Pemerintahan

Daerah, Makassar, Pemerintahan, Pendidikan

Ketua PGRI Sulsel Sebut Program Seragam Gratis Pemkot Makassar Sangat Bermanfaat

ruminews.id, MAKASSAR — Program seragam sekolah gratis bagi siswa baru tingkat SD dan SMP yang digagas Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dan Wakil Wali Kota, Aliyah Mustika Ilham, terus menuai respons positif dari berbagai kalangan. “Program ini meringankan beban ekonomi masyarakat, terutama bagi orang tua yang tergolong kurang mampu,” ujarnya, Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Sulawesi Selatan, Prof. Dr. Hasnawi Haris, Senin (4/8/2025). Prof. Dr. Hasnawi Haris, menyampaikan pandangannya terkait kebijakan tersebut. Ia menilai, program ini memiliki nilai manfaat yang signifikan, terutama dalam konteks pemerataan akses pendidikan. “Seragam gratis yang dibiayai oleh Pemerintah Kota Makassar tentu sangat membantu, terutama bagi masyarakat yang berada dalam keterbatasan ekonomi,” jelasnya. “Tapi, tentu saja tidak semua masyarakat akan memandang kebijakan ini dari sudut yang sama,” tambah guru besar UNM itu. Ia menyebutkan, dalam realisasi kebijakan publik, perbedaan persepsi merupakan hal yang wajar. Namun, sebagai Ketua PGRI Sulsel, dirinya menekankan pentingnya pemerintah menjalankan program ini secara konsisten dan bertanggung jawab. “Program ini merupakan janji kampanye dari Pak Wali dan Ibu Wawali, sehingga sudah sepatutnya ditunaikan. Ini bukan hanya soal janji politik, tapi juga soal komitmen pada pemerataan kesempatan bagi seluruh anak bangsa,” tambahnya. Hasnawi juga menilai dinamika dalam proses distribusi yang masih berlangsung. Dalam konteks ini, menurutnya, penting memastikan tidak ada kendala administratif atau teknis yang menghambat pendistribusian. Selain itu, ia menyebut adanya aspirasi dari pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) lokal yang ingin dilibatkan dalam proses produksi seragam. Menurut Hasnawi, hal tersebut bisa menjadi nilai tambah apabila dikelola secara adil dan transparan. “Ini bisa jadi sinergi positif antara kebijakan pendidikan dan penguatan ekonomi lokal, selama pelaksanaannya dikawal dengan baik,” jelasnya. Hasnawi menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa program ini tetap harus dijalankan hingga tuntas, dengan prinsip akuntabilitas dan keberpihakan terhadap masyarakat yang membutuhkan. “Kuncinya ada di pelaksanaan. Selama program ini bermanfaat dan dijalankan sesuai aturan, tentu akan mendapat apresiasi dari masyarakat luas,” pungkasnya.

DPRD Kota Makassar

PD Pasar Siapkan Relokasi, DPRD Tinjau Kesiapan Pasar Terong

ruminews.id – MAKASSAR — Komisi B DPRD Kota Makassar meninjau langsung Pasar Terong untuk melihat kesiapan relokasi pedagang yang selama ini menempati area jalan Sawi, Senin (4/8). Peninjauan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang membahas penertiban area pasar dan pengembalian fungsi fasilitas umum. Kunjungan ini dipimpin Ketua Komisi B DPRD Makassar, Ismail, didampingi anggota komisi serta Direktur Utama Perumda Makassar Raya beserta jajaran. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan fasilitas yang akan digunakan pedagang. “Pagi ini kami meninjau langsung gedung relokasi pedagang Jalan Sawi di Pasar Terong. Kunjungan ini untuk memastikan tempat yang disiapkan sudah layak dan aman digunakan,” ujar Ismail. Dalam peninjauan tersebut, rombongan berdiskusi dengan pihak pengelola terkait kelengkapan sarana, kelayakan bangunan, dan aspek keselamatan bagi pedagang. Ismail menegaskan, proses relokasi harus berjalan tertib tanpa merugikan pihak manapun. “Kami berharap relokasi ini menjadi solusi yang adil, dengan tetap mengutamakan kenyamanan, keamanan, dan kelangsungan usaha para pedagang di lokasi baru,” katanya. Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PD Pasar Makassar Raya, Ali Gauli Rasyid, mengatakan pihaknya telah menyiapkan sejumlah langkah agar proses relokasi berjalan lancar tanpa merugikan pedagang. “Kunjungan Komisi B ini untuk memastikan kesiapan kami menindaklanjuti hasil RDP. Kami ingin para pedagang yang menempati badan jalan bisa pindah ke lokasi baru yang lebih nyaman dan tertata,” jelas Ali.

DPRD Kota Makassar

DPRD Makassar Dukung QRIS, Ingatkan Pemkot soal Kesiapan Lapangan

ruminews.id – MAKASSAR – DPRD Kota Makassar menyatakan dukungannya terhadap penerapan sistem pembayaran digital berbasis Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di berbagai sektor layanan publik. Namun, mereka mengingatkan agar Pemerintah Kota (Pemkot) tidak hanya fokus pada seremoni peluncuran, tetapi juga memastikan kesiapan teknis di lapangan.   Program digitalisasi layanan ini resmi dimulai dengan peluncuran QRIS di sektor terminal, pasar tradisional, dan PDAM oleh Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Senin (28/7), di Pasar Niaga Daya, Kecamatan Biringkanaya.   Anggota Komisi B DPRD Makassar, Umiyati, menilai langkah ini sebagai terobosan penting, namun harus dibarengi dengan infrastruktur dan sumber daya yang memadai.   “Digitalisasi itu penting, tapi jangan hanya tampak canggih di permukaan. Pertanyaannya, apakah semua juru parkir sudah punya perangkat untuk akses QRIS? Apakah di pasar perangkatnya tersedia? Di PDAM, bagaimana sistem integrasinya?” ujar Umiyati, Senin (4/8/2025).   Ia menekankan pentingnya perangkat pendukung, seperti ponsel pintar bagi para juru parkir, serta kelengkapan identitas berupa ID card dengan barcode QRIS yang mencantumkan lokasi tugas.

Daerah, Makassar, Pemerintahan

Aliyah Mustika Ilham Dorong Penguatan Organisasi PPTI Sebelum Kolaborasi Program

ruminews.id, MAKASSAR – Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, kembali menunjukkan komitmennya terhadap isu kesehatan masyarakat dengan menerima audiensi dari Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia (PPTI) Kota Makassar di Ruang Kerjanya, Kantor Wali Kota Makassar, Senin (4/8/2025). Dalam pertemuan tersebut, Aliyah menyampaikan apresiasi atas langkah PPTI Makassar yang akan segera mengadakan pelantikan pengurus baru sebanyak 25 orang pada bulan Agustus ini yang merupakan pelantikan perdana untuk tingkat Kota Makassar. “Saya sangat menghargai semangat PPTI dalam berperan aktif menekan angka penyebaran TBC di Kota Makassar. Pelantikan pengurus ini adalah awal yang baik untuk memperkuat struktur organisasi agar ke depannya dapat berkolaborasi lebih efektif dengan pemerintah,” ujar Aliyah Mustika Ilham. Aliyah Mustika Ilham menegaskan bahwa Pemerintah Kota Makassar terbuka untuk menjalin sinergi dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi seperti PPTI, dalam mendukung visi Makassar sebagai kota yang unggul di bidang kesehatan. Namun demikian, Aliyah Mustika Ilham mendorong agar PPTI terlebih dahulu merampungkan pelantikan kepengurusan barunya sebagai dasar pijakan kolaborasi lebih lanjut. “Silakan lanjutkan pelantikan pengurus baru terlebih dahulu. Setelah itu, kita bisa duduk bersama lagi untuk membahas program-program yang bisa dijalankan secara kolaboratif,” tambahnya. Audiensi tersebut turut dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, Nursaidah Sirajuddin, beserta jajaran dinas kesehatan yang siap mendukung langkah-langkah teknis dan kebijakan di lapangan. Sementara itu, jajaran PPTI Kota Makassar turut hadir, Misriani Ilyas (Ketua), AKBP (Purn) Yusni Ahmadi (Wakil Ketua), Irmawati Umar (Sekretaris), Johar Sanusi Bandu (Koordinator Bidang Penyuluhan dan Diklat), dan Rismawati (Bendahara). Melalui pertemuan ini, Aliyah Mustika Ilham kembali menegaskan bahwa Pemkot Makassar akan selalu mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan TBC secara menyeluruh di Kota Makassar.

DPRD Kota Makassar

DPRD Makassar Dalami Dugaan Diskriminasi Karyawan oleh Toko Ritel

ruminews.id – Makassar – DPRD Kota Makassar melalui Komisi A dan Komisi B menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pihak PT Midi Utama Indonesia Tbk (Alfamidi), organisasi kemasyarakatan, dan perwakilan keluarga pelapor, Jumat (1/8/2025). Rapat ini digelar untuk menindaklanjuti laporan dugaan diskriminasi karyawan dan pencemaran nama baik oleh jaringan ritel modern tersebut.   Dalam rapat yang berlangsung di ruang Komisi DPRD Makassar itu, berbagai isu strategis ikut disorot, mulai dari kepatuhan terhadap perizinan, pajak, hingga pelanggaran etika perusahaan terhadap karyawan.   Anggota Komisi A DPRD Makassar, Andi Makmur Burhanuddin, menyampaikan keprihatinannya atas informasi terkait dugaan diskriminasi terhadap karyawan perempuan berhijab di sejumlah gerai Alfamidi dan jaringan serupa.   “Saya menerima laporan, termasuk dari FPI, bahwa ada kecenderungan beberapa gerai meminta karyawan melepas jilbab saat bertugas. Jika benar, ini bukan hanya diskriminasi, tapi pelanggaran hak konstitusional dalam beragama,” tegasnya.

DPRD Kota Makassar

DPRD Makassar Soroti Dugaan UMKM Tak Dilibatkan dalam Program Seragam Gratis

ruminews, MAKASSAR — Program pembagian seragam sekolah gratis bagi siswa di Kota Makassar kembali menuai sorotan. Dugaan muncul bahwa tidak semua proses pengadaan seragam melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal sebagaimana yang dijanjikan sebelumnya. Temuan ini diungkap Laskar Merah Putih (LMP) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi D DPRD Makassar, baru-baru ini. Dalam pemaparannya, LMP menyebut dua toko, yaitu Toko Sinar Bahagia dan Toko Firman di Pasar Butung, yang diduga tidak termasuk dalam daftar 33 UMKM resmi penyedia seragam. Selain itu, nama seorang individu bernama Roy disebut melakukan pembelian seragam dari toko-toko tersebut. Ketua Komisi D DPRD Makassar, Ari Ashari Ilham, meminta semua pihak melihat persoalan ini secara objektif. Ia menegaskan pentingnya penelusuran lebih lanjut agar dapat dipastikan apakah proses distribusi sesuai dengan prinsip keterbukaan dan pemberdayaan UMKM. “Kalau disebut nama Roy sebagai pemenang tender tetapi tidak terdaftar sebagai UMKM, tentu kami perlu mendalami lebih lanjut. Ini bukan soal menyalahkan, tapi bagaimana menjaga transparansi dan kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah,” ujar Ari, Kamis (31/7). Ari juga menyampaikan bahwa sekitar 33 ribu seragam telah didistribusikan kepada siswa. Namun, kualitas dan kesesuaian spesifikasi tetap menjadi perhatian. Jika ditemukan ketidaksesuaian, ia menilai perlu ada langkah korektif.

Daerah, Jakarta, Olahraga, Pemerintahan

Wali Kota Munafri Percepat Pembangunan Stadion Untia, Studi Lapangan ke JIS

ruminews.id, JAKARTA – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menunjukkan komitmen kuat dalam percepatan pembangunan Stadion Untia, di Kecamatan Biringkanaya. Hal ini ditandai dengan dilakukannya studi lapangan ke Jakarta Propertindo (Jak Pro) atau Jakarta International Stadium (JIS) bersama jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menjadi leading sector pembangunan stadion, Rabu (30/7/2025). Turut hadir dalam kunjungan ini, Sekda Kota Makassar A. Zulkifly Nanda, Kepala Dinas PU Zuhaelsi Zubir, Plt Kepala Dinas Penataan Ruang Fuad Azis, Kepala Bapenda Andi Asminullah Azis. Kemudian, Kepala Bappeda Muhammad Dahyal, Kepala DLH Helmy Budiman, Kepala Dinas Perdagangan Evi Aprialty, serta Ketua Tim Ahli Pemkot Makassar Hudli Huduri, Prof. Dr. Nurlina Zubair. Rombongan diterima langsung oleh Direktur Proyek JIS dari Jakpro, Iwan Takwin, bersama Head of SBU JIS Shinta Syamsu Arief, serta jajaran direksi JIS lainnya. Dalam keterangannya, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan komitmennya untuk membangun Stadion Untia sebagai pusat pengembangan kawasan ekonomi baru di Kota Makassar. Munafri menyebut bahwa kunjungan ke JIS dilakukan untuk tujuan utama, memperdalam proses perencanaan pembangunan stadion dan belajar dari pengalaman Jakarta dalam membangun infrastruktur berskala besar dan berstandar internasional. “Ada dua hal utama mengapa kami datang ke sini. Pertama, kami sedang dalam proses membangun stadion sepak bola yang akan menjadi trigger atau pemicu tumbuhnya kawasan ekonomi baru di Kota Makassar,” ungkap Munafri. Ia menjelaskan, atmosfer sepak bola yang sangat kuat di Kota Makassar menjadi salah satu alasan strategis pembangunan stadion ini. Meski kapasitasnya kelak hanya sekitar seperempat dari JIS. Sehingga stadion Untia yang direncanakan ini akan menjadi ikon baru kota dan diharapkan mampu memenuhi standar internasional. “Kami targetkan kapasitasnya di angka 15.000 sampai 20.000 kursi. Tapi yang lebih penting dari itu, kami ingin stadion ini memenuhi kaidah dan regulasi internasional agar bisa digunakan di semua level pertandingan, baik nasional maupun internasional,” lanjutnya. Appi juga mengapresiasi Jakarta International Stadium sebagai infrastruktur modern yang dibangun dengan desain canggih, bahkan berhasil diselesaikan di tengah tantangan besar pandemi COVID-19. Menurutnya, JIS adalah contoh konkret bagaimana infrastruktur modern bisa dibangun di tengah tantangan besar. “Kami ingin pelajari bagaimana perencanaan, manajemen risiko, dan eksekusi proyek stadion yang dilakukan dengan baik di sini,” kata politisi Golkar itu. Stadion Untia, menurut Munafri, bukan hanya proyek olahraga semata. Pemerintah Kota Makassar menjadikan proyek ini sebagai katalisator tumbuhnya pusat ekonomi baru di bagian timur kota, termasuk dengan merancang kawasan komersial dan UMKM yang terintegrasi. Dalam kunjungan ini, Wali Kota juga menyampaikan bahwa tahapan perencanaan teknis Stadion Untia akan dimulai pada akhir 2025. Dokumen seperti FS, DED, Amdal, Amdalalin, hingga sertifikasi lahan tengah dirampungkan agar proses groundbreaking bisa dimulai pada awal 2026. “Kami ingin pembangunan stadion ini menjadi model pembangunan yang terencana, terukur, dan bisa dipertanggungjawabkan dari semua sisi: teknis, legal, dan manfaatnya bagi masyarakat,” tegas Munafri. Kunjungan ke JIS menjadi bagian penting dari upaya menyusun pembangunan Stadion Untia dengan pendekatan pembelajaran langsung dari pengalaman terbaik nasional. Munafri berharap proyek ini tak hanya menjadi simbol, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi, budaya, dan kebanggaan warga Kota Makassar. Wali Kota berlatar pengusaha itu, menegaskan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari persiapan matang sebelum memulai tahapan groundbreaking Stadion Untia pada akhir 2025. “Kami ingin memastikan pembangunan Stadion Untia dibangun dengan standar internasional tahun 2025 ini,” ujarnya, usai berbincabg di lapangan JIS. “Oleh karena itu, kami melakukan studi lapangan di JIS untuk melihat langsung kebutuhan teknis, tahapan pembangunan, hingga aspek regulasi seperti standar FIFA, Amdal, Amdalalin, DED, hingga status legalitas lahan,” tambah Munafri. Dengan langkah konkret ini, Pemerintah Kota Makassar memperlihatkan keseriusan dalam menghadirkan infrastruktur monumental yang tidak hanya membanggakan kota, tapi juga memperkuat ekosistem olahraga nasional. Ia menambahkan, saat ini Pemerintah Kota Makassar sedang menuntaskan dokumen-dokumen teknis sebagai persyaratan dasar. Pekerjaan perencanaan diharapkan rampung pada akhir 2025 agar proses konstruksi bisa segera dimulai awal tahun 2026. “Kami targetkan seluruh dokumen—mulai dari feasibility study, Amdal, DED hingga sertifikasi tanah bisa diselesaikan di tahun ini. Sehingga akhir 2025 atau awal 2026 kita bisa mulai pekerjaan fisik stadion,” katanya. Apa yang dilakukan Wali Kota Munafri ini tujuanya agar mempercepat pembangunan stadion menjawab harapan masyarakat dan pecinta sepak bola di kota Daeng. Apalagi dalam visi-misi tujuh Program uanggulan Wali Kota Munafri Arifuddin dan Wawali Aliyah Mustika Ilham, Stadion Untia masuk dalam prioritas. Oleh sebab itu, ia menegaskan, rencana pembangunan Stadion Untia dirancang berdiri di atas lahan seluas 6 hektare lebih akan secepatnya terwujud. Meski tidak sebesar JIS, stadion ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan fasilitas olahraga berstandar internasional di Kawasan Timur Indonesia, khususnya di Makassar. Munafri juga menyebut, pembangunan stadion ini bukan hanya fokus pada sektor olahraga, tapi juga menjadi motor penggerak ekonomi baru di kawasan sekitar. “Kita ingin stadion Untia ini menjadi kawasan pertumbuhan ekonomi baru. Bukan hanya tempat pertandingan sepak bola, tetapi juga memicu kegiatan UMKM, pariwisata, serta membuka lapangan kerja baru,” tururnya. Appi pun menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk melibatkan perguruan tinggi dalam proses perencanaan dan pengawasan teknis proyek. Pihak Pemkot Makassar, akan melibatkan akademisi perguruan tinggi yang punya kapasitas di bidang arsitektur, teknik sipil, dan tata kota. “Kita butuh transfer pengetahuan dan pemantauan independen agar pembangunan stadion ini benar-benar sesuai dengan best practice, (prosedur, kebijakan dan kegiatan operasional),” imbuhnya. Pada kesempatan ini, Munafri fan Direktur Jakpro Iwan berdiskusi soal teknis Pembangunan stadion. Bahakan memantau lapangan JIS tersebut untuk menjadi acuan dibangun fisik Stadion Untia. Dalam sesi kunjungan Pemerintah Kota Makassar ke Jakarta International Stadium (JIS), Direktur Proyek Jakpro, Iwan Takwin, menyampaikan sejarah, struktur, serta peran strategis PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dalam pembangunan infrastruktur di DKI Jakarta. Iwan menjelaskan bahwa Jakpro merupakan salah satu dari 14 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Jakpro memiliki fokus utama di sektor infrastruktur strategis dan pengelolaan kawasan. “Jakpro ini adalah satu dari 14 BUMD milik Pemprov DKI Jakarta. Kami fokus pada infrastruktur strategis dan pelayanan publik,” ujarnya. Cikal bakalnya berasal dari Badan Pengelola Kawasan Blok M Fluid pada era 70–80an. Dari situ berkembang menjadi PT Jakarta Propertindo pada tahun 2000,” jelas Iwan kepada Wali Kota Makassar dan rombongan. Dalam perjalanannya, Jakpro telah bertransformasi menjadi korporasi besar dengan struktur yang mencakup tujuh anak usaha dan sejumlah afiliasi. Perusahaan ini juga mengelola beberapa

DPRD Kota Makassar, Uncategorized

DPRD Makassar Dukung Percepatan Pembangunan Jembatan Baru Barombong

ruminews.id – Makassar — DPRD Kota Makassar mendukung percepatan pembangunan Jembatan Baru Barombong sebagai solusi mengurai kemacetan di kawasan tersebut. Sekretaris Komisi B DPRD Makassar, Andi Tenri Uji, menyebut proyek tersebut sebagai kebutuhan mendesak masyarakat. Menurutnya, pertumbuhan permukiman yang pesat di Barombong dalam beberapa tahun terakhir membuat arus lalu lintas semakin padat, terutama pada jam sibuk. “Saya sangat mendukung pembangunan Jembatan Baru Barombong. Ini sudah menjadi keluhan rutin warga dan harus segera direalisasikan,” ujar Tenri. Dukungan serupa juga disampaikan Wali Kota Makassar, Munafri “Appi” Arifuddin. Ia menilai pembangunan jembatan sekaligus perluasan akses jalan di kawasan Barombong tidak bisa lagi ditunda karena menyangkut mobilitas warga dan perkembangan kota. “Membangun fasilitas publik adalah prioritas. Jembatan Barombong tidak bisa lagi ditunda penyelesaiannya. Ini soal kemacetan, mobilitas warga, dan pertumbuhan kota ke depan,” tegas Appi saat menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) di Hotel Rinra, Selasa (10/6). Appi juga meminta sinergi PT GMTD dalam merealisasikan rencana pembangunan tersebut. Ia menyebut keluhan warga soal akses jalan yang kerap terhambat harus dijawab dengan langkah konkret.

DPRD Kota Makassar

DPRD Makassar Apresiasi Percepatan Digitalisasi Pembayaran QRIS di Pasar, Terminal, dan PDAM

ruminews.id – Makassar – Ketua Komisi B DPRD Kota Makassar, Ismail, mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Makassar mempercepat transformasi sistem pembayaran non-tunai berbasis QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) di pasar, terminal, dan PDAM.   Menurut Ismail, peluncuran sistem digitalisasi pembayaran layanan publik dan retribusi di Pasar Daya, Pasar Terong, Terminal Daya, serta PDAM merupakan terobosan penting dalam peningkatan pelayanan publik.   “Saya hadir bersama Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar dalam momen penting ini yang mencerminkan keseriusan kita membangun pelayanan publik yang lebih efisien, terbuka, dan terpercaya,” ujarnya.   Ia menambahkan, transformasi digital tidak hanya mengubah metode pembayaran, tetapi juga memperbaiki sistem agar lebih rapi dan minim celah kebocoran. Dengan berkurangnya transaksi tunai, potensi penyalahgunaan dapat ditekan, sementara masyarakat mendapat kemudahan transaksi yang cepat dan aman.   “Transformasi digital ini adalah bagian dari membangun kepercayaan. Semoga menjadi langkah baik untuk lompatan perubahan berikutnya di Kota Makassar,” kata Ismail.   Sebelumnya, Wali Kota Makassar, Munafri “Appi” Arifuddin, menegaskan penerapan QRIS di pasar, terminal, dan PDAM merupakan langkah strategis mendorong efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.   “Hari ini mulai berlaku QRIS untuk pembelian karcis di terminal, belanja di pasar, dan pembayaran PDAM,” kata Munafri saat menghadiri Launching Sistem Transaksi Digital/Non-Tunai Berbasis QRIS di Pasar Pusat Niaga Daya, Kecamatan Biringkanaya, Senin (28/7).   Munafri menilai, penerapan QRIS memudahkan masyarakat bertransaksi tanpa membawa uang tunai. Harga pembayaran menjadi tepat tanpa pembulatan, sementara pelaku usaha dan UMKM memperoleh pencatatan otomatis untuk laporan keuangan.   “Digitalisasi akan menghilangkan celah permainan angka. Semua transaksi tercatat, bisa ditelusuri, dan diawasi regulator,” tegasnya.   Ia menyebutkan, tingkat kepatuhan pembayaran retribusi kendaraan saat ini baru mencapai sekitar 40 persen. Melalui digitalisasi, pemerintah berharap potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat ditekan.   “Kalau masih pakai uang tunai, potensi kebocoran sangat besar. Dengan sistem digital, semua jejak pembayaran terekam dan tidak bisa dimanipulasi,” jelas Munafri.

DPRD Kota Makassar

DPRD Makassar Terima Audiensi SAPMA PP soal Insiden Tuduhan Pencurian di Alfamidi

ruminews.id – Makassar — DPRD Kota Makassar menerima audiensi massa Satuan Siswa, Pelajar, dan Mahasiswa (SAPMA) Pemuda Pancasila yang menggelar aksi di depan gedung dewan, Senin (28/7/2025). Mereka menuntut pertanggungjawaban manajemen Alfamidi atas dugaan tindakan sewenang-wenang terhadap salah seorang warga. Aksi ini dipicu insiden pada Sabtu malam, 19 Juli 2025, ketika seorang warga bernama Putra bersama rekannya, Cici, dituduh mencuri saat berbelanja di salah satu gerai Alfamidi. Namun, setelah diperiksa melalui rekaman CCTV, tuduhan tersebut tidak terbukti. Ketua SAPMA PP Kota Makassar, Husnul Mubarak, menyebut kejadian itu sebagai bentuk arogansi pihak Alfamidi. Ia menilai menahan dan menggeledah pelanggan di depan umum tanpa bukti kuat mencederai hak warga. “Kami tidak bisa diam. Tuduhan palsu ini mencemarkan nama baik warga Makassar dan melukai rasa keadilan. Alfamidi harus bertanggung jawab,” tegas Husnul. SAPMA PP mendesak manajemen Alfamidi membuat klarifikasi dan permohonan maaf terbuka kepada korban, serta meminta pemerintah kota dan DPRD menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan pihak terkait. Menanggapi hal itu, anggota DPRD Makassar Fraksi PKS, Hartono, menyatakan dewan akan mengagendakan pemanggilan terhadap manajemen seluruh jaringan ritel besar, termasuk Alfamidi, Alfamart, dan Indomaret.

Scroll to Top