Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Daerah

Daerah, Luwu Timur, Pemerintahan

Bupati Luwu Timur Jawab Langsung Keluhan Mahasiswa Soal Beasiswa, IPMALUTIM Siap Kawal Program Beasiswa Lutim Juara

Tinggalkan Komentar / Daerah, Luwu Timur, Pemerintahan /

ruminews.id – Makassar, 14 September 2025 – Bupati Luwu Timur, H. Irwan Bachri Syam, hadir langsung dalam kegiatan sosialisasi program Beasiswa Lutim Juara bersama mahasiswa Luwu Timur di Kota Makassar. Kehadiran orang nomor satu di Bumi Batara Guru ini disambut hangat oleh para mahasiswa, yang sebelumnya banyak menyampaikan aspirasi dan keluhan terkait teknis penerapan program beasiswa tersebut. Dalam kesempatan itu, Bupati Irwan memberikan penjelasan terkait beberapa persoalan yang disampaikan mahasiswa. Ia menegaskan bahwa bagi Angkatan 2021, pemerintah daerah akan memberikan bantuan khusus penyelesaian studi. Selain itu, mengenai syarat ijazah, cukup dipenuhi dengan domisili di Luwu Timur selama tiga tahun berturut-turut serta pernah menempuh pendidikan di SMP di Luwu Timur. Adapun ketentuan umur dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), ditegaskan Bupati tidak mengalami perubahan dari aturan sebelumnya. “Pemerintah daerah tetap berkomitmen untuk memberikan perhatian penuh kepada mahasiswa Luwu Timur. Beasiswa Lutim Juara ini lahir dari tekad kita bersama untuk mendukung generasi muda dalam menyelesaikan studinya, agar kelak bisa kembali membangun daerah,” jelas Bupati Irwan Bachri Syam. Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pelajar Mahasiswa Luwu Timur (PP IPMALUTIM), Haikun Candra, juga turut memberikan pernyataan. Ia menegaskan bahwa IPMALUTIM siap mengambil peran aktif dalam mengawal sekaligus menyukseskan terealisasinya program beasiswa tersebut. “Sebagai organisasi mahasiswa yang menghimpun mahasiswa Luwu Timur di Makassar, IPMALUTIM siap menjadi mitra strategis pemerintah daerah. Kami akan memastikan program beasiswa ini benar-benar tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran, demi kepentingan mahasiswa Luwu Timur,” ungkapnya. Salah satu tokoh mahasiswa yang juga hadir, Adriansyah Putra, mantan Sekretaris Umum IPMALUTIM Komisariat Wotu yang kini melanjutkan pendidikan S2, turut memberikan masukan sekaligus apresiasi atas kebijakan beasiswa yang dihadirkan oleh Bupati Luwu Timur, khususnya untuk jenjang pascasarjana. “Kami sangat mengapresiasi kebijakan beasiswa ini, terutama bagi mahasiswa S2. Ini menjadi bukti nyata perhatian pemerintah daerah terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia Luwu Timur,” ujar Adriansyah Putra. Kegiatan sosialisasi ini diakhiri dengan dialog interaktif antara mahasiswa dan Bupati, yang semakin mempererat hubungan emosional antara pemerintah daerah dengan para mahasiswa perantau di Makassar. Usai sosialisasi, Bupati Irwan juga berkesempatan duduk bersama penghuni Asrama Putra Mahasiswa Luwu Timur. Dalam pertemuan hangat tersebut, beliau mendengarkan langsung keluhan mahasiswa terkait kondisi asrama yang selama ini mereka tempati. Menanggapi hal itu, Bupati berjanji akan segera melaksanakan renovasi asrama mahasiswa sebagai bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap kenyamanan dan fasilitas penunjang mahasiswa perantau.

Kesehatan, Purwakarta

Solusi Konkret Pangan Bergizi, GENPI Jawa Barat luncurkan Program Budidaya Jamur Modern di Purwakarta

Tinggalkan Komentar / Kesehatan, Purwakarta /

ruminews.id, Purwakarta – Gerakan Pangan Bergizi Indonesia (GENPI) Provinsi Jawa Barat melalui Program Budidaya Jamur Modern berbasis IoT (Internet of Things) di Rumah Jamur Fahira, Ds. Sukahaji, Kec. Tegalwaru, Kab. Purwakarta pada Sabtu, 13 September 2025. Ini merupakan solusi mengatasi produktivitas serta langkah konkret mewujudkan hasil pertanian modern yang berkelanjutan. Program tersebut diselenggarakan dengan penuh semangat, GENPI Provinsi Jawa Barat yang berupaya mengatasi permasalahan pangan, khususnya pada komoditas jamur sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat sekitar. Budidaya jamur menjadi solusi yang tepat baik secara nilai ekologis dan dampak ekonomis karena mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi baru, menghasilkan kualitas jamur yang sehat dan bergizi, serta berkelanjutan untuk lingkungan hidup yang lebih asri dan nyaman. Kemudian, dengan melalui pemanfaatan budidaya jamur modern ini menjadikan masyarakat terampil dalam berkarya untuk mengembangkan ekonomi sirkular berbasis lingkungan. Adapun dalan setiap prosesnya selalu ada tantangan dan rintangannya, akan tetapi masyarakat sangat nyaman dengan keberadaan budidaya jamur modern ini, sudah bertahun-tahun terus tumbuh dan maju, GENPI Provinsi Jawa Barat hadir untuk bisa berkolaborasi bersama dalam memajukan kualitas jamur hingga SDM yang terdapat di dalam sektor bisnis pangan berkelanjutan ini. Pemilik Rumah Jamur Fahira, Nopan Purwadi, turut menyambut baik kolaborasi antara GENPI Provinsi Jawa Barat dengan masyarakat dalam program budidaya jamur modern berbasis IoT (Internet of Things). “Jamur mampu menjadi solusi pertumbuhan ekonomi, baik secara bisnis maupun manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Karena dalam setiap jamur yang kita tanam dan panen, itu ada kontribusi masyarakat yang terampil dalam bekerja, serta hasil panen pun yang kita hasilkan mampu menambah penghasilan baik bagi teman-teman UMKM serta utamanya turut menghasilkan gizi berkualitas bagi masyarakat luas,” ujarnya keterangan resmi yang diterima pada Sabtu (13/09/2025). Koordinator GENPI Provinsi Jawa Barat, Ilham Wira Sakti, menyampaikan rasa bangga atas penerimaan dan kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan pangan bergizi, sehat dan keberlanjutan, khususnya jamur modern ini. “Kami melihat potensi besar dari budidaya jamur modern ini. Selain bisa menjadi usaha yang menguntungkan dan mampu menyerap tenaga kerja baru, program budidaya jamur modern ini juga turut membantu mewujudkan program unggulan Indonesia di sektor pangan,” katanya. Sementara itu, Sekretaris GENPI Provinsi Jawa Barat, Ahmad Fauzi Ridwan menjelaskan bahwa program budidaya jamur modern tersebut menjadi langkah konkret dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat yang ditopang dengan teknologi terkini yang up to date. “Program ini merupakan implementasi pertanian terintegrasi. Kami berharap program ini mampu menjadi fokus bersama untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional sesuai Asta Cita Presiden Prabowo,” ujar Bendahara GENPI Provinsi Jawa Barat, Ibnu Ramadhan. Untuk diketahui bersama, program budidaya jamur modern berbasis IoT ini selaras dengan pencapaian Sustainable Development Goals, khususnya Tujuan 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), Tujuan 11 (Kota dan Komunitas Berkelanjutan), serta Tujuan 13 (Aksi Terhadap Iklim).

Makassar, Nasional, Pemerintahan

Ulvi Trisna Damayanti, Mahasiswi Keperawatan Gigi, menyuarakan kegelisahannya atas mundurnya Saraswati dari kursi parlemen.

Tinggalkan Komentar / Makassar, Nasional, Pemerintahan /

ruminews.id, Makassar – “Keputusan itu,” ucap Ulvi lirih, “seperti angin yang tiba-tiba mencabut satu-satunya lentera yang selama ini menyala bagi kaum muda dan perempuan di Senayan.” Menurutnya, sosok Saraswati bukan hanya sekadar wakil rakyat, melainkan wajah dari semangat baru—yang mampu menautkan harapan generasi muda, perempuan, dan terutama mereka yang berada di lingkar kerentanan, termasuk kaum disabilitas. Setiap langkah Saraswati di parlemen, tambah Ulvi, selalu mengandung denyut kepedulian dan keberpihakan yang nyata. “Maka, sungguh disayangkan bila kursi itu dibiarkan kosong dari representasi perempuan muda. Suara yang mestinya mengalir deras dari sana kini seakan terhenti,” tuturnya. Ulvi pun mengajak Partai Gerindra untuk meninjau kembali keputusan tersebut. Baginya, rekam jejak dan kiprah Saraswati adalah bukti tak terbantahkan bahwa ia masih sangat dibutuhkan. “Gerindra jangan sampai menutup mata dari perjuangan yang telah menyalakan obor bagi banyak hati. Kehilangan beliau bukan hanya kehilangan bagi partai, tetapi kehilangan bagi bangsa,” pungkasnya.

Makassar, Nasional, Pemerintahan, Politik

Ketua Umum HMI Badko Sulsel Menyayangkan Mundurnya Rahayu Saraswati : Gerindra dan DPR RI Kehilangn Figur Muda Progresif

Tinggalkan Komentar / Makassar, Nasional, Pemerintahan, Politik /

ruminews.id – Makassar, 10 September 2025 — Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Badan Koordinasi Sulawesi Selatan menyampaikan rasa prihatin dan menyayangkan keputusan Rahayu Saraswati Djojohadikusumo yang resmi mundur dari keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada Rabu, 10 September 2025. Menurut Asrullah Dimas, Ketua Umum HMI Badko Sulsel, mundurnya Rahayu Saraswati bukan hanya kehilangan bagi parlemen, tetapi juga bagi masyarakat luas yang selama ini melihat sosoknya sebagai representasi generasi muda sekaligus perempuan progresif di panggung politik nasional. Kehadirannya di DPR RI dinilai membawa warna baru, khususnya dalam memperjuangkan isu-isu kesetaraan gender, perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat, hingga agenda kebangsaan yang lebih berpihak pada rakyat. “Keputusan mundurnya Ibu Rahayu Saraswati tentu sangat kami sayangkan. Beliau adalah figur perempuan muda yang visioner, kritis, dan memiliki integritas dalam menjalankan fungsi legislatif. Kehadirannya di parlemen menjadi semacam harapan baru bagi generasi muda untuk lebih percaya diri masuk ke dunia politik. Mundurnya beliau jelas meninggalkan kekosongan peran yang cukup berarti,” ungkap Asrullah Dimas Ketua Umum HMI Badko Sulsel dalam pernyataannya. Lebih lanjut, Asrullah Dimas yang akrab disapa Dimas menilai bahwa politik Indonesia masih sangat membutuhkan sosok-sosok yang berani bersuara dan konsisten memperjuangkan kepentingan rakyat, terlebih di tengah kondisi demokrasi yang menghadapi berbagai tantangan. Dengan mundurnya Rahayu Saraswati, HMI Badko Sulsel mendorong agar parlemen tidak kehilangan semangat regenerasi, serta tetap membuka ruang yang lebih luas bagi keterlibatan generasi muda dan perempuan. “DPR RI harus tetap memastikan adanya representasi generasi baru yang tidak hanya mewakili formalitas, tetapi juga benar-benar membawa gagasan segar untuk memperbaiki kualitas demokrasi kita. Perempuan dan anak muda harus terus diberi ruang, sebab tanpa itu wajah politik kita akan kembali dikuasai oleh pola lama yang kerap jauh dari aspirasi masyarakat,” tegasnya. Menurutnya, pengunduran diri tersebut tidak semata-mata merupakan keputusan personal, tetapi sekaligus mencerminkan adanya kelemahan dalam tata kelola komunikasi politik dan akuntabilitas moral di tubuh institusi politik. “Pengunduran diri Ibu Rahayu Saraswati menunjukkan bahwa sistem politik kita masih belum memiliki mekanisme yang kuat dalam merespons krisis komunikasi publik. Ketika kontroversi muncul, klarifikasi dan pembuktian konteks seharusnya segera dilakukan secara terbuka, bukan dibiarkan berkembang liar hingga akhirnya memaksa individu mengambil langkah pengunduran diri,” ujar Dimas. Lebih lanjut ia menegaskan, pengunduran diri bukan boleh dipahami sebagai satu-satunya jawaban. Parlemen dan partai politik semestinya menjadikan kasus ini sebagai pelajaran penting untuk memperkuat etika politik, membangun kapasitas komunikasi publik, serta menyiapkan mekanisme manajemen krisis yang lebih transparan. “Jika kita hanya berhenti pada pengunduran diri, tanpa ada evaluasi menyeluruh dari lembaga dan partai politik, maka persoalan serupa akan berulang. Yang lebih berbahaya adalah timbulnya efek psikologis bagi generasi muda dan perempuan, yakni rasa takut untuk berpartisipasi aktif dalam politik karena khawatir satu kesalahan ucap dapat menghancurkan karier mereka,” tambahnya. Mundurnya Rahayu Saraswati juga dipandang sebagai satu kesempatan refleksi bagi partai politik dalam hal pengelolaan kader, pelatihan komunikasi publik, manajemen krisis internal, serta bagaimana partai menanggapi kontroversi. Partai Gerindra misalnya dipandang mendapat tekanan publik untuk merespons secara baik dan menjaga reputasi. Dalam jangka panjang, ini bisa mempengaruhi bagaimana partai merekrut dan mendukung calon legislatif, terutama dari kalangan muda dan perempuan yang sensitif terhadap opini publik. Dimas menegaskan bahwa momentum ini harus dijadikan ruang refleksi kolektif untuk memperbaiki budaya politik Indonesia. Transparansi, tanggung jawab publik, komunikasi yang beretika, dan keberanian menghadapi kritik secara dewasa adalah hal yang perlu diperkuat agar demokrasi tidak hanya formal, tetapi juga substantif. “Ke depan, kami berharap DPR RI dan partai politik tidak hanya menjaga citra, melainkan juga berkomitmen pada substansi perjuangan rakyat, serta memastikan regenerasi politik berjalan dengan sehat dan inklusif,” tutup Dimas Ketua Umum HMI Badko Sulsel.

Daerah, Gowa, Pendidikan

UKM SB eSA Tantang Kampus: Demokrasi Bukan Formalita!

Tinggalkan Komentar / Daerah, Gowa, Pendidikan /

ruminews.id – Makassar, 10 September 2025. Unit Kegiatan Mahasiswa Seni Budaya eSA (UKM SB Esa) menegaskan sikap kerasnya dalam dialog bertajuk “Kampus dan Imaji Demokrasi: Merawat Ruang Kritis” yang digelar bersama Pekerja Seni Kampus (PSK) Makassar, Rabu (10/09) di Kampung Esa. Dialog ini menghadirkan Gunawan Hatmin (Mahasiswa Pascasarjana UINAM) dan Tawakkal Mahmud (Menteri Hukum dan HAM DEMA UINAM) sebagai narasumber, serta dipandu oleh Alamzah Amor sebagai moderator. Acara ini menjadi forum konsolidasi mahasiswa seni untuk menyuarakan kegelisahan atas kondisi kampus dan demokrasi nasional yang kian terjebak dalam pragmatisme. Dalam forum, UKM SB eSA menyampaikan ultimatum moral kepada pihak kampus: berhenti memperlakukan seni sekadar pelengkap kegiatan formalitas. Seni harus menjadi ruang hidup bagi kritik mahasiswa, bukan dibungkam atau dipoles sebagai hiburan seremonial. “Kampus tanpa ruang kritis bukan lagi rumah ilmu, tapi pabrik birokrasi. Seni bukan pajangan, ia adalah bahasa perlawanan. Jika kampus tidak memberi ruang, mahasiswa akan merebutnya,” tegas perwakilan UKM SB Esa. Gunawan Hatmin menekankan bahwa seni adalah medium filsafat dan refleksi sosial yang menjaga daya kritis mahasiswa. Sementara Tawakkal Mahmud mengingatkan agar mahasiswa tidak larut dalam pragmatisme politik kampus, melainkan terus berperan sebagai motor demokrasi substansial. Kegiatan tidak berhenti pada ruang dialog. Pasca-diskusi, acara dilanjutkan dengan pementasan seni dari para pekerja seni kampus. Pertunjukan meliputi *teater, seni rupa, musik, sastra, hingga musikalisasi puisi* yang menggugah, menyuarakan keresahan generasi muda, dan sekaligus menghidupkan imajinasi demokrasi. Pementasan ini menjadi bukti nyata bahwa seni di kampus bukan hanya retorika, tetapi praktik nyata perlawanan kultural. Dengan slogan “Seni Lawan Tirani”, UKM SB eSA bersama PSK Makassar menegaskan komitmennya untuk menjaga ruang kritis dan menyalakan kembali nurani demokrasi di tengah kampus yang semakin birokratis. Dialog dan pementasan ini menjadi momentum penting bahwa mahasiswa seni tidak hanya mencipta karya, tetapi juga merawat kebebasan berpikir sebagai fondasi demokrasi.

Daerah, Gowa, Pendidikan

UKM SB Esa Gandeng Pekerja Seni Kampus Makassar Gelar Dialog: Kampus dan Imaji Demokrasi

Tinggalkan Komentar / Daerah, Gowa, Pendidikan /

Makassar, 10 September 2025 – Unit Kegiatan Mahasiswa Seni Budaya (UKM SB) Esa bekerja sama dengan komunitas Pekerja Seni Kampus (PSK) Makassar sukses menggelar dialog bertajuk “Kampus dan Imaji Demokrasi: Merawat Ruang Kritis”, yang berlangsung di Kampung Esa, Rabu (10/09). Kegiatan ini menghadirkan dua narasumber utama, yakni Gunawan Hatmin (Mahasiswa Pascasarjana UINAM) dan Tawakkal Mahmud (Menteri Hukum dan HAM DEMA UINAM), serta dipandu oleh Alamzah Amor sebagai moderator. Dalam paparannya, Gunawan Hatmin menekankan bahwa kampus seharusnya tidak hanya menjadi ruang akademik formal, tetapi juga arena dialektika ide yang menjaga nalar kritis mahasiswa. Menurutnya, seni merupakan medium reflektif untuk menghidupkan imajinasi demokrasi yang tengah menghadapi tantangan serius. Sementara itu, Tawakkal Mahmud menyoroti realitas demokrasi Indonesia yang semakin pragmatis dan sarat kepentingan elit. Ia menegaskan pentingnya peran mahasiswa dan komunitas seni dalam membuka ruang alternatif bagi kritik dan partisipasi publik, terutama menghadapi fenomena yang ia sebut sebagai “reset demokrasi”. Kegiatan dialog ini juga menjadi ruang konsolidasi antara pekerja seni kampus dengan gerakan mahasiswa dalam merawat tradisi intelektual yang kritis, progresif, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Dengan mengusung slogan “Seni Lawan Tirani”, acara ini tidak hanya menghadirkan diskusi mendalam, tetapi juga menegaskan komitmen pekerja seni muda untuk menghadirkan karya dan ruang kebudayaan sebagai bagian dari perjuangan demokrasi. “Kolaborasi UKM SB Esa dan PSK Makassar adalah bentuk ikhtiar menghadirkan kampus yang hidup, berjiwa kritis, serta mampu menjembatani gagasan demokrasi dengan ekspresi seni,” ujar panitia pelaksana dalam keterangannya. Dialog ini diharapkan menjadi awal dari gerakan kolaboratif yang lebih luas, di mana seni tidak sekadar ekspresi estetis, tetapi juga menjadi instrumen kebudayaan untuk memperkuat demokrasi dan melawan segala bentuk hegemoni.

Daerah, Makassar, Nasional, Pemerintahan

Wali Kota Makassar Hadiri Arahan Mendagri Tito Karnavian Bersama Gubernur dan Kepala Daerah se-Sulsel

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Nasional, Pemerintahan /

ruminews.id, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menghadiri pengarahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tito Karnavian, di Baruga Asta Cuta, Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, Kamis (11/9/2025). Pengarahan tersebut dilakukan secara tertutup diikuti oleh Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, para Bupati, dan Wali Kota se-Sulsel. Pengarahan ini turut diikuti sejumlam kepala SKPD terkait Pemkot Makassar. Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan sejumlah pesan penting. Ia menekankan pentingnya kekompakan antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota dalam menjalankan roda pemerintahan. Bahkan, Tito mendorong adanya evaluasi rutin empat bulan sekali sebagai forum brainstorming untuk memperkuat sinergi antar daerah. Tito juga mengingatkan pentingnya stabilitas keamanan. Ia meminta pemerintah daerah bersama forkopimda memperkuat deteksi dini, komunikasi dengan tokoh masyarakat, serta mempererat soliditas agar potensi gangguan kamtibmas bisa dicegah sejak awal. “Tanpa keamanan yang baik, pembangunan tidak akan berjalan. Kalau pembangunan tidak berjalan, otomatis masyarakat akan susah,” tegas Tito. Tito juga menyinggung program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca peristiwa anarkis di Kota Makassar tepatnya di gedung DPRD, yang menelan korban jiwa. Ia memastikan bantuan perumahan akan segera disalurkan kepada keluarga korban. Lebih jauh, ia menekankan perlunya daerah memperkuat sektor swasta, mempermudah izin, memberi insentif bagi UMKM, serta menjaga inflasi agar pertumbuhan ekonomi tetap terjaga. “Kalau swasta hidup, otomatis pertumbuhan ekonomi akan baik, inflasinya terjaga, dan pendapatan asli daerah juga meningkat,” tambahnya. Di akhir arahannya, Tito mengingatkan pentingnya belanja pemerintah yang tepat waktu dan berkualitas untuk mendorong daya beli masyarakat, sekaligus menstimulasi pertumbuhan sektor swasta. Ia juga menegaskan agar seluruh kepala daerah menjaga stabilitas keamanan, memperkuat program penanganan kemiskinan, serta menekan angka stunting. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyambut baik arahan Mendagri tersebut. Ia menegaskan bahwa Pemkot Makassar siap memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan seluruh kabupaten/kota, baik dalam menjaga stabilitas keamanan maupun mempercepat pembangunan. “Pesan Bapak Mendagri menjadi pengingat bagi kita semua untuk bekerja lebih solid. Pemerintah Kota Makassar akan terus bersinergi menjaga keamanan, menekan inflasi, meningkatkan kualitas belanja, sekaligus mendorong tumbuhnya sektor swasta dan UMKM. Semua ini pada akhirnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Munafri.(*)

Daerah, Makassar, Nasional, Pemerintahan

Dua Menteri Kabinet Prabowo–Gibran Apresiasi Gebrakan Layanan Publik Pemkot Makassar

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Nasional, Pemerintahan /

ruminews.id, MAKASSAR – Kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustikah Ilham (Munafri–Aliyah) mendapat apresiasi langsung dari dua menteri Kabinet Prabowo–Gibran. Dua menteri kabinet Merah Putih memuji kinerja Pemkot Makassar, dibawa Kepemimpinan Munafri-Aliyah, terutama soal komitmrn pelayanan publik kepala masyarakat. Hal itu, disampaikan Menteri Dalam Negeri RI, Muhammad Tito Karnavian dan Menteri Perumahan serta Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, saat melakukan kunjungan kerja ke Kota Makassar pada Kamis (11/9/2025). Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menilai pasangan kepala daerah ini memiliki komitmen kuat dalam menghadirkan pelayanan publik yang cepat, responsif, dan berpihak kepada masyarakat kecil. “Pak Wali dan Ibu Wawali ini benar-benar gerak cepat, cepat melayani masyarakat. Saya lihat sendiri, dalam waktu singkat setelah dilantik 20 Februari 2025, langsung bergerak membuat kebijakan yang pro rakyat kecil. Itu langkah yang patut kami apresiasi,” ujar Maruarar memberikan keterangan Pers, usai meninjau pelayanan di MGC. Dalam agenda tersebut, kedua menteri Kabinet Indonesia Maju itu meninjau langsung Makassar Government Center (MGC) yang menjadi Mal Pelayanan Publik (MPP) di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Makassar, di lantai II. Kunjungan ini difokuskan untuk melihat secara dekat proses pelayanan publik yang berlangsung di MGC, sekaligus berdialog dengan para petugas pelayanan. Salah satu perhatian utama adalah terkait layanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan pengurusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang kini dapat dilakukan secara online. Turut mendampingi Mendagri dan Menteri PKP, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustikah Ilham, serta jajaran SKPD bersama tim ahli Pemerintah Kota Makassar. Lebih lanjut, Maruarar juga memuji kecepatan Pemkot Makassar, menindaklanjuti kebijakan tersebut. Ia menyebutkan, Munafri–Aliyah yang dilantik pada Februari 2025 hanya butuh waktu dua bulan untuk menerbitkan Peraturan Wali Kota sebagai payung hukum program pembebasan biaya layanan itu. “Saya lihat luar biasa, bulan Februari dilantik, April sudah ada Perwali (gratia pelayanan). Artinya, pemerintah kota ini bekerja cepat. Kalau sekarang saya nilai sudah delapan,” tuturnya. Lebih lanjut, Maruarar menegaskan apresiasi itu sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar seluruh jajaran pemerintahan pusat maupun daerah mengutamakan kecepatan dan kemudahan pelayanan, khususnya untuk masyarakat kecil. “Semoga suatu saat, saya datang lagi di MGC Makassar, bisa naik jadi sembilan. Semakin cepat, semakin baik, dan makin banyak rakyat kecil yang terbantu,” tambahnya. Lebih lanjut, Maruarar menyebutkan, salah satu gebrakan penting Pemkot Makassar adalah kebijakan pembebasan biaya pengurusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). “Kebijakan itu mulai berlaku sejak November 2024. Dan tadi saya bersama Pak Mendagri langsung mengecek di loket pelayanan BPHTB dan PBG, betul-betul sudah gratis untuk MBR. Ini langkah konkret membantu rakyat kecil,” jelasnya. Pada kesempatan ini juga, Menteri Dalam Negeri RI, Muhammad Tito Karnavian, memberikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustikah Ilham. Menurutnya, langkah Pemkot Makassar memasukkan layanan PBG, BPHTB) di MGC) atau Mal Pelayanan Publik (MPP), merupakan terobosan penting yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. “Saya memberikan apresiasi kepada Pak Wali Kota dan Ibu Wawali yang sudah memasukkan outlet PBG dan BPHTB di dalam Mal Pelayanan Publik ini. Karena itu salah satu outlet yang sangat penting sekali,” kata Tito saat meninjau langsung MGC Kota Makassar. Tito menjelaskan, integrasi layanan strategis seperti PBG dan BPHTB di MPP akan sangat memudahkan masyarakat. Sebab, seluruh kebutuhan pelayanan publik dapat diakses di satu tempat, mulai dari pengurusan KTP, SKCK, hingga perizinan bangunan dan pertanahan. “Dengan model pelayanan seperti ini, masyarakat gampang mengurus KTP, gampang mengurus SKCK, urusan bangunan juga cepat karena ada PBG, sertifikat BPN di sini,” jelasnya. “Dan tata ruangnya ada PKKPR, BPHTB juga tersedia. Jadi semua proses bisa lebih cepat dan itu menolong rakyat, termasuk dalam bidang perumahan,” lanjutanya. Lebih lanjut, Mendagri berharap inovasi Pemkot Makassar ini bisa menjadi contoh bagi daerah lain di seluruh Indonesia. Ia menegaskan, dari 514 kabupaten/kota, masih ada daerah yang belum menghadirkan Mal Pelayanan Publik. Untuk itu, Kementerian Dalam Negeri akan mendorong agar seluruh pemerintah daerah segera membangun dan mengintegrasikan layanan publik seperti yang dilakukan di Makassar. Di akhir kunjungan, Mendagri kembali menyampaikan apresiasi kepada Wali Kota Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustikah Ilham atas komitmen nyata menghadirkan pelayanan publik yang cepat, mudah, dan terintegrasi. “Saya ingin agar semua daerah yang sudah memiliki pelayanan publik memasukkan outlet PBG dan BPHTB. Bagi daerah yang belum, tentu akan terus kami dorong supaya segera ada Mal Pelayanan Publik di setiap kabupaten/kota. Dengan begitu, rakyat semakin mudah dilayani,” tegasnya. Selain meninjau Mal Pelayanan Publik, Menteri Dalam Negeri RI, Muhammad Tito Karnavian dan Menteri Perumahan serta Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, juga menyempatkan diri mengunjungi Dasbor Command Center, di lantai 7, bagian dari inovasi (Kominfo) Kota Makassar. Fasilitas ini berfungsi sebagai pusat kendali data dan informasi, tempat seluruh persoalan kota, mulai dari aduan masyarakat, laporan kedaruratan, hingga aspirasi warga—dipantau secara real time oleh tim Pemkot. Sedangkan, m Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyampaikan terima kasih atas kunjungan kerja Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dan Menteri Perumahan serta Kawasan Permukiman Maruarar Sirait di Makassar. Menurut Munafri, kehadiran kedua menteri tersebut tidak hanya memberikan motivasi, tetapi juga membawa dukungan nyata bagi masyarakat Makassar, khususnya dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan bantuan yang langsung menyentuh kebutuhan warga. “Atas nama Pemerintah Kota Makassar dan seluruh masyarakat, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Mendagri dan Pak Menteri PKP,” ucapnya. “Kehadiran mereka berdua menjadi bentuk dukungan pemerintah pusat untuk memperkuat pelayanan kepada masyarakat, termasuk bantuan bagi warga yang membutuhkan,” tambah Munafri. Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting agar program-program pro rakyat dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran. Munafri menegaskan, Pemkot Makassar akan terus berkomitmen menghadirkan pelayanan publik yang mudah, cepat, dan berpihak pada masyarakat kecil, sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto. “Kami tentu tidak bisa bekerja sendiri. Dengan dukungan pemerintah pusat, kita bisa bergerak lebih cepat membantu masyarakat,” tuturnya. “Inilah yang menjadi semangat kami bersama Ibu Wakil Wali Kota, agar Makassar semakin maju dan masyarakatnya semakin sejahtera,” tandasnya. Sedangkan, Wakil Wali Kota

Daerah, Gowa

Skandal Dana JKN di RS Syekh Yusuf Gowa: Ketika Kesehatan Rakyat Dikorupsi, Hukum Seolah Tak Bernyali

Tinggalkan Komentar / Daerah, Gowa /

ruminews.id, Gowa — Dana untuk rakyat, yang seharusnya menjamin akses kesehatan warga miskin, justru dijadikan ladang bancakan oleh segelintir elite birokrasi rumah sakit. RSUD Syekh Yusuf, simbol layanan kesehatan milik daerah, kini tercoreng oleh dugaan korupsi dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) senilai lebih dari Rp3,3 miliar. Dan yang paling tragis: direktur rumah sakit sendiri jadi tersangka utama. Kejaksaan Negeri Gowa akhirnya menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Namun, publik bertanya: mengapa baru sekarang? Dimana taring kejaksaan selama ini? Penyidikan sudah berjalan sejak 2023, tapi penetapan tersangka baru diumumkan saat tekanan publik mulai menguat. Ketua DPC GMNI Gowa, Nurdin Khaliq Sadewa, menyebut kasus ini sebagai wajah bobroknya birokrasi kesehatan. “Ini bukan sekadar kasus korupsi. Ini pengkhianatan terhadap rasa kemanusiaan. Saat rakyat antre berobat, mereka justru sibuk mengatur aliran dana JKN,” tegasnya. Khaliq mendesak Pemda, Bupati, dan DPRD Gowa tidak tutup mata. Ia menyebut ini sebagai momentum untuk “membongkar budaya busuk di balik meja rumah sakit”. GMNI Gowa juga menuntut agar Kejari Gowa benar-benar menunjukkan keberpihakan pada keadilan rakyat, bukan tunduk pada tekanan elite. “Kalau hukum lumpuh saat rakyat dizalimi, lalu untuk siapa hukum itu hidup?” tutupnya tajam. Kini masyarakat menunggu: akankah kasus ini dituntaskan hingga ke akar, atau hanya berhenti pada pengorbanan tiga nama, sementara aktor besar lainnya tetap duduk manis?

Daerah, Nasional, Pemerintahan, Politik

Sri Mulyani Lengser, Purbaya Yudhi Sadewa Menjadi Nahkoda Baru Kementerian Keuangan

Tinggalkan Komentar / Daerah, Nasional, Pemerintahan, Politik /

ruminews.id, Jakarta – Senin sore (8/9/2025), halaman Istana Negara kembali menjadi panggung sejarah. Presiden Prabowo Subianto resmi menggeser Sri Mulyani Indrawati dari kursi Menteri Keuangan, posisi yang telah ia duduki sejak 2016. Digantikanlah ia oleh sosok ekonom kawakan, Purbaya Yudhi Sadewa, yang kini dipercaya menakhodai kapal besar bernama Kementerian Keuangan. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, lebih dahulu mengumumkan kabar ini dalam konferensi pers. Ia menyebutkan bahwa pergantian tersebut lahir dari “pertimbangan, masukan, dan evaluasi” yang dilakukan presiden secara berulang. Dari ruang-ruang sunyi pertimbangan itu, lahirlah Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2025 yang menetapkan Purbaya sebagai penerus. Purbaya bukan nama asing di jagat ekonomi. Ia baru saja menuntaskan tugas sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), sebuah lembaga yang menjadi benteng terakhir bagi stabilitas perbankan nasional. Kini, ia diminta menyiapkan strategi baru mengelola arus uang negara, di tengah derasnya gelombang tantangan fiskal. Pelantikan Purbaya berlangsung berbarengan dengan perombakan sejumlah kementerian lain: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Menteri Koperasi, hingga Menteri Pemuda dan Olahraga. Sejarah pun ditorehkan pula dengan lahirnya Kementerian Haji dan Umrah sebagai lembaga baru. Sri Mulyani, yang pernah dipuja sebagai simbol disiplin fiskal dan integritas kebijakan, kini menutup babak panjangnya di Kementerian Keuangan. Namun akhir Agustus lalu, namanya sempat diguncang gelombang kritik. Kebijakan pajak dan anggaran dinilai memberatkan masyarakat, hingga rumah pribadinya di Bintaro menjadi sasaran penjarahan sekelompok orang tak dikenal. Estafet kepemimpinan berpindah tangan. Dari Sri Mulyani kepada Purbaya, dari masa lalu penuh kontroversi kepada masa depan penuh tanda tanya. Sejarah akan mencatat: di tengah hiruk pikuk politik dan gelisahnya rakyat, Prabowo memilih jalannya sendiri—meramu kabinet, menata ulang strategi, dan menunjuk nakhoda baru untuk mengawal denyut ekonomi negeri.

Scroll to Top