Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Makassar

Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan

Munafri-Aliyab Dampingi Dirjen Cipta Karya, Tinjau Gedung DPRD Makassar

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan /

ruminews.id, MAKASSAR – Pasca kebakaran yang melanda Gedung DPRD Kota Makassar pada 29 Agustus lalu, perhatian pemerintah pusat dan Pemerintah kota terus tertuju pada percepatan rencana pembangunan kembali fasilitas wakil rakyat tersebut. Untuk memastikan langkah akselerasi berjalan sesuai kebutuhan, Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Dewi Chomistriana, melakukan kunjungan kerja ke lokasi gedung di Jalan AP Pettarani, Selasa (16/9/2025). Dalam agenda ini, Dirjen Dewi hadir bersama rombongan pejabat Kementerian PU dan disambut langsung Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, didampingi Wakil Wali Kota, Aliyah Mustika Ilham, Ketua DPRD Makassar Supratman. Sekwan DPRD Andi Rahmat Mappatoba, sejumlah unsur pimpinan DPRD, serta jajaran teknis SKPD seperti Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Dinas Penataan Ruang, dan Camat Tallo-Tappocini. Kunjungan tersebut bertujuan meninjau secara langsung kondisi pascakebakaran sekaligus melakukan perhitungan awal kebutuhan anggaran, sebagai bahan pertimbangan pengajuan pembangunan ulang yang rencananya akan mendapatkan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat. Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Dewi Chomistriana, menyampaikan pihaknya melihat langsung kondisi terkini. Dari dari hasil kajian dan pengamatan, ada dua masa bangunan yang terdampak. Satu adalah bangunan yang dibangun dan diresmikan pada 1986. Usianya sudah lebih dari 40 tahun. “Kami berkesimpulan bangunan ini mengalami kerusakan berat. Secara struktur mungkin sebagian masih bisa dimanfaatkan, tetapi dari sisi non-struktur sudah masuk kategori berat,” jelas Dewi. Ia menambahkan, masukan Wali Kota Makassar turut menjadi pertimbangan. Mengingat standar bangunan era 1980-an sudah jauh berbeda dengan ketentuan saat ini, mulai dari skala gempa, jalur evakuasi, hingga sistem pengaman kebakaran. Untuk gedung utama yang dibangun tahun 1986, kami akan mengusulkan rekonstruksi penuh atau pembangunan baru sesuai usulan Pak Wali,” tuturnya. “Sementara gedung tambahan yang dibangun tahun 2024 kondisinya re”latif baik dan hanya mengalami kerusakan ringan, sehingga masih bisa dimanfaatkan setelah rehabilitasi,” paparnya, melanjutkan keterangan. Dewi menegaskan, jika skema rekonstruksi disetujui, gedung lama dipastikan harus diratakan. Namun proses tersebut memerlukan tahapan administrasi, termasuk penghapusan aset karena bangunan lama masih tercatat sebagai aset negara. “Tim Direktorat Bina Teknik akan melakukan kajian lanjutan. Jika rekonstruksi diputuskan, pasti harus diratakan. Tetapi ada syarat seperti penghapusan aset yang harus diselesaikan terlebih dahulu,” terangnya. Mengenai pembiayaan, Kementerian PU mengaku masih harus melakukan perhitungan ulang. Hitungan awal untuk rehabilitasi seluruh masa bangunan sebelumnya diperkirakan mencapai Rp50–55 miliar. Namun, dengan adanya opsi rekonstruksi total, angka tersebut akan berubah. Pihaknya akan melihat sumber anggaran penyesuaian sesuai kebutuhan nantinya. “Dari hitungan awal kami, seluruh masa bangunan diperkirakan sekitar Rp50–55 miliar. Tetapi setelah peninjauan, arah pembangunannya tampak menuju rekonstruksi. Artinya, kami harus berhitung ulang,” ujarnya. Pemerintah Kota Makassar sendiri sebelumnya telah mengajukan proposal pembangunan gedung baru senilai sekitar Rp375 miliar untuk gedung setinggi 10 lantai. Namun, jumlah lantai dan besaran anggaran final akan dipastikan setelah evaluasi kekuatan struktur selesai, yang diperkirakan memakan waktu sekitar satu bulan. “Jumlah lantai akan dibicarakan bersama Pemkot dan DPRD karena kebutuhan ruang saat ini tentu bertambah dibanding desain awal tahun 80-an,” kata Dewi. Untuk gedung baru yang mengalami kerusakan ringan, Dewi menargetkan proses rehabilitasi dapat selesai pada Desember 2025, sehingga awal tahun 2026 sudah bisa difungsikan kembali. Dirjen Cipta Karya kembali menegaskan bahwa hanya gedung lama yang akan direkonstruksi total, sedangkan gedung yang dibangun pada 2024 tidak akan diratakan. “Gedung tahun 2024 tidak terdampak berat, jadi cukup renovasi ringan. Untuk gedung lama, pasti desain ulang dan pembangunan baru,” tegasnya. Kunjungan ini menjadi langkah awal pemerintah pusat dan pemerintah kota dalam memastikan keamanan, standar teknis, dan efisiensi anggaran sebelum proses pembangunan kembali Gedung DPRD Makassar dimulai. Pemerintah Kota Makassar memastikan dukungan penuh terhadap rencana pembangunan kembali Gedung DPRD Kota Makassar yang terbakar pada 29 September 2025. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan bahwa pemerintah pusat menunjukkan komitmen kuat untuk membantu penyelesaian persoalan daerah, termasuk percepatan pemulihan pascatragedi kebakaran tersebut. “Kami melihat pemerintah hadir menyelesaikan persoalan, khususnya yang ada di daerah akibat tragedi 29 September. Kami sudah berkomunikasi dengan Ibu Dirjen (Cipta Karya),” katanya. “Insya Allah proses perbaikannya bisa berjalan cepat dan gedung ini dapat segera kita pakai kembali sebagai kantor DPRD Kota Makassar,” tambah Munafri saat mendampingi kunjungan kerja Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum di Makassar. Appi menekankan, momentum pembangunan ulang harus dimanfaatkan untuk menghadirkan gedung DPRD yang lebih aman, modern, dan sesuai kaidah konstruksi terbaru. Pemkot Makassar pun mengusulkan konsep rekonstruksi total untuk gedung lama yang dibangun tahun 1986. Inilah ia minta supaya direkonstruksi dengan kaidah-kaidah bangunan zaman sekarang. “Mulai dari jalur evakuasi, material yang lebih tahan terhadap kebakaran, hingga skala gempa yang harus disesuaikan. Jalur pemadam kebakaran dan evakuasi juga harus kita maksimalkan,” jelasnya. Menurutnyq, perbaikan bukan sekadar memulihkan fungsi, tetapi juga memastikan gedung DPRD menjadi bangunan publik yang lebih aman dan representatif untuk aktivitas pemerintahan ke depan. Pernyataan Wali Kota sejalan dengan hasil kaji cepat yang dipaparkan Dirjen Cipta Karya, yang merekomendasikan rekonstruksi total bagi gedung lama berusia lebih dari 40 tahun, sementara bangunan tambahan yang dibangun pada 2024 hanya memerlukan rehabilitasi ringan. Pemerintah Kota Makassar sebelumnya juga telah mengajukan proposal pembangunan gedung baru senilai sekitar Rp375 miliar dengan konsep 10 lantai, menyesuaikan kebutuhan ruang fraksi DPRD yang kini lebih besar dibanding desain awal tahun 1980-an. Munafri menegaskan, seluruh proses akan terus dikawal melalui koordinasi intensif bersama Kementerian PUPR agar pembangunan dapat dimulai sesegera mungkin. “Kami ingin memastikan gedung baru ini tidak hanya menggantikan bangunan lama, tetapi juga memberi rasa aman, nyaman, dan siap menghadapi risiko bencana di masa mendatang,” tutupnya.

Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan

HMI Makassar Tegaskan Komitmen Kawal Program Pemkot

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan /

ruminews.id, MAKASSAR – Di tengah dinamika aspirasi mahasiswa, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin bersama Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham menunjukkan sikap terbuka dan egaliter. Pasangan pemimpin Kota Makassar ini tidak ragu turun langsung menemui massa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Makassar yang sedang menggelar aksi di depan Balai Kota, Senin (15/9/2025). Tanpa pengawalan ketat, Munafri–Aliyah berbaur di tengah kerumunan demonstran untuk mendengarkan tuntutan yang disuarakan. Langkah ini menjadi bukti komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam menjemput aspirasi warganya, khususnya kalangan mahasiswa, secara langsung dan tanpa jarak. Setelah menyapa dan berdialog singkat di lokasi aksi, Appi-Aliyah mengundang massa HMI masuk ke Ruang Sipakatau, Balai Kota. Di sana berlangsung diskusi terbuka, di mana para aktivis HMI menyampaikan sejumlah masukan dan harapan terkait kebijakan pemerintah kota. Munafri menegaskan bahwa pemerintahannya tidak pernah menutup diri terhadap kritik dan masukan. “Pemkot tidak takut berdiskusi, tidak ragu berkolaborasi, dan tetap menerima aspirasi. Saya siap bertemu kapan saja. Jika disuarakan adalah murni pergerakan mahasiswa, kita bisa ketemu dan bicara,” ujarnya. Pada kesempatan ini, Appi memaparkan sejumlah program strategis yang tengah dijalankan Pemerintah Kota Makassar untuk menjawab berbagai persoalan sosial, mulai dari pengangguran, pendidikan, ketenagakerjaan, hingga pengelolaan lingkungan. Dalam pertemuan tersebut, Munafri menekankan komitmen pemerintah kota untuk menanggapi setiap aspirasi mahasiswa secara terbuka. “Pemerintah kota akan memberikan jawaban dari apa yang menjadi tuntutan teman-teman aktivis HMI, khususnya terkait isu kesenjangan sosial di Makassar,” ujarnya, merespon tuntutan kelompok HMI. Ia mengungkapkan, tingkat pengangguran di Kota Makassar berhasil ditekan signifikan. Makassar hari ini mampu menurunkan tingkat pengangguran dari dua digit menjadi satu digit. Sebelumnya 12,8 persen, sekarang tinggal 9,7 persen. Pemkot, kata dia, akan terus memaksimalkan program pelatihan vokasi agar angka pengangguran terus turun. “Pentingnya pendidikan formal dan kepemilikan ijazah sebagai modal dasar untuk memasuki dunia kerja,” jelasnya, secara detile. Soal pendidikan, Pemkot Makassar bekerja sama dengan berbagai asosiasi untuk menyediakan pendidikan informal bagi anak-anak putus sekolah di sejumlah kecamatan, seperti di kawasan Lorong Tamalate. “Anak-anak yang putus sekolah harus mendapatkan kesempatan memperoleh ijazah. Ini modal dasar mereka untuk bekerja,” tegas Munafri. Ia menambahkan, Pemkot juga meminta Kementerian Pendidikan menambah rombongan belajar (rombel) di 300 SD dan 56 SMP guna menampung siswa baru, terutama di wilayah yang kekurangan ruang belajar. Sistem zonasi akan diperbaiki dengan menambah sekolah penyangga, contohnya SMP di Jalan Samiun, untuk mengatasi lonjakan peminat. Selain itu, Pemkot memberikan dua pasang seragam gratis bagi siswa baru SD dan SMP guna meringankan beban rumah tangga. “Kalau orang tua ingin menambah seragam, silakan beli di luar sekolah. Sekolah bukan tempat bisnis,” tegasnya, menjawab poin-poin aspirasi dari HMI. Di bidang ketenagakerjaan, politisi Golkar itu menyebut, Pemkot telah menanggung jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi pekerja rentan. Program jaminan hari tua juga akan diperluas agar pekerja memiliki tabungan pensiun. Seluruh anggaran dialokasikan dari APBD Kota Makassar melalui program BPJS Ketenagakerjaan. “Hingga kini, 81 ribu pekerja rentan sudah terlindungi, dan tahun ini targetnya mencapai 100 ribu orang,” ungkapnya. Masalah lingkungan menjadi perhatian serius. TPA Tamangapa yang hanya seluas 19,1 hektare kini menampung tumpukan sampah setinggi 16–17 meter dan terancam penuh dalam dua tahun. Munafri memaparkan langkah yang sudah ditempuh, cover soil (penimbunan tanah untuk kompos alami) dan perbaikan alur air lindi agar tidak mencemari lingkungan. Terkait rencana Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa), Munafri menegaskan Pemkot masih melakukan negosiasi ulang karena beban biaya tipping fee yang tinggi, yakni Rp380 ribu per ton per hari. “Kami juga mendorong sistem pengelolaan sampah mandiri. Cukup dengan dua ember—memisahkan sampah organik dan non-organik—itu sudah sangat membantu,” ucapnya. Pemkot juga bergerak mengatasi krisis air di beberapa kawasan. Bersama PDAM dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemkot memanfaatkan air baku dari Sungai Jeneberang dan membangun sambungan baru di Jalan Pontiku untuk mendistribusikan air ke wilayah utara dan timur Makassar. “Dalam waktu beberwla bulan ke depan, insya Allah persoalan air di Tallo dan Utara Kota bisa kita carikan solusi,” ujar Munafri. Menutup pemaparannya, Munafri menekanakan peran Makassar Creative Hub (MCH) sebagai pusat peningkatan keterampilan anak muda. Menurutnya, kehadiran program MCH bukan sekadar tempat pertunjukan, tapi ruang untuk upskilling dan job matching. Program MCH yang kini padat kegiatan akan diperluas ke 15 kecamatan agar bisa diakses lebih banyak pemuda. Di sana, anak muda bisa belajar kewirausahaan, bertemu perusahaan yang mencari tenaga kerja, hingga mendapatkan pelatihan keterampilan khusus. Appi yang juga Ketua IKA FH Unhas menegaskan bahwa seluruh langkah tersebut lahir dari riset dan diskusi bersama akademisi serta pemangku kepentingan. “Kami mengajak semua pihak termasuk HMI untuk berkolaborasi. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, harus kolektif,” tandasnya. Pada kesempatan ini, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Makassar menegaskan komitmennya sebagai mitra kritis Pemerintah Kota Makassar. Hal itu disampaikan Ketua HMI Cabang Makassar, Sarah Agus Salim, usai mengikuti diskusi bersama jajaran pemerintah kota. “Kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan diskusi sore ini. Sebagai mitra kritis, HMI akan terus mengawal setiap program pemerintah kota,” ujar Sarah. Ia menekankan bahwa aksi dan kehadiran HMI tidak membawa agenda tersembunyi ataupun kepentingan kelompok tertentu. “Kami hadir untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi maupun golongan,” tegasnya. Sarah menambahkan, HMI berkomitmen menjaga komunikasi konstruktif dengan Pemkot Makassar demi memastikan setiap kebijakan berpihak pada kepentingan publik, khususnya generasi muda dan masyarakat kecil.

Daerah, Makassar, Pemerintahan, Pendidikan

Wali Kota Makassar Perkenalkan Program Makassar Creative Hub di PKKMB Unibos 2025

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Pemerintahan, Pendidikan /

ruminews.id, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, hadir memberikan sambutan pada kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Universitas Bosowa 2025 di Kampus Unibos, Jalan Urip Sumoharjo, Senin (15/09/2025). Dalam kesempatan tersebut, Munafri memperkenalkan salah satu program unggulan Pemerintah Kota Makassar, yakni Makassar Creative Hub (MCH), yang digagas sebagai ruang pengembangan keterampilan dan kreativitas generasi muda. “Makassar Creative Hub memberikan ruang kepada anak muda untuk meng-upgrade keterampilannya. Kalau ingin jadi pengusaha, silakan berlatih di MCH. Kalau ingin mengasah profesionalisme, MCH juga hadir membina sesuai bidang masing-masing,” ujar Munafri. Ia menambahkan, MCH telah menjadi wadah lahirnya banyak talenta muda Makassar yang mampu menyalurkan potensi tidak hanya di ruang akademik, tetapi juga di dunia kerja dan kewirausahaan. Melihat banyaknya talenta-talenta muda seperti para Mahasiswa di Kota Makassar, Munafri pun menyampaikan tekadnya bahwa tahun depan, Pemkot Makassar menargetkan pembangunan dua MCH baru di kecamatan lain agar fasilitas ini lebih merata dirasakan masyarakat. Selain memperkenalkan program MCH, Munafri juga berpesan kepada mahasiswa baru Unibos agar menjadikan dunia kampus sebagai titik awal merancang masa depan. Menurutnya, universitas bukan sekadar tempat menimba ilmu, melainkan juga membentuk karakter dan arah hidup generasi muda. “Tidak ada fakultas yang lebih baik dibandingkan lainnya. Semua memiliki keunggulannya masing-masing. Yang penting adalah bagaimana kalian bisa fokus, disiplin, dan mengembangkan minat agar bisa berkontribusi bagi pembangunan bangsa,” kata Munafri. Ia menekankan bahwa mahasiswa baru Unibos 2025 adalah bagian dari generasi yang akan membawa Indonesia menuju era emas 2045. Oleh karena itu, ia mendorong mereka untuk tidak hanya mengandalkan perkuliahan di kelas, tetapi juga aktif menambah pengalaman di luar kampus. “Belajar tidak cukup hanya dari dosen. Tambahkan ilmu dengan pengalaman, perbanyak jaringan, dan kembangkan diri kalian. Pemerintah hadir untuk menyediakan wadahnya, salah satunya lewat Makassar Creative Hub,” tutup Munafri.(*)

Makassar, Nasional, Pemerintahan

Ulvi Trisna Damayanti, Mahasiswi Keperawatan Gigi, menyuarakan kegelisahannya atas mundurnya Saraswati dari kursi parlemen.

Tinggalkan Komentar / Makassar, Nasional, Pemerintahan /

ruminews.id, Makassar – “Keputusan itu,” ucap Ulvi lirih, “seperti angin yang tiba-tiba mencabut satu-satunya lentera yang selama ini menyala bagi kaum muda dan perempuan di Senayan.” Menurutnya, sosok Saraswati bukan hanya sekadar wakil rakyat, melainkan wajah dari semangat baru—yang mampu menautkan harapan generasi muda, perempuan, dan terutama mereka yang berada di lingkar kerentanan, termasuk kaum disabilitas. Setiap langkah Saraswati di parlemen, tambah Ulvi, selalu mengandung denyut kepedulian dan keberpihakan yang nyata. “Maka, sungguh disayangkan bila kursi itu dibiarkan kosong dari representasi perempuan muda. Suara yang mestinya mengalir deras dari sana kini seakan terhenti,” tuturnya. Ulvi pun mengajak Partai Gerindra untuk meninjau kembali keputusan tersebut. Baginya, rekam jejak dan kiprah Saraswati adalah bukti tak terbantahkan bahwa ia masih sangat dibutuhkan. “Gerindra jangan sampai menutup mata dari perjuangan yang telah menyalakan obor bagi banyak hati. Kehilangan beliau bukan hanya kehilangan bagi partai, tetapi kehilangan bagi bangsa,” pungkasnya.

Makassar, Nasional, Pemerintahan, Politik

Ketua Umum HMI Badko Sulsel Menyayangkan Mundurnya Rahayu Saraswati : Gerindra dan DPR RI Kehilangn Figur Muda Progresif

Tinggalkan Komentar / Makassar, Nasional, Pemerintahan, Politik /

ruminews.id – Makassar, 10 September 2025 — Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Badan Koordinasi Sulawesi Selatan menyampaikan rasa prihatin dan menyayangkan keputusan Rahayu Saraswati Djojohadikusumo yang resmi mundur dari keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada Rabu, 10 September 2025. Menurut Asrullah Dimas, Ketua Umum HMI Badko Sulsel, mundurnya Rahayu Saraswati bukan hanya kehilangan bagi parlemen, tetapi juga bagi masyarakat luas yang selama ini melihat sosoknya sebagai representasi generasi muda sekaligus perempuan progresif di panggung politik nasional. Kehadirannya di DPR RI dinilai membawa warna baru, khususnya dalam memperjuangkan isu-isu kesetaraan gender, perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat, hingga agenda kebangsaan yang lebih berpihak pada rakyat. “Keputusan mundurnya Ibu Rahayu Saraswati tentu sangat kami sayangkan. Beliau adalah figur perempuan muda yang visioner, kritis, dan memiliki integritas dalam menjalankan fungsi legislatif. Kehadirannya di parlemen menjadi semacam harapan baru bagi generasi muda untuk lebih percaya diri masuk ke dunia politik. Mundurnya beliau jelas meninggalkan kekosongan peran yang cukup berarti,” ungkap Asrullah Dimas Ketua Umum HMI Badko Sulsel dalam pernyataannya. Lebih lanjut, Asrullah Dimas yang akrab disapa Dimas menilai bahwa politik Indonesia masih sangat membutuhkan sosok-sosok yang berani bersuara dan konsisten memperjuangkan kepentingan rakyat, terlebih di tengah kondisi demokrasi yang menghadapi berbagai tantangan. Dengan mundurnya Rahayu Saraswati, HMI Badko Sulsel mendorong agar parlemen tidak kehilangan semangat regenerasi, serta tetap membuka ruang yang lebih luas bagi keterlibatan generasi muda dan perempuan. “DPR RI harus tetap memastikan adanya representasi generasi baru yang tidak hanya mewakili formalitas, tetapi juga benar-benar membawa gagasan segar untuk memperbaiki kualitas demokrasi kita. Perempuan dan anak muda harus terus diberi ruang, sebab tanpa itu wajah politik kita akan kembali dikuasai oleh pola lama yang kerap jauh dari aspirasi masyarakat,” tegasnya. Menurutnya, pengunduran diri tersebut tidak semata-mata merupakan keputusan personal, tetapi sekaligus mencerminkan adanya kelemahan dalam tata kelola komunikasi politik dan akuntabilitas moral di tubuh institusi politik. “Pengunduran diri Ibu Rahayu Saraswati menunjukkan bahwa sistem politik kita masih belum memiliki mekanisme yang kuat dalam merespons krisis komunikasi publik. Ketika kontroversi muncul, klarifikasi dan pembuktian konteks seharusnya segera dilakukan secara terbuka, bukan dibiarkan berkembang liar hingga akhirnya memaksa individu mengambil langkah pengunduran diri,” ujar Dimas. Lebih lanjut ia menegaskan, pengunduran diri bukan boleh dipahami sebagai satu-satunya jawaban. Parlemen dan partai politik semestinya menjadikan kasus ini sebagai pelajaran penting untuk memperkuat etika politik, membangun kapasitas komunikasi publik, serta menyiapkan mekanisme manajemen krisis yang lebih transparan. “Jika kita hanya berhenti pada pengunduran diri, tanpa ada evaluasi menyeluruh dari lembaga dan partai politik, maka persoalan serupa akan berulang. Yang lebih berbahaya adalah timbulnya efek psikologis bagi generasi muda dan perempuan, yakni rasa takut untuk berpartisipasi aktif dalam politik karena khawatir satu kesalahan ucap dapat menghancurkan karier mereka,” tambahnya. Mundurnya Rahayu Saraswati juga dipandang sebagai satu kesempatan refleksi bagi partai politik dalam hal pengelolaan kader, pelatihan komunikasi publik, manajemen krisis internal, serta bagaimana partai menanggapi kontroversi. Partai Gerindra misalnya dipandang mendapat tekanan publik untuk merespons secara baik dan menjaga reputasi. Dalam jangka panjang, ini bisa mempengaruhi bagaimana partai merekrut dan mendukung calon legislatif, terutama dari kalangan muda dan perempuan yang sensitif terhadap opini publik. Dimas menegaskan bahwa momentum ini harus dijadikan ruang refleksi kolektif untuk memperbaiki budaya politik Indonesia. Transparansi, tanggung jawab publik, komunikasi yang beretika, dan keberanian menghadapi kritik secara dewasa adalah hal yang perlu diperkuat agar demokrasi tidak hanya formal, tetapi juga substantif. “Ke depan, kami berharap DPR RI dan partai politik tidak hanya menjaga citra, melainkan juga berkomitmen pada substansi perjuangan rakyat, serta memastikan regenerasi politik berjalan dengan sehat dan inklusif,” tutup Dimas Ketua Umum HMI Badko Sulsel.

Daerah, Makassar, Nasional, Pemerintahan

Wali Kota Makassar Hadiri Arahan Mendagri Tito Karnavian Bersama Gubernur dan Kepala Daerah se-Sulsel

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Nasional, Pemerintahan /

ruminews.id, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menghadiri pengarahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tito Karnavian, di Baruga Asta Cuta, Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, Kamis (11/9/2025). Pengarahan tersebut dilakukan secara tertutup diikuti oleh Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, para Bupati, dan Wali Kota se-Sulsel. Pengarahan ini turut diikuti sejumlam kepala SKPD terkait Pemkot Makassar. Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan sejumlah pesan penting. Ia menekankan pentingnya kekompakan antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota dalam menjalankan roda pemerintahan. Bahkan, Tito mendorong adanya evaluasi rutin empat bulan sekali sebagai forum brainstorming untuk memperkuat sinergi antar daerah. Tito juga mengingatkan pentingnya stabilitas keamanan. Ia meminta pemerintah daerah bersama forkopimda memperkuat deteksi dini, komunikasi dengan tokoh masyarakat, serta mempererat soliditas agar potensi gangguan kamtibmas bisa dicegah sejak awal. “Tanpa keamanan yang baik, pembangunan tidak akan berjalan. Kalau pembangunan tidak berjalan, otomatis masyarakat akan susah,” tegas Tito. Tito juga menyinggung program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca peristiwa anarkis di Kota Makassar tepatnya di gedung DPRD, yang menelan korban jiwa. Ia memastikan bantuan perumahan akan segera disalurkan kepada keluarga korban. Lebih jauh, ia menekankan perlunya daerah memperkuat sektor swasta, mempermudah izin, memberi insentif bagi UMKM, serta menjaga inflasi agar pertumbuhan ekonomi tetap terjaga. “Kalau swasta hidup, otomatis pertumbuhan ekonomi akan baik, inflasinya terjaga, dan pendapatan asli daerah juga meningkat,” tambahnya. Di akhir arahannya, Tito mengingatkan pentingnya belanja pemerintah yang tepat waktu dan berkualitas untuk mendorong daya beli masyarakat, sekaligus menstimulasi pertumbuhan sektor swasta. Ia juga menegaskan agar seluruh kepala daerah menjaga stabilitas keamanan, memperkuat program penanganan kemiskinan, serta menekan angka stunting. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyambut baik arahan Mendagri tersebut. Ia menegaskan bahwa Pemkot Makassar siap memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan seluruh kabupaten/kota, baik dalam menjaga stabilitas keamanan maupun mempercepat pembangunan. “Pesan Bapak Mendagri menjadi pengingat bagi kita semua untuk bekerja lebih solid. Pemerintah Kota Makassar akan terus bersinergi menjaga keamanan, menekan inflasi, meningkatkan kualitas belanja, sekaligus mendorong tumbuhnya sektor swasta dan UMKM. Semua ini pada akhirnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Munafri.(*)

Daerah, Makassar, Nasional, Pemerintahan

Dua Menteri Kabinet Prabowo–Gibran Apresiasi Gebrakan Layanan Publik Pemkot Makassar

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Nasional, Pemerintahan /

ruminews.id, MAKASSAR – Kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustikah Ilham (Munafri–Aliyah) mendapat apresiasi langsung dari dua menteri Kabinet Prabowo–Gibran. Dua menteri kabinet Merah Putih memuji kinerja Pemkot Makassar, dibawa Kepemimpinan Munafri-Aliyah, terutama soal komitmrn pelayanan publik kepala masyarakat. Hal itu, disampaikan Menteri Dalam Negeri RI, Muhammad Tito Karnavian dan Menteri Perumahan serta Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, saat melakukan kunjungan kerja ke Kota Makassar pada Kamis (11/9/2025). Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menilai pasangan kepala daerah ini memiliki komitmen kuat dalam menghadirkan pelayanan publik yang cepat, responsif, dan berpihak kepada masyarakat kecil. “Pak Wali dan Ibu Wawali ini benar-benar gerak cepat, cepat melayani masyarakat. Saya lihat sendiri, dalam waktu singkat setelah dilantik 20 Februari 2025, langsung bergerak membuat kebijakan yang pro rakyat kecil. Itu langkah yang patut kami apresiasi,” ujar Maruarar memberikan keterangan Pers, usai meninjau pelayanan di MGC. Dalam agenda tersebut, kedua menteri Kabinet Indonesia Maju itu meninjau langsung Makassar Government Center (MGC) yang menjadi Mal Pelayanan Publik (MPP) di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Makassar, di lantai II. Kunjungan ini difokuskan untuk melihat secara dekat proses pelayanan publik yang berlangsung di MGC, sekaligus berdialog dengan para petugas pelayanan. Salah satu perhatian utama adalah terkait layanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan pengurusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang kini dapat dilakukan secara online. Turut mendampingi Mendagri dan Menteri PKP, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustikah Ilham, serta jajaran SKPD bersama tim ahli Pemerintah Kota Makassar. Lebih lanjut, Maruarar juga memuji kecepatan Pemkot Makassar, menindaklanjuti kebijakan tersebut. Ia menyebutkan, Munafri–Aliyah yang dilantik pada Februari 2025 hanya butuh waktu dua bulan untuk menerbitkan Peraturan Wali Kota sebagai payung hukum program pembebasan biaya layanan itu. “Saya lihat luar biasa, bulan Februari dilantik, April sudah ada Perwali (gratia pelayanan). Artinya, pemerintah kota ini bekerja cepat. Kalau sekarang saya nilai sudah delapan,” tuturnya. Lebih lanjut, Maruarar menegaskan apresiasi itu sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar seluruh jajaran pemerintahan pusat maupun daerah mengutamakan kecepatan dan kemudahan pelayanan, khususnya untuk masyarakat kecil. “Semoga suatu saat, saya datang lagi di MGC Makassar, bisa naik jadi sembilan. Semakin cepat, semakin baik, dan makin banyak rakyat kecil yang terbantu,” tambahnya. Lebih lanjut, Maruarar menyebutkan, salah satu gebrakan penting Pemkot Makassar adalah kebijakan pembebasan biaya pengurusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). “Kebijakan itu mulai berlaku sejak November 2024. Dan tadi saya bersama Pak Mendagri langsung mengecek di loket pelayanan BPHTB dan PBG, betul-betul sudah gratis untuk MBR. Ini langkah konkret membantu rakyat kecil,” jelasnya. Pada kesempatan ini juga, Menteri Dalam Negeri RI, Muhammad Tito Karnavian, memberikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustikah Ilham. Menurutnya, langkah Pemkot Makassar memasukkan layanan PBG, BPHTB) di MGC) atau Mal Pelayanan Publik (MPP), merupakan terobosan penting yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. “Saya memberikan apresiasi kepada Pak Wali Kota dan Ibu Wawali yang sudah memasukkan outlet PBG dan BPHTB di dalam Mal Pelayanan Publik ini. Karena itu salah satu outlet yang sangat penting sekali,” kata Tito saat meninjau langsung MGC Kota Makassar. Tito menjelaskan, integrasi layanan strategis seperti PBG dan BPHTB di MPP akan sangat memudahkan masyarakat. Sebab, seluruh kebutuhan pelayanan publik dapat diakses di satu tempat, mulai dari pengurusan KTP, SKCK, hingga perizinan bangunan dan pertanahan. “Dengan model pelayanan seperti ini, masyarakat gampang mengurus KTP, gampang mengurus SKCK, urusan bangunan juga cepat karena ada PBG, sertifikat BPN di sini,” jelasnya. “Dan tata ruangnya ada PKKPR, BPHTB juga tersedia. Jadi semua proses bisa lebih cepat dan itu menolong rakyat, termasuk dalam bidang perumahan,” lanjutanya. Lebih lanjut, Mendagri berharap inovasi Pemkot Makassar ini bisa menjadi contoh bagi daerah lain di seluruh Indonesia. Ia menegaskan, dari 514 kabupaten/kota, masih ada daerah yang belum menghadirkan Mal Pelayanan Publik. Untuk itu, Kementerian Dalam Negeri akan mendorong agar seluruh pemerintah daerah segera membangun dan mengintegrasikan layanan publik seperti yang dilakukan di Makassar. Di akhir kunjungan, Mendagri kembali menyampaikan apresiasi kepada Wali Kota Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustikah Ilham atas komitmen nyata menghadirkan pelayanan publik yang cepat, mudah, dan terintegrasi. “Saya ingin agar semua daerah yang sudah memiliki pelayanan publik memasukkan outlet PBG dan BPHTB. Bagi daerah yang belum, tentu akan terus kami dorong supaya segera ada Mal Pelayanan Publik di setiap kabupaten/kota. Dengan begitu, rakyat semakin mudah dilayani,” tegasnya. Selain meninjau Mal Pelayanan Publik, Menteri Dalam Negeri RI, Muhammad Tito Karnavian dan Menteri Perumahan serta Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, juga menyempatkan diri mengunjungi Dasbor Command Center, di lantai 7, bagian dari inovasi (Kominfo) Kota Makassar. Fasilitas ini berfungsi sebagai pusat kendali data dan informasi, tempat seluruh persoalan kota, mulai dari aduan masyarakat, laporan kedaruratan, hingga aspirasi warga—dipantau secara real time oleh tim Pemkot. Sedangkan, m Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyampaikan terima kasih atas kunjungan kerja Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dan Menteri Perumahan serta Kawasan Permukiman Maruarar Sirait di Makassar. Menurut Munafri, kehadiran kedua menteri tersebut tidak hanya memberikan motivasi, tetapi juga membawa dukungan nyata bagi masyarakat Makassar, khususnya dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan bantuan yang langsung menyentuh kebutuhan warga. “Atas nama Pemerintah Kota Makassar dan seluruh masyarakat, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Mendagri dan Pak Menteri PKP,” ucapnya. “Kehadiran mereka berdua menjadi bentuk dukungan pemerintah pusat untuk memperkuat pelayanan kepada masyarakat, termasuk bantuan bagi warga yang membutuhkan,” tambah Munafri. Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting agar program-program pro rakyat dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran. Munafri menegaskan, Pemkot Makassar akan terus berkomitmen menghadirkan pelayanan publik yang mudah, cepat, dan berpihak pada masyarakat kecil, sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto. “Kami tentu tidak bisa bekerja sendiri. Dengan dukungan pemerintah pusat, kita bisa bergerak lebih cepat membantu masyarakat,” tuturnya. “Inilah yang menjadi semangat kami bersama Ibu Wakil Wali Kota, agar Makassar semakin maju dan masyarakatnya semakin sejahtera,” tandasnya. Sedangkan, Wakil Wali Kota

Daerah, Makassar, Nasional, Pemerintahan, Politik

Aksi Damai, Do’a Dari Timur Untuk Indonesia

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Nasional, Pemerintahan, Politik /

ruminews.id – Makassar, 2 September 2025 Sepekan terakhir adalah hari-hari yang berat bagi rakyat Indonesia. Jalan-jalan dipenuhi langkah-langkah resah yang berbondong-bondong turun, berusaha menyingkap tabir kepalsuan yang dipertontonkan oleh para wakilnya. Suara mahasiswa dan masyarakat bertemu dalam satu arus kemarahan yang telah lama mengendap di dada, berpaut dengan peliknya kondisi ekonomi bangsa. Dalam pusaran psikologi yang tak menentu, amarah yang menebal, dan harapan yang tak kunjung diindahkan, dinamika di lapangan kadang berujung pada tragedi. Aksi kali ini pun diwarnai duka yang dalam: seorang driver ojol yang ruhnya terenggut oleh ban baja aparat, korban jiwa dalam kebakaran gedung DPRD Kota Makassar, mahasiswa yang menjadi sasaran salah identifikasi, dan mungkin masih banyak nama yang tak pernah tercatat, luka yang tak pernah sempat disuarakan. Bagi kami, mereka bukan sekadar angka—mereka adalah pejuang keluarga. Dengan kepergian mereka, banyak rumah kehilangan penopang, banyak anak kehilangan cahaya. Maka, sebagai bentuk solidaritas dan doa, kami menghadirkan Ruang Aksi Damai—penitipan harapan agar para syuhada ditempatkan di sisi terbaik-Nya, dan agar keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan sebagai tanda iman. Kami menuntut pemerintah Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dan pihak kepolisian untuk tidak berpaling. Keluarga korban kini menanti uluran tangan; bukan hanya belasungkawa, melainkan juga pertanggungjawaban. Negara, dalam wujud aparat dan instansinya, mestilah menjadi garda terdepan, bukan sekadar saksi bisu. Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Makassar Timur menggelar aksi damai di bawah langit Flyover Makassar. Mawar kami bagikan, sebagai simbol solidaritas, sebagai tanda duka, sebagai bahasa sunyi untuk mereka yang pergi dalam perjuangan. Namun duka ini tidak boleh membungkam. Meski luka masih basah, kami tetap mengangkat isu yang menjadi alasan kita turun ke jalan: menuntut agar RUU Perampasan Aset segera disahkan, sebagai langkah menekan kerakusan dan korupsi yang terus merampas hak rakyat. Karena itu, banyaknya korban tak boleh dijadikan alasan untuk surut. Gerakan rakyat adalah napas demokrasi, penyeimbang kekuasaan, dan penjaga akal sehat bangsa. Kata-kata ini mungkin klise, namun justru di situlah kekuatannya: pengingat bahwa selama rakyat berani turun, harapan untuk negeri ini tak akan pernah padam.

Daerah, Makassar, Nasional

Aliansi Mahasiswa Makassar Datangi Kantor DPW PAN Sulsel, Kantor Tertutup Rapat

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Nasional /

ruminews.id – Makassar, 02 September 2205 – Sejumlah massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Makassar mendatangi kantor DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Sulawesi Selatan. Namun, setibanya di lokasi, kantor dalam keadaan tertutup rapat dan terkunci, bahkan tidak terlihat satu pun pengurus berada di dalam. Situasi tersebut menimbulkan kekecewaan dari massa aksi. Mereka menilai Ketua DPW PAN Sulsel, Husniah Talenrang, tidak mampu menghadapi langsung mahasiswa yang ingin menyampaikan aspirasi di depan kantor partai berlambang matahari putih itu. “Kami menganggap Ketua DPW PAN Sulsel, Husniah Talenrang, tidak memiliki keberanian menemui mahasiswa. Padahal, kami datang secara terbuka menyuarakan tuntutan,” tegas Bung Cimeng selaku Jenderal Lapangan. Dalam aksinya, Aliansi Mahasiswa Makassar dengan tegas menyuarakan tuntutan kepada DPP PAN di Jakarta agar segera mengambil sikap tegas. Mereka menuntut pemecatan Uya Kuya dan Eko Patrio dari keanggotaan partai sekaligus dari posisinya sebagai anggota DPR RI. Menurut mereka, kedua figur publik sekaligus politisi PAN tersebut dianggap tidak layak lagi menyandang status kader partai karena dinilai mencederai marwah politik kebangsaan. “Aliansi Mahasiswa Makassar mendesak DPP PAN segera memecat Uya Kuya dan Eko Patrio sebagai kader PAN dan sebagai anggota DPR RI. Jika tuntutan ini tidak diindahkan, maka gelombang aksi akan terus berlanjut dengan skala yang lebih besar,” tutup pernyataan sikap dari jenderal lapangan.

Daerah, Makassar

ALMASI Melakukan Aksi Belasungkawa dan Do’a Bersama, DEMA Saintek: Balon Hitam jadi Simbol Duka

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar /

ruminews.id – Makassar, 02 September 2025 – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Saintek hadir di pertigaan Jl. A. P. Pettarani dan Jl. Sultan Alauddin Makassar melaksanakan momen refleksi dan duka terhadap korban. Aliansi Mahasiswa Saintek menyelenggarakan Doa Bersama dan Aksi Bela Sungkawa untuk menghormati para korban Tragedi Demonstrasi yang baru saja berlalu. Acara yang dipimpin oleh Ketua Umum DEMA Fakultas Sains dan Teknologi, Muh. Alwi Nur yang juga selaku jenderal lapangan, ini berlangsung dengan damai Sebagai simbol duka mendalam, setiap peserta membawa balon hitam. Setelah dipanjatkan doa, dilepaskan bersamaan ke udara. Pemandangan balon hitam yang melayang menjadi pengingat, bahwa di balik setiap data yang kita proses, ada nyawa yang hilang dan duka yang nyata. Aksi ini menunjukkan sisi kemanusiaan yang mendalam juga menegaskan peran Aliansi Mahasiswa Saintek tidak hanya sebagai kelompok studi, tetapi juga sebagai agen moral yang peduli pada isu-isu sosial. Momen ini menjadi bukti bahwa di balik kecerdasan intelektual, terdapat empati dan komitmen untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Melalui aksi ini, kami berharap dapat menumbuhkan kesadaran kolektif akan pentingnya dialog dan penyelesaian masalah tanpa kekerasan. “Kita harus hati-hati terhadap provokasi. Pengrusakan fasilitas publik bukan perjuangan, tapi kejahatan yang justru melemahkan rakyat. Kita bangsa dengan kebebasan berpendapat, bukan kebebasan merusak,” tegas Alwi. Lebih lanjut, DEMA Saintek UINAM mengatakan “Oknum yang menjarah atas nama uang rakyat tidak lain mencerminkan sifat koruptor kecil yang merasa tidak dapat bagian. Ini bukan jalan perjuangan, melainkan perilaku yang mencoreng nama rakyat itu sendiri,” tambahnya. Dalam Orasi nya Alwi juga Menyempatkan mengajak seluruh masyarakat yang hadir di tengah aksi untuk sama sama berdoa untuk korban. Terakhir DEMA Saintek UINAM menyampaikan harapan untuk menjaga Kota Makassar dengan memberikan sikap intelektual untuk merespon segala fenomena yang terjadi di Indonesia, utamanya di Kota Makassar. “Mari Bersama-sama menjaga kota kita. Makassar kota demonstran kota tempat lahirnya para aktivis bangsa, makassar bukan tempat bagi anarko dan para orang-orang serakah. Apa yang terjadi dalam beberapa hari terakhir Adalah pembelajaran semua pihak, Mari memunujukka sikap intektual yang lahir dari kota demostran.”

Scroll to Top