Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Maros

Maros, Olahraga, Pemerintahan, Pemuda

Tradisi Ramadan di Maros: Lomba Jolloro Mini Satukan Warga Dusun Lengkese

Tinggalkan Komentar / Maros, Olahraga, Pemerintahan, Pemuda /

ruminews.id, MAROS – Suasana di Dusun Lengkese, Desa Tunikamaseang, Kecamatan Bontoa, tampak berbeda dari biasanya. Pada Minggu, 15 Maret 2026, riuh rendah suara mesin motor kecil memecah kesunyian. Ratusan warga berkumpul bukan untuk bekerja, melainkan untuk menyaksikan perhelatan Lomba Jolloro Mini yang digelar khusus dalam rangka memeriahkan bulan suci Ramadan 1447 H. Kegiatan yang telah dinanti-nantikan ini diikuti oleh ratusan peserta dari berbagai kalangan. Perahu-perahu kecil hasil rakitan tangan kreatif warga ini beradu kecepatan di lintasan air, menciptakan ketegangan dan pemandangan yang memukau bagi masyarakat yang sedang menjalankan ibadah puasa. Team work sekaligus Ketua umum HPPMI Maros Kom. Unhas-PNUP Muh. Asri menyatakan bahwa “esensi utama dari lomba ini bukanlah sekadar mengejar trofi atau gelar juara. Momentum Ramadan dipilih sebagai waktu yang tepat untuk mempertemukan warga dalam suasana yang penuh kegembiraan.” “Lomba Jolloro Mini ini adalah sebuah kegiatan masyarakat yang bertujuan untuk saling berbagi kebahagiaan. Di hari biasa, banyak warga sibuk bertambak atau bertani. Hari ini, 15 Maret, kita semua berkumpul untuk saling bertemu kembali dalam suasana yang santai dan mempererat silaturahmi sambil menunggu waktu berbuka,” ujarnya. Jolloro sendiri merupakan ikon transportasi air bagi masyarakat di Kabupaten Maros, khususnya di wilayah pesisir seperti Bontoa. Dengan mengadaptasi Jolloro ke dalam bentuk miniatur, warga Desa Tunikamaseang berhasil menunjukkan bahwa kearifan lokal dapat terus dilestarikan melalui inovasi dan kreativitas pemuda Penonton tidak hanya berasal dari Dusun Lengkese, tetapi juga desa-desa tetangga yang penasaran melihat ketangkasan kendali perahu mini. Kegiatan ini menjadi alternatif hiburan positif bagi remaja. Kemudian dari sektor perekonomian masyarakat, UMKM dan pedagang lokal di sekitar Dusun Lengkese mengalami peningkatan pendapatan berkat keramaian penonton yang hadir. Harapan kedepan kegiatan ini dapat menjadi agenda tahunan yang lebih besar. Selain sebagai sarana hiburan, Lomba Jolloro Mini diharapkan mampu memupuk rasa bangga generasi muda terhadap identitas daerahnya sebagai masyarakat pesisir yang inovatif dan kompak. Dengan berakhirnya perlombaan, semangat kebersamaan yang tercipta diharapkan terus terjaga hingga Idul Fitri tiba dan seterusnya, menjadikan Dusun Lengkese sebagai contoh dusun yang harmonis dalam menjaga tradisi dan persaudaraan.

Maros, Pemuda, Pendidikan

IKA SMAN 2 MAROS Sukses Gelar Buka Puasa Bersama dan Diskusi Alumni

Tinggalkan Komentar / Maros, Pemuda, Pendidikan /

ruminews.id, Maros – Sebagai wadah untuk merajut kembali kisah-kasih semasa SMA, tentu IKA alumni adalah tempat untuk kembalinya mengenang cerita lalu itu. Dalam momentum Ramadan, IKA SMAN 2 Maros menggelar buka puasa bersama dan diskusi alumni yang dilaksanakan di dua tempat, yaitu Aula Panti Al-Mubarak dan Warkop Labaka. (14/03/26) Andi Lukman selaku Ketua Umum IKA Alumni mengatakan bahwa kegiatan buka puasa bersama, silaturahmi, dan diskusi ini dapat terlaksana dengan baik dan berlangsung dengan luar biasa. “Alhamdulillah dengan adanya kegiatan ini buka puasa, silaturahmi alumni & diskusi bisa merajut kembali silaturahmi antar Alumni, mengenang cerita semasa SMA dan di hadiri oleh semua alumni SMA 2 Maros,” ucap Andi Lukman, Sabtu (14/03/2026). Lebih lanjut, Andi Lukman mengatakan selain melaksanakan buka puasa bersama dan silaturahmi alumni, kegiatan ini juga diisi dengan diskusi pengurus guna merumuskan langkah-langkah konkret yang akan dikerjakan ke depan. “Dalam sesi diskusi menghasilkan kesimpulan bahwa pembangunan aula di sekolah SMAN 2 Maros menjadi prioritas dan akan di kerjakan. dan sebagai bentuk komitmen, di akhir diskusi kami menunjuk pimpinan proyek, yaitu pak Akmal Sulaiman,” lanjutnya. Akmal Sulaiman selaku ketua panitia menambahkan bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan antar alumni dari berbagai angkatan. “Melalui kegiatan buka puasa bersama ini, kami ingin menghadirkan ruang silaturahmi yang hangat bagi para alumni. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi langkah awal untuk menyatukan gagasan serta kontribusi nyata alumni bagi perkembangan SMAN 2 Maros ke depan,” ujarnya. Ia juga berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara rutin agar hubungan antar alumni tetap terjaga dan semakin solid. Kegiatan ini ditutup dengan agenda diskusi untuk membahas keberlanjutan dan kemajuan SMAN 2 Maros di masa mendatang.

Makassar, Maros, Nasional, Pemuda, Pendidikan

Sinergi Strategis: LTMI, BPL HMI Makassar Timur dan Dewan Pendidikan Maros Siapkan Pengabdian Masyarakat Kolaboratif

Tinggalkan Komentar / Makassar, Maros, Nasional, Pemuda, Pendidikan /

ruminews.id, – MAKASSAR, Lembaga Teknologi Mahasiswa Islam (LTMI), Badan Pengelola Latihan (BPL) HMI Cabang Makassar Timur bersama Dewan Pendidikan Kabupaten Maros tengah mematangkan persiapan untuk melaksanakan program pengabdian masyarakat kolaboratif. Inisiatif ini dirancang untuk menyinergikan potensi akademis mahasiswa dengan kebijakan strategis sektor pendidikan di daerah, guna memberikan dampak nyata bagi masyarakat pedesaan di Kabupaten Maros. Kolaborasi ini mendapat dukungan dari berbagai kalangan akademisi, termasuk Ismail Suardi Wekke, Sekretaris Dewan Pendidikan Kab. Maros. Menurut Ismail, langkah yang diambil oleh BPL, LTMI HMI Cabang Makassar Timur dan Dewan Pendidikan Maros merupakan manifestasi nyata dari tanggung jawab sosial intelektual. Ia menilai bahwa sinergi lintas lembaga seperti ini sangat diperlukan untuk menjawab tantangan pembangunan sumber daya manusia di tingkat lokal secara lebih komprehensif. Dalam keterangannya, Ismail Suardi Wekke menekankan pentingnya integrasi antara teori di bangku kuliah dengan praktik di lapangan. “Kolaborasi antara organisasi mahasiswa seperti LTMI, BPL dan lembaga semi-pemerintah seperti Dewan Pendidikan adalah kunci untuk mempercepat transformasi pendidikan di akar rumput,” ujar Ismail, Senin (23/2/2026). Lebih lanjut, beliau menyatakan bahwa IAI Rawa Aopa sangat mendukung model kemitraan ini karena mampu menciptakan ekosistem pembelajaran yang inklusif bagi semua pihak yang terlibat. Ismail juga menambahkan harapannya agar kegiatan ini menjadi role model bagi cabang-cabang HMI lainnya di Indonesia dalam mengelola program yang berorientasi pada solusi masyarakat. Ismail Suardi Wekke juga menggarisbawahi bahwa keberhasilan pengabdian masyarakat sangat bergantung pada pemetaan masalah yang akurat di lapangan. Beliau menjelaskan bahwa keterlibatan Dewan Pendidikan akan memastikan bahwa program yang dijalankan oleh mahasiswa tetap selaras dengan kebutuhan prioritas daerah. Selain itu, Ismail berpendapat bahwa aspek keberlanjutan harus menjadi perhatian utama, sehingga pengabdian ini tidak hanya bersifat seremonial, tetapi memberikan manfaat jangka panjang bagi warga Maros. Ia meyakini bahwa dengan perencanaan keuangan dan manajemen organisasi yang solid, program kolaboratif ini akan memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia di wilayah tersebut. Pertemuan koordinasi antara kedua belah pihak saat ini terus dilakukan guna merinci teknis pelaksanaan di lapangan. Begitu pula pertemuan dengan mitra telah dilaksanakan berlangsung simultan di beberapa tempat, Senin (23/2/2026). Fokus utama program ini diperkirakan akan mencakup literasi teknologi, penguatan manajemen sekolah, serta pendampingan belajar bagi siswa di daerah pelosok. Sinergi ini diharapkan dapat segera diluncurkan dalam waktu dekat sebagai bagian dari komitmen berkelanjutan dalam membangun daerah melalui jalur pendidikan dan pemberdayaan masyarakat.

Hukum & Kriminal, Maros, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan

HMI Cabang Maros Tantang Polres Maros Tuntaskan Peredaran Rokok Ilegal

Tinggalkan Komentar / Hukum & Kriminal, Maros, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan /

ruminews.id, MAROS – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Maros secara terbuka menyatakan sikap tegas dan menantang Kepolisian Resor Maros untuk segera menuntaskan kasus peredaran rokok ilegal yang hingga kini masih ditemukan di sejumlah titik di Kabupaten Maros. HMI Cabang Maros menilai bahwa meskipun sebelumnya telah dilakukan pengamanan barang bukti dan proses hukum terhadap pelaku, fakta di lapangan menunjukkan rokok tanpa pita cukai masih beredar. Kondisi ini dinilai sebagai indikasi bahwa jaringan distribusi belum sepenuhnya diputus. “Kami menantang Polres Maros untuk membuktikan komitmen penegakan hukum secara menyeluruh. Jangan sampai penindakan hanya berhenti pada satu atau dua pelaku, sementara distribusi tetap berjalan,” tegas pernyataan resmi HMI Cabang Maros. HMI menegaskan bahwa penanganan kasus rokok ilegal tidak boleh bersifat parsial. Aparat diminta menelusuri hingga ke akar, termasuk dugaan keterlibatan gudang, distributor, maupun jaringan yang lebih luas. Penegakan hukum yang setengah jalan dinilai berpotensi menimbulkan persepsi pembiaran di tengah masyarakat. Selain itu, HMI Cabang Maros mendorong adanya koordinasi intensif antara kepolisian dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk memastikan pengawasan distribusi berjalan efektif dan transparan. Sebagai organisasi mahasiswa yang menjalankan fungsi kontrol sosial, HMI Cabang Maros menyatakan akan terus mengawal proses ini secara konstitusional. “Maros membutuhkan kepastian hukum dan ketegasan aparat. Jika rokok ilegal masih beredar, maka penyelesaiannya belum tuntas,” tutup pernyataan tersebut.

Hukum & Kriminal, Maros, Pemuda, Pendidikan

HMI Maros: Penindakan Sudah Ada, Tapi Rokok Ilegal Masih Beredar — Ada Apa?

Tinggalkan Komentar / Hukum & Kriminal, Maros, Pemuda, Pendidikan /

ruminews.id, Maros — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Maros menyampaikan sikap tegas terkait masih beredarnya rokok ilegal di wilayah Kabupaten Maros, meskipun sebelumnya telah dilakukan pengamanan dan proses hukum oleh Kejaksaan Negeri Maros bersama aparat terkait. HMI Maros menilai, penindakan terhadap ratusan ribu batang rokok ilegal adalah langkah yang patut diapresiasi. Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa produk tanpa pita cukai masih ditemukan di sejumlah titik. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius: apakah penindakan hanya menyentuh permukaan sementara distribusi tetap berjalan? “Jika barang bukti sudah diamankan dan perkara sudah dilimpahkan, mengapa rokok ilegal masih mudah ditemukan? Ini bukan sekadar persoalan hukum, ini persoalan konsistensi dan keberanian menuntaskan hingga ke akar,” tegas pernyataan resmi Mustaqim (Departemen PTKP HmI Cabang Maros). HMI menyoroti kemungkinan adanya rantai distribusi yang lebih besar, termasuk dugaan keterlibatan fasilitas produksi atau penyimpanan yang belum tersentuh penegakan hukum. Jika peredaran tetap berlangsung pascapenindakan, maka publik berhak mempertanyakan efektivitas pengawasan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta langkah lanjutan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lebih jauh, HMI Maros mengingatkan bahwa penegakan hukum tidak boleh bersifat simbolik. Menangkap satu pelaku sementara jaringan tetap hidup hanya akan melahirkan siklus pelanggaran baru. Negara tidak boleh kalah oleh praktik ilegal yang terang-terangan merugikan penerimaan negara dan mencederai keadilan usaha. “Kami tidak ingin ada kesan bahwa hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Jika masih ada pabrik, gudang, atau distributor besar yang beroperasi, maka keberanian aparat sedang diuji,” lanjut pernyataan tersebut. Sebagai organisasi mahasiswa yang menjalankan fungsi kontrol sosial, HMI Maros menyatakan akan terus mengawal proses ini secara konstitusional dan terbuka. Mereka mendesak adanya transparansi lanjutan atas langkah penelusuran jaringan distribusi agar tidak muncul persepsi pembiaran di tengah masyarakat. HMI Maros menegaskan: penegakan hukum harus menyeluruh, bukan selektif. Jika rokok ilegal masih beredar, maka pekerjaan rumah aparat belum selesai.

Maros

HMI Maros Desak Peninjauan Ulang Perpres Nomor 115 Tahun 2025: Ancaman Ketidakadilan Dan Pembengkakan Birokrasi

Tinggalkan Komentar / Maros /

ruminews.id – Maros – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Maros menilai wacana pengangkatan pegawai Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 sebagai kebijakan yang tergesa-gesa, tidak matang, dan berpotensi mencederai prinsip keadilan dalam tata kelola kepegawaian negara. Alih-alih menjadi solusi, kebijakan ini justru membuka ruang lahirnya persoalan struktural baru, mulai dari pembengkakan birokrasi, kecemburuan sosial antarpegawai non-ASN, hingga ancaman beban fiskal jangka panjang. Negara tidak boleh mengorbankan prinsip keadilan dan meritokrasi hanya demi mengejar target program jangka pendek. Pertama, secara fundamental, SPPG adalah unit pelaksana program dengan karakter kerja yang spesifik, teknis, dan berbasis kebutuhan sementara. Mengangkat pegawai SPPG menjadi PPPK merupakan bentuk penyimpangan kebijakan kepegawaian, karena PPPK sejatinya diperuntukkan bagi jabatan yang bersifat tetap, terstandar, dan berkelanjutan dalam struktur birokrasi. Negara tidak boleh menjadikan status PPPK sebagai “hadiah kebijakan” bagi setiap program pemerintah yang bersifat temporer. Kedua, kebijakan ini secara nyata berpotensi melukai rasa keadilan ribuan tenaga honorer dan non-ASN yang telah mengabdi puluhan tahun di berbagai instansi pemerintah tanpa kepastian status. Meskipun secara formal pengangkatan pegawai SPPG memiliki dasar hukum tersendiri, percepatan status bagi pegawai dari program baru justru memperlihatkan wajah ketimpangan kebijakan. Negara terkesan lebih responsif terhadap program baru, namun abai terhadap pengabdian panjang tenaga honorer lama. Pemberian jalur khusus pengangkatan PPPK bagi pegawai SPPG tanpa mekanisme seleksi yang terbuka, kompetitif, dan berbasis merit adalah bentuk ketidakadilan struktural. Praktik ini berpotensi meruntuhkan prinsip meritokrasi dan menciptakan preseden buruk dalam sistem kepegawaian nasional. Ketiga, dari sisi fiskal, kebijakan ini menunjukkan minimnya kehati-hatian pemerintah dalam mengelola anggaran negara. Pengangkatan PPPK bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan komitmen pembiayaan jangka panjang berupa gaji, tunjangan, dan hak kepegawaian lainnya. Dalam situasi keuangan negara yang menuntut efisiensi, kebijakan penambahan belanja pegawai tanpa kajian mendalam merupakan langkah yang tidak bertanggung jawab. Keempat, wacana ini bertolak belakang dengan semangat reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi seharusnya diarahkan untuk menciptakan aparatur negara yang profesional, ramping, dan berbasis kinerja. Namun kebijakan ini justru berpotensi menghidupkan kembali pola lama, di mana status kepegawaian diberikan bukan berdasarkan kebutuhan organisasi, melainkan tekanan kebijakan dan kepentingan jangka pendek. Atas dasar tersebut, HMI Maros mendesak pemerintah pusat untuk segera melakukan peninjauan ulang terhadap Perpres Nomor 115 Tahun 2025. Pemerintah harus menghentikan pendekatan instan dalam kebijakan kepegawaian dan kembali pada prinsip dasar tata kelola pemerintahan yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Penguatan sistem kontrak kerja, peningkatan kesejahteraan yang layak, serta peningkatan kapasitas pegawai SPPG jauh lebih rasional dibanding memaksakan pengangkatan PPPK. Penolakan terhadap kebijakan ini bukanlah sikap anti-program nasional, melainkan bentuk tanggung jawab moral dan politik untuk mencegah ketidakadilan struktural serta menjaga arah reformasi birokrasi agar tidak menyimpang dari tujuan awalnya.

Maros, Pendidikan

Pendidikan Bukan Lotre: Menggugat Kebijakan Akreditasi yang Mencekik Mahasiswa UMMA

Tinggalkan Komentar / Maros, Pendidikan /

ruminews.id, MAROS – Dinding-dinding kelas di Universitas Muslim Maros (UMMA) kini menjadi saksi bisu sebuah ketidakadilan yang sistematis. Berdasarkan hasil pendataan lapangan yang dilakukan oleh tim advokasi mahasiswa (ALMAUM), ditemukan fakta memilukan: puluhan mahasiswa baru kini berada di ambang putus kuliah massal karena terganjal aturan administrasi dan biaya. Diskriminasi di Balik Label Akreditasi Krisis ini diperparah oleh kebijakan distribusi beasiswa KIP-Kuliah yang dianggap tebang pilih. Kampus tampaknya hanya berpatokan pada kuota pusat yang sangat terbatas dan hanya memprioritaskan mahasiswa yang berada di program studi dengan akreditasi “Sangat Baik”. Kebijakan ini menjadi ironi besar. Apakah mahasiswa di program studi yang berakreditasi “Baik” tidak memiliki hak yang sama untuk dibantu? Apakah tingkat kemiskinan seseorang ditentukan oleh akreditasi jurusan yang mereka pilih? Kebijakan ini seolah membuat pendidikan menjadi sebuah lotre; jika Anda miskin dan salah memilih prodi, maka bersiaplah untuk kehilangan masa depan. Alasan akreditasi tidak boleh menjadi tameng bagi kampus untuk mencuci tangan atas nasib mahasiswanya. Pilihan Pahit: Menjadi Buruh atau Berhenti Data ALMAUM menunjukkan potret kemiskinan yang sangat nyata sebagai dampak kebijakan ini. Kelompok pertama adalah mahasiswa yang tetap bertahan meski harus menukar waktu belajar dengan peluh di jalanan. Selepas kuliah, mereka terpaksa menjadi ojek daring, buruh harian, hingga pelayan kafe. Bahkan, banyak orang tua yang terpaksa terjebak hutang rentenir hanya demi mendapatkan kartu ujian agar anaknya tidak diusir dari ruang ujian. Mimpi yang Dipadamkan Secara Paksa Namun, yang lebih menyayat hati adalah kelompok mahasiswa yang sudah sampai pada titik nadir dan menyatakan menyerah. Mereka adalah korban nyata dari sistem yang kaku. “Saya ingin sekali lanjut, tapi orang tua saya sudah tidak punya apa-apa lagi untuk dijual. Kami tidak dapat KIP hanya karena jurusan saya bukan akreditasi unggul,” ungkap salah satu mahasiswa yang memilih berhenti kuliah. Tuntutan Keberpihakan Krisis ini bukan sekadar soal kuota yang habis, tapi soal ketiadaan solusi kreatif dari pihak universitas. Menjadi kampus “Muslim” seharusnya berarti mengedepankan keadilan sosial bagi seluruh mahasiswa tanpa memandang label akreditasi prodi. Kami mendesak Rektorat UMMA untuk: 1. Memberikan dispensasi ujian final bagi mahasiswa miskin tanpa syarat pelunasan di muka. 2. Mencari skema subsidi silang atau beasiswa internal bagi mahasiswa prodi akreditasi “Baik” yang tidak terakomodasi KIP-K. 3. Jangan biarkan mimpi anak-anak Maros terkubur di bawah kuitansi tagihan. Jika satu mahasiswa putus kuliah karena miskin, itu bukan sekadar masalah ekonomi pribadi, tapi adalah aib bagi marwah institusi pendidikan.

Daerah, Maros, Nasional

Bupati Maros InsyaAllah membersamai Vonny, Vonny: Gemilang Pagessa adalah Pemuda Potensial Berkiprah Di Provinsi

Tinggalkan Komentar / Daerah, Maros, Nasional /

ruminews.id, Maros — Dari tanah yang subur dan penuh denyut harapan di Kabupaten Maros, hadir sebuah Apresiasi hangat dari Bupati Maros Andi Syafril Chaidir Syam yang menegaskan InsyaAllah akan membersamai langkah Vonny Ameliani Suardi. Di tengah geliat pemuda dan arus perubahan yang terus bergulir di Sulawesi Selatan, dukungan itu terasa seperti angin sejuk yang menegakkan layar, memberi kekuatan pada perjalanan panjang yang akan ditempuh. Vonny menyambut apresiasi itu dengan penuh penghargaan. Di hadapan tokoh pemuda yang ikut menyimak, ia menyebut nama Gemilang Pagessa Ketua DPRD Kabupaten Maros yang juga menjabat sebagai Ketua DPD KNPI Maros, sebagai salah satu pemuda potensial yang layak berkiprah lebih jauh di Provinsi Sulawesi Selatan. “Gemilang Pagessa adalah pemuda potensial yang sinarnya tak hanya tampak di Maros, tetapi bersinar di seluruh Sulawesi Selatan. Ia memiliki karakter, integritas, dan semangat yang dibutuhkan untuk membangun daerah ini,” ujar Vonny dengan nada penuh keyakinan. Dukungan Bupati Andi Syafril Chaidir Syam dan pengakuan Vonny terhadap kapasitas Gemilang Pagessa menghadirkan sebuah simpul harapan baru: bahwa langkah pemuda tak lagi berjalan sendiri, tetapi dibimbing, dijaga, dan diberi ruang untuk tumbuh menjadi kekuatan yang lebih besar bagi masa depan Sulawesi Selatan. Di bawah langit Biru KNPI, perjalanan baru ini mulai dituliskan pelan, pasti, dan penuh harapan.

Daerah, Maros

Polsek Camba Dinilai Tidak Becus Dalam Menjalankan Tugas Dan Tanggung Jawabnya : HPPMI Maros Komisariat Kecamatan Camba Desak Evaluasi Kinerja Kapolsek Camba

Tinggalkan Komentar / Daerah, Maros /

ruminews.id, Camba – 17 Agustus 2025, Ketua umum HPPMI Maros Komisariat Kecamatan Camba Ahmad Asyari mengecam kinerja pihak kepolisian sektor Polsek Camba yang dinilai tidak becus dalam menyelesaikan berbagai konflik yang ada di bawah wilayah naungannya. Salah satu warga yang melaporkan kehilangan alat pertanian yang berupa (traktor) hingga sampai hari ini belum menemukan titik terang yang yang dimana kasus pencurian tersebut terjadi di desa bajipamai, desa timpuseng, dan kelurahan mario. Kehilangan alat pertanian traktor tersebut terjadi di dua kecamatan yang berbeda yaitu Kecamatan Camba, dan Kecamatan Cenrana. itu bertanda bahwa kecamatan Camba dan kecamatan Cenrana masih jauh dari kata aman. dua kecamatan tersebut berada dalam naungan pihak Kapolsek Sektor Camba. Yang dimana kritik ini muncul setelah berlarut-larutnya penanganan kasus yang telah menimbulkan keresahan di masyarakat. Menurut keterangan beberapa saksi, aparat kepolisian terkesan lamban dan tidak responsif dalam menindak lanjuti laporan warga, bahkan diduga terjadi pembiaran terhadap tindakan kekerasan yang semestinya bisa dicegah. Sejak awal, hal tersebut tidak hanya terjadi satu kali namun hal tersebut berulang kali terjadi di Polsek Camba “Kami sudah melapor, tapi tidak ada tindakan tegas dari polisi. Ini menunjukkan lemahnya keberpihakan dan tanggung jawab aparat dalam menjaga keamanan masyarakat,” ungkap masyarakat yg tidak ingin disebutkan namanya Kabid Humas & Advokasi HPPMI Maros Komisariat Kecamatan Camba (Jack See F.W.A) juga menyoroti hal serupa. Mereka menilai bahwa lemahnya koordinasi, kurangnya kehadiran aparat di lapangan, serta dugaan adanya kepentingan tertentu telah memperburuk situasi. “Polisi seharusnya menjadi pelindung dan pengayom masyarakat, bukan malah terkesan abai. Situasi ini harus segera dievaluasi oleh pimpinan institusi kepolisian,” tegas (Ahmad Asyari). Hingga berita ini diturunkan, pihak kepolisian (Polsek Camba) belum memberikan pernyataan resmi terkait tudingan tersebut. Warga berharap agar Kapolres segera turun tangan dan memperbaiki kinerja anggotanya demi menjaga kepercayaan publik terhadap institusi hukum.

Gowa, Hukum & Kriminal, Makassar, Maros, Nasional

Relawan Setia Prabowo Temukan Masalah MBG di Beberapa Daerah, ada SPPI “Minta Jatah” ke Mitra Kerja

Tinggalkan Komentar / Gowa, Hukum & Kriminal, Makassar, Maros, Nasional /

ruminews.id, Makassar – Relawan setia Prabowo menemukan sejumlah masalah terkait dengan program Makanan Bergizi Gratis presiden RI, Prabowo Subianto di beberapa daerah. Temuan ini berpotensi mengganggu produksi MBG dan merusak sistem yang telah ada. Ketua Relawan Prabowo Sulawesi Selatan, Syamsul Bahri Majjaga menyebut, program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto sebagai salah satu program prioritas nasional. Hanya saja, ada sistem yang ditemukan bermasalah. Salah satunya adalah keberadaan oknum pendamping Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI). “Kami mendapati ada banyak onkum SPPI di beberapa daerah di Sulsel yang mencoba bekerja ganda. Mereka meminta jatah ke mitra kerja dan mengancam mitra kerja,” kata Zul, Selasa (3/6/2025). Dia menyebut, oknum SPPG ini melakukan pekerjaannya secara tidak profesional. Jika mitra kerja tidak memenuhi permintaan SPPI, maka pencairan anggaran untuk bahan makanan tidak akan diproses. “Modusnya seperti itu. Jika tidak dapat jatah suplier, mereka ancam mitra kerja untuk tidak memproses pencairan anggaran,” kata dia. Dia menyebut, hal ini terjadi di beberapa daerah yang menjadi sampelnya. Di antaranya ada di Makassar, Maros dan Gowa. Menurutnya, hal ini akan menjadi bom waktu dan menyebabkan kegagalan MBG secara massif di daerah. “Pihak terkait koordinator SPPI di Provinsi harus segera menindaki ini. Laporan yang saya terima, sudah terjadi di beberapa daerah. Kalau tidak percaya, dampaknya bisa saja terjadi dua atau tiga pekan ke depan. Akan ada mitra kerja yang mogok kerja karena ulah SPPI,” kata dia. Pria yang akrab disapa Zul ini menyatakan bahwa MBG merupakan wujud nyata komitmen Presiden dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia sejak dini, sebagaimana tertuang dalam program Asta Cita. “Program ini adalah amanah langsung dari Presiden Prabowo untuk kepentingan bangsa. Jangan sampai ada yang mencoba menyalahgunakan,” tegas Zul. Ia meminta semua pihak yang terlibat untuk menjaga integritas dan komitmen dalam melaksanakan program tersebut. “Tidak boleh ada yang berani mengkhianati amanah ini. MBG bukan ruang untuk mencari keuntungan pribadi, tapi sarana membangun masa depan generasi Indonesia,” ujarnya. Zul menekankan bahwa keterlibatan masyarakat, relawan, dan aparatur pelaksana sangat penting demi memastikan program ini tepat sasaran dan berkelanjutan.(*)

Scroll to Top