Oleh : Ahmad Fauzan Suneth (Ketua Umum HMI Komisariat Institut Nani Hasanuddin)
ruminews.id, — Peringatan Hari Pahlawan tidak boleh direduksi menjadi sekadar agenda seremonial tahunan yang diakhiri dengan upacara kaku, tabur bunga, dan tumpukan dokumentasi pencitraan di ruang-ruang kekuasaan. Peringatan ini harus diletakkan sebagai momentum refleksi kolektif yang jujur untuk menguji sejauh mana janji-janji kemerdekaan benar-benar hadir di tengah denyut kehidupan rakyat. Jika dahulu para pejuang mempertaruhkan darah dan nyawa untuk mengusir penjajah demi merajut kedaulatan, hari ini bangsa ini justru dihadapkan pada cermin retak: sebuah negara yang merdeka secara administratif, namun terperangkap dalam cengkeraman ketimpangan struktural, komersialisasi ruang hidup, serta kebijakan publik yang kerap abai terhadap nasib rakyat kecil.
Di tengah pusaran krisis kepemimpinan dan hilangnya etika publik ini, spirit keikhlasan yang diwariskan oleh Prof. Drs. H. Lafran Pane—melalui pilar keteladanan “Demi Indonesia, saya lillahi ta’ala” hadir sebagai landasan moral sekaligus kritik telak bagi arah perjalanan penyelenggara negara hari ini.
Prinsip tersebut mengajarkan bahwa kekuasaan, pengabdian, dan kepemimpinan pada hakikatnya adalah penyerahan diri secara total untuk kepentingan kebenaran dan kemanusiaan, bukan instrumen transaksional untuk memperkaya diri atau kelompok. Ketika negara didirikan di atas cita-cita luhur untuk melindungi segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan umum, realitas politik hari ini justru memperlihatkan bagaimana kebijakan publik kerap dikelola tanpa kompas moral, mengabaikan hukum dan keadilan, serta membiarkan kaum tertindas (mustad’afin) berjuang sendirian di negeri sendiri.
Oligarki, Kebijakan Tanpa Hati, dan Pembajakan Amanat Rakyat Kritik paling fundamental yang harus diarahkan kepada penyelenggara negara hari ini adalah bagaimana jalannya roda republik telah dibajak oleh watak oligarki ekonomi dan politik. Kebijakan-kebijakan strategis sering kali dirumuskan di ruang-ruang tertutup yang jauh dari akuntabilitas publik, mengorbankan ruang hidup petani, nelayan, buruh, dan masyarakat marjinal demi akumulasi modal segelintir elit.
Negara yang seharusnya hadir sebagai pelindung dan penjamin keadilan distribusi justru menjelma menjadi alat legitimasi ketimpangan. Semangat keadilan sosial yang termaktub dalam Pancasila perlahan tereduksi menjadi slogan kosong, sementara rakyat kecil terus-menerus dibebani oleh mahalnya biaya hidup, runtuhnya jaminan jaring pengaman sosial, dan menyempitnya ruang sipil bagi mereka yang bersuara kritis.
Krisis Kebijakan, Peran Mahasiswa, dan Pengabaian Akar Rumput Ironi kebangsaan ini semakin telanjang ketika kita melihat karut-marut tata kelola pemerintahan yang sering kali lahir dari kompromi gelap di ruang-ruang ber-AC, bukan dari keringat dan air mata rakyat. Anggaran publik dihamburkan untuk proyek mercusuar dan gimik pencitraan, sementara fasilitas dasar rakyat dipangkas, jaminan sosial pekerja dipinggirkan, dan akses terhadap penghidupan yang layak disempitkan oleh regulasi yang memihak akumulasi modal segelintir pemilik kekayaan.
Kondisi ini menuntut kehadiran kaum terpelajar dan mahasiswa untuk tidak tinggal diam di dalam zona nyaman kampus. Mahasiswa memiliki tanggung jawab historis sebagai agent of change dan social control untuk keluar dari jebakan pragmatisme akademik, menolak tunduk pada arus komersialisasi pendidikan, serta berdiri di garis depan membela kepentingan rakyat. Ketika kebijakan negara semakin ugal-ugalan dan ruang demokrasi kian disempitkan, gerakan mahasiswa harus kembali pada khittah perjuangannya: menjadi obor kebenaran yang menyuarakan derita kaum tertindas dan mengoreksi jalannya kekuasaan yang menyimpang.
Menagih Janji Republik Menuju Keadilan Sosial
Pada akhirnya, menjadikan keteladanan Lafran Pane sebagai kompas moral dan menundukkan kepala bagi pengorbanan para pahlawan bangsa menuntut kita untuk bersikap jujur: Indonesia hari ini sedang mengalami krisis integritas dan butuh koreksi total. Negara dan pemerintah tidak boleh lagi menutup mata di balik gimik pertumbuhan ekonomi makro yang semu, sementara fondasi kemanusiaan dan keadilan di level akar rumput runtuh.
Sudah saatnya arah kemudi bangsa dikembalikan pada rel yang sejati—di mana kekuasaan adalah mandat moral yang berlandaskan spirit lillahi ta’ala untuk melayani rakyat, bukan melanggengkan penindasan. Sebab, sebaik-baiknya cara menghormati kemerdekaan adalah dengan berani menyuarakan kebenaran di hadapan kekuasaan yang lalim, demi tegaknya martabat manusia di bumi pertiwi.
