Penulis: Salistio Erisa Putra — Alumni Universitas Bung Hatta
Ruminews — Ada yang mulai terasa janggal dalam kehidupan demokrasi kita: kritik terhadap pemerintah kerap dianggap sebagai bentuk kebencian, sementara pujian terhadap kebijakan pemerintah sering dicurigai sebagai upaya mencari keuntungan atau menjadi buzzer. Seolah-olah masyarakat hanya diberi dua pilihan: mendukung sepenuhnya atau menentang sepenuhnya. Padahal, demokrasi seharusnya memberi ruang bagi seseorang untuk menyetujui satu kebijakan dan mengkritik kebijakan lainnya tanpa harus kehilangan kebebasan berpikir.
Persoalan ini tidak hanya terjadi dalam perdebatan politik di media sosial. Gejalanya bahkan bisa ditemukan dalam percakapan sehari-hari. Bayangkan seseorang yang selama ini dikenal kritis terhadap pemerintah, suatu ketika menyampaikan apresiasi terhadap kebijakan yang dianggapnya baik. Belum tentu tanggapannya diterima secara wajar. Bisa saja ia justru dianggap sudah termakan doktrin pemerintah, berubah haluan, atau mulai berpihak kepada penguasa.
Sebaliknya, ketika seseorang yang selama ini dikenal mendukung pemerintah menyampaikan kritik terhadap satu kebijakan, ia bisa langsung dicap sebagai pembenci pemerintah atau dianggap tidak konsisten. Bahkan, dalam obrolan sederhana di warung kopi bersama teman sejawat, perbedaan pendapat semacam ini dapat membuat suasana menjadi canggung.
Kita seperti semakin sulit membicarakan pemerintah secara biasa. Memuji dianggap punya kepentingan, mengkritik dianggap punya kebencian. Padahal, seseorang bisa saja tidak menyukai suatu kebijakan, tetapi tetap menghargai kebijakan lain yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Begitu pula sebaliknya, seseorang yang mendukung pemerintah tidak harus kehilangan hak untuk mengoreksi kekeliruan pemerintah.
Di sinilah kita perlu kembali mengingat pemikiran Mohammad Hatta. Bukan sekadar karena namanya melekat pada sejarah kemerdekaan Indonesia, melainkan karena gagasan-gagasannya tentang demokrasi, kebebasan, dan tanggung jawab warga negara masih relevan untuk membaca persoalan hari ini.
Demokrasi Bukan Kepatuhan Tanpa Kritik
Bung Hatta memahami demokrasi bukan hanya sebagai mekanisme memilih pemimpin melalui pemilihan umum. Demokrasi juga menyangkut bagaimana kekuasaan dijalankan, bagaimana rakyat memiliki ruang untuk menyampaikan pendapat, dan bagaimana pemerintah tetap berada dalam pengawasan masyarakat.
Dalam tulisan Demokrasi Kita yang terbit pada 1960, Hatta menyampaikan kritik terhadap perkembangan demokrasi Indonesia pada masa itu. Ia melihat adanya kecenderungan pemusatan kekuasaan dan semakin sempitnya ruang demokrasi. Kritik tersebut memperlihatkan bahwa bagi Hatta, kemerdekaan politik tidak boleh berhenti pada pergantian pemimpin atau keberadaan lembaga-lembaga negara. Kekuasaan tetap harus dibatasi dan diawasi.
Pemikiran ini penting untuk kita pahami. Pemerintah bukan sesuatu yang harus selalu dibenarkan, tetapi juga bukan sesuatu yang harus selalu disalahkan. Pemerintah adalah penyelenggara kekuasaan yang mandatnya berasal dari rakyat. Karena itu, masyarakat memiliki hak untuk memberikan dukungan sekaligus menyampaikan koreksi.
Kritik tidak otomatis berarti permusuhan. Justru kritik yang disampaikan berdasarkan data, argumentasi, dan kepentingan publik dapat menjadi bagian dari upaya memperbaiki pemerintahan. Begitu pula apresiasi tidak otomatis berarti keberpihakan politik. Mengakui keberhasilan pemerintah merupakan bentuk kejujuran yang sama pentingnya dengan menunjukkan kekurangannya.
Demokrasi akan kehilangan makna apabila masyarakat hanya diperbolehkan menyampaikan pendapat yang menyenangkan pihak tertentu.
Kejujuran Berpikir di Tengah Fanatisme Politik
Salah satu persoalan yang semakin terasa dalam kehidupan sosial kita adalah kecenderungan menilai pendapat berdasarkan siapa yang menyampaikan, bukan berdasarkan isi dan kebenarannya. Sebuah kritik bisa dianggap benar ketika disampaikan oleh kelompok sendiri, tetapi langsung ditolak ketika datang dari kelompok yang berbeda. Sebaliknya, sebuah kebijakan bisa dipuji bukan karena manfaatnya, melainkan karena dianggap menguntungkan pihak yang didukung.
Cara berpikir seperti ini membuat ruang publik kehilangan kualitas diskusinya. Kita tidak lagi sibuk memeriksa apakah suatu kebijakan tepat, apakah anggarannya masuk akal, atau apakah pelaksanaannya memberikan manfaat. Kita justru lebih sibuk mencari tahu siapa yang berbicara dan kelompok mana yang sedang diwakilinya.
Padahal, dalam kehidupan demokrasi, kejujuran berpikir jauh lebih penting daripada konsistensi membela kelompok. Seseorang seharusnya memiliki kebebasan untuk mengubah pandangan ketika menemukan fakta baru. Mengakui keberhasilan pihak yang sebelumnya dikritik bukanlah pengkhianatan terhadap prinsip. Begitu pula mengoreksi pihak yang selama ini didukung bukanlah bentuk ketidaksetiaan.
Kita perlu membedakan antara kesetiaan terhadap kepentingan publik dan kesetiaan terhadap figur atau kelompok politik. Kesetiaan pertama patut dipertahankan, sedangkan kesetiaan kedua tidak boleh menghilangkan akal sehat.
Kekuasaan Harus Diawasi, Bukan Dipuja
Bung Hatta menempatkan demokrasi sebagai bagian penting dari kehidupan berbangsa. Baginya, rakyat tidak semestinya hanya menjadi penonton dalam penyelenggaraan negara. Rakyat harus memiliki ruang untuk ikut menentukan arah kehidupan bersama, termasuk mengawasi jalannya kekuasaan.
Prinsip tersebut menjadi semakin penting ketika kita melihat bagaimana media sosial membentuk percakapan politik hari ini. Perbedaan pendapat sering kali berkembang menjadi serangan pribadi. Kritik terhadap kebijakan dibalas dengan penghinaan terhadap orang yang menyampaikannya. Orang lebih mudah memberikan cap daripada menguji argumentasi.
Kondisi ini tentu tidak seluruhnya dapat dibebankan kepada pemerintah. Masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga kualitas demokrasi. Pemerintah perlu terbuka terhadap kritik, sementara masyarakat perlu menyampaikan kritik secara bertanggung jawab. Kebebasan berpendapat bukan berarti bebas menyebarkan fitnah, tetapi juga tidak boleh dibatasi hanya karena pendapat tersebut membuat penguasa atau pendukungnya merasa tidak nyaman.
Demokrasi membutuhkan dua hal yang berjalan beriringan: kekuasaan yang bersedia dikoreksi dan masyarakat yang mampu menggunakan kebebasannya secara dewasa.
Demokrasi Harus Dirasakan dalam Kehidupan Rakyat
Bagi Hatta, demokrasi tidak cukup hanya berbicara tentang kebebasan politik. Demokrasi juga harus memiliki dasar ekonomi dan memberikan keadilan bagi masyarakat. Gagasan demokrasi ekonomi yang ia perjuangkan berkaitan erat dengan semangat Pasal 33 UUD 1945, yang menempatkan perekonomian sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.
Hal ini mengingatkan kita bahwa ukuran keberhasilan demokrasi tidak semata-mata terlihat dari ramainya perdebatan politik atau banyaknya orang yang menyampaikan pendapat di media sosial. Demokrasi juga harus terlihat dalam kehidupan sehari-hari: apakah masyarakat memperoleh kesempatan yang adil, apakah pelayanan publik berjalan baik, apakah kebijakan negara menjawab kebutuhan rakyat, dan apakah pembangunan memberikan manfaat secara luas.
Kritik terhadap pemerintah semestinya berangkat dari kepedulian terhadap persoalan-persoalan tersebut. Begitu pula pujian terhadap kebijakan pemerintah seharusnya diberikan karena ada hasil yang nyata, bukan karena kedekatan politik.
Dengan demikian, perdebatan politik tidak berhenti pada siapa yang menang dan siapa yang kalah. Yang lebih penting adalah apakah kehidupan masyarakat menjadi lebih baik.
Menjadi Warga Negara yang Merdeka dalam Berpikir
Mengingat Bung Hatta hari ini bukan sekadar mengulang nama besar seorang proklamator. Lebih dari itu, kita perlu menghidupkan kembali nilai-nilai yang ia perjuangkan: kejujuran, tanggung jawab, kebebasan berpikir, dan keberanian menjaga prinsip.
Kita perlu membangun kebiasaan untuk menilai pendapat berdasarkan substansinya. Jika pemerintah membuat kebijakan yang baik, masyarakat patut memberikan apresiasi. Jika terdapat kekeliruan, masyarakat juga berhak menyampaikan kritik. Tidak perlu ada rasa bersalah untuk memuji sesuatu yang memang layak dipuji, dan tidak perlu takut dianggap berseberangan ketika menyampaikan kritik yang memiliki dasar.
Demokrasi tidak akan tumbuh sehat apabila setiap perbedaan pendapat selalu dicurigai sebagai bentuk permusuhan. Kita tidak boleh membiarkan ruang publik dipenuhi fanatisme yang membuat orang takut berpikir secara mandiri. Sebab, ketika masyarakat lebih sibuk menjaga identitas kelompok daripada mencari kebenaran, demokrasi perlahan kehilangan substansinya.
Barangkali, salah satu cara sederhana menghormati warisan pemikiran Bung Hatta adalah dengan mengembalikan kewajaran dalam kehidupan demokrasi: kita boleh berbeda pendapat tanpa harus bermusuhan, boleh mengkritik tanpa membenci, dan boleh memuji tanpa harus menjadi pendukung pemerintah.
Pada akhirnya, kemerdekaan bukan hanya tentang terbebas dari penjajahan. Kemerdekaan juga menyangkut keberanian seseorang untuk menggunakan akal sehatnya tanpa dikendalikan oleh tekanan kelompok, kepentingan politik, ataupun fanatisme.
Bung Hatta telah mengingatkan kita bahwa demokrasi membutuhkan manusia-manusia yang merdeka. Maka, jangan sampai kita hidup di negara yang merdeka, tetapi kehilangan keberanian untuk berpikir merdeka.
