Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Makassar

Daerah, Hukum & Kriminal, Makassar

Celebes Law And Transparency (CLAT) Gelar Aksi di Kejati Sulsel: Menyambut Kajati Baru.

Tinggalkan Komentar / Daerah, Hukum & Kriminal, Makassar /

ruminews.id, Makassar, Senin 27 Oktober 2025 Puluhan massa dari Celebes Law And Transparency (CLAT) hari ini menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel). Aksi ini merupakan bentuk sambutan dan sekaligus tantangan “selamat datang” kepada Kepala Kejati Sulsel yang baru, dengan pesan agar segera menunjukkan ketegasan dan profesionalisme dalam menuntaskan berbagai perkara hukum yang mandek di Sulawesi Selatan, khususnya dugaan penyalahgunaan dana aspirasi mantan anggota DPR RI Komisi V periode 2019–2024, Muhammad Fauzi, serta kasus pengrusakan oleh anggota DPRD Tana Toraja, Dahlan Kembong. Dalam pernyataannya, Andi Rifky, Jenderal Lapangan CLAT, menegaskan bahwa aksi hari ini merupakan wujud kepedulian publik terhadap penegakan hukum yang bersih dan berkeadilan. “Kami datang untuk menyambut sekaligus menantang Kajati baru agar benar-benar menunjukkan keberpihakan pada kebenaran. Tidak boleh ada tebang pilih dalam penegakan hukum siapapun pelakunya, apalagi pejabat publik, harus diproses secara terbuka dan tuntas,” ujar Andi Rifky di tengah orasi massa. Ia menegaskan bahwa CLAT telah mengajukan pengaduan resmi ke Kejati Sulsel pada 22 Oktober 2025, terkait dugaan penyalahgunaan dana aspirasi yang bersumber dari APBN melalui Komisi V DPR RI. Dalam laporan tersebut, CLAT menemukan dugaan pungutan fee sebesar 20% hingga 25% dari nilai proyek yang disalurkan melalui sejumlah kelompok tani di Dapil Sulawesi Selatan III, serta penerima manfaat yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis (juknis). “Dana aspirasi adalah hak rakyat, bukan alat memperkaya diri. Kami menuntut Kejati Sulsel segera menindaklanjuti laporan kami dengan memanggil seluruh pihak terkait dan mengusut aliran dana secara menyeluruh,” tegas Rifky. Selain kasus dana aspirasi, CLAT juga menyoroti kasus dugaan pengrusakan yang melibatkan anggota DPRD Tana Toraja, Dahlan Kembong, yang saat ini berkas perkaranya telah dilimpahkan ke Kejaksaan. Dalam hal ini, CLAT meminta agar Kejaksaan segera melimpahkan berkas tersebut ke pengadilan dan melakukan penahanan terhadap tersangka, untuk memastikan proses hukum berjalan transparan dan tanpa intervensi politik. “Jangan ada kesan bahwa pejabat daerah bisa kebal hukum. Dahlan Kembong harus segera ditahan dan disidangkan agar masyarakat melihat bahwa hukum benar-benar ditegakkan di Sulawesi Selatan,” tambah Rifky. Aksi CLAT yang berlangsung damai ini diwarnai dengan orasi dan pembacaan pernyataan sikap di depan gerbang utama Kejati Sulsel. Massa membawa berbagai spanduk bertuliskan “Selamat Datang Kajati Baru, Bersihkan Sulsel dari Korupsi!”, “Usut Fee 25% Dana Aspirasi!”, dan “Tahan Dahlan Kembong, Hukum Jangan Tajam ke Bawah Tumpul ke Atas!” CLAT menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses hukum dua kasus besar tersebut, sebagai bagian dari kontrol sosial terhadap penegakan hukum yang bersih dan berintegritas di Sulawesi Selatan. “Kedatangan Kajati baru harus menjadi momentum pembenahan total. CLAT akan terus mengawal, melaporkan, dan turun ke jalan bila ada upaya pembiaran. Kami percaya, keadilan tidak akan hadir kalau rakyat diam,” tutup Andi Rifky.

Daerah, Makassar, Pemerintahan, Pendidikan

PP HIPPERMAKU Resmi Dilantik: Di Bawah Nahkoda M. Raihan Kamal, Siap Wujudkan Program Kerja yang Berdampak bagi Pembangunan Daerah

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Pemerintahan, Pendidikan /

ruminews.id, Makassar, 27 Oktober 2025 — Dalam momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97, Pengurus Pusat Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Kolaka Utara (PP HIPPERMAKU) resmi dilantik di Kota Makassar. Pelantikan ini menjadi babak baru bagi HIPPERMAKU untuk memperkuat peran mahasiswa dan pemuda Kolaka Utara dalam mendukung pembangunan daerah di berbagai sektor melalui gagasan, kolaborasi, dan kerja nyata. Pelantikan tersebut dirangkaikan dengan kegiatan Talk Show bertema “Pembangunan Kepemudaan”, yang menghadirkan dua pembicara utama, yaitu Bupati Kolaka Utara Drs. H. Nur Rahman Umar, M.H dengan materi “Membangun Kepemimpinan Mahasiswa dan Pemuda untuk Kemajuan Daerah” dan Kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar Drs. Achmad Hendra Hakamuddin, S.STP., MPA dengan materi “Makassar Creative Hub: Ruang Kreasi Pemuda Menuju Indonesia Emas 2045.”   Kegiatan tersebut juga turut dihadiri oleh Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kolaka Utara H. Kamal Mustafa, S.Pi., M.M, Plt. Kepala Dinas Perindustrian Kolaka Utara Andi Khaerul Rijal, S.Sos, Ketua Kadin Kolaka Utara Abdul Gafur, Pejabat Eselon III Kolaka Utara, para Kepala Desa lingkup Kolaka Utara, Humas PT. CSM, serta para tokoh pemuda seperti Ketua BAKOPMIST, Ketua KNPI Kota Makassar, Ketua BAKORD HIPMI PT Sulsel, Ketua Karang Taruna Kampus Sulsel, Dewan Senior HIPPERMAKU, organisasi kepemudaan (OKP) Kolaka Utara, dan tamu undangan dari berbagai organisasi di Kota Makassar. Dalam sambutannya, Muhammad Raihan Kamal, S.IP yang resmi dilantik sebagai Ketua Umum PP HIPPERMAKU periode 2025–2027 menegaskan bahwa HIPPERMAKU di bawah kepemimpinannya akan menjadi wadah sinergi dan kolaborasi antara mahasiswa, pemerintah, dan masyarakat untuk menghadirkan program kerja yang berdampak nyata bagi pembangunan daerah. “HIPPERMAKU akan hadir bukan sekadar organisasi mahasiswa daerah, tetapi sebagai wadah produktif yang melahirkan ide dan aksi nyata. Kita ingin memastikan bahwa semangat pemuda Kolaka Utara tercermin dalam kontribusi langsung terhadap pembangunan di berbagai sektor, baik pendidikan, ekonomi kreatif, maupun pengembangan sumber daya manusia,” ujar Raihan. Dalam sesi talk show, Bupati Kolaka Utara, H. Nur Rahman Umar, menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemuda dan pemerintah daerah dalam memperkuat partisipasi pembangunan, terutama di tengah keterbatasan anggaran daerah. Menurutnya, mahasiswa dan pemuda harus berani tampil dengan inovasi serta gagasan yang dapat mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa membebani fiskal pemerintah. Sementara itu, Drs. Achmad Hendra Hakamuddin, memaparkan bahwa model creative hub seperti di Makassar dapat menjadi inspirasi bagi pemuda Kolaka Utara untuk menciptakan ruang kolaboratif dalam bidang ekonomi kreatif dan kewirausahaan sosial. “Kreativitas dan kepemimpinan pemuda harus diarahkan pada produktivitas. Ketika ide-ide mereka difasilitasi dengan ruang yang tepat, dampaknya akan sangat besar terhadap kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya. Pelantikan dan talk show ini menjadi momentum penting bagi HIPPERMAKU untuk mempertegas posisinya sebagai wadah intelektual muda Kolaka Utara yang adaptif terhadap perubahan zaman. Dengan semangat “Bersatu, Berkarya, dan Berkontribusi untuk Kolaka Utara,” PP HIPPERMAKU di bawah kepemimpinan M. Raihan Kamal siap membangun gerakan kepemudaan yang inovatif, kolaboratif, dan berdampak nyata dalam mendukung pembangunan daerah menuju Kolaka Utara yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Daerah, Makassar, Nasional, Pendidikan

Kepemimpinan Profetik sebagai Jalan Etis dan Ekologis dalam Intermediate Training HMI Makassar Timur

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Nasional, Pendidikan /

ruminews.id, Makassar — Suasana ruang pertemuan Hotel LaMacca malam itu terasa damai dan khidmat. Dalam balutan ketertiban dan keakraban, para peserta Intermediate Training (LK2) Tingkat Nasional HMI Cabang Makassar Timur kembali menyelami kedalaman ilmu dan nilai. Di hadapan mereka, hadir Prof. Dr. Ir. Khusnul Yaqin, M.Sc., sosok akademisi sekaligus pemikir Islam kontemporer, membawakan materi yang menggugah kesadaran: “Kepemimpinan Profetik dan Tanggung Jawab Sosial Ekologi.” Dalam penjelasannya, Prof. Khusnul Yaqin menegaskan bahwa kepemimpinan profetik bukan sekadar posisi atau jabatan, melainkan amanah moral dan spiritual yang berpijak pada nilai-nilai kenabian: kejujuran, keadilan, dan pembelaan terhadap yang lemah. Menurutnya, di tengah krisis kemanusiaan dan degradasi lingkungan, kepemimpinan yang berakar pada nilai profetik menjadi semakin mendesak untuk dihidupkan kembali. “Pemimpin profetik,” ucapnya tenang namun tegas, “adalah mereka yang tidak hanya memikirkan manusia, tetapi juga bumi yang menumbuhkan kehidupan. Kepemimpinan yang sejati ialah yang berempati pada alam, karena keadilan sosial tidak akan sempurna tanpa keadilan ekologis.” Forum berjalan tertib dan hangat. Para peserta menyimak dengan penuh perhatian, beberapa mencatat, sementara yang lain tampak merenung seolah setiap kalimat yang keluar dari sang profesor mengetuk nurani mereka untuk melihat kembali relasi manusia dengan lingkungannya. Keakraban pun tampak ketika sesi tanya jawab dimulai; para peserta berani berdialog, bukan sekadar bertanya, melainkan menyambung wacana dengan semangat intelektual yang bersahabat. Prof. Khusnul Yaqin kemudian menggambarkan bahwa tanggung jawab sosial-ekologi bukanlah konsep tambahan dalam Islam, melainkan bagian dari misi tauhid yang memuliakan ciptaan Tuhan secara menyeluruh. Ia mengajak para kader HMI untuk menjadi “pemimpin berkesadaran ekologis” mereka yang menanam gagasan kebaikan di tengah krisis, menegakkan nilai di tengah kehancuran, dan menumbuhkan kehidupan di tengah kelalaian manusia. “Kita tidak bisa bicara keadilan sosial tanpa memikirkan hutan yang gundul, laut yang tercemar, dan udara yang kita hirup setiap hari. Islam adalah ekologi spiritual mengajarkan keseimbangan antara manusia, alam, dan Tuhan.” Ketika sesi berakhir, tepuk tangan lembut mengisi ruangan. Wajah-wajah muda yang hadir menampakkan kesan mendalam; mereka tak sekadar mendapatkan ilmu, tapi juga sentuhan nilai. Suasana tetap hangat beberapa peserta berbincang dengan pemateri, bertukar pandangan, bahkan tertawa kecil di sela-sela keseriusan intelektual. Di bawah cahaya lampu yang temaram, Intermediate Training LK2 HMI Makassar Timur hari itu menorehkan kesan mendalam: bahwa perjuangan intelektual tidak hanya berbicara tentang manusia dan kekuasaan, tetapi juga tentang bumi dan kehidupan. Melalui kepemimpinan profetik, para kader diajak untuk menjadi penjaga nilai dan penjaga alam dua hal yang tak terpisahkan dalam cita-cita besar Islam dan kemanusiaan.

Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan

Rekonstruksi NDP sebagai Jalan Pembaruan Pemikiran dan Gerakan HMI

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan /

ruminews.id, Makassar — Dalam suasana yang tenang dan penuh keakraban, ruang pertemuan Hotel LaMacca sore itu menjadi saksi lahirnya percakapan intelektual yang bernas dan menggugah kesadaran. Para peserta Intermediate Training (LK2) Tingkat Nasional HMI Cabang Makassar Timur tampak menyimak dengan saksama ketika Tubagus Damanhuri, S.Hum., M.Phil., tampil membawakan materi bertajuk “Rekonstruksi NDP: Sebuah Jalan Menuju Pembaharuan Pemikiran dan Gerakan HMI.” Dengan gaya tutur yang tenang namun berwawasan luas, Tubagus Damanhuri mengajak peserta untuk kembali menelusuri akar ideologis Himpunan Mahasiswa Islam melalui Nilai Dasar Perjuangan (NDP) bukan sebagai teks yang beku, tetapi sebagai ruh yang harus terus hidup dan berkembang mengikuti dinamika zaman. Ia menekankan bahwa rekonstruksi NDP bukan berarti menanggalkan nilai-nilai dasar Islam, melainkan meneguhkannya dalam konteks modern yang lebih relevan dan aplikatif. “NDP adalah fondasi ideologis yang lahir dari kesadaran sejarah dan tanggung jawab intelektual,” ungkapnya. “Namun setiap generasi memiliki tugasnya sendiri: bukan hanya menghafal, tapi juga menafsirkan ulang, agar perjuangan HMI tetap berdenyut di tengah perubahan sosial dan global yang terus bergerak.” Forum berjalan tertib, tenteram, dan penuh keakraban. Para peserta duduk melingkar dalam suasana hangat, menyimak setiap kalimat pemateri dengan pandangan serius namun bersahabat. Diskusi pun mengalir dengan dinamis penuh semangat dialog, tetapi tetap menjaga etika keilmuan dan persaudaraan. Sesekali tawa kecil pecah di sela penjelasan, menandakan bahwa forum ini tak hanya mengasah intelektual, tetapi juga membangun kedekatan emosional antarkader. Dalam paparannya, Tubagus Damanhuri juga menyoroti pentingnya pembaruan pemikiran dan gerakan HMI sebagai bagian dari proses panjang menuju kematangan ideologis. Ia mengingatkan bahwa HMI lahir bukan sekadar untuk melahirkan aktivis, melainkan manusia pembaharu mereka yang berpikir dengan akal Islam, berjuang dengan semangat keadilan, dan berkarya dengan tanggung jawab sosial. “Gerakan HMI yang sejati adalah gerakan yang sadar akan nilai dan realitas. Pembaruan pemikiran harus berjalan seiring dengan pembaruan praksis, agar NDP tetap menjadi kompas dalam setiap langkah perjuangan kader,” tegasnya. Ketika sesi berakhir, tepuk tangan bergema lembut bukan hanya sebagai tanda apresiasi, tapi juga penghormatan terhadap gagasan yang menyentuh nurani. Beberapa peserta masih tampak berdiskusi santai dengan pemateri, menandakan betapa forum tersebut bukan sekadar ruang belajar, melainkan ruang perjumpaan gagasan dan kesadaran. Malam itu, Intermediate Training LK2 HMI Cabang Makassar Timur kembali mempertegas misinya: menumbuhkan kader yang berpikir tajam, berjiwa kritis, namun tetap berakar pada nilai-nilai Islam. Melalui materi “Rekonstruksi NDP: Sebuah Jalan Menuju Pembaharuan Pemikiran dan Gerakan HMI,” semangat pembaruan itu kembali menyala meneguhkan bahwa HMI akan terus hidup selama kadernya berani berpikir, beriman, dan berjuang dengan penuh kesadaran.

Daerah, Makassar, Pendidikan

Menyatukan Idealisme dan Profesionalisme, Tekankan Sinergi Kader HMI Menuju Indonesia Emas 2045

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Pendidikan /

ruminews.id, Makassar — Di bawah cahaya hangat ruang pertemuan Hotel LaMacca, suasana siang itu terasa penuh semangat namun tetap tertib dan tenang. Para peserta Intermediate Training (LK2) Tingkat Nasional HMI Cabang Makassar Timur tampak larut dalam kehangatan forum yang sarat gagasan. Duduk berjejer rapi, mereka menyimak pemaparan dari Husain Anwar, S.Kom., yang membawakan materi bertajuk “Sinergi Aktivisme dan Profesionalisme: Peran Strategis Kader HMI Menuju Indonesia Emas 2045.” Dalam paparannya, Husain Anwar menegaskan bahwa aktivisme dan profesionalisme bukan dua jalan yang berbeda, melainkan dua arus yang harus bertemu dalam satu muara perjuangan. Aktivisme, katanya, adalah api idealisme, semangat memperjuangkan keadilan, kesetaraan, dan perubahan sosial. Sementara profesionalisme adalah tata keterampilan dan tanggung jawab moral, yang memastikan semangat itu tidak berhenti di wacana, tetapi menjelma menjadi karya nyata yang berdampak. “Kader HMI harus mampu menjadi aktivis yang profesional dan profesional yang tetap aktivis,” ujarnya tegas. “Kita tidak cukup hanya bersuara, tapi juga harus membangun; tidak hanya mengkritik, tapi juga berkontribusi.” Husain kemudian menguraikan bahwa sinergi antara aktivisme dan profesionalisme dapat dikenali dari tiga ciri utama: kepemimpinan kolaboratif, transformasi organisasi dan sosial, serta regenerasi dan keteladanan. Menurutnya, tanpa kepemimpinan yang mampu memadukan kolaborasi lintas bidang dan generasi, semangat perubahan hanya akan menjadi gema tanpa arah. Forum berjalan tertib, hangat, dan akrab. Para peserta menyimak dengan penuh antusiasme, beberapa mencatat setiap poin penting, sementara yang lain berdialog dengan pemateri dalam suasana penuh saling menghargai. Diskusi berkembang tidak hanya pada tataran ide, tetapi juga strategi konkret tentang bagaimana kader HMI bisa memainkan peran strategis di berbagai sektor menuju Indonesia Emas 2045. Dalam konteks menuju usia 100 tahun kemerdekaan Indonesia, Husain Anwar menekankan pentingnya visi Indonesia maju, berdaulat, adil, dan makmur yang hanya bisa terwujud melalui sumber daya manusia unggul, kolaboratif, lintas karakter dan bidang, serta berintegritas. Ia menegaskan bahwa kader HMI adalah bagian dari generasi penggerak perubahan, bukan sekadar penonton sejarah. “Indonesia emas hanya akan lahir jika generasi mudanya mampu menggabungkan idealisme perjuangan dengan profesionalitas kerja. Itulah hakikat kader HMI berilmu, berakhlak, dan berdampak,” tutupnya dengan penuh keyakinan. Sesi diakhiri dengan tepuk tangan yang hangat dan senyum yang bersahabat. Para peserta masih tampak berbincang santai, menandakan suasana keakraban intelektual yang hidup dalam forum tersebut. Di ruangan itu, idealisme dan profesionalisme seolah bersalaman meneguhkan arah perjuangan kader HMI untuk terus menapaki jalan menuju Indonesia yang berdaulat, berkeadilan, dan berkemajuan.

Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan

Umat Buddha Dukung Program Pengelolaan Sampah Munafri-Aliyah Lewat Program 1000 Pipa Biopori

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan /

ruminews.id, MAKASSAR,— Dukungan masyarakat terhadap program lingkungan Pemerintah Kota Makassar dibawah kepemimpinan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham, terus menguat. Hal itu tampak saat Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, didampingi Ketua TP PKK Makassar yang juga Ketua Dewan Lingkungan Hidup Makassar, Melinda Aksa meluncurkan Gerakan Bioberkah (Biopori Mengubah Sampah Jadi Berkah) yang digagas Permabudhi Kota Makassar di Vihara Vimalakirti, Minggu (26/10/2025). Gerakan ini menjadi wujud nyata kolaborasi antara pemerintah dan komunitas keagamaan dalam mendorong perubahan perilaku masyarakat terhadap lingkungan, khususnya pengelolaan sampah. Munafri menyampaikan apresiasi tinggi kepada umat Buddha di Makassar yang ikut mendukung gerakan lingkungan hidup melalui penerapan biopori dan pengolahan sampah organik. Ia menilai langkah tersebut sejalan dengan arah kebijakan Pemkot Makassar yang menempatkan pengelolaan sampah dari sumbernya yaitu rumah tangga sebagai program prioritas. “Saya senang melihat masyarakat bergerak sendiri, seperti yang dilakukan oleh Permabudhi hari ini. Artinya, kesadaran mulai tumbuh. Pemerintah bisa membuat aturan, tapi perubahan hanya terjadi kalau masyarakat mau ikut bergerak,” ujarnya. Munafri menjelaskan, Pemerintah Kota saat ini tengah mengembangkan sistem pengelolaan sampah terintegrasi di setiap RT/RW. Dalam sistem ini, tidak hanya biopori, warga didorong untuk memiliki, teba, dan eco-enzyme di lingkungan masing-masing. Sehingga, dengan dukungan masyarakat, tanggung jawab Ketua RT/RW ke depan tak hanya soal administrasi warga, tetapi juga memastikan sistem pengelolaan sampah berjalan di wilayahnya. “Setiap RT nanti harus punya sistem pengelolaan sampahnya sendiri. Harus ada biopori, TEBA, dan pemisahan sampah rumah tangga. Ini harga mati. Karena dari situlah keseimbangan lingkungan dimulai,” tegasnya. Munafri juga menguraikan arah besar program lingkungan Makassar menuju kota zero waste pada tahun 2027. Ia menargetkan akan lahir ribuan rumah tangga mandiri sampah, di mana masyarakat tidak lagi bergantung sepenuhnya pada TPA Antang, melainkan mengelola sampahnya sendiri menjadi produk bermanfaat seperti pupuk organik, maggot, atau cairan eco-enzyme. “Kami ingin memberi penghargaan untuk rumah tangga zero waste. Bukan lagi sekadar gerakan komunitas, tapi gaya hidup baru warga Makassar. Kalau ini jalan, beban TPA bisa berkurang drastis dan kota kita akan semakin bersih,” jelasnya. Selain berfungsi mengurai sampah, lanjut Munafri, sistem biopori juga berperan besar mencegah banjir dengan mempercepat resapan air ke tanah. Sementara itu, hasil olahan sampah seperti pupuk dan eco-enzyme dapat digunakan untuk urban farming, yang tengah dikembangkan pemerintah di dua lokasi percontohan. “Kita ingin menunjukkan bahwa bertani tidak harus di desa. Kota juga bisa. Dari sisa dapur bisa jadi pupuk, dari biopori bisa menumbuhkan tanaman, dari maggot bisa jadi pakan ikan dan ayam. Semua punya nilai ekonomi,” ujar Munafri. Lebih jauh, Ia menyampaikan keberhasilan Pemkot Makassar yang tidak termasuk dalam 336 daerah darurat sampah nasional berdasarkan keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ia menyebut capaian ini sebagai bukti nyata hasil intervensi Pemkot bersama masyarakat dalam menangani persoalan sampah secara berkelanjutan. Sementara itu, Ketua Permabudhi Kota Makassar, Suzanna, menyampaikan bahwa gerakan Bioberkah menjadi bentuk sukacita dukungan umat Buddha terhadap program pemerintah. Sebanyak 1.000 pipa biopori akan dibagikan kepada umat Buddha di seluruh vihara di Makassar, dengan 120 pipa pertama diserahkan secara simbolis pada kegiatan tersebut. “Kami ingin berkontribusi untuk Makassar yang lebih bersih. Mungkin kelihatannya sederhana, tapi ini langkah spiritual untuk belajar ‘lebih repot’ demi masa depan yang lebih baik. Gerakan ini juga menjadi cara kami menyatukan berbagai aliran umat Buddha melalui semangat peduli lingkungan,” jelas Suzanna. Ia menambahkan, apa yang dilakukan umat Buddha hari ini merupakan bentuk dukungan nyata masyarakat terhadap kebijakan Pemkot Makassar. Gerakan Bioberkah diharapkan menjadi bagian dari rantai perubahan besar menuju kota yang tidak hanya bersih, tetapi juga mandiri dan lestari.(*)

Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan

Wali Kota Munafri Paparkan 7 Program Unggulan di Hadapan Aktivis HMI

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan /

ruminews.id, MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memaparkan berbagai inovasi dan program pembangunan strategis yang saat ini dijalankan Pemerintah Kota Makassar. Paparan tersebut disampaikan orang nomor satu kota Makassar ini, saat menjadi narasumber Stadium General bertema “Creative Hub pada Kelas Progresif” yang digelar oleh HMI Cabang Makassar di Hotel Asyira Makassar, Minggu (26/10/2025). Dalam forum ilmiah tersebut, Munafri didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, Dr. Muhammad Roem. Acara ini dihadiri pengurus HMI, kader, akademisi, dan pegiat muda dari berbagai kampus di Kota Makassar. Mengawali pemaparannya, Munafri mengatakan pemerintahan yang ia pimpin berjalan dengan prinsip kolaborasi dan keberpihakan kepada masyarakat. Dia menegaskan bahwa kondisi Kota Makassar saat ini membutuhkan kerja bersama untuk menghadirkan pelayanan publik yang efektif. “Kurang lebih delapan bulan kami dilantik, kami melihat bahwa kondisi Kota Makassar belum ideal, tetapi juga tidak bisa dikatakan tidak maksimal,” kata Appi mengawali paparan materi. “Ada persoalan yang harus diselesaikan, tetapi juga ada prestasi yang harus terus dijaga. Ujungnya satu: pelayanan pemerintah harus sampai ke rakyat dan tepat sasaran,” lanjut politisi Golkar itu. Mantan Bos PSM itu mengurai, dinamika tantangan perkotaan, mulai dari tingginya arus urbanisasi, pertumbuhan penduduk, hingga persoalan pemerataan pembangunan. Karena itu, Pemerintah Kota Makassar menyiapkan tujuh program unggulan yang saat ini berjalan secara bertahap. Pertama, Penyambungan Jaringan PDAM. Dimana fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar warga akan air bersih. “PDAM dibenahi agar profesional dan tidak merugikan pelayanan publik,” tuturnya. Kedua, jaminan pelindungan Pekerja Rentan. Pemkot bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Sebanyak 81.000 pekerja rentan telah mendapat jaminan kerja dan jaminan kematian, dan tahun ini ditambah jaminan hari tua. Ketiga, Seragam Sekolah Gratis. Ini diberikan kepada siswa baru untuk meringankan beban ekonomi keluarga. “Kebijakan fokus pada pengurangan beban rumah tangga alih-alih bantuan tunai,” jelas Appi. Keempat kata dia, pengembangan kawasan ekonomi baru berbasis olahraga disebut Stadion Untia. Ini tahap perkampungan syarat-sayat untuk dilakukan pembangunan, dimana pembangunan stadion dijadikan trigger pertumbuhan ekonomi wilayah. “Stadion diposisikan sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat, bukan sekadar sarana olahraga,” ungkapnya. Kelima, reformasi sistem pengelolaan Sampah. Mengurangi sampah yang masuk ke TPA Tamangapa yang kini menampung 1.000 ton per hari. Mengembangkan pengolahan sampah terintegrasi, bank sampah, dan urban farming. Sampah ditukar dengan beras atau minyak melalui kerja sama Pemkot dan Bank Sulselbar. Keenam, Makassar Super Apps “Lontara” Mengintegrasikan ratusan layanan pemerintah dalam satu aplikasi. Kini, sudah berjalan pada versi 1.0 dengan layanan aduan masyarakat. “Layanan ini berfungsi mematau kondisi dan menerima aduan semua persoalan di Makassar, serta laporan,” beber Munafri. Program ketujuh, Makassar Creative Hub. Menjadi pusat pengembangan komunitas kreatif dan digital talenta. Bhakan, terbuka gratis tanpa pungutan biaya. “Tahun ini ditambah lokasi baru, dan tahun depan Creative Hub tambahan akan dibangun di wilayah berbeda,” jelasnya. Lebih lanjut, politisi Golkar ini menegaskan komitmennya untuk memperkuat ekosistem ekonomi kreatif dan membuka ruang kolaborasi bagi generasi muda melalui program Makassar Super Creative Hub. Dalam kesempatan tersebut, Munafri menjelaskan bahwa Makassar Super Creative Hub merupakan salah satu inovasi pemerintah kota dalam menyiapkan ruang kreativitas digital, kewirausahaan, dan pengembangan keterampilan anak muda. “Creative Hub ini sudah berjalan dengan berbagai kegiatan, baik level lokal, nasional, maupun internasional. Banyak yang bilang terlalu eksklusif, padahal bukan. Jadwalnya yang padat sehingga pengaturannya perlu di-review,” papar Munafri. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kota Makassar tidak hanya membangun satu Creative Hub. Tahun ini akan dibangun satu lokasi tambahan dan tahun depan ditargetkan tiga Creative Hub baru di kawasan berbeda untuk menjangkau lebih banyak anak muda. Karena satu tidak cukup. Kebutuhan anak muda tentang ruang kreativitas dan peningkatan skill terus bertambah. “Makassar Creative Hub ini hadir untuk upgrading skill, pengembangan komunitas, dan pelatihan kewirausahaan,” jelasnya lagi. Appi menegaskan, fasilitas Creative Hub ini gratis dan inklusif, terbuka tanpa pungutan biaya. Bahkan ruang ini juga dirancang untuk ramah disabilitas. “Di MCH yang pertama di Pantai Losari, ada kafe yang dikelola sahabat difabel tuli Makassar. Ini bukti kita ingin membangun ekosistem kreatif yang inklusif,” tegasnya. Selain tujuh program unggulan tersebut, Munafri juga menegaskan komitmen untuk memperkuat UMKM dan ekonomi lokal. Ia memastikan bahwa 50 persen dari total belanja daerah diarahkan untuk belanja produk lokal. “Kami ingin uang daerah berputar di masyarakat Makassar. Ini penting untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal,” katanya. Alumni FH Unhas ini juga menyampaikan dorongan terhadap gelaran event ekonomi kreatif dan pariwisata, seperti Makassar Half Marathon yang berhasil menarik 10–12 ribu peserta dari berbagai daerah. Event-event ini, kata Munafri, akan membawa dampak ekonomi bagi UMKM dan perhotelan. Munafri menutup pemaparannya dengan mengajak kader HMI agar mengambil peran dalam pembangunan daerah. “Silakan ambil posisi. Mau jadi akademisi, entrepreneur, teknokrat, atau pelaku industri kreatif, semua terbuka. Pemerintah membuka kolaborasi seluas-luasnya,” ungkapnya. Munafri juga mengajak aktivis HMI dan generasi muda Makassar untuk tidak hanya menjadi penonton dalam pembangunan, tetapi ikut serta mengambil peran strategis. “Pemerintah membuka ruang kolaborasi. Mau jadi pengusaha, pekerja industri kreatif, aktivis sosial, Akademisi, semua terbuka. Tinggal dicocokkan dengan minat dan keahlian,” tegasnya. Ia menutup paparannya dengan pesan kolaborasi dan keberlanjutan pembangunan kota. Dimana, Makassar dibangun bukan oleh pemerintah sendiri. Ini butuh kebersamaan, butuh energi kolektif. “Selama semua bergerak dengan tujuan yang sama, Makassar bisa menjadi kota maju, inklusif, dan berdaya saing,” pungkasnya.

Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan

Wali Kota Munafri Tekankan Upaya Preventif Kekerasan Seksual Anak

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan /

ruminews.id, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar terus memperkuat langkah preventif dalam mencegah kekerasan terhadap anak, khususnya kasus kekerasan seksual yang masih menjadi persoalan serius di tengah masyarakat. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa upaya perlindungan anak tidak bisa dilakukan secara parsial, tetapi harus melalui kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, lembaga masyarakat, dunia pendidikan, komunitas hingga lingkungan keluarga. Hal tersebut disampaikan Wali Kota saat menjadi narasumber pada Workshop Ruang Publik Ramah Anak: Upaya Preventif dan Responsif Terhadap Kekerasan Seksual, yang diselenggarakan Pimpinan Cabang Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) Kota Makassar di Baruga Anging Mammiri, Minggu (25/10/2025). “Perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama. Pemerintah, Orang tua, masyarakat, lembaga pendidikan, organisasi perempuan, tokoh agama, hingga media harus bergerak bersama,” tegas Munafri di hadapan peserta emak-emak. Dalam paparannya, Munafri menekankan bahwa keluarga adalah benteng pertama perlindungan anak. Ia menegaskan pentingnya pengawasan berbasis kasih sayang serta edukasi dini kepada anak terkait batasan pergaulan segala macam. Nilai moral, serta keberanian untuk melapor jika mengalami tindak kekerasan. Apalagi banyak kasus kekerasan seksual terjadi karena lemahnya edukasi di tingkat keluarga dan minimnya keberanian anak bercerita. “Orang tua harus membangun komunikasi hangat dan ruang aman bagi anak. Menjaga anak dari pergaulan bebas,” imbuh Appi. Melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Pemerintah Kota Makassar menjalankan berbagai layanan terpadu bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran, atau diskriminasi. Upaya perlindungan tersebut dijalankan secara terpadu bersama. UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA). Serta unit penyedia layanan psikologis, hukum, dan medis. Serta fasilitas pengaduan cepat melalui aplikasi Lontara Plus dan call center 112. Munafri juga menegaskan pentingnya sinergi multipihak. Dia memetakan skema kolaborasi, dimana Pemerintah Kota serta kebijakan perlindungan anak, alokasi anggaran, peran KemenPPPA, dan Supervisi. Selain itu, program perlindungan nasional, masyarakat dan komunitas Pengawasan sosial dan edukasi lingkungan. “Keterlibatan tokoh agama serta pendidikan edukasi moral dan nilai sosial. Media dan dunia usaha kampanye perlindungan anak dan dukungan CSR,” jelasnya. Pemkot Makassar juga menghadirkan Ruang Publik Ramah Anak (RPRA) sebagai salah satu instrumen pencegahan kekerasan di wilayah permukiman. Konsep RPRA menurut Munafri adalah menjamin hak anak bermain dan berekspresi secara aman. Dilengkapi aksesibilitas, pengawasan, dan kontrol keamanan. Terintegrasi dengan fungsi edukasi, sosial, kesehatan, dan penguatan karakter. Melibatkan komunitas dan peningkatan peran masyarakat. Program inovatif tersebut telah diwujudkan dalam berbagai bentuk di tingkat kelurahan dan Kecamatan. “Lorong ramah anak, taman tematik edukatif, car free day lorong, ruang laktasi publik, lorong bebas asap rokok,” tutur mantan bos PSM itu. Dalam kesempatan ini, Appi menampilkan data UPTD PPA Kota Makassar mencatat, sepanjang Januari hingga Oktober 2025, tercatat 134 kasus kekerasan seksual terhadap anak. Perempuan 112 kasus dan laki-laki 22 kasus. Seluruh korban telah menerima layanan bantuan berupa asesmen psikologis, pendampingan hukum, perlindungan sementara, hingga pemulihan sosial. Langkah preventif dan responsif Pemkot Makassar. Edukasi perlindungan anak di 15 kecamatan, sosialisasi RPRA di Kelurahan, Sekolah ramah anak dan parenting. Juga pelatihan keamanan bagi pengelola fasilitas publik, kolaborasi dengan akademisi, sekolah, tokoh agama, dan lembaga sosial. Sedangkan upaya responsif membuka layanan cepat UPTD PPA 24 jam. Pelaporan online melalui aplikasi Lontara Plus, Call Center Darurat 112. “Pendampingan psikologis dan hukum. Rehabilitasi dan reintegrasi anak korban kekerasan,” tenagnya. Menurutnya, Kota Makassar harus menjadi kota yang tidak hanya maju dalam infrastruktur, tetapi juga maju dalam perlindungan moral dan keselamatan anak-anak. Ia menambahkan bahwa Muslimat NU bersama jaringan organisasi perempuan dan lembaga pendidikan harus menjadi mitra Pemerintah Kota Makassar, untuk memperkuat edukasi perlindungan anak hingga ke tingkat kelurahan. Appi menekankan bahwa penguatan nilai, komunikasi, dan fungsi pendidikan dalam rumah tangga merupakan benteng pertama melindungi anak dari potensi kekerasan fisik maupun psikologis. Pola penguatan rumah tangga akan menjadi elemen yang sangat kuat dalam proses pencegahan kekerasan seksual pada anak. Ia mengaskan, perlindungan anak adalah isu kemanusiaan yang tidak bisa didelegasikan kepada satu atau dua lembaga saja. Penanganannya harus dilakukan secara komprehensif dan melibatkan berbagai pihak, di tingkat akar rumput. “Tentu, tanggung jawab bersama. Pemerintah hadir membuat kebijakan dan layanan perlindungan, tapi kekuatan utama tetap ada pada keluarga, lingkungan, dan komunitas yang peduli,” tegasnya. Di akhir paparan, Munafri menegaskan bahwa kegiatan perlindungan anak tidak boleh berhenti pada seremoni atau seremoni wacana belaka. “Ini bukan agenda seremonial untuk sekadar berkumpul lalu selesai. Kita ingin ada aksi nyata yang berkelanjutan,” saran Munafri. “Minimal di tingkat organisasi, kami Pemerintah akan memastikan edukasi dan materi pencegahan kekerasan seksual benar-benar sampai ke masyarakat,” tambah politisi Golkar itu.

Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan

Jadi Narasumber di Workshop Muslimat NU, Munafri Dorong Penguatan Keluarga Cegah Kekerasan Anak

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan /

ruminews.id, MAKASSAR,— Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, hadir sebagai narasumber dalam Workshop Ruang Publik Ramah Anak bertajuk “Upaya Preventif dan Responsif Terhadap Kekerasan Seksual” yang digelar oleh Pengurus Cabang Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) Kota Makassar berkolaborasi dengan TP PKK Kota Makassar di Baruga Anging Mammiri, Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Minggu (26/10/2025). Munafri menegaskan pentingnya pencegahan kekerasan seksual dilakukan sejak dari unit terkecil masyarakat, yakni keluarga. Menurutnya, keluarga memiliki peran sebagai benteng pertama yang harus mampu mendeteksi dan mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak. “Persoalan kekerasan seksual bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau aparat hukum, tapi tanggung jawab kolektif kita semua. Pencegahan paling awal harus datang dari keluarga,” ujarnya. Ia menyoroti banyaknya kasus kekerasan seksual di Kota Makassar yang terjadi akibat lemahnya pengawasan lingkungan dan kurangnya komunikasi antara orang tua dan anak. Wali kota yang akrab disapa Appi itu juga menyoroti perlunya kewaspadaan orang tua terhadap lingkungan pendidikan dan keagamaan anak. Ia menegaskan agar para orang tua memastikan keamanan dan kredibilitas pihak yang berinteraksi dengan anak-anak, termasuk guru ngaji. “Periksa baik-baik siapa yang kita percayai mendidik anak. Jangan karena terlihat alim lalu kita lepas begitu saja. Pengawasan tetap harus ada,” katanya. Lebih jauh, Munafri menyebut akar persoalan kekerasan seksual sering kali berawal dari faktor sosial-ekonomi dan rendahnya pendidikan keluarga. Ia menjelaskan bahwa kemiskinan dan ketidaktahuan sering melahirkan keputusan-keputusan keliru seperti pernikahan dini, yang kemudian menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga dan berujung pada siklus kekerasan antar generasi. “Kita harus putus mata rantai ini dengan memperkuat pendidikan dan ketahanan keluarga,” tambahnya. Munafri juga menekankan bahwa pemerintah harus hadir sebagai benteng kedua setelah keluarga. Jika keluarga gagal melindungi anak, maka pemerintah wajib memastikan adanya sistem perlindungan yang kuat. “Jangan sampai benteng di rumah tangga jebol, pemerintah juga jebol. Pemerintah harus hadir melalui regulasi, fasilitas, dan sistem pengaduan yang efektif,” tegasnya. Sebagai langkah konkret, ia menyebut Pemerintah Kota Makassar akan membangun klaster pengaduan di tingkat RT dan RW yang langsung terhubung dengan aparat penegak hukum jika ditemukan indikasi kekerasan. Selain itu, ia juga menggagas konsep akupuntur arsitektur, pembangunan ruang terbuka di kawasan padat penduduk agar anak-anak memiliki tempat bermain dan berinteraksi yang aman. “Kita akan membeli lahan di wilayah padat minimal 200–300 meter untuk dibuatkan ruang bermain anak. Ini penting agar anak punya ruang ekspresi yang aman dan terkontrol,” jelasnya. Munafri mengapresiasi kolaborasi Muslimat NU dan TP PKK Kota Makassar dalam menyuarakan edukasi pencegahan kekerasan seksual. Ia menilai organisasi perempuan memiliki peran strategis dalam menyebarkan nilai-nilai pendidikan keluarga dan perlindungan anak di tengah masyarakat. “Muslimat NU dan PKK ini adalah ujung tombak. Mereka punya jaringan luas dan pengalaman besar dalam mendampingi keluarga. Pemerintah tidak bisa jalan sendiri tanpa dukungan mereka,” ujarnya. Di akhir penyampaiannya, Munafri menegaskan pentingnya peran seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat komunikasi dan hubungan emosional dalam keluarga sebagai dasar membangun generasi yang sehat dan berkarakter.(*)

Daerah, Makassar, Olahraga, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan

Munafri Apresiasi HIPMI Sulsel Sport Cup 2025, Dorong Penguatan Jejaring Pengusaha Muda

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Olahraga, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan /

ruminews.id, MAKASSAR,— Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, secara resmi membuka kegiatan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Sulawesi Selatan (Sulsel) Sport Cup 2025 di Lapangan Vaan Padel, Sabtu (25/10/2025). Kegiatan yang digagas Badan Pengurus Daerah (BPD) HIPMI Sulsel ini menjadi ajang silaturahmi dan sportivitas antar pengusaha muda sekaligus momentum memperingati Hari Sumpah Pemuda. Sebagai tanda dimulainya kegiatan, Wali Kota Munafri melakukan pukulan perdana padel. Usai pembukaan, ia langsung turun bertanding melawan Ketua BPD HIPMI Sulsel Andi Amar Ma’ruf Sulaiman serta dua mantan Ketua BPD HIPMI Sulsel, Andi Rahmat Manggabarani dan Ridwan Jabir. Turnamen padel ini berlangsung selama dua hari, 25–26 Oktober 2025, dengan total 44 pasangan atau 88 peserta dari berbagai tingkatan organisasi HIPMI. Selain padel, ajang sporitivitas ini juga memperlombakan cabang olahraga mini soccer, badminton, dan basket, yang diikuti 158 peserta dari anggota HIPMI BPD Sulsel, BPC se-Sulsel, Basnom, hingga HIPMI Perguruan Tinggi. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin mengapresiasi HIPMI Sulsel yang terus menunjukkan peran aktifnya dalam membangun semangat kebersamaan dan menggerakkan ekonomi melalui kegiatan positif. Ia menilai, kegiatan olahraga seperti Sport Cup tidak hanya mempererat hubungan antar pengusaha muda, tetapi juga berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi di Kota Makassar. “Di saat keadaan ekonomi yang kurang bagus di Kota Makassar, tentu kita berharap kegiatan seperti ini bisa menjadi angin segar untuk memutar roda ekonomi agar lebih baik,” ujar Munafri. Munafri menegaskan bahwa Pemerintah Kota Makassar selalu siap mendukung setiap kegiatan HIPMI, baik di tingkat daerah maupun nasional, untuk digelar di Kota Makassar. Ia juga menyebut, pemerintah kota kini memiliki sejumlah fasilitas penunjang seperti Makassar Convention Hall berkapasitas 7.000 orang dan sejumlah infrastruktur olahraga yang terus berkembang. “Saya ingin menyampaikan kepada Ketua BPD bahwa kami di Makassar siap dengan segala macam kegiatan yang HIPMI buat. Banyak event nasional HIPMI yang bisa dibawa ke Makassar, dan kami siap men-support semaksimal mungkin,” ujarnya. Ia memaparkan bahwa hingga Desember mendatang, Makassar akan memiliki sekitar 40 lapangan padel baru yang menunjukkan meningkatnya minat masyarakat terhadap olahraga tersebut. Olehnya, Ia mengingatkan agar para pengusaha lapangan padel duduk bersama untuk menyepakati regulasi dan standar harga demi menjaga iklim investasi yang sehat. Menurutnya, jika persaingan harga tidak diatur dengan baik, para investor bisa kesulitan mengembalikan modal yang sudah ditanamkan. Ia mendorong agar para pemilik lapangan berkoordinasi dan menetapkan aturan bersama demi keberlanjutan industri olahraga padel di Kota Makassar. Terakhir, Munafri mengapresiasi terselenggaranya acara ini. Ia menyebut bahwa di tengah padatnya aktivitas dan kesibukan, kegiatan seperti ini menjadi ruang positif untuk menyalurkan hobi sekaligus memperkuat persaudaraan di antara para pengusaha muda. “Saya berharap semangat sportivitas yang dibangun dalam ajang ini menjadi cerminan kekompakan HIPMI Sulsel dalam berkontribusi untuk kemajuan ekonomi daerah,” tutupnya. Sejalan dengan Munafri, Ketua BPD HIPMI Sulsel Andi Amar Ma’ruf Sulaiman menjelaskan bahwa Sport Cup ini bukan hanya ajang olahraga, tetapi juga wadah jejaring dan kolaborasi antar pelaku usaha muda. Ia menyebut, olahraga menjadi medium yang efektif mempertemukan pengusaha dari berbagai sektor dalam suasana santai dan produktif. Serta dapat mendorong perputaran ekonomi lokal di tengah situasi ekonomi yang sedang lesu. “Banyak yang bertanya kenapa HIPMI bikin lomba olahraga, sesekali kita isi dengan olahraga. Semua pebisnis, semua pekerja dan pebisnis pasti ada hobinya. Disitulah kita berhubung, di situlah kita berjejaring. Dan ini juga event-event sekaligus mendorong perputaran perekonomian di Sulawesi Selatan,” pungkasnya. Amar juga menyampaikan terimakasih atas dukungan Wali Kota Makassar yang hadir langsung membuka kegiatan, sebelum mengakhiri sambutan dengan candaan menantang Wali Kota untuk bertanding di lapangan yang disambut baik oleh Munafri. Kegiatan ini turut dihadiri oleh pembukaan dihadiri Ketua Anggota DPRD Sulsel Irfan Maluserang, Ketua Basnom HIPMI se-Sulsel, Ketua umum BPC HIPMI se-Sulsel Ketua, para mantan Ketua BPD HIPMI Sulsel serta para peserta.(*)

Scroll to Top