DPRD Kota Makassar”. Aksi ini merupakan bagian dari kewajiban peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) dan telah memasuki tahap implementasi sejak awal April 2025. Media Center “Kareba Parlementa” dirancang sebagai pusat informasi yang terintegrasi untuk mendokumentasikan, mengelola, dan mempublikasikan kegiatan DPRD secara profesional. Mulai dari peliputan langsung, produksi konten berupa teks, foto, hingga video, seluruh proses disusun dalam alur kerja yang sistematis dan dijalankan oleh tim internal yang telah dibentuk melalui Surat Keputusan Sekretariat DPRD. “Tujuan utama dari aksi perubahan ini adalah menghadirkan saluran komunikasi kelembagaan yang informatif, partisipatif, dan mudah diakses publik. Melalui Media Center ini, kami ingin memperkuat citra DPRD sebagai lembaga yang terbuka dan dekat dengan masyarakat,” ujar Syahril, S.STP selaku Reformer dalam wawancara usai uji coba publikasi konten perdana. Tahapan implementasi aksi perubahan ini mencakup pembentukan tim pengelola, penyusunan konsep media center, pelatihan teknis, serta peluncuran awal kanal media sosial. Hasil yang dicapai hingga pertengahan April menunjukkan antusiasme yang tinggi dari internal Sekretariat DPRD serta mulai tumbuhnya interaksi publik melalui kanal digital yang diaktifkan. Ke depan, Media Center ini akan dikembangkan menjadi sistem informasi legislatif yang terintegrasi, tidak hanya untuk mendukung dokumentasi internal, tetapi juga sebagai sarana edukasi publik tentang fungsi dan kinerja DPRD. Reformer Syahril berharap aksi ini dapat menjadi cikal bakal sistem komunikasi publik yang lebih profesional dan berkelanjutan di lingkup Pemerintah Kota Makassar. Sebagai penutup, Syahril menegaskan bahwa perubahan tidak harus dimulai dari sesuatu yang besar. “Cukup dimulai dari kebutuhan nyata di lingkungan kerja dan dilaksanakan dengan komitmen. InsyaAllah, dampaknya akan meluas dan membawa manfaat,” pungkasnya.

DPRD Kota Makassar

Andi Suhada Selaku Anggota DPRD Makassar Gelar Sosialisasi Perda Penyelenggaraan Pendidikan

Tinggalkan Komentar / DPRD Kota Makassar /

Ruminews.id – Makassar – Anggota DPRD Kota Makassar, Ir Andi Suhada Sappaile menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, di Royal Bay Hotel Makassar, Rabu, 14 Mei 2025. Turut hadir dalam kegiatan sosialisasi kali ini, yaitu Prof. Dr. Hj. Nurlina Subair, dan Hj. Amalia Malik, SH, serta di pandu Ade Irmawati selaku moderator. Dalam sambutannya, Andi Suhada Sappaile mengatakan sosialisasi dilakukan bertujuan untuk membantu masyarakat mengetahui terkait Perda Penyelenggaraan Pendidikan, dan masyarakat bisa memahami lebih dalam tentang regulasi yang telah dihasilkan oleh DPRD. “Jadi regulasi yang dihasilkan oleh DPRD yaitu berfungsi tentang pengawasan dan keuangan,” ujarnya. Lanjut Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Makasar ini menjelaskan bahwa, pendidikan harus dilaksanakan sesuai prinsip-prinsip sebagai acuan dalam penyelenggaraannya, agar pelaksanaan pada masing-masing jenjang pendidikan dapat berjalan dengan baik dan benar-benar untuk mencapai tujuan bangsa dalam bidang pendidikan. “Penyelenggaraan pendidikan jika tanpa berdasarkan prinsip, maka akan dapat menghilangkan karakter sebuah bangsa,” jelas Andi Suhada. Diakhir sambutannya, ia berharap selain bisa memahami lebih dalam, masyarakat juga mendapatkan pendidikan yang bermutu. “Tentunya sebagai warga negara Indonesia, kita berharap untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu,” pungkasnya. Sementara narasumber pertama Prof. Nurlina Subair menyampaikan bahwa, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang berkembang saat ini, dimana saat ini pendidikan menuju era digitalisasi. Menurutnya, di era digitalisasi saat ini adalah salah satu revolusi yang tidak dapat direkayasa oleh pemerintah. Contohnya saat covid-19 beberapa tahun lalu. Walaupun kegiatan belajar mengajar sempat terhambat, akan tetapi proses belajar mengajar dapat dilaksanakan dengan cara dari rumah melalui online. “Jadi ini yang dimaksud dalam perubahan sosial yang sangat radikal dalam masyarakat yang tidak dapat direkayasa,” ungkapnya. Sedangkan narasumber kedua, Amalia Malik memaparkan terkait juknis pendidikan sekaligus mensosialisasikan juknis terbaru di tahun ajaran baru kali ini. Ia menyampaikan bahwa sosialisasi juknis terbaru juga mencakup perubahan-perubahan lain yang signifikan dalam pelaksanaan SPMB tahun ini. “Untuk SPMB tahun ini yang membedakan dengan sebelumnya adalah di hapuskannya jalur zonasi dan diganti dengan jalur domisili. Dimana jalur domisili (yang dulunya jalur zonasi) dipangkas dari 50 persen menjadi 35 persen,” jelasnya. Selain itu, ia pun menambahkan bahwa selain jalur domisili sebagai pengganti zonasi, jalur lainnya adalah afirmasi, prestasi dan mutasi atau perpindahan orang tua. Tak lupa, diakhir keterangannya ia menghimbau kepada masyarakat terkait program Wali Kota Makassar tentang seragam dan atribut sekolah gratis. Ia pun menjelaskan terkait program seragam sekolah gratis bertujuan untuk mendukung akses pendidikan bagi semua anak, terutama bagi mereka yang berasal dari keluarga dengan ekonomi terbatas. “Dengan adanya seragam gratis, siswa dapat fokus pada proses belajar tanpa khawatir mengenai biaya seragam,” tutupnya.

DPRD Kota Makassar

Ketua DPRD Makassar Tetapkan Komitmen Untuk Kawal Transparansi Keuangan Daerah

Tinggalkan Komentar / DPRD Kota Makassar /

ruminews.id – Makassar – Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman, menghadiri acara serah terima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 se-Provinsi Sulawesi Selatan. Kegiatan yang digelar oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Selatan ini berlangsung pada Senin, 26 Mei 2025, di Aula Kantor BPK RI Perwakilan Sulsel, Makassar. Dalam acara tersebut, BPK menyerahkan hasil pemeriksaan kepada para kepala daerah dan pimpinan DPRD dari seluruh kabupaten/kota di Sulsel. Hadirnya Ketua DPRD Makassar dalam agenda strategis ini menjadi cerminan nyata komitmen legislatif dalam mengawal akuntabilitas keuangan daerah. Supratman menegaskan bahwa lembaga yang dipimpinnya akan terus berupaya memastikan pengelolaan anggaran berjalan secara transparan dan sesuai ketentuan yang berlaku. “Transparansi dan akuntabilitas adalah fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah,” ujar Supratman usai menerima dokumen LHP. Lebih lanjut, Supratman menyampaikan bahwa hasil pemeriksaan dari BPK menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah daerah dan DPRD untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan. “LHP ini bukan hanya laporan teknis, tapi menjadi panduan bagi kita untuk memperbaiki kekurangan dan menjaga kualitas laporan keuangan ke depan,” tambahnya. Acara serah terima LHP ini juga menandai eratnya sinergi antara lembaga eksekutif, legislatif, dan lembaga audit negara. Kolaborasi yang terbangun dinilai sangat penting dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Supratman menyebutkan bahwa dukungan dari semua pihak sangat diperlukan agar rekomendasi BPK dapat segera ditindaklanjuti. Di samping itu, Ketua DPRD Makassar juga menyoroti pentingnya peran pengawasan legislatif dalam memastikan penggunaan APBD berjalan sesuai peruntukannya. “Kami akan terus mengoptimalkan fungsi pengawasan agar pengelolaan anggaran benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat,” tuturnya. Dengan diterimanya LHP atas LKPD Tahun Anggaran 2024, diharapkan seluruh jajaran pemerintah daerah, termasuk DPRD Kota Makassar, dapat semakin memperkuat komitmen terhadap transparansi dan tata kelola keuangan yang bertanggung jawab. Supratman mengakhiri dengan pernyataan optimis, “Kita ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dikelola pemerintah daerah memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.”

Makassar

Hari ke-5 Advance Training HMI Sulsel, Respiratori Saddam Al Jihad : Kader HMI harus mampu Memetakan Peradaban Dunia.

Tinggalkan Komentar / Makassar /

ruminews.id, Makassar – Advance Training atau Latihan Kader (LK III) tingkat nasional yang telah memasuki hari ke-5 pelaksaan yang diadakan oleh HMI Badan Koordinasi Sulawesi Selatan bertempat di Sultan Alauddin Hotel and Convention, Kota Makassar, Minggu (25/5/2025) turut dihadiri oleh Ketua Umum PB HMI Periode 2018-2020 sekaligus Presiden Pemuda Asia-Afrika, Respiratori Saddam Al Jihad sebagai pembicara. Mengangkat isu ekonomi-politik global, Saddam Al Jihad mencoba membedah “Kepemimpinan Masa Depan dalam Menghadapi Tantangan Ekonomi-Politik Global”. Saddam dalam materinya menyampaikan wacana-wacana global terkait ekonomi-politik yang menjadi diskursus menarik dengan para peserta. “Pertarungan ideologi dari dulu hingga sekarang memiliki peranan yang strategis dalam membangun peradaban dunia. Aspek ekonomi dan politik menjadi pondasi utama dalam membentuk sebuah masyarakat global yang tidak hanya berkelanjutan tapi juga adil”, Saddam dalam penyampaian materinya Saddam juga menjelaskan pentingnya sinergi antara aspek ekonomi dan politik dalam membangun landasan yang kuat untuk mengatasi tantangan global dalam mewujudkan visi kesejahteraan bersama. “Aspek ekonomi sebagai pilar pertumbuhan berkelanjutan yang tidak hanya terbatas pada kebebasan perdagangan tapi lebih jauh terbentuk sistem perdagangan yang adil untuk mengurangi ketidaksetaraan dan mempromosikan inklusivitas. Aspek politik juga sama pentingnya sebagai aspek yang membentuk tatanan global yang adil. Mendorong demokrasi dan partisipasi publik menjadi bagian integral dalam upaya memastikan bahwa kebijakan yang diambil mencerminkan kepentingan masyarakat global secara keseluruhan.” ujar Saddam. Saddam juga memaparkan eksistensi HMI sebagai organisasi pengkaderan yang mencetak pemimpin masa depan yang mampu bertahan di setiap perubahan zaman. “Kader HMI sebagai pemimpin masa depan yang mampu bertahan dalam dinamika perubahan zaman memiliki potensi besar dalam mengelola setiap aspek dimensi yang menjadi fundamental dalam setiap peradaban. Dalam perkembangan zaman hari ini, kader HMI harus mampu beradaptasi dalam memanfaatkan teknologi agar terus bertahan dalam perkembangan peradaban yang pesat ini.”tambahnya. Lebih lanjut, Saddam juga menyampaikan bahwa kader HMI harus mampu memetakan peradaban dunia melalui kepemimpinan yang ideal. “Kepemimpinan yang dikenal dalam HMI sebagai jalan yang sunyi tidak membatasi setiap pemimpin yang lahir dari proses panjang yang dilewati di HMI terdegradasi oleh perubahan zaman yang cepat ini. Namun, hasil dari proses kader dalam membangun jiwa kepemimpinan yang ideal akan terus bertahan dalam setiap dinamika perubahan zaman. Terlebih bagi kader-kader yang secara paripurna melalui setiap jenjang kaderisasi dan setiap proses di HMI tentu sudah teruji secara kualitas.” pesannya menutup materinya.

DPRD Kota Makassar

Berulang Tahun Ke 46 Tahun, Ketua DPRD Makassar Supratman Ungkap Perjalanan Karir

Tinggalkan Komentar / DPRD Kota Makassar /

ruminews.id – Makassar – Sabtu, 24 Mei 2025, Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman, genap berusia 46 tahun. Tentu usia yang sudah sangat matang. Pria kelahiran Ujungpandang, 24 Mei 1979 ini, sudah tiga periode di Parlemen Kota. Legislator dari Partai NasDem ini, menjabat sebagai Ketua DPRD Makassar Periode 2024-2029, menggantikan kompatriotnya, Rudianto Lallo yang kini duduk di DPR RI. Supratman, dikenal sebagai sosok yang bangkit dari latar belakang sederhana. Ia tak pernah malu mengakui bahwa dirinya lahir dari keluarga menengah ke bawah. Bagi Supratman, keberhasilan bukan ditentukan oleh asal-usul, melainkan dari usaha untuk bangkit dan membuktikan diri. Sebelum menjadi Ketua DPRD, Supratman, memulai kariernya sebagai Pegawai Kontrak di Kantor Kecamatan Manggala. Dari tahun 2010 hingga 2013, ia bekerja sebagai Pegawai Honor, sebuah perjalanan yang penuh tantangan dan kerja keras. Berkat dedikasinya, ia berhasil meraih posisi tertinggi di Parlemen Makassar. “Saya tidak pernah malu, tidak ciut lahir dari keluarga kategori menengah ke bawah. Itu bukan kesalahan orang tua saya, kesalahannya adalah ketika saya tidak bisa bangkit. Maka hari ini saya buktikan,” ungkap Supra. Semangatnya untuk membuktikan bahwa latar belakang bukan penghalang kesuksesan, menjadi prinsip yang ia pegang erat hingga saat ini. “Saya dulu hanya Pegawai Kontrak yang kerja di Kantor camat,” kenangnya, menunjukkan betapa jauh perjalanan yang telah ia tempuh. Bagi Supratman, salah satu kunci keberhasilan adalah aktif dalam kegiatan sosial. Ia meyakini bahwa kerja sosial akan selalu mendapatkan balasan, baik dari Allah SWT maupun dari rakyat. “Perbanyak kerja sosial pasti akan dibalas Allah SWT dan rakyat,” ujar Supratman. Prinsip ini ia terapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam menjalankan tugas sebagai Ketua DPRD Kota Makassar. Mengkoordinir 49 Anggota DPRD Kota Makassar, bukanlah tugas yang mudah. Namun, Supratman yakin bahwa komunikasi adalah kunci utama. “Pasti kita akan lakukan kolektif kolegial. Paling tidak, jalan paling parah yang kita tempuh adalah voting, tapi semoga tidak perlu. Kita akan terus membangun komunikasi karena politik itu adalah komunikasi,” jelasnya. Pendekatan ini diterapkannya bukan hanya dengan sesama Anggota DPRD, tetapi juga dengan Eksekutif Kota. Meski masing-masing partai memiliki pilihan berbeda dalam Pilkada, Supratman, berhasil menjaga harmoni di dalam DPRD Makassar. Selamat Ulang Tahun Pak Ketua! Sukses dan sehat selalu dalam menakhodai DPRD Kota Makassar.

Makassar, Nasional

Membedah Demokrasi Bangsa dan Indonesia Emas 2045 di forum LK III, Anggota KPU RI: Merawat Demokrasi dan Kesadaran Masyarakat

Tinggalkan Komentar / Makassar, Nasional /

ruminews.id, Makassar – Advance Training atau Latihan Kader (LK III) tingkat nasional yang diadakan oleh HMI Badan Koordinasi Sulawesi Selatan berlokasi di Sultan Alauddin Hotel and Convention, Kota Makassar, Sabtu (24/5/20125) dihadiri oleh Anggota KPU RI, Betty Epsilon Idroos sebagai narasumber. Dengan mengupas materi “Merawat Demokrasi dan Kesadaran Masyarakat Melalui Pemilu: Membangun Kepemimpinan Etis Menuju Indonesia Emas 2045”, Betty Epsilon menyampaikan terkait potensi, target dan tantangan Bangsa merawat demokrasi melalui sarana kepemiluan yang ideal. Betty Epsilon juga menjelaskan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dan komunitas dalam rangka merawat demokrasi menuju Indonesia Emas 2045. “Target Indonesia Emas yaitu menjadi bangsa yang berdaulat, mandiri, bersatu, adil dan makmur. Menuju Indonesia Emas salah satunya adalah dengan menjaga iklim demokrasi yang baik dengan menjadikan pemilu sarana menciptakan regenerasi kepemimpinan masa depan bangsa” ujar Betty Epsilon dalam materinya. Betty juga memaparkan data terkait indeks demokrasi Indonesia yanh mencerminkan kualitas demokrasi serta tantangannya. “Berdasarkan angka indeks demokrasi Indonesia dari tahun 2021-2023 cenderung fluktuatif berdasarkan kebebasan sipil, partisipasi politik dan fungsi lembaga demokrasi. Tantangannya adalah masih rendahnya kualitas partisipasi dan pengawasan publik terhadap sistem demokrasi kita.”tambahnya. Lebih lanjut, Betty juga menyampaikan bahwa kepemimpinan etis dalam demokrasi menjadi salah satu upaya yang harus diwujudkan secara saksama dalam rangka merawat iklim demokrasi bangsa demi tercapainya Indonesia Emas. “Kepemimpinan etis yang jujur, melayani, berpihak dan berani merupakan keniscayaan yang harus diwujudkan dalam demokrasi bangsa. Demokrasi akan rusak tanpa didasari oleh etika. Seluruh masyarakat khususnya kader HMI harus memiliki rasa tanggung jawab secara kolektif dalam memilih dan membentuk pemimpin etis. HMI sebagai organisasi pengkaderan harus serius dalam membentuk pemimpin etis dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045.” pesannya menutup materinya.

Scroll to Top