Penulis: Rais Syukur Timung – Nalar Pinggiran
Ruminews.id — Barangkali ini zaman yang Kikuk membaca antara Ketulusan dan Pencitraaan, antara isu fundamental dan isu recehan. Mungkin karena Kita hidup di era ketika informasi melesat cepat, tapi kebenaran terengah-engah mengejar.
Post-truth kata para Ilmuan bukan cuman Gejala, ia adalah atmosfer. Di dalamnya apapun Mudah di labeli, apalagi Di tengah Publik yang telah lama terjebak dalam arus polarisasi, dimana pikiran dan prasangka bertarung tanpa henti.
Dalam ruang digital, ironi lebih cepat viral ketimbang apresiasi. Media sosial bekerja seperti pengeras suara raksasa. Ia tidak menciptakan kemarahan. Justru, ia membuatnya terdengar kemana-mana.
Media sosial tidak melahirkan ketidakadilan. ia membuat orang merasakannya secara personal. Hal inilah yang pernah di ingatkan “Alvin Toffler”, bahwa perubahan yang terlalu cepat akan membuat manusia kehilangan orientasi.
Ketika laju informasi melampaui kemampuan manusia untuk menyesuaikna diri, maka masyarakat mengalami Future Shock.
Media sosial bukan sekadar alat komunikasi, ia menjadi ruang yang hidup. Facebook, IG, Tiktok dan Threads menjadi pasar emosi. Perdebatan, hujat caci, Ujaran kebencian di perdagangkan tanpa pajak.
Selain itu, Polarisasi politik pun menjadi tontonan harian. Implikasinya, Fakta berubah menjadi opini, dan opini menjadi keyakinan.
“Zygmunt Bauman” menyebut dunia modern sebagai dunia yang cair, segalanya mudah berubah: identitas, loyalitas, bahkan kebenaran.
Di Dalam dunia yang cair itu, medsos mempercepat pelarutannya. Dan, yang bertahan hanya emosi sesaat.
Indonesia tidak hidup di ruang hampa sejarah, kita punya medsos yang ramai, ketimpangan yang nyata, sentimen emosional yang tipis, dan setiap orang merasa Ahli hanya karena Mapan menggunakan Media sosial. Serta, generasi muda yang vokal.
Dalam “The Human Condition, Hannah Arendt” menulis bahwa manusia hanya bisa di baca melalui ruang publik. Sebab, Kita hidup, bergerak dan di maknai dalam pandangan orang lain.
Pada titik itulah tindakan sederhana Mantan Presiden Jokowi yang Menunduk saat mengambil Map di Ruang persidangan berubah menjadi simbol.
Padahal semua itu, hanya Pemandangan biasa bagi seorang manusia. Tetapi, ada Trand yang massif sengaja di bentuk untuk menggeser konsentrasi Rakyat untuk mempersoalkan hal yang remeh temeh semacam itu.
“Emile Durkheim – Sosiolog Prancis”, Pernah menulis,
“manusia menciptakan yang sakral, karena tak kuasa memahami kompleksitas dunia sosialnya sendiri”.
Dari situ Lahirlah apa yang disebut dengan collective effervescence, semacam ekstasi bersama yang membuat masyarakat memuja simbol-simbol yang mereka ciptakan sendiri.
Dalam konteks politik modern, ekstasi itu menjelma dalam bentuk kultus terhadap pejabat, terutama mereka yang tampak sederhana dan merakyat.
Mungkin itulah karakter Masyarakat Post-colonial, kita terlalu cepat jatuh cinta, gampang di kapitalisasi, memuja sebelum mengukur, dan menyanjung sebelum menimbang.
Saya teringat dengan Teks penting dalam Kajian Komunikasi dan ekonomi Politik media karya “Naom Chomsky”, yang merangkum gagasan utamanya,
“tentang bagaimana media arus utama tidak sekadar melaporkan realitas, tetapi juga membentuk realitas sesuai dengan kepentingan politik dan korporasi”.
Kontrol terhadap informasi tersebut berlansung secara halus, bahkan tak di sadari oleh Khalayak yang menganggap diri sebagai konsumen Informasi yang bebas.
Padahal, Media kerap kali memainkan Fungsi Hegemonik: seperti, mendramatisir Tindakan seseorang yang mengambil Map di lantai sambil menunduk, Misalnya.
Lalu, tanpa di Sadari, percakapan-percakapan kita tentang Karhutlah, Krisis Iklim semakin parah, bahkan Anggaran Penanggulangan bencana di korupsi dan tuntutan kawan-kawan Mahasiswa terhadap pemerintah, atau kasus penyadapan Presiden yang melibatkan para petinggi negara. Bukankah, semua itu Jauh lebih Fundamental dan punya implikasi pada Hajat hidup kita?
Chomsky menyebut media besar sebagai institusi ekonomi yang beroperasi dalam sistem pasar, punya pemilik dengan kepentingan bisnis, bergantung pada iklan, Berinteraksi dengan pemerintah, lembaga keuangan, serta kelompok elit lainnya.
Kombinasi kepentingan tersebut membentuk Filter Struktural yang menentukan isu apa yang boleh tampil, bagaimana ia di bingkai dan apa yang harus di sembunyikan.
Kendatipun model propaganda tersebut terkesan deterministik, dan perlu di kritik, karena seolah – olah semua produk media hanya mencerminkan kepentingan elit.
Tetapi, dalam konteks hari ini, argumen Chomsky tetap relevan, karena platform digital juga memiliki logika kapitalisme dan algoritma yang menciptakan bias baru.
Dulu, Para diktator tahu betul, bahwa untuk menguasai Massa, ia harus menguasai Media. Lenin, Hitler dan Soeharto memanfaatkan Media Film, Radio, koran dan Buku untuk mempropagandakan ideologi mereka.
Ihwal itulah, dalam ilmu komunikasi di kenal Teori, “Jarum Hipordemik – Magic bullet Theory”. Sebuah Teori komunikasi yang di perkenalkan oleh Harold Lasswel.
Dimana media menyuntikkan pesan Propaganda kepada khalayak yang pasif. Sebagaimana Dokter yang menyuntikkan kepada pasiennya.
Di titik itulah, kita menjadi Mahfum bahwa Media sangat berperan dalam menentukan Elektabilitas seseorang, mengkapitalisasi Emosi, Menggeser Isu Fundamental, dan merekayasa realitas. apalagi di era Digital seperti ini. Ketika orang-orang lebih banyak Terpukau pada tampilan permukaan.
***
Negara yang gagal, kerap kali di andaikkan dengan matinya kepakaran di ruang publik. Ketika otoritas ilmu pengetahuan di gantikan oleh kebisingan Opini, maka Pondasi negara akan runtuh dengan sendirinya.
“Tom Nichols” menyebutkan, bahwa masyarakat yang memelihara anti Intelektualisme sedang berjalan menuju bunuh diri massal secara sistematis.
Fenomena ini merupakan patologi sosial yang melanda dunia modern saat ini. Ketika Memudarnya rasa hormat terhadap intelektualitas, bukan hanya sekadar ketidaktahuan, melainkan sebuah syahwat untuk meruntuhkan kebenaran demi kepuasaan Ego massa.
Kita saat ini terjebak dalam kepungan informasi melimpah yang melahirkan paradoks anti intelektual akut.
Nichols menangkap kegelisahan ini melalui lensa psikologis tentang hilangnya batas tegas antara pakar dan orang awam.
Hilangnya distingsi ini membuat narasi yang di bangun atas dasar data menjadi setara dengan sekadar selera pribadi.
Hal ini adalah kondisi yang tragis saat individu komptensi rendah merasa jauh lebih pintar dari kenyataan objektif. Sentimen ini di perparah dengan menguatnya Confirmations bias dalam pola pikir masyarakat luas.
Logika publik terjebak dalam algoritma yang menciptakan echo chambers menyesatkan dan tertutup dari ruang kritik. Akibatnya, kebenaran tidak lagi di cari, melainkan pembenaran atas prasangka yang sudah ada sebelumnya.
Di titik itulah kepakaran mati, karena dianggap tidak lagi memiliki relevansi sosial.
Ada tuntutan kesetaraan yang salah kaprah, dimana setiap opini dianggap memiliki bobot yang sama dengan penelitian ilmiah. Orang merasa hak politik setara berarti memiliki otoritas pengetahuan yang setara juga dalam bidang-bidang teknis.
Kecenderungan ini menciptakan jurang antara Fakta objektif dengan persepsi subjektif yang di picu oleh emosi.
Kita sedang menyaksikan keruntuhan standar kualitas berpikir yang selama berabad – abad telah membangun peradaban manusia yang rasional.
Padahal, Tanpa metode yang ketat, informasi yang beredar hanya akan menjadi Sampah intelektual yang meracuni nalar publik.
Dalam Narasi Nichols, hilangnya Otoritas ilmu pengetahuan adalah ancaman nyata bagi keberlansungan demokrasi yang sehat. Sementara, Demokrasi membutuhkan warga negara yang mampu membedakan fakta empirik dengan kabar burung.
Matinya kepakaran di ruang publik ini mencerminakn arogansi Epistemik yang membuat manusia merasa tak mau lagi belajar. Dan, lebih memilih hidup dalam gelembung informasi yang nyaman, ketimbang menghadapi realitas yang pahit namun akurat.
Sebenarnya Matinya kepakaran di ruang publik bukanlah ratapan akademik, yang merasa terancam oleh perubahan zaman yang begitu cepat. Hal ini adalah sebuah wake up call bagi kita semua untuk kembali menghargai sebuah proses panjang untuk di sebut sebagai pakar.
Sekaligus kita harus berani mengakui keterbatasan kita dan memberikan ruang kepada mereka yang kompeten untuk memandu arah bangsa.
Tanpa pemulihan kewarasan intelektual, kita hanya akan terus berputar dalam sirkus kebodohan yang di rayakan secara kolosal.
Sebab, Masa depan kita bergantung pada kemampuan kita membedakan suara bising media sosial dengan kebenaran yang telah teruji secara Ilmiah.
