Daerah

ruminews.id, Makassar – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin bersama Wakil Wali Kota, Aliyah Mustika Ilham mendampingi Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), meninjau Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Losari, Kamis (10/7/2025). Appi-Aliyah juga menjemput langsung AHY di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. Kunjungar Menko AHY di Makassar, ini turut dihadiri Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, serta jajaran Forkopimda Provinsi maupun Kota Makassar. Kunjungan AHY ke IPAL Losari, dengan peninjauan langsung proses pengolahan limbah, mulai dari tahap awal penyaringan hingga air olahan yang sudah aman dikembalikan ke badan air. Dalam kesempatan ini, AHY menegaskan pentingnya keberadaan IPAL bagi kota besar seperti Makassar, yang terus berkembang pesat dan semakin padat penduduk. “Saya hadir langsung di Makassar untuk melihat bagaimana IPAL Losari beroperasi. Instalasi limbah ini dibangun di atas lahan sekitar 2,3 hektare dengan pendanaan APBN, dan saat ini sudah mulai beroperasi,” ujar AHY. Menurut AHY, keberadaan IPAL yang modern dan terstandar sangat vital dalam menjaga kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat kota. Apalagi, aktivitas rumah tangga dan industri setiap hari menghasilkan limbah yang harus dikelola secara baik agar air limbah yang dibuang kembali ke badan air dalam kondisi aman dan layak. Ia berharap model pengelolaan limbah terpadu ini menjadi percontohan bagi daerah lain di Indonesia. AHY menjelaskan, IPAL Losari memiliki kapasitas pengolahan air limbah yang sangat besar, yakni hingga 14–16 ribu meter kubik per hari. Namun, saat ini kapasitas yang terpakai masih di bawah 10 persen. “Produksi limbah yang diolah per hari baru sekitar 1.200 meter kubik. Artinya, potensi IPAL ini masih sangat besar. Tantangannya bukan pada kapasitas instalasinya, tapi pada sambungan rumah tangga yang masih minim,” jelas Ketua Umum DPP Demokrat itu. Ia pun mendorong pemerintah Kota Makassar, bersama pemerintah Provinsi Sulsel, untuk terus memperluas sambungan rumah tangga, agar lebih banyak limbah domestik dapat ditampung dan diolah. “Tadi saya dengar Pak Wali Kota, atas arahan Pak Gubernur, siap mengalokasikan anggaran setiap tahun untuk memperbanyak sambungan rumah tangga. Ini langkah yang sangat penting agar kapasitas IPAL bisa digunakan secara optimal,” tutur AHY. AHY menegaskan, pemerintah pusat tetap mendukung penuh optimalisasi IPAL, namun penguatan sambungan rumah tangga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. “Jika saluran sambungan rumah diperluas, maka semakin banyak air limbah yang bisa diolah. Dampaknya langsung terasa bagi kebersihan lingkungan, kualitas kesehatan masyarakat, dan ekosistem perairan di sekitar kota,” imbuhnya. Diketahui, proyek IPAL Losari diresmikan pada Februari 2024 itu, menelan anggaran senilai Rp 1,2 triliun. Tujuanya untuk pengelolaan air limbah merupakan salah satu upaya untuk menjaga stabilitas lingkungan dari dampak limbah air. Selain itu, juga meliputi peningkatan mutu air baku dan air tanah, serta dampak positifnya terhadap kesehatan masyarakat di Kota Makassar. IPAL Losari kini masih milik pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya yang mengembangkan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik-Terpusat (SPALD-T). Rencana akan dikelola oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, khususnya oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar. Saat ini, Pemkot Makassar sedang memfinalisasi skema pengelolaan proyek ini, termasuk koordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk memastikan operasional IPAL Losari berjalan efektif dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyampaikan komitmen pemerintah kota untuk memastikan IPAL Losari beroperasi maksimal. “Kami akan terus menyiapkan berbagai hal, termasuk regulasi, guna mempercepat proses agar sambungan rumah tangga bisa ditambah,” katanya. Munafri juga menekankan perlunya kolaborasi lintas sektor dan dukungan masyarakat untuk percepatan pemasangan sambungan rumah tangga. “Ini investasi jangka panjang bagi masyarakat kota Makassar, dan kualitas hidup warga Makassar,” ungkap Munafri. Sedangkan, Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, mengapresiasi secara khusus kunjungan kerja Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), ke Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Losari. Menurut Aliyah, kehadiran AHY menunjukkan komitmen nyata pemerintah pusat dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur dasar yang berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat kota. “Kunjungan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), ke IPAL Losari ini merupakan bentuk nyata dari sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam membangun Makassar yang lebih baik,” ujar Aliyah. Ia menegaskan, IPAL Losari memiliki peran strategis dalam pengelolaan air limbah di kota Makassar, yang semakin padat penduduk dan terus berkembang menjadi pusat aktivitas ekonomi. “Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan dukungan beliau terhadap pembangunan infrastruktur dasar yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Kota Makassar,” lanjutnya. Aliyah optimistis, kolaborasi lintas sektor ini akan menjadi modal kuat untuk mempercepat penyediaan sambungan rumah tangga ke IPAL, sehingga kapasitas pengolahan yang besar bisa dimanfaatkan secara optimal. “Kolaborasi ini menjadi energi positif untuk mewujudkan kota yang unggul, aman, inklusif, dan berkelanjutan,” tutup Aliyah.

ruminews.id, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar memastikan Program Seragam Sekolah Gratis bagi siswa baru jenjang SD dan SMP Negeri tetap berjalan sesuai rencana, meskipun publik sempat mempertanyakan kepastian waktu pelaksanaannya menjelang tahun ajaran baru. Sekretaris Kota Makassar, A Zulkifly Nanda, menjelaskan bahwa, saat ini proses tender sudah selesai, tinggal menunggu finalisasi administrasi dan pendampingan pihak Aparat Penegak Hukum (APH). Serta probity audit sebelum masuk tahap produksi dan distribusi. Apalagi Proses Pengadaan Barang dan Jasa (PJB), dalam konteks pengadaan di lingkup Pemrintah Kota dan pihak pemenang tender. “Untuk saat ini, teman-teman Dinas Pendidikan bersama Bagian PBJ sudah bekerja. Tinggal tahapan penyelesaian dokumen kontrak dan koordinasi. Insya Allah bulan ini (Juli) mulai terlaksana di distribusi,” tegasya, Kepada awak media di Kantor Balai Kota Makassar, Kamis (10/7/2025). Zulkifly menagaskan, program ini tetap jalan, untuk distribusi dilakukan secara bertahap. Hal ini menepis keraguan masyarakat yang perimis terhadap realisasi program tersebut. Penjelasan ini, agar meluruskan issu berkembang soal ketersediaan produksi seragam graris bagi siswa baeu tahun ini. Dia optimis program Wali Kota dan Wakil Munafri-Aliyah tetap akan terealisasi. Lanjut dia, mengingat waktu yang sempit sebelum hari pertama sekolah pada 14 Juli 2025, Zulkifly mengakui seragam tidak akan langsung dibagikan serentak di seluruh sekolah. “Kemungkinan sekitar satu minggu setelah sekolah masuk baru kita mulai distribusi secara bertahap. Proses ini memang tidak bisa sekaligus karena produksi dan distribusi ke puluhan ribu siswa butuh waktu,” ujarnya. Ia menjelaskan bahwa 31 penyedia sudah terverifikasi dalam etalase pengadaan, tinggal menunggu finalisasi seleksi dari Dinas Pendidikan. “Sudah ada 31 penyedia, jika tidak ada kendala, proses pemilihan penyedia sudah mulai berjalan. Kapasitas produksinya mencukupi untuk seragam,” jelas Zulkifly. Soal pengadaan seragam ini bersumber dari anggaran hasil efisiensi belanja pemerintah daerah. Sumber penganggarannya itu dari hasil efisiensi sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 dan surat edaran efisiensi tahun 2025. “Salah satu prioritasnya memang pelayanan pendidikan,” terang mantan Kepala Bappeda itu. Total anggaran yang dialokasikan mencapai Rp11 miliar lebih. Zulkifly menyebut, proses pengadaan sudah melalui tahapan sesuai regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah, termasuk tender, kontrak payung, dan penetapan harga beserta spesifikasi teknis. Pihaknya menegaskan, pemerintah kota memiliki komitmen kuat agar pembagian tetap terealisasi tahun ini, meski tahapannya dilakukan parsial. Terkait kekhawatiran orang tua murid, Zulkifly memastikan sekolah akan diberi arahan agar siswa baru tidak diwajibkan langsung memakai seragam pada masa orientasi. “Bisa jadi nanti orientasi dulu tanpa seragam resmi. Nanti kebijakan teknisnya kita lihat bersama Dinas Pendidikan. Yang jelas pemerintah kota sudah berusaha maksimal supaya masyarakat terbantu,” katanya. Untuk tahap awal, seragam yang akan dibagikan berupa satu setel seragam putih merah bagi siswa SD dan putih biru bagi siswa SMP. Seragam batik dan olahraga belum termasuk dalam pengadaan ini. “Spesifikasi teknis sudah dikunci, harganya sama semua, hanya volume produksi yang berbeda per penyedia sesuai kapasitasnya,” tutur Zulkifly. Diketahui, Pemkot Makassar, menganggarkan seragam sekolah gratis untuk siswa baru tingkat SD dan SMP di Makassar, mencapai Rp 11,49 miliar untuk 66.000 seragam sekolah. Semua siswa baru SD dan SMP dengan jumlah 33.000. Seragam sekolah gratis untuk siswa baru itu akan diberikan pada tahun ajaran ini. Siswa yang akan menerima seragam tersebut yakni kelas 1 SD dan kelas 7 SMP. Zulkifly mengimbau seluruh sekolah agar tidak melakukan penjualan seragam kepada orang tua murid. Pemerintah kota telah menyiapkan surat edaran larangan jual beli seragam di lingkungan sekolah. “Artinya, orang tua tidak wajib beli seragam. Kalau mau menunggu, silakan. Pemerintah kota akan membagikan gratis. Tapi bagi yang mampu, kalau mau membeli dulu juga tidak dilarang,” imbuh dia. Ia menekankan, program ini adalah langkah proaktif untuk membantu masyarakat sekaligus memastikan transparansi pengadaan. “Kalaupun ada dinamika di lapangan, ini catatan penting untuk penyempurnaan di tahun berikutnya. Tapi tahun ini tetap kami laksanakan,” pungkas Zulkifly.

ruminews.id, MAKASSAR — Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sulawesi Selatan, Imam Fauzan Amir Uskara, bersama jajaran Fraksi PPP DPRD Kota Makassar dan Rahmat Taqwa Qurais, melakukan audiensi dengan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, di Balai Kota Makassar, Rabu (9/7/2025). Imam Fauzan Amir Uskara menekankan bahwa pertemuan ini bukan yang terakhir. Akan ada kelanjutan bentuk silaturahmi. “Kami kesini menyampaikan perubahan struktur fraksi PPP di DPRD. Kami percayakan pak RTQ), tentu akan terus menjalin komunikasi dan memastikan kerja-kerja politik PPP di DPRD selaras dengan Pemerintah Kota untuk kepentingan masyarakat,” singkatnya. Dalam pertemuan tersebut, anggota DPRD Makassar, Rahmat Taqwa Qurais menegaskan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk memastikan jalur komunikasi antara Fraksi PPP dan Pemerintah Kota Makassar berjalan lebih terarah dan satu pintu. “Koalisi dan pemerintahan yang mulia ini butuh komunikasi teknis yang jelas, terutama dalam pembagian tugas di DPRD. Jadi tidak lagi ada dua pintu komunikasi. Hal ini juga sudah dipertegas oleh Ketua DPW,” ujar RTQ. Terkait kabar perubahan struktur fraksi, RTQ menjelaskan bahwa tidak ada pergantian formal, melainkan penegasan susunan yang sudah ada sebelumnya. “Sejak awal tidak pernah ada surat resmi pergantian. Jadi lebih kepada mempertegas struktur agar kerja fraksi semakin solid,” ungkapnya. Ia menambahkan, Fraksi PPP berkomitmen mendukung visi-misi Wali Kota Makassar dengan tetap menjalankan fungsi pengawasan sesuai koridor undang-undang. “Kami mau fokus agar program Pak Wali berjalan baik. Kami di DPRD akan mengawasi dan memastikan kebijakan pro-rakyat terlaksana,” katanya. RTQ juga menyebutkan beberapa program prioritas yang akan menjadi titik kolaborasi antara PPP dan Pemerintah Kota, di antaranya pengembangan kesejahteraan guru mengaji. “Serta penguatan ekonomi kerakyatan, dan penanganan persoalan lingkungan seperti masalah sampah dan air bersih,” tuturnya. Pada kesempatan ini, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyambut positif adanya perubahan struktur Fraksi PPP di DPRD Makassar. “Ini kan soal internal partai, saya mendukung apa pun kebijakan internal Fraksi PPP yang tujuannya memperkuat komunikasi. Ini hal baik,” ujarnya. Dengan komunikasi satu pintu, koordinasi menjadi lebih efektif untuk pembangunan Kota Makassar. Ia juga mengapresiasi rencana Fraksi PPP yang akan rutin melakukan silaturahmi dan evaluasi per triwulan. “Pemerintah Kota memang memerlukan sinergi legislatif dan eksekutif. Ini upaya positif,” tambahnya.

ruminews.id, MAKASSAR — Dalam upaya memperkuat fondasi penerimaan negara dan mendukung pembangunan daerah, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Wilayah Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara menjalin sinergi strategis dengan Pemerintah Kota Makassar. Pertemuan ini menjadi langkah konkret untuk menyamakan persepsi, menyatukan langkah, serta memastikan kolaborasi berjalan efektif dalam optimalisasi penerimaan pajak, baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal inilah menjadi pembahasan, saat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara, YFR Hermiyana, S.E., M.Si., melakukan pertemuan dengan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin di Kantor Balai Kota Makassar, Rabu (9/7/2025). Hermiyana mengatakan, pertemuan dengan Pemerintah Kota Makassar dalam rangka menyelaraskan persepsi dan memperkuat kolaborasi terkait optimalisasi penerimaan pajak, baik pusat maupun daerah. “Kami ke sini untuk menyamakan persepsi antara DJP dengan Pemerintah Kota Makassar terkait pentingnya pajak bagi pembiayaan negara, baik di tingkat pusat maupun daerah,” ujar Hermiyana usai pertemuan. Ia menegaskan, DJP siap menjalin kerja sama strategis dengan Pemerintah Kota Makassar agar penerimaan pajak terus meningkat. Seluruh aparat DJP akan mendukung penuh upaya pemerintah daerah dalam mendorong kesadaran dan kepatuhan pajak masyarakat. “Semua aparat di DJP akan sangat kooperatif dan mengakomodasi apa yang diperlukan oleh Pak Wali Kota beserta jajaran,” tuturnya. “Ini bagian dari komitmen kami untuk memastikan penerimaan pajak berjalan optimal,” tambahnya. Dalam kesempatan itu, Hermiyana juga menjelaskan mengenai sistem baru di lingkungan DJP yang saat ini tengah diperkenalkan kepada para wajib pajak. Meski sistemnya diperbarui, ia memastikan tidak ada perubahan signifikan pada regulasi yang berlaku. “Prinsipnya tidak ada yang berbeda. Hanya ada pengenalan prosedur-prosedur di sistem baru. Regulasi sama, hanya sedikit modifikasi di cara pengoperasiannya,” terangnya. Selain itu, DJP juga berkomitmen memberikan pendampingan kepada para wajib pajak di Kota Makassar, khususnya dalam memahami sistem dan prosedur terbaru. “Kami siap mengasistensi dan mendampingi wajib pajak agar lebih memahami hak dan kewajiban perpajakan. Harapannya, semakin banyak pelaku usaha maupun masyarakat yang sadar dan patuh pajak,” tutur Hermiyana. Ia berharap kolaborasi yang terjalin dengan Pemerintah Kota Makassar dapat semakin erat dan berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat. “Kita memiliki kepentingan yang sama: pajak yang kuat akan menopang pembangunan daerah dan negara. Semoga ke depan sinergi ini makin solid, dan seluruh aparat serta pelaku usaha di kota ini makin memahami peran penting pajak,” tutupnya. Sedangkan, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam upaya optimalisasi sistem baru di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). “Kami saat ini sedang dalam proses penyesuaian dengan sistem baru di Bapenda. Kami berharap dapat bekerja sama dengan baik dan menerima bantuan dari Bapak untuk menjalankan tugas kami secara maksimal,” ujar Munafri. Ia mengakui bahwa masa transisi ini menjadi momentum penting bagi seluruh jajaran untuk meningkatkan kapasitas, terutama dalam hal efisiensi kerja dan penyusunan laporan yang akuntabel. Sekarang masih dalam proses pembelajaran dan penyesuaian, khususnya terkait penyusunan laporan yang lebih efektif. “Karena itu, kami sangat mengharapkan arahan dan bimbingan agar tugas kami dapat terlaksana dengan baik,” tambahnya. Munafri juga menekankan pentingnya dukungan lintas pihak agar program-program yang telah direncanakan berjalan sesuai target. Ia sangat berharap dapat bekerja sama dengan Bapak dan seluruh tim untuk menjalankan program-program strategis. “Jika nantinya ada hambatan di lapangan, kami optimis dengan adanya bantuan dan dukungan bersama, semua tantangan bisa kita atasi,” jelasnya. Di akhir pernyataannya, Wali Kota menyampaikan apresiasi atas perhatian dan kerja sama yang telah terjalin. Ia menegaskan bahwa semangat kolaborasi menjadi kunci untuk mencapai hasil terbaik dalam pelayanan publik. “Kami berkomitmen terus membangun komunikasi yang baik demi keberhasilan program peningkatan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat Makassar,” tutup Munafri.

ruminews.id, MAKASSAR – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Makassar Timur (HMI Maktim), menegaskan komitmennya untuk menjadi mitra aktif Pemerintah Kota Makassar dalam mendorong berbagai program unggulan. Organisasi berbasis Islam di tingkat mahasiswa itu, siap turun langsung mendukung inisiatif pemberdayaan pemuda, pengelolaan sampah ramah lingkungan, penguatan UMKM, hingga urban farming. Fokus kolaborasi tersebut diharapkan tak hanya memberi dampak positif bagi masyarakat, tetapi juga menumbuhkan semangat generasi muda menjadi bagian dari solusi pembangunan Kota Makassar. Ketua, Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Makassar Timur, Muh. Zulfikar Ridha, menyatakan kesiapan organisasinya untuk bersinergi mendukung berbagai program unggulan Pemerintah Kota Makassar. “Ke depan kami akan berkolaborasi dengan pemerintah kota dalam sejumlah program, mulai dari pengelolaan sampah, pemberdayaan pemuda, urban farming, hingga peningkatan UMKM agar masyarakat Kota Makassar semakin berdaya,” ungkap Zulfikar, usai bertemu Wali Kota Munafri, di Balai Kota, Selasa (8/7/2025). Pernyataan tersebut disampaikan seusai pertemuan yang membahas potensi kolaborasi strategis antara HMI dan Pemkot Makassar. Menurutnya, HMI Makassar Timur secara khusus siap menjadikan wilayah Tamalanrea sebagai lokasi percontohan pelaksanaan berbagai inisiatif tersebut. “Kami siap mendukung dan menjadikan Tamalanrea sebagai wilayah percontohan dari program-program pemerintah kota,” tegasnya. Zulfikar menjelaskan, fokus utama HMI Makassar Timur dalam kolaborasi ini adalah dua bidang prioritas, yaitu pemberdayaan pemuda dan pengelolaan lingkungan. Ia menilai, persoalan sampah di Kota Makassar harus dilihat secara lebih kreatif sebagai peluang menciptakan solusi inovatif. Apalagi Kota Makassar ini sudah penuh dengan tantangan masalah sampah. “Kami memunculkan pertanyaan, apakah sampah ini hanya masalah atau justru bisa menjadi solusi? Semua tergantung bagaimana kita menunjukkan ide-ide pengelolaan sampah yang ramah lingkungan,” paparnya. Lebih lanjut, ia menyebut komitmen HMI tidak hanya sebatas dukungan formal, tetapi akan diwujudkan dalam aksi nyata bersama pemerintah dan masyarakat. “Kami HMI Makassar Timur mensupport penuh program pemerintah kota,” tuturnya. Langkah ini diharapkan menjadi awal kolaborasi berkelanjutan antara organisasi kepemudaan dan Pemkot Makassar dalam menciptakan kota yang lebih bersih, produktif, dan berdaya saing. “Ini bukan hanya tentang program seremonial, tetapi bagaimana anak muda hadir, memberi kontribusi, dan jadi bagian dari perubahan,” pungkasnya. Sedangkan, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan pentingnya fokus dan kesinambungan dalam menjalankan program-program kolaborasi antara pemerintah kota dan berbagai organisasi kepemudaan. Hal itu disampaikan saat berdialog dengan perwakilan organisasi HMI Makassar Timur, yang menawarkan dukungan dalam program pemberdayaan masyarakat. Appi menjelaskan, upaya kolaborasi sebaiknya diarahkan untuk memperkuat program-program prioritas pemerintah kota yang sudah berjalan, agar hasilnya bisa lebih terukur dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. “Masalah pemberdayaan, masalah UMKM, sampah, penurunan stunting, urban farming, itu tinggal dipilih yang mana mau kita maksimalkan,” kata Munafri. Ia menekankan perlunya fokus agar seluruh pihak bisa bekerja secara terarah dan konsisten. Salah satu prioritas yang selalu ia dorong adalah urban farming sebagai sarana edukasi dan pemberdayaan pemuda. “Kenapa ini selalu saya mau daungkan? Supaya anak-anak muda belajar bagaimana memanfaatkan hal-hal yang tidak dilirik orang menjadi sesuatu yang berhasil dan berdaya guna,” imbuh Appi. “Saya lihat kemarin teman-teman Karang Taruna sudah memulai proses pembibitan, beternak lele, dan sebagainya. Itu yang sangat dibutuhkan. Tidak hanya piawai beretorika, tapi juga ada implementasi yang bisa diperlihatkan,” tambah dia. Munafri mencontohkan, pengelolaan budidaya sederhana seperti lele bisa dikembangkan menjadi rantai usaha yang memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar, asalkan ada skema distribusi yang tepat. “Logikanya simpel sekali. Pelihara lele, jualannya juga tidak usah jauh-jauh, ke rumah makan sari laut saja sudah selesai. Tapi yang harus kita pikirkan, bagaimana ini diterima pasar. Yang pertama soal harga. Kalau lebih mahal daripada tempat biasa mereka beli, tentu tidak mau,” jelasnya. Selain urban farming, Wali Kota juga menekankan potensi pengelolaan sampah plastik sebagai salah satu sumber pendapatan alternatif. Untuk itu, Munafri mendorong organisasi pemuda, termasuk HMI Makassar Timur, agar membentuk tim kerja percontohan yang konkret, misalnya pilot project urban farming atau pengelolaan sampah plastik. “Ada percontohan, misalnya HMI Makassar Timur bersama Pemkot bikin pilot urban farming atau sampah plastik, nanti kita laksanakan bersama,” katanya. Menurutnya, model kerja sama seperti ini akan menjadi kebanggaan bersama ketika ada pihak luar yang ingin belajar dan melihat langsung praktik pemberdayaan di lapangan. “Saya mau supaya proses kolaborasi ini nyata dan kelihatan. Mau bina lorong, mau bikin kebun percontohan. Tinggal sampaikan ke Pemkot, Karena dalam program besar kami memang fokus untuk pembinaan masyarakat,” tutup Munafri.

ruminews.id, Makassar – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menangani persoalan sosial yang kerap menimpa perempuan dan anak, mulai dari kekerasan dalam rumah tangga hingga stunting. Hal ini disampaikan Munafri saat menerima audiensi pimpinan cabang Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) Kota Makassar di Balai Kota, Selasa (8/7/2025). Menurut Munafri, akar persoalan kekerasan dan pengabaian anak pada dasarnya bermuara pada rendahnya kualitas pendidikan keluarga. “Intinya ini adalah pendidikan dan edukasi keluarga. Kalau pendidikannya bagus, pola pikirnya akan berbeda, tidak mudah melakukan tindak kekerasan. Inilah yang akan kami lakukan kedepan,” ujar Munafri, saat menerima pengurus Fatayat NU. Ia menjelaskan, upaya edukasi perlu dilakukan secara menyeluruh, termasuk pendampingan informal kepada pasangan suami istri, terutama yang baru memasuki jenjang pernikahan maupun masa pasca-persalinan. “Baby blues, kekerasan, atau (pengabaian anak) itu sering muncul karena minimnya pengetahuan bagaimana menjadi pasangan suami istri, bagaimana mengasuh anak. Ini masalah kita bersama. Pemerintah tidak akan mampu jika bekerja sendiri,” jelasnya. Untuk itu, Pemkot Makassar lewat sejumlah Dinas terkait seperti DP3A (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak), Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, serta menggandeng kader PKK dan tokoh masyarakat hingga ke level RT/RW. Munafri juga menekankan bahwa penanganan stunting harus dilakukan secara serius, berbasis data yang valid. “Kalau penanganan stunting, saya minta benar-benar dilakukan dengan data by name by address supaya bisa kelihatan progresnya. Seminar tidak boleh hanya menjadi tempat berkumpul, harus ada tindak lanjut konkret,” tegas Appi. Lebih jauh, Munafri mendorong agar program edukasi dan seminar parenting, tidak hanya menyasar orang tua yang sudah memiliki anak, tetapi juga calon pasangan yang akan menikah. “Kalau bisa yang diundang adalah orang-orang yang baru mau masuk jenjang pernikahan. Lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Fokusnya pencegahan,” jelasnya. Wali Kota Makassar, menyambut baik komitmen Fatayat NU. Ia memastikan pemerintah kota akan mendukung berbagai program kolaborasi yang sejalan dengan visi Kota Makassar yang inklusif, ramah anak, dan peduli lingkungan. “Ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Kami mengapresiasi langkah Fatayat NU yang bergerak konkret di lapangan,” tukas Munafri. Audiensi bersama Fatayat NU Makassar ini menjadi langkah awal sinergi Pemerintah Kota Makassar dengan organisasi masyarakat dalam mewujudkan keluarga yang lebih berdaya, sehat, dan berkeadilan. Dengam upaya memperkuat sinergi antara organisasi masyarakat dan pemerintah. Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) Kota Makassar, memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kota. Pertemuan ini menjadi momentum strategis untuk menyampaikan berbagai gagasan dan program kerja yang menitikberatkan pada perlindungan perempuan dan anak, serta kepedulian terhadap isu lingkungan. Ketua Fatayat NU Makassar, Nurul Husna mengtakan, pengurus Fatayat NU Makassar hadir dengan semangat kolaborasi, menghadirkan solusi konkret atas persoalan sosial yang semakin kompleks. “Kami ingin kolaborasi dengan Pemerintah Kota, tasi berbagai probelem mulai dari kekerasan dalam rumah tangga hingga pengelolaan sampah berbasis pemberdayaan masyarakat,” ujarnya. Ia kemudian bersama jajaran pengurus, menyampaikan sejumlah program prioritas yang berfokus pada pemuliaan perempuan dan anak secara inklusif, berkeadilan, dan bermasyarakat. “Kasus kekerasan, bahkan yang menyebabkan anak meninggal, belakangan ini semakin banyak. Kami ingin bersama pemerintah menghadirkan pendampingan dan edukasi,” turur Nurul Husna. Oleh sebab itu, Fatayat NU Makassar berinisiatif mengadakan seminar parenting secara rutin di setiap kecamatan, menggandeng Ketua PRC (Pengurus Ranting Cabang) sebagai fasilitator kegiatan. “Edukasi pengasuhan ini, kami harapkan menjadi langkah preventif kekerasan dalam rumah tangga dan pengabaian anak,” harapnya. Selain itu, Fatayat NU juga menaruh perhatian serius pada isu lingkungan hidup. Dalam waktu dekat, organisasi perempuan muda NU ini akan mengadakan pelatihan pembuatan eco-enzim. Dimana, metode mendaur ulang sampah organik menjadi produk ramah lingkungan seperti pupuk cair, cairan pembersih, hingga minyak yang bermanfaat untuk pengobatan luka. “Kami ingin memastikan perempuan juga berperan dalam menjaga lingkungan, sambil meningkatkan keterampilan ekonomi keluarga,” tutur Nurul Husna. Sebagai wujud keseriusan dalam perlindungan kelompok rentan, Fatayat NU Makassar kini membentuk LKP3A (Lembaga Konsultasi dan Perlindungan Perempuan dan Anak) yang akan mendampingi korban kekerasan serta melakukan edukasi berkelanjutan. “Kami memohon dukungan Bapak Wali Kota agar Fatayat NU dapat berkontribusi secara lebih luas menangani isu kekerasan dalam rumah tangga,” tukasnya.(*)