Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Pemerintahan

Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan

BEM Bersatu: Topeng Reformasi, Wajah Pengkhianat

Tinggalkan Komentar / Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan /

Penulis: Erwin Lessy – Penulis Buku Filsafat Ekonomi ruminews.id – Sejarah gerakan mahasiswa Indonesia adalah sejarah tentang keberanian. Lahir dari perlawanan terhadap hegemoni Orde Baru, dikobarkan oleh semangat reformasi 1998, dan dipertahankan oleh nalar kritis yang menolak dibungkam. Maka ketika sebuah kelompok yang mengatasnamakan mahasiswa berdiri di hadapan publik dengan pidato-pidato lantang, semestinya kita menyambutnya dengan antusiasme selama substansi yang ditawarkan setara dengan idealisme yang diusung. Namun yang terjadi di Utan Kayu pada 16 Juni lalu justru menyajikan kontradiksi mendasar di mana mereka yang mengklaim sebagai penjaga kemurnian gerakan justru terperangkap dalam kebohongan paling elementer. Tiang Pertama yang Runtuh: Klaim Representasi yang Palsu BEM Bersatu datang dengan gebyar konferensi pers. Mereka menuduh gerakan mahasiswa arus utama kehilangan arah, minim kajian, lemah argumentasi, dan rawan disusupi kepentingan politik praktis. Mereka mengklaim mewakili suara mahasiswa dari berbagai kampus. Namun verifikasi paling sederhana justru menjadi batu sandungan pertama mereka. Faktanya, tiga organisasi mahasiswa yang namanya tercantum dalam daftar peserta secara terbuka membantah keterlibatan mereka. BEM Fakultas Teknik dan Informatika Universitas Bina Sarana Informatika menyatakan tidak memiliki pengurus bernama “Ahmad” yang disebut-sebut hadir. BEM Fakultas Psikologi Universitas Negeri Jakarta menegaskan identitas institusi mereka dibajak. Yang paling mencolok, BEM KM Institut STIAMI memastikan bahwa lembaga bernama “BEM Fakultas Ilmu Sosial dan Manajemen Administrasi” yang tercantum dalam daftar hadir, tidak pernah ada dalam struktur mereka. Ini bukan kekeliruan administratif tapi pencurian identitas kolektif yang terstruktur. Ketika sebuah gerakan dibangun di atas fondasi representasi yang fiktif, maka seluruh bangunan naratifnya otomatis kehilangan kredibilitas. Mereka menuduh pihak lain minim kajian, tetapi gagal memverifikasi anggota sendiri. Mereka mengklaim menjaga kemurnian gerakan mahasiswa, tetapi lahir dari praktik manipulasi yang paling kasar. Metodologi “Cocokologi” dan Jebakan Logika Berantai Lebih memprihatinkan lagi adalah cara mereka membangun argumen tuduhan. Mereka menuding mantan Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto, memiliki kedekatan dengan jaringan politik tertentu. Dasar yang digunakan adalah rantai asumsi yang berlapis-lapis di mana sebuah mobil Toyota Fortuner yang diduga terdaftar atas nama Siti Nuraini, yang merupakan adik dari Letjen TNI (Purn) Setyo Sularso, yang merupakan besan dari Jenderal TNI (Purn) Andika Perkasa, yang disebut-sebut berada dalam tim pemenangan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Dari situ mereka membuat kesimpulan akhir bahwa Tiyo adalah alat politik PDIP. Struktur logika ini jika diurai dengan jernih adalah kekacauan berpikir tingkat tinggi sekaligus paling dasar. Sebuah asumsi yang dibangun di atas asumsi lain, yang bertumpu pada informasi yang tidak terverifikasi, yang kemudian ditarik menjadi kesimpulan kategoris. Ini bukan analisis tapi perpanjangan dari prasangka yang dibungkus dengan gaya bahasa kajian. Politisi PDIP Guntur Romli dengan tepat menyebutnya sebagai “logika sesat pikir” dan “fondasi cocokologi yang rapuh”. Kritik yang sehat membutuhkan bukti langsung dan hubungan kausal yang jelas, bukan rantai genealogi yang dipaksakan menjadi hubungan politik. Yang menggelikan sekaligus mengkhawatirkan, mereka menggunakan “metode” ini untuk menuduh pihak lain tidak kredibel, tanpa menyadari bahwa standar pembuktian yang mereka terapkan tidak akan pernah lolos uji publik yang sehat. Paradoks “Anti-Tunggangan” yang Menjadi Tunggangan Itu Sendiri Deklarasi BEM Bersatu secara eksplisit menyuarakan penolakan terhadap “penunggangan politik praktis” dalam gerakan mahasiswa. Mereka berbicara tentang sterilisasi dari pendanaan, fasilitas, dan intervensi kepentingan di luar kampus. Tapi pertanyaan mendasar yang tak pernah terjawab hingga kini adalah siapa yang membiayai konferensi pers tersebut? Ruang di Utan Kayu tidak disewa dengan koin recehan. Peralatan produksi, operator kamera, tim liputan, hingga konsumsi peserta membutuhkan biaya operasional yang tidak sedikit. Jika mereka begitu vokal menolak intervensi politik praktis, sudah seharusnya mereka mengungkap secara transparan sumber daya yang menggerakkan mereka. Jika tidak, maka tuduhan “penunggangan” yang mereka lontarkan justru menimpa diri mereka sendiri. BEM Bersatu berada dalam posisi paradoks di mana mereka mengkritik gerakan mahasiswa lain karena “ditunggangi”, tetapi indikasi awal justru menunjukkan bahwa mereka adalah produk dari kepentingan yang tidak berani tampil dengan wajah asli. Mereka adalah alat yang lebih terselubung dan karena itu lebih berbahaya karena beroperasi di bawah bendera moralitas. Mengkhianati Substansi Reformasi dengan Cara yang Paling Halus Reformasi 1998 adalah tonggak di mana mahasiswa menunjukkan bahwa keberanian moral dan ketajaman nalar mampu mengguncang kekuasaan yang paling kokoh sekalipun. Mahasiswa saat itu turun ke jalan bukan karena bayaran, tetapi karena kesadaran kolektif bahwa rezim yang zalim harus diakhiri. Mereka mengorbankan nyawa, bukan sekadar waktu. Mereka mengkritik karena cinta pada bangsa, bukan karena skenario. BEM Bersatu adalah representasi dari kebalikan semangat itu. Mereka adalah gejala dari apa yang bisa disebut sebagai counter-reformasi yang beroperasi dengan topeng reformasi. Tujuan mereka bukanlah memperjuangkan keadilan substantif, tapi mendelegitimasi gerakan mahasiswa kritis yang selama ini menjadi pengawal demokrasi. Metode yang digunakan adalah bentuk represi baru yakni bukan dengan kekerasan fisik, tetapi dengan kooptasi narasi, bukan dengan membubarkan demonstrasi, tetapi dengan menciptkan “demonstrasi tandingan” yang dibangun di atas kebohongan. Seperti yang disorot dalam kolom Kompas, dengan mengklaim mandat dari organisasi yang menyangkalnya, BEM Bersatu justru melakukan persis apa yang mereka tuduhkan kepada pihak lain, merusak syarat dasar deliberasi yang sehat. Mahasiswa atau Mahasewa? Pilihan kata yang dilontarkan oleh Guntur Romli memang terkesan sinis, tetapi pertanyaan di dalamnya layak direnungkan: apakah mereka mahasiswa yang digerakkan oleh nurani dan nalar kritis, atau “mahasewa” yang digerakkan oleh bayaran dan skenario? Jawabannya tidak perlu dicari jauh-jauh, cukup lihat dari konsistensi antara klaim dan fakta, antara pidato dan verifikasi. Gerakan mahasiswa sejati tidak lahir dari ruang konferensi pers yang mewah. Gerakan mahasiswa lahir dari keprihatinan yang terusik, dari pembacaan realitas yang jujur, dan dari keberanian untuk mengatakan kebenaran kepada kekuasaan, bukan kepada kekuasaan yang lain dengan menyamar sebagai kebenaran. Publik berhak menolak BEM Bersatu, bukan karena takut pada kritik, tapi karena menolak kebohongan yang menyamar sebagai kritik. Menolak pencurian identitas yang menyamar sebagai representasi. Menolak “cocokologi” yang menyamar sebagai analisis. Ada garis tipis antara pengawal reformasi dan pengkhianat reformasi. Garis itu adalah integritas. Dan BEM Bersatu, dengan segala bukti yang terhampar, telah memilih untuk berdiri di sisi yang salah. Sejarah tidak akan memaafkan pengkhianatan semacam itu terlebih ketika dilakukan dengan mengenakan topeng mahasiswa.

Nasional, Pemerintahan, Pendidikan

Gempa Magnitudo 6,7 Guncang Palu: Respons Darurat yang Cepat dan Perlindungan Kelompok Rentan yang Inklusif

Tinggalkan Komentar / Nasional, Pemerintahan, Pendidikan /

Penulis: Perkumpulan Mitra Wacana  Ruminews.id, Palu — Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 mengguncang Kota Palu dan wilayah sekitarnya pada Selasa (16/6/2026) pukul 10.27 WIB. Meski tidak berpotensi tsunami dan belum dilaporkan menimbulkan korban jiwa, peristiwa ini kembali mengingatkan masyarakat akan tingginya risiko kebencanaan di Sulawesi Tengah.

Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan

DEMA FUF Turun ke Jalan, Tolak Kenaikan BBM dan Desak Pendidikan Gratis untuk Rakyat

Tinggalkan Komentar / Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan /

ruminews.id – Makassar, Rabu 17 juni 2026-Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat (DEMA FUF) melakukan aksi unjuk rasa dijalan di dua titik yakni kantor sementara dprd provinsi sulawesi selatan Dema FUF, melakukan orasi secara bergantian menyampaikan keprihatinan mendalam atas sejumlah kebijakan dan kondisi sosial-ekonomi yang sedang melanda masyarakat Indonesia saat ini.

Nasional, Pemerintahan, Pemuda

HMI Cabang Gowa Raya Serukan Reformasi Jilid II, Tegaskan Perlawanan terhadap Kemunduran Demokrasi

Tinggalkan Komentar / Nasional, Pemerintahan, Pemuda /

ruminews.id – Makassar, 17 Juni 2026 – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Gowa Raya menggelar aksi unjuk rasa bertajuk “Reformasi Jilid II: Orde Baru Gaya Baru” pada Selasa (17/6). Aksi yang dimulai sejak pukul 17.00 WITA di sepanjang Jalan A.P. Pettarani dan berlanjut hingga Jalan Sultan Alauddin tersebut berlangsung sampai sekitar 20.00 WITA, dengan membawa 13 tuntutan yang dianggap sebagai representasi keresahan rakyat terhadap berbagai kebijakan pemerintah dan kondisi demokrasi nasional saat ini. Dalam aksi tersebut, massa HMI Cabang Gowa Raya menyoroti berbagai persoalan mulai dari kenaikan harga kebutuhan pokok, kenaikan BBM non-subsidi, dugaan kembalinya praktik-praktik otoritarianisme, hingga tuntutan reformasi sektor keamanan, pendidikan, dan pengelolaan sumber daya alam. Ketua Umum HMI Cabang Gowa Raya, Taufikurrahman, menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk tanggung jawab moral mahasiswa sebagai agen perubahan dan kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan. “Gerakan Reformasi 1998 lahir dari keberanian mahasiswa melawan ketidakadilan dan penyalahgunaan kekuasaan. Hari ini, semangat itu harus kembali dihidupkan ketika ruang demokrasi semakin menyempit, kritik mulai dibungkam, dan kebijakan negara semakin jauh dari kepentingan rakyat. HMI Cabang Gowa Raya hadir untuk memastikan bahwa suara rakyat tidak padam,” tegas Taufikurrahman. Menurutnya, berbagai kebijakan yang lahir belakangan ini menunjukkan adanya kecenderungan sentralisasi kekuasaan dan melemahnya kontrol publik terhadap negara. “Kami melihat adanya gejala kemunduran demokrasi. Ketika kritik dianggap ancaman, ketika aparat lebih sering berhadapan dengan rakyat daripada melindungi rakyat, maka mahasiswa memiliki kewajiban historis untuk mengingatkan negara agar kembali pada cita-cita reformasi. Ini bukan sekadar aksi demonstrasi, tetapi panggilan moral untuk menyelamatkan demokrasi Indonesia,” lanjutnya. Sementara itu, Jenderal Lapangan, Thafdil, menegaskan bahwa seluruh tuntutan yang dibawa merupakan hasil konsolidasi dan kajian terhadap berbagai persoalan yang sedang dihadapi masyarakat. “Kami turun ke jalan bukan karena kepentingan kelompok tertentu, melainkan karena realitas yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Harga kebutuhan pokok yang terus meningkat, kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat, serta berbagai bentuk ketidakadilan harus menjadi perhatian serius pemerintah. Jika suara rakyat tidak didengar di ruang-ruang formal, maka jalanan akan menjadi mimbar perjuangan,” ujar Thafdil dalam orasinya. Ia juga menegaskan bahwa mahasiswa akan terus mengawal berbagai isu strategis nasional hingga pemerintah menunjukkan keberpihakan yang nyata kepada rakyat. Di tengah jalannya aksi, massa mengaku mendapat intimidasi dan upaya pembubaran oleh sejumlah orang tak dikenal (OTK). Kehadiran kelompok tersebut sempat memicu ketegangan dan mengganggu jalannya penyampaian aspirasi. HMI Cabang Gowa Raya mengecam segala bentuk tindakan yang menghalangi kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat di muka umum yang dijamin oleh konstitusi. “Siapa pun yang berupaya membungkam suara mahasiswa dan rakyat sesungguhnya sedang melawan semangat demokrasi itu sendiri. Kebebasan menyampaikan pendapat adalah hak konstitusional yang tidak boleh diintervensi oleh siapa pun,” tegas Taufikurrahman. Melalui aksi Reformasi Jilid II ini, HMI Cabang Gowa Raya menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat untuk tetap kritis dalam mengawal jalannya pemerintahan serta memastikan cita-cita reformasi tetap hidup demi terwujudnya Indonesia yang adil, demokratis, berdaulat, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.

Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda

Indonesia Hari Ini: Di Persimpangan Harapan dan Ketidakpastian

Tinggalkan Komentar / Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda /

Penulis: Akbar Mujadid Nusantara – Kader HmI ruminews.id – Indonesia saat ini sedang berada pada fase yang menentukan arah masa depannya. Berbagai capaian pembangunan yang diraih dalam beberapa tahun terakhir menghadirkan optimisme bahwa bangsa ini mampu menjadi negara maju dan berdaya saing global. Namun, di balik harapan tersebut, masih terdapat berbagai persoalan yang menimbulkan ketidakpastian di tengah masyarakat. Indonesia hari ini ibarat berada di sebuah persimpangan jalan: antara harapan akan masa depan yang lebih baik dan ketidakpastian yang muncul akibat berbagai tantangan yang belum terselesaikan. Dari sisi ekonomi, pemerintah berhasil menjaga stabilitas pertumbuhan di tengah situasi global yang penuh gejolak. Pembangunan infrastruktur yang masif, transformasi digital, serta upaya hilirisasi industri menjadi fondasi penting bagi peningkatan daya saing nasional. Berbagai proyek strategis nasional juga diharapkan mampu mendorong pemerataan pembangunan dan membuka peluang investasi yang lebih luas. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Harga kebutuhan pokok yang cenderung meningkat, sulitnya akses lapangan pekerjaan yang layak, serta tingginya biaya pendidikan dan kesehatan masih menjadi keluhan yang sering terdengar. Di tengah berbagai indikator makroekonomi yang menunjukkan tren positif, sebagian masyarakat justru masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya harus diukur melalui angka pertumbuhan, tetapi juga melalui sejauh mana manfaatnya dirasakan secara nyata oleh rakyat. Di bidang politik dan demokrasi, Indonesia patut berbangga karena mampu mempertahankan sistem demokrasi pascareformasi selama lebih dari dua dekade. Pemilihan umum yang berlangsung secara berkala menjadi bukti bahwa mekanisme demokrasi masih berjalan. Akan tetapi, kualitas demokrasi tidak cukup hanya diukur dari terselenggaranya pemilu. Demokrasi juga membutuhkan ruang partisipasi publik yang sehat, kebebasan berekspresi yang terjamin, serta pengawasan yang efektif terhadap penyelenggara negara. Meningkatnya polarisasi politik, maraknya penyebaran disinformasi, serta menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap sebagian institusi negara menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian serius. Kritik yang disampaikan masyarakat seharusnya dipandang sebagai bagian dari kontrol demokratis, bukan sebagai ancaman terhadap stabilitas negara. Demokrasi yang kuat justru lahir dari keterbukaan terhadap kritik dan kesediaan untuk terus melakukan perbaikan. Sementara itu, penegakan hukum masih menjadi salah satu isu yang paling sering diperdebatkan. Masyarakat berharap hukum dapat menjadi instrumen keadilan yang berlaku setara bagi seluruh warga negara tanpa memandang status sosial, ekonomi, maupun kedudukan politik. Namun berbagai kasus yang muncul sering kali menimbulkan persepsi bahwa keadilan belum sepenuhnya dapat diakses secara merata. Ketika kepercayaan publik terhadap hukum melemah, maka legitimasi negara sebagai negara hukum juga akan menghadapi tantangan yang serius. Di tengah berbagai tantangan tersebut, Indonesia sebenarnya memiliki modal besar untuk menjadi negara maju. Bonus demografi yang akan mencapai puncaknya dalam beberapa dekade mendatang merupakan peluang yang tidak dimiliki oleh banyak negara. Jumlah penduduk usia produktif yang besar dapat menjadi kekuatan ekonomi yang luar biasa apabila didukung oleh kualitas pendidikan, keterampilan, dan lapangan kerja yang memadai. Sebaliknya, tanpa pengelolaan yang tepat, bonus demografi justru berpotensi menjadi beban sosial yang memperbesar angka pengangguran dan ketimpangan. Generasi muda memiliki peran strategis dalam menentukan arah bangsa ke depan. Mereka tidak hanya dituntut untuk menjadi penonton dari berbagai dinamika yang terjadi, tetapi juga harus menjadi pelaku perubahan yang mampu menghadirkan gagasan, inovasi, dan solusi atas berbagai persoalan bangsa. Kesadaran kritis, literasi yang kuat, serta kepedulian terhadap kepentingan publik menjadi modal penting dalam membangun masa depan Indonesia yang lebih baik. Pada akhirnya, Indonesia hari ini memang berada di persimpangan harapan dan ketidakpastian. Harapan hadir melalui berbagai potensi besar yang dimiliki bangsa, sementara ketidakpastian muncul dari berbagai tantangan yang belum sepenuhnya teratasi. Pilihan arah yang diambil hari ini akan menentukan wajah Indonesia pada masa mendatang. Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama antara pemerintah, masyarakat, akademisi, dan generasi muda untuk memastikan bahwa harapan dapat mengalahkan ketidakpastian. Sebab masa depan Indonesia tidak ditentukan oleh seberapa besar tantangan yang dihadapi, melainkan oleh seberapa besar keberanian bangsa ini untuk menjawab tantangan tersebut dengan kebijakan yang tepat, kepemimpinan yang visioner, dan partisipasi masyarakat yang aktif.

Infotainment, Nasional, Pemerintahan

Garda Prabowo Madiun Raya Bersama Ormas Tolak Provokasi, Serukan Demokrasi Santun

Tinggalkan Komentar / Infotainment, Nasional, Pemerintahan /

ruminews.id, Madiun – Sejumlah organisasi masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Ormas se-Madiun Raya bersama Garda Prabowo Madiun Raya menyatakan komitmen menjaga stabilitas sosial, persatuan bangsa, dan mendukung jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan tersebut disampaikan dalam deklarasi sikap yang berlangsung di Posko Garda Prabowo Madiun Raya, Senin (15/6/2026). Ketua Garda Prabowo Madiun Raya, Eko Hadi Susilo, mengatakan bahwa pihaknya merasa perlu menyampaikan sikap di tengah berbagai dinamika sosial dan politik yang berkembang. Menurutnya, kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari demokrasi, namun harus disampaikan secara santun, konstruktif, dan tidak mengandung unsur penghinaan maupun provokasi yang dapat memicu perpecahan di tengah masyarakat. Dalam deklarasi tersebut, Aliansi Ormas Madiun Raya menegaskan penolakan terhadap segala bentuk ujaran yang berpotensi mengganggu persatuan bangsa. Mereka juga mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya di wilayah Madiun Raya dan Jawa Timur, untuk menjaga kerukunan, memperkuat persaudaraan, serta mengedepankan semangat gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, aliansi menyatakan dukungan terhadap berbagai program pembangunan yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Mereka menilai pembangunan nasional membutuhkan suasana yang aman dan kondusif agar kebijakan yang dirancang pemerintah dapat berjalan efektif demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Aliansi Ormas Madiun Raya bersama Garda Prabowo juga mendorong terciptanya ruang demokrasi yang sehat dan berorientasi pada solusi. Mereka menegaskan kesiapan untuk ikut menjaga stabilitas daerah dan mendukung pemerintahan yang sah apabila muncul berbagai upaya yang dinilai dapat mengganggu jalannya roda pemerintahan maupun persatuan nasional. Menurut Eko, komitmen tersebut merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam menjaga keutuhan bangsa. Ia berharap seluruh elemen masyarakat dapat mengedepankan dialog, persatuan, dan semangat kebangsaan dalam menyikapi berbagai perbedaan pandangan yang muncul di ruang publik.

Nasional, Pemerintahan, Pendidikan

Gus Falah Desak Penambahan Honor Tenaga Pendidik di Internal Polri

Tinggalkan Komentar / Nasional, Pemerintahan, Pendidikan /

ruminews.id, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menegaskan honor bagi tenaga pendidik di internal Polri harus ditambah. Politisi yang akrab disapa Gus Falah itu mengungkapkan, honor tenaga pendidik di lembaga pendidikan Kepolisian hanya Rp100 ribu per jam. Hal itu disampaikan Gus Falah dalam rapat Komisi III DPR RI dengan Polri dan PPATK di kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (17/6/2026). “Padahal para pendidik ini akan mencetak tenaga-tenaga yang lebih profesional. Tapi kalau cuma dibayar Rp100 ribu per jam, itu sangat kurang, jadi mohon ini ditinjau,” ujar Gus Falah. Gus Falah pun berharap adanya dukungan anggaran bagi infrastruktur pelaksanaan KUHP dan KUHAP baru. Karena itu, Gus Falah menegaskan Polri memang membutuhkan tambahan anggaran. “Apalagi setelah revisi UU Polri disahkan, usia pensiun bertambah, sudah pasti anggarannya juga harus ditambah,” ujar Gus Falah. Gus Falah pun menyatakan tambahan angggaran juga dibutuhkan dalam pemanfaatan teknologi AI guna memerangi penipuan finansial, kejahatan siber, serta kebutuhan forensik digital dan deteksi wajah. “Intinya, sebagaimana disampaikan oleh kapoksi kami, anggaran untuk Polri harus ditambah. Dan kami akan support penuh untuk itu,” pungkas Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI itu.  

Hukum & Kriminal, Luwu Timur, Luwu Timur, Nasional, Pemerintahan, Pemuda

Menanti Keadilan untuk W: Delapan Hari Bungkam yang Menyakitkan

Tinggalkan Komentar / Hukum & Kriminal, Luwu Timur, Luwu Timur, Nasional, Pemerintahan, Pemuda /

Ruminews.id, Luwu Timur – Delapan hari pasca laporan dugaan tindak pemerkosaan yang dialami seorang pemudi berinisial W dilayangkan kepada aparat penegak hukum, hingga kini pihak korban dan pendampingnya mengaku belum mendapatkan kejelasan terkait perkembangan penanganan kasus tersebut.

Ekonomi, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda

Ilusi Sekat Pasar: Mengapa Kenaikan BBM Non-Subsidi Bukan Urusan “Orang Kaya” Semata

Tinggalkan Komentar / Ekonomi, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda /

Penulis : Mujahid Turaihan – Koordinator Isu Hukum & Ham Bem PTMA Indonesia Timur Ruminews.id – Pemerintah dan korporasi penyedia energi sering kali menggunakan narasi dikotomi saat mengumumkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi (seperti Pertamax series atau Dex series). Narasi yang dilempar ke publik biasanya seragam: “Ini hanya berdampak pada kelompok masyarakat kelas menengah ke atas yang mampu, tidak akan mengganggu hajat hidup orang banyak.” Namun, di atas panggung realitas ekonomi, sekat antara komoditas subsidi dan non-subsidi tidak pernah benar-benar kedap air. Menaikkan harga BBM non-subsidi tanpa memitigasi efek kederasannya ke sektor subsidi adalah sebuah kenaifan ekonomi. Berikut adalah anatomi kritis bagaimana kenaikan BBM non-subsidi justru mendistorsi dan membebani BBM bersubsidi (Pertalite dan Solar):  Migrasi Massal Konsumen (Efek Substitusi) Hukum dasar ekonomi tidak bisa diredam oleh sekadar imbauan moral. Ketika selisih harga antara BBM non-subsidi dan subsidi semakin melebar (misalnya selisih antara Pertamax dan Pertalite), batas psikologis kelayakan finansial konsumen akan jebol. Masyarakat kelas menengah yang sebelumnya “sadar diri” dan memilih BBM non-subsidi demi merawat mesin kendaraan mereka, secara rasional akan menghitung ulang pengeluaran bulanan mereka. Hasilnya? Migrasi massal secara instan ke BBM bersubsidi. Dampaknya: Antrean di jalur Pertalite menjalar panjang, sementara jalur Pertamax sepi melengang. BBM bersubsidi yang kuotanya sudah dibatasi oleh APBN justru habis lebih cepat dari jadwal karena harus menampung limpahan konsumen baru. Efek Domino pada Biaya Logistik dan Inflasi Terselubung Banyak yang lupa bahwa kendaraan niaga ringan seperti mobil boks logistik, angkutan komoditas pangan antarwilayah, dan kurir e-commerce sebagian menggunakan BBM non-subsidi untuk mengejar efisiensi waktu dan performa mesin. Ketika harga operasional mereka naik akibat BBM non-subsidi yang mahal, para pelaku usaha dihadapkan pada dua pilihan pelik: Menaikkan tarif layanan/harga barang, yang memicu inflasi dan menurunkan daya beli masyarakat bawah. Turun kelas menggunakan BBM bersubsidi (Solar/Pertalite) demi bertahan hidup, yang secara langsung merebut jatah masyarakat yang lebih membutuhkan. Jebakan Fiskal: Anggaran Subsidi Justru Berpotensi Membengkak Niat awal menaikkan harga BBM non-subsidi biasanya adalah untuk korporasi (seperti Pertamina) agar tidak merugi akibat fluktuasi harga minyak mentah dunia. Namun, efek migrasi konsumen yang disebutkan di poin pertama justru menciptakan bumerang bagi negara. Jika volume konsumsi Pertalite dan Solar melonjak tajam karena perpindahan konsumen Pertamax, maka beban kompensasi dan subsidi yang harus dibayar negara kepada badan usaha justru berpotensi membengkak. Alih-alih menghemat kas negara, kebijakan ini malah memindahkan beban finansial dari kantong korporasi ke kas APBN melalui jalur subsidi yang jebol. Ketegangan Sosial di SPBU Secara horizontal, gesekan sosial tidak dapat dihindari. Pengemudi ojek online, angkutan umum, dan masyarakat rentan yang secara regulasi merupakan hakikat penerima BBM bersubsidi, harus berebut ruang, waktu, dan kuota dengan mobil-mobil kelas menengah yang ikut mengantre di jalur subsidi. Kebijakan ini secara tidak langsung menciptakan kanibalisme kelas di lapangan. Kesimpulan Menaikkan harga BBM non-subsidi dengan asumsi “tidak akan mengganggu rakyat kecil” adalah bentuk pemikiran linier yang mengabaikan sifat dinamis pasar. Ekonomi adalah ekosistem yang saling terhubung. Selama celah harga antara yang bersubsidi dan non-subsidi terlampau jauh, dan selama sistem pembatasan pembelian subsidi di lapangan masih bolong-bolong, maka setiap rupiah kenaikan pada BBM non-subsidi adalah lonceng kematian bagi ketahanan kuota BBM bersubsidi. Pemerintah tidak bisa lagi menggunakan pendekatan parsial. Mengelola energi bukan sekadar menaik-turunkan angka di papan SPBU, melainkan mengelola psikologi massa dan daya tahan perut masyarakat.

Scroll to Top