Pemerintah Kota Makassar

ruminews.id, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, didampingi kembali memimpin Gerakan Jumat Bersih yang kali ini dilaksanakan serentak di tiga kecamatan: Bontoala, Wajo, dan Ujung Pandang, Jumat (17/10/2025). Turut Hadir pada kegiatan tersebut Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, Sekretaris Daerah Kota Makassar, Andi Zulkifli Nanda, Asisten I Bidang Pemerintah Kota Makassar, Andi Muhammad Yasir. Munafri mengawali agenda dimulai dengan salat Subuh berjamaah di Masjid Wal-Ashri, Jalan Sungai Kelara, dilanjutkan coffee morning bersama para camat setempat, sebelum akhirnya turun melaksanakan Jumat Bersih. Bersama jajaran perangkat kecamatan dan kelurahan termasuk petugas kebersihan, Satgas Drainase, hingga unsur masyarakat setempat, Munafri memimpin pembersihan saluran got-kanal sepanjang Sungai Cerekang hingga Bulu Saraung. Dalam arahannya, Munafri menegaskan bahwa kegiatan Jumat Bersih bukan sekadar rutinitas, melainkan gerakan kolektif untuk menumbuhkan kepedulian lingkungan dan kebersamaan. Ia juga menekankan bahwa membersihkan kota tidak cukup hanya dilakukan petugas. Setiap warga harus berperan, mulai dari rumah dan lingkungan wilayah masing-masing. “Saya tidak ingin kegiatan ini hanya menjadi ajang kumpul-kumpul. Ini adalah ikhtiar kita bersama untuk menjaga kebersihan kota sekaligus mengajak masyarakat ikut aktif,” katanya. Pada kesempatan yang sama, Munafri memperkenalkan kembali konsep “teba”, yaitu tempat pembuangan sampah organik yang dikelola secara komunal di tiap kelurahan. Dengan metode sederhana menimbun sampah organik bersama material kering seperti daun, dalam beberapa bulan warga dapat memanen pupuk kompos yang bermanfaat bagi tanaman. “Kalau kelurahan punya teba, sampah rumah tangga bisa dikelola. Lima bulan kemudian kita bisa panen pupuk, yang bisa digunakan atau dibagikan ke warga. Ini solusi yang bukan hanya menjaga kebersihan, tapi juga memberi manfaat ekonomi dan lingkungan,” jelasnya. Selain soal pengelolaan sampah, Munafri juga menekankan pentingnya peran Satgas Drainase. Menurutnya, selain membersihkan saluran, petugas harus melaporkan titik-titik rawan penyumbatan untuk menjadi dasar perencanaan proyek pemerintah. Ia pun mengingatkan lurah agar memastikan tidak ada pedagang atau bangunan liar yang menutup saluran air. Lebih jauh, Munafri menekankan bahwa gerakan Jumat Bersih bukan hanya untuk kebersihan lingkungan, tetapi juga menjadi sarana memperkuat silaturahmi warga sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah. “Setiap Jumat pagi kita berkumpul bukan hanya untuk bersih-bersih, tapi juga agar warga bisa saling mengenal dan membangun kebersamaan. Dengan begitu, kita bisa sekaligus menjaga keamanan lingkungan, mencegah anak-anak kita terjerumus pada pergaulan yang salah,” ujarnya. Terakhir, Munafri mengajak seluruh warga untuk menjadikan kebersihan dan kepedulian lingkungan sebagai budaya bersama. “Kalau kita mulai dari rumah masing-masing, dari keluarga, insyaAllah Makassar bisa jadi kota yang bersih, sehat, dan rukun,” pungkasnya.(*)

ruminews.id, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat partisipasi masyarakat di tingkat paling dasar pemerintahan. Melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM), Pemkot Makassar berkolaborasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar untuk menyusun regulasi dan petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW) secara serentak. “Rencana ini kami targetkan digelar pada bulan November mendatang, sebelum memasuki Desember 2025,” ujar Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin . Langkah ini menjadi bagian penting dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang partisipatif, transparan, dan demokratis hingga ke tingkat akar rumput. Pertemuan koordinasi antara kedua lembaga berlangsung di Balai Kota Makassar, Rabu (15/10/2025), yang dihadiri langsung oleh Ketua KPU Makassar, Andi Muhammad Yasir Arafat, bersama Divisi Teknis Penyelenggaraan Sri Wahyuningsih dan Sekretaris KPU Makassar Asrar. Kehadiran mereka disambut oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, didampingi Kepala BPM Kota Makassar, A. Anshar, serta Kepala Badan Kesbangpol, Fatur Rahim. Dalam kesempatan tersebut, dibahas berbagai aspek teknis dan instrumen hukum yang akan menjadi dasar pelaksanaan pemilihan RT/RW secara serentak di seluruh wilayah Kota Makassar. Munafri menekankan, hal ini menjadi bagian dari langkah Pemkot Makassar untuk memastikan pelaksanaan pemilihan RT/RW berjalan demokratis, tertib, dan damai, dengan dukungan kelembagaan yang kredibel. Bahkan ia menyambut positif keterlibatan KPU dalam proses tersebut. Appi menilai, kehadiran KPU akan memperkuat legitimasi dan kualitas pelaksanaan pemilihan RT/RW di Makassar. “Kalau ada KPU yang dampingi, saya pikir lebih bagus lagi karena legitimasinya akan lebih baik. Harapan kita adalah memberikan pencerahan kepada masyarakat bahwa pemilih itu seperti ini,” jelas Munafri. Orang nomor satu Kota Makassar itu menambahkan, Pemkot akan memastikan seluruh tahapan dan juknis pelaksanaan pemilihan disiapkan secara matang sebelum turun ke lapangan. “Sebelum turun sosialisasi, memang perlu didetailkan juknisnya, karena yang namanya pemilihan RT/RW ini kan kita mau demokrasi berjalan aman dan damai,” lanjutnya. Sebagai landasan hukum, Pemerintah Kota Makassar telah menetapkan Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 19 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemilihan RT/RW. Regulasi ini merupakan turunan dari Pasal 8 ayat (3) Perwali Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Perwali Nomor 82 Tahun 2022 mengenai Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Kelurahan. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan proses pemilihan RT/RW di Kota Makassar tidak hanya berjalan tertib dan demokratis, tetapi juga menjadi momentum memperkuat pendidikan politik masyarakat serta menumbuhkan kembali semangat gotong royong di lingkungan warga. Kepala BPM Kota Makassar, A. Anshar, menjelaskan bahwa mekanisme pemilihan RT/RW akan mengadopsi sistem serupa dengan proses pemilihan umum pada umumnya. “Mekanisme pemilihan akan sama seperti pemilihan umum lainnya, mencakup proses pendaftaran, pendaftaran calon, pemilihan, perhitungan suara, dan penetapan Ketua RT yang terpilih,” ungkapnya. Berdasarkan data Pemerintah Kota Makassar, jumlah warga yang akan berpartisipasi dalam pemilihan Ketua RT ini mencapai lebih dari 1,4 juta jiwa, dengan sebaran sementara 453.404 KK yang menjadi pemilik hak suara. Kebutuhan teknis di lapangan, kata Anshar, meliputi penyediaan tempat pemungutan suara (TPS), logistik surat suara, hingga perlengkapan administrasi. Pemilihan akan dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Makassar yang mencakup 15 kecamatan dan 153 kelurahan. Tercatat, ada sekitar 4.965 RT dan 992 RW se-Kota Makassar. Saat ini, BPM bersama KPU Kota Makassar tengah menyusun petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksanaan (juklak) untuk mengatur setiap tahapan pemilihan. Ia memastikan bahwa seluruh proses, mulai dari pendaftaran hingga penetapan hasil, akan rampung bulan Novembet. “Rentang waktu dari awal sampai akhir proses saat ini sedang disusun dalam juknis dan juklak, namun dipastikan tidak akan melewati Desember,” jelas Anshar. Pemerintah berharap pelaksanaan pemilihan RT/RW serentak ini menjadi momentum pembelajaran demokrasi di tingkat masyarakat, sekaligus memperkuat partisipasi warga dalam pembangunan lingkungan yang inklusif dan harmonis. Sebagai langkah awal, pada Senin mendatang, BPM akan menggelar sosialisasi Perwali Nomor 19 Tahun 2025 di 15 kecamatan se-Kota Makassar. Sosialisasi ini sekaligus menjadi ajang meminta persetujuan Wali Kota Makassar terkait jadwal pelaksanaan pemilihan. Terkait struktur pelaksana, Anshar menyebut bahwa berdasarkan Peraturan Wali Kota, terdapat tiga unsur utama yang akan terlibat dalam penyelenggaraan, yakni Panitia Pelaksana, Panitia Pemilihan, dan Petugas TPS. “Panitia Pelaksana terdiri dari unsur BPM dan kecamatan, Panitia Pemilihan dari unsur kecamatan dan kelurahan, sedangkan Petugas TPS akan bertugas langsung di tempat pemungutan suara,” jelasnya. Untuk menjamin keterbukaan dan integritas proses, BPM menegaskan pentingnya pengawasan partisipatif dari masyarakat. Masyarakat diimbau aktif ikut mengawal jalannya pemilihan agar terhindar dari praktik kecurangan, termasuk politik uang. Pengawasan diharapkan melibatkan seluruh warga untuk mengawal dan menjaga proses demokrasi ini, termasuk jika terjadi money politic. “Kalau di tingkat TPS saja sudah ada praktik seperti itu, tentu menjadi contoh yang kurang baik bagi demokrasi kita,” ujarnya. Mekanisme pemilih mencakup poin RT dipilih oleh masyarakat, sedangkan RW dipilih oleh RT. Dalam pelaksanaan pemilihan ini, pemerintah Kota menerapkan sistem satu Kartu Keluarga (KK) satu suara sebagai dasar pemberian hak pilih bagi warga. Sebagai bentuk perlindungan terhadap hak warga, BPM juga menyiapkan mekanisme pengaduan dan masa sanggah. Jika ditemukan indikasi pelanggaran, masyarakat dapat melapor langsung kepada Panitia Pemilihan. Masyarakat bisa menyampaikan langsung ke panitia jika ditemukan kecurangan. “Masa sanggah diberikan satu hari, dan kami juga akan menyiapkan hotline pengaduan,” tambahnya. Dengan penyusunan juknis yang sedang difinalkan dan dukungan koordinasi dari KPU Kota Makassar, BPM menargetkan seluruh tahapan dapat berjalan lancar. Sementara itu, untuk wilayah yang tidak memiliki calon yang mendaftar, akan diberikan opsi penetapan langsung Ketua RT secara administratif. “Jika di suatu wilayah tidak ada calon yang maju, maka Ketua RT dapat langsung ditetapkan,” terang Anshar. Pada kesempatan ini, Ketua KPU Makassar, Andi Muhammad Yasir Arafat, menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan langkah penting dalam memperkuat nilai-nilai demokrasi di tingkat masyarakat. Menurutnya, keterlibatan KPU akan memberikan legitimasi sekaligus meningkatkan kualitas proses pemilihan di lingkungan warga. Pihaknya, menyambut baik kolaborasi bersama Pemkot untuk pemilu raya RT/RW. “Alhamdulillah, Pak Wali menerima dan menyambut baik serta memerintahkan Kepala BPM untuk menindaklanjuti dan berkoordinasi dengan KPU terkait mekanismenya,” ujar Yasir. Ketua KPU Makassar itu menjelaskan bahwa petunjuk teknis pemilihan saat ini masih dalam tahap penyusunan. Juknis tersebut akan menjadi pedoman bagi panitia pelaksana di tingkat kecamatan dan kelurahan dalam mengatur setiap tahapan pemilihan. “Mengenai petunjuk teknis, saat ini masih dalam tahap diskusi dan akan merujuk pada Perwali 2025 yang sudah ada,” terangnya. Secara umum, mekanisme pemilihan

ruminews.id – JAKARTA – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menargetkan Kota Makassar menjadi salah satu daerah penopang pangan nasional melalui pengembangan urban farming atau pertanian di lahan sempit perkotaan. Langkah ini diambil sebagai upaya strategis dalam mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan, meskipun Makassar bukan wilayah dengan lahan pertanian luas. Hal tersebut disampaikan Munafri usai mengikuti Rapat Koordinasi Ketersediaan Pangan Nasional bersama Menteri Pertanian RI, Amran Sulaiman, dan sejumlah kepala daerah di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Kamis (9/10/2025). Dalam keterangannya, Munafri menegaskan bahwa meski Makassar adalah kota metropolitan dengan lahan pertanian terbatas, namun potensi pengembangan pertanian lahan sempit cukup besar jika didukung teknologi modern. “Kami dari Kota Makassar ini tidak punya banyak lahan pertanian. Karena itu, kami menyampaikan kepada Pak Menteri agar Kementerian bisa memberikan dukungan terhadap pengembangan pertanian lahan sempit di perkotaan,” ujar Munafri di kantor Kementan RI. Sebagai langkah awal, Pemerintah Kota Makassar mendorong pembangunan minimal tiga green house percontohan di sejumlah titik strategis. Menurutnya, kehadiran green house tersebut diharapkan dapat menjadi trigger atau pemantik minat masyarakat perkotaan untuk terlibat dalam kegiatan pertanian modern. “Di Kota Makassar kami butuh ada percontohan green house, minimal tiga unit, untuk memberikan minat kepada masyarakat kota agar mau melakukan pertanian lahan sempit dengan teknologi yang tepat,” jelasnya, saat memberikan keterangan kepada media nasional. Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Appi itu mengungkapkan, bahwa potensi pengembangan pertanian perkotaan di Makassar cukup besar, terutama dengan adanya sekitar 5.000 lorong yang dapat dimanfaatkan sebagai basis kegiatan lorong pangan. Program ini selaras dengan kebijakan Kementerian Pertanian terkait tanaman pekarangan bergizi, yang akan diadopsi oleh Pemkot Makassar untuk menciptakan lapangan kerja baru sekaligus memperkuat ketahanan pangan lokal. “Saya berharap program tanaman pekarangan bergizi dari Kementerian bisa kami adopsi. Selain membuka peluang kerja, ini juga membantu memperkuat ketahanan pangan di tingkat kota,” harap politisi Golkar itu. Selain urban farming, mantan Bos PSM itu juga menilai keberadaan lahan persawahan yang tersisa di wilayahnya. Saat ini, sekitar 30 persen lahan sawah di Makassar masih berfungsi sebagai daerah irigasi tadah hujan. Oleh sebab itu, Appi menuturkan perlu adanya dukungan peralatan dan infrastruktur pertanian dari pemerintah pusat agar lahan tersebut tidak beralih fungsi menjadi kawasan pembangunan. “Hanrapan kami ada bantuan alat pertanian bagi masyarakat, seperti kontraktor atau mesin pengolah lahan, agar lahan pertanian yang tersisa bisa dimaksimalkan dan tidak terkonversi menjadi kawasan pembangunan,” tutur Appi. Ia juga menyambut baik respon positif dari Menteri Pertanian yang berkomitmen memberikan dukungan teknis melalui jajaran direktorat jenderal terkait. Pemkot Makassar, lanjutnya, segera menyiapkan usulan teknis secara lebih rinci untuk disampaikan kepada Kementerian Pertanian. “Alhamdulillah, Pak Menteri merespons dengan baik. Dalam waktu dekat, kami akan koordinasi dengan Dirjen yang lebih teknis untuk mematangkan seluruh program yang akan dijalankan, termasuk dukungan anggaran dari Kementan,” ucapnya. Munafri menegaskan bahwa strategi penguatan ketahanan pangan di Kota Makassar akan dijalankan secara terpadu, dengan mengintegrasikan berbagai sektor seperti pengelolaan sampah dan pertanian urban. Dua menambahakan, sistem ini akan melahirkan siklus ekonomi sirkular di mana hasil pengelolaan sampah organik dapat dimanfaatkan kembali sebagai pupuk untuk urban farming. “Kami akan terapkan sistem terintegrasi pengelolaan sampah yang ujung-ujungnya mendukung pertanian lahan sempit seperti urban farming. Komunitas sayur-sayuran, termasuk tomat dan tanaman hortikultura lainnya, akan kami support penuh,” jelas Munafri. Dengan pendekatan tersebut, Munafri optimistis Makassar dapat menjadi contoh kota besar yang berhasil memadukan inovasi perkotaan dengan kemandirian pangan, sekaligus menjawab tantangan keterbatasan lahan di tengah pertumbuhan kota. “Ini cara kami menjaga ketahanan pangan di tengah kota metropolitan. Makassar bisa menjadi contoh bahwa keterbatasan lahan bukan alasan untuk tidak berdaulat pangan,” pungkasnya. Dalam pertemuan ini, hadir mendampingi Wali Kota Munafri, Sekretaris Daerah Kota Makassar, Andi Zulkifly Nanda, Ketua Tim Ahli Pemkot, Andi Hudli Huduri, Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian (DP2) Kota Makassar, Aulia Arsyad, Kepala Bapenda, Asminullah. Sedangkan, Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian (DP2) Kota Makassar, Aulia Arsyad, mengatakan bahwa dalam rapat koordinasi bersama Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, pihak Pemkot menyampaikan sejumlah usulan bantuan yang dibutuhkan Pemkot Makassar untuk memperkuat ketahanan pangan masyarakat di wilayah perkotaan. “Pak Menteri merespon permintaan kami terkait bantuan Pekarangan Pangan Berkelanjutan (P2L) untuk lorong-lorong, pengembangan green house, serta alat dan mesin pertanian seperti combine harvester, traktor roda dua (TR2), dan traktor roda empat (TR4),” ujar Aulia. Menurutnya, langkah ini merupakan bagian dari upaya Pemkot Makassar untuk mengoptimalkan lahan terbatas di perkotaan agar tetap produktif, sejalan dengan program Lorong Wisata dan gerakan Urban Farming yang terus digencarkan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin. Aulia menambahkan, bantuan yang diusulkan akan difokuskan untuk mendukung masyarakat lorong dan kelompok tani perkotaan agar mampu memproduksi kebutuhan pangan secara mandiri. “Kami berharap dukungan dari Kementan ini bisa segera terealisasi, sehingga masyarakat kota bisa merasakan manfaat langsung dari pengembangan pertanian perkotaan yang berkelanjutan,” tutupnya.

ruminews.id, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar, bersama organisasi kepemudaan yang tergabung dalam Cipayung Plus berkomitmen merawat semangat demokrasi di tengah masyarakat. Komitmen itu dibahas dalam forum dialog terbuka bertajuk “Kota dan Kemanusiaan: Mewujudkan Demokrasi berbasis HAM” yang digelar di Tribun Karebosi, Rabu malam (1/10/2025). Dalam kesempatan itu, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin hadir langsung mendengarkan aspirasi, saran, sekaligus gagasan yang disampaikan OKP serta mahasiswa dari berbagai elemen. “Bagi kami, forum dialog ini menjadi ruang sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dan pemuda untuk menjaga stabilitas, memperkuat kolaborask, serta menjaga Kota, mendorong arah pembangunan yang berkeadilan,” ujar Munafri. Hadir dalam kesempatan tersebut, Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Arya Perdana, Dandim 1408/Makassar Franki Susanto. Dialog ini diikuti sejumlah organisasi besar yang tergabung dalam Cipayung Plus, di antaranya HMI MPO, PMKRI, PMII, IMM, GMNI, GMKI, KAMMI, HIKMAHBUDHI, dan LMND. Kegiatan tersebut bukan sekadar ajang silaturahmi, melainkan juga wujud kepedulian terhadap kondisi demokrasi dan sistem hukum perpolitikan Indonesia. Para peserta saling bertukar pandangan, menyampaikan saran, dan menawarkan solusi konstruktif bagi arah pembangunan bangsa, khususnya di Makassar. Lebih lanjut, Munafri Arifuddin, menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, aparat, mahasiswa, hingga seluruh elemen masyarakat dalam menghadapi tantangan pembangunan dan dinamika demokrasi di Kota Makassar. Ia menjelaskan, sebagai kota metropolitan di Kawasan Timur Indonesia, Makassar menjadi magnet utama bagi berbagai aktivitas, baik ekonomi, sosial, maupun kemasyarakatan. Dengan jumlah penduduk sekitar 1,4 juta jiwa, Makassar memikul beban sekaligus harapan besar masyarakat yang menggantungkan kehidupannya di kota ini. “Makassar ini adalah pintu gerbang Timur Indonesia. Arus urbanisasi begitu deras, arus informasi dan kegiatan sangat padat,” tuturnya. “Ini semua menjadi tantangan bagi pemerintah kota untuk mengatur sistem pemerintahan yang harus berjalan dengan baik,” lanjutanya. Pria yang akrab disapa Appi itu menekankan, pemerintah tidak mungkin mampu menyelesaikan seluruh problematika yang ada tanpa dukungan penuh dari berbagai pihak. Karena itu, sinergi dan kekompakan menjadi hal yang mutlak dibangun. “Pemerintah butuh Polri, butuh TNI, butuh pedagang, butuh mahasiswa, butuh semuanya. Semua harus saling menopang, karena hanya dengan kekuatan bersama, pembangunan bisa berjalan efektif,” tegasnya. Mantan Bos PSM menyinggung bahwa seringkali permasalahan muncul ketika fungsi dan porsi tiap elemen masyarakat tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Menurutnya, kesadaran akan kewajiban dan peran masing-masing menjadi kunci untuk menjaga stabilitas sosial dan politik di Makassar. Dia berharap, apa yang dibicarakan memberikan positif. “Mari bersama pemerintah menyumbangkan pikiran-pikiran kritis, narasi-narasi konstruktif, agar Makassar tetap menjadi kota dambaan semua masyarakat,” harap Appi. Ia juga menegaskan bahwa Makassar harus tumbuh sebagai kota modern yang inklusif. Sebuah kota yang mampu menghadirkan kenyamanan, pendidikan, kehidupan yang layak, serta ruang aman tanpa diskriminasi. “Salah satu ciri kota modern adalah tumbuh inklusif, tanpa membeda-bedakan siapa dia, dari mana asalnya, agamanya, atau warna kulitnya,” katanya. “Demokrasi itu sejatinya adalah penghormatan terhadap hak-hak dasar warga kota,” tambah Munafri. Sedangkan, Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Arya Perdana mengapresiasi mahasiswa di Kota Makassar yang dinilai mampu menjaga kondusivitas saat menyampaikan aspirasi. Arya menegaskan, unjuk rasa merupakan hak warga negara yang dijamin undang-undang sebagai bagian dari sistem demokrasi. Namun, dalam pelaksanaannya, hak menyampaikan pendapat juga harus memperhatikan hak asasi orang lain. “Saya ingin sampaikan, bahwa menyampaikan aspirasi di muka umum itu hak asasi manusia. Tapi jangan lupa, ada hak asasi manusia lain yang juga harus dijaga,” ucapnya. Menurutnya, undang-undang telah mengatur secara jelas tata cara pelaksanaan unjuk rasa agar tidak menimbulkan gangguan terhadap masyarakat. Di antaranya larangan aksi di depan rumah sakit, bandara, pelabuhan, terminal, maupun pada hari besar tertentu, serta aturan batas waktu hingga pukul 18.00. “Semua aturan itu dibuat agar aspirasi bisa tersampaikan, tetapi hak orang lain juga tidak terganggu. Kalau kita ingin jadi warga negara yang baik, kita juga harus mematuhi aturan undang-undang,” tegas Arya. Dalam paparannya, Arya menyinggung dinamika aksi unjuk rasa yang sempat mengguncang sejumlah kota besar di Indonesia, seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, dan Semarang. Ia mengapresiasi Makassar yang relatif kondusif pada aksi unjuk rasa tanggal 25–28 Agustus 2025. Meski begitu, Arya mengingatkan adanya kejadian berbeda pada 29 Agustus 2025, ketika situasi berubah ricuh setelah pukul 18.00. Menurutnya, aksi damai mahasiswa sejak siang berlangsung tertib, tetapi kemudian ditunggangi pihak-pihak tak bertanggung jawab. “Muncul orang-orang berpakaian hitam, tidak jelas dari mana asalnya. Mereka tidak lagi menyuarakan aspirasi rakyat, tapi melakukan pengrusakan, penjarahan, bahkan pembakaran. Itu bukan lagi mahasiswa, melainkan pelaku kriminal,” bebernya. Kejadian tersebut, lanjut Arya, menjadi pelajaran penting bahwa demokrasi harus dijaga agar tidak dimanfaatkan oleh pihak lain untuk merusak tatanan sosial. Dalam forum tersebut, Arya menekankan bahwa kepolisian berkomitmen mendukung ruang demokrasi yang sehat. Namun, ia juga berharap mahasiswa dan seluruh elemen masyarakat dapat bersama-sama menjaga ketertiban agar Makassar tetap aman dan kondusif. “Saya yakin tidak ada satupun dari kita yang ingin Makassar menjadi rusuh, terbakar, atau tidak aman. Semua kita ingin kota ini tetap damai, sehingga adik-adik bisa kuliah dengan nyaman, masyarakat bisa beraktivitas dengan tenang,” tandasnya. Pada kesempatan ini, Komandan Kodim (Dandim) 1408/Makassar, Franki Susanto menekankan pentingnya pemuda terus menjaga idealisme, nasionalisme, serta semangat bela negara di tengah tantangan global. Franki menjelaskan, dinamika global saat ini memasuki era perang hibrida atau hybrid war, di mana ancaman terhadap negara tidak lagi berbentuk konvensional. Menurutnya, berbagai lini kehidupan bisa dimanfaatkan untuk melemahkan bangsa, mulai dari media sosial, ekonomi, agama, hingga isu-isu suku dan ras. “Kalau di istilah militer, perang hibrida ini tidak ada bentuknya. Semua masuk, mau dari handphone, media sosial, agama, suku, ras, ekonomi, sampai sejarah,” katanya. “Itu semua bisa dijadikan pintu masuk untuk membuat Indonesia tidak baik-baik saja,” lanjut dia. Ia mengingatkan kembali bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang meraih kemerdekaan dengan perjuangan rakyat, bukan pemberian. Hal inilah yang menurutnya harus menjadi kebanggaan sekaligus penguat nasionalisme. Dikatakan, Indonesia ini merebut kemerdekaan, bukan hadiah. “Berbeda dengan beberapa negara lain. Rakyat kita berjuang dengan darah dan pengorbanan. Itu harus kita jaga. NKRI adalah harga mati,” tegas Franki. Lebih lanjut, ia menekankan konsep perang semesta yang dipegang TNI, di mana rakyat menjadi kekuatan utama dalam menjaga kedaulatan. TNI, kata dia, lahir dari rahim rakyat dan selalu berdiri bersama rakyat. “Kalau merujuk sumpah prajurit, kami ini lahir dari rakyat, untuk rakyat, dan akan selalu menjaga rakyat,” tuturnya. “Karena itu saya minta adik-adik pemuda untuk terus berkarya, membangun,

ruminews.id, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memimpin Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2025 yang digelar di halaman Kantor Wali Kota Makassar, Rabu (1/10/2025). Momentum ini diikuti dengan khidmat oleh seluruh peserta upacara. Upacara peringatan tahun ini mengusung tema “Perekat Bangsa Menuju Indonesia Raya”. Tema tersebut mencerminkan pentingnya Pancasila sebagai ideologi pemersatu bangsa yang senantiasa relevan dalam setiap dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejumlah pejabat hadir dalam upacara, di antaranya jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Makassar, Ketua DPRD Kota l Supratman, para kepala SKPD, camat, lurah, serta perwakilan ASN lingkup Pemerintah Kota Makassar. Sebagai inspektur upacara, Wali Kota Munafri memimpin pembacaan teks Pancasila yang diikuti secara serentak oleh seluruh peserta. Suasana menjadi semakin khidmat ketika naskah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dibacakan oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra. Sementara itu, Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman, didaulat membacakan ikrar kesetiaan terhadap Pancasila. Ikrar tersebut menjadi penegasan kembali bahwa Pancasila merupakan pedoman dan pijakan utama dalam menjaga kedaulatan serta persatuan bangsa. Munafri menyampaikan pelaksanaan upacara ini menegaskan komitmen untuk mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Munafri menilai bahwa Pancasila adalah satu-satunya ideologi yang dimiliki bangsa Indonesia. Menurutnya, dengan keberagaman suku, pulau, jumlah penduduk, serta agama yang ada di Indonesia, seluruh masyarakat harus tetap hidup dalam suasana aman, damai, dan harmonis. Hal itu, lanjutnya, hanya dapat diwujudkan melalui kebhinekaan yang dibingkai dengan satu ideologi bersama, yakni Pancasila. “Bangsa Indonesia dengan begitu banyak suku dan begitu banyak pulau, dan begitu banyak penduduk dan beragam agama yang ada, kita harus tetap hidup aman damai dalam harmonisasi yang dibingkai oleh kebhinekaan dan tentu dengan satu ideologi bersama, ideologi pancasila,” ujarnya Ia juga menyampaikan bahwa ideologi Pancasila merupakan tatanan yang mengatur kehidupan masyarakat agar persatuan bangsa semakin kuat. Melalui Pancasila, Indonesia diyakini dapat tumbuh menjadi bangsa yang lebih besar serta mampu memberikan kehidupan yang baik dan sejahtera bagi seluruh rakyatnya. “Ideologi pancasila ini yang akan mengatur tatanan masyarakat kita sehingga bisa memperkuat persatuan kita,” tutupnya. Upacara ditutup dengan doa bersama untuk keselamatan bangsa dan negara. Seluruh rangkaian berjalan lancar, khidmat, dan tertib, sebagai bentuk komitmen bersama menjaga kesaktian Pancasila sebagai perekat bangsa.(*)

ruminews.id, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar, terus bergerak cepat memulihkan keamanan dan mencegah terulangnya konflik antarkelompok pasca tawuran di kawasan Kandea, Lembo, dan Bunga Eja Beru, di Kecamatan Tallo, beberapa waktu lalu. Bersama Polri dan TNI, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin mengajak dua kelompok yang sempat terlibat tawuran untuk duduk satu meja. Mediasi yang dikemas santai lewat jamuan makan malam ini menjadi simbol bahwa perdamaian bisa dirajut tanpa kekerasan. Pertemuan yang digelar di SMK Negeri 5 Makassar, Senin (29/9/2025) malam, dihadiri Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Arya Perdana, Dandim 1408/BS Letkol Inf Franki Susanto, serta tokoh agama dan masyarakat setempat. Suasana penuh keakraban, jauh dari ketegangan, menandai langkah awal menuju Tallo yang kembali aman dan harmonis. Dengan nuansa penuh keakraban, Munafri berpesan pertemuan ini diharapkan menjadi titik balik bagi kedua kelompok untuk menghentikan pertikaian. “Kami dari Pemerintah Kota Makassar, berkomitmen mencari solusi, proses rekonsiliasi agar wilayah Tallo kembali aman, rukun, dan nyaman bagi seluruh warga,” jelas Appi. Lebih lanjut, Munafri menyampaikan seruan tegas sekaligus menawarkan program nyata untuk memberdayakan masyarakat, khususnya para pemuda. Ia menekankan, Pemkot Makassar tidak akan berhenti menghadirkan kegiatan positif agar warga memiliki kesibukan bermanfaat dan terhindar dari aksi kekerasan. “Pemerintah Kota Makassar saat ini tidak akan berhenti untuk memberikan apa saja yang bisa kita lakukan supaya masyarakat ini berdaya,” ujarnya di hadapan tokoh pemuda, masyarakat, jajaran Forkopimda, dan aparat keamanan. Ia menegaskan bahwa kegiatan produktif menjadi kunci pencegahan tawuran berupa pelatihan keterampilan dan kegiatan bermanfaat bagi anak muda. Appi juga mengingatkan bahaya tawuran yang hanya merugikan semua pihak. Ia mencontohkan, meskipun satu kelompok menang, tidak ada keuntungan yang diperoleh. “Kalau perang kelompok terus menerus, apa yang mau dicari? Ada hadiah apa? Tidak ada. Hanya luka, penjara, dan penderitaan,” tegasnya. Munafri menegaskan pentingnya dukungan tokoh agama dan masyarakat dalam menanamkan nilai-nilai keagamaan. “Masalah ini muncul karena tidak ada kegiatan dan jauh dari agama. Maka kita harus mengisi kekosongan itu dengan aktivitas yang bermanfaat dan memperkuat iman,” tuturnya. Sebagai langkah konkret, Munafri mengenalkan Makassar Creative Hub, pusat pelatihan keterampilan yang terbuka bagi siapa saja yang ingin mengasah kemampuan dan memperoleh sertifikat profesi. “Silakan datang di MCH. Mau jadi apa? ada tempatnya untuk kursus keterampilan. Setiap kali kursus dapat sertifikat dan diarahkan agar bisa bekerja di mana saja,” jelasnya. Selain Creative Hub, Pemkot Makassar menyiapkan berbagai kegiatan untuk menyalurkan minat pemuda, mulai dari turnamen sepak bola, pelatihan barista dan lainya. Pemkot bahkan bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) untuk memberikan pelatihan dan sertifikat resmi. “Kami sedang membangun beberapa Creative Hub. Anak-anak bisa dilatih sesuai minatnya. Mau jadi pembuat kopi, mekanik, atau penjahit,” tutunya. “Nanti didaftarkan dan dipanggil instruktur. Setelah pelatihan, peserta juga diberi modal kerja,” ungkap Munafri. Program tersebut tidak hanya menyasar pemuda, tetapi juga ibu-ibu rumah tangga. Pemerintah akan menyiapkan kursus menjahit lengkap dengan mesin jahit dan modal awal agar peserta langsung bisa menerima pesanan dari rumah. “Tidak mungkin kerja sendiri, pasti ada keluarga yang ikut membantu. Dengan begitu, semakin banyak orang yang bekerja,” tambahnya. Dengan berbagai program pemberdayaan ini, Wali Kota Munafri berharap tidak ada lagi perang kelompok di Kecamatan Tallo. “Mari kita ciptakan lingkungan aman dan produktif. Pemerintah siap memfasilitasi, tetapi kita semua harus bersama-sama menjaga perdamaian,” pungkasnya. Sedangkan, Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Arya Perdana menyampaikan pesan persaudaraan yang kuat sekaligus mengingatkan pentingnya menjaga silaturahmi. Arya menegaskan, meski berbeda latar belakang, seluruh warga Tallo tetap satu keluarga dalam bingkai kebangsaan. “Kita sama-sama orang Indonesia, bagian dari Makassar, bagian dari Kecamatan Tallo. Artinya kita ini bersaudara,” ujarnya. “Selain saudara-saudara. Tapi yang paling penting, kita semua tinggal di rumah besar yang sama yaitu Kwcamatan Tallo, Kota Makassar,” tambah Arya di hadapan tokoh pemuda, masyarakat, dan aparat keamanan. Ia mengajak warga memperkuat hubungan baik antarsesama, mulai dari lingkungan terdekat. Bahkan kata dia, Rasulullah tidak pernah mengajarkan manusia mencari masalah, apalagi menyakiti. Kapolrestabes menilai, provokasi sering menjadi pemicu bentrokan. Karena itu, warga diminta lebih bijak agar tidak mudah terpancing. “Saya yakin semua di sini ingin situasi aman, agar bisa sekolah dan bekerja dengan tenang, berjalan dari lorong ke lorong tanpa rasa was-was,” katanya. Arya mengingatkan bahwa perselisihan merupakan hal yang lumrah, tetapi harus diselesaikan dengan cara yang baik. Manusia pasti punya masalah. Sejak dulu perselisihan itu ada, tapi tugas semua yang hadir adalah meninggalkan perselisihan dengan ikatan yang baik. Dalam kesempatan itu, Arya juga menyampaikan rasa empati mendalam. “Saya bukan orang Makassar, saya ditugaskan di sini sejak 10 Januari. Tapi siapapun yang menyakiti warga Makassar, saya ikut merasa sakit. Siapapun yang melukai warga Makassar, saya pun merasa terluka,” katanya penuh motivasi. Sebagai penegak hukum, Arya menegaskan akan bertindak tegas bila ada yang mengulang perbuatan negatif. Namun ia lebih berharap masyarakat memilih jalan damai. “Mari kita gunakan pertemuan dan makan malam ini untuk saling mengakrabkan, agar tidak ada lagi yang saling curiga. Kalau ada masalah, bicarakan baik-baik dan cari solusi bersama,” pesannya.