Hukum

Ruminews.id – Direktur Tindak Pidana Pelindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pemberantasan Perdagangan Orang (PPO) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Desy Andriani mengatakan direktorat yang dipimpinnya diperkuat dengan tiga subdirektorat (subdit). “Terbentuknya Direktorat PPA-PPO ini memang cukup baru, disahkan dengan Perpol Nomor 13 Tahun 2024 pada tanggal 17 Oktober 2024. Sudah ditugaskan juga tiga orang pelaksana tugas untuk Kasubdit (Kepala Subdit),” kata Brigjen Pol. Desy dalam acara diskusi di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat. Pada Subdit I yang menangani tindak pidana terhadap perempuan dan kelompok rentan, dipimpin oleh Kombes Pol. Rita Wulandari Wibowo. Lalu, Subdit II yang menangani tindak pidana terhadap anak dipimpin oleh Kombes Pol. Ganis Setyaningrum. Terakhir, pada Subdit III yang menangani tindak pidana perdagangan orang (TPPO), dipimpin oleh Kombes Pol. Amingga Meilana Primastito. Adapun Brigjen Pol. Desy selaku Dirtipid PPA-PPO, didampingi oleh Kombes Pol. Enggar Pareanom selaku Wadirtipid PPA-PPO. Dalam penataan struktur Direktorat PPA-PPO, kata dia, pihaknya akan melakukan penguatan secara 4M, yaitu man (sumber daya manusia), money (uang), material (materiel), dan method (metode). Dirinya berharap agar penyusunan sumber daya manusia serta struktur di dalam Direktorat PPA-PPO bisa segera rampung pada Januari 2025. “Untuk (struktur, red.) yang lain tentunya secara bertahap dan strategi kita ke depan bagaimana 4M ini tertata. Semoga di bulan tahun baru, di bulan Januari 2025, semua sudah ada,” ucapnya. Brigjen Pol. Desy mengatakan Direktorat PPA-PPO yang dibentuk pada bulan Oktober lalu itu akan melaksanakan tugas pencegahan hingga penanganan kejahatan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan di Indonesia. Untuk mewujudkan keberhasilan direktorat ini, kata dia, upaya-upaya yang dilakukan juga tidak terlepas dari kolaborasi dan koordinasi yang harmonis dari lintas kementerian/lembaga dan seluruh pemangku kepentingan. “Semoga ini merupakan suatu cikal bakal yang bagus, dan ke depan kita harus berbicara dari mulai hulu sampai ke hilir,” ucapnya.(*)

Ruminews.id – Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas (ratas) bersama sejumlah menteri terkait di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat siang, salah satunya berkaitan dengan penanganan warga binaan. Hal itu disampaikan oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas saat tiba di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, sekitar pukul 13.09 WIB untuk memenuhi panggilan Presiden. “Ada ratas terkait dengan soal penanganan warga binaan, tapi nanti akan lebih jelasnya akan dijelaskan oleh juru bicara kepresidenan ya, setelah selesai ratas nanti juga saya akan sampaikan ke teman-teman semua,” ujar Supratman. Supratman mengatakan salah satu hal yang akan dibahas mengenai mekanisme transfer narapidana dan pemberian amnesti kepada beberapa warga binaan oleh Presiden. “Presiden ingin memberikan amnesti kepada beberapa warga binaan dengan alasan kemanusiaan dan juga yang memang sebenarnya memerlukan rehabilitasi,” kata dia. Andi mengatakan pemberian amnesti merupakan hak prerogatif Presiden, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar. Namun, kata dia, dalam pelaksanaannya nantinya Presiden akan meminta pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tentang pemberian amnesti tersebut. “Kalau DPR menyatakan ada kesesuaian pendapat antara pemerintah, Presiden dalam hal ini dengan DPR tentu ini akan dijalankan. Tetapi sekali lagi hari ini baru kami akan paparkan kepada beliau dan tindak lanjutnya nanti setelah ada keputusan, saya akan sampaikan kepada kawan-kawan,” kata Supratman. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, yang juga menghadap Presiden, mengatakan bahwa ratas tersebut akan membahas seputar isu hukum dan imigrasi. “Ada Pak Kapolri mungkin juga ada, ada pak Jaksa Agung juga, berkaitan dengan masalah hukum dan imigrasi,” kata Yusril. Selain Supratman dan Yusril, nampak pula hadir Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai.

Ruminews.id – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol. Eddy Hartono mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai sikap intoleran sebagai cikal bakal yang mengarah pada terorisme. “Artinya kalau orang sudah eksklusif gitu ya, tidak mau bergaul dengan masyarakat, tidak mau bergabung dengan masyarakat, itu perlu diwaspadai,” ungkap Eddy saat ditemui usai acara Ngobrol Bareng Kepala BNPT di Desa Sukorejo, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Jumat. Oleh karena itu, kata dia, BNPT bersama Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), dan aparatur kecamatan terus mengajak masyarakat agar bisa lebih dr Bu waspada. BNPT saat ini pun terus menggencarkan program Desa Siapsiaga untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila dan demokrasi agar para warga di suatu desa bisa saling menghargai dengan perbedaan yang ada. Desa Siapsiaga merupakan program BNPT yang bertujuan untuk menciptakan desa toleran dan mampu mencegah masuknya ideologi radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. BNPT telah membentuk proyek percontohan atau pilot project Desa Siapsiaga pada tahun 2023. Kemudian pada 2024, BNPT menjadikan Desa Siapsiaga salah satu dari tujuh program prioritas. Ia menjelaskan Program Desa Siapsiaga dilaksanakan dengan berdasarkan semboyan Indonesia, yakni Bhinneka Tunggal Ika. “Ini yang terus kami bangun sehingga perbedaan itu tidak menjadi kendala, justru malah menjadi harmoni. Kedamaian dan toleransi agar bisa tercipta di tingkat pedesaan,” ungkapnya. Di sisi lain, Eddy pun menilai pentingnya wajib lapor bagi masyarakat yang baru datang ke suatu lingkungan baru agar Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) bisa mengetahui keberadaan orang baru tersebut. Dia juga berharap aparat keamanan setempat maupun RT/RW bisa menyambangi warga yang cenderung tidak mau keluar rumah dan bergaul. “Jadi ada proses komunikasi yang terjadi di masyarakat, sehingga sejak dini dapat melakukan pencegahan,” tutur Eddy.

Ruminews.id – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly sebagai saksi salah satu perkara dugaan korupsi yang disidik oleh komisi antirasuah. “Untuk YSL, info dari penyidik minta dijadwalkan ulang karena sudah ada agenda yang tidak bisa ditinggalkan,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat. Pihak KPK belum memberikan keterangan lebih lanjut mengenai kapan jadwal baru pemeriksaan Yasonna. Yasonna awalnya dijadwalkan untuk menjalani pemeriksaan terhadap pada Jumat ini di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Tessa belum bisa membeberkan mengenai perkara apa yang membuat Yasonna dipanggil oleh penyidik KPK. Dia mengatakan penyidik KPK belum memberikan detail perkara yang saat ini sudah berada di fase penyidikan. Dia mengatakan penyidik KPK umumnya akan memberikan penjelasan soal perkaranya bertepatan dengan jadwal pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Namun saat ini belum ada penjelasan soal perkara apa yang membuat Yasonna dipanggil penyidik lembaga antirasuah. “Jubir secara kelembagaan baru bisa menyampaikan kepada teman-teman jurnalis di hari-‘H’. Hari-‘H’ yang bersangkutan diminta keterangan, hadir atau tidak, dalam rangka apa pemeriksaannya, itu baru bisa disampaikan pada saat hari-‘H’,” ujarnya.(*)

Ruminews.id – Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa wacana pemilihan kepala daerah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) perlu dipertimbangkan dan dikaji. Wacana tersebut sempat disinggung Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia dan Presiden Prabowo Subianto dalam acara HUT Ke-60 Golkar di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12). “Saya rasa itu wacana yang baik yang perlu kita pertimbangkan ya. Pertama pemilihan kepala daerah di Undang-Undang Dasar maupun di Undang-Undang Pemilu itu kan diksinya adalah dipilih secara demokratis, dipilih secara demokratis itu kan tidak berarti harus semuanya Pilkada langsung,” ujar Supratman di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat. Selain itu, wacana tersebut juga menyangkut soal efisiensi dalam penyelenggaraan pilkada, serta aspek sosial dan kerawanan pilkada. “Saya pikir ini menjadi wacana yang patut dipertimbangkan. Presiden merespons itu dalam kaitan usulan dari Ketua Umum Partai Golkar tapi sesungguhnya usulan ini sudah lama dibicarakan di tingkat partai politik ya dan hari ini saya melihat trennya positif sambutan dari masyarakat,” kata dia. Supratman yang juga merupakan politisi Partai Gerindra itu berharap wacana tersebut dapat terus bergulir agar Indonesia bisa mencari sebuah pola demokrasi yang sesuai dengan semangat para pendiri bangsa. “Jadi bagaimana kemudian demokrasi sesuai dengan sila ke-4 itu bisa menjadi bagian dari ciri khas kita berdemokrasi di Indonesia,” jelasnya. Lebih jauh Supratman tidak menganggap wacana pilkada oleh DPRD sebagai kemunduran demokrasi, karena menurutnya hal itu tergantung pada kebutuhan. “Sekali lagi bahwa pilkada kita kan bukan pilkada yang kita harapkan yang prosedural semata, tetapi substansinya. Kalau kemudian ternyata itu menimbulkan efek atau gejolak di masyarakat, kemudian terjadi inefisiensi, uang negara habis dan ternyata juga hasilnya tidak maksimal, tentu perlu kajian yang lebih dalam,” jelasnya. Oleh karena itu, Supratman meminta publik memberikan kesempatan kepada pemerintah termasuk kepada partai-partai politik untuk melakukan kajian. “Dan ini saya pikir kan masih lama. Pilkada kita maupun pemilu kita di tahun 2029 masih panjang ya,” ujar dia.