Penulis: Rifki Tamsir – Ketua Komisariat PK IMM FKIP Universitas Muhammadiyah Palopo
Ruminews, Pembangunan sebuah institusi pendidikan tentu merupakan hal yang patut diapresiasi. Universitas Muhammadiyah Palopo saat ini tengah melakukan pembangunan di sejumlah sisi kampus, mulai dari lift, gedung, hingga beberapa ruang perkuliahan. Pembangunan tersebut tentu diharapkan dapat meningkatkan kualitas fasilitas dan menunjang aktivitas akademik. Namun, di balik pembangunan yang terus berjalan, ada persoalan mendasar yang seolah luput dari perhatian, yakni ketersediaan lahan parkir bagi mahasiswa dan staf kampus.
Persoalan parkiran bukanlah persoalan baru. Keluhan mengenai keterbatasan lahan parkir telah cukup lama disuarakan oleh mahasiswa. Akan tetapi, sampai hari ini, persoalan tersebut belum mendapatkan solusi konkret dari pimpinan kampus. Kondisi ini semakin memperlihatkan bahwa pembangunan fisik belum sepenuhnya berjalan beriringan dengan pemenuhan kebutuhan dasar sivitas akademika.
Persoalan kemudian menjadi semakin rumit ketika penertiban parkir justru menghadirkan masalah baru. Beberapa oknum yang seharusnya bertugas mengatur, mengarahkan, dan memberikan pelayanan kepada mahasiswa justru melakukan penertiban dengan cara mengempeskan ban kendaraan mahasiswa bahkan staf kampus. Ironisnya, tindakan tersebut disertai sikap yang terkesan arogan, seolah-olah mahasiswa tidak memiliki ruang untuk bertanya, menyampaikan keberatan, apalagi memberikan kritik.
Pertanyaannya sederhana, sejak kapan pelayanan pendidikan dibangun di atas sikap arogansi?
Jika memang terdapat aturan mengenai lokasi parkir, tentu mahasiswa wajib mematuhinya. Namun, aturan tidak boleh hanya dipahami sebagai kewajiban yang harus ditanggung mahasiswa, sementara pihak kampus mengabaikan tanggung jawab untuk menyediakan fasilitas, petunjuk, dan sosialisasi yang memadai. Bagaimana mungkin mahasiswa dituntut untuk tertib apabila informasi mengenai lokasi parkir saja tidak disampaikan secara jelas?
Dalam situasi seperti ini, mahasiswa yang tidak mengetahui lokasi parkir yang diperbolehkan justru menjadi korban dari kebijakan yang tidak tersosialisasikan dengan baik. Bukankah sebelum sebuah aturan diterapkan, pihak terkait memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi dan pengarahan? Penertiban seharusnya dimulai dengan edukasi, bukan langsung dengan tindakan yang merugikan.
Saya sendiri sempat menegur dan mempertanyakan alasan kendaraan mahasiswa dikempeskan. Saya bertanya, mengapa mahasiswa selalu menjadi korban dari kebijakan yang dibuat oleh pihak kampus? Namun, jawaban yang saya terima justru, “Silakan atur sendiri.”
Mendengar jawaban itu, saya sempat tertawa. Bukan karena persoalannya lucu, melainkan karena ada sesuatu yang terasa ironis. Mahasiswa datang ke kampus untuk belajar, bukan mengambil alih tanggung jawab pengelolaan fasilitas yang semestinya menjadi tugas pihak kampus. Bukankah mahasiswa adalah bagian penting dari keberlangsungan sebuah institusi pendidikan? Lantas, mengapa ketika mahasiswa menyampaikan persoalan, mereka justru diminta menyelesaikannya sendiri?
Di sinilah kita perlu mengingat kembali makna pelayanan. Mereka yang diberikan tugas untuk mengatur dan melayani mahasiswa semestinya memahami bahwa jabatan dan kewenangan bukanlah alat untuk menunjukkan kekuasaan. Pelayanan membutuhkan kesantunan, komunikasi, dan kesediaan menerima kritik. Tidak seharusnya seseorang yang diberi tanggung jawab pelayanan justru bersikap seolah-olah tidak dapat ditegur.
Kampus adalah ruang pendidikan. Oleh karena itu, setiap kebijakan dan tindakan yang lahir di dalamnya seharusnya mencerminkan nilai-nilai pendidikan itu sendiri. Ketertiban tidak boleh dibangun melalui ketakutan, melainkan melalui kesadaran. Aturan tidak boleh ditegakkan dengan kesewenang-wenangan, tetapi harus didasarkan pada kejelasan, keadilan, dan tanggung jawab.
Dalam momentum peringatan Hari Pahlawan, kita semestinya tidak hanya mengenang keberanian para pendahulu melalui seremoni dan pidato. Semangat kepahlawanan juga harus hadir dalam keberanian melawan ketidakadilan, menyuarakan kebenaran, dan memperjuangkan kepentingan bersama. Sebab, memperjuangkan kenyamanan dan kesejahteraan mahasiswa juga merupakan bagian dari ikhtiar menjaga kemaslahatan.
Sebagai Ketua Komisariat PK IMM FKIP Universitas Muhammadiyah Palopo, saya menegaskan bahwa kritik ini bukanlah bentuk penolakan terhadap pembangunan kampus. Kami mendukung kemajuan institusi. Namun, kemajuan tidak boleh hanya diukur dari seberapa megah gedung yang dibangun, seberapa tinggi bangunan yang didirikan, atau seberapa lengkap fasilitas yang terlihat dari luar. Kemajuan juga harus diukur dari bagaimana mahasiswa mendapatkan pelayanan, bagaimana hak-haknya diperhatikan, dan bagaimana kritiknya diterima.
Kami mendesak pimpinan Universitas Muhammadiyah Palopo untuk segera menghadirkan solusi konkret terhadap persoalan parkiran, menyediakan lokasi parkir alternatif selama pembangunan berlangsung, melakukan sosialisasi aturan secara terbuka, serta mengevaluasi pola penertiban yang merugikan mahasiswa. Tidak kalah penting, perlu dibangun ruang dialog agar mahasiswa tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga dilibatkan dalam mencari solusi.
Sebab, kampus bukanlah milik segelintir orang yang memiliki jabatan dan kewenangan. Kampus adalah ruang bersama yang di dalamnya terdapat mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan seluruh elemen yang memiliki tanggung jawab terhadap keberlangsungan pendidikan.
Jangan sampai kita sibuk membangun gedung, tetapi lupa membangun budaya pelayanan. Jangan sampai kita menuntut mahasiswa untuk tertib, sementara kampus belum mampu memberikan fasilitas dan informasi yang memadai. Dan jangan sampai kritik mahasiswa dianggap sebagai ancaman, padahal kritik itu lahir dari kepedulian terhadap kampus yang kita cintai bersama.
Karena pada akhirnya, kampus yang maju bukan hanya kampus yang memiliki bangunan megah, melainkan kampus yang mampu memanusiakan manusia di dalamnya.
