Pemerintah Kota Makassar

ruminews.id – MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar terus memantapkan persiapan menjelang perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-418 Kota Makassar. Setelah sebelumnya menekankan kesan charity dan kesederhanaan, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin kembali memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) lanjutan di Balai Kota Makassar, Selasa (21/10/2025). Rakor tesebut membahas pemantapan rangkaian kegiatan mulai dari detail konsep kegiatan, teknis pelaksanaan, serta partisipasi lintas sektor dalam rangkaian perayaan tahunan yang jatuh di setiap tanggal 9 November ini. Rakor tersebut dihadiri Wakil Wali Kota Makassar, Sekretaris Daerah Kota Makassar, para pimpinan OPD, camat se-Kota Makassar, direktur Perusda, serta pengurus DPD Asosiasi Backstagers Sulsel. Dalam arahannya, Munafri kembali menegaskan bahwa seluruh rangkaian kegiatan HUT harus dirancang sebagai perayaan kebersamaan dan kepedulian sosial, bukan sekadar seremoni tahunan. Ia mendorong setiap SKPD hingga kecamatan, agar menampilkan inisiatif nyata yang memberi manfaat bagi warga. “Saya ingin ulang tahun kota ini kita rayakan dengan cara yang lebih bermakna, ada semangat berbagi, semangat peduli, dan semangat menjaga lingkungan. Semua OPD harus punya program dan berkontribusi,” tegas Munafri. Munafri menekankan sejumlah revisi arah kegiatan yang akan menyemarakkan HUT kota. Pertama, Ia menjelaskan agar setiap SKPD menggelar kegiatan sosial di lingkup dan sesuai kapasitas masing-masing, seperti pemberian sembako, santunan bagi anak panti, hingga bantuan kepada keluarga kurang mampu. Sementara Camat diminta fokus di wilayahnya sendiri agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran. Salah satunya, Munafri mewajibkan Camat menggelar pasar murah di setiap kecamatan, yang melibatkan kolaborasi antara pemerintah dan pelaku UMKM lokal agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat. “Tidak usah muluk-muluk. Lihat di sekitar kantor atau wilayah kerja masing-masing, siapa yang paling membutuhkan, itulah yang dibantu. Jangan dipaksakan besar, tapi pastikan tepat sasaran,” ujarnya. Selain itu, Munafri meminta seluruh pegawai Pemkot untuk berpartisipasi di Jalan Sehat, pada 8 November 2025 yang diusungnya sebagai sebagai gerakan bersih. Peserta diwajibkan membawa kantong sampah untuk memungut sampah di sepanjang rute jalan santai dan akan ditimbang di garis finish, peserta dengan hasil terbanyak akan mendapatkan hadiah. “Kita mau kegiatan ini bukan hanya olahraga, tapi juga aksi nyata menjaga kota. Semua bawa kantong sampah, siapa yang paling banyak dikumpul, itu yang kita beri hadiah,” ucapnya sambil tersenyum. Selain itu, di sepanjang rute jalan sehat akan disediakan barcode donasi digital (QR code). Masyarakat bisa men-tap barcode tersebut untuk berdonasi mulai dari Rp1.000 hingga Rp5.000. Donasi yang terkumpul akan disalurkan untuk kegiatan sosial Pemerintah Kota Makassar. “Saya mau ini jadi gerakan bersama. Tidak ada paksaan, tapi semua yang ikut punya kontribusi, sekecil apa pun,” tambahnya. Lebih jauh, Munafri juga meminta panitia memastikan keterlibatan anak-anak panti asuhan, pelajar dari berbagai sekolah, pelaku UMKM lokal, hingga konten kreator pemuda lokal. Ia pun menegaskan bahwa keterlibatan pelajar tidak boleh membebani orang tua, dan seluruh biaya kegiatan harus menjadi tanggung jawab sekolah dan pemerintah. “Saya tidak mau dengar ada orang tua yang merasa terbebani. Ini tanggung jawab sekolah dan pemerintah sebagai pelaksana acara, bukan orang tua,” tegasnya. Produk UMKM lokal, terutama makanan dan minuman khas Makassar, akan diprioritaskan untuk mengisi kegiatan selama perayaan HUT. Untuk menjaga tata krama penyelenggaraan, Munafri meminta panitia agar lebih selektif dalam menampilkan pertunjukan budaya. Ia menolak keras adanya penampilan yang menyalahi norma, seperti penari laki-laki berdandan menyerupai perempuan atau eksploitasi anak dalam tarian dan cara berpakaian yang tidak sesuai usia. “Kita ingin acara yang tetap berbudaya dan beretika. Jangan glamor, tapi hilang nilainya. Ini Makassar yang punya karakter dan kearifan sendiri,” ujarnya. Tenant yang diisi oleh charity services hingga pendekatan pelayanan Pemerintah Kota dari seluruh Dinas juga akan membanjiri lokasi perayaan HUT Kota. Pada puncak perayaan HUT kota di 9 November mendatang, seluruh peserta upacara juga diwajibkan mengenakan pakaian adat daerah sebagai bentuk penghormatan terhadap kekayaan budaya Sulawesi Selatan. Munafri turut mendorong agar para camat dan pejabat datang bersama pasangannya, sebagai bentuk keteladanan dan kebersamaan dalam keluarga besar Pemkot Makassar. Sejumlah rekomendasi dan arahan tersebut menjadi panduan teknis seluruh jajaran Pemkot Makassar dalam menyambut HUT ke-418 Kota Makassar yang bertajuk “Merajut Harmoni, Membangun Kebersaman”.(*)

ruminews.id, MAKASSAR,— Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, turut meramaikan Kalla Run 2025 yang digelar di depan Mall Ratu Indah, Jalan Dr. Ratulangi, Minggu (19/10/2025). Ajang olahraga tahunan ini diikuti ribuan peserta dari berbagai kalangan, mulai dari komunitas lari, pelajar, hingga masyarakat umum, dengan total peserta mencapai 3.000 orang. Bukan hanya hadir melepas peserta di garis start, Munafri juga ikut ambil bagian dalam kategori 10 kilometer. Dengan mengenakan jersey resmi Kalla Run 2025, ia berlari dari garis start hingga finis, menyatu bersama ribuan pelari lain. Sementara itu, kategori 5 kilometer juga berlangsung meriah dengan diikuti lebih dari 1.300 peserta. Langkah Munafri yang penuh semangat di bawah langit cerah Minggu pagi menjadi simbol konsistensi untuk menjadikan olahraga sebagai gaya hidup sehat. Ia menilai kegiatan lari tidak hanya bermanfaat menjaga kebugaran, tetapi juga menjadi ruang mempererat interaksi sosial dan menumbuhkan kebersamaan. “Setelah sekian lama, akhirnya kita lari lagi 10K di Kalla Run. Luar biasa antusiasme semua runners Makassar, rute yang sangat baik, cuaca yang mendukung,” ujarnya. Kehadiran orang nomor satu di Makassar ini pun menambah semarak acara. Banyak peserta tampak antusias menyambut, bahkan berebut untuk bisa menyapa langsung dan berfoto bersama Wali Kota. Event lari ini sendiri menjadi bagian dari rangkaian perayaan HUT ke-73 Kalla Group. Selain untuk memeriahkan ulang tahun perusahaan, kegiatan ini juga mengusung pesan pentingnya membangun pola hidup sehat dan semangat sportivitas di tengah masyarakat.(*)

ruminews.id, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, didampingi kembali memimpin Gerakan Jumat Bersih yang kali ini dilaksanakan serentak di tiga kecamatan: Bontoala, Wajo, dan Ujung Pandang, Jumat (17/10/2025). Turut Hadir pada kegiatan tersebut Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, Sekretaris Daerah Kota Makassar, Andi Zulkifli Nanda, Asisten I Bidang Pemerintah Kota Makassar, Andi Muhammad Yasir. Munafri mengawali agenda dimulai dengan salat Subuh berjamaah di Masjid Wal-Ashri, Jalan Sungai Kelara, dilanjutkan coffee morning bersama para camat setempat, sebelum akhirnya turun melaksanakan Jumat Bersih. Bersama jajaran perangkat kecamatan dan kelurahan termasuk petugas kebersihan, Satgas Drainase, hingga unsur masyarakat setempat, Munafri memimpin pembersihan saluran got-kanal sepanjang Sungai Cerekang hingga Bulu Saraung. Dalam arahannya, Munafri menegaskan bahwa kegiatan Jumat Bersih bukan sekadar rutinitas, melainkan gerakan kolektif untuk menumbuhkan kepedulian lingkungan dan kebersamaan. Ia juga menekankan bahwa membersihkan kota tidak cukup hanya dilakukan petugas. Setiap warga harus berperan, mulai dari rumah dan lingkungan wilayah masing-masing. “Saya tidak ingin kegiatan ini hanya menjadi ajang kumpul-kumpul. Ini adalah ikhtiar kita bersama untuk menjaga kebersihan kota sekaligus mengajak masyarakat ikut aktif,” katanya. Pada kesempatan yang sama, Munafri memperkenalkan kembali konsep “teba”, yaitu tempat pembuangan sampah organik yang dikelola secara komunal di tiap kelurahan. Dengan metode sederhana menimbun sampah organik bersama material kering seperti daun, dalam beberapa bulan warga dapat memanen pupuk kompos yang bermanfaat bagi tanaman. “Kalau kelurahan punya teba, sampah rumah tangga bisa dikelola. Lima bulan kemudian kita bisa panen pupuk, yang bisa digunakan atau dibagikan ke warga. Ini solusi yang bukan hanya menjaga kebersihan, tapi juga memberi manfaat ekonomi dan lingkungan,” jelasnya. Selain soal pengelolaan sampah, Munafri juga menekankan pentingnya peran Satgas Drainase. Menurutnya, selain membersihkan saluran, petugas harus melaporkan titik-titik rawan penyumbatan untuk menjadi dasar perencanaan proyek pemerintah. Ia pun mengingatkan lurah agar memastikan tidak ada pedagang atau bangunan liar yang menutup saluran air. Lebih jauh, Munafri menekankan bahwa gerakan Jumat Bersih bukan hanya untuk kebersihan lingkungan, tetapi juga menjadi sarana memperkuat silaturahmi warga sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah. “Setiap Jumat pagi kita berkumpul bukan hanya untuk bersih-bersih, tapi juga agar warga bisa saling mengenal dan membangun kebersamaan. Dengan begitu, kita bisa sekaligus menjaga keamanan lingkungan, mencegah anak-anak kita terjerumus pada pergaulan yang salah,” ujarnya. Terakhir, Munafri mengajak seluruh warga untuk menjadikan kebersihan dan kepedulian lingkungan sebagai budaya bersama. “Kalau kita mulai dari rumah masing-masing, dari keluarga, insyaAllah Makassar bisa jadi kota yang bersih, sehat, dan rukun,” pungkasnya.(*)

ruminews.id, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat partisipasi masyarakat di tingkat paling dasar pemerintahan. Melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM), Pemkot Makassar berkolaborasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar untuk menyusun regulasi dan petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW) secara serentak. “Rencana ini kami targetkan digelar pada bulan November mendatang, sebelum memasuki Desember 2025,” ujar Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin . Langkah ini menjadi bagian penting dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang partisipatif, transparan, dan demokratis hingga ke tingkat akar rumput. Pertemuan koordinasi antara kedua lembaga berlangsung di Balai Kota Makassar, Rabu (15/10/2025), yang dihadiri langsung oleh Ketua KPU Makassar, Andi Muhammad Yasir Arafat, bersama Divisi Teknis Penyelenggaraan Sri Wahyuningsih dan Sekretaris KPU Makassar Asrar. Kehadiran mereka disambut oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, didampingi Kepala BPM Kota Makassar, A. Anshar, serta Kepala Badan Kesbangpol, Fatur Rahim. Dalam kesempatan tersebut, dibahas berbagai aspek teknis dan instrumen hukum yang akan menjadi dasar pelaksanaan pemilihan RT/RW secara serentak di seluruh wilayah Kota Makassar. Munafri menekankan, hal ini menjadi bagian dari langkah Pemkot Makassar untuk memastikan pelaksanaan pemilihan RT/RW berjalan demokratis, tertib, dan damai, dengan dukungan kelembagaan yang kredibel. Bahkan ia menyambut positif keterlibatan KPU dalam proses tersebut. Appi menilai, kehadiran KPU akan memperkuat legitimasi dan kualitas pelaksanaan pemilihan RT/RW di Makassar. “Kalau ada KPU yang dampingi, saya pikir lebih bagus lagi karena legitimasinya akan lebih baik. Harapan kita adalah memberikan pencerahan kepada masyarakat bahwa pemilih itu seperti ini,” jelas Munafri. Orang nomor satu Kota Makassar itu menambahkan, Pemkot akan memastikan seluruh tahapan dan juknis pelaksanaan pemilihan disiapkan secara matang sebelum turun ke lapangan. “Sebelum turun sosialisasi, memang perlu didetailkan juknisnya, karena yang namanya pemilihan RT/RW ini kan kita mau demokrasi berjalan aman dan damai,” lanjutnya. Sebagai landasan hukum, Pemerintah Kota Makassar telah menetapkan Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 19 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemilihan RT/RW. Regulasi ini merupakan turunan dari Pasal 8 ayat (3) Perwali Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Perwali Nomor 82 Tahun 2022 mengenai Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Kelurahan. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan proses pemilihan RT/RW di Kota Makassar tidak hanya berjalan tertib dan demokratis, tetapi juga menjadi momentum memperkuat pendidikan politik masyarakat serta menumbuhkan kembali semangat gotong royong di lingkungan warga. Kepala BPM Kota Makassar, A. Anshar, menjelaskan bahwa mekanisme pemilihan RT/RW akan mengadopsi sistem serupa dengan proses pemilihan umum pada umumnya. “Mekanisme pemilihan akan sama seperti pemilihan umum lainnya, mencakup proses pendaftaran, pendaftaran calon, pemilihan, perhitungan suara, dan penetapan Ketua RT yang terpilih,” ungkapnya. Berdasarkan data Pemerintah Kota Makassar, jumlah warga yang akan berpartisipasi dalam pemilihan Ketua RT ini mencapai lebih dari 1,4 juta jiwa, dengan sebaran sementara 453.404 KK yang menjadi pemilik hak suara. Kebutuhan teknis di lapangan, kata Anshar, meliputi penyediaan tempat pemungutan suara (TPS), logistik surat suara, hingga perlengkapan administrasi. Pemilihan akan dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Makassar yang mencakup 15 kecamatan dan 153 kelurahan. Tercatat, ada sekitar 4.965 RT dan 992 RW se-Kota Makassar. Saat ini, BPM bersama KPU Kota Makassar tengah menyusun petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksanaan (juklak) untuk mengatur setiap tahapan pemilihan. Ia memastikan bahwa seluruh proses, mulai dari pendaftaran hingga penetapan hasil, akan rampung bulan Novembet. “Rentang waktu dari awal sampai akhir proses saat ini sedang disusun dalam juknis dan juklak, namun dipastikan tidak akan melewati Desember,” jelas Anshar. Pemerintah berharap pelaksanaan pemilihan RT/RW serentak ini menjadi momentum pembelajaran demokrasi di tingkat masyarakat, sekaligus memperkuat partisipasi warga dalam pembangunan lingkungan yang inklusif dan harmonis. Sebagai langkah awal, pada Senin mendatang, BPM akan menggelar sosialisasi Perwali Nomor 19 Tahun 2025 di 15 kecamatan se-Kota Makassar. Sosialisasi ini sekaligus menjadi ajang meminta persetujuan Wali Kota Makassar terkait jadwal pelaksanaan pemilihan. Terkait struktur pelaksana, Anshar menyebut bahwa berdasarkan Peraturan Wali Kota, terdapat tiga unsur utama yang akan terlibat dalam penyelenggaraan, yakni Panitia Pelaksana, Panitia Pemilihan, dan Petugas TPS. “Panitia Pelaksana terdiri dari unsur BPM dan kecamatan, Panitia Pemilihan dari unsur kecamatan dan kelurahan, sedangkan Petugas TPS akan bertugas langsung di tempat pemungutan suara,” jelasnya. Untuk menjamin keterbukaan dan integritas proses, BPM menegaskan pentingnya pengawasan partisipatif dari masyarakat. Masyarakat diimbau aktif ikut mengawal jalannya pemilihan agar terhindar dari praktik kecurangan, termasuk politik uang. Pengawasan diharapkan melibatkan seluruh warga untuk mengawal dan menjaga proses demokrasi ini, termasuk jika terjadi money politic. “Kalau di tingkat TPS saja sudah ada praktik seperti itu, tentu menjadi contoh yang kurang baik bagi demokrasi kita,” ujarnya. Mekanisme pemilih mencakup poin RT dipilih oleh masyarakat, sedangkan RW dipilih oleh RT. Dalam pelaksanaan pemilihan ini, pemerintah Kota menerapkan sistem satu Kartu Keluarga (KK) satu suara sebagai dasar pemberian hak pilih bagi warga. Sebagai bentuk perlindungan terhadap hak warga, BPM juga menyiapkan mekanisme pengaduan dan masa sanggah. Jika ditemukan indikasi pelanggaran, masyarakat dapat melapor langsung kepada Panitia Pemilihan. Masyarakat bisa menyampaikan langsung ke panitia jika ditemukan kecurangan. “Masa sanggah diberikan satu hari, dan kami juga akan menyiapkan hotline pengaduan,” tambahnya. Dengan penyusunan juknis yang sedang difinalkan dan dukungan koordinasi dari KPU Kota Makassar, BPM menargetkan seluruh tahapan dapat berjalan lancar. Sementara itu, untuk wilayah yang tidak memiliki calon yang mendaftar, akan diberikan opsi penetapan langsung Ketua RT secara administratif. “Jika di suatu wilayah tidak ada calon yang maju, maka Ketua RT dapat langsung ditetapkan,” terang Anshar. Pada kesempatan ini, Ketua KPU Makassar, Andi Muhammad Yasir Arafat, menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan langkah penting dalam memperkuat nilai-nilai demokrasi di tingkat masyarakat. Menurutnya, keterlibatan KPU akan memberikan legitimasi sekaligus meningkatkan kualitas proses pemilihan di lingkungan warga. Pihaknya, menyambut baik kolaborasi bersama Pemkot untuk pemilu raya RT/RW. “Alhamdulillah, Pak Wali menerima dan menyambut baik serta memerintahkan Kepala BPM untuk menindaklanjuti dan berkoordinasi dengan KPU terkait mekanismenya,” ujar Yasir. Ketua KPU Makassar itu menjelaskan bahwa petunjuk teknis pemilihan saat ini masih dalam tahap penyusunan. Juknis tersebut akan menjadi pedoman bagi panitia pelaksana di tingkat kecamatan dan kelurahan dalam mengatur setiap tahapan pemilihan. “Mengenai petunjuk teknis, saat ini masih dalam tahap diskusi dan akan merujuk pada Perwali 2025 yang sudah ada,” terangnya. Secara umum, mekanisme pemilihan

ruminews.id – JAKARTA – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menargetkan Kota Makassar menjadi salah satu daerah penopang pangan nasional melalui pengembangan urban farming atau pertanian di lahan sempit perkotaan. Langkah ini diambil sebagai upaya strategis dalam mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan, meskipun Makassar bukan wilayah dengan lahan pertanian luas. Hal tersebut disampaikan Munafri usai mengikuti Rapat Koordinasi Ketersediaan Pangan Nasional bersama Menteri Pertanian RI, Amran Sulaiman, dan sejumlah kepala daerah di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Kamis (9/10/2025). Dalam keterangannya, Munafri menegaskan bahwa meski Makassar adalah kota metropolitan dengan lahan pertanian terbatas, namun potensi pengembangan pertanian lahan sempit cukup besar jika didukung teknologi modern. “Kami dari Kota Makassar ini tidak punya banyak lahan pertanian. Karena itu, kami menyampaikan kepada Pak Menteri agar Kementerian bisa memberikan dukungan terhadap pengembangan pertanian lahan sempit di perkotaan,” ujar Munafri di kantor Kementan RI. Sebagai langkah awal, Pemerintah Kota Makassar mendorong pembangunan minimal tiga green house percontohan di sejumlah titik strategis. Menurutnya, kehadiran green house tersebut diharapkan dapat menjadi trigger atau pemantik minat masyarakat perkotaan untuk terlibat dalam kegiatan pertanian modern. “Di Kota Makassar kami butuh ada percontohan green house, minimal tiga unit, untuk memberikan minat kepada masyarakat kota agar mau melakukan pertanian lahan sempit dengan teknologi yang tepat,” jelasnya, saat memberikan keterangan kepada media nasional. Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Appi itu mengungkapkan, bahwa potensi pengembangan pertanian perkotaan di Makassar cukup besar, terutama dengan adanya sekitar 5.000 lorong yang dapat dimanfaatkan sebagai basis kegiatan lorong pangan. Program ini selaras dengan kebijakan Kementerian Pertanian terkait tanaman pekarangan bergizi, yang akan diadopsi oleh Pemkot Makassar untuk menciptakan lapangan kerja baru sekaligus memperkuat ketahanan pangan lokal. “Saya berharap program tanaman pekarangan bergizi dari Kementerian bisa kami adopsi. Selain membuka peluang kerja, ini juga membantu memperkuat ketahanan pangan di tingkat kota,” harap politisi Golkar itu. Selain urban farming, mantan Bos PSM itu juga menilai keberadaan lahan persawahan yang tersisa di wilayahnya. Saat ini, sekitar 30 persen lahan sawah di Makassar masih berfungsi sebagai daerah irigasi tadah hujan. Oleh sebab itu, Appi menuturkan perlu adanya dukungan peralatan dan infrastruktur pertanian dari pemerintah pusat agar lahan tersebut tidak beralih fungsi menjadi kawasan pembangunan. “Hanrapan kami ada bantuan alat pertanian bagi masyarakat, seperti kontraktor atau mesin pengolah lahan, agar lahan pertanian yang tersisa bisa dimaksimalkan dan tidak terkonversi menjadi kawasan pembangunan,” tutur Appi. Ia juga menyambut baik respon positif dari Menteri Pertanian yang berkomitmen memberikan dukungan teknis melalui jajaran direktorat jenderal terkait. Pemkot Makassar, lanjutnya, segera menyiapkan usulan teknis secara lebih rinci untuk disampaikan kepada Kementerian Pertanian. “Alhamdulillah, Pak Menteri merespons dengan baik. Dalam waktu dekat, kami akan koordinasi dengan Dirjen yang lebih teknis untuk mematangkan seluruh program yang akan dijalankan, termasuk dukungan anggaran dari Kementan,” ucapnya. Munafri menegaskan bahwa strategi penguatan ketahanan pangan di Kota Makassar akan dijalankan secara terpadu, dengan mengintegrasikan berbagai sektor seperti pengelolaan sampah dan pertanian urban. Dua menambahakan, sistem ini akan melahirkan siklus ekonomi sirkular di mana hasil pengelolaan sampah organik dapat dimanfaatkan kembali sebagai pupuk untuk urban farming. “Kami akan terapkan sistem terintegrasi pengelolaan sampah yang ujung-ujungnya mendukung pertanian lahan sempit seperti urban farming. Komunitas sayur-sayuran, termasuk tomat dan tanaman hortikultura lainnya, akan kami support penuh,” jelas Munafri. Dengan pendekatan tersebut, Munafri optimistis Makassar dapat menjadi contoh kota besar yang berhasil memadukan inovasi perkotaan dengan kemandirian pangan, sekaligus menjawab tantangan keterbatasan lahan di tengah pertumbuhan kota. “Ini cara kami menjaga ketahanan pangan di tengah kota metropolitan. Makassar bisa menjadi contoh bahwa keterbatasan lahan bukan alasan untuk tidak berdaulat pangan,” pungkasnya. Dalam pertemuan ini, hadir mendampingi Wali Kota Munafri, Sekretaris Daerah Kota Makassar, Andi Zulkifly Nanda, Ketua Tim Ahli Pemkot, Andi Hudli Huduri, Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian (DP2) Kota Makassar, Aulia Arsyad, Kepala Bapenda, Asminullah. Sedangkan, Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian (DP2) Kota Makassar, Aulia Arsyad, mengatakan bahwa dalam rapat koordinasi bersama Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, pihak Pemkot menyampaikan sejumlah usulan bantuan yang dibutuhkan Pemkot Makassar untuk memperkuat ketahanan pangan masyarakat di wilayah perkotaan. “Pak Menteri merespon permintaan kami terkait bantuan Pekarangan Pangan Berkelanjutan (P2L) untuk lorong-lorong, pengembangan green house, serta alat dan mesin pertanian seperti combine harvester, traktor roda dua (TR2), dan traktor roda empat (TR4),” ujar Aulia. Menurutnya, langkah ini merupakan bagian dari upaya Pemkot Makassar untuk mengoptimalkan lahan terbatas di perkotaan agar tetap produktif, sejalan dengan program Lorong Wisata dan gerakan Urban Farming yang terus digencarkan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin. Aulia menambahkan, bantuan yang diusulkan akan difokuskan untuk mendukung masyarakat lorong dan kelompok tani perkotaan agar mampu memproduksi kebutuhan pangan secara mandiri. “Kami berharap dukungan dari Kementan ini bisa segera terealisasi, sehingga masyarakat kota bisa merasakan manfaat langsung dari pengembangan pertanian perkotaan yang berkelanjutan,” tutupnya.