Penulis: Muh. Reza Amal Saputra – Wakil Bendahara Umum PB IKAMI Sulawesi Selatan & Pascasarjana Ilmu Politik
Ruminews.id – Dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menjadi perhatian serius dalam dinamika politik nasional. Persoalan ini tidak sekadar berkaitan dengan dugaan pelanggaran hukum di bidang komunikasi dan informasi elektronik, tetapi juga menyentuh aspek keamanan negara, kehormatan institusi kepresidenan, serta kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada 4 November 2026 menyampaikan bahwa dugaan penyadapan, penghapusan bukti elektronik, dan akses ilegal terhadap Presiden berpotensi mengarah pada tindakan makar serta sejumlah pejabat negara. Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan ini dipandang memiliki dimensi yang lebih luas karena menyangkut kepentingan dan keselamatan negara.
Menurut Muh. Reza Amal Saputra, Wakil Bendahara Umum PB IKAMI Sulawesi Selatan sekaligus Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia, persoalan dugaan penyadapan terhadap Presiden harus menjadi perhatian bersama. Sebab, kepala negara merupakan simbol kedaulatan dan representasi institusi pemerintahan yang memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan roda pemerintahan.
“Menurut saya, dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto merupakan persoalan serius yang perlu kita sikapi secara bijaksana. Ini bukan semata-mata persoalan komunikasi pribadi, melainkan menyangkut keamanan informasi kenegaraan dan kehormatan institusi kepresidenan. Apabila terdapat tindakan ilegal yang menyasar kepala negara, tentu hal tersebut harus ditelusuri secara menyeluruh karena kepentingan negara harus menjadi prioritas utama,” ucap Muh. Reza Amal Saputra.
Ia menilai bahwa dalam sistem demokrasi, perlindungan terhadap kepala negara dan institusi pemerintahan merupakan bagian dari upaya menjaga stabilitas serta keberlangsungan kehidupan bernegara. Oleh karena itu, setiap tindakan yang berpotensi mengganggu keamanan informasi strategis negara perlu ditangani melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Lebih jauh, Reza berpandangan bahwa munculnya dugaan tindakan yang dikaitkan dengan makar harus disikapi secara cermat. Penentuan ada atau tidaknya unsur tindak pidana makar sepenuhnya harus didasarkan pada fakta, alat bukti, dan ketentuan hukum, bukan semata-mata penilaian di ruang publik.
“Penting bagi kita untuk tidak terburu-buru mengambil kesimpulan. Dugaan penyadapan ilegal dan kemungkinan adanya unsur yang mengarah pada makar harus didalami melalui proses hukum yang profesional. Kita perlu menghormati proses yang sedang berjalan dan memberikan kepercayaan kepada aparat penegak hukum untuk mengungkap persoalan ini secara terang. Pada saat yang sama, asas praduga tak bersalah juga harus tetap dijunjung tinggi,” ucap Muh. Reza Amal Saputra.
Menurutnya, persoalan ini juga menjadi pengingat bahwa etika politik merupakan bagian penting dalam menjaga kehidupan demokrasi. Setiap pihak yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam institusi negara harus menjunjung tinggi integritas, profesionalitas, serta kepatuhan terhadap aturan perundang-undangan.
“Dalam kehidupan bernegara, kewenangan harus dijalankan berdasarkan aturan dan tanggung jawab. Etika politik mengajarkan bahwa setiap tindakan harus mempertimbangkan kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan bangsa. Karena itu, menjaga keamanan kepala negara, menghormati institusi pemerintahan, dan memastikan seluruh proses berjalan sesuai konstitusi merupakan bagian dari tanggung jawab kebangsaan,” ucap Muh. Reza Amal Saputra.
Ia juga mengajak masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi. Menurutnya, perkembangan kasus yang menyangkut kepala negara membutuhkan kedewasaan publik dalam menyikapi setiap informasi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun keresahan di tengah masyarakat.
“Di tengah derasnya arus informasi, masyarakat perlu tetap tenang dan mengedepankan sikap bijaksana. Jangan sampai persoalan yang sedang diproses secara hukum justru berkembang menjadi spekulasi yang dapat memengaruhi kepercayaan publik dan persatuan masyarakat. Kita harus memberikan ruang kepada proses hukum untuk berjalan sekaligus menjaga suasana nasional tetap kondusif,” ucap Muh. Reza Amal Saputra.
Lebih lanjut, Reza menegaskan bahwasqnyq stabilitas politik dan keamanan nasional memiliki keterkaitan erat dengan keberlanjutan pembangunan. Indonesia masih memiliki berbagai agenda besar, mulai dari pemerataan kesejahteraan, peningkatan kualitas pendidikan, penguatan ekonomi, hingga pembangunan yang berkeadilan. Seluruh agenda tersebut membutuhkan suasana kebangsaan yang aman, stabil, dan penuh semangat kolaborasi.
“Jangan sampai perhatian kita terhadap persoalan politik membuat kita melupakan tujuan besar pembangunan nasional. Kita tentu berharap seluruh persoalan dapat diselesaikan dengan baik sehingga pemerintah dapat terus menjalankan agenda pembangunan dan masyarakat dapat berpartisipasi secara produktif. Pada akhirnya, yang harus kita jaga bukan hanya stabilitas politik, tetapi juga masa depan Indonesia,” ucap Muh. Reza Amal Saputra.
Peristiwa ini harus menjadi momentum untuk memperkuat kesadaran kebangsaan. Demokrasi membutuhkan kepastian hukum, etika politik, penghormatan terhadap institusi negara, serta partisipasi masyarakat yang bertanggung jawab.
“Bagi saya, mencintai demokrasi juga berarti memiliki tanggung jawab untuk menjaga negara. Kita boleh memiliki perbedaan pandangan politik, tetapi keamanan negara, kehormatan institusi kepresidenan, dan keutuhan bangsa harus menjadi kepentingan bersama. Saya berharap seluruh elemen masyarakat dapat terus menjaga persatuan serta mendukung terciptanya kehidupan politik yang aman, tertib, dan demokratis,” ucap Muh. Reza Amal Saputra
Pada akhirnya, persoalan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto harus menjadi perhatian bersama dalam kerangka menjaga keamanan dan kepentingan nasional. Setiap dugaan perlu ditangani berdasarkan hukum, setiap proses harus menjunjung tinggi keadilan, dan setiap elemen bangsa memiliki tanggung jawab untuk menjaga persatuan.
Menjaga etika politik berarti menghormati aturan, merawat demokrasi berarti menjaga konstitusi, dan mengutamakan kepentingan bangsa berarti menempatkan Indonesia di atas segala kepentingan pribadi maupun kelompok. Ucap Reza Amal
