Oleh : Saiful Asra (Ketua Umum DPK KNPI Bontobahari)
ruminews.id, — Jared Diamond pernah menerima pertanyaan dari Yali, seorang tokoh asal Papua Nugini, mengenai alasan terjadinya kesenjangan peradaban antara masyarakat berkulit hitam dan masyarakat berkulit putih. Pertanyaan tersebut kemudian menjadi salah satu titik berangkat Diamond dalam menjelaskan bagaimana perbedaan kondisi geografis, lingkungan, institusi politik, dan pola pengorganisasian masyarakat memengaruhi perjalanan evolusi sosial manusia. Sementara itu, Daron Acemoglu dan James A. Robinson melalui pemikirannya menegaskan bahwa kemajuan suatu bangsa tidak semata-mata ditentukan oleh kekayaan sumber daya, melainkan juga oleh karakter institusi yang mengaturnya, apakah bersifat inklusif atau ekstraktif. Institusi inklusif membuka ruang partisipasi, kesempatan, dan kreativitas masyarakat, sedangkan institusi ekstraktif cenderung memusatkan kekuasaan serta sumber daya pada kelompok tertentu sehingga menghambat kemajuan peradaban.
Dalam konteks kekinian, persoalan kesenjangan peradaban masih menjadi tantangan serius, terutama dalam hal penguasaan teknologi, akses terhadap modal, dan distribusi kesempatan. Di tengah perkembangan zaman, terdapat dua persoalan mendasar yang berpotensi menghambat terbentuknya masyarakat inklusif, yakni distorsi realitas dan tradisi feodalisme. Keduanya bekerja melalui mekanisme yang berbeda, tetapi memiliki dampak serupa: membatasi kebebasan berpikir, mempersempit ruang partisipasi, serta menghambat lahirnya gagasan-gagasan baru. Jika tidak diantisipasi, kedua persoalan tersebut dapat menjadi penghalang bagi proses demokratisasi dan transformasi sosial.
Distorsi realitas menjadi persoalan yang semakin kompleks di tengah derasnya arus informasi. Kehadiran media digital memang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh dan menyebarkan informasi, tetapi pada saat yang sama membuka peluang terjadinya manipulasi fakta melalui framing, propaganda, maupun penyebaran informasi yang tidak terverifikasi. Banjir informasi juga menuntut kemampuan literasi dan nalar kritis agar masyarakat tidak mudah terjebak dalam persepsi yang dibentuk oleh kepentingan tertentu. Ketika informasi tidak lagi menjadi instrumen untuk memahami realitas, melainkan alat untuk mengonstruksi persepsi, maka ruang publik kehilangan fungsinya sebagai tempat pertukaran gagasan yang rasional. Akibatnya, proses kreatif dan pengambilan keputusan publik berisiko dibangun di atas persepsi yang keliru.
Di sisi lain, tradisi feodalisme merupakan persoalan struktural dan kultural yang tidak kalah penting untuk dibongkar. Feodalisme tidak hanya berkaitan dengan warisan kebangsawanan atau pengakuan terhadap status sosial, tetapi juga tercermin dalam pola relasi yang menempatkan seseorang berdasarkan kedudukan, kekuasaan, dan senioritas. Dalam lingkungan seperti ini, kritik kerap dipandang sebagai pembangkangan, perbedaan pendapat dianggap sebagai ancaman, dan kepatuhan lebih dihargai daripada kapasitas berpikir. Padahal, kemajuan suatu masyarakat membutuhkan kesetaraan kesempatan, kebebasan menyampaikan pendapat, serta keberanian untuk mempertanyakan kemapanan. Ketika penghormatan terhadap individu berubah menjadi pengultusan terhadap status dan kekuasaan, ruang kreativitas akan semakin menyempit.
Sejarah Indonesia memberikan pelajaran penting mengenai bagaimana tradisi feodalisme pernah menjadi salah satu persoalan yang berusaha dilampaui oleh para pelopor perubahan sosial. Gelombang kaum intelektual atau golongan terpelajar pada masa pergerakan nasional menyadari bahwa pembebasan bangsa tidak cukup hanya dilakukan dengan menentang kolonialisme, tetapi juga harus disertai perubahan cara pandang terhadap hubungan antarmanusia. Ki Hadjar Dewantara, misalnya, menunjukkan sikap kritis terhadap privilese kebangsawanan dengan meninggalkan gelar kebangsawanannya dan menggunakan nama yang dikenal luas hingga sekarang. Sikap tersebut menjadi simbol perlawanan terhadap hierarki sosial yang membatasi kesetaraan. Kesadaran bahwa kemerdekaan harus dibangun di atas martabat dan kesetaraan manusia menjadi bagian penting dalam membentuk identitas kebangsaan. Oleh karena itu, tradisi feodalisme yang masih bertahan hingga hari ini perlu ditransformasikan agar tidak terus menjadi penghambat demokratisasi.
Demokrasi kemudian menjadi instrumen penting dalam membangun tatanan masyarakat yang inklusif. Demokrasi tidak seharusnya dipahami secara sempit sebagai mekanisme pergantian kekuasaan melalui pemilihan umum, melainkan sebagai sistem yang menjamin keterlibatan masyarakat dalam menentukan arah kehidupan bersama. Dalam hal ini, generasi muda memiliki posisi strategis untuk memperluas partisipasi publik, salah satunya melalui pemanfaatan media sosial. Platform digital dapat menjadi ruang untuk menyuarakan aspirasi, membangun kesadaran politik, mendiskusikan persoalan publik, serta mengonsolidasikan gerakan sosial. Namun, pemanfaatan media sosial harus dibarengi dengan literasi digital dan tanggung jawab dalam menyampaikan informasi agar tidak justru memperkuat distorsi realitas. Dengan demikian, masyarakat tidak lagi sekadar menjadi objek propaganda politik, tetapi mampu mengambil peran sebagai subjek yang kritis dan aktif dalam kehidupan demokrasi.
Selain melalui ruang digital, pengorganisasian masyarakat menjadi salah satu jalan strategis untuk memperkuat proses demokratisasi. Organisasi, khususnya organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan, harus mampu menjadi ruang pembentukan kesadaran kritis, pertukaran gagasan, serta pengembangan kapasitas intelektual kader. Proses kaderisasi dan budaya organisasi yang sehat dapat membangun tradisi kesetaraan, menghargai perbedaan pandangan, serta membiasakan pengambilan keputusan secara kolektif. Organisasi tidak boleh terjebak dalam pola feodal yang mengutamakan senioritas dan kepatuhan tanpa ruang kritik. Sebaliknya, organisasi harus menjadi laboratorium demokrasi yang melahirkan gagasan dan tindakan nyata. Ketika tradisi pengorganisasian tumbuh kuat di tengah masyarakat, organisasi juga dapat menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan memastikan kekuasaan tetap berada dalam pengawasan publik.
Pada akhirnya, proses demokratisasi menuntut lebih dari sekadar perubahan institusi formal; ia membutuhkan transformasi cara berpikir dan budaya masyarakat. Distorsi realitas harus dilawan melalui penguatan literasi, nalar kritis, dan keberanian menguji informasi, sementara tradisi feodalisme harus dihadapi dengan membangun relasi sosial yang setara dan demokratis. Keduanya merupakan prasyarat penting bagi terciptanya institusi yang inklusif, sebagaimana gagasan Acemoglu dan Robinson tentang pentingnya keterbukaan dalam menopang kemajuan peradaban. Demokrasi yang substansial hanya dapat tumbuh ketika ruang publik menjadi arena pertarungan gagasan, bukan sekadar panggung legitimasi kekuasaan. Sebab, membangun peradaban yang maju tidak cukup dengan menghadirkan perubahan teknologi dan ekonomi, tetapi juga menuntut keberanian masyarakat untuk membebaskan diri dari manipulasi realitas dan belenggu feodalisme.
