Pemerintahan

Daerah, Makassar, Pemerintahan

Jaga Ikon Kota, Munafri dan Aliyah Pimpin Aksi Bersih di Losari, Wujudkan Kota Bebas Sampah

ruminews.id, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga kebersihan dan keindahan di janjung kota agar terlihat estetik. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin bersama Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham dan Ketua TP PKK Kota Makassar Melinda Aksa Mahmud turun langsung melakukan aksi bersih-bersih di sepanjang kawasan Anjungan Pantai Losari, Jumat (18/7/2025). Aksi bersih-bersih ini merupakan inisiasi Tim Penggerak PKK Kota Makassar dan melibatkan berbagai unsur, termasuk jajaran kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemkot Makassar. Pada kesempatan ini, Wali Kota Munafri menegaskan pentingnya menjaga kawasan ikonik seperti Anjungan Pantai Losari dari sampah dan kondisi semrawut. Menurutnya, Losari bukan hanya destinasi wisata, tapi juga representasi wajah Kota Makassar di mata wisatawan dan warga luar. “Kita ingin Pantai Losari tetap menjadi tempat yang nyaman dan menarik. Tidak boleh ada sampah berserakan yang mengganggu kenyamanan pengunjung atau mencemari laut,” ujar Appi, usai terlibat langsung pak aksi bersih-bersi tersebut. Lebih dari sekadar bersih-bersih, kegiatan ini juga menjadi simbol dimulainya program revitalisasi dan penataan kembali kawasan Anjungan Pantai Losari agar lebih tertata, hijau, dan ramah pengunjung. Munafri juga menyinggung pentingnya edukasi publik untuk menumbuhkan kesadaran kolektif tentang lingkungan hidup. “Kawasan anjungan pantai Losari harus menjadi contoh, bahwa ruang publik bisa dikelola dengan baik jika kita semua bergerak bersama berjaga kesebersihan,” imbuhnya. Selain di Losari, Pemkot Makassar juga tengah gencar melakukan pembersihan kanal dan saluran air kota. Dimulai dari Kecamatan Tamalate, program ini akan menyasar seluruh wilayah kota secara bertahap. Fokusnya adalah membersihkan kanal dari sampah maupun bangunan liar, agar aliran air tetap lancar dan risiko banjir berkurang. “Ini bukan sekadar kerja bakti, tapi gerakan bersama. Kita ingin memberikan kanal yang bersih dan bebas dari bangunan tidak perlu,” tuturnya. “Kita maksimalkan sinergi semua stakeholder. Yang lebih penting adalah menjaga kebersihan seluruh kota, dari kanal hingga sudut-sudut jalan,” tambah Munafri. Sedangkan, Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham pun mengajak masyarakat untuk terlibat aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan. Menurutnya, budaya hidup bersih harus menjadi bagian dari gaya hidup sehat. Semua warga harus punya rasa tanggung jawab. Bersih itu sehat, nyaman, dan mencerminkan kemajuan suatu Kota. “Kebersihan adalah tanggung jawab bersama. Lewat aksi sederhana seperti jumat bersih, kita tidak hanya menjaga lingkungan, tapi juga menanamkan semangat gotong royong dan cinta kota kepada masyarakat,” singkat Aliyah. Diatambahakan, aksi bersih-bersih di Anjungan Pantai Losari ini menjadi bagian dari strategi besar Pemkot Makassar dan TP PKK dalam menciptakan lingkungan kota yang sehat, estetis, dan berkelanjutan. “Harapan kami, gerakan ini bisa menginspirasi partisipasi aktif masyarakat untuk menjaga Makassar tetap bersih dan nyaman bagi semua,” harapnya.

Daerah, Makassar, Pemerintahan, Pendidikan

Wakil Wali Kota Makassar Apresiasi Musabaqah Hifdzil Qur’an II Antar Pesantren se-Sulawesi Selatan

ruminews.id, MAKASSAR — Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menghadiri sekaligus memberikan sambutan pada kegiatan Musabaqah Hifdzil Qur’an (MHQ) II antar pondok pesantren se-Sulawesi Selatan, yang digelar oleh Ikatan Keluarga Darul Huffadh (IKDH) Cabang Makassar, Jumat (18/7/2025), di Asrama Haji Sudiang, Makassar. Dalam sambutannya, Aliyah Mustika Ilham menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia menilai, Musabaqah Hifdzil Qur’an bukan hanya sebagai ajang perlombaan, tetapi juga sebagai sarana untuk menumbuhkan kecintaan terhadap Al-Qur’an di kalangan para santri. “Al-Qur’an adalah sumber cahaya, petunjuk, dan pedoman hidup umat Islam. Mereka yang menghafalnya dan mengamalkannya adalah penjaga cahaya itu sendiri, para huffadh yang mulia di sisi Allah SWT,” ujar Aliyah Mustika Ilham. Ia juga menekankan bahwa para peserta merupakan generasi emas yang kelak akan membawa masa depan bangsa ke arah yang lebih baik, dengan menjadikan nilai-nilai Qur’ani sebagai fondasi kehidupan. Menutup sambutannya, Aliyah Mustika Ilham berharap para peserta terus meningkatkan hafalan dan pemahaman terhadap Al-Qur’an, serta menjadikan ajang ini sebagai motivasi untuk menjaga semangat belajar dan beribadah. “Menang atau tidak, kalian semua adalah juara karena telah memilih jalan mulia sebagai penghafal Al-Qur’an. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua dalam menegakkan syiar Islam di tengah masyarakat,” pungkasnya. Kehadiran Wakil Wali Kota Makassar didampingi oleh Asisten I Pemkot Makassar, Andi Muh Yasir, serta Kabag Kesra, Mohammad Syarief. Turut hadir pula Asisten II Pemprov Sulsel, dr Muh Ichsan Mustari; Pimpinan Pondok Pesantren Darul Huffadh, Al Ustaz Sa’ad Said; dan Ketua Umum IKDH Cabang Makassar, Ustaz Rajuddin. Dalam kesempatan tersebut, Ustaz Rajuddin menyampaikan bahwa MHQ II digelar sebagai upaya untuk menyatukan pondok pesantren se-Sulawesi Selatan, sekaligus mempererat ukhuwah Islamiyah di antara santri dan lembaga pendidikan Islam. Ia menambahkan, kegiatan ini diharapkan dapat menjiwai dan mencerminkan nilai-nilai Al-Qur’an dalam kehidupan sehari-hari, serta memperkokoh peran pesantren sebagai penjaga moral dan spiritual umat.

Daerah, Makassar, Pemerintahan

Aliyah Mustika Ilham Dukung Kampanye Kreatif AIESEC Lewat “Waves of Wisdom Phinisi Campaign”

ruminews.id, MAKASSAR, – Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menghadiri kegiatan “Waves of Wisdom Phinisi Campaign Showcase Local Project” yang digagas oleh AIESEC in Unhas. Acara ini berlangsung di atas kapal Phinisi dengan latar keindahan matahari terbenam di Anjungan Pantai Losari, Jl. Penghibur, Makassar, Kamis (17/7/2025). Dalam sambutannya, Aliyah Mustika Ilham menyampaikan apresiasi dan mensupport atas inisiatif kreatif anak muda yang mengangkat budaya lokal sekaligus mengampanyekan nilai-nilai kepemimpinan, lingkungan dan kolaborasi. “Saya sangat mengapresiasi kegiatan ini. Kalian adalah generasi penerus bangsa, calon pemimpin masa depan yang hari ini sedang mengukir jejak perubahan,” ujar Aliyah Mustika Ilham. Kegiatan yang dikemas secara kreatif ini memadukan edukasi dan pelestarian budaya maritim dalam suasana sunset sailing, menciptakan pengalaman yang tidak hanya estetis tetapi juga inspiratif. Aliyah Mustika Ilham juga menyampaikan harapannya agar generasi muda dapat terus mengembangkan potensi dan jiwa kepemimpinan mereka. “Selamat menikmati sunset di atas kapal Phinisi, simbol kebanggaan kita semua. Semoga momen ini menginspirasi untuk terus berkarya dan mencintai budaya sendiri,” tambahnya. Pada kesempatan tersebut, Aliyah Mustika Ilham juga memperkenalkan Makassar Creative Hub, fasilitas milik Pemerintah Kota Makassar yang dirancang sebagai ruang ekspresi dan kolaborasi anak muda. “Makassar Creative Hub adalah wadah bagi kalian semua untuk mengekspresikan ide dan kreativitas. Saya mengajak seluruh pemuda Kota Makassar untuk memanfaatkannya semaksimal mungkin,” ujarnya mengakhiri sambutan. Turut hadir mendampingi Wakil Wali Kota Makassar dalam kegiatan ini, Plt. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar Fadli Wellang, Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Makassar Noptiadi, serta Tenaga Ahli Pemkot Makassar Nurlina Subair. Kegiatan “Waves of Wisdom” menjadi contoh nyata bagaimana sinergi antara pemerintah dan komunitas pemuda mampu menghadirkan kegiatan edukatif, inspiratif, dan sarat makna budaya dalam suasana yang santai namun membangun semangat kolaboratif. (*)

Daerah, Makassar, Pemerintahan

Warning SKPD, Munafri Tegaskan Tata Kelola Pemerintahan Demi Cegah Pelanggaran Hukum

ruminews.id, MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan komitmennya untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan di Kota Makassar secara menyeluruh. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan pembahasan pemutakhiran data tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Kota Makassar Tahun 2025 yang berlangsung di Novotel Grand Shayla Makassar, Rabu (16/7/2025). Munafri meminta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar lebih serius dan proaktif dalam menindaklanjuti temuan Inspektorat. “Saya meminta Inspektorat untuk menindaklanjuti pelanggaran-pelanggaran yang ada dan menggali masalahnya sampai ke akar-akarnya,” ujar Appi. Menurutnya, setiap rekomendasi perbaikan harus segera dijalankan demi mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik kecurangan. “Efek jera harus dijalankan untuk memberikan contoh yang baik bagi generasi yang akan datang,” tegas Munafri. Ia menekankan pentingnya konsistensi dalam menjalankan aturan yang berlaku. Jika ditemukan regulasi yang saling bertabrakan, Munafri menilai perlu ada diskusi terbuka untuk mencari solusi bersama tanpa mengorbankan integritas pemerintahan. Lebih jauh, Munafri memastikan dirinya akan terus memantau pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah di semua tingkatan SKPD. Ia mengajak seluruh jajaran untuk bekerja sama membangun sistem pemerintahan yang bersih dan efektif. “Saya tidak ingin ada kebohongan dan kecurangan dalam menjalankan pemerintahan. Saya ingin membangun sistem yang membuat kita semua bisa bekerja dengan bahagia dan tanpa ketakutan,” ujarnya. Munafri juga menyampaikan, pentingnya membangun budaya kerja yang berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal, termasuk budaya “siri” (rasa malu) dan kehormatan yang diyakini mampu menjadi fondasi pemerintahan yang bermartabat. “Kita harus bekerja keras untuk keluar dari zona yang tidak baik ini. Kita tidak hanya bicara tentang uang dan anggaran, tetapi juga tentang membangun nilai-nilai yang baik dalam pemerintahan,” tuturnya. Melalui upaya pembenahan yang berkesinambungan, Pemkot Makassar berharap dapat meningkatkan kepercayaan publik serta mewariskan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan berintegritas kepada generasi mendatang. Munafri Arifuddin, kembali menegaskan komitmennya untuk melakukan pembenahan menyeluruh dalam tata kelola pemerintahan di lingkup Pemerintah Kota Makassar. Politisi Golkar itu nenjelaskan bahwa berbagai persoalan yang selama ini muncul ibarat “sampah” yang menumpuk akibat sistem yang dibiarkan berjalan tanpa pembenahan serius. Ia menilai jika tata kelola tidak diperbaiki dari hulu hingga hilir, maka perubahan hanya akan menjadi wacana tanpa hasil nyata. “Seluruh persoalan ini bisa kita hilangkan dari awal, bagaimana kita mengantisipasi. Saya tahu ini tidak mudah, tapi kalau tidak dimulai, kita tidak akan pernah keluar dari kondisi ini,” ujarnya. Appi mengungkapkan, langkah rotasi pejabat akan terus dilakukan secara berkala. Perputaran ini, kata dia, bukan sekadar soal suka atau tidak suka, melainkan untuk menyegarkan organisasi dan menggali potensi pegawai yang sebelumnya belum tampil maksimal. “Saya sengaja merotasi. Yang di atas turun ke bawah. Ternyata yang di bawah ini lebih teknis dan lebih mampu melakukan kerja luar biasa. Kita mau mencari orang-orang yang punya kemampuan baik tapi tersembunyi,” jelasnya. Dalam kesempatan tersebut, Munafri juga menyinggung adanya temuan pelanggaran yang menurutnya perlu diklarifikasi secara detail, apakah bersifat administratif atau sudah masuk kategori yang merugikan negara. “Kalau ini sudah sampai ke wilayah yang membahayakan dan merugikan keuangan negara, tidak akan pernah ada kata maaf untuk itu,” tegasnya. Ia menkankan pola pengadaan barang dan jasa yang kerap menjadi celah praktik curang. Menurutnya, semakin besar anggaran, semakin banyak pihak yang mencoba melakukan intervensi untuk mencari keuntungan pribadi. “Kalau belanja barang jasanya kecil, kegiatan yang dikasih besar. Kalau belanja barang jasanya besar, banyak sekali tangan-tangan yang mau mencoba menyentuh. Ini yang saya mau kita cegah bersama,” kata Munafri. Pemkot Makassar berkomitmen memastikan pembenahan ini berjalan konsisten sebagai upaya membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan dapat dipercaya publik. Untuk memastikan pengawasan berjalan ketat, ia memerintahkan Inspektorat Daerah menyampaikan laporan rutin setiap dua pekan langsung kepadanya. “Tugas besar ada di Inspektur. Kontrol ini saya minta setiap dua minggu laporannya sampai ke saya. Kalau sifatnya administratif, kita luruskan dengan baik,” katanya. “Tapi kalau sudah menyangkut kerugian negara, jangan coba-coba, tidak akan ada kata maaf, akan berlanjut sampai selesai,” lanjut Appi. Munafri juga menegaskan akan mulai melakukan evaluasi dan pembenahan hingga ke unit pelayanan dasar seperti puskesmas. Langkah ini diambil agar etos kerja yang transparan, efisien, dan profesional bisa dibangun di semua lini pemerintahan. “Kalau tata kelola berjalan baik, etos kerja kita akan sama, efisien, simpel, bukan berlomba-lomba mencari keuntungan dalam setiap kegiatan,” ujarnya. Ia mengimbau seluruh jajaran Pemkot Makassar untuk tidak mencari celah dalam prosedur dan memastikan setiap kebijakan selalu berpijak pada regulasi yang berlaku. “Segala macam prosedur kalau memang harus ribet demi menjaga tata kelola, ya harus kita jalani. Jangan dibuat simpel hanya karena asumsi kita sendiri,” tutup Munafri.

DPRD Kota Makassar

DPRD dan Pemkot Makassar Gelar Rapat Paripurna Bahas RPJMD dan Pertanggungjawaban APBD

ruminews.id – Makassar – DPRD Kota Makassar bersama Pemerintah Kota Makassar menggelar dua rapat paripurna penting dalam rangka Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2024/2025. Rapat tersebut berlangsung di Gedung DPRD Makassar pada Rabu, 16 Juli 2026. Dua agenda strategis yang dibahas dalam rapat ini adalah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2025–2029 dan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Makassar, Supratman, bersama tiga wakil ketua DPRD. Hadir pula Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Wakil Wali Kota Aliyah Mistika Ilham, serta jajaran kepala perangkat daerah. Pada Rapat Paripurna Kedua Belas, seluruh fraksi DPRD menyampaikan pendapat akhir terhadap kedua Ranperda tersebut. Selanjutnya, dalam Rapat Paripurna Ketiga Belas, dilakukan pengambilan keputusan bersama untuk menetapkan kedua Ranperda menjadi peraturan daerah. Rangkaian rapat paripurna ini menjadi tahap akhir dari proses pembahasan regulasi strategis yang akan menjadi dasar pembangunan Kota Makassar lima tahun ke depan serta mencerminkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

DPRD Kota Makassar

Komisi D DPRD Makassar Gelar RDP Bahas Potongan Insentif Pekerja Keagamaan

Ruminews.id – Makassar — Komisi D DPRD Kota Makassar menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Bank Sulselbar dan perwakilan pekerja keagamaan, Rabu (16/7/2025). Rapat yang dipimpin langsung Ketua Komisi D, Ari Ashari Ilham, ini membahas polemik pemotongan insentif yang selama ini dikeluhkan para imam, guru mengaji, pemandi jenazah, dan pekerja keagamaan lainnya.   Dalam forum tersebut, sejumlah perwakilan menyampaikan bahwa potongan yang mereka alami berkisar Rp30.000 hingga Rp40.000 dari total insentif Rp250.000 per bulan. Potongan yang dinilai cukup besar itu dianggap memberatkan, mengingat insentif merupakan satu-satunya sumber tambahan penghasilan mereka.   “Potongannya cukup besar. Kami ingin agar Bank Sulselbar bisa membedakan antara rekening tabungan reguler dan rekening khusus untuk insentif pekerja keagamaan. Harapannya, biaya administrasi bisa diminimalkan atau bahkan dihilangkan,” tegas Ari Ashari Ilham di hadapan jajaran direksi Bank Sulselbar.   Menurut Ari, DPRD Makassar menaruh perhatian serius terhadap persoalan ini karena menyangkut kesejahteraan ribuan pekerja keagamaan yang berperan penting dalam pelayanan masyarakat. Ia menilai, pemberian insentif seharusnya tidak diiringi beban tambahan berupa potongan biaya administrasi perbankan.   Menanggapi hal tersebut, Direktur Operasional Bank Sulselbar, H. Iswadi Ayub, menjelaskan bahwa sejumlah rekening yang dikeluhkan bermasalah karena statusnya terblokir atau dorman. Hal itu, kata dia, bukan semata kebijakan bank, melainkan instruksi nasional dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).   “Rekening yang tidak aktif lebih dari tiga bulan otomatis diblokir sebagai langkah antisipasi penyalahgunaan dalam praktik kejahatan siber. Kami tidak bisa sembarangan membuka blokir rekening. Tapi saat ini kami sudah diizinkan melakukan profiling agar nasabah yang benar-benar aktif bisa dibuka kembali rekeningnya,” jelas Iswadi.

DPRD Kota Makassar

DPRD Makassar Soroti Lemahnya Kontribusi Sektor Parkir terhadap PAD

ruminews.id – Makassar – DPRD Kota Makassar menyoroti rendahnya kontribusi sektor parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam rapat paripurna penyampaian pendapat akhir raksi terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) strategis, Rabu (16/7). Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) secara khusus mengkritisi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), terutama Perusahaan Daerah (PD) Parkir Makassar, yang dinilai belum optimal dalam mengelola potensi pendapatan dari sektor parkir. Juru Bicara Fraksi PKS, Andi Hadi Ibrahim Baso, mengungkapkan bahwa potensi pendapatan dari parkir di Kota Makassar diperkirakan mencapai Rp766 miliar per tahun. Namun, realisasi pendapatan yang masuk ke kas daerah hanya sekitar Rp11 miliar, atau kurang dari dua persen dari estimasi tersebut. “Dengan asumsi setiap kendaraan hanya membayar Rp1.000, potensi pendapatan parkir bisa mencapai Rp766 miliar. Namun, realisasinya sangat jauh dari harapan,” ujar Andi Hadi dalam rapat paripurna. PKS menilai kondisi tersebut mencerminkan lemahnya tata kelola dan pengawasan terhadap BUMD, khususnya pada sektor-sektor yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan PAD. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terbaru, ditemukan sejumlah kelemahan struktural yang dinilai perlu segera dibenahi secara menyeluruh. Meskipun menyambut baik pelantikan jajaran direksi baru PD Parkir, Fraksi PKS menekankan pentingnya reformasi internal yang disertai dengan pengawasan ketat dari Pemerintah Kota Makassar. “Kami percaya direksi baru mampu bekerja lebih maksimal, namun harus ada dukungan dan pengawasan intensif dari Wali Kota,” tambahnya. Sebagai solusi, Fraksi PKS mengusulkan pembentukan tim khusus yang bertugas mendampingi BUMD secara teknis dan manajerial. PKS juga mendorong pemberian penghargaan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mencapai target kinerja, serta pembinaan hingga sanksi tegas bagi OPD yang belum memenuhi target. Selain itu, Fraksi PKS turut menyoroti belum dicairkannya dana bagi hasil (DBH) dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan selama tujuh bulan terakhir. Padahal, berdasarkan data, sekitar 38,26 persen kendaraan yang berkontribusi terhadap pendapatan provinsi berasal dari Makassar, atau sekitar 1,7 juta unit kendaraan. “Pendapatan provinsi terbesar berasal dari kendaraan di Makassar, tapi dana bagi hasilnya belum jelas. Ini harus segera ditindaklanjuti,” tegas Andi Hadi. Meski menyampaikan sejumlah kritik, Fraksi PKS tetap mengapresiasi langkah-langkah pembenahan yang telah dilakukan Pemerintah Kota Makassar, termasuk penguatan pelayanan digital, pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Antang, serta upaya pemberantasan praktik judi online. “Kami mendukung setiap upaya pembenahan yang dilakukan pemerintah kota demi kepentingan masyarakat,” tutupnya.

Daerah, Makassar, Pemerintahan

Pemkot Makassar Operasikan Bus Sekolah Gratis, Berfitur Canggih dan Aman untuk Pelajar

ruminews.id, MAKASSAR – Dalam upaya menciptakan layanan transportasi yang lebih aman, nyaman, dan ramah lingkungan bagi pelajar, Dinas Perhubungan Kota Makassar terus berinovasi menghadirkan fasilitas terbaik. Salah satunya dengan mengoperasikan bus sekolah berbasis listrik yang dilengkapi berbagai fitur teknologi modern untuk memantau keselamatan dan mendukung kenyamanan siswa selama perjalanan. Sebagai wujud komitmen mendukung transportasi pelajar yang aman dan berkelanjutan, Dinas Perhubungan Kota Makassar kini mengoperasikan bus sekolah listrik dengan teknologi canggih untuk memantau keselamatan dan meningkatkan kualitas layanan. Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kota Makassar, Dr. Jusman, menjelaskan Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Perhubungan terus memperkuat komitmen menghadirkan transportasi sekolah yang aman, nyaman, dan modern. “Saat ini, layanan bus sekolah gratis telah memiliki lima koridor utama yang melayani puluhan sekolah di berbagai wilayah kota,” jelasnya, Selasa (15/7/2025). Menariknya, tiga unit di antaranya sudah menggunakan bus berbasis listrik yang dilengkapi teknologi canggih untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pelajar. Selain itu, kata dia. Tersedia sejumlah fitur modern yang disematkan pada armada bus listrik ini. “Bus listrik kita memiliki CCTV dan NVR yang memantau aktivitas sopir dan penumpang secara real-time, sensor berbasis AI untuk mendeteksi perilaku berisiko,” katanya. “Ada juga sistem komunikasi langsung antara sopir dan operator admin,” tambah Jusman. Selain itu, bus listrik dilengkapi fasilitas pendukung pembelajaran dan hiburan bagi siswa. Fitur-fitur canggih bus listrik meliputi. CCTV dan NVR, memantau aktivitas sopir dan penumpang secara langsung. Sedangkan, sensor AI: mendeteksi perilaku mencurigakan atau membahayakan keselamatan. Kemudian, sistem informasi dan komunikasi: memungkinkan interaksi cepat antara sopir dan operator pusat. “Akses internet gratis: dapat dimanfaatkan pelajar selama perjalanan,” tuturnya. Selanjutnya, Smart TV: menayangkan materi edukasi dan hiburan. Serta Mobile Apps: memantau lokasi dan aktivitas bus secara transparan. Fitur-fitur tersebut dinilai sangat penting dalam mendukung keselamatan berkendara dan mencegah potensi pelanggaran lalu lintas. “Kami berharap dengan hadirnya bus listrik ini, shifting dari kendaraan pribadi ke angkutan umum semakin meningkat, sehingga risiko kecelakaan lalu lintas dapat ditekan,” terang Jusman. Data Route Safety Kota Makassar, sejak operasi mencatat rata-rata 100 hingga 115 ribu jiwa menjadi korban kecelakaan lalu lintas setiap tahun, dengan rentang usia korban didominasi pelajar berusia 15–20 tahun. Oleh karena itu, keberadaan bus sekolah gratis berbasis listrik menjadi langkah strategis Pemkot Makassar untuk menciptakan transportasi yang lebih aman, nyaman, sekaligus ramah lingkungan. “Kami mengimbau orang tua dan pihak sekolah untuk memanfaatkan fasilitas ini,” imbuhnya. Saat ini, layanan bus sekolah gratis tercatat melayani ribuan siswa setiap bulan di lima koridor utama. Apalagi minat pelajar terhadap fasilitas ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Dalam satu hari rata-rata ada sekitar 200 siswa yang memanfaatkan bus sekolah, dengan tingkat okupansi sekitar 80 hingga 90 persen. “Jika dihitung per bulan sepanjang 2025, rata-rata jumlah siswa yang terlayani sekitar 2.252 orang,” jelas Jusman. Operasional bus sekolah dimulai setiap hari sekolah pukul 06.00 hingga 06.30 pagi, tergantung jarak keberangkatan di masing-masing rute. Bus akan mengangkut siswa TK, SD, SMP, hingga SMA menuju sekolah-sekolah yang sudah ditetapkan di lima koridor. Saat ini, Dishub Makassar mengoperasikan lima unit bus, terdiri dari: 3 unit bus listrik berkapasitas medium (32 kursi, panjang 8 meter) “Kemudian, 2 unit bus berbahan bakar BBM, terdiri dari 1 bus medium (32 kursi) dan 1 bus kecil (16 kursi),” ungkapnya. Semua armada melayani jalur yang sama dalam lima koridor, dengan rute yang sudah disesuaikan agar menjangkau kawasan padat penduduk dan sekolah-sekolah di Makassar. Lebih dari sekadar transportasi, program ini juga dirancang untuk mendukung upaya pengentasan kemiskinan. “Selain meningkatkan akses pendidikan, layanan ini sekaligus meringankan beban keluarga kurang mampu. Tahun ini, kami berupaya agar semakin banyak siswa dari keluarga prasejahtera yang bisa merasakan manfaatnya,” harap Jusman. Untuk 2025, pihaknya tengah melakukan evaluasi dan pengembangan skema baru agar layanan semakin menjangkau lebih banyak pelajar, khususnya yang berasal dari keluarga miskin. “Pemkot Makassar berharap program bus sekolah gratis dapat menjadi solusi transportasi yang aman dan mendukung pemerataan akses pendidikan di seluruh wilayah kota,” tukasnya.

Daerah, Makassar, Pemerintahan

Wakil Wali Kota Makassar Terima Audiensi LPMI Bahas Potensi Kerjasama dan Kegiatan EXPLORASI BUDAYA

ruminews.id, MAKASSAR, – Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menerima audiensi dari Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia (LPMI) di Ruang Wakil Wali Kota, Senin (14/07/2025). Audiensi ini menjadi momentum silaturahmi sekaligus wadah diskusi antara Pemerintah Kota Makassar dan LPMI, terkait potensi kolaborasi dalam bidang kepemudaan, kebudayaan, dan pelayanan masyarakat. Dalam pertemuan tersebut, LPMI diwakili oleh Direktur Nasional Petrus Kondorura, Ketua Panitia Yunus Siang, serta sejumlah koordinator pelayanan mahasiswa dan pemuda. Mereka juga menyampaikan rencana pelaksanaan kegiatan EXPLO yang akan melibatkan generasi muda dalam eksplorasi nilai-nilai budaya, pelayanan gereja, dan pengembangan karakter kepemimpinan mahasiswa. Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham menyambut baik inisiatif tersebut dan menyatakan bahwa Pemerintah Kota Makassar mendukung kegiatan positif yang digagas oleh anak muda, terlebih yang mengangkat kekayaan budaya serta mendorong semangat toleransi dan kolaborasi lintas komunitas. “Kegiatan seperti ini menjadi bukti bahwa pemuda Makassar dan Indonesia pada umumnya punya semangat kuat untuk terlibat aktif dalam membangun masyarakat, melalui pendekatan budaya, edukasi, dan pelayanan,” ujar Aliyah Mustika Ilham. Audiensi ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat Pemkot Makassar, yakni Kepala Badan Kesbangpol Dr. H. Fathur Rahim, ST., MT, Kabid Pengembangan Pemuda Dinas Pemuda dan Olahraga, Bryan Ramadhan Brahman, S.STP, serta Kepala Dinas Kebudayaan, Andi Patiware, S.STP., M.M. Ketiganya turut memberikan pandangan dan membuka ruang kerjasama lintas sektor sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Selain membahas teknis pelaksanaan kegiatan, diskusi juga menyentuh pentingnya pelestarian budaya lokal di tengah arus modernisasi, serta bagaimana peran mahasiswa dan pemuda sebagai agen perubahan. Pertemuan ini diakhiri dengan semangat kolaborasi dan kesepahaman untuk membangun Makassar sebagai kota yang inklusif, toleran, dan kaya akan nilai-nilai budaya.

DPRD Kota Makassar

Komisi B DPRD Makassar Desak Pemerataan PLB, Soroti Ketimpangan dan Potensi Pungli

ruminews.id – Makassar – Ketidakmerataan penerapan Pajak Laik Berjalan (PLB) di Kota Makassar kembali menuai sorotan. Komisi B DPRD Makassar menilai pelaksanaan kebijakan ini tidak berjalan adil dan justru menimbulkan kecemburuan di kalangan pelaku usaha.   Anggota Komisi B, William, menyebutkan banyak pengusaha merasa dirugikan karena adanya perlakuan berbeda dalam kewajiban membayar PLB. Menurutnya, bukan karena enggan berkontribusi, melainkan karena ketidaksetaraan beban yang diterapkan.   “Rata-rata pengusaha tidak keberatan membayar PLB, asalkan diberlakukan secara adil. Yang jadi persoalan saat ini, ada yang dipungut rutin, sementara lainnya dibiarkan bebas tanpa kewajiban yang sama,” kata William, Senin (14/7/2025).   Ia mencontohkan ketimpangan tersebut terjadi di sejumlah kawasan industri, di mana banyak ruko yang tidak tersentuh pungutan PLB.   Situasi ini, lanjutnya, tidak hanya menimbulkan kecemburuan sosial, tetapi juga berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan daerah. Ketidaktertiban ini bahkan dinilai membuka ruang terjadinya pungutan liar yang sulit dikontrol.   “Kalau ini memang kewajiban, semua pelaku usaha harus ikut membayar. Jangan ada tebang pilih,” tegasnya.   Untuk itu, Komisi B mendesak Dinas Perhubungan dan instansi terkait agar segera melakukan pemetaan ulang dan evaluasi menyeluruh terhadap objek PLB, terutama di kawasan padat aktivitas ekonomi seperti sentra perdagangan dan pertokoan.   William juga menyoroti belum adanya basis data tunggal yang memuat klasifikasi wajib PLB, sehingga berisiko menciptakan ketidakadilan dalam penarikan pajak.   “Jangan sampai PLB ini hanya jadi beban bagi yang terdata atau tidak punya koneksi. Kita butuh sistem yang adil dan menyeluruh,” ujarnya.   Lebih lanjut, ia menegaskan pentingnya digitalisasi sistem pembayaran dan pengawasan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas setiap pungutan.   “Kalau semua serba digital dan tercatat, lebih mudah dilacak, diawasi, dan dipertanggungjawabkan,” tambahnya.   Komisi B memastikan akan terus mengawal pembenahan sektor perparkiran dan penerapan PLB, termasuk mendorong penataan lahan parkir dan kerja sama pihak ketiga agar lebih transparan dan berpihak pada kepentingan publik.   “Kita tidak menolak PLB. Tapi mari kita benahi sistemnya dulu. Kalau adil dan transparan, saya yakin pengusaha tidak akan keberatan,” pungkasnya.

Scroll to Top