Makassar

ruminews.id, MAKASSAR — Menyikapi insiden tragis yang terjadi di Kota Makassar, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengikuti rapat koordinasi secara daring bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Sabtu (30/8/2025) malam pukul 20.00 WITA. Rapat dipimpin langsung oleh Menteri PANRB, Rini Widyantini, didampingi Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Prof. Zudan Arif, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, serta jajaran Pimpinan Taspen. Lewat virtual yang berlangsung di Kantor Balai Kota Makassar, dari lingkup Pemerintah Kota Makassar turut hadir Sekretaris Daerah Kota Makassar, Kepala BKD, Kepala Diskominfo, Kepala BPBD, Kepala Damkarmat, dan Kepala Kesbangpol. Dalam rapat tersebut, Wali Kota Munafri memberikan laporan terkait perkembangan penanganan pasca-insiden yang dipicu oleh aksi unjuk rasa mahasiswa di DPRD Makassar hingga menyebabkan korban jiwa, baik ASN maupun tenaga non-ASN. Munafri menyampaikan, pemerintah kota memberikan perhatian penuh terhadap para korban, termasuk dengan mengusulkan kenaikan pangkat anumerta bagi ASN almarhum Syaiful Akbar, Kasi Kesra Kecamatan Ujung Tanah, yang gugur saat menjalankan tugas menghadiri rapat paripurna. “Almarhum meninggal saat bertugas di Paripurna, dan usulan kenaikan pangkat ini menjadi bentuk penghormatan sekaligus penghargaan dari pemerintah,” jelas Munafri. Selain itu, Pemkot Makassar juga memberikan perhatian terhadap korban non-ASN, di antaranya almarhum Muh Akbar Basri (Abay), staf DPRD Kota Makassar. Munafri menyampaikan bahwa Pemkot akan mengusulkan status almarhum untuk mendapatkan formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai bentuk penghargaan atas pengabdiannya. Adapun korban lainnya, Sarinawat, yang merupakan staf pribadi salah satu anggota DPRD Kota Makassar, turut menjadi korban dalam kebakaran gedung DPRD. “Semua proses pemakaman hingga tahlilan akan didampingi penuh oleh pemerintah kota sebagai wujud empati dan rasa tanggung jawab,” tambahnya. Wali Kota juga melaporkan bahwa sejumlah korban luka masih dalam perawatan intensif di rumah sakit. Sehingga penanganan medis masih terus dipantau secara ketat. “Insya Allah pemerintah kota akan terus mendampingi keluarga korban, baik yang meninggal maupun yang masih dirawat,” jelasnya. Ia juga, menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat yang langsung menindaklanjuti kasus ini. Langkah percepatan ini diinisiasi langsung oleh Kementerian PANRB, dengan dukungan Presiden Republik Indonesia, sebagai respon cepat atas insiden Makassar yang menelan korban jiwa dari unsur ASN maupun non-ASN. “Kami berterima kasih, karena arahan Pemerintah ini bukan hanya bentuk himbauan, tetapi juga wujud nyata kepedulian negara kepada ASN dan keluarganya, khususnya di Makassar yang mengalami korban jiwa,” ujarnya. Melalui rapat koordinasi ini, pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyepakati langkah cepat dalam memastikan hak-hak ASN maupun non-ASN yang menjadi korban insiden dapat terpenuhi, baik dalam bentuk santunan, penghargaan, maupun perlindungan jaminan sosial. Dalam rapat tersebut, pemerintah pusat menekankan percepatan pemenuhan hak-hak ASN korban, antara lain. Menteri PANRB Rini Widyantini menyampaikan, proses pensiun dipercepat bagi ASN yang meninggal dunia, Dana Taspen dan BPJS segera dibayarkan, dengan target pencairan mulai 1 September. Penghargaan anumerta berupa kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi bagi ASN yang gugur saat bertugas. “Semua proses dipercepat agar keluarga korban segera mendapatkan kepastian dan hak-haknya,” jelas Menteri PANRB Rini Widyantini. Selain itu, rapat juga membahas langkah pencegahan bagi ASN ke depan. Kementerian menyarankan agar pegawai menerapkan pola kerja dan menyesuaikan penggunaan identitas ASN di ruang publik. Pegawai diimbau untuk berpakaian bebas rapi, tidak selalu menonjolkan atribut kedinasan, demi faktor keamanan. Sebagai perwakilan Pemerintah Pusat, MenPANRB menyampaikan apresiasi atas langkah cepat pemerintah daerah dalam merespons insiden unjuk rasa di DPRD Makassar yang menelan korban jiwa dari unsur ASN maupun non-ASN. Ia mengucapkan terima kasih atas perhatian, pendampingan, serta upaya percepatan hak-hak korban yang dilakukan lintas kementerian, mulai dari proses pensiun, pembayaran Taspen, hingga penghargaan anumerta bagi ASN yang gugur dalam tugas. “Saya ingin mengucapkan terima kasih atas gerakan cepat dan pendampingan kepada para korban, serta upayanya untuk mendorong kondusivitas di Kota Makassar,” ujarnya. Ia juga menekankan pentingnya arahan dari Kementerian Dalam Negeri agar langkah ke depan bisa lebih fokus pada upaya pencegahan. “Mohon catatan dan arahan Mendagri bisa terus diperhatikan, terutama untuk mengurangi potensi konflik berkepanjangan atau munculnya isu-isu baru. Kondisi harus dijaga agar tidak semakin melebar,” tambahnya. Dalam kesempatan itu, dia turut menyampaikan usulan agar keluarga korban non-ASN juga mendapat perhatian berupa santunan, meskipun secara aturan berbeda dengan ASN. “Kami berharap ada solusi agar para non-ASN juga mendapatkan santunan. Sebab mereka juga bagian dari pengabdi di lingkup pemerintahan,” jelasnya. Selain itu, langkah percepatan administrasi yang dilakukan BKN, di mana proses kenaikan pangkat anumerta serta hak pensiun ASN korban sudah bisa diproses secara digital. “Alhamdulillah, insya Allah mulai 1 September besok, hak pensiun sudah bisa diterima oleh keluarga korban. Ini bukti nyata perhatian negara,” ungkapnya.

ruminews.id, MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyampaikan sejumlah aspirasi masyarakat pesisir dan kepulauan di Kota Makassar kepada pemerintah pusat melalui Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, yang melakukan kunjungan kerja ke Makassar, Kamis (28/8/2025). Dalam pertemuan yang berlangsung di Balai Kota Makassar, Munafri menegaskan komitmennya memperjuangkan kebutuhan dasar masyarakat pulau, khususnya terkait ketersediaan listrik, pembangunan dermaga, hingga akses pendidikan yang layak. Aspirasi masyarakat kepulauan ini penting menjadi perhatian bersama. Listrik PLN di pulau-pulau kita masih belum maksimal, sementara dermaga juga sangat dibutuhkan untuk mobilitas warga dan perekonomian. Selain itu, pembangunan Sekolah Rakyat di kepulauan bisa menjadi solusi agar anak-anak tidak putus sekolah. Menurutnya, rencana pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan perkotaan cukup sulit karena keterbatasan lahan. Oleh karena itu, Munafri mengusulkan agar sekolah tersebut didirikan di salah satu pulau yang ada di bawah kewenangan Pemkot Makassar. “Kami ingin ada satu pulau dijadikan pusat pendidikan, mulai tingkat SD, SMP hingga SMA,” ujar Munafri, saat menerima rombongan MPR tersebut. “Dengan begitu, anak-anak bisa berkumpul dan melanjutkan sekolah tanpa terhenti di tengah jalan. Hal ini tentu perlu ditunjang dengan jaringan listrik dan infrastruktur lain,” tambah Appi menjelaskan. Selain sektor pendidikan, Munafri juga menekankan perlunya perhatian pada layanan kesehatan dan insentif bagi tenaga pendidik maupun tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah kepulauan, yang masuk kategori daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Saat ini, Kota Makassar memiliki delapan pulau berpenghuni dengan jumlah penduduk sekitar 12 ribu jiwa. Kebutuhan energi warga masih mengandalkan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), yang sangat bergantung pada distribusi solar. “Kalau pengiriman solar bermasalah, otomatis pasokan listrik juga terhenti. Ini kami terus mencari solusi agar PLN bisa memaksimalkan kebutuhan di Pulau,” jelasnya. Sedangkan kaitan di dalam Kota, Munafri Arifuddin, menegaskan persoalan sampah menjadi salah satu fokus utama pemerintah kota dalam pembangunan lingkungan berkelanjutan. Hal itu ia sampaikan saat membahas kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Antang dan strategi penanganan sampah yang kini menjadi perhatian serius Pemkot Makassar. Menurut Munafri, TPA Antang saat ini menampung timbunan sampah yang sudah berlangsung puluhan tahun dengan luas area sekitar 19 hektare dan ketinggian mencapai 16–17 meter. Kondisi tersebut dinilai rawan menimbulkan risiko lingkungan, bahkan berpotensi membahayakan. Persoalan hari ini adalah di TPA. Timbunan sampah sudah berlapis puluhan tahun “Kalau tidak dikelola dengan teknologi tepat, risikonya bisa berbahaya, bahkan sewaktu-waktu bisa meledak. Karena itu, kami sedang mencari teknologi yang tepat agar persoalan ini bisa diselesaikan secara tuntas,” tutur Munafri. Ia menegaskan, Pemkot Makassar hanya akan membawa residu sampah ke TPA, sementara pengolahan harus dilakukan sejak dari sumber. Sejumlah langkah pun telah ditempuh, mulai dari optimalisasi Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R), pemanfaatan bank sampah, hingga mendorong partisipasi aktif masyarakat. “TPS 3R dari pemerintah pusat sudah diserahkan ke kita, tapi kondisinya masih harus dimaksimalkan kembali. Dengan adanya bank sampah, kita coba kelola lebih maksimal agar sampah bisa dipilah dan diolah sejak dari rumah tangga,” ujarnya. Munafri juga mengungkapkan strategi kolaboratif dengan melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), kelompok masyarakat, bahkan partai politik untuk ikut terjun langsung membina warga di tingkat RT. “Contohnya SKPD besar seperti Dinas PU bisa membina minimal dua RT. Partai politik juga bisa ikut membina. Jadi semua pihak bisa berkolaborasi menangani persoalan sampah,” tambahnya. Selain itu, Pemkot Makassar tengah menunggu kepastian pembangunan PSEL (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah) yang menjadi salah satu program prioritas nasional dalam pengelolaan sampah perkotaan. Sejumlah perusahaan telah menjajaki kerja sama dengan pemerintah, namun masih dalam tahap penjajakan untuk menentukan mitra yang paling tepat. “Kami tidak menolak pembangunan PSEL, malah konsentrasi penuh agar bisa segera terwujud. Kami berharap pengolahan sampah berjalan lancar sehingga hanya residu yang masuk ke TPA,” terangnya. Dengan berbagai langkah tersebut, Munafri berharap persoalan sampah yang selama ini membebani Makassar dapat teratasi secara bertahap dan berkelanjutan. “Untuk itu, kami terus melakukan konsultasi dengan pemerintah pusat maupun calon investor,” lanjutanya. Pada kesempatan ini, Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam menyiapkan solusi strategis untuk mengatasi persoalan persampahan di berbagai daerah di Indonesia. Salah satu langkah konkret yang tengah diformulasikan adalah pembangunan 33 unit incinerator di sejumlah daerah dengan kapasitas minimal 1.000 ton sampah per hari. “Bersama Menteri Lingkungan Hidup, kami sudah memformulasikan beberapa inisiatif terkait pengelolaan sampah. Daerah yang TPA-nya sudah penuh mau tidak mau harus mencari alternatif, bahkan ada yang menyewa lahan sementara,” ujarnya. Menurutnya, persoalan pengelolaan sampah selama ini terhambat oleh regulasi dan skema pembiayaan. Namun, pemerintah kini sedang merevisi Peraturan Presiden (Perpres) terkait pengelolaan sampah agar mekanismenya lebih sederhana dan menarik bagi investor. Selama ini masalah muncul karena urusan lahan dan skema tipping fee. Ke depan, seluruh kewenangan akan berada di perusahaan pengelola. Daerah cukup menyiapkan lahan dan memastikan ketersediaan sampah. Jadi, tipping fee secara harfiah adalah biaya yang dibayar untuk menumpahkan atau mengosongkan sampah di fasilitas yang telah ditentukan. “Tidak ada lagi tipping fee, karena harga jual listrik dari sampah yang dibeli PLN sudah cukup tinggi, rata-rata 13–14 persen per kWh, dan sekarang bisa mencapai 20 persen,” paparnya. Dengan skema tersebut, investor akan lebih mudah terlibat karena kepastian bisnis lebih terjamin. Sampah yang masuk ke incinerator akan dibakar, menghasilkan uap, lalu diolah menjadi listrik yang langsung diserap oleh PLN. Setiap incinerator minimal harus mengolah 1.000 ton sampah per hari. Kalau ada daerah yang kapasitasnya kecil, akan digabungkan dengan wilayah lain agar tetap memenuhi standar. “Nantinya listrik hasil pembakaran ini akan dibeli oleh PLN dengan skema yang tidak memberatkan baik PLN maupun pengusaha,” kata Eddy. Ia menegaskan, pembangunan 33 incinerator ini merupakan bagian dari upaya nasional mempercepat penyelesaian persoalan sampah yang sudah menumpuk di banyak kota besar. “Skema ini diharapkan tidak hanya mengurangi beban TPA, tetapi juga menjadi solusi energi terbarukan yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” tukasnya. Pertemuan tersebut turut dihadiri jajaran MPR RI, antara lain Staf Khusus Khairurrizqo, Staf Khusus Rizki Al Jufri, serta Staf Ahli Edi Agus. Sementara itu, Munafri didampingi Sekretaris Daerah Kota Makassar, Zulkifly Nanda, dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Helmy Budiman. Eddy Soeparno bersama rombongan menyambut positif aspirasi tersebut dan menyatakan akan menindaklanjutinya sebagai bagian dari agenda pembangunan nasional, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan kepulauan.

ruminews.id, MAKASSAR – Perusahaan umum Daerah (Perumda) Parkir Makassar, terus berbenah dengan menghadirkan sistem pembayaran parkir berbasis digital melalui QRIS. Inovasi ini merupakan langkah menuju transparansi, keamanan, dan kenyamanan bagi masyarakat sekaligus upaya mengurangi praktik pungutan liar. Plt Direktur Utama PD Parkir Makassar, Adi Rasyid Ali, menyampaikan bahwa pihaknya telah melaporkan rencana ini kepada Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin. “Launching sistem pembayaran digital parkir dengan QRIS dijadwalkan pada 1 September 2025, dimulai secara pilot project di Jalan WR Supratman (dekat kantor Pos), Makassar,” ujarnya, saat bertemu Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin di kantor Balai Kota Makassar, Rabu (27/8/2025). Audiensi ini turut dihadiri jajaran manajemen PD Parkir Makassar, antara lain Plt Dirut Adi Rasyid Ali, SE., MM., Plt Direktur Keuangan Syafri Hafid, SE., Staf Ahli Direksi Christhoper Aviary, S.Sos., Kabag Umum Ir. Asraruddin Mamonto, serta Humas Asrul. Lebih lanjut ARA menjelaskan, dalam sistem baru berbasis QRIS ini, setiap juru parkir telah dibekali rekening dan barcode QRIS yang dapat langsung dipindai oleh pengguna jasa parkir. Nilai tarif tetap sama sesuai aturan, yakni Rp2.000 untuk motor dan Rp3.000 untuk mobil. Sementara untuk kawasan percontohan, tarifnya sedikit disesuaikan, yakni Rp3.000 untuk motor, dan Rp5.000 untuk mobil. “Kami mengundang khusus Pak Wali Kota untuk hadir pada launching nanti. Sebelumnya, kami juga sudah memberikan sertifikasi kepada juru parkir terkait penggunaan sistem digital ini,” ungkap Adi. Selain menguntungkan masyarakat dan juru parkir, sistem pembayaran digital ini juga diharapkan memperkuat tata kelola pendapatan daerah sekaligus menciptakan layanan publik yang lebih modern, transparan, dan akuntabel. Ia menjelaskan, penggunaan QRIS memberikan sejumlah manfaat, baik bagi masyarakat maupun juru parkir. Selain transaksi lebih praktis tanpa repot uang kembalian, sistem ini juga menjamin pembagian hasil parkir yang transparan. “Dengan QRIS, uang langsung terbagi otomatis antara juru parkir dan perusahaan. Jadi lebih aman, terhindar dari pungli, dan juru parkir pun bisa langsung menggunakan saldonya untuk kebutuhan sehari-hari,” jelasnya. Meski sebagian juru parkir masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi, respon awal mereka dinilai cukup positif. PD Parkir juga akan melakukan sosialisasi dan penerapan bertahap di sejumlah lokasi lain setelah kawasan pilot project. Target Perumda Parkir, pada tahun 2026, sekitar 50 persen pembayaran parkir di Makassar sudah beralih ke sistem non-tunai. “Saat ini kami mulai dari kawasan yang paling siap, dan selanjutnya akan diperluas ke titik-titik strategis lainnya,” pungkasnya. Pemerintah Kota Makassar menyatakan dukungan penuh terhadap rencana PD Parkir meluncurkan sistem pembayaran parkir berbasis digital QRIS pada 1 September 2025 mendatang. Hal ini terungkap dalam audiensi PD Parkir bersama Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, ia menegaskan bahwa persoalan parkir tidak hanya sebatas pada mekanisme pembayaran, tetapi juga menyangkut keteraturan, perizinan, dan pengawasan di lapangan. Menurutnya, kondisi parkir di jalanan saat ini masih sering semrawut karena tidak ada standar yang jelas. “Kalau saya lihat, pengaturan parkir kita ini masih campur-campur. Ada yang paralel, ada yang kepala masuk ke dalam. Menurut saya, yang paling bagus itu paralel, supaya lebih rapi dan tidak mengganggu arus kendaraan,” ujar Munafri. Ia juga menyoroti perlunya pengawasan lebih ketat, terutama pada pelaksanaan event yang seringkali tidak terkelola dengan baik. Munafri menilai, pengaturan parkir harus diperhatikan sejak proses perizinan, bukan hanya sekadar mengontrol di lapangan. “Kalau ada event, pengaturannya jangan cuma di luar, tapi di dalam lokasi juga harus jelas. Jangan sampai hanya asal jalan saja,” tambahnya. Selain itu, Wali Kota menekankan pentingnya penertiban juru parkir liar yang selama ini marak memanfaatkan ruang publik tanpa izin resmi. Appi mencontohkan, banyak oknum yang hanya bermodal rompi oranye bisa langsung menguasai lahan parkir di depan toko atau minimarket. “Setiap hari, dampaknya sangat terasa. Orang bisa seenaknya ambil lahan parkir hanya dengan pakai rompi oranye. Ini harus kita tertibkan. Tantangannya memang besar, tapi kalau tidak mulai sekarang,” tegasnya. Digitalisasi pembayaran parkir melalui QRIS diharapkan dapat menjadi solusi untuk menekan praktik pungutan liar, meningkatkan transparansi, dan memberi kenyamanan lebih bagi masyarakat. Munafri juga juga menyoroti kebocoran pendapatan parkir yang kerap memicu perselisihan antara juru parkir dan warga. Dia menegaskan, ke depan semua juru parkir resmi harus tertib, memiliki identitas, serta ditempatkan sesuai aturan sehingga tidak menimbulkan konflik di lapangan. “Kita tidak mau ada lagi kebocoran. Juru parkir harus tertib, resmi, dan jelas posisinya. Dengan begitu, pengelolaan parkir akan lebih rapi, teratur, dan bisa meningkatkan pendapatan daerah,” jelasnya.

ruminews.id, MAKASSAR – Bunda PAUD Kota Makassar, Melinda Aksa mengajak guru PAUD dan orang tua untuk peduli dan aktif dalam mencegah kekerasan terhadap anak, baik di rumah, sekolah, maupun lingkungan sekitar. Hal itu disampaikan Melinda saat membuka kegiatan Sosialisasi Lencegahan Kekerasan Anak di Rumah dan di Sekolah, yang digelar Pokja Bunda PAUD Kota Makassar di Hotel Novotel, Rabu (27/8/2025). Kegiatan ini hadiri jajaran pengurus Pokja Bunda PAUD Makassar, Bunda Pokja PAUD Kecamatan, kepala sekolah PAUD Negeri, kepala sekolah dan guru PAUD, sejumlah orang tua, formum anak dan berbagai organisasi wanita. Dalam sambutannya, Melinda mengatakan di Kota Makassar, kasus kekerasan anak masih sering terjadi. Ironisnya, pelaku kekerasan kerap berasal dari lingkungan terdekat anak. “Tidak jarang pelaku justru berasal dari orang tua, keluarga, maupun guru. Kondisi ini menjadi alarm serius yang harus segera direspons bersama,” ujarnya. Lebih lanjut, Ia menceritakan kisah kasus anak yang menjadi pelaku pelecehan setelah bertahun-tahun mengalami kekerasan seksual dari guru mengajinya. Menurut Melinda, ini adalah bukti nyata bagaimana lingkaran kekerasan bisa berulang dan melahirkan generasi baru korban sekaligus pelaku. Jika tidak diputus, pola ini akan terus terjadi dan merusak masa depan anak-anak. “Sayangnya, hukuman terhadap pelaku sering kali ringan. Bahkan wajah pelaku kerap disamarkan, sehingga masyarakat sulit mengenali dan waspada. Padahal, kekerasan pada anak bukan hanya melukai fisik, tapi meninggalkan trauma mendalam yang sulit dipulihkan,” ujarnya. Untuk itu, Melinda menekankan kepada orang tua dan guru untuk benar-benar memahami perannya dalam mendidik anak. Ia meminta agar tidak hanya mengajar, tetapi juga belajar memahami tahap perkembangan anak. “Lingkungan sekitar juga berpengaruh besar, terutama bagi anak yang rentan terhadap pengaruh teman sebaya. Karena itu, peran keluarga, sekolah, dan masyarakat harus saling melengkapi,” lanjutnya. Melinda berharap masyarakat berani melapor dan bertindak saat melihat kekerasan terhadap anak, agar mereka mendapat perlindungan dan pendampingan. Ia juga berharap kegiatan ini mendorong lebih banyak pihak terlibat menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan ramah anak. “Orang tua harus berani tegas demi masa depan anak. Tegas bukan berarti keras, tetapi hadir memberi arahan dan batasan. Semoga melalui sosialisasi ini, peserta bisa mempraktikkan ilmunya di rumah dan menyebarkannya ke masyarakat,” ujarnya. Sosialisasi ini menghadirkan Lusia Palulungan sebagai narasumber pertama. Ia membawakan materi mengenai bentuk-bentuk kekerasan anak, dampak jangka panjangnya, serta strategi pencegahan kekerasan di rumah dan sekolah. Lusia juga menjelaskan mengenai hak-hak anak serta perlindungan hukum yang melekat. “Pemahaman hukum sangat penting agar masyarakat berani melapor jika melihat kekerasan, sekaligus mengetahui jalur perlindungan yang tersedia bagi korban,” ujarnya. Pemateri berikutnya, Dr. Dian Novita Siswanti, staf pengajar Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar (UNM), membawakan materi tentang penanganan dan pemulihan trauma pada anak korban kekerasan. “Dukungan keluarga adalah kunci utama pemulihan. Anak yang merasa dicintai, diterima, dan dipeluk hangat keluarganya akan lebih cepat pulih dari luka batin akibat kekerasan,” ujarnya. Kegiatan ini turut dimeriahkan penampilan gerak dan lagu “Sentuhan Baik dan Sentuhan Tidak Baik” oleh murid TK ke-5 PAUD Negeri Kota Makassar, serta menghadirkan berbagai booth UMKM yang ikut meramaikan acara.