Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Makassar

Hukum, Makassar

Ma’REFAT INSTITUTE Soroti Kejahatan Ruang dan Lingkungan Hidup di Indonesia

Tinggalkan Komentar / Hukum, Makassar /

ruminews.id, Makassar- Ma’REFAT INSTITUTE Sulawesi Selatan kembali menggelar agenda Ma’REFAT INFORMAL MEETING (REFORMING) yang ke-20, pada Minggu 23 Februari 2025. Agenda kali ini mengusung tema “Kejahatan Ruang dan Lingkungan Hidup di Negeri ini, Mungkinkah Dihentikan?” Kegiatan diskusi tersebut, dilaksanakan tepat pada pukul 13.30 WITA di Kantor LINGKAR-Ma’REFAT, Kota Makassar. Pertemuan kali ini menghadirkan Dr. Ahkam Jayadi, S.H., M.H., selaku Akademisi & Ketua Forum Studi Pancasila UIN Alauddin Makassar, Muadz Ardin yang merupakan Direktur Lembaga Inisiasi Lingkungan dan Masyarakat (LINGKAR) Sulawesi serta Mohammad Muttaqin Azikin sebagai Planolog yang juga Pemerhati Tata Ruang dan Lingkungan dari Ma’REFAT INSTITUTE. Indonesia menghadapi berbagai bentuk kejahatan lingkungan yang semakin kompleks saat ini. Deforestasi yang terus meningkat, konversi hutan menjadi perkebunan sawit atau pertambangan tanpa memperhatikan dampak ekologis, alih fungsi lahan dan tata ruang yang tidak berkelanjutan, pembangunan infrastruktur yang mengabaikan kelestarian lingkungan, dan masih banyak deretan kasus lainnya yang terjadi. “Ada satu istilah menarik yang disajikan oleh penyelenggara diskusi ini, yaitu Ekosida. Istilah ini sebenarnya bukan hal baru, wacana ini sudah menjadi pendiskusian sejak satu abad yang lalu.” Ungkap Muadz Ardin membuka sesi pemaparan. Ekosida merupakan tindakan merusak lingkungan secara terencana, sistematis, dan masif. Lebih lanjut Muadz menjelaskan, “Persoalan lingkungan ini terjadi akibat eksploitasi yang berlebihan terhadap lingkungan dan sumber daya alam. Eksploitasi inilah yang merusak sumber penghidupan masyarakat.” Ekosida pada akhirnya menyebabkan musnahnya fungsi ekologis, sosial, dan budaya sebagai bagian dari kehidupan manusia. Data World Ecology menyebutkan, 70% lebih efek rumah kaca yang terjadi sejak 1988 hingga hari ini hanya diakibatkan oleh 100 korporasi global. Mereka inilah yang memberikan sumbangsih efek rumah kaca yang mesti ditanggung oleh masyarakat global hari ini. Sayangnya, ketika kita hendak melakukan advokasi dan protes terhadap korporasi-korporasi tersebut, tindakan ekosida yang mereka lakukan tidak memiliki payung hukum secara internasional untuk menantang akuntabilitas perusahaan tersebut. “Di Indonesia, di banyak isu lingkungan dan agraria kita mengalami stagnasi dan kemandegan dalam menyelesaikan persoalan ini. Kita harus mulai mengambil langkah bagaimana memutus rantai impunitas dari korporasi-korporasi yang banyak melakukkan ekosida. Ini yang perlu dipikirkan dan menjadi pembahasan diskusi dalam advokasi lingkungan ke depannya,” kata Muadz mengakhiri sesinya. Bagi Mohammad Muttaqin Azikin, “Ekosida adalah bunuh diri ekologis.” Muttaqin melanjutkan, hal ini bisa terjadi karena kita memberikan amanah kepada orang-orang yang tidak tepat untuk mengelola sumber daya alam yang kita miliki, bahkan mereka para penyelenggara negara, sering kali membuat regulasi yang memungkinkan untuk terjadinya kerusakan lingkungan hidup yang kita hadapi. Sebagai Planolog dan Pemerhati Tata Ruang, Muttaqin menyayangkan penataan ruang tidak menjadi hal mendasar yang diperhatikan oleh pemerintah. “Padahal dalam konstitusi dan perundangan kita, seperti Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang jelas sekali menyebutkan, pemerintah menyelenggarakan penataan ruang untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sayangnya ini tidak kita temui di dalam praktiknya,” terang Muttaqin. Muttaqin menjelaskan bahwa sejak Undang-Undang Cipta Kerja disahkan, skema besar pembangunan di Indonesia berubah secara drastis. Undang-Undang ini memberikan karpet merah kepada para investor untuk dengan mudah melakukan pembangunan di Indonesia, yang seringkali mengabaikan perencanaan tata ruang dan merusak lingkungan. “Konstitusi kita dan Pancasila hanya menjadi penghias saja karena dalam implementrasinya semua diabaikan. Penyelenggara negara bahkan terkadang menjadi pelaku kejahatan lingkungan di Indonesia,” tutup Muttaqin. Mengapa kejahatan lingkungan masih terus terjadi? Bagi Ahkam Jayadi, ada beberapa hal yang menjadi penyebabnya, “Lemahnya penegakan hukum, banyak terjadi korupsi di sektor kehutanan dan lingkungan namun berakhir tanpa hukuman yang tegas. Belum lagi kepentingan ekonomi yang berseberangan dengan kepentingan konservasi. Korporasi-korporasi besar yang memiliki kepentingan ekonomi dengan mudah mendapatkan celah untuk tetap beroperasi meski merusak lingkungan. Dan masih banyak lagi yang terjadi di lapangan.” Hal ini dibenarkan oleh Muadz selaku Direktur LINGKAR Sulawesi, “Dalam banyak kasus, hari ini kita melaporkan perusahaan-perusahaan pelanggar tersebut, tapi keesokannya bisa jadi langsung berubah, kita yang menjadi terlapor.” Meskipun terdapat pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang mengatur bahwa setiap orang yang memperjuangkan hak lingkungan hidup tidak dapat dituntut, namun implementasinya tidak seperti itu. Melanjutkan sesinya, Ahkam Jayadi yang merupakan Dosen Ilmu Hukum di Universitas Alauddin Makassar ini mengungkapkan, “Meskipun tantangannya besar, bukan berarti kita tidak bisa berbuat apa-apa. Penegakan hukum yang tegas dan transparan harus diperjuangkan, memastikan bahwa pelaku kejahatan lingkungan mendapatkan hukuman yang setimpal.” Selanjutnya menurut Ahkam, reformasi kebijakan tata ruang dan sumber daya alam harus mulai dilakukan, termasuk di dalamnya membatasi alih fungsi hutan dan lahan konservasi untuk perkebunan dan pertambangan, dan memberikan ruang kepada publik dalam perencanaan pembangunan dan pengawasan terhadap perusakan lingkungan. Tema yang diusung dalam REFORMING kali ini menggambarkan keresahan, kegelisahan, dan kegeraman dalam melihat situasi belakangan ini, di mana problem lingkungan dan tata ruang sudah sangat kasat mata, dan berlangsung terus menerus seolah-olah tanpa ada upaya untuk memperbaiki. Dalam diskusi ini, hadir berbagai peserta dari latar belakang yang berbeda, mulai dari akademisi perguruan tinggi, pendidik/kepala sekolah, mahasiswa, wirausahawan, hingga aktivis sosial, berkumpul untuk membahas kejahatan tata ruang dan lingkungan hidup yang terjadi di depan mata kita. “Pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan dan keuntungan semata, harus dihentikan. Sudah saatnya kita menggunakan paradigma Pancasila di dalam pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.” Pungkas Muttaqin Azikin mengakhiri sesi REFORMING hari itu. Diskusi berakhir pada pukul 16.30 WITA [*]

Makassar, Pemerintahan, Politik

Hari Pertama Bertugas, Wawali Makassar Aliyah Mustika Ilham Silaturahmi dengan OPD

Tinggalkan Komentar / Makassar, Pemerintahan, Politik /

Ruminews.id, Makassar – Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, resmi menjalani hari pertamanya berkantor di Balai Kota Makassar setelah dilantik, Senin (24/2/2025). Kedatangannya disambut hangat oleh jajaran kepala dinas dan perangkat daerah lainnya. Sejak tiba di kantor, Aliyah langsung menjabat tangan serta menyapa para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pegawai Pemkot Makassar yang telah menantinya. Turut hadir dalam penyambutan tersebut, Pj Sekda Kota Makassar Irwan Adnan, Kepala BKPSDM Akhmad Namsum, Kabag Protokol Zuhur, Kepala Kesbangpol Andi Bukti Djufri, Kepala BPBD Hendra Kaimuddin, Kepala BKAD Muh Dakhlan, Kepala Bappeda Zulkifli, serta sejumlah pejabat lainnya. Setelah berinteraksi dengan para pegawai, Aliyah kemudian melakukan peninjauan ruang kerja. Ia melihat langsung ruangannya di Gedung Tower Balai Kota, mulai dari lantai tiga hingga lantai sepuluh. Di lantai tiga, ia mengecek ruangan yang telah disiapkan untuknya dan menuturkan bahwa ruangan tersebut sudah dalam kondisi siap pakai. Ia kemudian naik ke lantai sembilan untuk meninjau War Room dan melanjutkan ke lantai sepuluh, di mana ruang kerja Wakil Wali Kota sebelumnya berada. Dalam keterangannya, Aliyah menyebut bahwa kunjungannya hari ini adalah bagian dari silaturahmi serta orientasi awal sebagai Wakil Wali Kota Makassar. Ia ingin menyapa jajaran Pemkot Makassar sekaligus melihat langsung kondisi ruang kerja dan para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan bekerja bersamanya. Namun, mengenai ruangan kerja mana yang akan ditempatinya, Aliyah mengaku belum menentukan pilihan. Ia masih mempertimbangkan beberapa opsi, termasuk ruangan yang sebelumnya digunakan oleh mantan Wali Kota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin. “Tapi tentu perlu ada pembenahan lebih lanjut. Saya juga menunggu Pak Wali Kota Munafri Arifuddin untuk meninjau bersama dan meminta restu beliau,” ujar Aliyah. Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, diketahui masih menghadiri kegiatan retret di Magelang. Aliyah menegaskan bahwa keputusan akhir terkait ruang kerjanya akan dibuat setelah berdiskusi lebih lanjut dengan Wali Kota serta melakukan istikharah untuk mendapatkan pilihan terbaik. “Nantilah, kita tunggu hasil diskusi dan istikharah, mana yang terbaik,” tutupnya. Hari pertama Aliyah Mustika Ilham bertugas di Balai Kota Makassar menjadi momen perkenalan serta langkah awalnya dalam menjalankan tugas sebagai Wakil Wali Kota. Ia berharap dapat bekerja sama dengan seluruh jajaran OPD dan ASN untuk menjalankan program-program pemerintah yang telah dirancang.

Makassar, Politik

Harapan Tak Bertepi: Danny Pomanto Pamit, Makassar Tetap di Hatinya

Tinggalkan Komentar / Makassar, Politik /

Ruminews.id, Makassar – Suasana haru menyelimuti Kota Makassar. Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan ‘Danny’ Pomanto, bersama istrinya, Ketua TP PKK Makassar Indira Jusuf Ismail, secara resmi berpamitan kepada seluruh masyarakat menjelang akhir masa jabatannya. Setelah mengabdi selama sembilan tahun, Danny menyampaikan permohonan maaf sekaligus rasa terima kasihnya kepada warga yang telah menjadi bagian dari perjalanan panjangnya sebagai pemimpin. “Perkenankanlah kami Danny Pomanto, ana’ lorongna Makassar bersama Indira Jusuf Ismail, izin pamit dari amanat sebagai Wali Kota Makassar,” ujar Danny dalam pernyataannya. Danny menyebut Makassar sebagai kota penuh dinamika dan tantangan. Namun, di balik tantangan itu, ia berhasil membawa kota ini menuju berbagai pencapaian gemilang. Selama dua periode kepemimpinannya (2014 -2019 dan 2021-2026), Makassar berhasil meraih total 420 penghargaan nasional dan internasional. Di antara pencapaian tersebut, Makassar mendapat Mayor of The Year dari Gov. Insider Singapura (2017), Predikat Kota Sehat Level 1 dari WHO (2024), serta Piala Adipura (2015-2017) dan Adipura ASEAN (2017). Secara individu, Danny juga dinobatkan sebagai Kepala Daerah Terbaik Indonesia versi Tempo (2017) dan menerima Satyalencana Wira Karya (2024). Namun, bagi Danny, bukan sekadar penghargaan yang terpenting, melainkan perubahan nyata yang dirasakan masyarakat. Di bawah kepemimpinannya, Makassar mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3%, angka kemiskinan turun menjadi 4,97%, serta pendapatan asli daerah (PAD) meningkat hingga Rp 1,6 triliun. Di penghujung amanahnya, Danny menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan selama masa kepemimpinannya. “Atas kerja sama dan kolaborasi selama ini, kami haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Atas ketidak sempurnaan dan ketidakpuasan dari hasil kerja-kerja kami, kami sampaikan permohonan maaf dari hati yang terdalam,” tuturnya dengan penuh ketulusan. Danny berharap Makassar terus melangkah maju, tetap menjadi kota yang kuat, inovatif, dan berdaya saing tinggi. “Baik menjadi orang penting, tapi lebih penting menjadi orang baik. Semua pasti berakhir, tapi kebaikan itu abadi,” ujarnya menutup pernyataan, meninggalkan pesan mendalam bagi seluruh warga Makassar. Kini, estafet kepemimpinan akan berganti. Namun, jejak perjuangan dan dedikasi Danny Pomanto akan selalu melekat dalam ingatan masyarakat Makassar. Terima kasih, Pak Danny. Kota ini tidak akan pernah melupakanmu.

Makassar, Pemerintahan, Politik

Munafri Arifuddin Resmi Dilantik, Babak Baru Kepemimpinan Makassar Dimulai

Tinggalkan Komentar / Makassar, Pemerintahan, Politik /

Ruminews.id, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik Munafri Arifuddin sebagai Wali Kota Makassar ke-21 dan Aliyah Mustika Ilham sebagai Wakil Wali Kota ke-10 untuk periode 2025-2030. Prosesi pelantikan berlangsung Kamis, 20 Februari 2025 di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, bersama dengan ratusan pasangan kepala Daerah hasil Pilkada 2024 lainnya. Acara ini diawali dengan kirab dari Monumen Nasional (Monas) menuju Istana Kepresidenan. Setelah prosesi pelantikan, Munafri menyampaikan rasa syukur atas selesainya tahapan penting dalam perjalanan panjang Pilkada 2024. Ia menegaskan komitmennya untuk menjalankan amanah masyarakat dan berjanji bekerja maksimal untuk kemajuan Kota Makassar dalam lima tahun ke depan. Sebelumnya, pada 8 Februari 2025, DPRD Kota Makassar secara resmi menetapkan Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika Ilham sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar dalam rapat paripurna. Keputusan ini menjadi langkah akhir dari proses panjang Pilkada 2024, yang telah melalui berbagai tahapan, termasuk penghitungan suara dan verifikasi dari KPU. Munafri, yang akrab disapa Appi, bukanlah nama baru dalam dunia politik Makassar. Setelah dua kali gagal dalam pemilihan sebelumnya, kemenangan kali ini menjadi bukti kerja keras dan dukungan besar dari masyarakat. Selain dikenal sebagai pengusaha sukses, Munafri juga pernah menjabat sebagai CEO PSM Makassar, klub sepak bola kebanggaan kota ini. Masyarakat Makassar menaruh harapan besar pada kepemimpinan Munafri dan Aliyah. Dengan berbagai tantangan yang dihadapi kota ini, seperti kemacetan, tata kota yang perlu dibenahi, serta peningkatan pelayanan publik, kepemimpinan yang kuat dan inovatif sangat diperlukan. Dalam pidatonya, Munafri menegaskan bahwa ia akan mengutamakan pembangunan infrastruktur yang lebih modern, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta penguatan ekonomi lokal. Ia juga berjanji akan menjalankan pemerintahan yang bersih dan transparan, agar kepercayaan publik terhadap pemerintah semakin meningkat. Sebagai pemimpin baru, Munafri dan Aliyah diharapkan dapat membawa Kota Makassar ke arah yang lebih maju dan sejahtera. Seperti kata bijak, “Seorang pemimpin sejati bukan hanya mereka yang berkuasa, tetapi mereka yang mampu melayani rakyatnya dengan sepenuh hati.” Dengan semangat baru, Makassar kini memasuki babak baru kepemimpinan. Masyarakat menantikan langkah nyata dari pemimpin baru ini untuk membawa perubahan yang lebih baik dan menjadikan Makassar sebagai kota yang maju, nyaman, dan berdaya saing tinggi.

Daerah, Ekonomi, Makassar, Nasional, Politik

Menguatkan Peran Masyarakat dalam Mengawal Kebijakan Kepala Daerah Baru dan Harmonisasi APBD 2025

Tinggalkan Komentar / Daerah, Ekonomi, Makassar, Nasional, Politik /

ruminews.id, MAKASSAR- Pelantikan kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 pada 20 Februari 2025 menjadi tonggak awal bagi pemerintahan baru di tingkat daerah. Selain membawa harapan baru, periode ini menjadi ujian tata kelola pemerintahan yang baik, terutama dalam menjaga agar pelaksanaan Perda APBD 2025 berjalan sesuai koridor hukum dan kepentingan masyarakat luas. Di tengah dinamika ini, peran masyarakat sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan semakin disorot.” Masyarakat tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga memiliki hak untuk terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pemerintahan. Sayangnya, tingkat partisipasi masyarakat sering kali masih rendah. Banyak warga belum memahami peran strategis mereka atau justru bersikap apatis terhadap kebijakan pemerintah daerah. “Kesadaran masyarakat terhadap hak mereka dalam pengawasan kebijakan pemerintahan masih sangat minim. Padahal, masyarakat memiliki peran yang sangat vital dalam memastikan kebijakan kepala daerah berjalan sesuai Perda APBD dan kebutuhan nyata di lapangan,” ujar seorang pengamat tata kelola pemerintahan. Ia menambahkan, peran masyarakat tidak hanya terbatas pada pengawasan, tetapi juga berkontribusi dalam mendorong pemerintah daerah lebih transparan dan akuntabel. “Partisipasi masyarakat melalui forum resmi seperti Musrenbang atau penyampaian aspirasi langsung kepada DPRD adalah langkah strategis untuk memastikan kebijakan pemerintah berjalan sesuai kepentingan rakyat,” katanya. Tantangan Pemerintahan Baru: Harmonisasi Kebijakan Di sisi lain, kepala daerah yang baru dilantik dihadapkan pada tantangan besar, mulai dari pemangkasan anggaran oleh pemerintah pusat, efisiensi belanja daerah, hingga pelaksanaan program nasional seperti penyediaan makanan bergizi gratis di kabupaten/kota. Tantangan ini membutuhkan peran aktif masyarakat dalam memantau prioritas anggaran dan kebijakan pemerintah daerah. “Kepala daerah sering kali terburu-buru memaksakan visi-misinya ke dalam kebijakan yang sedang berjalan, termasuk Perda APBD 2025. Namun, yang seharusnya mereka lakukan adalah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai dasar hukum untuk mengintegrasikan visi-misi ke dalam kebijakan lima tahun ke depan. Tanpa harmonisasi ini, kebijakan hanya akan tumpang tindih dan tidak efektif,” jelas Andi Januar Jaury Dharwis Dalam situasi ini, masyarakat dapat berperan sebagai pengawas dan penyampai aspirasi, memastikan pemerintah daerah tidak melenceng dari aturan dan kebutuhan daerah. “Ketika masyarakat proaktif, pemerintah akan lebih terarah dan hati-hati dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan. Hal ini juga akan meminimalkan praktik penyimpangan atau kebijakan yang hanya bersifat politis,” tambahnya. Ajakan untuk Memperkuat Peran Masyarakat Dalam menghadapi dinamika pemerintahan baru, masyarakat diimbau untuk lebih aktif berpartisipasi, baik melalui forum resmi seperti Musrenbang, pengaduan publik, atau diskusi dengan DPRD. Peran masyarakat sangat penting untuk mendukung fungsi pengawasan DPRD yang juga diharapkan lebih tegas dalam menjaga kepala daerah agar tetap berjalan di jalur yang benar. “Pelantikan kepala daerah seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat. Dengan pengawasan masyarakat yang kuat, pemerintahan daerah akan lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan nyata rakyat,” tegas pengamat tata kelola pemerintahan. Masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga menjadi penggerak utama dalam memastikan tata kelola pemerintahan yang baik di era pemerintahan baru ini. Keberhasilan pelaksanaan Perda APBD 2025 dan program-program strategis lainnya sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat.

Daerah, Makassar

Pertama di Indonesia! Badko HMI Sulsel Gelar HMI Awards untuk Kepala Desa dan Lurah Berprestasi

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar /

ruminews.id, Makassar, 15 Februari 2025 – Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Sulawesi Selatan (BADKO HMI SULSEL) sukses menggelar Tablig Akbar dan Zikir Bersama perayaan Dies Natalis ke-78 tahun.  Ada hal yang menarik dalam Dies Natalis ke 78 oleh Badko HMI Sulsel kali ini, terdapat rangkaian acara pemberian penghargaan kepada Kepala Desa dan Lurah se Sulawesi Selatan yang dikemas dalam bentuk “HMI Awards”. Diketahui sebelumnya, acara penghargaan terhadap Kepala Desa dan Lurah alumni HMI tersebut pertama kali dilakukan dan diinisiasi oleh BADKO HMI Sulsel. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa dan Daerah Tertinggal, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, Dr. Drs. Mulyadin Malik, M.Si., CIGS. yang sekaligus menjadi Keynote Speaker dalam hal ini mewakili Bapak Wakil Menteri Desa PDT. Mulyadin menyampaikan jika HMI Awards yang dilaksanakan oleh Badko HMI Sulsel menguatkan posisi HMI dan sumbangsihnya dalam menjaga kedaulatan bangsa, menurutnya kepala-kepala desa yang pernah berkecimpung di dunia HMI memiliki potensi besar menjadi motor penggerak dan menjadi corong contoh baik dalam membangun desa yang Berpodaman untuk menyukseskan Astacita Bapak Presiden Prabowo Subianto pada poin ke 6 (enam) “membangun Desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan” serta mendukung mengimplementasikan 12 (dua belas) Rencana Aksi Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal sesuai dengan spirit Kementerian Desa PDT “Bangun Desa Bangun Indonesia, Desa Terdepan Untuk Indonesia” “Kita tentu berharap bahwa kualitas Kepala Desa dan Lurah yang pernah aktif dan berorganisasi di Himpunan Mahasiswa Islam tentu memiliki potensi dan pengalaman yang jauh lebih besar untuk menjalankan roda pembangunan di desa-desa masing-masing” ungkapnya. Beliau juga turut memberikan apresiasi terhadap gagasan HMI Award yang digelar dengan tema “Sumbangsih Nyata Kader HMI Terhadap Kedaulatan Bangsa”. Ketua Umum Badko HMI Sulsel, Asrullah Dimas menyampaikan jika kegiatan ini diinisasi pertama kali oleh Badko HMI Sulsel, tujuannya tak lain adalah memberikan apresiasi sekaligus menjadi ajang silaturahmi para kader HMI yang telah menjadi Lurah maupun Kepala Desa. “Acara ini menjadi langkah pertama HMI se-Indonesia untuk memberikan apresiasi terhadap kader yang telah memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan bangsa ini, sekaligus memperkuat konsolidasi dan silaturahmi ke-HMI-an antara alumni dengan pengurus dan kader HMI lainnya” ungkapnya. Dimas pun berharap agar kegiatan serupa dapat digelar di seluruh indonesia, mengingat desa merupakan akar rumput dari kontribusi nyata membangun negeri ini. “Selain itu kita berharap juga bahwa desa-desa dapat diberikan program-program pembangunan yang lebih baik lagi, disisi lain HMI akan terus hadir menjadi mitra kritis dalam pembangunan bangsa termasuk untuk desa-desa dan kelurahan di seluruh Sulawesi Selatan” jelasnya.

Daerah, Ekonomi, Makassar

Rifat vs Gatot: Persaingan Ketat Menuju Ketua HIPMI Makassar 2025.

Tinggalkan Komentar / Daerah, Ekonomi, Makassar /

ruminews.id, Makassar- Pendaftaran bakal calon Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Makassar resmi ditutup hari ini. Hingga batas akhir pendaftaran, hanya dua kandidat yang mengajukan diri, yaitu Rifat Syawal dan Gatot Ariwin . (12/2/2025) Kedua calon ini akan bersaing dalam pemilihan yang dijadwalkan berlangsung pada Februari 2025. Rifat, seorang pengusaha di yang dikenal dengan inovasinya dalam mengembangkan bisnis. Sementara itu, Gatot, yang bergerak di sektor konstruksi, memiliki pengalaman panjang dalam proyek-proyek infrastruktur di Sulawesi Selatan. Kedua Calon Ketua HIPMI Makassar sama sama memiliki Kekuatan besar di internal HIPMI. Ini terbukti saat Pengembalian Formulir Bakal Calon Ketua HIPMI Makassar, Dimana Gatot di dampingi oleh Hasrul Kaharuddin, Ardi, Jul sandy dan erte mudayya mereka semua adalah Tokoh Muda yang sudah punya rekam jejak di Kota makassar. Sementara Rifat Syawal di dampingi oleh Rahmat Setiawan, Dimas yusran dan Andika Wahyuda. Mereka semua adalah Generasi Yang progresif di HIPMI Makassar. Ketua Panitia Rakmat Baitullah menyatakan bahwa proses selanjutnya adalah verifikasi berkas dan kelayakan calon. Setelah itu, akan diadakan serangkaian debat dan presentasi visi-misi untuk memperkenalkan program kerja masing-masing kandidat kepada anggota HIPMI Makassar. Ucapnya. Sementara itu Ketua SC Fahrozy Pratama juga menambahkan bahwa pemilihan Ketua HIPMI Makassar ini dapat menghasilkan pemimpin yang mampu membawa organisasi menuju kemajuan dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah. Tuturnya.

Daerah, Makassar, Pemerintahan

Jalan Jampea di Makassar Resmi Berganti Nama Jadi Jalan Hoo Eng Djie

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Pemerintahan /

Ruminews.id, Makassar – Pemerintah Kota Makassar resmi mengganti nama Jalan Jampea di Kecamatan Wajo menjadi Jalan Hoo Eng Djie. Perubahan ini dilakukan untuk menghormati Hoo Eng Djie, seorang tokoh masyarakat Tionghoa yang berjasa dalam perkembangan ekonomi dan sosial di Makassar. Hoo Eng Djie dikenal sebagai pengusaha dan dermawan yang banyak membantu warga Makassar, terutama dalam bidang perdagangan dan pendidikan. Ia juga berperan dalam mempererat hubungan antara masyarakat Tionghoa dan pribumi di kota ini. Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan “Danny” Pomanto, mengatakan bahwa perubahan ini adalah bentuk penghargaan kepada tokoh yang berjasa bagi Makassar. “Hoo Eng Djie telah memberikan kontribusi besar bagi kota ini. Dengan perubahan nama jalan ini, kita ingin mengenang jasanya dan mengajarkan generasi muda tentang pentingnya toleransi dan kerja sama,” ujar Danny Pomanto. Sebagian warga mendukung perubahan ini karena melihat Hoo Eng Djie sebagai sosok yang layak dihormati. Andi Faisal, seorang warga setempat, mengatakan, “Nama ini bagus untuk mengenang jasa beliau. Semoga semakin banyak tokoh lokal yang dihargai seperti ini.” Namun, ada juga warga yang berharap ada sosialisasi lebih lanjut, terutama bagi mereka yang perlu menyesuaikan dokumen administratif dan alamat usaha mereka. Pemerintah Kota Makassar memastikan bahwa perubahan nama ini tidak akan menyulitkan masyarakat. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil telah berkoordinasi dengan berbagai instansi untuk memperbarui data administrasi. Dinas Perhubungan dan Pekerjaan Umum juga telah memasang papan nama jalan baru dan bekerja sama dengan layanan peta digital seperti Google Maps agar perubahan ini segera terlihat dalam sistem navigasi. Pergantian nama Jalan Jampea menjadi Jalan Hoo Eng Djie adalah bentuk penghargaan terhadap tokoh yang berjasa bagi Makassar. Dengan langkah ini, pemerintah berharap masyarakat bisa lebih mengenal sejarah dan semakin menghargai keberagaman di kota ini. Pemerintah juga berencana untuk terus memberikan penghormatan kepada tokoh-tokoh lokal lainnya melalui kebijakan serupa di masa depan.

Makassar, Politik

Euforia Kemenangan! Ribuan Simpatisan Sambut Munafri-Aliyah

Tinggalkan Komentar / Makassar, Politik /

Ruminews.id, Makassar – Ribuan simpatisan dan pendukung pasangan Munafri Arifuddin–Aliyah Mustika Ilham (MULIA) tumpah ruah di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar, Selasa (6/2/2025). Mereka datang sejak pagi, membawa spanduk serta meneriakkan yel-yel kemenangan untuk menyambut Munafri Arifuddin (Appi) dan Ilham Arief Sirajuddin (IAS) yang baru saja kembali dari Jakarta. Kepulangan mereka disambut penuh antusias setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan pasangan INIMI terkait hasil Pilkada Makassar 2024. Dengan keputusan ini, Munafri-Aliyah resmi menjadi pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar terpilih. Dalam pernyataannya, Munafri mengungkapkan rasa syukur atas dukungan masyarakat Makassar yang telah mengantarkan mereka ke kemenangan. “Alhamdulillah, keputusan MK menegaskan bahwa kemenangan ini adalah amanah dari rakyat. Ini bukan hanya kemenangan kami, tetapi kemenangan seluruh warga Makassar yang menginginkan perubahan dan kemajuan,” ujar Appi. Sementara itu, IAS menegaskan bahwa kini saatnya meninggalkan rivalitas politik dan bersatu membangun Makassar. “Proses politik telah selesai, kini saatnya kita bersama-sama bekerja demi kesejahteraan masyarakat. Saya mengajak semua pihak untuk bersatu demi Makassar yang lebih maju,” ungkapnya. Munafri-Aliyah dijadwalkan akan dilantik sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar pada 20 Februari 2025 di Istana Kepresidenan. Pelantikan ini menjadi momen penting bagi kepemimpinan baru dalam menjalankan visi dan program kerja yang telah dijanjikan kepada masyarakat. Dengan legitimasi yang semakin kuat, pasangan ini kini bersiap membawa perubahan yang lebih baik bagi Kota Makassar. Euforia kemenangan terasa di seluruh kota, menandakan harapan baru bagi warganya.

Daerah, Makassar, Pendidikan

Ratusan Siswa SMAN 17 Makassar Terancam Gagal Mengikuti SNBP 2025 Akibat Kelalaian Pengisian Data

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Pendidikan /

ruminews.id- Makassar, 5 Februari 2025 – Sebanyak 145 siswa berprestasi dari SMAN 17 Makassar terancam tidak dapat mengikuti Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) tahun 2025. Hal ini disebabkan oleh kelalaian pihak sekolah dalam menginput data ke Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS), yang merupakan syarat utama untuk mengikuti SNBP. Menurut Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas, Karina, proses penginputan nilai dan data siswa sebenarnya telah dilakukan oleh operator sekolah. Namun, hingga mendekati batas waktu yang ditetapkan, terjadi kendala teknis yang menyebabkan data tidak terinput dengan sempurna. Penginputan data yang awalnya dilakukan melalui E-rapor ternyata tidak mencakup semua nilai siswa eligible, sehingga harus dilakukan secara manual yang memakan waktu hingga melewati tenggat waktu. Akibatnya, 119 siswa jurusan IPA dan 29 siswa jurusan IPS yang seharusnya terdaftar sebagai peserta SNBP kini menghadapi ketidakpastian. Ketua OSIS SMAN 17 Makassar, Muhammad Arsyah Yusuf, mengungkapkan rasa panik dan kaget atas situasi ini. “Tentu sangat panik dan kaget karena ini yang kita tunggu sejak lama. Beberapa siswa juga tujuannya masuk di SMA 17 untuk mau masuk SNBP lewat jalur ini,” ujarnya. Orang tua siswa juga menyatakan kekecewaannya. Azhar Gazali, salah satu orang tua murid, menilai bahwa ini merupakan kesalahan fatal dari pihak sekolah karena menyangkut masa depan anak-anak. “Mereka (pihak sekolah) kami anggap lalai karena waktu yang diberikan dari kementerian cukup lama untuk bisa menginput data dari awal Januari sampai akhir Januari tetapi itu tidak dipenuhi oleh mereka,” tuturnya. Menanggapi situasi ini, pihak sekolah telah bersurat ke Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan untuk meminta perpanjangan masa pendaftaran SNBP 2025. Mereka berharap persoalan ini dapat terselesaikan dengan baik dan siswa dapat mengikuti SNBP tahun ini. Kasus ini menjadi perhatian serius, mengingat kelalaian serupa juga terjadi di beberapa sekolah lain di Sulawesi Selatan. Diharapkan ke depan, pihak sekolah lebih teliti dan proaktif dalam mengelola data siswa agar insiden serupa tidak terulang.

Scroll to Top