Pemerintah Kota Makassar

ruminews.id, MAKASSAR,—Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengajak warga menjadikan masjid bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga pusat kegiatan sosial dan pendidikan umat. Ajakan itu ia sampaikan saat melaksanakan salat subuh berjemaah di Masjid Al-Muawanah RRI, Jalan Riburane, Jumat (24/10/2025). Kegiatan yang dirangkaikan dengan coffee morning bersama jamaah dan masyarakat sekitar di Warkop Azzahrah RRI ini menjadi bagian dari agenda rutin Pemerintah Kota Makassar setiap Jumat. Turut hadir jajaran Pemerintah Kota mulai dari Sekda Kota Makassar, Andi Zulkifli Nanda, sejumlah kepala SKPD, Camat Ujung Pandang dan Camat Mariso. Selain itu, hadir Kepala LPP RRI Makassar, Anom Andadari, menyambut Munafri bersama sejumlah pegawai RRI. Para jamaah juga mendapat siraman rohani dari Ustaz Icuk Sugiarto Rifai yang mengisi tausiah subuh. Momentum ini, menurut Munafri, tidak hanya menjadi wadah mempererat silaturahmi antara pemerintah dan masyarakat, tetapi juga ruang untuk menghidupkan peran masjid sebagai pusat aktivitas umat. “Masjid seharusnya bukan hanya tempat untuk beribadah, tapi juga tempat bermusyawarah, menyelesaikan persoalan sosial, tempat kajian keagamaan, dan tempat anak-anak belajar baca tulis Al-Qur’an,” ujar Munafri. Ia menilai, dengan menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan sosial dan pendidikan, masyarakat dapat membangun kebersamaan dan memperkuat nilai-nilai keagamaan di lingkungannya. Munafri juga berharap setiap pengurus masjid di Makassar dapat aktif menggerakkan kegiatan yang memberi manfaat luas bagi warga sekitar. Selain mengajak masyarakat menghidupkan fungsi masjid, pada kesempatan yang Munafri juga menekankan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, terutama menjelang musim hujan. Pemerintah Kota, kata dia, bersama Satgas Kebersihan dan Satgas Drainase terus melakukan pembersihan saluran air serta mengangkat sedimen di sejumlah wilayah rawan genangan melalui gerakan Jumat Bersih setiap pekan. “Kita berharap musim hujan tahun ini tidak separah sebelumnya. Kami terus intervensi langsung di wilayah-wilayah, memperhatikan saluran pembuangan yang tertutup akibat pembangunan atau bangunan liar,” jelasnya. Ia menambahkan, kolaborasi pemerintah dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menjaga kebersihan lingkungan dan mencegah banjir. Munafri meminta warga untuk tidak membuang sampah sembarangan, terutama di saluran air dan drainase yang menjadi jalur utama aliran hujan. Pada kesempatan tersebut, Munafri juga menyampaikan apresiasi kepada Kepala RRI Makassar, Anom Andadari, serta seluruh jamaah atas sinergi dan dukungan terhadap kegiatan Pemkot Makassar. “Terima kasih kepada Ibu Kepala RRI Makassar atas kebersamaannya. Insyaallah Kota Makassar ini menjadi kota yang penuh berkah bagi kita semua,” ujarnya. Untuk diketahui, Program salat subuh berjamaah dan coffee morning ini menjadi bagian dari rutinitas mingguan Pemerintah Kota Makassar dalam rangka memperkuat komunikasi dan kedekatan dengan masyarakat. Dikemas sebagai kesatuan program Gerakan Jumat Bersih, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan penyaluran bantuan sosial bagi warga kurang mampu di beberapa wilayah. Hasil kerja sama Pemerintah Kota dengan BAZNAS Kota Makassar. Kegiatan serupa sebelumnya juga telah digelar di sejumlah kecamatan di Makassar dan mendapat antusias tinggi dari masyarakat setempat yang ikut bergotong royong. Munafri berharap, kegiatan ini tidak hanya menjadi rutinitas seremonial, tetapi juga momentum untuk memperkuat semangat kebersamaan, gotong royong, dan kepedulian sosial di kalangan masyarakat kota.(*)

ruminews.id, MAKASSAR – Sekretaris Daerah (Sekda) Makassar Andi Zulkifly menerima kunjungan tim evaluator Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dalam rangka pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun 2025. Tim yang dipimpin oleh Fanny Setiawan dan Tersisius Bagus Putra itu disambut langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Andi Zulkifly bersama jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Ruang Sipakalabbi, Kantor Balai Kota Makassar, Kamis (23/10). Sekda Makassar Andi Zulkifly menyampaikan apresiasi atas kedatangan tim evaluator yang dinilai sangat penting dalam memperkuat sistem tata kelola pemerintahan daerah. Selanjutnya, kata Sekda Zulkifly proses evaluasi AKIP tahun ini mencakup sejumlah aspek utama, termasuk tindak lanjut dari 12 rekomendasi hasil penilaian tahun sebelumnya. Beberapa di antaranya meliputi review perencanaan kinerja seluruh unit kerja, penyusunan format standar pengukuran kinerja bagi seluruh OPD, serta pemanfaatan hasil laporan kinerja sebagai dasar penyusunan strategi dan target pada tahun berikutnya. Selain itu, Pemkot Makassar juga menyusun format standar bagi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan indikator kinerja yang terukur dan akurat. Laporan kinerja OPD pun dioptimalkan sebagai dasar penetapan strategi dan target kinerja tahun berikutnya. “Evaluasi AKIP ini adalah momen strategis untuk mengukur sejauh mana implementasi sistem kinerja telah diterapkan di seluruh perangkat daerah, serta memastikan bahwa setiap sasaran dan indikator kinerja berorientasi pada hasil atau outcome,” ujar Andi Zulkifly, usai pelaksanaan Evaluasi AKIP 2025 di Ruang Sipakalebbi, Kamis (23/10). Mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah(Bappeda) juga menyampaikan pemerintah kota kini mulai memanfaatkan teknologi informasi dalam proses pengumpulan dan pemantauan data kinerja agar dapat dilakukan evaluasi secara real time. “Kita harus memastikan bahwa data yang digunakan valid dan relevan, indikator terukur dengan jelas, serta formulasi perhitungan kinerja diterapkan secara konsisten. Target ke depan harus lebih baik dan realistis dibanding capaian sebelumnya,” jelasnya. Kedatangan tim evaluator KemenPAN-RB turut dihadiri oleh sejumlah pejabat Kota Makassar, di antaranya Kepala Inspektorat Kota Makassar, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Perdagangan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, serta Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana. Masing-masing OPD menyiapkan data dukung, dokumen perencanaan kinerja, serta bukti tindak lanjut yang akan dipresentasikan kepada tim evaluator. Sekda Zulkifly lebih jauh menjelaskan arah kebijakan pembangunan Kota Makassar yang sejalan dengan prinsip akuntabilitas kinerja. Di mana, fokus pembangunan diarahkan pada empat pilar utama, yakni peningkatan layanan dasar, peningkatan ekonomi masyarakat, penguatan tata kelola pemerintahan, serta pengelolaan lingkungan kota yang bersih dan berketahanan terhadap perubahan iklim. “Melalui koordinasi lintas OPD dan pemanfaatan sistem digital, kita optimis tata kelola pemerintahan di Makassar akan semakin akuntabel dan transparan,” tukasnya. “Evaluasi ini bukan sekadar penilaian, tetapi momentum perbaikan berkelanjutan menuju birokrasi yang adaptif dan berintegritas,” tambahnya. Kegiatan evaluasi AKIP 2025 ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang konstruktif dan menjadi dasar penyusunan target kinerja Pemerintah Kota Makassar untuk periode 2025–2029. (*)

ruminews.id, MAKASSAR – Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menerima audiensi dari Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (DPD ASITA) Sulawesi Selatan di Ruang Wakil Wali Kota, Kantor Wali Kota Makassar, Kamis (23/10/2025). Audiensi tersebut membahas rencana pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II ASITA yang akan digelar pada 5–7 Mei 2026 di Makassar. Kegiatan berskala nasional ini diproyeksikan menghadirkan ratusan peserta dari berbagai provinsi di Indonesia dan menjadi ajang strategis untuk memperkenalkan potensi pariwisata Makassar kepada khalayak yang lebih luas. Dalam pertemuan tersebut, Aliyah Mustika Ilham menyampaikan apresiasinya kepada DPD ASITA Sulsel yang telah memilih Makassar sebagai tuan rumah kegiatan nasional tersebut. Ia menilai langkah ini sejalan dengan upaya Pemerintah Kota Makassar dalam memperkuat sektor pariwisata sebagai salah satu penggerak ekonomi daerah. “Kami tentu sangat berterima kasih atas silaturahmi ini dan menyambut baik rencana Rakernas II ASITA di Kota Makassar. Pemkot Makassar akan mendukung kegiatan positif seperti ini, apalagi yang berdampak langsung terhadap promosi pariwisata dan peningkatan ekonomi masyarakat,” ujar Aliyah Mustika Ilham. Lebih lanjut, Ketua FKPPI Sulsel itu menegaskan bahwa kegiatan-kegiatan yang menghadirkan banyak tamu dari luar daerah memiliki dampak positif terhadap sektor usaha lokal, mulai dari perhotelan, kuliner, transportasi, hingga ekonomi kreatif. “Event seperti Rakernas ASITA ini memberikan peluang besar bagi Makassar untuk menunjukkan daya tariknya sebagai kota destinasi. Kami berharap kegiatan ini tidak hanya sukses secara penyelenggaraan, tetapi juga mampu membawa manfaat ekonomi bagi pelaku usaha dan masyarakat,” tambahnya. Pertemuan berlangsung hangat dan produktif. Aliyah Mustika Ilham didampingi oleh Irwin R. Ohorella, Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kota Makassar. Sementara dari DPD ASITA Sulsel, hadir Ketua Didi Leonardo Manaba, Wakil Ketua Mars Agung, Sekretaris Umum Rita Noorita, Koordinator Litbang Bambang Haryanto, dan Dewan Penasehat Hj. Titiek. Rakernas II ASITA 2026 diharapkan menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah dan pelaku industri pariwisata dalam membangun citra positif Kota Makassar sebagai kota tujuan wisata unggulan di kawasan timur Indonesia.

ruminews.id, MAKASSAR – Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menghadiri kegiatan Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) Dewan Pimpinan Wilayah Serikat Pekerja BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi–Maluku (DPW SP BPJS-TK Sulama), yang mengusung tema “Bersatu Menjadi Kekuatan, Bergerak Membawa Perubahan.” Acara ini berlangsung di Cabana Maxroom, Hotel MaxOne, Jl. Taman Makam Pahlawan, Kota Makassar, Rabu (22/10/2025), dan akan berlanjut hingga 24 Oktober 2025. Kegiatan dihadiri oleh pimpinan pusat dan daerah BPJS Ketenagakerjaan, jajaran pengurus serikat pekerja dari delapan provinsi di wilayah Sulawesi dan Maluku. Dalam laporan pembukaannya, Ketua DPW SP BPJS-TK Sulawesi–Maluku, Mulyarahmat Abubakar, menyampaikan bahwa Serikat Pekerja BPJS Ketenagakerjaan kini telah berusia 26 tahun, usia yang mencerminkan kematangan organisasi dalam mengawal kepentingan pekerja. “Angka ini bukan angka yang mudah, tapi sudah menuju kematangan. Kami telah melalui berbagai dinamika, sejak masih di masa PT Jamsostek (Persero), hingga kini sebagai BPJS Ketenagakerjaan,” ungkap Mulyarahmat. Ia menjelaskan bahwa wilayah Sulawesi–Maluku terdiri atas 8 provinsi dengan 10 kepengurusan di tingkat kantor cabang, serta memiliki 13.388 anggota aktif. Menurutnya, angka tersebut bukan sekadar statistik, tetapi mencerminkan tanggung jawab besar dalam mengawal berbagai persoalan ketenagakerjaan di wilayah ini. Mulyarahmat juga menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada Pemkot Makassar atas dukungan dan koordinasi yang baik dengan serikat pekerja, sehingga berbagai persoalan di daerah dapat diselesaikan secara win-win solution. “Kami juga berterima kasih kepada Pemerintah Kota Makassar, atas perhatian dan dukungan konstruktif terhadap pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Makassar. Pemerintah Kota di bawah kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Mulia telah memberikan perlindungan kepada 81 ribu lebih pekerja rentan. Ini langkah konkret yang patut menjadi contoh,” tambahnya. Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham dalam sambutannya memberikan apresiasi atas kiprah Serikat Pekerja BPJS Ketenagakerjaan sebagai mitra penting pemerintah dalam memperjuangkan kesejahteraan tenaga kerja. “Rapat kerja ini merupakan momentum strategis untuk memperkuat sinergi antara pekerja, pemberi kerja, dan pemerintah, guna menciptakan hubungan industrial yang harmonis, produktif, dan berkeadilan,” ujar Aliyah Mustika Ilham. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kota Makassar terus berkomitmen melalui program prioritas Makassar Berjasa (Makassar Berbagi Jaminan Sosial), yang telah memberikan perlindungan jaminan sosial kepada 81.466 pekerja rentan, termasuk penyandang disabilitas. “Program ini menjadi bukti nyata bahwa Pemerintah Kota Makassar hadir untuk melindungi masyarakat pekerja. Kami ingin memastikan tidak ada warga yang tertinggal dalam perlindungan sosial,” tegasnya. Ketua FKPPI Sulsel itu juga mengungkapkan rencana Pemkot Makassar untuk memperluas cakupan perlindungan dengan meluncurkan program jaminan hari tua bagi kader posyandu di tahun mendatang. “Alhamdulillah, upaya ini mendapat apresiasi dari Pemerintah Pusat. Makassar kini masuk dalam kategori kota dengan tingkat kemiskinan terendah di Sulawesi Selatan. Kami ingin mempertahankan dan meningkatkan capaian ini hingga mencapai 100 persen perlindungan,” kata Aliyah Mustika Ilham yang juga Ketua FKPPI Sulsel. Ia pun menyampaikan harapan agar Makassar dapat meraih Paritrana Award, penghargaan nasional atas komitmen pemerintah daerah dalam memberikan jaminan sosial bagi pekerja. “Semoga Makassar mendapatkan Paritrana Award tahun ini. Ini akan menjadi hadiah istimewa bagi warga dan bukti nyata bahwa Pemerintah Kota Makassar terus berupaya mewujudkan kota yang mulia pemerintahnya, warganya, dan tamunya,” tambahnya. Turut hadir mendampingi Wakil Wali Kota, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Nielma Palamba. Turut hadir juga, Hendra Nopriansyah, Dewan Penasehat Serikat Pekerja BPJS Ketenagakerjaan, Achmad Fatahuddin, Ketua Umum Serikat Pekerja BPJS Ketenagakerjaan, Yasaruddin, Deputi Human Capital BPJS Ketenagakerjaan, Mintje Wattu, Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi–Maluku, Mulyarahmat Abubakar, Ketua DPW SP BPJS-TK Sulama, Para ketua konfederasi serikat pekerja/buruh se-Sulawesi Selatan (KSPSI, KSBSI, KSN Nusantara, KSN Nasional), I Nyoman Haru Sujana, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Makassar, Serta para ketua DPC dan pengurus wilayah se-Sulawesi dan Maluku. Mengakhiri sambutannya, Aliyah Mustika Ilham menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat ekosistem ketenagakerjaan yang berkeadilan dan berkelanjutan. “Mari kita jadikan Rakerwil ini sebagai wadah refleksi dan penyusunan langkah-langkah strategis demi meningkatkan kesejahteraan pekerja. Karena hanya dengan bersatu dan bergerak bersama, perubahan yang kita cita-citakan dapat terwujud,” tutupnya.

ruminews.id, MAKASSAR — TP PKK Kota Makassar mengajak TP PKK Kecamatan Kepulauan Sangkarrang untuk memperkuat edukasi bahaya pernikahan dini dan memanfaatkan potensi kekayaan laut dalam menurunkan angka stunting. Hal ini menjadi salah satu fokus evaluasi dalam kegiatan Supervisi, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan (SMEP) TP PKK Kota Makassar yang digelar di Gedung PKK Kecamatan Kepulauan Sangkarrang, Rabu (22/10/2025).   Kegiatan tersebut menandai penutupan rangkaian SMEP TP PKK Kota Makassar tahun 2025 setelah sebelumnya dilaksanakan di seluruh kecamatan se-Kota Makassar.   Sama halnya dengan kecamatan lain, pelaksanaan SMEP di Sangkarrang mencakup evaluasi terhadap 10 program pokok PKK, administrasi kelembagaan, serta inovasi yang telah dijalankan oleh TP PKK Kecamatan.   Dari hasil monitoring, salah satu hal yang menjadi perhatian tim adalah masih tingginya angka stunting di wilayah Kecamatan Kepulauan Sangkarrang. Anggota Pokja IV TP PKK Kota Makassar, dr. Irma Kusuma, menyebut bahwa kondisi tersebut harus segera diatasi dengan pendekatan gizi dan edukasi yang berkelanjutan.   “Angka stunting menjadi perhatian serius karena berdampak langsung pada kualitas generasi mendatang. Dibutuhkan kolaborasi lintas sektor untuk menurunkannya, termasuk peran aktif kader PKK dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat,” jelas dr. Irma.   Sementara itu, anggota Pokja I TP PKK Kota Makassar, Pusparida, menilai bahwa kasus stunting di wilayah kepulauan juga dipengaruhi oleh masih maraknya praktik pernikahan dini. Menurutnya, hal tersebut berkaitan erat dengan kesiapan fisik dan mental calon ibu dalam menjalani kehamilan dan mengasuh anak.   “Untuk itu, kami mendorong TP PKK Kecamatan Sangkarrang agar lebih masif melakukan edukasi kepada masyarakat terkait risiko pernikahan dini serta pentingnya kesiapan dalam membangun keluarga yang sehat dan sejahtera,” ujarnya.   Ketua Pokja III TP PKK Kota Makassar, Erika Novianti, turut memberikan masukan terkait penguatan program gizi keluarga. Ia menekankan bahwa sebagai wilayah kepulauan dengan potensi hasil laut melimpah, Sangkarrang seharusnya mampu mengoptimalkan sumber daya tersebut untuk meningkatkan konsumsi bergizi seimbang.   “Padahal Kepulauan Sangkarrang dikenal sebagai penghasil ikan dengan kandungan omega tinggi. Jika dimanfaatkan dengan baik, potensi laut ini dapat membantu menurunkan angka stunting melalui peningkatan konsumsi ikan dan produk olahan laut,” terangnya.   Selain gizi keluarga, inovasi berbasis potensi lokal juga menjadi perhatian dalam peningkatan ekonomi rumah tangga. Anggota Pokja II TP PKK Kota Makassar, Arifah Zainuddin, mendorong kader untuk terus mengembangkan kegiatan ekonomi produktif dengan mengolah sumber daya khas kepulauan.   “Banyak potensi yang bisa dikembangkan, seperti pengolahan hasil laut, budidaya rumput laut, hingga pembuatan produk bernilai ekonomi seperti kerupuk teripang. Inovasi semacam ini tidak hanya meningkatkan pendapatan keluarga, tetapi juga memperkuat kemandirian masyarakat kepulauan,” tuturnya.   Sekretaris TP PKK Kota Makassar, Faridah Kadir, yang hadir mewakili Ketua TP PKK Kota Makassar, menyampaikan bahwa kegiatan SMEP merupakan wadah pembinaan bagi seluruh kader untuk memperbaiki pelaksanaan program di setiap tingkatan. “Inilah tujuan SMEP, untuk memeriksa, memberikan masukan, serta memperkuat sinergi antara TP PKK Kota dan kecamatan,” ujarnya.   Kendati demikian, Faridah memberikan apresiasi atas semangat luar biasa para kader di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang. Menurutnya, meski berada di wilayah kepulauan dengan keterbatasan geografis, semangat para kader tidak pernah surut.   “Walaupun ibu-ibu berada jauh di pulau, tapi semangatnya luar biasa. Kalau bukan karena semangat dan keikhlasan, pasti ibu-ibu tidak akan pernah hadir di sini. Ini luar biasa,” ujar Faridah memberi pujian.   Ia berharap, hasil dari supervisi dan catatan yang diberikan dapat segera ditindaklanjuti oleh TP PKK Kecamatan Sangkarrang agar pelaksanaan program semakin baik di masa mendatang. “Kami ingin tahun depan, kegiatan SMEP hanya menjadi ajang silaturahmi karena seluruh program sudah berjalan dengan baik,” tambahnya.   Sementara itu, Ketua TP PKK Kecamatan Kepulauan Sangkarrang menyampaikan terima kasih atas pembinaan dan perhatian TP PKK Kota Makassar. Ia mengakui masih banyak keterbatasan SDM dan fasilitas di wilayah kepulauan, namun pihaknya berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengembangkan program PKK di tingkat kelurahan.   “Kami sangat berterima kasih atas kunjungan dan masukan yang diberikan. Ini menjadi motivasi bagi kami untuk lebih giat melaksanakan 10 program pokok PKK dan membangun masyarakat kepulauan yang mandiri dan sejahtera,” ucapnya. Dengan terlaksananya kegiatan ini, berakhir pula rangkaian SMEP TP PKK Kota Makassar tahun 2025 di seluruh kecamatan se-Kota Makassar.

ruminews.id, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong kemandirian pangan dan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan program Urban Farming. Upaya itu kembali dipertegas dalam Rapat Koordinasi Urban Farming yang digelar di Kantor Balai Kota Makassar, Rabu (22/10/2025). Rapat ini dipimpin langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin. Program ini diinisiasi oleh Dinas Perikanan dan Pertanian (DP2) Kota Makassar dengan menghadirkan konsep kawasan terpadu yang inovatif melalui pembangunan dua lokasi percontohan Green House Urban Farming. Dua kawasan tersebut berada di Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate dan Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya. Keduanya dirancang sebagai pusat edukasi, produksi, dan pengembangan pertanian perkotaan berbasis teknologi modern. Desain kawasan Green House Urban Farming ini sangat komprehensif, dilengkapi berbagai fasilitas pendukung untuk mendukung aktivitas pertanian, peternakan, hingga perikanan secara terpadu. Di dalamnya terdapat showroom Urban Farm, kantor pengelola, rumah dinas, laboratorium pertanian, ruang pembibitan, gudang penyimpanan, serta fasilitas pengemasan hasil tanaman (packing house). Selain itu, area ini juga dilengkapi dengan unit Market Farm sebagai pusat pemasaran hasil pertanian, toilet umum, gazebo dan kolom retensi, serta sarana edukasi terbuka. Pada sektor peternakan, disiapkan kandang ayam, kandang sapi, kandang kambing, kandang baterai unggas, dan kandang katsari. Tersedia juga gudang pakan ternak untuk mendukung operasional harian. Untuk sektor pertanian modern, kawasan ini menghadirkan Green House Hidroponik, rumah jamur, dan area pengembangan maggot sebagai sumber pakan alternatif. Di bidang perikanan, tersedia kolam bioflok, kolam aquaponik, serta kolam pembesaran ikan. Fasilitas lain yang tak kalah penting adalah cold storage, ruang peralatan, unit fertigasi berbasis digital, area sawah mini, hingga unit komposter sebagai pusat pengelolaan limbah organik ramah lingkungan. Kawasan ini juga dilengkapi fasilitas publik seperti cafetaria/display produk, area pertanian terbuka, lahan parkir, dan mushollah untuk menunjang kenyamanan pengunjung dan pelaku usaha tani. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa Urban Farming yang dikembangkan pemerintah bukan sekadar aktivitas bercocok tanam di perkotaan, melainkan gerakan pembangunan sumber daya pangan modern yang terintegrasi. Lanjut dia, urban Farming bukan sekadar aktivitas pertanian kota, tetapi sebuah gerakan strategis untuk menciptakan ekosistem pangan modern, produktif, dan berkelanjutan di tengah laju urbanisasi. “Program ini harus memberikan manfaat ekonomi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat,” ujarnya. Munafri menekankan bahwa pengembangan kawasan percontohan Urban Farming harus matang dari segi konsep, konstruksi, hingga estetika tata ruang. Ia juga memberikan beberapa catatan teknis agar pembangunan kawasan tetap memerhatikan aspek lingkungan, fungsi edukasi, dan kenyamanan pengunjung. “Kalau bisa jalan di kawasan ini menggunakan beton berpori karena wilayah ini membutuhkan serapan air yang baik. Kita tidak boleh mengabaikan aspek lingkungan,” imbuh Appi. Selain itu, mantan bos PSM itu meminta agar desain bangunan kandang hewan dan fasilitas pendukung lainnya tidak dibangun dengan material besi sepenuhnya. “Kalau bisa material kandangnya lebih banyak menggunakan kayu. Supaya ada kesan natural, tapi tetap kokoh dan aman. Jadi suasananya tetap alami, nyaman dipandang,” tambahnya. Wali Kota juga menegaskan bahwa kawasan Green House Urban Farming harus mencerminkan konsep energi mandiri dan ramah lingkungan. Karena itu, ia meminta seluruh fasilitas pendukung listrik menggunakan energi surya. “Saya minta listriknya pakai solar panel. Pastikan semua fasilitas di kawasan ini memakai energi terbarukan. Ini bukan hanya tempat produksi, tapi juga tempat edukasi,” tegasnya. Dia juga menegaskan bahwa kawasan ini harus dirancang sebagai area edukasi visual bagi pengunjung. “Ini display Urban Farming. Orang datang melihat, belajar, dan terinspirasi, bukan tempat bermain-main hewan,” tegas Munafri. Untuk desain tata ruang, Wali Kota ingin pengunjung memperoleh pengalaman edukasinya secara sistematis. Ia juga ingin orang masuk ke kawasan ini seperti masuk museum edukasi pertanian. Mereka jalan memutar, melihat semua proses urban farming dari hulu ke hilir, baru keluar dengan membawa produk atau oleh-oleh dari Market Farm. “Di ujung harus ada pusat produk agar pengunjung belanja,” jelas orang nomor satu kota Makassar. Dalam arahannya, Munafri juga meminta agar kawasan dilengkapi area hijau produktif seperti kebun tanaman pangan lokal, termasuk pohon pisang yang menurutnya dapat memberi kesan hidup dan dekat dengan keseharian masyarakat. “Saya mau tetap ada pohon-pohon di sekitar area, misalnya pohon pisang. Supaya ada suasana alami, dekat dengan masyarakat. Bahkan bisa saja orang jual pisang goreng di situ, jadi hidup suasananya,” katanya. Dengan konsep yang detail dan terarah tersebut, Pemerintah Kota Makassar menargetkan kawasan Green House Urban Farming menjadi ikon edukasi pertanian modern di Sulawesi Selatan dan pusat pemberdayaan ekonomi kerakyatan berbasis pangan masa depan. Politisi Golkar itu juga menegaskan bahwa kawasan Urban Farming harus inklusif dan ramah bagi semua lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. “Akses fasilitas untuk difabel harus ada. Ini wajib. Saya ingin kawasan ini inklusif dan bisa dikunjungi siapa saja. Jangan tertutup,” saran Appi. Munafri berharap pembangunan kawasan percontohan ini tidak hanya menghadirkan fasilitas fisik, tetapi juga melahirkan ide-ide baru yang memberi nilai manfaat berkelanjutan. “Saya ingin orang yang datang ke sini pulang dengan inspirasi. Mereka melihat, belajar, lalu bisa mempraktikkan di rumah atau di wilayah masing-masing. Itu tujuan sebenarnya dari Urban Farming,” pungkasnya. Sedangkan, Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian (DP2) Kota Makassar, Aulia Arsyad, menjelaskan bahwa pembangunan kawasan Urban Farming ini dirancang secara terpadu lintas sektor dan melibatkan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai fungsi masing-masing. Dua lokasi yang ditetapkan sebagai percontohan berada di Sudiang, Kecamatan Biringkanaya dan Barombong, Kecamatan Tamalate, yang akan dikembangkan sebagai pusat kolaborasi pertanian modern di Makassar. “Lokasi Urban Farming ini ada dua, di Sudiang dan Barombong. Di dua lokasi itu nanti akan terintegrasi seluruh sektor, pertanian, peternakan, perikanan, hingga pengelolaan sampah,” jelasnya. Aulia menyebutkan bahwa sedikitnya lima OPD dilibatkan dalam pembangunan kawasan Urban Farming ini. Setiap OPD memiliki peran strategis sesuai kebutuhan kawasan. Untuk leading sektor Dinas Lingkungan Hidup akan menangani pengelolaan sampah. Dinas Ketahanan Pangan akan membangun cold storage sebagai tempat penyimpanan hasil panen. Sedangkan, Dinas Pekerjaan Umum menangani infrastruktur seperti jalan, drainase, dan penerapan instruksi Pak Wali terkait penggunaan beton berpori agar air hujan dapat terserap. “Kemudian Dinas Perhubungan akan mengatur instalasi listrik, termasuk penggunaan solar panel, sesuai arahan Pak Wali,” terangnya. Ia juga menyampaikan bahwa untuk memperkuat tata kelola lintas sektor ini, pemerintah akan menetapkan Surat Keputusan (SK) Wali Kota tentang keterlibatan OPD dalam pengembangan Urban Farming. Lebih lanjut, Aulia mengatakan bahwa proyek ini tidak hanya fokus pada produksi pangan, tetapi juga diarahkan menjadi pusat edukasi dan wisata

ruminews.id, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, hadir sebagai Pembina Apel Hari Santri Nasional 2025 yang digelar Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Makassar di Lapangan Masjid Raya Al-Markaz Al-Islami, Rabu (22/10/2025). Kegiatan ini berlangsung khidmat dan diikuti ribuan santri, alim ulama, pimpinan pondok pesantren, tokoh masyarakat, dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Makassar. Pada kesempatan tersebut, Munafri Arifuddin atau yang akrab disapa Appi membacakan naskah resmi amanat Menteri Agama Republik Indonesia, Prof. Dr. K.H. Nasaruddin Umar, M.A., yang secara serentak dibacakan dalam apel Hari Santri di seluruh Indonesia. Peringatan Hari Santri Nasional tahun 2025 ini mengusung tema “Mengawal Indonesia Merdeka Menuju Peradaban Dunia”, sekaligus menjadi momentum peringatan 10 tahun penetapan Hari Santri sejak tahun 2015 melalui Keputusan Presiden RI Nomor 22 Tahun 2015. Dalam amanat yang dibacakan, Appi menyampaikan bahwa Hari Santri tidak hanya menjadi perayaan seremonial, tetapi juga momen refleksi akan sejarah perjuangan umat Islam dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Penetapan Hari Santri merujuk pada peristiwa heroik Resolusi Jihad 22 Oktober 1945 yang dicetuskan pendiri Nahdlatul Ulama (NU), KH. Hasyim Asy’ari, yang menyerukan kewajiban berjihad bagi umat Islam untuk mempertahankan kemerdekaan negara dari ancaman penjajahan. “Resolusi Jihad itulah yang membakar semangat perjuangan rakyat Indonesia, hingga memicu pertempuran monumental 10 November 1945 di Surabaya yang kini kita kenang sebagai Hari Pahlawan,” demikian amanat yang dibacakan Wali Kota Makassar itu. Dalam amanat Menteri Agama yang dibacakan Wali Kota, pesantren dinilai memiliki peran besar dalam sejarah pendidikan dan pembentukan karakter bangsa. Bahkan sebelum kemerdekaan, pesantren telah menjadi pusat penyebaran ilmu keislaman, akhlak, dan perjuangan kebangsaan. Kini peran santri semakin strategis, tidak hanya dalam bidang keagamaan tetapi juga pendidikan, ekonomi, teknologi dan kepemimpinan. “Hari Santri harus menjadi momentum kebangkitan santri Indonesia. Santri tidak hanya menguasai kitab kuning, tapi juga harus menguasai teknologi, sains, dan bahasa dunia,” bunyi amanat tersebut. Dalam naskah aman dibacakan, Appi juga menyampaikan duka cita mendalam atas musibah kebakaran yang menyebabkan 67 santri wafat di Pondok Pesantren Al-Fauzi, Sidoarjo, Jawa Timur, beberapa waktu lalu. Ia mengatakan bahwa negara hadir dalam duka pesantren. Kementerian Agama telah meninjau lokasi, menyalurkan bantuan, dan memastikan proses pemulihan berjalan baik. Teks yang disampaikan Munafri juga menegaskan komitmen pemerintah terhadap pembangunan pesantren. Sejumlah kebijakan telah diterbitkan, antara lain. UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren, Perpres Nomor 82 Tahun 2021 tentang pendanaan penyelenggaraan pesantren, program dana abadi pesantren. Selanjutnya, program cek kesehatan gratis untuk santri, program makan bergizi gratis bagi santri seluruh Indonesia Dalam amanat itu, menyampaikan apresiasi kepada Presiden RI Prabowo Subianto atas komitmennya dalam menghadirkan kebijakan besar yang menyentuh dunia pendidikan keagamaan dan pesantren. Di akhir amanat, Appi menyampaikan pesan penting kepada para santri agar terus menjadi garda terdepan peradaban bangsa. “Jadilah santri yang berilmu dan berakhlak. Rawat tradisi pesantren, juga inovasi zaman. Dari tangan para santri, masa depan Indonesia ditulis,” tuturnya.