Makassar

ruminews.id, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar terus berupaya mencari solusi terbaik untuk mengatasi persoalan penumpukan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tamangapa, Antang. Salah satu langkah yang ditempuh adalah membuka ruang kolaborasi dengan sektor swasta. Ini dibahas saat, menerima kunjungan jajaran manajemen PT Samtara Energy, perusahaan asal Jakarta yang bergerak di bidang energi dan pengelolaan limbah, di Balai Kota Makassar, Kamis (30/10/2025) kemarin waktu petang. Pertemuan ini membahas peluang kerja sama dalam penanganan sampah berkelanjutan, khususnya pengolahan sampah eksisting di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tamangapa, Antang, yang selama ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah Kota. General Manager PT Samtara Energy, Bobby, menyampaikan apresiasinya kepada Pemerintah Kota Makassar, yang terbuka kepada semua pihak agar andil inovasi pengelolaan sampah. “Kami berdiskusi bagaimana caranya bisa membantu pemerintah dalam menyelesaikan persoalan sampah di TPA,” ujar Bobby. “Kami datang menawarkan solusi pengolahan yang berfokus pada penyelesaian tumpukan sampah yang sudah ada di lokasi tersebut,” lanjutnya. Menurutnya, berbeda dari konsep Waste to Energy (WTE) yang selama ini hanya menangani sampah baru, teknologi yang ditawarkan Samtara Energy berorientasi pada penanganan sampah lama atau sampah eksisting yang telah menumpuk bertahun-tahun dan berpotensi mencemari lingkungan. “Kalau WTE berbicara tentang sampah yang akan datang, teknologi kami justru menyelesaikan sampah yang sudah ada. Karena tumpukan inilah yang menjadi sumber pencemaran dan semakin lama menghabiskan lahan,” jelasnya. Bobby menegaskan, dalam skema kerja sama yang mereka ajukan, PT Samtara Energy tidak akan membebani APBD Kota Makassar, karena seluruh investasi dilakukan secara mandiri oleh pihak perusahaan. “Kami tidak memungut tipping fee dari APBD. Kami hanya berharap adanya dukungan pemerintah,” tuturnya. “Khususnya dalam penyediaan lahan dan pembukaan pasar bagi hasil olahan kami. Selebihnya kami yang menanggung investasi dan membawa teknologi,” tambah Bobby. Lebih lanjut ia menjelaskan, teknologi yang digunakan Samtara Energy memungkinkan konversi sampah menjadi crude oil (minyak mentah sintetis), serta menghasilkan berbagai produk turunan lain seperti Refuse Derived Fuel (RDF), pelet plastik, dan kompos. Sampah itu dikonversi menjadi crude oil dan RDF. Untuk crude oli-nya, pihaknya sudah memiliki pasar dengan Pertamina. Sementara produk lain bisa dikembangkan di Makassar. “Semakin besar pasarnya, semakin cepat sampah di TPA bisa habis,” ungkapnya. Sebagai ilustrasi, Bobby mencontohkan proyek serupa yang telah dijalankan di luar negeri. Di Malaysia, pengolahan sampah dengan teknologi ini sudah berjalan dengan kapasitas 300 ton per hari, dan 30 persen dari total sampah bisa langsung dikonversi menjadi minyak. “Dari 300 ton itu, sekitar 90 ton bisa diolah menjadi minyak siap pakai atau melalui proses destilasi,” jelasnya. Bobby juga menambahkan, PT Samtara Energy telah memiliki pengalaman panjang dalam mengelola proyek serupa di beberapa daerah, termasuk menjadi pemenang tender proyek WTE di Kota Tangerang yang telah berjalan hampir delapan tahun. Selama tujuh hingga delapan tahun ini kami mengembangkan sistem pengolahan TPA, sekaligus melakukan inovasi teknologi agar mampu menjawab berbagai kebutuhan kota. “Termasuk kota-kota dengan volume sampah antara 500 sampai 2.000 ton per hari,” ujarnya. Melalui konsep ini, perusahaan berharap dapat memberikan manfaat ganda bagi Pemerintah Kota Makassar, baik dari sisi lingkungan maupun ekonomi. “Ketika sampah existing habis, lahan TPA akan menjadi bersih dan memiliki nilai guna baru. Ini tentu menjadi keuntungan tersendiri bagi pemerintah daerah,” tutupnya. Pertemuan tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat Pemkot Makassar, selain Wali Kota Munafri, hadir juga Ketua Tim Ahli Pemkot Andi Hudli Huduri, Kepala DLH Makassar Helmy Budiman. Dalam pertemuan tersebut, Munafri menegaskan bahwa pemerintah kota tetap terbuka terhadap berbagai tawaran dan inovasi teknologi pengelolaan sampah. Namun, setiap konsep yang diajukan tetap harus melalui kajian teknis dan hukum yang matang agar hasilnya benar-benar efektif dan sesuai regulasi. “Semua tawaran dan solusi masih kita proses dalam kajian. Kita ingin memastikan bahwa langkah yang diambil benar-benar memberikan gambaran yang tepat dan sesuai kebutuhan kota,” ujar Munafri. Menurutnya, persoalan utama saat ini bukan hanya pada penanganan sampah baru, melainkan sampah lama yang sudah menumpuk di TPA Tamangapa. Meski volume sampah yang masuk ke TPA sudah berhasil ditekan di bawah 1.000 ton per hari, penumpukan lama tetap menjadi tantangan besar. “Kalau intervensi terhadap sampah baru, alhamdulillah kita sudah bisa menurunkannya. Sekarang yang masuk ke TPA tidak sampai seribu ton per hari,” katnaya. “Tapi lebih dari 50 persen itu organik, dan sisanya sekitar 500 ton ini yang masih harus kita pikirkan solusinya,” jelasnya, menambahakan. Munafri mengungkapkan, TPA Tamangapa saat ini memiliki luas 19,1 hektare dengan ketinggian timbunan mencapai 17 meter. Kondisi tersebut membuat pemerintah kota harus segera menemukan teknologi tepat guna yang mampu menghilangkan tumpukan sampah secara signifikan. “Kita sedang mencari teknologi apa yang bisa secepat mungkin menghilangkan sampah di TPA ini. Karena kalau dibiarkan, lahannya akan habis dan risikonya makin besar,” ujarnya. Lebih jauh, ia juga menekankan pentingnya langkah hati-hati dalam mengambil keputusan, mengingat beberapa dokumen kerja sama pengelolaan sampah sudah berjalan sejak beberapa tahun lalu. “Maka dari itu, kami mengkaji dengan serius dari aspek hukum dan teknis,” tegasnya. Munafri menambahkan, Pemkot Makassar juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup (KL) untuk mendapatkan dukungan teknis, serta berkomunikasi dengan sejumlah kementerian lain terkait arah penyelesaian masalah TPA. “Kami butuh kajian bersama dan kajian yang matang, supaya bisa benar-benar menghilangkan sampah yang menumpuk di TPA,” tandasnya.

ruminews.id, MAKASSAR — Di hadapan Menteri Agama RI dan para tokoh lintas agama serta keuskupan, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menggaungkan semangat moderasi beragama sebagai ruh kehidupan bermasyarakat di Kota Makassar. Kota yang ia pimpin dikenal sebagai ruang hidup yang kaya akan keberagaman budaya dan keyakinan, sebuah potret harmoni yang merefleksikan makna sejati Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Pesan itu ditegaskan Munafri saat memberikan sambutan pada Peresmian Gereja Katedral Keuskupan Agung Makassar di Jalan Kajaolalido, Kamis (30/10/2025), yang turut dihadiri Menteri Agama RI Prof. Dr. Nasaruddin Umar, Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Arya Perdana, Forkopimda, dan para tokoh lintas agama. Diatas podium yang disaksikan jemaat gereja dan para pendeta serta undangan lainya. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga semangat toleransi dan moderasi beragama di tengah keberagaman yang menjadi ciri khas Kota Makassar. Dalam sambutannya, Munafri menyebut bahwa momentum peresmian ini bukan hanya bersejarah dari sisi arsitektur dan historikal, tetapi juga memiliki makna religius yang mendalam bagi umat Katolik dan seluruh warga Kota Makassar. “Momentum ini bukan sekadar peresmian rumah ibadah yang bersejarah, tetapi juga simbol penguatan nilai-nilai keberagaman dan kebersamaan,” ujar Munafri. Menurutnya, Kota Makassar adalah salah satu kota terbesar di Indonesia bagian timur, tempat keberagaman hidup begitu kental. “Kami ingin terus menjaga ini sebagai bukti bahwa Makassar adalah kota yang toleran, tanpa membeda-bedakan suku, agama, atau warna kulit,” tegasnya. Ia pun menyampaikan apresiasi kepada umat Katolik dan agama lain di Makassar yang telah menghadirkan bangunan bersejarah ini, bukan hanya sebagai tempat beribadah, tetapi juga sebagai ruang sosial yang mempersatukan. Kepada seluruh umat bersama yang telah menghadirkan gedung religi ini. Dipercaya, tempat ini bukan hanya akan menjadi sumber kegiatan keagamaan, tetapi juga ruang untuk membicarakan persoalan-persoalan sosial, tempat membangun kebersamaan, dan menata toleransi yang lebih baik di kota ini. Lebih jauh, Munafri mengingatkan pentingnya kepedulian terhadap lingkungan sekitar gereja sebagai wujud nyata dari kehidupan yang rukun dan inklusif. “Kita tidak hanya memperhatikan apa yang ada di dalam Katedral, tetapi juga masyarakat di sekitarnya. Mari kita jadikan lingkungan ini sebagai contoh masyarakat majemuk yang hidup dalam perbedaan namun menyatu dalam kekuatan dan kasih Tuhan,” pesannya. Di akhir sambutannya, Munafri menyelipkan candaan khas yang menggambarkan keramahan warga Makassar. Bahwa, di Kota Makassar ini, ada dua larangan. Pertama, dilarang diet, karena makanan Makassar itu semuanya enak-enak. Kedua, dilarang pulang terlalu cepat. Di kota ini, tamu harus menikmati semilir angin Mammiri dan indahnya sunset di Pantai Losari,” tutupnya dengan senyum.

ruminews.id, MAKASSAR — Suara aspirasi buruh kembali mengetuk pintu Balai Kota, Kamis (30/10/2025). Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menerima langsung perwakilan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) yang datang menyampaikan sejumlah tuntutan terkait penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Makassar tahun 2026. Dalam audiensi tersebut, para buruh FSPMI menyuarakan harapan agar kebijakan upah tahun depan benar-benar mempertimbangkan kondisi inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, FSPMI juga meminta agar dilibatkan dalam forum Dewan Pengupahan, sebagai bentuk keadilan dan representasi buruh di Kota Makassar. Organisasi ini menegaskan memiliki lebih dari 1.200 anggota yang tersebar di berbagai sektor industri, sehingga keterlibatan mereka penting dalam proses pengambilan keputusan. Menanggapi aspirasi itu, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyampaikan apresiasi kepada FSPMI karena telah menyampaikan aspirasi dengan cara yang tertib dan dialogis. “Saya sangat mengapresiasi teman-teman FSPMI yang datang menyampaikan aspirasi dengan aman dan tertib dan damai,” kata Munafri saat menjemput langsung aspirasi buruh FSPMI di halaman kantor Balai Kota Makassar. Orang nomor satu Kota Makassar itu menegaskan, Pemerintah Kota Makassar selalu membuka ruang diskusi untuk membahas persoalan tenaga kerja dan kesejahteraan buruh. “Kami Pemerintah Kota selalu terbuka untuk berdiskusi dan berinteraksi agar hubungan antara buruh dan pemerintah semakin baik ke depannya,” jelasnya. Appi sapaan akrabnya menambahkan, pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi tersebut dengan menginstruksikan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar untuk segera berdialog langsung dengan perwakilan FSPMI. ” Dalam waktu dekat saya akan meminta Kepala Dinas Tenaga Kerja untuk menemui Bapak Ibu sekalian guna mendiskusikan hal-hal yang menjadi perhatian bersama,” tuturnya. “Mudah-mudahan dari pertemuan hari ini, kita bisa menemukan jalan keluar terbaik. Apalagi kami Pemerintah kota terus menyiapkan program untuk membantu teman-teman buruh,” lanjut Appi. Lebih lanjut, Wali Kota juga memaparkan sejumlah program Pemkot Makassar yang telah berjalan dalam upaya melindungi pekerja, terutama bagi mereka yang tergolong rentan. “Kami telah menyiapkan berbagai program jaminan sosial bagi pekerja rentan, mulai dari jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, dan tahun ini, insyaallah, akan kita tambahkan jaminan hari tua bagi mereka,” jelasnya. Appi menegaskan bahwa berbagai program tersebut merupakan wujud nyata kepedulian pemerintah terhadap masyarakat. Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kata Appi, akan selalu dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk program peningkatan kesejahteraan. “Dana APBD yang berasal dari masyarakat tentu harus kembali kepada masyarakat, salah satunya melalui program-program perlindungan sosial dan peningkatan kesejahteraan warga Makassar,” tutupnya.

ruminews.id, MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan pentingnya memperkuat regulasi dalam proses belanja barang dan jasa pemerintah, sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan memperkuat pelaku usaha di daerah. Penegasan tersebut disampaikan Munafri saat memberikan sambutan pada Sosialisasi Implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 tentang Sinergi LKPP dalam Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, yang berlangsung di Hotel Four Points by Sheraton Makassar, Kamis (30/10/2025). Dalam arahannya, Munafri menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Makassar berkomitmen menjadikan kebijakan pengadaan barang dan jasa sebagai instrumen nyata memperkuat perekonomian daerah. “Kami akan memperkuat pendampingan agar UMKM di Makassar menjadi lebih berdaya, naik kelas, dan mampu mendukung pembangunan kota,” tegas Munafri. Ia menegaskan, sebesar 50 persen belanja pemerintah diarahkan untuk produk lokal, dan dari jumlah itu separuhnya diperuntukkan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). “Komitmen Pemerintah Kota agar 50 persen belanja pemerintah harus belanja lokal. Dari jumlah itu, 50 persen lagi akan diberikan kepada UMKM,” jelasnya. Mantan Bos PSM itu menambahkan, total belanja Pemerintah Kota Makassar mencapai sekitar Rp3 triliun. Dari jumlah tersebut, ia ingin memastikan agar peluang ekonomi dapat diakses oleh masyarakat lokal, terutama UMKM. “Kami sedang membangun komitmen agar 50 persen belanja itu benar-benar dinikmati oleh pelaku usaha di Kota Makassar” kata politisi Golkar itu. Menurutnya, kehadiran pemerintah harus menjadi penyeimbang agar tidak terjadi ketimpangan ekonomi di masyarakat. Dia mencontohkan fenomena menjamurnya lapangan paddle tennis di Kota Makassar yang dibangun oleh berbagai investor tanpa standardisasi yang jelas. Banyak investor yang membangun tanpa ada standar baku. Ini yang ingin kami dudukkan bersama, agar ada kesepahaman dan regulasi jelas supaya tidak muncul masalah seperti kredit macet di kemudian hari. Munafri juga menekankan pentingnya sinergi dan arahan dari berbagai lembaga, termasuk LKPP, agar pengelolaan anggaran daerah tidak menyimpang dari tujuan utama, yakni untuk kesejahteraan masyarakat. “Kami juga terus meminta arahan agar tidak salah dalam menggunakan dana atau anggaran APBD, supaya penggunaannya benar-benar untuk masyarakat,” tambahnya. Lebih jauh, Wali Kota Makassar menggambarkan potensi besar yang dimiliki kotanya. Dengan jumlah penduduk mencapai 1,4 juta jiwa, Makassar menjadi kota terbesar di Indonesia Timur sekaligus gerbang ekonomi kawasan timur Indonesia. Lanjut dia, Kota Makassar ini kota yang hidup dari sektor perdagangan barang dan jasa. Dengan posisi yang strategis, memiliki laut, sungai, dan daerah penyangga pertanian yang luas, potensi ekonominya sangat besar. Bahkan, sejak tahun 2019, Pemerintah Kota Makassar telah melaksanakan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik secara penuh, dan bahkan menempati posisi kedua nasional untuk nilai transaksi melalui sistem tersebut, yakni mencapai Rp645 miliar. “Kami sudah 100 persen menggunakan sistem pengadaan elektronik sejak 2019. Ini bukti komitmen transparansi dan efisiensi kami,” ujarnya. Dalam kesempatan tersebut, Munafri juga menyinggung kondisi ekonomi nasional yang masih menantang. Pemerintah Kota Makassar, katanya, tidak hanya berfokus pada bantuan langsung tunai. Akan tetapi lebih pada program-program yang memberikan manfaat jangka panjang dan memperkuat daya beli masyarakat. Lanjut dia, perbaikan jalur distribusi air minum, serta inkubator bisnis UMKM yang telah terbukti meningkatkan omzet. “Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah dari APBD memberikan manfaat nyata. Tidak hanya bantuan tunai, tapi juga program yang menumbuhkan kemandirian masyarakat,” ujarnya. Pemerintah Kota juga terus mendorong sertifikasi higienitas bagi pelaku UMKM, khususnya di sektor makanan dan minuman, serta memperluas akses pembiayaan dan pasar. Menurut Munafri, tujuan akhir dari pengembangan UMKM adalah ekspor, karena itu menjadi indikator bahwa tata kelola usaha telah berjalan baik. “Ketika produk kita bisa menembus pasar ekspor, artinya tata kelola sudah matang. Itu target jangka panjang kami,” jelasnya. Menutup sambutannya, Munafri mengingatkan para pelaku usaha agar tidak sekadar mengikuti tren, melainkan mampu membaca ekosistem ekonomi secara bijak. Menurutnya, strategi bisnis yang kuat tidak hanya berbasis pada tren, tetapi juga pada kedekatan terhadap sumber bahan baku dan kemampuan membaca peluang pasar lokal. Melalui berbagai kebijakan dan pendekatan berbasis regulasi yang kuat, Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Munafri Arifuddin terus memperkuat arah pembangunan ekonomi yang inklusif, transparan, dan berkelanjutan. “Fokus pada belanja lokal, pemberdayaan UMKM, serta tata kelola pengadaan yang akuntabel menjadi pilar utama untuk mewujudkan Makassar sebagai kota yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing di kawasan Indonesia Timur,” tukasnya. Hadir pada kesempatan ini, anggota DPR RI komisi XI, fraksi Gerindra Kamrussamad, Sekretaris Lembaga Kebijakan pengadaan barang/jasa Pemerintah (LKPP) RI, Direktur pengembangan strategi dan kebijakan umum LKPP, Kepala biro perencanaan dan keuangan LKPP, dan pelaku UMKM.

ruminews.id, MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mendorong organisasi kepemudaan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) agar terus berperan aktif dalam pembinaan dan pengembangan potensi pemuda di Kota Makassar. “Ini bagian dari tugas bersama dalam membangun generasi masa depan,” hal itu disampaikannya Appi, saat penutupan Pekan Olahraga dan Seni (Porseni) Pemuda yang digelar KNPI Kota Makassar, Jl. AP Pettarani Makassar, Selasa (28/10/2025) malam. Munafri menyampaikan apresiasi atas inisiatif KNPI menghadirkan kegiatan positif yang memberikan ruang aktualisasi bagi anak muda. Ia menilai kegiatan seperti Porseni merupakan salah satu bentuk kontribusi nyata organisasi kepemudaan dalam pembangunan sumber daya manusia. “Saya sangat menyambut baik dan antusias kegiatan seperti ini. Porseni adalah ruang pembinaan yang mengarahkan anak muda pada aktivitas positif,” jelasnya. Menurutnya, kehadiran KNPI melalui kegiatan olahraga dan seni merupakan wujud sinergi dengan pemerintah dalam meminimalkan potensi penyimpangan perilaku generasi muda akibat kurangnya ruang ekspresi. Dimana, banyak persoalan sosial hari ini muncul karena anak muda tidak punya wadah. Mereka ingin berkembang, tetapi tidak tahu caranya, tidak ada yang mengajak, tidak ada ruang. “Di sinilah peran KNPI hadir memberikan arah,” tambah Ketua DPD II Golkar Makassar itu. Lebih lanjut, mantan Bos PSM ini menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam membina generasi muda Makassar agar lebih berdaya saing dan memiliki masa depan yang jelas. Persoalan kepemudaan bukan hanya urusan pemerintah, tapi menjadi tanggung jawab bersama. KNPI hari ini sudah menunjukkan keberpihakan dengan aksi nyata. “Pemerintah siap hadir dan ikut mengintervensi kegiatan positif untuk anak muda,” tegasnya. Dalam Porseni tersebut, KNPI Makassar menyajikan berbagai cabang olahraga dan seni seperti sepak takraw, pencak silat, catur, domino, musik akustik, orasi pemuda, hingga video kreatif. Munafri menyebut ragam kegiatan ini mampu membuka ruang ekspresi bagi anak muda sesuai minat dan bakat yang mereka miliki. Meski apresiatif, Munafri juga menyoroti keterbatasan fasilitas olahraga dan ruang kreatif di Kota Makassar. Ia menyebut hal ini menjadi pekerjaan rumah pemerintah ke depan. “Ini realita kita. Makassar belum punya infrastruktur olahraga yang memadai. Kadang kita harus pinjam tempat atau menyesuaikan kondisi,” tuturnya. “Karena itu menjadi tugas pemerintah untuk menghadirkan sarana dan prasarana pembinaan kepemudaan,” lanjutnya. Ia berkomitmen menggandeng investor dan pihak swasta untuk bersama-sama membangun fasilitas olahraga dan ruang pembinaan kepemudaan. Dia menekankan, langkah awal ini harus dihargai sebagai proses yang akan berkembang. Pemerintah akan membuka ruang kerja sama untuk membangun pusat kegiatan pemuda. “Kalau infrastrukturnya ada, KNPI dan organisasi kepemudaan lain tinggal memaksimalkan program pembinaannya,” jelas Munafri, bertepatan momentum Hari Sumpah Pemuda 2025. Wali Kota Makassar menutup sambutannya dengan pesan motivasi kepada seluruh pemuda Makassar agar terus berkembang dan mengambil bagian dalam pembangunan kota. “Pemuda adalah energi perubahan. Tugas kita memastikan mereka tumbuh dengan arah yang benar, punya masa depan, punya cita-cita, dan yakin bahwa mereka bisa memberi kontribusi nyata bagi bangsa,” pungkasnya. Diketahui, pada kesempatan ini. Wali Kota Munafri, didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar, Dr. Muhammad Roem.

ruminews.id, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menghadiri Silaturahim Munajat Santri dan Ulama Pesantren (SITARUPA) se-Indonesia Timur yang digelar di Balai Manunggal Prajurit Jenderal M. Yusuf, Jalan Jenderal Sudirman Makassar, Selasa (28/10/2025). Acara religius yang dirangkaikan dengan Peringatan Hari Santri 2025 itu menjadi momentum bersejarah karena untuk pertama kalinya santri, kiai, dan pimpinan pondok pesantren dari 11 Provinsi di kawasan Indonesia Timur berkumpul di Kota Makassar dalam satu majelis besar. Dengan mengusung semangat persatuan umat, kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang doa bersama seribu santri, tetapi juga memperkuat silaturahmi ulama pesantren. Serta membuka ruang kolaborasi melalui Pesantren Business Forum sebagai langkah nyata memperkuat kemandirian ekonomi pesantren. Dalam sambutannya, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin yang akrab disapa Appi mengucapkan selamat datang kepada para kiai, ulama, dan santri dari berbagai daerah yang hadir di Kota Makassar. Ia menyebut kehadiran mereka menjadi rahmat bagi kota ini. “Selamat datang di Kota Makassar, kota lahirnya para pemberani. Kehadiran para santri dan ulama di kota ini tentu membawa harapan besar untuk kemajuan pesantren, bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar,” ucap Appi. Di hadapan ribuan santri dan ulama, Munafri menegaskan bahwa Pemerintah Kota Makassar, berkomitmen kuat mendukung kemajuan pesantren. Salah satunya melalui penyiapan Peraturan Daerah (Perda) tentang Sistem Pengelolaan Pesantren, kini sudah dibahas bersama DPRD lewat pandangan umum fraksi, ditargetkan disahkan pada tahun 2026 mendatang. “Komitmen kami terhadap perkembangan pesantren dan pendidikan Islam sudah kami jalankan,” tuturnya. “Tahun ini kami telah mengajukan Rancangan Perda Sistem Pengelolaan Pesantren dna dibahas bersama Dewan. Insya Allah akan disahkan DPRD Kota Makassar pada 2026,” lanjutanya. Ia menjelaskan, Perda tersebut sangat penting untuk memberikan payung hukum bagi keberlangsungan pesantren, termasuk tata kelola kelembagaan, penguatan kurikulum keagamaan, dan perlindungan santri. “Kami tidak ingin pesantren hanya dijadikan objek atau dikambinghitamkan ketika ada persoalan. Pemerintah harus hadir melindungi santri, para pengajar, dan lembaga pesantren,” tegasnya. Mantannbos PSM itu menambahkan bahwa pesantren memiliki peran strategis dalam mencegah perpecahan bangsa dan menjaga persatuan umat. Menurutnya, pondok pesantren bukan hanya lembaga pendidikan agama, tetapi juga penjaga nilai moral masyarakat dan perekat persatuan bangsa. “Kami berharap doa mustajab dari para ulama senantiasa menyertai perjalanan kami dalam membangun kota ini,” tuturnya. Pada kesempatan ini, orang nomor satu Kota Makassar itu menyampaikan bahwa pembangunan Kota Makassar tidak akan berhasil tanpa doa para ulama dan peran kalangan pesantren. “Di Makassar ini hidup 1,4 juta jiwa. Apa yang kami lakukan sebagai pemerintah tidak akan cukup tanpa doa-doa para ulama,” jelasnya. Selain itu, Appi juga menekankan pentingnya menjaga kerukunan dan toleransi antarumat beragama di Kota Makassar. Menurutnya, Kota Makassar harus menjadi kota yang taat pada agama, sekaligus tetap hidup dalam keberagaman. “Kami tidak membedakan siapa pun, dari mana pun asalnya. Inilah bingkai toleransi yang harus kita jaga,” tegasnya lagi. Mengakhiri sambutannya, Appi mengajak seluruh tamu untuk menikmati suasana Kota Makassar dan keramahan warganya. “Nikmatilah Kota Makassar. Kalau ada hal yang kurang berkenan, sampaikan kepada kami agar kami terus berbenah,” pesan Munafri. “Ada dua larangan di Makassar. Pertama, dilarang diet. Kedua, dilarang buru-buru pulang. Minimal dua sampai tiga hari tinggal di Makassar, rasakan semilir angin Mamiri dan keindahan Pantai Losari,” tambah Appi disambut tawa peserta.

ruminews.id, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, hadir langsung menjamu para delegasi The 46th Asian Conference on Remote Sensing (ACRS) 2025 yang dilaksanakan oleh Masyarakat Ahli Penginderaan Jauh Indonesia (MAPIN) di Kota Makassar. Dalam agenda ACRS 2025 Cultural Dinner yang digelar di atas Kapal Pinisi sambil berlayar di perairan Pantai Losari, Selasa (28/10/2025) malam, Wali Kota Munafri, didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar, Dr. Muhammad Roem. Suasana keakraban terasa hangat ketika para delegasi dari berbagai negara menikmati semilir angin Mamiri khas Makassar di atas kapal. Mereka juga disuguhi kuliner tradisional seperti pisang epe, yang menjadi ikon kuliner pesisir Makassar. Dalam sambutannya, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyampaikan ucapan selamat datang kepada seluruh delegasi internasional yang hadir. “Selamat datang di Makassar. Selamat menikmati malam di Makassar, nikmati angin mamiri, dan mari kita bersama-sama menikmati kuliner tradisional khas Makassar,” ujarnya. “Selamat menikmati malam ini dan semoga pelayaran kita menyenangkan. Terima kasih,” lanjutnya. ACRS 2025 menjadi momentum penting memperkenalkan Makassar sebagai kota maritim modern dengan keramahan budaya yang tetap melekat kuat. Ia menegaskan bahwa Makassar merasa bangga menjadi tuan rumah pertemuan ilmiah terbesar di Asia dalam bidang teknologi penginderaan jauh tersebut. “Malam ini bukan sekadar jamuan makan malam, tetapi perayaan budaya, persahabatan, dan kolaborasi yang mempertemukan kita lintas bangsa,” tambahnya. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai asosiasi internasional, institusi nasional, serta akademisi dunia, di antaranya. Prof. Kohei Cho, Sekjen Asian Association on Remote Sensing (AARS). Prof. Dr.-Ing. Christian Heipke, perwakilan ISPRS (International Society for Photogrammetry and Remote Sensing) Prof. Dr. Agustin, perwakilan Indian Society of Remote Sensing (ISRS).