Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Nasional

Gowa, Hukum, Makassar, Maros, Nasional

Relawan Setia Prabowo Temukan Masalah MBG di Beberapa Daerah, ada SPPI “Minta Jatah” ke Mitra Kerja

Tinggalkan Komentar / Gowa, Hukum, Makassar, Maros, Nasional /

ruminews.id, Makassar – Relawan setia Prabowo menemukan sejumlah masalah terkait dengan program Makanan Bergizi Gratis presiden RI, Prabowo Subianto di beberapa daerah. Temuan ini berpotensi mengganggu produksi MBG dan merusak sistem yang telah ada. Ketua Relawan Prabowo Sulawesi Selatan, Syamsul Bahri Majjaga menyebut, program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto sebagai salah satu program prioritas nasional. Hanya saja, ada sistem yang ditemukan bermasalah. Salah satunya adalah keberadaan oknum pendamping Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI). “Kami mendapati ada banyak onkum SPPI di beberapa daerah di Sulsel yang mencoba bekerja ganda. Mereka meminta jatah ke mitra kerja dan mengancam mitra kerja,” kata Zul, Selasa (3/6/2025). Dia menyebut, oknum SPPG ini melakukan pekerjaannya secara tidak profesional. Jika mitra kerja tidak memenuhi permintaan SPPI, maka pencairan anggaran untuk bahan makanan tidak akan diproses. “Modusnya seperti itu. Jika tidak dapat jatah suplier, mereka ancam mitra kerja untuk tidak memproses pencairan anggaran,” kata dia. Dia menyebut, hal ini terjadi di beberapa daerah yang menjadi sampelnya. Di antaranya ada di Makassar, Maros dan Gowa. Menurutnya, hal ini akan menjadi bom waktu dan menyebabkan kegagalan MBG secara massif di daerah. “Pihak terkait koordinator SPPI di Provinsi harus segera menindaki ini. Laporan yang saya terima, sudah terjadi di beberapa daerah. Kalau tidak percaya, dampaknya bisa saja terjadi dua atau tiga pekan ke depan. Akan ada mitra kerja yang mogok kerja karena ulah SPPI,” kata dia. Pria yang akrab disapa Zul ini menyatakan bahwa MBG merupakan wujud nyata komitmen Presiden dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia sejak dini, sebagaimana tertuang dalam program Asta Cita. “Program ini adalah amanah langsung dari Presiden Prabowo untuk kepentingan bangsa. Jangan sampai ada yang mencoba menyalahgunakan,” tegas Zul. Ia meminta semua pihak yang terlibat untuk menjaga integritas dan komitmen dalam melaksanakan program tersebut. “Tidak boleh ada yang berani mengkhianati amanah ini. MBG bukan ruang untuk mencari keuntungan pribadi, tapi sarana membangun masa depan generasi Indonesia,” ujarnya. Zul menekankan bahwa keterlibatan masyarakat, relawan, dan aparatur pelaksana sangat penting demi memastikan program ini tepat sasaran dan berkelanjutan.(*)

Makassar, Nasional

Membedah Demokrasi Bangsa dan Indonesia Emas 2045 di forum LK III, Anggota KPU RI: Merawat Demokrasi dan Kesadaran Masyarakat

Tinggalkan Komentar / Makassar, Nasional /

ruminews.id, Makassar – Advance Training atau Latihan Kader (LK III) tingkat nasional yang diadakan oleh HMI Badan Koordinasi Sulawesi Selatan berlokasi di Sultan Alauddin Hotel and Convention, Kota Makassar, Sabtu (24/5/20125) dihadiri oleh Anggota KPU RI, Betty Epsilon Idroos sebagai narasumber. Dengan mengupas materi “Merawat Demokrasi dan Kesadaran Masyarakat Melalui Pemilu: Membangun Kepemimpinan Etis Menuju Indonesia Emas 2045”, Betty Epsilon menyampaikan terkait potensi, target dan tantangan Bangsa merawat demokrasi melalui sarana kepemiluan yang ideal. Betty Epsilon juga menjelaskan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dan komunitas dalam rangka merawat demokrasi menuju Indonesia Emas 2045. “Target Indonesia Emas yaitu menjadi bangsa yang berdaulat, mandiri, bersatu, adil dan makmur. Menuju Indonesia Emas salah satunya adalah dengan menjaga iklim demokrasi yang baik dengan menjadikan pemilu sarana menciptakan regenerasi kepemimpinan masa depan bangsa” ujar Betty Epsilon dalam materinya. Betty juga memaparkan data terkait indeks demokrasi Indonesia yanh mencerminkan kualitas demokrasi serta tantangannya. “Berdasarkan angka indeks demokrasi Indonesia dari tahun 2021-2023 cenderung fluktuatif berdasarkan kebebasan sipil, partisipasi politik dan fungsi lembaga demokrasi. Tantangannya adalah masih rendahnya kualitas partisipasi dan pengawasan publik terhadap sistem demokrasi kita.”tambahnya. Lebih lanjut, Betty juga menyampaikan bahwa kepemimpinan etis dalam demokrasi menjadi salah satu upaya yang harus diwujudkan secara saksama dalam rangka merawat iklim demokrasi bangsa demi tercapainya Indonesia Emas. “Kepemimpinan etis yang jujur, melayani, berpihak dan berani merupakan keniscayaan yang harus diwujudkan dalam demokrasi bangsa. Demokrasi akan rusak tanpa didasari oleh etika. Seluruh masyarakat khususnya kader HMI harus memiliki rasa tanggung jawab secara kolektif dalam memilih dan membentuk pemimpin etis. HMI sebagai organisasi pengkaderan harus serius dalam membentuk pemimpin etis dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045.” pesannya menutup materinya.

Makassar, Nasional

Bahas Kemandirian Ekonomi di LK III HMI Badko Sulsel, Ketua Komisi II DPR RI: Enterpreneurship Sebagai Pondasi Ekonomi Pemimpin Masa Depan

Tinggalkan Komentar / Makassar, Nasional /

ruminews.id, Makassar – Advance Training atau Latihan Kader (LK III) tingkat nasional yang diadakan oleh HMI Badan Koordinasi Sulawesi Selatan berlokasi di Sultan Alauddin Hotel and Convention, Kota Makassar, Kamis (22/5/20125) turut dihadiri oleh Ketua Komisi II DPR RI sekaligus Presidum MN KAHMI, Rifqinizamy Karsayuda sebagai narasumber. Dengan judul materi “Strategi Kewirausahaan Dalam Menjawab Tantangan Kemandirian Ekonomi”, Rifqinizamy Karsayuda menyampaikan terkait Kiat dan Strategi Kewirausahaan bagi pemuda hari ini dalam menjawab tantangan kemandirian ekonomi. Rifqinizamy Karsayuda yang akrab disapa Bang Rifqi, menjelaskan bahwa pondasi kemandirian ekonomi bangsa dimulai dari kemandirian ekonomi pemimpinnya. “Menuju Indonesia Emas 2045 haruslah direncanakan dan dipersiapkan dengan baik mulai hari ini. Pemuda hari ini memiliki peran penting terciptanya Indonesia Emas 2045 yang kita cita-cita kan bersama. Indonesia Emas yang mandiri dan berdaulat. Mandiri secara ekonomi dan bardaulat di sektor pangan dan energi.” ujar Rifqinizamy saat menyampaikan materinya. Rifqinizamy juga memaparkan strategi konkret dalam mencapai kemandirian ekonomi negara. “Salah satu faktor kemandirian ekonomi suatu bangsa adalah pengembangan kewirausahaan atau enterpreneurshipnya. Tentu ini harus mejadi bahan diskursus kita sebagai kader atau alumni HMI yang perlu diperhatikan dan diperjuangkan bersama. Sebagai sesama kader yang ditempa di HMI haruslah saling support satu sama lain terutama bagi kader-kader yang bergerak di bidang kewirausahaan”tambahnya. Lebih lanjut, Rifqinizamy juga memberikan kiat-kiat menjadi pemimpin dan menaruh harapan besar bagi seluruh peserta Advance Training (LK III) HMI Badko Sulsel mampu menjadi pemimpin bangsa di masa depan. “Salah satu hal yang menjadi pondasi dalam menjadi seorang pemimpin adalah dengan mandiri secara ekonomi, dan saya menyakini kader-kader HMI yang telah ditempa melalui berbagai proses yang ada, yang memang ditempa untuk menjadi pemimpin bangsa pastinya telah memiliki pondasi tersebut” pesannya menutup materinya.

Hukum, Nasional, Politik

KPK Periksa Pejabat Bank Indonesia Terkait Dugaan Korupsi Dana CSR, Dalami Keterlibatan Komisi XI DPR

Tinggalkan Komentar / Hukum, Nasional, Politik /

ruminews.id, Jakarta,  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melanjutkan penyidikan kasus dugaan korupsi dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang disalurkan oleh Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hari ini, penyidik KPK memeriksa Irwan, Deputi Direktur Departemen Hukum BI, sebagai saksi dalam kasus tersebut. (22/5) Pemeriksaan ini menjadi bagian dari upaya KPK mengungkap dugaan penyalahgunaan dana CSR yang sebelumnya disebut mengalir melalui yayasan tertentu. Sebelumnya, KPK juga telah memanggil sejumlah pejabat BI lainnya, termasuk Erwin Haryono dan Hery Indratno. Dalam pemeriksaan sebelumnya, Satori—mantan anggota DPR—mengungkapkan bahwa seluruh rekan kerjanya di Komisi XI DPR RI turut menerima dana CSR BI yang ditampung melalui sebuah yayasan. KPK kini tengah mendalami pengakuan tersebut. “Itu yang kita sedang dalami di penerima yang lain, karena berdasarkan keterangan saudara S, teman-teman sudah catat ya, seluruhnya juga dapat ya kan, seluruh anggota Komisi XI terima CSR itu,” ujar Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu pada Selasa (21/1) lalu. Meskipun penyidikan telah berlangsung cukup lama, hingga kini belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Ketua KPK Setyo Budiyanto menyatakan bahwa proses hukum tetap berjalan secara independen dan profesional. Bank Indonesia, melalui pernyataan resminya, menegaskan komitmennya untuk mendukung penyelidikan KPK dan siap memberikan data serta informasi yang dibutuhkan guna mengungkap kasus ini secara transparan.

Ekonomi, Internasional, Nasional, Politik

Waketum AMPI: Presiden Prabowo adalah Soekarno Zaman Now, Tak Pernah Gentar Hadapi Negara Lain

Tinggalkan Komentar / Ekonomi, Internasional, Nasional, Politik /

Ruminews.id, Jakarta — Wakil Ketua Umum Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI), Arief Rosyid Hasan, menyatakan bahwa kebijakan tarif timbal balik (reciprocal tariff) dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump seharusnya tidak menimbulkan kekhawatiran berlebihan di tengah masyarakat. Trump sebelumnya menetapkan tarif sebesar 32 persen terhadap barang-barang dari Indonesia yang masuk ke pasar AS. Kebijakan ini memicu kekhawatiran terhadap dampak pada ekspor, nilai tukar rupiah, dan lapangan kerja dalam negeri. “Masyarakat tak perlu panik. Di balik tantangan, selalu ada peluang. Justru ini saatnya kita memperkuat kemandirian ekonomi nasional,” ujar Arief dalam pernyataannya di Jakarta. Ia menilai situasi ini bisa menjadi momentum untuk memperkuat kualitas dan nilai tambah produk ekspor melalui kebijakan hilirisasi yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. “Krisis bukan akhir segalanya. Ini saatnya kita melakukan reformasi ekonomi secara menyeluruh. Presiden Prabowo terus mendorong kemandirian ekonomi bangsa,” tegasnya. Arief juga menyebut Presiden Prabowo sebagai sosok pemimpin yang berani dan visioner, seraya menyamakannya dengan Presiden pertama RI, Soekarno. “Bapak Prabowo adalah Soekarno zaman now. Beliau tidak gentar menghadapi tekanan dari negara mana pun. Kita butuh pemimpin yang berani dan percaya diri, bukan yang mudah goyah oleh tekanan luar,” katanya. Lebih lanjut, Arief menyoroti potensi sektor ekonomi lain seperti UMKM, pariwisata, ekonomi syariah, serta ekonomi hijau dan biru yang dinilai dapat menjadi penopang pertumbuhan dalam negeri. “Ekonomi nasional perlu diperkuat dari dalam. Pemerintah akan terus mendukung melalui pembiayaan mudah, pelatihan teknologi, hingga pemasaran digital untuk pelaku usaha,” ujarnya. Menurut Arief, para eksportir juga perlu melihat pasar alternatif selain Amerika Serikat, seperti kawasan Timur Tengah, Afrika, dan Eropa Timur, melalui kerja sama perdagangan internasional seperti RCEP, CEPA, maupun BRICS. “Tarif dagang dari AS memang tekanan eksternal. Tapi kita bisa memanfaatkannya sebagai peluang untuk memperluas pasar ekspor dan meningkatkan daya saing nasional,” tutup Arief, yang juga pernah menjabat Komisaris BSI.

Nasional, Politik

Menjelang Lebaran 2025, Andi Iwan Aras Soroti Kesiapan Infrastruktur untuk Mudik Aman

Tinggalkan Komentar / Nasional, Politik /

ruminews.id- Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, menekankan pentingnya kesiapan infrastruktur dan transportasi publik guna kelancaran arus mudik Lebaran 2025. Dengan prediksi lonjakan pemudik hingga 146 juta orang, Iwan meminta mitigasi antisipatif agar mudik berjalan aman dan nyaman. “Libur Idul Fitri sudah dekat. Kementerian dan BUMN terkait harus segera memastikan kesiapan infrastruktur, moda transportasi, dan fasilitas pendukung lainnya,” ujar Iwan di Jakarta, Jumat (21/3/2025). Iwan juga mengapresiasi kebijakan diskon tarif tol dan tiket pesawat yang dianggap meringankan beban masyarakat. Selain itu, pemerintah sedang mempersiapkan infrastruktur jalan, termasuk jalan tol 3.020,5 km dan jalan nasional 47.604,34 km, yang sudah 95,22 persen layak untuk dilewati. Iwan mengingatkan agar pengerjaan jalan selesai sebelum libur Lebaran dan memperhatikan infrastruktur drainase untuk mencegah kerusakan akibat hujan. Ia juga mengusulkan pengawasan ketat terhadap truk ODOL yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas. Pimpinan Komisi V ini juga meminta agar rest area dilengkapi dengan fasilitas yang memadai, seperti toilet bersih, SPBU, dan pelayanan kesehatan, serta penambahan kantong-kantong peristirahatan dan pengaturan keluar-masuk kendaraan. Iwan menekankan pentingnya kesiapan moda transportasi umum untuk mengakomodasi lonjakan pemudik, seperti bus, kereta api, kapal laut, dan pesawat udara. Pemerintah juga perlu menambah frekuensi dan kapasitas perjalanan, serta memastikan tarif transportasi tetap terjangkau. Legislator Gerindra itu berharap kementerian dan lembaga terkait dapat bekerja efektif agar mudik Lebaran berjalan lancar. Ia juga menekankan sinergi antar instansi sangat penting untuk kesuksesan mudik yang aman. “Komisi V DPR akan terus mengawal persiapan arus mudik Lebaran 2025, agar masyarakat bisa mudik aman dan nyaman,” tutup Iwan.

Hukum, Nasional

KPK Akan Panggil Ulang Dua Anggota DPR Terkait Kasus Korupsi Dana CSR BI-OJK

Tinggalkan Komentar / Hukum, Nasional /

ruminews.id, – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana memanggil ulang dua anggota Komisi XI DPR RI periode 2019-2024 dari Fraksi NasDem, yakni Fauzi Amro dan Charles Meikyansah. Keduanya akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi penyaluran dana corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sebelumnya, Fauzi dan Charles mangkir dari panggilan pemeriksaan KPK. “Akan dijadwalkan ulang [pemanggilan]. Namun, jadwal pastinya belum diketahui,” ujar juru bicara KPK, Tessa Mahardhika, melalui pesan singkat, dikutip Senin (17/3/2025). Menurut Tessa, penyidik telah menerima alasan ketidakhadiran kedua politikus tersebut dalam pemeriksaan pekan lalu. Fauzi dan Charles mengklaim mereka memiliki agenda yang telah dijadwalkan sebelumnya. “Mereka telah mengonfirmasi ketidakhadiran karena ada kegiatan dewan ke daerah yang sudah terjadwal sebelumnya,” kata Tessa. Dalam kasus ini, KPK sebelumnya telah memeriksa seorang anggota DPR dari Fraksi NasDem, Satori. Penyidik juga menggeledah rumah serta beberapa lokasi di Cirebon, yang merupakan daerah pemilihan (dapil) Satori. KPK menjelaskan bahwa BI memang menyalurkan dana CSR untuk berbagai kegiatan sosial. Dalam beberapa kasus, anggota Komisi XI DPR hanya berperan sebagai perantara atau pemberi rekomendasi. Mereka tidak terlibat langsung dalam penyaluran dana dan tidak menerima dana tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun, penyidik menemukan indikasi bahwa beberapa anggota DPR memanipulasi aliran dana CSR tersebut demi kepentingan pribadi. Sejumlah kegiatan sosial di dapil mereka diduga fiktif. “Nah, ini yang sedang kami dalami, yaitu prosesnya,” kata Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu. “Ada yang menggunakan dana CSR dengan benar sesuai amanah, tetapi ada juga yang tidak sesuai peruntukannya.” Selain itu, KPK juga menggeledah rumah mantan anggota Komisi XI dari Fraksi Gerindra, Heri Gunawan. Ia diduga menerima gratifikasi terkait kasus ini. Dalam penggeledahan, penyidik mengamankan beberapa barang yang akan dijadikan barang bukti.

Nasional, Pendidikan

Presiden Prabowo : Tunjangan Guru ASN Kini Langsung dari Pusat, Tak Lagi Lewat Pemda

Tinggalkan Komentar / Nasional, Pendidikan /

ruminews.id, Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto resmi meluncurkan mekanisme baru penyaluran tunjangan aparatur sipil negara (ASN). Nantinya, tunjangan guru akan langsung disalurkan oleh pemerintah pusat ke rekening guru tersebut. Sebelumnya, tunjangan guru ditransfer melalui rekening pemerintah daerah (pemda). Peluncuran ini dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto di Kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Jakarta, pada Kamis (13/03). Ikut hadir Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati saat peluncuran mekanisme baru penyaluran tunjangan guru Aparatur Sipil Negara (ASN) daerah langsung ke rekening guru penerima. Sebanyak 1.476.964 guru ASN akan menerima tunjangan langsung ke rekening mereka, sementara 392.802 guru non-ASN juga akan mendapatkan transfer langsung dari Kemendikdasmen. Proses verifikasi dan validasi data terus dilakukan untuk memastikan pencairan dana berjalan lancar dan tepat sasaran. Presiden Prabowo menyambut baik mekanisme baru ini sebagai upaya mengurangi ketidakefisienan dalam birokrasi pendidikan. “Inilah langkah untuk mengurangi ketidakefisienan. Kita harus menghilangkan budaya-budaya yang tidak benar. Kalau bisa dipermudah, mengapa harus dipersulit? Budaya seperti ini harus kita kikis,” tegas Presiden. Selain itu, Presiden menegaskan komitmen pemerintahannya dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. “Kita akan memperbaiki semua sekolah secepat mungkin. Kita juga akan memasang layar televisi besar di setiap sekolah di seluruh Indonesia serta membangun sekolah berasrama di semua kabupaten. Dalam empat tahun ke depan, saya berharap setiap kabupaten memiliki sekolah berasrama bagi keluarga kurang mampu,” ujar Presiden. Dengan mekanisme baru ini, diharapkan kesejahteraan guru semakin meningkat dan pendidikan di Indonesia semakin maju.

Nasional, Politik

Kawendra Lukistian : Rakyat Kecil Bisa Tersenyum Itu Yang Utama

Tinggalkan Komentar / Nasional, Politik /

ruminews.id, – Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Kawendra Lukistian, menegaskan pentingnya upaya konkret dari pemerintah dalam mengendalikan harga bahan pokok, terutama menjelang momen-momen besar seperti Lebaran. Hal ini disampaikan dalam Rapat Kerja dengan Menteri Perdagangan dan Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama Perum Bulog di Gedung DPR RI, Senin (3/3/2025). Kawendra menyoroti komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk menurunkan harga-harga demi kesejahteraan rakyat, khususnya bagi kalangan masyarakat kecil. Ia menegaskan bahwa tujuan utama dari kebijakan ini adalah agar rakyat kecil dapat tersenyum. “Wong cilik iso gemuyu (rakyat kecil bisa tersenyum), itu yang utama. Pak Prabowo ingin menjadi presiden yang mampu menurunkan harga-harga. Artinya, Pak Menteri Perdagangan sebagai pembantu presiden harus memiliki semangat yang sama untuk mewujudkan target ini,” ujarnya. Kawendra juga menilai bahwa lonjakan harga yang selalu terjadi menjelang momen besar seperti Lebaran sudah menjadi pola yang membosankan bagi masyarakat. Oleh karena itu, ia berharap di bawah kepemimpinan Menteri Perdagangan yang baru, situasi ini dapat berubah menjadi lebih baik. “Laporannya bagus, tapi harganya jangan begini. Saya berharap ke depan, dengan kepemimpinan Pak Menteri dan Dirut Bulog, kondisi ini bisa lebih baik demi masyarakat,” tegasnya. Selain itu, Kawendra mengapresiasi langkah efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah, termasuk Menteri Perdagangan dan Dirut Perum Bulog, dalam mengawasi anggaran hingga satuan terkecil. Menurutnya, hal ini menjadi kunci untuk memastikan harga bahan pokok tetap terkendali dan terjangkau bagi rakyat. “Kita harus tahu beli ke siapa dan siapa yang belinya. Jangan sampai rakyat terus-menerus jadi korban lonjakan harga,” tambahnya. Lebih lanjut, Kawendra berharap pemerintahan saat ini dapat menghadirkan kebahagiaan bagi rakyat Indonesia melalui kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat. “Kita sudah bosan dengan harga yang selalu naik. Kasih rakyat kesempatan untuk merasakan hidup di Indonesia dengan kondisi serba murah. Mudah-mudahan itu bisa terwujud,” tandasnya.

Nasional, Politik

Andi Iwan Aras: Minta Mitigasi Lebih Optimal Hadapi Banjir Jabodetabek

Tinggalkan Komentar / Nasional, Politik /

ruminews.id, – Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, meminta semua pihak untuk lebih proaktif dalam menangani banjir yang melanda Jabodetabek. Ia menekankan pentingnya mitigasi yang lebih optimal untuk mengantisipasi dampak buruk dari curah hujan tinggi. “Kita akan meminta BMKG untuk memberikan informasi dini kepada masyarakat, khususnya di Jabodetabek, tentang kondisi cuaca yang akan datang. BMKG sudah cukup maksimal dengan SMS blast, tetapi perlu dioptimalkan lagi,” ujar Andi, Selasa (4/3/2025). Andi juga meminta Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU) untuk turun tangan dalam penanganan banjir, terutama yang disebabkan oleh sungai-sungai di wilayah Kementerian PU. “Jika penyebab banjir berasal dari sungai, kami akan meminta Kementerian PU untuk segera mengambil langkah-langkah konkrit agar bencana ini bisa diminimalkan,” tegasnya. Ia juga menyoroti potensi banjir kiriman yang dapat memperburuk genangan di Jakarta dan sekitarnya, dan meminta langkah antisipasi yang lebih terstruktur untuk mengurangi dampak banjir. “Ada kemungkinan banjir ini bukan hanya akibat hujan deras di Jabodetabek, tapi juga banjir kiriman. Kami akan meminta SDA untuk lebih memitigasi bencana banjir di daerah ini,” tambahnya. Banjir di Jakarta telah merendam 77 rukun tetangga (RT). Menanggapi hal ini, Andi menyarankan agar Kementerian PU meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam menanggulangi bencana banjir. “Tentunya kami minta Kementerian PU untuk berkoordinasi dengan dinas PU provinsi atau DKI agar bisa mengantisipasi dampaknya. Kesadaran masyarakat masih minim soal pembuangan sampah sembarangan yang menyumbat saluran,” ungkap Andi. Andi juga meminta pemerintah untuk menangani banjir dengan lebih serius. Ia menegaskan bahwa Komisi V DPR akan memanggil Kementerian PU dan BMKG untuk meminta penjelasan lebih lanjut terkait upaya penanganan dan pencegahan banjir. “Jika penanganannya tidak maksimal, kami akan mengundang kembali. Jangan sampai tidak ada tindakan nyata dalam mengantisipasi bencana banjir,” pungkasnya.

Scroll to Top