Penulis: Erwin Lessy
Ruminews.id — Langit politik Indonesia hari ini sedang tidak baik-baik saja. Tak ada mendung, tak ada gerhana. Yang ada adalah pertempuran kosmik para “dewa” elite: asteroid dilontarkan, orbit kekuasaan digeser, dan supernova meledak dengan cahaya yang menyilaukan nalar publik. Di bumi, rakyat mendongak sambil bertanya-tanya. Kilatan itu kembang api kemenangan, atau serpihan yang sebentar lagi menimpa kepala mereka?
Peta Langit yang Retak
Sepuluh tahun terakhir, dua bintang raksasa menentukan arah konstelasi kita: Solo dan Kertanegara. Mereka pernah bersinar searah dan membangun imperium kekuasaan yang saling mengunci. Teleskop politik 2026 kini menangkap pemandangan lain. Dua orbit itu bersilangan, lalu bertabrakan.
Retaknya sudah lama keluar dari bisik-bisik lorong Senayan. Skandal penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto meledak ke permukaan dan menyeret nama mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit, tokoh yang tumbuh besar di lingkaran Solo. Dugaan penyadapan itu berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026, dengan sasaran presiden, pejabat, tokoh politik, sampai pengusaha. Sejumlah analis menyebutnya “operasi makar”, upaya sistematis melumpuhkan kedaulatan kepala negara dari dalam. Di ruang gelap intelijen, perang bintang sudah berubah wujud menjadi perang sabotase.
Bintang yang Saling Tembak
Di langit parlemen, partai-partai yang dulu berbaris rapi di bawah panji koalisi pemerintah kini saling melempar meteor kebencian. PSI dan Demokrat berhadapan terbuka soal ijazah Gibran. PSI pasang badan untuk sang wakil presiden, sementara Demokrat menuntut ia mundur atau dimakzulkan. Para pengamat membaca friksi ini sebagai tanda koalisi pemerintah sudah retak, dan retaknya telah menganga lebar. PDIP memilih jalur “penyeimbang”: kritis, tetapi tetap berada dalam tarikan gravitasi kekuasaan. Partai-partai koalisi mempertanyakan posisi itu, dan PDIP membalas dengan sindiran bahwa mereka sedang “galau” lalu mencari kambing hitam untuk menutupi gejolak di rumah sendiri.
Menariknya, di tengah prahara itu muncul wacana “koalisi permanen”, fantasi tentang stabilitas abadi, seakan demokrasi bisa dibekukan dalam satu formasi bintang yang tak pernah bergeser. Banyak pengamat menilai gagasan ini bertentangan dengan hakikat partai politik dan berpotensi jadi kendaraan elite untuk mengunci kepentingan. PKS pun mengingatkan agar koalisi permanen tidak berubah menjadi alat kepentingan elite. Sayang, di langit yang sesak intrik, peringatan itu nyaris tak terdengar di antara gemuruh ambisi.
Supernova Ijazah dan Lubang Hitam 2029
Ledakan paling terang tahun ini datang dari polemik ijazah Gibran. Mahkamah Agung membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikannya, dan sejak saat itu langit tak pernah tenang lagi. Setiap partai di DPR sibuk menghitung untung rugi. Ada yang mengincar keuntungan moral, ada yang cemas kehilangan kursi kabinet, ada pula “penumpang gratis” yang menyelinap lewat celah di tengah kekacauan. Di balik layar, bayangan Pemilu 2029 mulai menampakkan diri, sebuah lubang hitam raksasa yang menyedot setiap manuver, pernyataan, dan konspirasi ke dalam tarikannya.
Jokowi, bintang yang sudah turun takhta, masih memancarkan aura. Safari politiknya ke Lampung dibaca banyak orang sebagai upaya menyelamatkan PSI sekaligus memperkuat posisi tawar Gibran menuju 2029. Hitungannya begini: bila PSI lolos ke parlemen dan elektabilitas Gibran naik, tawar-menawar dengan Prabowo untuk periode kedua jadi lebih berbobot. Tapi tak sedikit yang berpendapat cahaya Jokowi mulai redup, dan manuver itu hanyalah gema masa lalu yang tak lagi sanggup mengguncang langit.
Perang Para Bintang, Rakyat yang Menanggung
Di sinilah ironi terdalamnya. Pertempuran ini berlangsung di ketinggian, jauh dari jangkauan rakyat yang justru memikul akibatnya. Setiap kali para bintang saling tembak, yang berjatuhan tak berhenti pada kursi jabatan. Kepercayaan publik ikut runtuh, stabilitas ekonomi ikut goyah, dan masa depan demokrasi ikut terancam. Skandal penyadapan, polemik ijazah, dan manuver koalisi berputar di orbit kepentingan segelintir orang. Sementara itu, di bumi, rakyat masih menunggu kepastian hukum, kesejahteraan, dan keadilan yang tak kunjung tiba.
Perang ini baru akan reda ketika para elite berhenti memandang politik sebagai panggung untuk memamerkan kuasa dan mulai memperlakukannya sebagai ruang pengabdian. Sebelum hari itu datang, rakyat akan terus jadi penonton yang menadah abu, sambil berharap suatu saat bintang-bintang itu jatuh, dan dari puing-puingnya tumbuh nalar baru yang lebih membumi.
