Penulis: Erwin Lessy (Penulis Buku Filsafat Ekonomi)
ruminews.id – Angka itu telanjang, tanpa bisa dibungkus oleh narasi apapun. 289.000 mahasiswa putus kuliah pada 2025. Sebanyak 289.000 mimpi yang berhenti di tengah jalan. Bukan karena tidak lulus ujian, bukan karena malas, bukan pula karena tidak punya kemampuan akademik. Mereka putus karena satu alasan yang paling elementer, tidak mampu membayar UKT.
Data ini bukanlah isapan jempol. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) mencatatnya dalam publikasi resmi “Statistik Pendidikan Tinggi Tahun 2025” yang bersumber dari Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti). Angka ini meningkat 2,62 persen dibanding tahun sebelumnya. Sebanyak 73,81 persen dari mereka berasal dari perguruan tinggi swasta (PTS). Artinya, mereka yang paling rentan terhadap goncangan biaya pendidikan adalah mereka yang sudah berada di titik paling rapuh secara ekonomi.
Di Universitas Riau, 50 mahasiswa baru mengundurkan diri pada 2024 karena kenaikan UKT. Di Unpatti Ambon, dari 40.747 mahasiswa terdata, hanya 22.584 yang aktif membayar UKT, sisanya 18.163 mahasiswa berstatus nonaktif dan terancam drop out karena melewati masa studi. Di tingkat nasional, belasan ribu lainnya tersebar di seluruh Indonesia ada yang menunggak, mengajukan banding, menahan napas, atau akhirnya menyerah.
Sementara itu, di sisi lain APBN, ada cerita yang sangat berbeda.
Rp71 Triliun, Lalu Rp335 Triliun
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2025 mendapat pagu anggaran Rp71 triliun. Realisasinya per 15 Desember 2025 mencapai Rp52,9 triliun atau 74,6 persen dari pagu. Pada 2026, anggaran MBG melonjak menjadi Rp335 triliun.
Dari angka Rp335 triliun itu, Rp223 triliun atau 83,4 persennya diambil dari anggaran pendidikan, pos yang secara konstitusional diamanatkan minimal 20 persen dari APBN. Menteri Keuangan Sri Mulyani sendiri mengonfirmasi bahwa MBG yang masuk dalam fungsi pendidikan adalah Rp223,6 triliun.
Artinya, dari total anggaran pendidikan Rp757,8 triliun pada 2026, hampir 30 persennya tersedot untuk program makan siang. Bandingkan dengan alokasi untuk beasiswa anak sekolah hingga kuliah yang hanya Rp57,7 triliun atau hanya seperempat dari porsi MBG yang diambil dari anggaran pendidikan. Bandingkan pula dengan anggaran untuk guru non-PNS, ASN daerah, dan dosen non-PNS yang hanya Rp91,4 triliun.
Celios mencatat bahwa jika anggaran pendidikan dikurangi porsi untuk MBG, pertumbuhan anggaran pendidikan non-MBG justru menurun drastis hingga -22,6 persen. Ada yang salah ketika program yang secara nominal “pendidikan” justru menggerus kemampuan sistem pendidikan itu sendiri untuk menjalankan fungsi dasarnya yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan sekadar memberi makan.
Prioritas yang Terbalik?
Pemerintah berkali-kali menegaskan komitmennya bahwa tidak boleh ada mahasiswa putus kuliah karena alasan ekonomi. Kemdikbud pun menyatakan UKT dapat ditetapkan hingga nol rupiah bagi yang tidak mampu. UGM bahkan memberikan UKT 0 bagi 11 mahasiswa yang tidak lolos KIP-K pada 2025. USU menjamin tidak ada mahasiswa gagal kuliah karena UKT, dengan skema banding dan cicilan.
Namun kebijakan baik di tingkat kampus itu berhadapan dengan realitas makro yang bertolak belakang. Anggaran KIP Kuliah yang awalnya Rp14,69 triliun pada 2025 terkena efisiensi Rp1,31 triliun atau sekitar 9 persen. Pada saat yang sama, anggaran MBG justru membengkak. Pada 2026, Rp223 triliun dari anggaran pendidikan dialihkan ke program makan siang, sementara ribuan mahasiswa penerima KIP Kuliah terancam putus kuliah karena efisiensi anggaran.
Pertanyaannya sederhana, tapi jawabannya tak kunjung terdengar. Manakah yang lebih prioritas, memberi makan siang atau memastikan anak bangsa bisa menyelesaikan kuliahnya?
Bukan berarti MBG tidak penting. Program ini mungkin memiliki dampak positif terhadap gizi anak sekolah. Tapi ketika anggarannya membengkak hingga Rp335 triliun yang melebihi total anggaran Kementerian PUPR, melebihi total anggaran Kementerian Kesehatan, sementara 289.000 mahasiswa putus kuliah karena tidak mampu membayar UKT, maka ada yang tidak beres dalam peta prioritas nasional.
Mimpi yang Terkubur
Di balik angka 289.000, ada nama-nama. Ada Siti Aisyah, anak buruh serabutan di Riau yang lolos jalur prestasi ke UNRI tapi mundur karena tak sanggup bayar UKT. Ada Naffa Zahra Muthmainnah di USU yang juga harus mengubur mimpinya karena alasan yang sama. Ada ribuan lainnya yang tak sempat namanya tercatat di berita.
Mereka bukan generasi yang malas. Mereka adalah generasi yang kalah sebelum bertanding, bukan di arena akademik, tapi di arena ekonomi yang tidak adil. Mereka adalah anak-anak dari keluarga yang setiap hari berjuang untuk makan, tapi tetap tidak mampu membiayai kuliah. Ironisnya, uang pajak yang seharusnya membantu mereka justru mengalir deras ke program lain yang konon “untuk pendidikan”, tapi nyatanya mengambil jatah pendidikan itu sendiri.
Ada saatnya pemerintah harus berani bertanya pada diri sendiri. Apakah bangsa ini lebih membutuhkan 82,9 juta porsi makan siang, atau 289.000 sarjana yang tidak jadi lahir?
Karena setiap mahasiswa yang putus di tengah jalan bukan hanya kehilangan gelar. Mereka kehilangan masa depan. Dan ketika masa depan itu hilang, yang rugi bukan hanya mereka, tapi seluruh bangsa. []
